RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
1
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 dapat terwujud. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai implementasi Tahapan Kegiatan Tahunan dari Renstra yang disusun untuk program kegiatan lima tahunan dan sebagai dasar untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 agar terlaksana sesuai target yang diharapkan dalam Rencana Strategis. Kami menyadari Program dan kegiatan ini tidak dapat terealisasi
tanpa
dukungan dan partisipasi serta kerjasama dari pihak-pihak terkait, khususnya seluruh pegawai di lingkungan BKD Prov. Sumsel, karena itu diharapkan komitmen bersama untuk mewujudkannya. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan pada pelaksanaan Proram dan Kegiatan Tahun 2016 dalam upaya peningkatan pelayanan di bagian kepegawian.
Palembang, 14 September 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,
Drs. MUZAKIR, M.M. Pembina Utama Madya IV/d NIP 195912271986031010
2
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pemberlakuan
Otonomi
Daerah
yang
pelaksanaannya
berdasarkan
ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan jawaban yang lebih jelas dan tegas tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, daerah dapat melakukan inisiatif sendiri sesuai dengan batasan-batasan tertentu serta dalam kerangka ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
yang
dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada pelaksanaannya ditentukan pada tiga asas penyelenggaraan, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi sebagai dasar pelaksanaannya telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu dalam rangka
3
mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum
berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan
bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan prima sesuai dengan fungsi dan tugasnya kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa pembangunan sumberdaya aparatur adalah ditujukan untuk terciptanya aparat yang selalu siap memberikan pelayanan
yang
berkualitas
prima
sebagaimana
yang
diharapkan
oleh
pemerintah maupun masyarakat. Aparat Pemerintah diharapkan dengan kemampuannya yang meningkat dapat mendayagunakan seluruh kapasitasnya mengelola dengan sebaik-baiknya segala macam sumber-sumber pelayanan termasuk infrastruktur administratif yang dimiliki demi pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut di atas diperlukan PNS yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk itu dibutuhkan suatu pembinaan PNS melalui berbagai program yang terencana dengan baik dan berkelanjutan sehingga benar-benar dapat menunjang bagi terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang profesional. 1.2. LANDASAN HUKUM Kedudukan dan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
96
tahun
2000
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
tentang Pegawai
Wewenang Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 9 Tahun 2003; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000
tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honor menjadi CPNS. 12. Keppres nomor 159 tahun
2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Kepegawaian Derah; 13. Peraturan Daerah Provinsi tentang
Organisasi
dan
Sumatera Tatakerja
Selatan
Inspektorat,
Nomor 9 Tahun 2008 Badan
Perencanaan
5
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 15. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 16. Renstra BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 adalah sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam manajemen kepegawaian sehingga unsur PNS sebagai salah satu unsur yang paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berperan secara optimal. Tujuan Renja sebagai alat kendali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dinas, untuk mengetahui capaian hasil, kemajuan dan kendala guna mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 1.4 Sistematika Penulisan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Penelaahanan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2014 Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. Menindaklanjuti hal itu, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 pun harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program & kegiatan, dan hasil pelaksanaan program & kegiatan. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : a. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD b. Konsisten dengan Rencana Strategis c. Program kegiatan yang diutamakan d. Masalah yang ada dan perlu diatasi e. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya. Sedangkan pada Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai poin yang cukup penting dalam penyusunan perencanaan tahun 2015; b. Keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan program yang telah ditetapkan termasuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.
8
Bahwa pada tahun 2014, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengelola 6 (enam) program dan 29 kegiatan dan dari ke 6 (enam) program tersebut terdapat 3 (tiga) Program yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu : 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur PNS/Anggota KORPRI Berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2015 , capaian kinerja dan realisasi fisik dari ketiga program di atas, masing-masing mencapai 55,11% dan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun hasil yang telah dicapai pada tahun 2015 tentu akan berpengaruh terhadap capaian program tahun berikutnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Pada pelaksanaan RPJMD 2013-2018 dan dalam rangka memenuhi visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, guna mewujudkan salah satu Program prioritas Misi Kedua RPJMD tersebut yaitu “Memantapkan Stabilitas Daerah” dengan sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan adil” serta Prioritas Pembangunannya adalah “Tata kelola pemerintahan yang baik, keamanan dan ketertiban masyarakat”, maka urusan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan masuk dalam RPJMD tersebut adalah pada Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
dan
Program
Pembinaan
dan
Pengembangan Aparatur yang terealisasi dalam beberapa kegiatan. Dimana sebagai Indikator Kinerjanya adalah :
9
(1) Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan web; (2) Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP; (3) Nilai Survey Kepuasan Pegawai. Sedangkan
realisasi
capaian
sudah
sesuai
dengan
target
capaiannya
sebagaimana tergambar pada Table 3.1. Dengan
demikian,
secara
umum
kegiatan-kegiatan
yang
telah
diprogramkan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lancar. Pelayanan yang sebagian besar diberikan kepada sesama Pegawai Negeri Sipil telah berjalan dengan baik tanpa adanya masalah yang sangat berarti. Untuk menggambarkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan untuk melihat pencapaian Program Tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan (2015) dapat dilihat pada Tabel terlampir (Tabel II). 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, diangkat beberapa Isu Strategis Daerah. Dari isu tersebut ada beberapa diantaranya yang berkaitan dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah : 1. Belum optimalnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaataan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maju; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan teknologi dan inovasi daerah;
10
2. Lemahnya
koordinasi
antar
SKPD
untuk
mendukung
percepatan
pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu strategis tersebut di atas dan untuk memenuhi sasaran pada Misi Kedua RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan adil” dengan Indikator Kinerja “Tingkat kepuasan masyarakat “ dan “Kualitas Pelayanan Aparatur”, maka pada Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menuangkannya kedalam Program Kegiatan yang telah dilaksanakan dan peningkatannya terlihat pada Tabel 3.1 dimana terdapat 3 (tiga) indikator yaitu :
(1) Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan webbelum ditargetkan pada tahun 2014i ; (2) Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP ditargetkan meningkat dari 75% pada tahun 2013 menjadi 80% pada tahun 2014; (3) Nilai Survey Kepuasan Pegawai ditargetkan meningkat dari 75,82% pada tahun 2013 menjadi 76,28% pada tahun 2014; Dalam hal Koordinasi dan sinergi program, maka program kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah dibahas terlebih dahulu bersama-sama dengan SKPD terkait yang ada di Provinsi maupun
di Kabupaten/Kota melalui forum SKPD, Rapat SKPD maupun
Musrenbang, sehingga diharapkan program kegiatan yang telah dilaksanakan telah bersinergi dan konsisten dengan RPJMN maupun RPJMD. Permasalahan dan hambatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan pelaksanaaan Tugas pokok dan fungsi
11
secara signifikan tidak ditemukan, namun demikian masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan yaitu : 1. Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur serta belum lengkapnya ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga; 2. Belum memadainya ketersediaan data dan informasi (database) kepegawaian pada penyelenggaraan manajemen kepegawaian
serta dalam rangka
melengkapi data untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.
2.4.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam menyusun rencana program kegiatan pembangunan di Badan Kepegawaian Daerah tidak terlepas dari peran serta segenap komponen masyarakat yang diformulasikan kedalam usulan dari Kabupaten dan Kota melalui Badan yang membidangi kepegawaian. Program / Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi, sampai saat ini tidak ada usulan yang terkait langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi. Namun
usulan-usulan program /
kegiatan yang dilakukan adalah melalui penyampaian usulan program kegiatan melalui mekanisme Rapat Penyusunan Rancangan Kerja dilanjutkan dengan pemantapan pada Forum SKPD serta ditindaklanjuti dengan membawa usulan program kegiatan yang telah diverifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
oleh
Pembangunan
Badan
Kepegawaian
Provinsi
yang
Daerah
dalam
diselenggarakan
oleh
Musyawarah Badan
Rencana
Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan. Adapun bentuk Program/Kegiatan SKPD Kabupaten/Kota dituangkan dalam format kesepakatan sebagaimana telampir (Tabel IV)
12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 3.1.1. TUJUAN
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian 3.1.2. SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang Cepat, Tepat, dan Berkualitas. INDIKATOR SASARAN Indikator Sasaran merupakan alat ukur secara kuantitatif atau dapat juga kualitatif yang dikuantitatifkan yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Adapun indikator sasaran yang ingin dicapai adalah :
(4) Persentase
layanan
pegawai
yang
telah
menggunakan
web
ditargetkan meningkat dari 23,8% pada tahun 2015 menjadi 47% pada tahun 2016; (5) Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP ditargetkan meningkat dari 85% pada tahun 2015 menjadi 88% pada tahun 2016; (6) Nilai Survey Kepuasan Pegawai ditargetkan meningkat dari 77,40% pada tahun 2015 menjadi 78% pada tahun 2016;
13
TABEL 3.1 INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2013 - 2018
No
(1)
Sasaran Strategis
Indikator
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0
Tahun 1
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0,00%
0,00%
23,8%
47%
71%
96%
(3)
1 Meningkatnya Pelayanan - Persentase layanan Kepegawaian yang cepat, pegawai yang telah tepat dan berkualitas menggunakan Web - Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP
Tahun Tahun Tahun Tahun 2 3 4 5 (10) Persentase pelayanan
75%
80%
85%
88%
92%
95%
kepegawaian yang cepat, tepat dan berkualitas 96%
75,82%
76,28% 77,40% 78,00% 79%
80%
- Nilai hasil survey kepuasan pegawai
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN 3.2.1 Program Upaya pencapaian sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dijabarkan dalam 5 (lima) Program sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur PNS/Anggota KORPRI 3.2.2 Kegiatan Pada Tahun 2016 terdapat 5 (lima) Program serta 29 kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun kegiatan tersebut meliputi :
14
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan
7.
Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan
8. 9. 10. 11.
Jasa Surat Menyurat jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik Jasa Jaminan Barang Milik Daerah jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional jasa administrasi keuangan
Penyediaan alat tulis kantor barang cetakan dan penggandaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan makanan dan minuman
Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/Perkantoran
12. 13.
Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14. 15. 16.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17. IV.
Pembinaan Disiplin PNS Prov Sumsel Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18.
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
19. 20.
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pemberian bantuan penyeleng garaan penerimaan praja IPDN
21.
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
V.
Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
22.
Fasilitasi Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
23.
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
24.
Proses penetapan SK dan Konsultasi Pensiun gol. IV/b ke atas Penanganan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) bagi pejabat di Sumsel. Penyusunan Formasi dan Bazetting Pegawai
25. 26.
15
27.
Rakor Kepegawaian
28.
Pelayanan Data dan Administrasi Kepegawaian
29.
Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah; 2) Pencapaian Renstra SKPD; 3) Pelaksanaan Tupoksi SKPD 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
Jumlah program sebanyak 5 (lima) program dan jumlah kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kegiatan
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan terfokus di Palembang.
Total kebutuhan dana/pagu indikatif bersumber dari APBD Provinsi Sumatera selatan sebesar Rp.4.600.000.000,- (Enam milyar enam ratus juta rupiah)
3. Tabel rencana program dan kegiatan yang ditampilkan adalah sebagaimana terlampir
16
BAB IV PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, Materi Rencana Kerja ini berisi rencana dari serangkaian program strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sangat tergantung pada dana yang tersedia dan sumber daya manusia yang memadai. Disamping itu diperlukan pula adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat, Jajaran Dinas/Badan/Instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disadari juga bahwa dalam penyusunan RENJA-SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel ini, belum pada taraf sempurna dan belum memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan RENJA-SKPD ini dimasa yang akan datang sangat kami harapkan agar tercapai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel yang lebih baik lagi.
Palembang, 14 September 2015 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
Drs. MUZAKIR, M.M. Pembina Utama Madya IV/d NIP. 195912271986031010
17
