PROGRAM KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................. BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................... A. Umum ................................................................................. B. Arah Kebijakan ....................................................................... C. Visi, Misi dan Tupoksi ................................................................
1 1 1 2
BAB II
KONDISI DAN SITUASI SAAT INI ......................................................... A. Permasalahan yang dihadapi ........................................................ B. Kondisi Internal BKD Prov. Jateng ................................................. C. Program Strategis .................................................................... D. Pembiayaan ...........................................................................
3 3 3 4 6
BAB III PROGRAM KERJA ......................................................................... 1. Sekretariat BKD ...................................................................... 1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.......................................... 1.2. Sub Bagian Program ............................................................ 1.3. Sub Bagian Keuangan ...........................................................
9 9 10 14 16
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai ............................... 2.1. Sub Bidang Formasi dan Diklat ….............................................. 2.2. Sub Bidang Jabatan .............................................................
18 18 21
3. Bidang Mutasi Pegawai .............................................................. 3.1. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan ................................. 3.2. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun .....................
24 24 26
4. Bidang Umum Kepegawaian ........................................................ 4.1. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai .......................................... 4.2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin ............................................
28 28 32
5. Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data ........................................ 5.1. Sub Bidang Pengolahan Data ………………….................................... 5.2. Sub Bidang Dokumentasi .......................................................
34 34 34
Jadwal Rencana Pencairan Dana Kegiatan Tahun 2014 ......................................
38
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014 ....................................................
46
KATA PENGANTAR Perencanaan pada suatu organisasi merupakan langkah awal untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan strategis pada lingkungan manajemen kepegawaian daerah. Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ini disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Program Kerja dimaksud, meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan, dan pemberhentian pegawai. Semoga Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dapat digunakan sebagai pedoman dengan prinsip memegang teguh disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran, serta dapat bermanfaat bagi pihak pelaksana dan pihak yang terkait lainnya, dalam peningkatan kualitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya.
Semarang, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19680614 199001 1 001
BAB. I PENDAHULUAN A. Umum Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 disusun sebagai penjabaran Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 berfungsi sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Badan, Dinas, Kantor, Setda dan Setwan dalam menyusun Rencana Kerja SKPD. Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 juga mendasarkan diri pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2015
merupakan
pedoman
pelaksanaan
kegiatan
di
Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015. B. Arah Kebijakan Arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan meliputi : 1. Pengembangan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karier yang jelas; 2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada standart pelayanan atau Standart Operational Procedures SOP); 3. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan; 4. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung reward and punishment; 5. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara manual dan elektronik serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi; 6. Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian sesuai dengan SOP.
1
C. Visi, Misi dan Tupoksi 1. Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi pengelola manajemen kepegawaian yang profesional dan unggul. 2. Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah a. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan; b. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur; c. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja; d. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai; e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi; f. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Badan
Kepegawaian
Daerah
(BKD),
tugas
pokok
Badan
Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian; c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, umum kepegawaian, dokumen dan pengolahan data Pegawai Negeri Sipil lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian; e. Pelaksanaan kesekretariatan badan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2
BAB II KONDISI DAN SITUASI SAAT INI A. Permasalahan yang dihadapi Adapun permasalahan utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kepegawaian di Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut : 1.
Dengan diterbitkannya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai saat ini belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah bidang Kepegawaian sehingga BKD yang membidangi Kepegawaian mengalami keraguan dalam implementasinya ;
2.
Belum ada Peraturan yang baku dalam pelaksanaan pengisian jabatan yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga pelaksanaan pengisian jabatan struktural tidak sesuai target ;
3.
Adanya perbedaan data antara Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) Provinsi dan Kab/Kota dengan SAPK BKN (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) sehingga perkembangan data PNS ada yang kurang valid ;
4.
Proses kenaikan pangkat terkendala dengan menggunakan SAPK BKN (Sistem
Aplikasi
Pelayanan
Kepegawaian)
serta
sering
terjadi
keterlambatan dalam proses Kenaikan Pangkat ke golongan IV/c ke atas karena Kenaikan Pangkat IV/c ke atas ditetapkan oleh Presiden (tidak ada pendelegasian wewenang) ; 5.
Dengan adanya kenaikan TPP bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka terjadi peningkatan usulan mutasi PNS dari Kab/Kota dan Provinsi lain ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
6.
Kekurangan PNS di masing-masing sektor yang tersebar dalam SKPD sedangkan formasi yang ditetapkan dari Pusat tidak sesuai dengan usulan formasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3
B. Kondisi Internal Badan Kepegawai Daerah Provinsi Jawa Tengah 1. Jumlah jabatan struktural Jumlah formasi jabatan Struktural = 17 jabatan Eselon II/a
:
1 orang
terisi
1 orang
Eselon III/a
:
5 orang
terisi
5 orang
Eselon IV/a
:
11 orang
terisi 11 orang
2. Jumlah pegawai Jumlah pegawai di Badan Kepegawai Daerah Provinsi
Jawa Tengah
sebanyak 160 orang terdiri dari : Golongan IV
:
9 orang
Golongan III
:
114 orang
Golongan II
:
34 orang
Golongan I
:
3 orang
Jumlah pegawai harian lepas di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 18 orang C. Program Strategis Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan 5 program strategis yang meliputi : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Pelaksanaan
dari program strategis tersebut
diupayakan melalui
beberapa kegiatan yang meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1.1
Penyediaan Jasa Surat menyurat
1.2
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik
1.3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
1.5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.6
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.7
Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan 4
1.8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.10 Penyediaan Makan dan Minum 1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah 1.12 Jasa Pelayanan Perkantoran 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan : 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional 2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 2.7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BKD 3. Program Peningkatan Disipin Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan : 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan : 4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui kegiatan : 5.1 Penyusunan DSP dan Formasi CPNSD 5.2 Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Pengadaan CPNSD Kabupaten/Kota 5.3 Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus 5.4 Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng. 5.5 Pengangkatan CPNSD dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNSD Kab/Kota 5.6 Mutasi dan Pensiun PNSD 5.7 Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembinaan praja IPDN 5.8 Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng & Fasilitasi Ujian Kedinasan 5.9 Tes Kompetensi Pejabat Struktural Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi pejabat Pem. Kab / Kota. 5.10 Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional 5.11 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian 5.12 Layanan Administrasi Kepegawaian 5.13 Perawatan Kesehatan Fisik dan Mental bagi PNS Pem. Prov. Jateng 5
5.14 Penganugerahan Tanda Jasa kepada PNS Pem. Prov. Jateng dan penganugerahan tanda jasa kepada PNS Kab / Kota. 5.15 Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas 5.16 Penyelesaian kasus Pelanggaran Disiplin PNS 5.17 Pengelolaan Pusat Kebugaran PNS 5.18 Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian 5.19 Pengelolaan data Tata Naskah Kepegawaian 5.20 Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang Kepegawaian di Jateng 5.21 Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD Pem. Prov. Jateng 5.22 Pembinaan Kesejahteraan PNS Perempuan Prov. Jateng 5.23 Bintek Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai 5.24 Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah 5.25 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK – BKN) 5.26 Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng. 5.27 Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum 5.28 Penataan
PNS
dalam
Jabatan
Pimpinan
Tinggi
(JPT)
Jabatan
Administrasi dan Jabatan Pengawas. 5.29 Perumusan Konsep Pola Karier. D. Pembiayaan Untuk membiayai kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, alokasi anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BKD Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 113.614.252.000,- yang terdiri dari : 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rp.
81.153.273.000,-
1.1 Belanja Pegawai
Rp.
35.748.973.000,-
1.2 Tambahan Penghasilan
Rp.
45.404.300.000,-
Rp.
32.460.979.000,-
2. BELANJA LANGSUNG
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran Belanja Langsung meliputi kegiatan : 2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Surat-menyurat - Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
Rp. Rp. Rp.
4.395.129.000 32.000.000 703.200.000
Rp.
166.832.000
Rp.
82.500.000 6
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik /Penerangan - Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Kegiatan Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan - Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum
Rp. Rp. Rp.
820.000.000 560.000.000 29.000.000
Rp.
43.000.000
Rp.
15.000.000
Rp.
200.000.000
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar Daerah - Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Rp.
700.000.000
Rp. Rp.
1.043.597.000 5.166.595.000
Rp.
550.000.000
Rp.
2.255.460.000
Rp.
560.000.000
Rp.
90.000.000
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp. Meubelair - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
13.000.000 296.735.000
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. Kantor
1.401.400.000
2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Rp. Perlengkapannya
120.565.000 120.565.000
2.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Rp. Aparatur - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp.
294.250.000
2.5 Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah. - Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS - Kegiatan Pengadaan CPNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi pengadaan CPNS Kab/Kota - Kegiatan Penataan PNS dalam jabatan fungsional khusus - Kegiatan Pemetaan jabatan struktural - Kegiatan Pengangkatan CPNS dan kenaikan pangkat PNS - Kegiatan Mutasi dan Pensiun PNS - Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan
294.250.000
Rp. 22.484.440.000 Rp. Rp.
208.650.000 7.942.800.000
Rp.
280.000.000
Rp. Rp.
1.414.000.000 2.232.000.000
Rp. Rp.
523.172.000 2.000.000.000 7
pembekalan purna praja IPDN - Kegiatan ujian kedinasan PNS Pem. Prov. Rp. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/ Kota
455.000.000
- Kegiatan Tes Kompetensi pejabat struktural Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi Pejabat Pem. Kab / Kota. - Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Per UndangUndangan Kepegawaian - Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian - Kegiatan Perawatan Kesehatan Fisik dan Mental bagi PNS Pem.Prov. Jateng - Kegiatan Penganugerahan tanda jasa kepada PNS Pem. Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng
Rp.
1.235.000.000
Rp. Rp.
61.000.000 168.975.000
Rp. Rp.
116.426.000 305.954.000
Rp.
253.930.000
- Kegiatan Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas - Kegiatan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS - Kegiatan Pengelolaan Pusat Kebugaran PNS - Kegiatan Pengembangan sistem informasi data kepegawaian - Kegiatan Pengelolaan data tata naskah kepegawaian - Kegiatan Pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng - Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD Pem. Prov. Jateng. - Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan PNS perempuan Prov. Jateng - Kegiatan Bintek Pembinaan PNS - Kegiatan Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah - Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ( SAPK – BKN ) - Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng
Rp.
598.790.000
Rp.
382.820.000
Rp. Rp.
35.200.000 322.163.000
Rp.
393.323.000
Rp.
215.989.000
Rp.
208.079.000
Rp.
87.379.000
Rp. Rp.
166.037.000 164.089.000
Rp.
176.094.000
Rp.
1.647.000.000
- Kegiatan Evaluasi Penempatan PNS dalam Rp. Jabatan Fungsional Umum - Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Rp. Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas. - Perumusan Konsep Pola Karier PNS Rp.
145.570.000 489.000.000 256.000.000
8
BAB III PROGRAM KERJA
Program kerja dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah harus direncanakan dan dilaksanakan secara simultan. Oleh karena itu program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 merupakan kesinambungan dari program kerja tahun 2014, dengan mengacu pada pengembangan aspek-aspek manajemen kepegawaian sebagai berikut : 1. Penunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah oleh Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sekretariat BKD dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Tugas Pokok Sekretariat BKD Melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang
program, keuangan, umum dan
kepegawaian. b. Fungsi Sekretariat BKD 1) Penyiapan
bahan
rumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; 2) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 3) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian; 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas BKD. 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. c. Program Kerja Sekretariat BKD dilaksanakan oleh : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : a. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, 9
meliputi : Pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan. b. Rencana Kerja : 1)
Mengelola urusan kepegawaian PNS di BKD Prov. Jateng
2)
Mengelola biaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi : 2.1.
Mengelola
biaya
kegiatan
Penyediaan
Surat-menyurat
sebesar Rp. 32.000.000,2.2.
Mengelola biaya kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik sebesar Rp. 703.200.000,-
2.3.
Mengelola biaya kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 166.832.000,-
2.4.
Mengelola biaya kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 82.500.000,-
2.5.
Mengelola biaya kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 820.000.000,-
2.6.
Mengelola biaya kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 560.000.000,-
2.7.
Mengelola biaya kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik /Penerangan sebesar Rp. 29.000.000,-
2.8.
Mengelola biaya kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 43.000.000,-
2.9.
Mengelola biaya kegiatan Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan sebesar Rp. 15.000.000,-
2.10.
Mengelola biaya kegiatan Penyediaan Makan dan Minum sebesar Rp. 200.000.000,-
3) Mengelola Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi : 3.1. Mengelola
biaya
kegiatan
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional sebesar Rp. 550.000.000,3.2. Mengelola biaya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 2.255.460.000,3.3. Mengelola biaya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional sebesar Rp. 560.000.000,3.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor sebesar Rp. 90.000.000,10
3.5. Mengelola biaya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair sebesar Rp. 13.000.000,3.6. Mengelola biaya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
dan
Rumah
Tangga
sebesar
Rp. 296.735.000,3.7. Mengelola
biaya
kegiatan
Peningkatan
Sarana
dan
prasarana Kantor sebesar Rp. 1.401.400.000,4) Mengelola biaya Program Peningkatan Disiplin Aparatur, berupa : 4.1. Mengelola biaya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya sebesar Rp. 120.565.000,c. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana sebagai berikut : Jadwal Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : No.
Kegiatan
1. Urusan kepegawaian PNS di BKD Prov. Jateng
Pelaksanaan Jan s/d Des 2015
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi : 2.1.
Kegiatan Penyediaan Surat-menyurat
Jan s/d Des 2015
2.2.
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jan s/d Des 2015 Alam dan Listrik
2.3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Jan s/d Des 2015 Perlengkapan Kantor
2.4.
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
Jan s/d Des 2015
2.5.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jan,Aprl,Juli,Okt 2015
2.6.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.7.
Jan, April, Juli, Okt 2015
Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Jan s/d Des 2015 Listrik/Penerangan
2.8.
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Jan s/d Des 2015 Tangga
2.9.
Kegiatan Penyedian Bahan Bacaan dan Jan s/d Des 2015 Peraturan PerUUan
11
2.10. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum
Jan s/d Juni, Agust s/d Des 2015
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi 3.1.
Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan
Juni 2015
Dinas/Operasional 3.2.
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jan s/d Des 2015
Gedung Kantor 3.3.
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jan s/d Des 2015
Kendaraan Dinas/Operasional 3.4.
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jan s/d Des 2015
Perlengkapan Gedung kantor 3.5.
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jan s/d Des 2015
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jan s/d Des 2015
Meubelair 3.6.
Kegiatan
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 3.7.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan
Juni s/d Agust
Prasarana Kantor
2015
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.1.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
Mei 2015
beserta Perlengkapannya 5. Arsip Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jan s/d Des 2015 Jawa Tengah 6. Perpustakaan BKD Provinsi Jawa Tengah
Jan s/d Des 2015
7. Pelaksanaan tugas pengamanan kantor
Jan s/d Des 2015
12
2) Sub Bagian Program : a. Tugas Sub Bagian Program Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan. b. Rencana Kerja : 1)
Menyusun laporan kegiatan Tahunan BKD Prov. Jateng tahun 2014 dan program kerja BKD Prov. Jateng tahun 2015
2)
Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Prov. Jateng tahun 2014
3)
Menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah pada BKD Prov. Jateng tahun 2015.
4)
Menyusun RENJA BKD Prov. Jateng tahun 2016.
5)
Menyusun
Bahan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Prov. Jateng tahun 2014 6)
Menyusun
Bahan
Pertanggungjawaban
Gubernur
Bidang
Kepegawaian tahun 2014 7)
Menyusun perubahan RKA-SKPD BKD Prov. Jateng Tahun 2015
8)
Menyusun RKA-SKPD BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2016
9)
Menyusun Warta Kepegawaian Tahun 2015
10) Menyusun Penerbitan Buletin Aparatur Tahun 2015 11) Menyusun Penyempurnaan Company Profile BKD Tahun 2015 Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan alokasi Belanja Langsung adalah : Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1) Mengevaluasi dan Monitoring Kegiatan. 2) Melaksanakan Rapat Koordinasi Kegiatan BKD. 3) Menerbitkan Buletin Aparatur 4) Menyusun
program
kerja,
Rencana
strategik
dan
Prioritas
kegiatan. 5) Penyempurnaan Company Profile BKD Prov. Jateng 13
Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi
Kepegawaian
serta
sinkronisasi
kebijakan
bidang
kepegawaian di Jateng adalah sebesar Rp. 215.989.000,c. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana sebagai berikut : Jadwal Kegiatan Sub Bagian Program : NO 1
KEGIATAN
PELAKSANAAN
Menyusun Laporan Kegiatan Tahunan BKD Prov. Jan s/d Pebr 2015 Jateng tahun 2014 dan Program Kerja BKD Prov. Jateng tahun 2015
2
Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Januari s.d Pebruari 2015 Pemerintah (LAKIP) BKD Prov. Jateng tahun 2014
3
Menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah pada BKD Januari s.d Pebruari 2015 Prov. Jateng tahun 2015
4
Menyusun Daftar Skala Prioritas Kegiatan BKD Prov. Pebruari s.d Maret 2015 Jateng tahun 2015
5
Menyusun Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Agustus s.d September Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi 2015 Jawa Tengah tahun 2014
6
Menyusun
Bahan
Laporan
Pertanggungjawaban September s.d Oktober
Gubernur Jawa Tengah Bidang Kepegawaian Tahun 2015 2014 7
Menyusun perubahan Anggaran Satuan Kerja BKD Juli s.d September 2015 Prov. Jateng tahun 2015
8
Menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja BKD Juni s.d Oktober 2015 Prov. Jateng tahun 2016
9
Menyusun laporan pengendalian kegiatan BKD Prov. Januari s.d Desember 2015 Jateng tahun 2015
10. Penerbitan Buletin Aparatur
Desember 2015
11. Pengelolaan Warta Kepegawaian
Januari s.d Desember 2015
12. Penyempurnaan Company Profile BKD
November 2015
3) Sub Bagian Keuangan : a. Tugas Sub Bagian Keuangan Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : 14
Pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan. b. Rencana Kerja : 1) Pengelola Anggaran Penerimaan BKD yang terdiri atas biaya fasilitasi sebesar Rp. 7.753.500.000,- dan anggaran belanja Tidak Langsung serta Belanja Langsung yang meliputi : 1.1. Belanja Tidak langsung
sebesar Rp.81.153.273.000,- yang
terdiri atas : 1.1.1. Gaji
dan
tunjangan
pegawai
sebesar
Rp.35.748.973.000,1.1.2. Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 45.404.300.000,1.2. Belanja Langsung sebesar Rp.32.460.979.000,-yang meliputi: 1.2.1. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi Luar Daerah
sebesar Rp. 700.000.000,1.2.2. Kegiatan
Jasa
Pelayanan
Kantor
sebesar
Rp.1.043.597.000,2). Menyusun dan melaporkan pengelolaan Administrasi Keuangan (SPJ) Penerimaan dan Belanja (penggunaan anggaran) BKD Tahun 2015; 3). Menyusun dan melaporkan perhitungan anggaran BKD Tahun 2015; c. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana sebagai berikut :
15
c. Jadwal Kegiatan dan Rencana Penyetoran dan Pencairan Dana sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
PELAKSANAAN
1. Menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah Januari s.d Desember 2015 atas penerimaan dari Kab/Kota Peserta Fasilitasi Pengembangan
Manajemen
Kepegawaian
yang
terdiri : Penerimaan/Seleksi CPNS Kenaikan Pangkat Ujian Dinas dan UKPPI PCAP 2. Mengelola Belanja Tidak Langsung berdasarkan alokasi : 2.1. Gaji dan tunjangan pegawai
Januari s.d Desember 2015
2.2. Tambahan Penghasilan
Januari s.d Desember 2015
3. Mengelola Belanja Langsung berdasarkan alokasi : 3.1. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi Luar
Januari s.d Desember 2015
Daerah. 3.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Januari s.d Desember 2015
Perkantoran. 4. Menyusun dan melaporkan pengelolaan administrasi Januari s.d Desember 2015 keuangan
(SPJ)
Penerimaan
dan
Belanja
(penggunaan anggaran) BKD Tahun 2015 5. Menyusun dan melaporkan perhitungan anggaran Desember s.d Januari 2015 BKD Tahun 2014.
16
2. Pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah oleh Bidang Pengembangan Pegawai pada BKD Prov. Jateng yang meliputi : a. Tugas
pokok
Bidang
Pengembangan
Pegawai
adalah
Penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang diklat dan formasi pegawai, dan jabatan. b. Fungsi Bidang Pengembangan Pegawai adalah : 1). Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang diklat dan formasi pegawai; 2). Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang jabatan; 3). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Program Kerja Bidang Pengembangan Pegawai dilaksanakan oleh : 1). Sub Bidang Diklat dan Formasi Pegawai : 1.1. Tugas Sub Bidang Diklat dan Formasi Pegawai : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang diklat dan formasi pegawai
meliputi
:
Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal,
Penyusunan DSP dan Formasi PNS, Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota, Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembinaan Praja IPDN, Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab / Kota/BUMD dan instansi lainnya, Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng. 1.2. Rencana Kerja 1.2.1. Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) dan Formasi PNS sebesar Rp. 208.650.000,1.2.2. Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi
Seleksi
Pengadaan
CPNSD
Kabupaten/Kota
sebesar Rp. 7.942.800.000,1.2.3. Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembinaan Praja IPDN sebesar Rp. 2.000.000.000,1.2.4. Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya sebesar Rp. 455.000.000,-
17
1.2.5. Mengelola Biaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal sebesar Rp. 294.250.000,- dan Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar PNS, Seleksi Calon Mahasiswa Tugas Belajar, Bantuan Biaya Pendidikan PNS Ijin Belajar dan Pengiriman
Diklat
Teknis
Fungsional
pada
Belanja
langsung sebesar Rp. 1.647.000.000,1.3. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana adalah sebagai berikut : Jadwal Kegiatan Sub Bidang Diklat dan Formasi Kepegawaian : NO
KEGIATAN
1. Penyusunan
Daftar
PELAKSANAAN
Susunan
Pegawai
dan
Formasi PNSD 1.1. Persiapan pengolahan DSP
April 2015
1.2. Proses Konsultasi Pendamping DSP Instansi Mei 2015 Pem. Prov. Jateng 1.3. Pembahasan tingkat analisis dari Tim Anjab
Mei 2015
1.4. Pengetikan Pembahasan dan hasil
Juni 2015
1.5. Persiapan Penyusunan permintaan formasi Juli 2015 Pusat 1.6. Konsultasi
penyusunan
DSP
dan
formasi Juli 2015
Menpan 1.7. Penelitian data dan penyusunan DSP dan Juli 2015 formasi 1.8. Pengolahan data penyusunan DSP dan formasi Juli 2015 1.9. Penyusunan Laporan
Desember 2015
2. Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi Pengadaan CPNSD Kab/Kota 2.1. Penerimaan Formasi
Juni 2015
2.2. Persiapan
Mei s/d Des 2015
2.3. Pembentukan Panitia
Juli 2015
2.4. Rakor Provinsi dan Kab/Kota
Agustus s/d Okt 2015
2.5. Pengumuman
September s/d Okt 2015
2.6. Pendaftaran
September s/d Nop 2015
2.7. Pengiriman,
penerimaan
dan
penelitian Sept s/d Oktober 2015
2.8. Hasil Seleksi Adm dan Nomor test
Oktober s/d Nop 2015
berkas
18
2.9. Pelaksanaan Ujian Seleksi
Okt s/d Nop 2015
2.10.Pengumuman Hasil Kelulusan Akhir
Desember 2015
2.11.Penyusunan Laporan
Desember 2015
3. Kegiatan
Seleksi
Calon
Praja
IPDN
dan
Pembekalan Purna Praja IPDN 3.1. Pembentukan Panitia
Mei 2015
3.2. Rakor Provinsi dan Kab/Kota
Mei 2015
3.3. Pendaftaran
Mei 2015
3.4. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas
Mei 2015
3.5. Seleksi Calon Praja
Mei 2015
3.6. Seleksi Psikologi
Juni 2015
3.7. Seleksi Kesamaptaan
Juli 2015
3.8. Seleksi Kesehatan
Juli 2015
3.9. Seleksi Akademis
Agustus 2015
3.10.Pantukhir
September 2015
3.11.Penyusunan Laporan
Desember 2015
4. Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan Fasilitasi Ujian Kedinasan 4. Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi Ujian Dinas PNS Kab/Kota Edaran Ujian Dinas
Maret 2015
Pendaftaran Peserta Ujian Dinas
Maret s/d April 2015
Pembuatan soal
Maret s/d April 2015
Pengiriman berkas SKPD Prov. Ke BKD
Maret s/d April 2015
Koreksi dan input Peserta Prov.
Maret s/d April 2015
Pengiriman berkas Kab/Kota Cetak dan Penggandaan STLUD Penyusunan Laporan
Maret s/d April 2015 April 2015 Juli 2015
5. Ujian KPPI Pem. Prov. Jateng dan Kab/Kota Edaran UKPPI
Juni 2015
Pendaftaran peserta UKPPI
Juni 2015
Pembuatan soal
Juni s/d Juli 2015
Pengiriman berkas SKPD Prov. Ke BKD
Juni s/d Juli 2015
Koreksi dan input peserta Kab/Kota
Juni s/d Juli 2015
Cetak dan Penandatangan STLUKPPI
Juli 2015
Penyusunan Laporan
Okt 2015
19
5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jan s/d Desember 2015
6. Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng 6.1. Seleksi Calon Mahasiswa TB
Maret s/d Juli 2015
6.2. Biaya Beasiswa bantuan TB dan Ikatan Dinas
Maret s/d Des 2015
6.3. Bantuan biaya Pendidikan bagi PNS yang Sept s/d Nov 2015
mengikuti Ijin Belajar 6.4. Penyusunan Laporan Hasil
Desember 2015
20
3). Sub Bidang Jabatan : 3.1. Tugas Sub Bidang Jabatan Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di
pengangkatan,
bidang
jabatan,
pemindahan,
meliputi
pemberhentian
:
Penetapan
sementara
dan
pemberhentian PNSD Provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional khusus, penetapan pengangkatan
sekretaris
daerah
Kabupaten/Kota,
koordinasi
pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Kabupaten / Kota, dan penilaian potensi dan kinerja pejabat struktural dan fungsional tertentu. Rencana Kerja 3.1.1. Penataan
PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus Rp.280.000.000,3.1.2. Pemetaan PNS Potensial untuk menduduki jabatan Struktural di lingkungan Pem. Prov. Jateng Rp. 1.414.000.000,3.1.3. Tes Kompetensi Pejabat Struktural Pem.Prov. Jateng dan Fasilitasi Pejabat Pem. Kab/Kota Rp. 1.235.000.000,3.1.4. Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional Tertentu Rp.61.000.000,3.1.5. Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas Rp. 489.000.000,3.1.6. Perumusan Konsep Pola Karier PNS Rp. 256.000.000,3.2. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana adalah sebagai berikut : Jadwal Kegiatan Sub Bidang Jabatan : NO
KEGIATAN
PELAKSANAAN
1. Penataan PNS dalam jabatan fungsional Khusus 1.1. Penyelesaian administrasi PNS yang memangku Jan s/d Des 2015 jabatan 1.2. Monitoring Penataan PNS Kab/Kota
April, Sept 2015
1.3. Penyusunan Laporan
Desember 2015
2. Pemetaan PNS Potensial untuk menduduki Jabatan Struktural dilingkungan Pem. Prov. Jateng 2.1. Pelaksanaan Promosi Terbuka JPT Pratama 2.2. Pelaksanaan
Pebr s/d April 2015
Promosi Terbuka Administrasi Mei s/d Juli 2015
dan Pengawas 2.3. Penyusunan Laporan
Nop s/d Des 2015
3. Tes Kompetensi Pjbt Struktural Pem. Prov. Jateng
21
dan Fasilitasi Pjbt Pem. Kab/Kota
4.
5.
3.1. Pelaksanaan Fasilitasi PCAP
Januari s/d Des 2015
3.2. Pelaksanaan QAP Pejabat Pem. Prov. Jateng
Maret s/d Juni, Agust 2015
3.3. Studi Komparasi
Pebr. 2015
3.4. Rakor Penyusunan Instrument
Maret 2015
3.5. Perumusan Instrument
Maret s/d Agust 2015
3.6. Konsultasi Assessment Center
Pebr s/d Okt 2015
3.7. Seminar Assessment Center
Pebr s/d Okt 2015
3.8. Penyusunan Laporan
Nop s/d Des 2015
Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional Tertentu 4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Bahan
Jan s/d April, Juni s/d Sept
4.2. Cetak Instrument Evaluasi Kinerja
April, Sept 2015
4.3. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Mei, Okt 2015
4.4. Input Data dan Analisis Evaluasi Kinerja
Mei, Okt 2015
4.5. Penyusunan hasil dan pelaporan
Nop s/d Des 2015
Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JP), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas 5.1. Pelaksanaan sidang Baperjakat
Jan s/d Des 2015
5.2. Penyelesaian Adm PNS yg memangku jabatan
Jan s/d Des 2015
5.3. Pelaksanaan
Pelantikan
dan
Pengambilan Jan, Maret, Mei, Juli, Sept,
Sumpah
6.
Nop 2015
5.4. Pendistribusian Surat Keputusan
Jan s/d Des 2015
5.5. Monitoring Penataan PNS Kab/Kota
Okt 2015
5.6. Penyusunan Laporan
Desember 2015
Perumusan Konsep Pola Karier PNS 6.1. Perumusan Draft awal konsepsi pola karier
Pebr s/d Maret 2015
6.2. Pengkajian pola karier (Study Banding)
April s/d Juni 2015
6.3. Koordinasi Konsep Pola Karier
Agust, Okt 2015
6.4. Penyusunan draft pola karier PNS
September 2015
6.5. Penyusunan laporan
Nop s/d Des 2015
22
3. Pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah oleh Bidang Mutasi Pegawai pada BKD Prov. Jateng yang meliputi : a. Tugas pokok Bidang Mutasi Pegawai adalah penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan
kepangkatan
dan
pemindahan,
pelaksanaan
di
pemberhentian
bidang serta
pengangkatan layanan
dan
administrasi
kepegawaian. b. Fungsi Bidang Mutasi Pegawai adalah : 1). Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan di bidang pengangkatan dan kepangkatan pemindahan dan pemberhentian; 2). Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan di bidang pemindahan dan pemberhentian; 3). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Program Kerja Bidang Mutasi Pegawai membawahkan : 1).
Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan : 1.1. Tugas Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan Melakukan
penyiapan
pembinaan
dan
bahan
perumusan
pelaksanaan
di
bidang
kebijakan
teknis,
pengangkatan
dan
kepangkatan, meliputi : pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
dilingkungan
Provinsi,
Pegawai Negeri Sipi Daerah
Penetapan
Kenaikan
Pangkat
Provinsi Golongan/ruang IV/b ke
bawah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab/Kota ke golongan/ ruang IV/a dan IV/b, usulan Kenaikan Pangkat golongan ruang IV/c sampai dengan IV/e, pelaksanaan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil, Pemberian izin belajar, penggunaan gelar akademik, penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil tugas belajar, izin cuti dan pemberian bantuan pendidikan, pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji pejabat struktural eselon II dilingkungan Provinsi, uji kompetensi penggunaan gelar akademik, serta fasilitasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab/Kota. Rencana Kerja 1.1.1.
Penyelesaian ijin Belajar
1.1.2.
Penyelesaian Penggunaan Gelar
1.1.3.
Penempatan PNS Tugas Belajar 23
1.1.4.
Penyelesaian Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji Berkala
1.1.5.
Penyelesaian Ijin Cuti
1.1.6.
Penyelesaian DP3
1.1.7.
Pelayanan Keg. Sumpah Janji
1.1.8.
Penyelesaian Kenaikan Pangkat
1.1.9.
Penyelenggaraan Ujian Peningkatan Pendidikan
1.1.10. Pengangkatan CPNS dan PNS 1.1.11. Mengelola Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa
biaya
penulisan
karya
pendidikan
bantuan ilmiah
lanjut
Rp.175.000.000,-
Pendidikan bagi
dengan dan
PNS
yang
biaya
sumpah
penelitian
menempuh
sendiri
janji
dan
PNS
sebesar sebesar
Rp.32.278.500,1.2. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana adalah sebagai berikut : Jadwal Kegiatan Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan : NO
KEGIATAN
PELAKSANAAN
1
Kenaikan Pangkat CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS 1.1. SKKP Provinsi
April, Okt 2015
1.2. Fasilitasi SKKP Kab/Kota
Maret, April, Sept, Okt 2015
1.3. Penyelesaian SK CPNS
Juni. 2015
1.4. Uji Kompetensi Penggunaan Gelar
Mei, Nop. 2015
2. Layanan Administrasi Kepegawaian 2.1.Ijin
belajar,
DP3,
penempatan
PNS tugas Jan s/d Des 2015
belajar, ijin cuti dan SPTKG, ijin penggunaan gelar 2.2. Sumpah /Janji PNS 2.3. Bantuan Pendidikan
Mei 2015 Sept s/d Nop 2015
24
2). Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian: Tugas Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian adalah melakukan penyiapan
bahan
perumusan
pelaksanaan di bidang
kebijakan
teknis,
pembinaan
dan
pemindahan dan pemberhentian, meliputi :
penetapan pemindahan PNSD di lingkungan provinsi, pemindahan dari Kab/Kota ke Provinsi atau sebaliknya dalam satu Provinsi, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kab/Kota dalam satu Provinsi,
penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah
Provinsi golongan/ruang IV/b ke bawah dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab/Kota golongan/ruang IV/a sampai dengan IV/b, dan Evaluasi kinerja jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. 2.1. Rencana Kerja 2.1.1. Penyelesaian mutasi/pindah PNS 2.1.2. Penyelesaian pensiun PNS 2.1.3. Penyelesaian pensiun janda/duda 2.1.4. Penyelesaian bebas tugas PNS dan pensiun atas permintaan
sendiri 2.1.5. Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat Pengabdian 2.1.6. Pelaksanaan Evaluasi Penempatan Dalam Jabatan Fungsional
Umum 2.2. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana adalah sebagai berikut : Jadwal Kegiatan Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun : NO 1
KEGIATAN Identifikasi
Prakondisi,
PELAKSANAAN
Pembentukan
Tim
dan Januari 2015
Penyusunan listing Pensiun PNS 2
Seleksi kelengkapan berkas usulan Mutasi dan Januari s.d Desember 2015 Pensiun
3
Penyelesaian SK Mutasi PNS
Januari s.d Desember 2015
4
Penyelesaian SK Penempatan PNSD
Januari s.d Desember 2015
5
Penyelesaian
usulan
Pensiun
BUP
dan
KP Januari s.d Desember 2015
Pengabdian 6
Penyelesaian usulan Pensiun Janda/Duda
Januari s.d Desember 2015
7
Penyelesaian SK Pensiun APS
Januari s.d Desember 2015
25
8
Penyelesaian SK Pemberhentian dan Bebas Tugas Januari s.d Desember 2015 PNSD
9
Evaluasi Penempatan dalam Jabatan Fungsional Juni – Juli 2015 Umum
10 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Desember 2015
26
4. Pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah oleh Bidang Umum Kepegawaian pada BKD Prov. Jateng yang meliputi : a. Tugas pokok Bidang Umum Kepegawaian adalah penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan disiplin dan perundang-undangan, dan kesejahteraan pegawai. b. Fungsi Bidang Umum Kepegawaian adalah : 1) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan di bidang pembinaan disiplin dan perundang-undangan; 2) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan di bidang kesejahteraan pegawai; 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Program Kerja Bidang Umum Kepegawaian, membawahkan : 1). Subbidang Kesejahteraan Pegawai : 1.1. Tugas Subbidang Kesejahteraan Pegawai : Melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesejahteraan pegawai, meliputi
:
pengelolaan
administrasi
kesejahteraan
pegawai,
melaksanakan tes potensi, pengelolaan pusat kebugaran dan kesehatan PNS, dan pengelolaan pusat layanan psikologi dan konseling PNS, dan pemberian penghargaan dan tanda jasa. 1.2. Rencana Kerja 1.2.1. Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas 1.2.2. Perawatan Kesehatan Fisik dan Mental bagi PNS 1.2.3. Pelayanan Poliklinik 1.2.4. Pengelolaan Pusat Kebugaran PNS. 1.2.5. Penganugrahan Tanda Jasa.
27
Jadwal Kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai : NO 1.
KEGIATAN
PELAKSANAAN
Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa purna tugas 1.1.
Penelitian data PNS yang akan pensiun dan
Jan s/d Pebr 2015
persiapan pelaksanaan pembekalan Tahap I dan Tahap II
2.
1.2.
Pemanggilan Peserta Tahap I
Pebruari 2015
1.3.
Pelaksanaan Pembekalan Tahap I
Maret 2015
1.4.
Pelaporan Kegiatan Pembekalan Tahap I
Maret 2015
1.5.
Pemanggilan Peserta Tahap II
April 2015
1.6.
Pelaksanaan Pembekalan Tahap II
April 2015
1.7.
Pelaporan Kegiatan Pembekalan Tahap II
April 2015
1.8.
Pemanggilan Peserta Tahap III
Juni 2015
1.9.
Pelaksanaan Pembelakan Tahap III
Juni 2015
1.10. Pelaporan Kegiatan Pembekalan Tahap III
Juni 2015
1.11. Pemanggilan Peserta Tahap IV
Agustus 2015
1.12. Pelaksanaan Pembekalan Peserta Tahap IV
Agustus 2015
1.13. Pelaporan kegiatan Pembekalan Tahap IV
Agustus 2015
1.14. Pemanggilan Peserta Tahap V
September 2015
1.15. Pelaksanaan Pembekalan Peserta Tahap V
September 2015
1.16. Pelaporan kegiatan Pembekalan Tahap V
September 2015
1.17. Pelaporan
Desember 2015
Check Up Kesehatan , Perawatan dan Pengobatan 3.1. Check Up Fisik
Persiapan
Pelaksanaan
Check
Up
Fisik Jan s/d Maret 2015
Tahap I
Pemanggilan Peserta Tahap I
Maret 2015
Pelaksanaan Check Up Fisik Tahap I
Maret 2015
Persiapan
Pelaksanaan
Check
Up
Fisik Maret s/d Mei 2015
Tahap II
Pemanggilan peserta Tahap II
Mei 2015
Pelaksanaan Check Up fisik Tahap II
Mei 2015
Persiapan
Pelaksanaan
Check
Up
fisik Mei s/d Juli 2015
Tahap III
28
Pemanggilan Peserta Tahap III
Juli 2015
Pelaksanaan Check Up fisik Tahap III
Juli 2015
Pelaporan Kegiatan chek up fisik Tahap III
Juli 2015
Persiapan Pelak. Check Up fisik Tahap IV
Agustus 2015
Pemanggilan peserta Tahap IV
Sept. 2015
Pelaksaaan Chek Up fisik Tahap IV
Sept. 2015
Pelaporan kegiatan Check Up
Okt s/d Des. 2015
3.2. Pemetaan Potensi Pegawai Persiapan pelaksanaan Tahap I
Maret 2015
Pelaks. Pemetaan Potensi Individu Tahap I
Maret 2015
Persiapan pelaksanaan Tahap II
Maret s/d April 2015
Pelaks. Pemetaan Potensi Individu Tahap II
April 2015
Persiapan pelaksanaan Tahap III
April s/d Mei 2015
Pelaks. Pemetaan Potensi Individu Tahap III
Mei 2015
Persiapan Pelaksanaan Tahap IV
Mei 2015
Pelaporan
Desember 2015
3.3. Pelayanan Poliklinik Pelayanan Klinik Medis
Januari s/d Des. 2015
Pelayanan Klinik Konsultasi Kesehatan dan Bimbingan Karier PNS Pelaporan 4. Pengelolaan Pusat Kebugaran PNS Pem. Prov. Jateng 4.1.
4.2.
Pelayanan Pusat Kebugaran PNS Pem. Prov. Januari s/d Desember Jateng
2015
Pelaporan
Desember 2015
5. Penganugerahan Tanda Jasa kepada PNS 5.1. Penelitian berkas usul tanda jasa
Januari s/d Des 2015
5.2. Pengetikan Nominatif usul Tanda Jasa
Peb s/d Des 2015
5.3. Sidang dan Usul ke Pusat
Peb s/d Des 2015
5.4. Pengambilan SL Karya Satya
Mei,Agust, Nov 2015
5.5. Penyematan tanda jasa
Mei, Agust, Nov 2015
5.6. Pelaporan
Desember 2015
29
30
2). Sub Bidang Pembinaan Displin Dan Perundang-Undangan : 2.1. Tugas Sub Bidang Pembinaan Disiplin Dan Perundang-undangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan disiplin dan Perundang-undangan di bidang kepegawaian Skala Provinsi, koordinasi
pengawasan
dan
pengendalian
atas
pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian Kabupaten / Kota, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD
skala
provinsi,
serta
pemberian
layanan
administrasi
kepegawaian. 2.2. Rencana Kerja 2.2.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian 2.2.2. Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS 2.2.3. Pengelolaan LS – BKD 2.2.4. Pengelolaan Website 2.2.5. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 2.2.6. Bintek Pembinaan PNS Pemprov. Jateng 2.2.7. Pembinaan Kesejahteraan PNS Perempuan Pemprov. Jateng 2.3. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana adalah sebagai berikut : Jadwal Kegiatan Sub Bidang Pembinaan Disiplin Dan Perundang-undangan : NO 1
KEGIATAN
PELAKSANAAN
Sosialisasi Per. Per-UU Kepegawaian a. Persiapan
Januari s/d Agustus 2015
b. Pembuatan dan penggandaan CD Peraturan Agustus s/d Oktober 2015 Kepegawaian c. Penggandaan
buku
himpunan
peraturan Oktober dan November 2015
rakor
sosialisasi
peraturan Agst - Okt 2015
kepegawaian d. Pelaksanaan kepegawaian e. Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan 2
Nov - Desember 2015
Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum 2.1. Penelitian berkas
Januari s/d November 2015
2.2. Rapat pembahasan
Pebruari, April, Juni Agust, Okt, Nopember 2015
2.3. Penyelesaian
Maret, Mei, Juli, Sept, Nop dan Desember 2015 30
3
Pengelolaan LS - BKD 3.1.
Inventarisasi peraturan
Jan s/d Okt 2015
3.2.
Pengetikan naskah lengkap
April s/d Agust 2015
3.3.
Entry Data Index & Naskah lengkap
Agustus s/d Nop 2015
4. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 4.1. Persiapan Sidang
Jan-Juni, Agust- Nop 2015
4.2. Pelaksanaan Sidang
Pebr, April,Mei, Juli-Nop 2015
4.3. Pengetikan resume hasil sidang
Pebr – Nop 2015
4.4. Pengiriman Hasil Sidang ke Kab/Kota
Pebr – Nop 2015
4.5. Evaluasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Desember 2015 Disiplin PNS 5. Bintek Pembinaan PNS Pem. Prov. Jateng 5.1. Persiapan
Januari s.d. Mei 2015
5.2. Pelaksanaan
Mei 2015
5.3. Penyelesaian Adm dan pelaporan
Juli s/d Desember 2015
6. Pembinaan Kesejahteraan PNS Perempuan 6.1. Persiapan
Januari - Maret 2015
6.2. Pelaksanaan
April 2015
6.3.Penyelesaian Adm dan Pelaporan
Mei s/d Desember 2015
31
5. Pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah oleh Bidang Dokumen dan Pengolahan Data pada BKD Prov. Jateng yang meliputi : a. Tugas pokok Bidang Dokumen dan Pengolahan Data adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang dokumentasi dan pengolahan data. b. Fungsi Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data adalah : 1).
Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan
dan
teknis,
pembinaan
dan
pelaksanan di bidang dokumentasi; 2).
Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
pelaksanaan di bidang pengolahan data; 3).
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Program Kerja Bidang Dokumen dan Pengolahan Data, membawahkan : 1). Sub bidang Pengolahan Data : 1.1. Tugas Subbidang Pengolahan Data : Melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan data, meliputi: pengelolaan
sistem
informasi
kepegawaian,
layanan
teknis
pengolahan data elektronik kepegawaian, analisis dan penyajian statistik
kepegawaian,
pengendalian
sistem
informasi
data
kepegawaian, koordinasi dan fasilitas SIMPEG Kabupaten/kota serta instansi lain dan pelaksanaan pemutakhiran data PNS provinsi. 2). Sub Bidang Dokumentasi : 2.1. Tugas Sub Bidang Dokumentasi : Melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang dokumentasi, meliputi : penyimpanan, kepegawaian
penataan PNS
dan
provinsi,
perawatan
fasilitasi
data
tekstual
pengelolaan
dokumen
kepegawaian kabupaten/kota, layanan data tekstual kepegawaian PNS provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pengelolaan arsip dan dokumen kepegawaian kabupaten/kota, dan pelaksanaan proses penerbitan karpeg, karis dan karsu PNS pemerintah provinsi.
32
3). Rencana Kerja 3.1.
Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian
3.2.
Pengelolaan Data Tata Naskah Kepegawaian
3.3.
Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD Pem.Prov.Jateng
3.4.
Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah
3.5.
Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK – BKN)
4). Mengelola Biaya Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian sebesar Rp.322.163.000,-, Biaya Data Tata Naskah Kepegawaian sebesar Rp.393.323.000,- Biaya Pengembangan aplikasi SIMPEG pada SKPD Pem.Prov.Jateng sebesar Rp. 208.079.000,- Biaya Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah sebesar Rp. 164.089.000,Biaya Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) sebesar Rp. 176.094.000,-
Jadwal Kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data:
NO 1
KEGIATAN Pengembangan
Sistem
PELAKSANAAN Informasi
Data
Kepegawaian 1.1. Kegiatan Simpeg BKD dan Rapat Teknis Pebruari,Juni, Nop. 2015 Penghubung 1.2. Penyusunan Buku Saku Kepegawaian
Jan, Mei, Juni, Agust, Okt, Nop 2015
1.3. Koordinasi/sinkronisasi Data Kepegawaian
Pebr-Maret, Mei-Juni, Agust, Okt-Nop 2015
1.4. Pengembangan Aplikasi Simpeg Mobile
Juni 2015
1.5. Pengembangan Aplikasi Gaji Online
Pebruari 2015
1.6. Pengembangan Aplikasi e-Kesehatan
April 2015
1.7. Pengembangan Aplikasi Rekap Data Kepeg
Juli 2015
33
2.
Pengelolaan Data Naskah Kepegawaian 2.1. Perawatan dokumen kepegawaian
3.
Mei, Agustus 2015
2.2. Pelaksanaan Rakor Data Tata Naskah
Juli 2015
2.3. Konsultasi/Koordinasi Data Tata Naskah
Jan-Mei, Juli-Des 2015
2.4. Pengembangan Aplikasi E-File
Maret 2015
Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD Pem. Prov. Jateng 3.1. Bintek SIMPEG SKPD
Mei 2015
3.2. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Bintek April-Mei, Juli 2015 3.3. Koordinasi /Monitoring Pengelolaan Data Kepeg Prov. 3.4. Pengembangan Aplikasi Simpeg SKPD 4.
Pebr, April-Mei, Juli-Sept 2015 April 2015
Pengembangan Portal Kepegawaian PNS Se Jawa Tengah 4.1. Rakor Portal Kepegawaian
Agustus 2015
4.2. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Rakor
Juli-Agust, Okt 2015
4.3. Koordinasi/Sinkronisasi Data Kepegawaian
Pebr, April-Juni, Agust, Okt-
Kab/Kota 5.
Nop 2015
Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) 5.1. Rakor Pre-Rekonsiliasi Data SAPK
Pebruari 2015
5.2. Rakor Rekonsiliasi Data SAPK
Mei 2015
5.3. Persiapan Rakor Pre Rekonsiliasi Data SAPK
Pebruari 2015
5.4. Persiapan. Pelaksanaan & Evaluasi Rakor
April s/d Juli 2015
Rekonsilisasi Data 5.5. Konsultasi/Koordinasi Rekonsiliasi Data SAPK
Jan – Maret, Mei, Juli – Des 2015.
34
