Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2011 tanggal 30 November 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ; Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun
2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 .
Latar Belakang : Pasal 12 ayat (2) UU Pokok Kepegawaian :
Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja yang menitikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Pasal 20 UU Pokok Kepegawaian : Untuk lebih
menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.
Pelaksanaan penilaian berdasarkan PP No. 10
Tahun 1979 dengan DP-3 cenderung formalitas dan mengarah pada subyektifitas.
Pengertian : Prestasi kerja : hasil kerja yang dicapai oleh setiap
PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) : rencana kerja dan
target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
Target : jumlah beban kerja yang akan dicapai dari
setiap pelaksanaan tugas jabatan.
Perilaku kerja : setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA Terdiri dari : Sasaran Kerja pegawai (SKP) Perilaku Kerja
Sasaran Kerja pegawai (SKP) Setiap PNS wajib menyusun SKP setiap
tahun pada bulan Januari berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Instansi.
SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan
target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, dan harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.
PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi
hukuman disiplin sesuai peraturan disiplin PNS.
PASAL 3 ANGKA 12 PP 53/2010 Setiap PNS Wajib mencapai Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan.
Pasal 9 & 10 angka 12 PP 53/2010 SANKSI : Hudis Tk Sedang jika SKP 25% sd. 50% Hudis Tk Berat jika SKP < 25%
JELAS Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas
DAPAT DIUKUR Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas maupun secara kualitas
RELEVAN Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan
DAPAT DICAPAI Kegiatan yang ditakukan harrs disesuaikan dengan kemampuan PNS
PUNYA TARGET WAKTU Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya
1.
Kegiatan Tugas Jabatan Mengacu pada Penetapan Kinerja / RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sd. terendah secara hierarki. 2. Angka Kredit (bagi Pejabat Fungsional) 3. Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb: Kuantitas (Target Output) Kualitas (Target Kualitas) Waktu (Target Waktu) Biaya (Target Biaya)
ADALAH : TUGAS LAIN ATAU TUGAS TUGAS YG ADA HUBUNGANNYA DENGAN TUGAS JABATAN YANG BERSANGKUTAN DAN TIDAK ADA DALAM SKP YANG DITETAPKAN.
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
1
Nama
2
NIP
2
NIP
3
Pangkat/Gol.Ruang
3
Pangkat/Gol.Ruang
4
Jabatan
4
Jabatan
5
Unit Kerja
5
Unit Kerja
NO
III. Kegiatan Tugas Jabatan
ANGKA KREDIT
TARGET KUANT/ OUTPUT
KUAL/ MUTU
WAKTU
Jakarta, ….Januari 20.. Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
Nama
Nama
NIP. ...............................
NIP. .............................
BIAYA
Kegiatan Tugas Jabatan adalah kegiatan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan. Pedoman membuat Kegiatan Tugas Jabatan : a. Didasarkan pada rincian tugas, tanggungjawab, dan wewenang jabatan SOTK. b. Mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi. c. Berorientasi pada hasil secara nyata & terukur. Nyata dan dapat diukur adl kegiatan yang realistis dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat dihitung dalam satuan angka, misal jumlah, persentase dan lamanya waktu.
Acuan Penyusunan Kegiatan Tugas Jabatan No
Tingkat
Keterangan
1
Eselon I
Mengacu pada Renstra & Renja tahunan organisasi yang dijabarkan sesuai dengan jabatannya menjadi SKP Pejabat Struktural Eselon I, sebagai implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan & sasaran organisasi
2
Eselon II
Mengacu pada SKP Pejabat Struktural Eselon I sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang menjadi SKP Pejabat Struktural Eselon II
3
Eselon III
Mengacu pada SKP Pejabat Struktural Eselon II sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang menjadi SKP Pejabat Struktural Eselon III
Acuan Penyusunan Kegiatan Tugas Jabatan : No
Tingkat
Keterangan
4
Eselon IV
Mengacu pada SKP Pejabat Struktural Eselon III sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang menjadi SKP Pejabat Struktural Eselon IV
5
JFU
Mengacu pada SKP Pejabat Struktural Eselon IV sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang menjadi SKP Pejabat Fungsional Umum
6
JFT
Kegiatan tugas jabatannya berdasarkan tugas, tanggungjawab dan wewenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi JFT yang bersangkutan
DISTRIBUSI FUNGSI MANAJEMEN MENURUT TINGKATAN KATA KERJA UNTUK TUGAS MANAJERIAL
LEVEL I MANAJEMEN PUNCAK
LEVEL II MANAJEMEN MENENGAH ATAS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menyusun Kebijakan Merumuskan Sasaran Merencanakan Mengorganisasikan Mengendalikan Mengkoordinasikan Mengarahkan Membina Dan lain-lain
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Merumuskan Mengkoordinasikan Membina Mengarahkan Menyelenggarakan Mengevaluasi Melaporkan Dan lain-lain
LEVEL III MANAJEMEN MENENGAH RENDAH
LEVEL IV MANAJEMEN BAWAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Merencanakan Operasional Membagi Tugas Memberi Petunjuk Menyelia Mengatur Mengevaluasi Melaporkan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Merencanakan Kegiatan Memberi Petunjuk Membimbing Membagi Tugas Memeriksa Mengecek Mengoreksi Mengontrol Membuat Laporan
CONTOH : KATA KERJA KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (NON MANAJERIAL)
Mengajar, Menabulasikan, Memasang, Membuat, Menyortir, Mewawancarai, Memindahkan, Menyimpan, Menyarankan, Menyusun, Mengagenda, Mengantarkan, Memasang, Memasukkan, Menyampaikan, Mengemudikan, Mencatat, Membersihkan, Menghitung, Mengeluarkan, Memeriksa
CONTOH : KATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM (NON MANAJERIAL)
Menyalin, Mengumpulkan, Menjalankan Mengetik, Menghimpun, Mengoperasikan Menarik, Menggandakan, Memberhentikan Melayani, Membubuhkan. Menganalisis, Mengkompilasikan, Mengolah, Menggolongkan
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
Dra. Sri
1
Nama
Elisya, SH
2
NIP
-
2
NIP
-
3
Pangkat/Gol.Ruang
3
Pangkat/Gol.Ruang
-
4
Jabatan
Direktur (eselon II)
4
Jabatan
Kepala Bidang (eselon III)
5
Unit Kerja
Badan Kepegawaian Negara
5
Unit Kerja
Badan Kepegawaian Negara
NO
III. Kegiatan Tugas Jabatan
ANGKA KREDIT
1
Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah.
-
2
Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah
-
3
Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d ke bawah
-
4
Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah
-
5
Membuat laporan kenaikan pangkat, PMK, mutasi lain dan pindah
-
TARGET KUANT/ OUTPUT
KUAL/ MUTU
WAKTU
BIAYA
100
12
-
25 nota
100
12
-
20 nota
100
12
-
30 SK
100
12
-
2 laporan
100
12
-
5000 nota
Jakarta, 4 Januari 2014 Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
Dra. Sri
1
Nama
EKO CAHYADI
2
NIP
-
2
NIP
-
3
Pangkat/Gol.Ruang
3
Pangkat/Gol.Ruang
-
4
Jabatan
4
Jabatan
Analis Kepegawaian
5
Unit Kerja
5
Unit Kerja
-
NO
III. Kegiatan Tugas Jabatan
1
Unsur Utama Memeriksa berkas usulan Kenaikan Pangkat PNS (0,006/berkas)
ANGKA KREDIT 6
2
Memeriksa permohonanpindah pegawai (0,006/berkas)
1,8
3
Mengelola data mutasi keluarga (0,006/data)
1,8
4
Unsur Penunjang Menjadi anggota aktif organisasi profesi
0,250
TARGET KUANT/ OUTPUT
KUAL/ MUTU
WAKTU
BIAYA
100
12
-
300 berkas
100
12
-
300 berkas
100
12
-
1 Kali
100
12
-
1000 berkas
-
Jumlah Angka Kredit Jakarta, 4 Januari 2014 Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
Penilaian SKP meliputi Aspek :
a. Kuantitas ; b. Kualitas ;
c. Waktu ; d. Biaya.
Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kerja dengan target. Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target, maka nilai SKP dapat lebih dari 100.
Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka penilaian meliputi aspek biaya. Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan individu PNS maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.
PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2014 I. Kegiatan Tugas Jabatan
A K
1
2
1
Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d ke bawah Prov. Lampung dan instansi ve rtikal.
TARGET
REALISASI
Kuant/o utput
Kual/ Mutu
Waktu
Biaya
3
4
5
6
7
-
5000 nota
100
12
Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi vertikal
-
25 nota
100
Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal
-
20 nota
4
Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah
-
5
Membuat laporan kenaiakn pangkat, PMK, mutasi lain dan pindah instansi pusat dan daerah
-
NO
2
3
AK
PENGHITUNGAN
NILAI CAPAIAN SKP
Kuant/ output
Kual/ Mutu
Waktu
Biaya
8
9
10
11
12
13
14
-
-
5000 nota
85
12
-
100+85+76 3
87,00
12
-
-
25 nota
80
12
-
256,00
85,33
100
12
-
-
20 nota
80
12
-
256,00
85,33
30 SK
100
12
-
-
30 SK
85
12
-
261,00
87,00
2 lap
100
12
-
-
2 lap
80
12
-
256,00
85,33
II. Tugas Tambahan dan Kreativitas :
a. Tugas Tambahan
-
-
-
-
-
-
b. Kreativitas
-
-
-
-
-
-
86,00
NILAI CAPAIAN SKP
(Baik) Jakarta, 31 Desember 2014 Pejabat Penilai (Dra. Sri)
23
CATATAN PELAKSANAAN SASARAN KERJA PEGAWAI UNIT KERJA : ..................................... NAMA : ..................................... NIP. : .....................................
Tanggal
Uraian Pekerjaan
Hasil Jumlah
satuan
Paraf Staf Atasan
KRITERIA KUALITAS OUTPUT Kriteria Nilai
Keterangan
91 - 100
Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yg ditentukan dll.
76 - 90
Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll.
61 - 75
Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan
51 -60
Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan dll.
50 ke bawah
Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll.
Rumus penghitungan
Kwantitas dan Kwalitas : Realisasi Output (Kwan/Kwal) x 100 Target Output (Kwan/Kwal)
Waktu : 1,76 x Target Waktu – Realisasi Waktu x 100 Target Waktu Jika waktu sesuai target ATAU melebihi target
Contoh : Target penyelesaian 1 th sebanyak 5000 konsep, tercapai 5000 konsep. Nilai capaian adalah : 5000 100 = 100 5000 Target Kwalitas dari 100 yg ditargetkan tercapai 85 Nilai Capaian Mutu : 85 100 = 85 100
Contoh penghitungan realisasi waktu SESUAI DGN TARGET
Target yg akan dicapai lamanya 12 bulan Terealisasi selama 12 bulan Maka Rumusnya : 1,76 x 12(TW) – 12 (RW) x 100 = 76
12 ( TW )
Contoh realisasi waktu MELEBIHI TARGET
Target waktu penyelesaian 10 bulan, akan tetapi baru selesai 12 bulan ( molor 2 bulan ) Penghitungannya sbb :
1,76 x 10 (TW) – 12 (RW)
x 100 = 10 (TW)
56
c. Aspek Waktu 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) : 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW)
x 0 x 100
2. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik :
B
1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW ) Target Waktu (TW)
x 100
3. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya > 24 % diberikan nilai cukup sampai dengan buruk : 76 -
C
1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW)
x 100
4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu :
100 % -
Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW)
x 100
CONTOH JIKA WAKTU PENYELESAIAN LEBIH CEPAT DARI RENCANA/EFISIEN • Target 12 bulan terealisasi 11 bulan, maka cari dulu dgn rumus efisiensi : • 100 % - 11 ( RW ) x 100 % 12 ( TW )
100 % - 91 % = 9 % 9 % adalah lebih kecil dari 24 % maka rumus yg digunakan adalah :
Rumus penghitungan B • Nilai Capaian = 1,76 x TW – RW TW
1,76 x 12 – 11 12 0,84 x 100 =
x 100
x 100 84 ( Baik )
Jika capaian waktunya dari 12 dapat dicapai 8 Bulan • Target 12 bulan terealisasi 8 bulan, maka cari dulu dgn rumus efisiensi : • 100 % - 8 ( RW ) x 100 % 12 ( TW )
100 % - 66 % = 34 % 34% adalah lebih besar dari 24 % maka rumus yg digunakan adalah :
3. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya > 24 % diberikan nilai cukup sampai dengan buruk :
76 -
C
1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW)
76-
1,76 x 12 – 8 12 76- ( 109,33 -100)
76 – 9,33
=
x 100
x 100
- 100
- 100
66,67 ( CUKUP )
4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu :
d. Aspek Biaya 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol) 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB)
x 0 x 100
2. Jika tingkat efisiensi ≤ 24 % (bernilai baik-sangat baik)
1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB)
x 100
3. Jika tingkat efisiensi > 24 %, diberikan nilai cukup sampai dengan buruk. 76 -
1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB)
x 100
4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi biaya dari target biaya: 100 % -
Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB)
x 100 %
- 100
KETENTUAN LAIN
Penilaian bagi PNS yang diperbantukan / dipekerjakan pada Pemprov / Pemkab / Pemkot / Instansi Pemerintah lainnya dilakukan oleh Pejabat Penilai dimana yang bersangkutan bekerja.
Penilaian bagi PNS yang diperbantukan / dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta, dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat PNS ybs bekerja.
Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan.
DIKECUALIKAN dari kewajiban menyusun SKP :
PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan / anggota lembaga non struktural dan diberhentikan dari jabatan organiknya ; PNS yang Cuti Di luar Tanggungan Negara ;
PNS yang dalam Masa Persiapan Pensiun ; PNS yang diberhentikan sementara ; PNS yang menjalani tugas belajar dan diperbantukan / dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta.
Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu.
Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan. Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan. Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah : Perpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal, vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau sebaliknya)
Contoh : Penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/pindah Seorang PNS bernama Ali Muktar Raja, S.Sos dimutasikan ke unit kerja lain pada bulan Juni 2014 Maka pada akhir tahun 2014, Ybs memperoleh penilaian SKP sebagai berikut: Penilaian SKP unit kerja lama + penilaian SKP pada unit kerja baru dibagi 2 – Nilai SKP pada unit kerja lama = 89, 04 – Nilai SKP pada unit kerja baru = 77
89,04 + 77 = 166,04 = 83,02 2 Sehingga nilai SKP Sdr. Ali Muktar Raja, S. Sos tahun 2014 adalah 83,02.
Penilaian SKP bagi PNS yg Mutasi/ Pindah
Seorang PNS bernama Ali Muktar Raja, S.Sos dimutasikan ke unit kerja lain
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
Drs. Indra Hidayat
1
Nama
Ali Muktar Raja, S.Sos
2
NIP
19610412.198801.1.099
2
NIP
19750718.200001.1.099
3
Pangkat/Gol.Ruang
Penata Tk.I/IIId
3
Pangkat/Gol.Ruang
Penata/IIIc
4
Jabatan
Kepala Subdirektorat Mutasi II
4
Jabatan
Kepala Seksi Mutasi IIA
5
Unit Kerja
Dit. Kepangkatan dan Mutasi
5
Unit Kerja
Dit. Kepangkatan dan Mutasi
NO
III. Kegiatan Tugas Jabatan
ANGKA KREDIT
1
Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Luar Negeri golru III/d kebawah
-
2
Menyelesaikan nota persetujuan KP Kejaksaan Agunggolru III/d kebawah
-
3
Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Kesehatan golru III/d kebawah
-
4
Membuat laporan tahunan
-
TARGET KUANT/ OUTPUT
KUAL/ MUTU
WAKTU
100
12
1500 NP
100
12
-
1500 NP
100
12
-
1 Lap
100
12
-
500 NP
Jakarta, 5 Januari 2014 Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
(Drs. Indra Hidayat)
(Ali Muktar Raja, S.Sos)
NIP. 19610412.198801.1.099
NIP. 19750718.200001.1.099
BIAYA -
PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 30 Juni 2014 I. Kegiatan Tugas Jabatan
A K
1
2
1
NO
2
3
4
TARGET
REALISASI
Kuant/o utput
Kual/ Mutu
Waktu
Biaya
3
4
5
6
7
Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Luar Negeri golru III/d kebawah
-
500 250 NP
100
12 6
Menyelesaikan nota persetujuan KP Kejaksaan Agunggolru III/d kebawah
-
1500 750 NP
100
Menyelesaikan nota persetujuan KP Kementerian Kesehatan golru III/d kebawah
-
1500 750 NP
Membuat laporan tahunan**
-
1 lap
AK
PENGHITUNGAN
NILAI CAPAIAN SKP
Kuant/ output
Kual/ Mutu
Waktu
Biaya
8
9
10
11
12
13
14
-
-
250 NP
100
6
-
276*
92
12 6
-
-
700 NP
100
6
-
269,33
89,78
100
12 6
-
-
600 NP
100
6
-
256,00
85,33
100
12
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Tugas Tambahan dan Kreativitas :
a. Tugas Tambahan
-
-
-
-
-
-
b. Kreativitas
-
-
-
-
-
-
89,04
NILAI CAPAIAN SKP
(Baik) Jakarta, 30 Juni 2014 Pejabat Penilai
(Drs. Indra Hidayat) NIP. 19610412.198801.1.099
Pada unit kerja baru Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., menyusun SKP yang baru untuk periode Juli sampai dengan Desember 2014, sebagai berikut:
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
Drs. Indira
1
Nama
Ali Muktar Raja, S.Sos
2
NIP
19600211. 198401.2.099
2
NIP
19750718.200001.1.099
3
Pangkat/Gol.Ruang
Pembina/IVa
3
Pangkat/Gol.Ruang
Penata/IIIc
4
Jabatan
Kabag Perbendaharaan
4
Jabatan
Kepala Seksi Mutasi IIA
5
Unit Kerja
Biro Keuangan
5
Unit Kerja
Dit. Kepangkatan dan Mutasi
NO
III. Kegiatan Tugas Jabatan
ANGKA KREDIT
1
Memeriksa kelengkapan dan menganalisa SPP
-
2
Memeriksa dan menganalisa kelengkapan SPM
-
3
Membuat laporan tatalaksana keuangan
-
TARGET KUANT/ OUTPUT
KUAL/ MUTU
WAKTU
100
6 bln
5000 SPM
100
6 bln
-
1 laporan
100
6 bln
-
5000 SPP
Jakarta, 1 Juli 2014 Pejabat Penilai
(Drs. Indira) NIP. 19600211. 198401.2.099
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
(Ali Muktar Raja, S.Sos) NIP. 19750718.200001.1.099
BIAYA
-
SKP bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka berlaku ketentuan sbb: 1. Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka dimasukkan ke dalam SKP yg bersangkutan 2. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yg berangkutan dinilai sebagai tugas tambahan. Penyusunan SKP bagi PNS yg dipekerjakan/ diperbantukan, maka penyusunan/ penilaiannya dilakukan di tempat yg bersangkutan dipekerjakan/ diperbantukan.
Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS, maka penilaiannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di luar SKP yg telah ditetapkan. Penyusunan SKP bagi PNS yg menduduki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundangundangan, maka penyusunan SKP yg dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural. PNS yg diangkat menjadi Pejabat Negara atau Pimpinan/anggota lembaga non strukturaldan diberhentikan dari jabatan organiknya tidak menyusun SKP
Penilaian perilaku dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yg setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Dalam hal pengajuan keberatan, atasan pjb penilai dapat merubah hasil penilaian , jika terdapat alasan-alasan yg cukup. Pjb Negara yg tidak diberhentikan dari jbt organiknya al : Hakim dan ketua Pengadilan Tingkat pertama, Hakim dan ketua Pengadilan
PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN PNS yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan maka akan diberikan nilai tugas tambahan. No
Tugas Tambahan
Nilai
1. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 kegiatan 2. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 4-6 kegiatan
1
3. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih
3
2
PENILAIAN KREATIVITAS Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari: 1. Unit kerja setingkat Eselon II 2. Pejabat Pembina Kepegawaian 3. Presiden maka akan diberikan nilai kreativitas sbb: No.
Kreativitas
Nilai
1.
Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II.
3
2.
Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh PPK.
6
3.
Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yg diberikan oleh Presiden.
12
PENILAIAN PERILAKU KERJA MELIPUTI ASPEK : a. b. c. d. e. f.
Orientasi pelayanan ; Integritas ; Komitmen ; Disiplin ; Kerja sama ; Kepemimpinan.
Penilaian aspek kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.
PENILAIAN PERILAKU KERJA • Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh Pejabat Penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
• Pejabat Penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing2. • Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100.
BOBOT NILAI Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan menggabungkan penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja, dengan bobot nilai : • aspek SKP 60%
• aspek perilaku kerja 40%
NILAI & SEBUTAN Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan :
91 – ke atas 76 – 90 61 – 75 51 – 60 50 ke bawah
: sangat baik : baik : cukup : kurang : buruk
Jika
PNS yg dinilai keberatan dengan hasil penilaian dapat mengajukan keberatan disertai alasannya paling lama 14 hari kalender sejak diterimanya Penilaian tsb Keberatan harus disampaikan kepada atsan pjb penilai paling lama 14 hari kalender sejak diterimanya keberatan dari PNS yg dinilai, dan memberi tanggapan dlm kolom yg telah tersedia. Keberatan yg diajukan lebih 14 hari kalender tdk dapat diterima.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Pada saat PP No. 46 Tahun 2011 mulai dilaksanakan, PP No. 10 Tahun 1979 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 33 PP No. 46 Tahun 2011 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014.
