BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 3. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 53 Thn 2010

4. PP No. 10 Thn 1983 jo PP No. 45 Thn 1990 tentang Izin Perkawinan & Perceraian PNS 5. PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol 2

Pasal 86 UU 5/2014 (ASN)

 Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

 Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin & upaya peningkatan disiplin.  PNS yang melanggar disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

 Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin PNS diatur dengan PP.

 Peraturan Disiplin PNS

 Daftar Hadir  Apel Pagi  Inspeksi mendadak (SIDAK)  Penilaian Prestasi Kerja  Pengawasan Atasan

 Tambahan Penghasilan Pegawai 4

MATERI PERATURAN DISIPLIN PNS a. b. c. d. e. f.

Kewajiban PNS ; Larangan PNS ; Sanksi hukuman disiplin ; Pejabat yang berwenang menghukum ; Tatacara penjatuhan hukuman disiplin ; Upaya administratif atas hukuman disiplin. 5

JENIS HUKUMAN NO

JENIS PELANGGARAN

Tunda Tunda Pember Tego Pernya Pembe Pember Tego Kenai Kenai Turun Turun hentian Jumlah ran taan Turun basan hentian ran kan kan Pgkt 1 Pgkt 3 Tidak Tertu Tidak Jabatan dari dengan Lisan Gaji 1 Pgkt 1 Tahun Tahun dengan lis Puas Jabatan Hormat Tahun Tahun Hormat

1 Pidana Korupsi

3

2 Pidana Umum

3 Perselingkuhan/Asusila

2

4 Perceraian tanpa izin 5 Mangkir

12 1

1

2

3

1

4

3

3

4

6

3

4

26 0

6 Netralitas / Parpol

1

7 Penyalahgunaan Wwng 8 Lain-lain Jumlah

7 19 1

1

1 1

2

4

8 5

10

0

1

5

0

48

Rekap Kasus Kepegawaian (Th. 2011 – 2016) Provinsi Jawa Tengah Berdasar Jenis Pelanggaran

NO

JENIS PELANGGARAN

TAHUN 2011 2012 2013 2014

2015

2016

1

Pidana Korupsi

1

2

0

2

0

0

2

Pidana Umum

2

2

2

2

4

1

3

Tdk Msk Kerja/Mangkir

6

45

3

8

7

4

4

Asusila

-

-

0

2

1

1

5

Penyalahgunaan Wewenang

8

1

0

5

4

1

6

Partai Politik

-

-

0

-

0

0

7

Kawin Siri/Selingkuh Keterlambatan Tugas Belajar Lain-Lain Perceraian (Terlambat Lapor) JUMLAH

-

7

4

8

3

1

-

4

3 1

3 2

0 4

1 3

17

61

1 14

0 32

1 24

0 12

8 9 10

REKAP KASUS KEPEG. (Th. 2013-2014) KAB/KOTA Se-JATENG (Berdasar Jenis Pelanggaran Disiplin)

NO

JENIS PELANGGARAN

2013

%

2014

%

1

Pidana Korupsi

11

2.1%

7

1.6%

2

Pidana Umum

55

10.5%

31

6.9%

3

Tdk Msk Kerja/Mangkir

158

30.3%

148 33.0%

4

Penyalahgunaan Wewenang

37

7.1%

47

10.5%

5

Partai Politik

2

0.4%

2

0.4%

6

Perkawinan/Perceraian

62

11.9%

67

15.0%

7

Lain-Lain

197

37.7%

146 32.6%

JUMLAH

522 100.0% 448 100.0%

Rekap Kasus Kepegawaian (Th. 2011 – 2015) Provinsi Jawa Tengah Berdasar Jenis Hukuman TAHUN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

2011 2012 2013 2014

2015

2016

I. RINGAN 1. Teguran Lisan 2. Teguran Tertulis 3. Pernyataan tidak Puas

-

44 4 1

2 0 0

5 0 0

0 0 0

0 0 0

4

2 0 1

1 0 5

2 0 5

0 3 5

1 0 4

2 1 1 8 1 17

5 0 1 1 2 61

1 0 0 5 0 14

10 0 0 8 2 32

9 0 1 6 0 24

2 0 1 4 0 12

II. SEDANG 1. Tunda Kenaikan Gaji Berkala 1 Tahun 2. Tunda Kenaikan Pangkat 1 Tahun

3. Turun Pangkat 1 Tahun III. BERAT 1. Turun Pangkat 3 Tahun

2. Turun Jabatan setingkat lebih rendah 3. Pembebasan dari Jabatan 4. Pemberhentian dengan hormat 5. Pemberhentian tidak dengan hormat

JUMLAH

Pasal 3

KEWAJIBAN PNS : 1. mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. mengucapkan sumpah/janji jabatan ; 3. setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah ; 4. menaati segala ketentuan peraturan per-UU 5. melaksanakan tugas kedinasan dgn penuh pengabdian kesadaran, dan tanggung jwb ; 6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS 10

7.

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan ;

8.

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan ;

9.

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara ;

10. melaporkan dengan segera kpd atasannya bila mengetahui hal yg dpt membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil ;

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja ; 11

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 13. menggunakan dan memelihara barangbarang milik negara dengan sebaik-baiknya 14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier 17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 12

Pasal 4

LARANGAN PNS : 1. menyalahgunakan wewenang ; 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain ; 3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional ; 4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing ; 5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah ;

13

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; 7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan ; 8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya ; 9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 14

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani ; 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;

12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan 15 fasilitas negara

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara : a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

b. mengadakan kgt yg mengarah keberpihakan thd pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat 14. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon KDh/Wakil KDh dgn cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP sesuai per-UU 16

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara : a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan dlm kampanye ; b. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

c. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon sebelum selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS di lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat 17

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN ( Pasal

7)

Jenis hukuman disiplin tingkat ringan : a. tegoran lisan; b. tegoran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang : a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat untuk selama 1 (satu) tahun ; c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin tingkat berat : a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 18 sebagai PNS;

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (Pasal 15 sd. 20)

a. Presiden  HD tingkat berat, bagi pejabat eselon I & pjbt lain yg pengangkatannya wenang Presiden

b. Pejabat Pembina Kepegawaian  HD tingkat berat c. Semua pejabat struktural eselon I, II, III, IV, V  HD tingkat ringan dan sedang d. Pejabat yang disetarakan pejabat struktural (Ketua Pengadilan, Rektor, Kepala Sekolah, dll.) 19

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PNS DI PROVINSI (Pasal 18)

PNS Daerah Provinsi PEJABAT YANG BERWENANG

Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

• HD ringan • HD sedang • HD berat (Penurunan pangkat 3 th)

• Sekretaris Daerah Provinsi • Pejabat fungsional jenjang Utama • Staf gol. ruang IV/d & IV/e.

• HD sedang • HD berat

• Pejabat eselon II ; • Pejabat fungsional jenjang Madya dan Penyelia • Staf gol. ruang IV/a sd. IV/c

• HD sedang (Penurunan pangkat 1 th) • HD berat

• Pejabat eselon III ke bawah • Pejabat fungsional jenjang Muda ke bawah ; • Staf gol. ruang III/d ke bwh 20


Sekda Provinsi

Eselon II



HD ringan

• Pejabat eselon II ; • Pejabat fungsional jenjang Madya • Staf gol. ruang IV/a sd. IV/c

HD sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)

• Pejabat eselon III ; • Pejabat fungsional jenjang Muda & Penyelia • Staf gol. ruang III/c sd. III/d

HD ringan

• Pejabat eselon III ; • Pejabat fungsional jenjang Muda dan Penyelia; • Staf gol. ruang III/c sd. III/d


• Pejabat eselon IV ; • Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Lanjutan • Staf gol. ruang II/c sd. III/b 21




HD ringan

• Pejabat eselon IV ; • Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Pratama • Staf gol. ruang II/c sd. III/b


• Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Pemula; • Staf gol. ruang II/a sd. II/b

HD ringan

• Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Pemula; • Staf gol. ruang II/a sd. II/b


Staf gol. ruang I/a sd. I/d

Eselon III

Eselon IV & Pjbt yang setara

22

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PNS DI KABUPATEN/KOTA (Pasal 20) PNS Daerah Kab/Kota PEJABAT YANG BERWENANG

Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah



• HD tingkat ringan ; • HD tingkat sedang ; • Penurunan pangkat 3 thn

Sekretaris Daerah Kab/Kota

• HD tingkat ringan ; • HD tingkat sedang • HD tingkat berat

• Pejabat eselon II ; • Pejabat fungsional jenjang Utama, Madya dan Penyelia • Staf gol. ruang IV/d dan IV/e

• HD tingkat sedang • HD tingkat berat

• Pejabat eselon III ke bawah • Pejabat fungsional jenjang Muda ke bawah ; • Staf gol. ruang IV/c ke bwh 23

PNS Daerah Kab/Kota PEJABAT YANG BERWENANG

JENIS HUKUMAN DISIPLIN HD tingkat ringan

PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN •

• •

•

Sekda Kab/Kota

HD tingkat sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)

• •

•

HD tingkat ringan

• •

Eselon II

•


•

• •

Pejabat eselon II ; Pejabat eselon III ; Pejabat fungsional jenjang Muda dan Penyelia; Staf gol. ruang III/c sd. III/d

Pejabat eselon IV ; Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Lanjutan Staf gol. ruang II/c sd. III/b Pejabat eselon III ; Pejabat fungsional jenjang Muda dan Penyelia; Staf gol. ruang III/c sd. III/d Pejabat eselon IV ; Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Lanjutan Staf gol. ruang II/c sd. III/b 24

PNS Daerah Kab/Kota PEJABAT YANG BERWENANG



HD tingkat ringan

• •

•

Eselon III HD tingkat sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)

•

•

HD tingkat ringan Eselon IV

Eselon V

•

•

Pejabat eselon IV ; Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Lanjutan Staf gol. ruang II/c sd. III/b Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Pemula; Staf gol. ruang II/a sd. II/b Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Pemula; Staf gol. ruang II/a sd. II/b



HD tingkat ringan


25

PERTIMBANGAN DALAM MENJATUHKAN

HUKUMAN DISIPLIN

Hukuman disiplin ringan, sedang atau berat tergantung pada : a. latar belakang dilakukannya pelanggaran (sengaja / tdk sengaja) ;

b.dampak dari pelanggaran yang dilakukan (terhadap unit kerja, instansi ybs, atau pemerintah / negara); c. Capaian target kinerja yang ditetapkan oleh instansi; 26

SANKSI HUKUMAN DISIPLIN

TIDAK MASUK KERJA

5 sd. 15 hari kerja dikenai hukuman ringan : (Ps 8 angka 11) - 5 hari kerja  teguran lisan;

- 6 sd. 10 hari kerja  teguran tertulis; - 11 sd. 15 hari kerja  pernyatan tidak puas secara tertulis. 27


TIDAK MASUK KERJA

16 sd. 30 hari kerja dikenai hukuman sedang : (Ps. 9 angka 11)

- 6 sd. 20 hari kerja  penundaan kenaikan gaji berkala; - 21 sd. 25 hari kerja  penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) tahun; - 26 sd. 30 hari kerja  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 28


TIDAK MASUK KERJA selama 31 sd. 46 hari kerja atau lebih hukuman berat : (Pasal 10 angka 11)

- 31 sd. 35 hari kerja  penurunan pangkat 3 (tiga) tahun ; - 36 sd. 40 hari kerja  pemindahan dalam rangka penurunan jabatan ; - 41 sd. 45 hari kerja  pembebasan dari jabatan; - 46 hari kerja atau lebih  pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 29


TIDAK MASUK KERJA

Setiap PNS wajib datang, pulang dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan jam

kerja. Keterlambatan dan pulang awal akan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama dengan 7 ½ jam.

30

KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (Pasal 21) • Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahannya yang melanggar disiplin.

• Apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. • Hukuman yang dijatuhkan adalah sama dengan yang seharusnya dia jatuhkan kepada bawahannya. 31

KEWAJIBAN & SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PNS BERDASARKAN PP NO. 53 TAHUN 2010

NO.

KEWAJIBAN

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN (Pasal 8)

SEDANG (Pasal 9)

BERAT (Pasal 10)

1

mengucapkan sumpah/janji PNS;

-

apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah

-

2

mengucapkan sumpah/janji jabatan

-

apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah

-

3

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan

apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

4

menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan




5

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab



apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara 32

NO.

KEWAJIBAN


SEDANG (Pasal 9)

BERAT (Pasal 10)

6

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS




7

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan




8

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan




9

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara




10

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil




33

KEWAJIBAN

NO. 11

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja : 












SEDANG (Pasal 9)

BERAT (Pasal 10)

-

-

-

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja

Teguran lisan

-

-

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja

Teguran tertulis

-

-

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja

Peryataan tidak puas secara tertulis

-

-

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja

-

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

-

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja

-

penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

-

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja

-

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

-

34

KEWAJIBAN

NO. 11

RINGAN (Pasal 8)

SEDANG (Pasal 9)

-

-

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja

-

-

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

-

-

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja

-

-

pembebasan dari jabatan

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih

-

-

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan35 hormat sebagai PNS

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja : 







HUKUMAN DISIPLIN BERAT (Pasal 10)

NO.

KEWAJIBAN

12

mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan

13


SEDANG (Pasal 9)

BERAT (Pasal 10)

-

apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)

apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen)

menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya


apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan


14

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



15

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas

apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja

apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja

-

16

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier

apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja

apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja

-

17

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang



apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara36

LARANGAN & SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PNS BERDASARKAN PP NO. 53 TAHUN 2010 NO.

LARANGAN


SEDANG (Pasal 12)

BERAT (Pasal 13)

1

menyalahgunakan wewenang

-

-

Salah satu

2

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain

-

-

Salah satu

3

tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain / organisasi internasional

-

-

Salah satu

4

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing

-

-

Salah satu

5

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah



pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara 37

HUKUMAN DISIPLIN

NO.

LARANGAN

6

melakukan kgt bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dgn tujuan utk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara lsg atau tdk lsg merugikan negara

7

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan

-

-

Salah satu

8

menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya

-

-

Salah satu

9

bertindak sewenangwenang terhadap bawahannya

RINGAN (Pasal 11)

SEDANG (Pasal 12)

BERAT (Pasal 13)



pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

apabila pelanggaran dilakukan dengan

apabila pelanggaran dilakukan dengan

38

NO.

LARANGAN


SEDANG (Pasal 12)

BERAT (Pasal 13)

10

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU



11

menghalangi berjalannya tugas kedinasan

apabila pelangg berdampak negatif pada unit kerja

apabila pelangg berdampak negatif bagi instansi

apabila pelangg berdampak negatif pd pemerinth /neg

12

Memberikan dukungan kpd calon Presiden / Wapres, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara : a.ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

-

Salah satu

-

b. menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

-

Salah satu

-

c. sebagai peserta kampanye mengerahkan PNS lain

-

Salah satu

-

d. sebagai psrta kampanye mengg fasilitas neg

-

-

Salah satu 39

NO.

LARANGAN

13

memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara:

14


SEDANG (Pasal 12)

BERAT (Pasal 13)

a.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

-

Salah satu

-

b. mengadakan kgt yg mengarah keberpihakan thd pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingk kerjanya, keluarga, dan masyarakat

-

-

Salah satu

memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon KDh/Wakil KDh dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan per-UU

-

Salah satu

-

40

NO. 15

LARANGAN


SEDANG (Pasal 12)

BERAT (Pasal 13)

a. terlibat dalam kegiatan kampanye Pilkada

-

Salah satu

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye Pilkada ;

-

-

Salah satu

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

-

-

Salah satu

d. mengadakan kgt yg mengarah keberpihakan thd peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, pemberian kpd PNS, keluarga, & masy

-

Salah satu

-

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

41

42

DASAR HUKUM PEMERIKSAAN (Pasal 24 PP 53/2010) Sebelum PNS dijatuhi HD setiap atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP : Hasil pemeriksaan secara tertulis yg memuat tanya jawab antara pemeriksa dgn PNS yang diperiksa

43

DASAR HUKUM PEMERIKSAAN (Pasal 24 PP 53/2010) Pemeriksaan secara tertutup, artinya hanya boleh dihadiri oleh pejabat Pemeriksa dan PNS yang diperiksa. Selama proses pemeriksaan, PNS ybs tidak berhak didampingi Kuasa Hukum. Hak PNS :

 Memperoleh salinan BAP (apabila diminta) ;  Mengajukan upaya administratif atas hukuman disiplin.

44

YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN  Atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;  Tim Pemeriksa (ad-hoc)  untuk pelanggaran disiplin yg ancaman hukumannya sedang atau berat.

 Aparat Pengawas Fungsional  sesuai kewenangan jabatannya.

45

SYARAT-SYARAT

PEMERIKSA a.

Pemeriksa tidak boleh mempunyai pangkat dan jabatan lebih rendah dengan PNS yang diperiksa.

b.

Pemeriksa tidak boleh mempunyai hub. keluarga dgn PNS yg diperiksa

c.

Pemeriksa tidak boleh mempunyai kaitan langsung atau tidak langsung dengan pelanggaran yg diproses.

46

DASAR PEMERIKSAAN 

Laporan / Pengaduan ;



Pengamatan langsung ;



Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat pengawas Fungsional

47

TUJUAN PEMERIKSAAN Untuk mengetahui : 

benar atau tidak PNS ybs melakukan pelanggaran disiplin ;



faktor2 yg mendorong / menyebabkan PNS ybs melakukan pelanggaran disiplin ;



dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tsb.

48

PROSEDUR PEMERIKSAAN 1.

Pemanggilan secara patut

2.

Sebelum memeriksa PNS ybs. perlu meminta keterangan pengadu / saksi / pejabat terkait.

3.

Menyiapkan daftar pertanyaan yang mengarah pada keterangan / data yang ingin diperoleh. 49

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari ini ……tanggal …… bulan……tahun……saya ……. NIP…….. pangkat …… jabatan ………..berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah ……… telah mengadakan pemeriksaan terhadap ; Nama : ………………. NIP : ………………. Pangkat : ………………. Jabatan : ………………. Unit Organisasi : ……………… karena ia disangka melakukan pelanggaran disiplin. Atas pertanyaan yang diajukan yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut : 1. Pertanyaan : …………………………………………………….. Jawaban : …………………………………….……………. 2. Pertanyaan : …………………………………….…………………. Jawaban : …………………………………….……………. 3. Dan seterusnya Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaiaman mestinya. Yang diperiksa Nama : .…. ….. NIP : ……….. Tanda tangan : …………

Pejabat Pemeriksa Nama : ………….. NIP : …………. Tanda tangan : ………. …

50

PERMINTAAN KETERANGAN Pasal 26 PP 53/2010 :  Apabila perlu, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yg berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain :  Keterangan saksi  Keterangan pejabat  Keterangan ahli

 Dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan

51

RAHASIA

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN Pada hari ini ……tanggal …… bulan……tahun……saya ……. NIP…….. pangkat …… jabatan ………..berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah ……… telah meminta keterangan terhadap ; Nama : ………………. Tgl. lahir : ………………. Alamat : ………………. No. Telp/HP : ………………. Atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ….. Atas pertanyaan yang diajukan yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut : 1. Pertanyaan : …………………………………………………….. Jawaban : …………………………………….……………. 2. Pertanyaan : …………………………………….…………………. Jawaban : …………………………………….……………. 3. Dan seterusnya Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaiaman mestinya. Yang memberikan keterangan Nama : .…. ….. Tanda tangan : …………

Yang meminta keterangan Nama : ………….. NIP : …………. Tanda tangan : ………. … 52

PERTANYAAN PEMBUKA : 1. Siapa nama Saudara dan NIP saudara?

2. Apakah saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? 3. Apakah Saudara tahu maksud dipanggil ? 4. Agama apa yang Saudara anut? 5. Apakah Saudara bersedia menjawab pertanyaan dengan jujur sesuai dengan agama Saudara ? 53

Muatan BAP : 5W 1H WHO



SIAPA PNS yg disangka melakukan pelanggaran disiplin, siapa yang dirugikan

WHAT



APA bentuk perbuatan atau jenis pelanggaran yg dilakukan

WHEN 

KAPAN pelanggaran dilakukan

WHERE 

Di MANA tempat pelanggaran terjadi

WHY



MENGAPA melakukan pelanggaran

HOW



BAGAIMANA cara melakukan pelanggaran 54

PERTANYAAN PENUTUP : 6. Apakah Saudara pernah dijatuhi hukuman disiplin? 7. Jenis hukuman apa yang pernah dijatuhkan?

8. Bagaimana tanggapan Saudara jika dijatuhi hukuman disiplin akibat pelanggaran yang saudara lakukan? 9. Apakah Saudara perlu menambahkan keterangan lain ?

10. Apakah selama diperiksa, Saudara merasa ada paksaan / tekanan ? 55

RAHASIA SURAT PANGGILAN Nomor :……………. 1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara : a. Nama : ………………. b. N I P : ………………. c. Pangkat : ………………. d. Jabatan : ………………. e. Unit Organisasi : ………………. Untuk menghadap kepada : a. Nama : ………………. b. N I P : ……………….. c. Pangkat : ……………….. d. Jabatan : ……………….. Pada a. Hari : ……………….. b. Tanggal : ……………….. c. Jam : ……………….. d.Tempat : ……………….. guna diperiksa/diminta keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin …………

2. Demikian untuk menjadikan maklum. …………………2012 KEPALA …………….. Nama ……………….. NIP

Tembusan …………… ……………

56

PEMERIKSAAN Apabila PNS yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yg diperiksa. Apabila PNS yg diperiksa tdk bersedia menandatangani, BAP tsb tetap dijadikan sebagai dasar utk menjatuhkan HD. PNS yg diperiksa fotokopi BAP.

berhak

mendapat 57

58

PERTIMBANGAN DALAM PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN  Meskipun bentuk pelanggaran disiplin sama, tetapi faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan berbeda.

 PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi satu jenis HD yg terberat.  PNS yg pernah dijatuhi HD kemudian melakukan pelanggaran disiplin yg sifatnya sama, dijatuhi HD yg lebih berat dari HD terakhir yg pernah dijatuhkan kepadanya.  PNS tdk dapat dijatuhi HD dua kali atau lebih utk 59 satu pelanggaran disiplin.

PENETAPAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  Setiap penjatuhan HD ditetapkan dgn SK pejabat yg berwenang menghukum.

 Format SK Hukuman disiplin : Lampiran Peraturan Ka. BKN No. 21 Tahun 2010. 60

RAHASIA KEPUTUSAN KEPALA……………………………. NOMOR : ………….. TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS AN. …………………….. KEPALA ……………………………………,

Membaca

:

Berita Acara Pemeriksaan ………….;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAP tgl.… Sdr…. terbukti melakukan ….. ; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal … PP N0. 53 Tahun 2010 ; c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tsb perlu menetapkan keputusan hukuman disiplin … ; Mengingat

: 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; 2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ; 3. Peraturan Ka. BKN No. 21 Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa tegoran lisan/tegoran tertulis/pernyataan tdk puas Nama : NIP : Pangkat Gol/ Ruang : Jabatan : Unit Kerja : karena telah melakukan pelangaran perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... PP No. 53 Tahun 2010,

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : Ditetapkan di : S e m a r a n g Pada tanggal : KEPALA …………………

RAHASIA KEPUTUSAN KEPALA DINAS……………………………… NOMOR : ………….. TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS AN. …………………….. KEPALA DINAS ……………………………….,

Membaca

: Berita Acara Pemeriksaan ………….;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAP tgl.… Sdr…. terbukti melakukan ….. ; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal … PP N0. 53 Tahun 2010 ; c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tsb perlu menetapkan keputusan hukuman disiplin … ; Mengingat

: 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; 2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ; 3. Peraturan Ka. BKN No. 21 Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji/pangkat selama 1 tahun Nama : NIP : Pangkat Gol/ Ruang : Jabatan : Unit Kerja : karena telah melakukan pelangaran perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... PP No. 53 Tahun 2010,

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan / apabila tidak ada keberatan berlaku mulai hari ke-15 tmt sejak PNS ybs menerima keputusan ini Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Ditetapkan di : S e m a r a n g Pada tanggal : KEPELA DINAS …………………

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN  Keputusan HD disampaikan secara tertutup oleh pejabat yg berwenang menghukum atau pejabat lain yg ditunjuk kpd PNS ybs, tembusannya disampaikan kpd pejabat instansi terkait.

 Penyampaian keputusan HD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.  Dalam hal PNS yang dijatuhi HD tidak hadir pada saat penyampaian keputusan HD, maka keputusan dikirim kpd ybs 65

PENANGANAN KEBERATAN 

Keputusan atasan pejabat yg menghukum dapat : menguatkan, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin.



Keputusan atasan pejabat yg menghukum bersifat final dan mengikat (tdk dpt diajukan keberatan & wajib dilaksanakan).



Apabila dalam waktu lebih dari 21 hari kerja, atasan pejabat yang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan, maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.  Atasan pejabat tsb dijatuhi hukuman disiplin. 66

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN Keputusan yang tidak dapat diajukan keberatan

Berlaku sejak tanggal ditetapkan. 67

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN Keputusan yang dapat diajukan keberatan : 

Apabila diajukan keberatan, maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya SK atas keberatan.



Apabila tidak diajukan keberatan, maka mulai berlaku pada hari ke-15 setelah SK HD diterima.



Apabila PNS yang dijatuhi HD tidak hadir pada waktu penyampaian SK, maka HD berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian SK HD. 68

5. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN Keputusan HD yang ditetapkan oleh PPK atau Gubernur selaku wakil Pemerintah yang berupa :  pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sbg PNS ;  pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Apabila :  diajukan banding administratif ke BAPEK, maka berlaku tmt. sejak berlakunya keputusan BAPEK ;  tidak diajukan banding administratif ke BAPEK, maka berlaku mulai hari ke-15 setelah diterimanya Keputusan HD 69

KEDUDUKAN PNS SELAMA PROSES HUKUMAN DISIPLIN Kedudukan PNS

Kenaikan Kenaikan Mutasi Dibhentikn Pangkat Gaji (Pindah) sbg PNS

Pemeriksaan

TIDAK

DAPAT

TIDAK

DAPAT

Menjalani HD

TIDAK

TIDAK

DAPAT

DAPAT

Banding Adm

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

Keberatan

TIDAK

TIDAK

TIDAK

DAPAT

70

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Recommend Documents