RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUN 2011 - 2015 KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375 Email :[email protected] webside : http://www.kabmalang.go.id M A L A N G 65119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 050/ /KEP/421.202/2011 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2011-2015

Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan

tujuan, strategi, kebijakan, program

dan

kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Malang,

perlu

disusun

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah ; b.

bahwa Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun

2011-2015

telah

mendapatkan pengesahan Bupati Malang; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun

2011-2015

dengan

Kabupaten Malang

Keputusan

Kepala

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , Nomor 4287); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang...............

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008; 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2008

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor

1 Tahun 2008

Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor

7 Tahun 2008

tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor

24 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; 16. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/656/KEP/421.013/2011 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. M E M U T U S K A N ..........

MEMUTUSKAN: Menetapkan, PERTAMA

: Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;

KEDUA

: Rencana Kabupaten

Strategis Malang

(Renstra) Tahun

Badan

Kepegawaian

2011-2015

adalah

Daerah dokumen

perencanaan periode 5 tahun yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang setiap tahun selama periode Renstra berjalan; KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanggal

: :

Malang Nopember 2011

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001 Tembusan disampaikan kepada : Yth : 1. Bpk. Bupati Malang di Malang; 2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang di Malang; 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang; 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang di Malang;

KATA PENGANTAR Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dapat menyusun Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015. Penyusunan Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar kekuatan ( strenght) , kelemahan ( weakness), peluang ( oppurtunity ) dan tantangan ( thread ) selama 5 (tahun) tahun kedepan, juga strategi dalam menghadapi tantangan dan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk menata manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program BKD lebih kongkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan acuan pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan. Mudah-mudahan dengan disusunnya Rencana Strategis ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Malang,

Juli 2011

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001 Kata Pengantar Renstra 2010-2015.doc

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar BAB. I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumberdaya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang

6 6 9 28 29

BAB. III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi 3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 3.3. Telaah Renstra K/L 3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-isu Strategis 3.5. Penentuan Isu-isi strategis

30

VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

43

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

49

BAB. IV

BAB. V

Tabel BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel PENUTUP

Halaman 1 1 4 4

31 40 41 41 41

43 45 47

54 58

59 61

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Manajemen Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil merupakan konsekwensi dari tuntutan ekonomi dan sosial.

perubahan yang begitu cepat dibidang politik,

Hal ini ditandai dengan berlakunya Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai antisipasi penetapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, yang semula berorientasi pada

ketatalaksanaan

/

administrasi

kepegawaian,

berubah

kearah

pendekatan pengembangan Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil. Dalam perkembangannya Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut mengalami perubahan dan pergantian seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Sebagai amanah dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, untuk menata Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) yang berdasar pada Pasal 34 A Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Pembinaan kepegawaian

yang

Kepegawaian mantap,

ditujukan

dengan

untuk

mewujudkan

pengembangan

pegawai

sistem yang

dilaksanakan secara terus menerus, berencana melalui upaya pendidikan dan pelatihan, pendidikan kedinasan, pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan disertai bimbingan dan konsultasi serta pengembangan motivasi, kode etik, disiplin serta pemberian penghargaan yang sesuai dengan kredibilitas pribadi dan organisasi dengan tetap mengacu serta memperhatikan kode etik dan disiplin PNS. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang demokratis (democratic and good governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan

Rencana Strategis 2011-2015 .BKD

1

yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini.

Keberhasilan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya Manusia.

Peningkatan SDM dan profesionalisme

pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum pembuatan rencana strategi adalah mengacu pada: 1.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

3.

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;

4.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ;

6.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;

7.

Undang - Undang

Nomor 17

Tahun

2007

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 ; 8.

Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. 12. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra adalah : Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (

RPJMD

)

Kabupaten

Malang

Tahun

2010-2015

Daerah

yang

akan

dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah .


3

1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra adalah : Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 ( lima ) tahun kedepan.

Dengan demikian maka Renstra SKPD menjadi

pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I

BAB II

:

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan.

:

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tupoksi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

BAB III

2.2

Sumberdaya SKPD Badan Kepegawaian Daerah

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah

2.4

Tantangan dan Peluang

:

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN

FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

3.2

Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 20102015

3.3

Telaah Restra K/L

3.4

Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Isuisu Strategis

BAB IV

3.5

Penentuan isu-isu strategis

:

VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD


4

BAB V

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tabel

BAB VI

:

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel PENUTUP


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang a.

Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 1. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang kepegawaian ; 2. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 1. Melaksanakan sebagain urusan rumah tangga daerah di bidang kepegawaian yang ditetapkan Bupati ; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. c.

Fungsi Badan Kepegawaian Kabupaten Malang 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan ; 2. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah ; 3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian ; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian ; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian ; 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian ; 7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian ; 8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian Daerah ; 9. Pengkoordinasian,

integrasi

dan

sinkronisasi

kegiatan

bidang

kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah ; 10. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya ; 11. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;


6

12. Pelaksanaan peraturan perundang - undangan bidang kepegawaian ; 13. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian ; 14. Penyiapan

kebijakan

umum

pengembangan

kepegawaian

dan

berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan ; 15. Penyiapan

dan

pelaksanaan

pengangkatan,

pemindahan

dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan ; 16. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan ; 17. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah ; 18. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan ; 19. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil ; 20. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma

standar dan prosedur yang ditetapkan

dalam peraturan perundang -undangan ; 21. Pengelolaan

Sistem

Informasi

Manajemen

Kepegawaian

secara

komprehensif ; 22. Penyiapan kebutuhan data dan / atau informasi untuk penyusunan program pengembangan kepegawaian ; 23. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian ; 24. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian ;


7

Struktur Organisasi DASAR :

• •

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ; PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI

BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN

SUB.BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN STRUKTURAL

SUB.BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN FUNGSIONAL

BIDANG MUTASI JABATAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORANAN

BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

SUB.BIDANG MUTASI JABATAN STRUKTURAL

SUB.BIDANG PENGOLAHAN DATA

SUB.BIDANG MUTASI JABATAN FUNGSIONAL

SUB.BIDANG PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

= GARIS KOMANDO ………………………….. = GARIS KOORDINASI .

2.2 SUMBERDAYA SKPD Sumberdaya Aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang dibentuk setelah era reformasi dan otonomi daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah untuk mengurusi administrasi kepegawaian pemerintah daerah.

Sedangkan dalam perjalanannya pembentukan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yaitu : 1. Tahun 2001 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian ; 2. Tahun 2004 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang


8

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan

jabaran tugas dan fungsinya berdasar pada Keputusan Bupati Malang Nomor 83 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian ; 3. Tahun 2008 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya tertuang pada Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

2.2.1 Kelembagaan Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Malang

dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta jabaran tugas dan fungsinya tertuang pada Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

2.2.2 Keadaan Personalia Jumlah Pegawai 66 ( enam puluh enam ) dan Tenaga Kontrak 2 (dua) orang jumlah seluruh personil 68 (enam puluh delapan) merupakan sumberdaya Badan Kepegawaian Daerah yang harus menangani Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Malang pada semester II Tahun 2010 berjumlah 17.989 PNS. Sumberdaya PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terinci sebagai berikut : 1) Berdasarkan Pendidikan No. 1. 2. 3. 3. 4. 5.

PENDIDIKAN S2 S1 D-IV Sarmud / D-3 SMA SMP Jumlah

JUMLAH 6 32 1 6 23 68

Catatan : data bulan Juni 2011


9

2) Berdasarkan Pangkat / Golongan No.

PANGKAT/GOL.RUANG

JUMLAH

1.

Golongan IV Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I Pembina Golongan III Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Golongan II Pengatur Tk. I Pengatur Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Golongan I Juru Tk. I Juru Juru Muda Tk. I Juru Muda T. Kontrak /Non Golongan

4 1 4 40 5 7 10 18 22 7 8 3 4 2

J u m l a h 1 s.d 5

68

2.

3.

4.

5.


3) Berdasarkan Eselon No.

ESELON

JUMLAH

1. 2. 3. 4.

Eselon II-b Eselon III-a Eselon III-b Eselon IV-a

1 2 3 12

Jumlah

18


4) Staf Pelaksana No.

STAF PELAKSANA

JUMLAH

1.

Staf Jumlah

50 50



10

5) Berdasarkan Gender No.

JENIS KELAMIN

JUMLAH

1.

Pria

44

2.

Wanita

24

Jumlah

68


6) Pendidikan Penjenjangan Aparatur No.

JENIS PENJENJANGAN

JUMLAH

1.

Pim II/ Spamen

1

2.

Pim III

7

3.

Pim IV

7

Jumlah

14


2.2.3 Pejabat Struktural dan Fungsional 1. Kepala Badan Pejabat Eselon II-b 1 (satu) orang mempunyai tugas : 1) Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina , mengkoordi nasikan dan kerjasama dalam pelaksanaan kepegawaian yang ditetapkan Bupati ; 2) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya 2. Sekretariat mempunyai tugas : 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program

Badan

kepegawaian,

Kepegawaian

urusan

umum

Daerah, yang

pengelolaan

meliputi

kegiatan

urusan surat

menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan keuangan ; 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dipimpin Sekretaris Pejabat Eselon III-a 1 (satu) orang yang mempunyai tugas : a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan ;


11

b) Pengelola

urusan

administrasi

kepegawaian,

kesejahteraan

pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai ; c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat ; d) Penyelenggaraan

pengelolaan

administrasi

keuangan

dan

kekayaan daerah ; e) Penyelenggaraan

kegiatan

surat

menyurat,

pengetikan,

penggandaan, kearsipan ; f) Pengelolaan

administrasi

perlengkapan

dan

mengurus

pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor ; g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang kepegawaian , evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari : 1.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas : a) Menyusun

rencana

kegiatan

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian ; b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan dan pelatihan ; c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta pendistribusian ; d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/ penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor ; e) Menyelenggarakan administrasi perkantoran ; f) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor ; g) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; h) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Kepala Sub Bagian Keuangan Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas : a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan ;


12

b) Melaksanakan pembukuan,

administrasi

keuangan

pertanggungjawaban

yang

dan

meliputi

verifikasi

serta

penyusunan perhitungan anggaran ; c) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja ; d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah ; e) Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan ; f) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya ; g) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah ; h) Mengkompilasikan dan menyusunan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah ; i)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas : a) Menyusun

rencana

kegiatan

Sub

Bagian

Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan ; b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam

penyusunan

rencana

strategis

pembangunan

kepegawaian tingkat daerah ; c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ; d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektoral ; e) Menyelenggarakan

Sistem

Informasi

Manajemen

dan

Pelaporan Badan Kepegawaian Daerah ; f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kepegawaian ; g) Melaksanakan

monitoring

dan

koordinasi

dalam

rangka

penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ;


13

h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang kepegawaian ; i) Melakukan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

dan

program

pembangunan bidang kepegawaian ; j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya ; k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya. 3. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI mempunyai tugas : 1) Melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam mengumpulkan menyusun

bahan

formasi,

penyusunan,

meningkatkan

perencanaan derajat

pegawai,

profesionalisme,

pengembangan kualitas, kesejahteraan pegawai, penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil ; 2) Melaksanakan administrasi kompensasi pensiun serta urusan administrasi pegawai tidak tetap ; 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Pejabat Eselon III-b 1 (satu) orang mempunyai tugas : a. Perencanaan dan pengembangan pegawai ; b. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan pegawai ; c. Pemrosesan susunan kepegawaian ( formasi ) ; d. Perencanaan dan pelaksanaan pengiriman diklat Pegawai Negeri Sipil ; e. Pemrosesan pengembangan kualitas sumberdaya manusia untuk tugas belajar dan ijin belajar Pegawai Negeri Sipil ; f. Pemrosesan pemberian penghargaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil ; g. Penyusunan administrasi pensiun dan pegawai tidak tetap. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari : 1.

Sub Bidang Pengembangan Pegawai Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas :


14

a) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan pengembangan kualitas pegawai melalui program tugas belajar dan ijin belajar Pegawai Negeri Sipil ; b) Mengumpulkan

data

dan

membuat

daftar

nominatif

pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) struktural dan fungsional guna peningkatan derajat profesionalisme pegawai ; c)

Melaksnakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah ;

d) Menyiapkan dan menyusun bahan formasi pegawai dan administasi penerimaan (rekruitmen) pegawai ; e) Menyiapkan, menyusun bahan administrasi penugasan, ijin belajar dan dispensasi pegawai ; f)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas : a) Mengumpulkan

bahan

serta

penyelesaian

administrasi

hukuman disiplin guna pembinaan pegawai, penghargaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil ; b) Melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan

dengan

cuti,

kartu

isteri/suami,

asuransi

kesehatan, kartu pegawai, kartu identitas pegawai, tabungan asuransi pensiun dan tabungan perumahan ; c) Melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pensiun ; d) Melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pegawai tidak tetap ; e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai sesuai dengan bidang tugasnya. 4. BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN mempunyai tugas : 1)

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam

penyelesaian

administrasi

kepegawaian

yang

berhubungan dengan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pengendalian kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pelaksanaan administrasi penyesuaian (impassing) gaji pegawai negeri sipil,


15

pengelolaan

data

hasil

penilaian

pelaksanaan

pekerjaan,

penyusunan administrasi daftar urut kepangkatan dan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil ; 2)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian Pejabat Eselon III-b 1 (satu) orang mempunyai tugas : a.

Penyiapan

kebijakan

teknis

kepangkatan

dan

penggajian

Pegawai Negeri Sipil ; b.

Pelaksanaan pengendalian kepangkatan Pegawai Negeri

Sipil ;

c.

Pemrosesan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil ;

d.

Pemrosesan administrasi kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;

e.

Pemrosesan administrasi penyesuaian (impassing) gaji Pegawai Negeri Sipil ;

f.

Pemrosesan administrasi peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil ;

g.

Pengelolaan data hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan ;

h.

Penyusunan administrasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan jabatan.

Bidang Kepangkatan dan Penggajian terdiri dari : 1.

Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Struktural Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas : a. Membuat perencanaan dan menyiapkan prosedur teknis kepangkatan dan penggajian Pegawai Negeri Sipil struktural ; b. Menyiapkan bahan - bahan pengendalian kepangkatan Pegawai Negeri Sipil struktural ; c. Memproses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil struktural ; d. Memproses kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil struktural; e. Memproses administrasi peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil struktural ; f. Memproses administrasi penyesuaian gaji (impassing) gaji Pegawai Negeri Sipil struktural ;


16

g. Mengelola dan mengolah data hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil struktural ; h. Memproses

dan

menyusun

administrasi

Daftar

Urut

Kepangkatan; i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian sesuai dengan bidang tugasnya.

2.

Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas : a. Membuat perencanaan dan menyiapkan prosedur teknis kepangkatan dan penggajian Pegawai Negeri Sipil fungsional ; b. Menyiapkan bahan - bahan pengendalian kepangkatan Pegawai Negeri Sipil fungsional ; c. Memproses

kenaikan

pangkat

Pegawai

Negeri

Sipil

fungsional ; d. Memproses kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil fungsional; e. Memproses administrasi peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil fungsional ; f. Memproses

administrasi

penyesuaian

gaji

(impassing)

Pegawai Negeri Sipil fungsional ; g. Mengelola dan mengolah data hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil fungsional ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian sesuai dengan bidang tugasnya. 5. BIDANG MUTASI JABATAN mempunyai tugas : 1).

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam

penyelesaian

administrasi

kepegawaian

yang

berhubungan dengan administrasi jabatan struktural, administrasi jabatan fungsional, pengangkatan pemrosesan, sumpah janji Pegawai Negeri Sipil serta perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Daerah/Instansi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil ; 2).

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.


17

Kepala Bidang Mutasi Jabatan Pejabat Eselon III-a 1 (satu) orang mempunyai tugas : a.

Penyiapan kebijakan teknis administrasi jabatan Pegawai Negeri Sipil;

b.

Pemrosesan administrasi jabatan struktural ;

c.

Pemrosesan administrasi jabatan fungsional ;

d.

Pemrosesan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

e.

Pelaksanaan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil ;

f.

Pelaksanaan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Daerah dan Instansi ;

g.

Pembuatan perencanaan tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil ;

Bidang Mutasi Jabatan terdiri dari : 1.

Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas : a. Mempersiapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan administrasi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil ; b. Menghimpun dan mengolah data kepegawaian Pegawai Negeri

Sipil

sebagai

bahan

pembahasan

Badan

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk diusulkan dalam pengisian dan pengangkatan jabatan struktural ; c. Memproses pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural ; d. Menghimpun dan mengolah data kepegawaian

Pegawai

Negeri Sipil sebagai bahan perencanaan pembinaan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil /unsur staf pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ; e. Memproses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil ; f. Melaksanakan kegiatan pelantikan pejabat struktural dan serah terima jabatan struktural ; g. Melaksanakan penyelesaian pindah antar Daerah /Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil struktural ;


18

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi jabatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.

Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional a.

Mempersiapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan administrasi jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

b.

Memproses

pengangkatan,

pembebasan

sementara

pengangkatan kembali, impassing dan kenaikan jabatan fungsional serta pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional ; c.

Menghimpun, memverifikasi dan mengolah Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sebagai bahan ajuan penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) ;

d.

Menyiapkan

bahan

pembinaan

teknis

pengelolaan

administrasi jabatan fungsional ; e.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi jabatan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN mempunyai tugas : 1). Melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian daerah dalam pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan verifikasi data yang berhubungan dengan data base kepegawaian, analisa data kepegawaian/Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), evaluasi dan pelaporan data kepegawaian ; 2). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Pejabat Eselon III- b 1 (satu) orang mempunyai tugas : a.

Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis pengumpulan, pemutakhiran data pengelolaan data Pegawai Negeri sipil ;

b.

Pengelolaan

dan

analisis

data

pegawai

dalam

rangka

pengembangan karier pegawai ; c.

Pelaksanaan pengendalian database Pegawai Negeri Sipil ;

d.

Pelayanan data, dokumentasi dan penyajian informasi dalam rangka membantu pengambilan keputusan ;


19

e.

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ;

f.

Pengelolaan dan pengaktifan data arsip perorangan Pegawai Negeri Sipil ( personal record office) ;

g.

Pelaporan data pegawai.

Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari : 1.

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas : a.

menyiapkan prosedur teknis pengolahan data Pegawai Negeri Sipil ;

b.

Mengumpulkan, menyiapkan bahan - bahan pengolahan data, memasukkan dan menganalisa data Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pengambilan keputusan ;

c.

Mengembangkan software Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ;

d.

Merencanakan,

menyusun

membangun

dan

merawat

program aplikasi bidang kepegawaian ; e.

Melaksanakan pengelolaan, register dan pengendalian data kepegawaian secara elektronik ;

f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Informasi

Kepegawaian

sesuai

dengan

bidang

tugasnya. 2.

Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi Pejabat Eselon IV-a 1 (satu ) orang mempunyai tugas ; a.

Menyiapkan prosedur teknis pelayanan data Pegawai Negeri Sipil;

b.

Menyiapkan bahan-bahan laporan dan menganalisa hasil pendataan, publikasi dan dokumentasi data secara manual maupun elektronik ;

c.

Merawat dan mengembangkan hardware Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ;

d.

Melaksanakan koordinasi pendataan dengan satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah ;


20

e.

Melaksanakan

pengelolaan,

perawatan,

dokumentasi,

register dan pengendalian data arsip perorangan Pegawai Negeri Sipil (personal record office) ; f.

Melaksanakan kerjasama bidang Informasi Kepegawaian dengan lembaga/instansi/pihak swasta diluar Pemerintah Kabupaten Malang ;

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Informasi

Kepegawaian

sesuai

dengan

bidang

tugasnya.

JABATAN FUNGSIONAL 1). Kelompok jabatan fungsional mempuyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ; 2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam

berbagai

kelompok

sesuai

dengan

bidang

keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.


21

2.2.4 Sarana dan Peralatan Kerja Utama 1.

Sarana Gedung Kantor Luas 348M2, terdiri dari :

NO

URAIAN

JUMLAH / SATUAN

a.

Ruang Kerja Kepala Badan

1

Ruang

b.

Ruang Kerja Sekretaris dan Staf

4

Ruang

c.

Ruang

g.

Ruang Kerja Kepala Bidang Mutasi 2 Jabatan dan Staf Ruang Kerja Kepala Bidang 3 Kepangkatan Dan Penggajian dan Staf Ruang Kerja Kepala Bidang 3 Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai serta Staf Ruang Kerja Kepala Bidang Informasi 1 Kepegawaian 1 Ruang Data

h.

Ruang Rapat

2

Ruang

i.

Kamar mandi / WC

5

Ruang

j.

Musholla

2

Ruang

d.

e.

f.

2.

Ruang

Ruang

Ruang Ruang

Prasarana/Peralatan Kerja Utama

NO

URAIAN / JENIS

JUMLAH / SATUAN

a.

Meja Kursi Eselon II

1

Unit

b.

Meja Kursi Eselon III

5

Unit

c.

Meja Kursi Eselon IV

14

Unit

d.

Meja Kursi Staf

58

Unit

e.

Almari

32

Buah

f.

Filling Cabinet

10

Buah

g.

Komputer

31

Buah

h.

Printer

16

Buah

i.

Note Book

6

Buah

j.

LCD

1

Buah

k.

Mesin Ketik manual

2

Buah


22

l.

Kendaraan roda empat

4

Buah

m.

Kendaraan roda dua

4

Buah

n.

Brankas

1

Buah

o.

Almari Besi

7

Buah

p.

Jaringan Web Site BKD

1

Jaringan

q.

Anjungan Informasi Kepegawaian

1

Buah


23

2.3.5 Anggaran Tahun 2006 - 2010 Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai dan Belanja Langsung/Belanja kegiatan pada Renstra Tahun 2006 - 2010 sebagai berikut: TAHUN No. 1.

URAIAN Belanja Tidak Langsung

2006 (Rp)

2007 (Rp)

2008 (Rp)

2009 (Rp)

2010 (Rp)

1.299.309.000

1.615.284.000

1.797.883.000

1.902.409.000

2.364.501.000

Prosentase Kenaikan Pertahun

24,32

Rata-rata Kenaikan 2.

Belanja Langsung

2.040.000.000

3.561.448.000

Rata-rata Kenaikan

3.350.697.000

74,58

24,29

4.013.738.000

3.083.737.000

-5,92

19,79

-23,17

5.176.732.000

5.148.580.000

5.916.147.000

5.448.238.000

55,02

-0,54

14,91

-7,91

Rata-rata Kenaikan


5,81

16,43 %


JUMLAH 1 + 2

11,30

16,32 % 3.339.309.000

66,48%

Dilihat dari data tersebut diatas bahwa belanja Tidak Langsung pada Tahun 2006 ke Tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 24,32 %, Tahun 2008 11,43 %, Tahun 2009 5,81 % dan Tahun 2010 24,29% sesuai penggunaannya adalah untuk pembayaran gaji pegawai dan adanya penambahan pegawai baru pada SKPD yang mengalami kenaikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan pada Belanja Langsung / Kegiatan Tahun 2006 ke Tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 74,58 %, Tahun 2008 mengalami -5,92%, Tahun 2009 naik 19,79 % dan Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -23,17%, pada proses kenaikan karena adanya peningkatan belanja modal dan penurunan anggaran disebabkan adanya pengurangan belanja modal kegiatan.


24

Diasumsikan kenaikan anggaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015 mengacu pada anggaran tahun sebelumnya pada Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai mengalami kenaikan 16,43 % per tahun, sedangkan pada Belanja Langsung/Belanja kegiatan mengalami kenaikan 16,32 % - 20 % pertahun.


25

2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tupoksi adalah mengurusi administrasi kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang meliputi:  Bezzeting pegawai ;  Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai;  Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai;  Persyaratan mutasi/ pemindahan pegawai ;  Pengurusan Ijin Belajar;  Pengurusan Tugas Belajar;  Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai ;  Penerbitan Kartu Suami Isteri ;  Administrasi Pengajuan Cuti ;  Pemberian Penghargaan/Reward dan sanksi/ punishment;  Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;  Pembuatan Kartu Identitas Pegawai (ID CARD);  Administrasi Pensiun. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang menjadi target pelayanan pada tahun 2006 - 2010 menurut golongan berjumlah : GOLONGAN

No.

Tahun

1.

2006

5.074

8.977

2.529

177

18.757

2.

2007

5.707

8.360

2.483

186

16.735

3.

2008

5.790

8.408

2.999

394

17.591

4

2009

6.767

7.345

3.510

517

18.139

5.

2010

7.076

6.840

3.553

520

17.989

IV

III

II

I

JUMLAH

Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2006-2010 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan, hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan yang menjadi urusan wajib sesuai ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 tahun 2007 sebagaimana tabel berikut :


26

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Target Renstra

Realisasi Capaian

Rasio Capaian

Indikator Kinerja Meningkatnya kemampuan Teknis / Fungsi PNS setelah mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Meningkatn ya kesejahteraan pegawai dan menurunnya pelanggaran disiplin Jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes, Karis/Karsu, Bapertarum,Tali Asih Jumlah PNS yang memperoleh SK KP dan Gaji Berkala Menurunnya pelanggaran disiplin setelah proses pemberian sanksi/punishment Meningkatnya pengembangan pegawai yang berkualitas dan berkompetensi Meningkatnya jumlah aparatur hasil seleksi CPNS melalui pelamar umum dan pemberkasan PTT/GTT Penempatan dan penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural/fungsional Meningkatnya kompetensi pendidikan melalui pengiriman tugas belajar dan pemberian ijin belajar


2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

800 PNS

300

250

250

250

475 PNS

151

171

194

250

59,38

50,33

68,04

77,06

100

300 PNS

250

250

500

500

300 PNS

190

516

380

350

100

76,00

206

76,00

70,00

1000 PNS

1000

2000

2137

2137

1164 PNS

1743

1743

2127

2133

116

174

87,15

99,53

99,81

4000 PNS 60 PNS

4000

4000

3250

3250

4486

3707

3238

3241

104

112

92,67

99,63

99,72

60

20

50

20

4172 PNS 54 PNS

39

19

20

15

90,00

65,00

95,00

40,00

75,00

420 CPNS

500

600

600

700

247 CPNS

154

502

975

554

58,80

30,08

83,66

162

79,14

750 pejabat

700

1000

1250

1250

493 pejabat

750

1203

1543

1200

65,73

107

120

123

96,00

150 PNS

150

150

150

150

137 PNS

133

104

141

253

91,33

88,66

69,33

94,00

168

27

Target Renstra

Realisasi Capaian

Rasio Capaian

Indikator Kinerja Terseleksinya calon pegawai yang berkualitas melalui seleksi calaon Praja IPDN Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian kepada pegawai daerah


2006 75 Calon Praja 17000 PNS

2007 0

2008 45

2009 100

2010 100

18000

18000

18000

18000

2006 43 Calon Praja 16757 PNS

2007 0

2008 34

2009 97

2010 100

2006 57,33

2007 0

2008 75,55

2009 97,00

2010 100

16736

17591

18139

17989

98,44

92,97

97,72

100

99,93

28

2.4

Tantangan dan Peluang Tantangan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah untuk 5 tahun kedepan adalah : 1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat ; 2. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun kedepan yang perlu disiapkan pengantinya ; 3. Tenaga GTT/PTT dan sukwan pada masing-masing SKPD yang belum masuk pada database dari hasil pendataan tahun 2010; 4. Posisi jabatan struktural/fungsional PNS yang masih belum terisi ; 5. Masih adanya Pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS; 6. PNS

yang

masih

memerlukan

pendidikan

penjenjangan

untuk

meningkatkan kompetensi; Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah : a. Adanya

potensi

Sumber

Daya

Manusia

Aparatur

yang

dapat

dikembangkan dalam penataan personil ; b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional ; c. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS; d. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat.


29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS FUNGSI

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis pembangunan Kabupaten Malang 2010-2015 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya Good Governance dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan Good Governance dan mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas profesional dan proporsional. Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan sumberdaya aparatur didaerah selaku pelayan masyarakat perlu

dilakukan

perencanaan

dan

pengelolaan

secara

profesional dan

proporsional dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dimiliki, akan mampu mewujudkan pelayanan prima di daerah. Dari analisis isu strategis yang menjadi permasalahan didaerah adalah bagaimana kemudahan pelayanan publik baik pelayanan administrasi dan hakhak masyarakat lainnya dapat terlayani dengan baik. Kemudian dari hasil analisis lingkungan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik dan yang menjadi kekuatan yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Analisis yang menjadi kelemahan daerah adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum memuaskan dan yang menjadikan peluang daerah adalah adanya political will secara nasional untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan dan yang menjadi ancaman daerah adalah era globalisasi yang harus diikuti sesuai perkembangan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah mengurusi administrasi kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang meliputi : perencanaan (formasi), persyaratan pengangkatan, penempatan

dan

pemindahan,

pendidikan

dan

pelatihan,

penggajian,

pemberhentian, sanksi (punishment) dan penghargaan (reward), pensiun. Untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai

agenda

dan

prioritas

pembangunan

diantaranya

Mewujudkan

pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat entepreneur dikalangan masyarakat


30

luas, yang selanjutnya diarahkan kedalam agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagai konsekwensi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil Identifikasi Permasalahan tugas pokok fungsi dilakukan melalui analisa SWOT, Analisis Alternatif Strategi dan Analisa Strategis Pilihan yang diuraikan sebagaimana tabel berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi : Dari identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklajuti pada Renstra 2010-2015 sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah daerah 5 tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi dan harus dilaksanakan adalah : a. Proses

pengangkatan

GTT/PTT

yang

masuk

dalam

database

kepegawaian sesuai regulasi SE MENPAN No. 5 tahun 2010 untuk dilakukan pemberkasan menjadi Calon Pegawai Negeri dan tindak lanjut pemetaan Tenaga Honorer Kategori I, II dan Non Kategori; b. Rekruitmen CPNS dari Pelamar Umum untuk mengganti PNS

yang

memasuki BUP yang disiapkan penggantinya ; c. Penataan

personil

secara

proporsional

pada

jabatan

struktural/

fungsional karena pensiun untuk disiapkan penggantinya melalui promosi/pengangkatan dan pelantikan ; d. Penataan Guru SD sesuai kebutuhan Rombongan Belajar (Rombel) untuk meningkatkan kualitas pendidikan ; e. Wacana Perubahan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS mencapai usia 58 tahun ; f. Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang disampaikan kepada seluruh aparatur / PNS untuk mengurangi pelanggaran disiplin sehingga dapat meningkatkan pelayanan; g. Regulasi administrasi kepegawaian melalui Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) yang memiliki multi fungsi bagi PNS;


31

h. Pengembangan

data

PNS

melalui

sistem

Aplikasi

Pelayanan

Kepegawaian (SAPK) dan informasi data yang mudah diakses secara langsung oleh PNS melalui teknologi informasi . 1. Kekuatan Strenght (S) a. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian ; b. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen kinerja yang baik ; c. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan ; d. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional. 2. Kelemahan Weakness (W) a. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS dan belum tersedianya sarana yang cukup khususnya untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS ; b. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah ; c. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan ; d. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan. 3. Peluang/Opportunity (O) a. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil ; b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional ; c. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS; d. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat. 4. Ancaman/Thread (T) a. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses rekruitmen hingga proses pensiun ; b. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan ; Rencana Strategis 2011-2015 .BKD

32

c. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklajuti; d. Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional.

ASUMSI Dari kedua Analisis tersebut baik lingkungan Internal ataupun Eksternal dengan menggunakan analisis SWOT ( Tabel 1 ) diperoleh Asumsi (ASI) sebagai berikut : 1.

Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian dan tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi;

2.

Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah, Kurangnya fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai untuk mendukung perkembangan dan penyampaian informasi kepegawaian didaerah merupakan kelemahan untuk pencapaian Visi ;

3.

Adanya

potensi

Sumber

Daya

Manusia

dikembangkan dalam penataan personil

Aparatur dan

yang

dapat

kebijakan untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional merupakan peluang yang perlu di manfaatkan untuk pencapaian Visi ; 4.

Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses rekruitmen hingga proses pensiun, era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan merupakan ancaman terhadap pencapaian Visi.

ANALISIS STRATEGIS Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan Analisa Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP) melalui pengembangan lebih lanjut Analisa SWOT (Tabel 2) ditemukan Strategi alternatif adalah sebagai berikut : 1. Strategi SO a. Mendayagunakan

Undang-undang

dan

Peraturan

tentang

Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian untuk menata

potensi

Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil yang profesional dan proporsional ; Rencana Strategis 2011-2015 .BKD

33

b. Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur

agar PNS berdisiplin dan profesional. 2. Strategi WO a. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS dan belum tersedianya sarana yang cukup untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS ditingkatkan dengan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS ; b. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah dilakukan melalui

pengembangan

Sistem

teknologi

Informasi

dan

komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat. 3. Strategi ST Memanfaatkan Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional untuk menghadapi tuntutan standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional. 4. Strategi WT a. Dengan terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan

tingkatkan dengan

sarana prasarana yang kurang memadai untuk mendukung perkembangan dan penyampaian informasi kepegawaian didaerah; b. Dengan Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan ditingkatkan dengan pengembangan sarana prasarana untuk memberikan tuntutan standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga dapat memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Nilai-nilai Asumsi dan ASAP. Selanjutnya

disusun

Faktor

Penentu

Keberhasilan

(FPK)

dan

dikembangkan dari Alternatif Strategi (Tabel 3), sebagai berikut : 1.

Mendayagunakan

Undang-undang

dan

Peraturan

tentang

Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian dengan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Tes Potensi Akademik ( TPA ) menuju penataan personil yang profesional dan proporsional ; Rencana Strategis 2011-2015 .BKD

34

2.

Meningkatkan penyampaian informasi kepegawaian melalui teknologi informasi kepada

SKPD yang lokasinya menyebar didaerah agar

pelayanan kepegawaian diterima dengan cepat dan tepat ; 3.

Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk berdisiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;

4.

Meningkatkan

kemampuan

aparatur dalam mengatasi standar

pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional melalui kegiatan Sosialiasi peraturan bidang kepegawaian, asistensi dan kursus singkat pelatihan dan ketrampilan menuju profesionalisme PNS.


35

A N A L I S A FAKTOR STRENGTH (Kekuatan) 1. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian; 2. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen kinerja yang baik; 3. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan ; 4. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional. WEAKNESS (Kelemahan) 1. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS dan belum tersedianya sarana yang cukup untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS S; 2. Jangkauan lokasi SKPD yang menyebar di daerah yang menghambat penyampaian informasi kepegawaian secara cepat ; 3. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan ; 4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan.

S W O T

B

R

S

15

4

60

I

10

3

30

IV

15

3

45

II

10

4

40

III

15

4

60

I

15

3

45

II

10

3

30

IV

10

4

40

III

Tabel 1

KOMENTAR / ASUMSI Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian dan tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi

Jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah yang menghambat penyampaian informasi kepegawaian secara cepat , Kurangnya fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai untuk mendukung perkembangan dan penyampaian informasi kepegawaian didaerah merupakan kelemahan untuk pencapaian Visi

100 OP0RTUNITY (Peluang) 1. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil ; 2. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional ; 3. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS . 4. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat THREAD (Ancaman) 1. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses rekruitmen hingga proses pensiun; 2. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan; 3. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklajuti, 4. Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional

15

4

60

I

10

4

40

III

15

4

45

II

10

3

30

IV

15

4

60

I

15

3

45

II

10

4

40

III

10

3

30

IV

Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil dan kebijakan untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS merupakan peluang yang perlu di manfaatkan untuk pencapaian Visi.

Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses rekruitmen hingga proses pensiun terbatasnya pengetahuan teknologi informasi bagi PNS sehingga menghambat pelayanan kepegawaian merupakan ancaman terhadap pencapaian Visi

100

Penilaian/Rating pengaruh terhadap keberhasilan  Sangat tinggi pengaruhnya  Tinggi pengaruhnya

= =


4 3

 Tidak tinggi pengaruhnya  Tidak berpengaruh 

= =

2 1

36

ANALISIS ALTERNATIF STRATEGI

ALI (Internal)

ALE (Eksternal)

STRENGHT (kekuatan) 1. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian; 2. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen kinerja yang baik;; 3. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan 4. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional;

Tabel 2

WEAKNESS (kelemahan) 1.

Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS dan belum tersedianya sarana yang cukup untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS;

2. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah 3. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan ; 4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan.

STRATEGI SO, gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

STRATEGI WO, tanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

1. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian untuk menata potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil yang profesional dan proporsional. (S1, + O3) ;

1. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS dan belum tersedianya sarana yang cukup untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS ditingkatkan dengan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS (W1, + O3) ;

OPPORTUNITY (peluang)

1. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil; 2. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional ; 3. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS ;

2. Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional. (S3, + O3)

2. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah dilakukan melalui pengembangan Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat (W2, + O4).

4. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat.

THREAD ( tantangan)

1.

2.

Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses rekruitmen hingga proses pension ;

STRATEGI ST, gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman 1. Memanfaatkan Kemampuan personil dalam

Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan;


struktur organisasi yang relevan dan profesional untuk menghadapi tuntutan standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional ( S3 + T3).

STRATEGI WT, perkecil kelemahan dan hadapi ancaman 1. Dengan terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan tingkatkan dengan sarana prasarana yang kurang memadai untuk mendukung perkembangan dan penyampaian informasi kepegawaian didaerah;

(W3 + T3) ; 2. Dengan Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung

37

3.

4.

Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklajuti,

pelayanan ditingkatkan dengan pengembangan sarana prasarana untuk memberikan tuntutan standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional. (W4 + T4 ).

Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional


38

ANALISA STRATEGIS DAN PILIHAN Tabel 3 SKOR A S U M S I

MISI

JML SKOR

VISI

NILAI

4

D4 K4 T4

20

4

D3 K3 T4

17

2

2

D2 K2 T2

10

3

3

D4 K4 T4

18

3

2

D3 K3 T4

15

4

4

D2 K2 T2

14

2

2

D2 K2 T2

10

I. STRATEGI SO 1. Mendayagunakan

Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian untuk menata potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil yang profesional dan proporsional.

2. Mendayagunakan dana yang cukup untuk

4

3

melaksanakan kegiatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional. .

II. STRATEGI WO 1. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS dan belum tersedianya sarana yang cukup untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS ditingkatkan dengan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS;

2. Terhambatnya

penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah dilakukan melalui pengembangan Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat.

III. STRATEGI ST 1. Memanfaatkan Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional untuk menghadapi tuntutan standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional

IV. STRATEGI WT 1. Dengan terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan tingkatkan pelayanan dengan pengetahuan teknologi informasi bagi PNS untuk penyampaian informasi; 2. Dengan Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan ditingkatkan dengan pengembangan sarana prasarana untuk memberikan tuntutan standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional. Keterangan Skor : 4 = Paling Terkait 3 = Sangat Terkait 2 = Terkait 1 = Tidak Terkait


D K T

= = =

Disiplin Kejujuran Terampil

39

3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Visi Misi Bupati Malang yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut :

VISI Pembangunan Kabupaten Malang ” Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB ” Searah dengan pencapaian visi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan untuk mendukung visi Bupati

oleh Badan Kepegawaian Daerah pada

kunci Demokratis yang dimaknai dengan kondisi pemerintahan yang senantiasa

melibatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pengambilan

keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan, sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan

falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku

bijaksana dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat, yang selanjutnya dirumuskan kedalam MISI. MISI merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Rumusan misi pembangunan Kabupaten Malang yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean goverment (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka

tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai

adalah Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat. Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan Kabupaten Malang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat antara lain Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.


40

3.3. Telaah Renstra K/L RPJM Nasional Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa Visi Indonesia adalah Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Sedangkan misi yang akan dilaksanakan diantaranya memperkuat pilar-pilar demokrasi. Untuk mewujudkan visi misi tersebut Pemerintah memiliki agenda pembangunan diantaranya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pembangunan nasional antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola. Dari visi misi dan agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur yang profesional dan proporsional. 3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan isuisu strategis Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Malang sangat terkait dengan RTRW Provinsi Jawa Timur dimana Kabupaten Malang diharapkan memiliki fungsi utama sebagai penunjang sistem metropolitan. Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten diantaranya adalah pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah kedepan adalah Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan data elektronik, dengan tersedianya sistem jaringan diharapkan mampu meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik di era globalisasi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu Strategis pada RPJMD 2010-2015 merupakan bagian tahapan pembangunan kedua RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan kedua pada penentuan isu-isu strategis antara lain Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Rencana Strategis 2011-2015 .BKD

41

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu : 1.

Masih rendahnya jumlah kapasitas sumberdaya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;;

2.

Adanya pegawai yang dikirim mengikuti pendidikan tugas belajar dan mengajukan ijin belajar untuk peningkatan jenjang pendidikan; ;

3.

Tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dan pelayanan prima namun tidak diimbangi dengan pemberian formasi untuk kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang pensiun didaerah ;

4.

Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai.


42

BAB IV VISI, MISI TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang mengacu pada Renstra Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang 2010-2015 dengan mengartikulasi Visi melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015 yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional tahun 2010 - 2014 yang mengarah pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran : 

Visi

Demokratis

yang

dimaknai

dengan

kondisi

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik; 

Misi

Mewujudkan

pemerintahan

good

governance

(

tata

kelola

kepemerintahan yang baik ), clean goverment ( pemerintah yang bersih ), berkeadilan dan demokratis; 

Tujuan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat ;



Sasaran Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada msayarakat ;

Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati periode 2010-2015 maka Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang menggunakan metode Deskriftif dan Induktif/Analitik dengan melakukan diskusi intern serta memanfaatkan informasi data yang ada. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renstra secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijaksanaan, Program dan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. 4.1. VISI DAN MISI : Visi yang disepakati dan ditetapkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Malang

mencerminkan

apa

yang

ingin

dicapai

dalam

menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan harapan dimasa mendatang seiring dengan pelaksanaan tugas dan tidak lepas dari ruang lingkup “ Visi Pemerintah Kabupaten Malang “ karena Badan Kepegawaian Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang


43

merupakan

elemen

penting

dalam

mensukseskan

pencapaian

visi

Pemerintah Kabupaten Malang, dirumuskan VISI sebagai berikut : ” TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA PENATAAN PEGAWAI YANG PROPORSIONAL MENUJU PEMBANGUNAN SUMBERDAYA APARATUR YANG PROFESIONAL ” Makna yang terkandung dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian adalah mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang mudah, cepat dan tepat ; b. Penataan pegawai yang proporsional adalah perencanaan, penataan dan penempatan pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan kompetensi ; c. Sumberdaya aparatur yang profesional adalah aparatur yang berdisiplin dalam pengabdian, berdedikasi tinggi menjadi teladan dan memiliki sikap mental yang baik dan bertanggungjawab serta memiliki wawasan yang luas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kata kunci dari Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Sumberdaya Aparatur yang profesional artinya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan profesional diharapkan mampu mensukseskan kelancaran pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan visi dapat berjalan sesuai dengan harapan jika seluruh rangkaian dari program, kebijakan, sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara konkrit dan mendukung sesuai dengan tahapan - tahapan pada rencana strategis. MISI: Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang menggambarkan tujuan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Agar tujuan tersebut dapat Visi yang ditetapkan, Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik ; 2. Melaksanakan pembinaan pegawai; 3. Meningkatkan

kesejahteraan

pegawai

dan

melaksanakan

pengembangan pegawai serta mengelola sistem infromasi manajemen kepegawaian ;

NILAI - NILAI : Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas dukungan sikap dan nilai luhur yang harus dimiliki oleh pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah khususnya dan pegawai diseluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang adalah harus mampu menjadi :  Pegawai yang berdisiplin dalam pengabdian ;  Pegawai yang mempunyai rasa kejujuran dalam bekerja ; Rencana Strategis 2011-2015 .BKD

44

 Pegawai yang berinovasi dan berfikir maju menyongsong program masa depan ;  Pegawai yang profesional dalam tugas. 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015 dan searah dengan VISI Pemerintah Kabupaten Malang yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB.” tujuan dan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi Badan Kepegawaian Daerah pencapaian target merupakan ukuran keberhasilan yang berdasar pada pangkal Visi dan Misi . Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan hasil Faktor Penentu Keberhasilan (FPK),maka selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagai komitmen dalam mendukung RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib tersusun dalam tabel berikut :


45

TABEL. 4.1 TUJUAN DAN SASARAN NO

TUJUAN

SASARAN

1

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat

Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional tugas dan fungsi Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian

2.

Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensi

3

Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian


Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen,penataan personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian

2011

TARGET KINERJA SASARAN 2012 2013 2014

2015

110

120

130

140

150

Meningkatnya jumlah pegawai yang berkompetensi setelah lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah serta meningkatnya pemahaman peraturan dibidang kepegawaian setelah mengikuti sosialisasi

687

731

688

587

587

Meningkatnya jumlah PNS yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan jumlah pegawai yang berkualitas dan berkompetensi untuk penataan pegawai yang proporsional dan profesional

7465

7710

7549

7502

7401

INDIKATOR SASARAN Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis / Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan

46

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 1. Strategi Pembangunan Strategi merupakan kebijakan - kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 5 (lima) tahun kedepan strategi yang diperlukan sebagai berikut : 1. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS, strategi diarahkan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti, Bintek, Kursus-kursus dan Pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah 2. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensi strategi diarahkan dengan melaksanakan seleksi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS yang lulus pendidikan formal, serta dengan memberikan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian agar PNS mampu meningkatkan kemampuan teknis dan wawasan disiapkan untuk mengisi formasi jabatan dan penataan personil yang profesional dan proporsional; 3. Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian strategi diarahkan dengan memberikan bantuan tugas belajar ikatan dinas , pemberian ijin belajar PNS ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, rekruitmen calon praja IPDN dan seleksi penerimaan calon pegawai melalui formasi umum maupun hasil pendataan GTT/PTT, memberikan penghargaan/reward kepada PNS

2.

untuk peningkatan kesejahteraan , memberikan sanksi/punishment PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan peningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik, melalui pembangunan sistem pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi melaui pengelolaan pengembangan pembangunan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dan data elektronik. 4. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik , strategi diarahkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien dan tepat waktu kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; Kebijakan 1. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan dibidang kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan; 2. Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan; 3. Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan punishment melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan


47

rekruitmen, memberikan bantuan tugas belajar dan memberikan ijin belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place serta menyempurnakan sistem kerja sarana/prasarana pendukung secara berkelanjutan; 4. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Malang.


48

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.

PROGRAM Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Masing-masing program dijelaskan sebagai berikut : I. PROGRAM SKPD merupakan program untuk mendukung pelaksanaan program utama ( Urusan Wajib / Belanja Langsung ).

Sedangkan

Program SKPD merupakan kegiatan belanja rutin terdiri 4 (empat) program dan implementasi kedalam 18 (delapan belas ) kegiatan. Untuk program prioritas yang menjadi urusan wajib/ belanja langsung terdiri dari 3 (tiga) program dan jabarkan kedalam 10 (sepuluh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 9 ( sembilan ) kegiatan, yaitu ; 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 1.3. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan ; 1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor ; 1.5. Penyediaan alat tulis kantor ; 1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; 1.7. Penyediaan komponem instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ; 1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ; 1.9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur,

dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu : 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ; 2.2. Pengadaan Mebeleur ; 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ; 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ; 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.


49

3.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

dilaksanakan

melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu ; 3.1 4.

Pendikan dan Pelatihan Formal.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu :. 4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 4.2. Penyusunan laporan keuangan semesteran ; 4.3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

II. Prioritas Program yang menjadi Urusan Wajib pada

Belanja

Langsung 1. Pendidikan Kedinasan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu : 1.1. Pendidikan penjenjangan struktural ; 1.2. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme. 2. Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

dilaksanakan

melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : 2.1

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS

3. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan melalui

9

(sembilan) kegiatan, yaitu : 3.1

Seleksi Penerimaan Calon PNS ;

3.2

Penempatan PNS ;

3.3

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis PNS ;

3.4

Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ;

3.5

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi ;

3.6

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS ;

3.7

Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas ;

3.8

Pemberian bantuan bagi penyelenggaraan penerimaa Praja IPDN;

3.9 2.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

KEGIATAN Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber


50

daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / Belanja Langsung di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang ditetapkan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural output kegiatan yang dilaksanakan adalah ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas bagi PNS yang memenuhi syarat administrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui

kompetensi PNS yang lulus ujian dinas dan ujian

penyesuaian ijazah untuk proses

kenaikan pangkat dan peningkatan

kesejahteraan ; 2. Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme output kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian kepada PNS dan Tes Potensi Akademik (TPA) bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perkembangan peraturan bidang kepegawaian agar setiap PNS memiliki wawasan dan ketrampilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing masing SKPD. 3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah ouput kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeliharaan standar manejemen mutu ISO ( Maintenance ) Daerah

bertujuan

untuk

peningkatan

Badan Kepegawaian

pelayanan

administrasi

kepegawaian yang cepat dan tepat sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk kepuasan pelayanan. 4. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS ouput dari kegiatan adalah terlaksananya rekruitmen pegawai dari pelamar umum tujuan kegiatan ini tersedianya CPNS yang lulus seleksi ujian untuk

mengisi formasi

pegawai yang lowong karena pensiun, mutasi, diberhentikan sesuai kebutuhan organisasi, kemudian proses pendataan Tenaga GTT/PTT dilakukan karena masih terdapat tenaga honorer/kontrak yang belum masuk dalam database 2005

sehingga perlu dilakukan penanganan

kedepan, namun karena kewenangan rekruitmen yang memiliki otoritas pemberian formasi pemerintah pusat maka pendataan dapat dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundangan; 5. Kegiataan Penempatan PNS output kegiatan yang dilaksanakan adalah Penataan dan Penempatan PNS dalam jabatan melalui proses sidang Baperjakat dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Rencana Strategis 2011-2015 .BKD

51

dalam jabatan PNS, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Struktural yang dimutasikan dan pengambilan Sumpah/Janji CPNS yang diangkat menjadi

PNS dan proses administrasi pegawai

mutasi antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah ; Penyusunan rencana pembinaan karir PNS dalam penempatan pejabat yang profesional dan proporsional dilakukan melalui analisis penyusunan Standar

Kompetensi

Jabatan

(SKJ)

dengan

tujuan

terwujudnya

penempatan pejabat yang profesional dalam tugas pokok dan fungsi ; 6. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS output kegiatan

adalah Proses administrasi Penerbitan SK

Impasing Gaji PNS, Penyusunan data DUK PNS, Penerbitan SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala PNS dan Pembuatan DP-3 Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tujuan kegiatan adalah pemenuhan hak bagi PNS untuk memperoleh reward/penghargaan ; 7. Kegiatan

Pembangunan

Kepegawaian

Daerah

/

Pengembangan

ouput

kegiatan

Sistem

adalah

Informasi

terlaksananya

pemutakhiran/entry data PNS sesuai perkembangan dalam data elektronik dan dalam jaringan SIMPEG, tersimpannya manual data dan data elektronik mulai dari proses pengangkatan sampai proses pensiun ; 8. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi ouput kegiatan adalah terlaksananya usulan

pemberian penghargaan Satya

Lencana, Penerbitan SK Pensiun, SK Kenaikan Pangkat Pengabdian, Proses administrasi Karis/Karsu, Taspen, Bapertarum dan Pemberian Tali Asih bagi PNS yang Purna Tugas tujuan kegiatan adalah pemberian penghargaan atas jasa pengabdian kepada bangsa dan negara dan untuk peningkatan kesejahteraan ; 9. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS output kegiatan adalah proses administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS dan pelanggaran perundangan yang berlaku

peraturan

dengan penerbitan sanksi administrasi

kepegawaian / punishment dengan tujuan kegiatan dilakukan pembinaan dan pengawasan PNS untuk berdisiplin serta menurunya pelanggaran disiplin ; 10. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas output kegiatan adalah Terlaksananya proses administrasi PNS yang berminat melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi melalui program studi S-3, S-2,S-1,dan Praja


IPDN, dengan pemberian bantuan tugas belajar

52

ikatan dinas sesuai dengan kebutuhan organisasi tujuan kegiatan adalah tersedianya pegawai yang berkualitas dan berkompetensi ; 11. Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN output kegiatan adalah terlaksananya seleksi calon pelamar praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN tujuan kegiatan adalah tersedianya aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi setelah lulus pendidikan ; 12. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan output kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan buku informasi dan perkembangan pembangunan

kepegawaian,

Bintek

Administrasi

kepegawaian

kemasing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.


53

Tabel.5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

1 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat

Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensi

Sasaran

2 Tertwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional tugas dan fungsi

Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian

Indikator Sasaran

3 Terkirimnya jumlah PNS yang mengikutii DiklatTeknis / Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan

Meningkatnya jumlah pegawai yang berkompetensi setelah lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah serta meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan dibidang kepegawaian

kode

4

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

5 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

6 Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme Jumlah PNS setelah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

7

8

Rp. (dlm jutaan) 9

Kegiatan 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rasio peningkatan jumlah PNS setelah mengikuti diklat /kursus singkat dan pelatihan serta Terseleksinya Kompetensi kemampuan Tes Potensi Akademis(TPA) pejabat dan calon pejabat

150 PNS

30

10.000

30

12.000

30

14.000

30

50 Pejabat

60

40.000

70

48.000

80

57.600

90

60 PNS

20

80.000

24

96.000

28

112.000

32

1771 PNS

387

16.920

388

20.304

388

23.688

387

2000 PNS

300

29.600

35.520

300

41.440

200

Program dan Kegiatan

Kegiatan 2 Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan 1 Pendidikan Penjenjangan Struktural Kegiatan 2 Ketrampilan dan Profesionalisme


Meningkatnya kemampuan teknis dan profesionalisme PNS

Tahun - 1 target

Tahun - 2 target 10

Tahun - 3

Rp. (dlm jutaan) 11

target 12

Tahun - 4

Rp. (dlm jutaan) 13

target 14

Tahun - 5

Rp. (dlm jutaan) 15

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Rp. target (dlm jutaan) 18 19

16

Rp. (dlm jutaan) 17

16.000

30

18.000

150

70.000

69.120

100

82.944

400

153.000

387

200

128.000

target

36

Unit kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

20 Badan Kepegawaian Daerah

21 Kabupaten Malang

257.664

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang

140

569.000


Kabupaten Malang

30.456

1771

118.440


Kabupaten Malang

53.280

1343

207.200


Kabupaten Malang

Peningkatan kemampuan dan kompetensi dari jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas / Ujian Penyesuaian Ujazah dan mengikuti sosialisasi Rasio jumlah PNS yang lulus mengukuti Uiian Penyesuaian Ijazah /Ujian Dinas Rasio jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang kepegawaian

343

27.072

47.360

54

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

1 Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian

Sasaran

2 Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward dan sanksi / punishment adminitrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil , pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian daerah

Indikator Sasaran

3 Meningkatnya jumlah PNS yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan jumlah pegawai yang berkualitas dan berkompetensi untuk penataan pegawai yang proporsional dan profesional

kode

4


5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan 1 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Kegiatan 2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Kegiatan 3 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS




6

7

Tahun - 1

Tahun - 2

8

Rp. (dlm jutaan) 9

1146

50.537

target

target 10

Tahun - 3

Rp. (dlm jutaan) 11

12

Rp. (dlm jutaan) 13

1237

70.751

target

Tahun - 4

14

Rp. (dlm jutaan) 15

1274

80.859

target

Tahun - 5

16

Rp. (dlm jutaan) 17

1294

90.966

target

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Rp. target (dlm jutaan) 18 19

Proses Administrasi Kenaikan Pangkat (KP) PNS Proses Administrasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) PNS Rasio menurunnya pelanggaran disiplin dari jumlah PNS setelah pemberian punishment

1230

60.644

6181

2467 PNS 2434 PNS

150

150

150

150

150

750

596

687

680

724

744

3431

4230 PNS 2174 PNS

200

200

200

200

200

1000

200

200

200

200

200

1000

18864 PNS

3332

15214 PNS

2642

2642

2642

2642

2645

13213

3650

690

690

691

691

691

3453

193 PNS

50

92.044

9.800

3332

50

110.453

11.760

3333

50

128.862

13.720

3333

50

147.270

15.680

3333

50

165.680

17.640

16666

250

Lokasi


21 Kabupaten Malang

353.757


Kabupaten Malang

644.309


Kabupaten Malang

68.600


Kabupaten Malang

Meningkatnya Kesejahteraan dan pengembangan pegawai menuju penataan pegawai yang profesional dan proporsional

Rasio jumlah jumlah PNS yang mengurus administrasi ASKES, Karis/Karsu,Bapertarum, Tali Asih dan pemberian bantuan Pemulangan Pegawai Pensiun Proses SK Pengabdian karena Pensiun Proses SK Pensiun dan Pemberian bantuan Tali Asih Pemberian Satya Lencana Proses administrasi Karpeg,Karis/Karsu, Taspen dan Bapertarum Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala


55

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

1

Sasaran

Indikator Sasaran

2

3

kode

4


5 Kegiatan 4 Seleksi Penerimaan CPNS pelamar umum Tenaga Strategis, Pendidikan dan Kesehatan

Kegiatan 5 Penempatan PNS




6 Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun dari pelamar umum

7 805 PNS

8 1584

Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun dari Tenaga GTT/PTT

2805 PNS

400

Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan jabatan, pengambilan sumpah/janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah Pelantikan Pejabat Penyusunan Analisis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Penataan Tenaga Fungsional Guru

4752 PNS

Tahun 2011 target

1118

Rp. (dlm jutaan) 9 333.630

Tahun 2012 target 10 1675


600

156.497

1188



500

187.796

1006



500

225.355

898



329

270.426

763

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Rp. target (dlm jutaan) 18 19 8385 2.482.739

2329

324.511

4973

68 300

95 343

106 300

98 200

93 200

460 1343

750

750

600

600

470

3170

1.164.585


Lokasi


21 Kabupaten Malang


Kabupaten Malang


Kabupaten Malang

56

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1

Sasaran

Indikator Sasaran

2


3

kode

4


5 Kegiatan 6 Pemberian bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas


6 Meningkatnya kompetensi PNS ke jenjang lebih tinggi melalui pengiriman bantuan tugas belajar dan pemberian ijin belajar Tersedianya pegawai yang berkualitas dan berkompetensi melalui pengiriman tugas belajar ikatan dinas program S-3.S-2,S-1 dan IPDN Tersedianya pegawai yang berkualitas dan berkompetensi melalui pemberian ijin belajar program S-3.S-2,S-1 dengan biaya sendiri Kegiatan 7 Terseleksinya pendaftar Pemberian calon praja IPDN untuk bantuan direkruit menjadi praja penyelenggaraan IPDN dan tersedianya penerimaan IPDN aparatur yang berkulitas setelah lulus pendidikan Kegiatan 8 Tersedianya data Pembangunan/ pegawai dan informasi Pengembangan kepegawaian sebagai Sistem Informasi pengambilan keputusan Kepegawaian pembina kepegawaian melalui update dan entry data Kegiatan 9 Monitoring dan bintek Monitoring adminitrasi Evaluasi dan kepegawaian ke SKPD Pelaporan dan penyusunan buku informasi kepegawaian


Tahun - 1

Tahun - 2

10 135

10

238.620

131 PNS

10

198.850

663 PNS

125

100 PNS

100

34.625

100

41.550

100

48.475

100

55.400

100

62.325

500

17.989 PNS

19000

166.610

19000

199.932

19000

233.254

19000

266.576

19000

299.898

400 buku

100

42.000

100

50.400

100

60.480

100

72.576

100

87.091

125

12 135

10

286.344

125

14 135

10

295.428

target

125

16 135


10

354.513

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Rp. target (dlm jutaan) 18 19 675 1.041.950

8 135

target


Tahun - 5

7 794 PNS

target


Tahun - 4


target


Tahun - 3

target

125


Lokasi


21 Kabupaten Malang


Kabupaten Malang


Kabupaten Malang

242.375


Kabupaten Malang

19.000

1.166.270


Kabupaten Malang

100

312.547


Kabupaten Malang

50

1.373.755

625

57

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPMJD Kebijakan umum adalah arah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, yang dirumuskan berdasarkan arahan strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 5 tahun Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan. Indikator kinerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah dengan sasaran semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan umum daerah memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta norma standar pelayanan SKPD, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, meningkatkan diklat aparatur, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten. Indikator yang diharapkan adalah semakin meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Indikator rencana kegiatan Badan Kepegawaian Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang disusun sebagaimana tabel berikut.


58

Tabel : Indikator Kinerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMJD NO

Indikator

1 1

2 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan

2.

Meningkatnya jumlah pegawai yang berkompetensi setelah lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah serta meningkatnya pemahaman peraturan dibidang kepegawaian Meningkatnya jumlah PNS yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai yang berkualitas dan berkompetensi untuk penataan pegawai yang proporsional dan profesional

3.


Kondisi Kinerja awal pada periode RPJMD 3 Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme Jumlah PNS setelah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

2011 4 110 PNS

Target Capaian Setiap Tahun 2012 2013 2014 5 6 7 120 130 140 PNS PNS PNS

2015 8 150 PNS

Rasio meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah dan setelah mengikuti Sosialisasi kepegawaian

687 PNS

731 PNS

688 PNS

587 PNS

587 PNS

Rasio jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes, Karis / Karsu, Bapertarum,Tali Asih dan bantuan pemulangan pensiun

1146 PNS

1230 PNS

1237 PNS

1274 PNS

1294 PNS

Rasio jumlah PNS yang mengurus administrasi kepegawaian sejumlah 6181: 19000 PNS

Rasio Jumlah PNS yang memperoleh SK KP dan KGB Rasio menurunnya pelanggaran disiplin PNS dari jumlah PNS setelah pemberian punishment

3332 PNS 50 PNS

3333 PNS 50 PNS

3333 PNS 50 PNS

3333 PNS 50 PNS

3333 PNS 50 PNS

Rasio jumlah PNS yang memperoleh SK KP dan KGB Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin PNS

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 9 Rasio jumlah PNS yang meningkat pengetahuan dan kemampuan setelah mengikuti dikat teknis, kursus-kursus dan pelatihan tugas pokok dan fungsi Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme PNS

59

NO

Indikator

1

2


Kondisi Kinerja awal pada periode RPJMD 3 Rasio meningkatnya jumlah aparatur setelah seleksi penerimaan CPNS 1 :136

2011 4 1584 CPNS

Target Capaian Setiap Tahun 2012 2013 2014 5 6 7 1675 1688 1712 CPNS CPNS CPNS

Rasio penempatan dan penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural / fungsional

1118 PNS

1188 PNS

1006 PNS

898 PNS

763 PNS

Rasio meningkatnya kompetensi pendidikan melalui pengiriman tugas belajar dan pemberian ijin belajar

135 PNS

135 PNS

135 PNS

135 PNS

135 PNS

Terseleksinya calon pegawai yang berkualitas melalui seleksi calon praja IPDN

100 calon praja

100 calon praja

100 calon praja

100 calon praja

100 calon praja

Peningkatan pengembangan pembangunan sarana prasarana pelayanan kepegawaian melalui SAPK dan data elektronik

19000 data PNS

19000 data PNS

19000 data PNS

19000 data PNS

19000 data PNS

2015 8 1726 CPNS

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 9 Rasio jumlah CPNS yang lulus seleksi penerimaan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 8385 CPNS 1:120 Rasio penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk mengisi formasi struktural/ yang lowong Meningkatnya jumlah PNS yang berkompetensi kejenjang pendidikan lebih tinggi melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar sejumlah 675 PNS Rasio jumlah pegawai yang berkualitas setelah lulus mengikuti pendidikan IPDN 2 : 100 Meningkatnya pelayanan kepegawaian melalui SAPK dan data elektronik

60

PENUTUP Kemandirian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Manusia dalam satu sisi tentunya memberikan kebebasan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia yang dimilikinya, tetapi disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan dengan baik kewenangan yang dimiliki akan menyebabkan penurunan kualitas profesional aparatur. Amanat Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagai bingkai pengelolaan manajemen sumberdaya aparatur hendaknya lebih profesional dalam menjalankan fungsinya baik sebagai pelaksana pembangunan pemerintahan maupun sebagai pelayan masyarakat dan dituntut untuk netral dari kepentingan politik maupun golongan. Hakekat

Otonomi

Daerah

memberikan

ruang

interaksi

yang

mendekatkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah, fenomena tersebut tentunya mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan Sumberdaya Manusia dalam merespon dan mengantisipasi semakin cerdasnya masyarakat. Desentralisasi manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan secara profesional dalam rangka memberdayakan Pegawai Negeri Sipil Daerah, sehingga mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah secara akuntabel dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberdayakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bagian dari manajemen kepegawaian nasional, diperlukan perumusan kebijakan manajemen kepegawaian secara komprehensif berdasarkan : 1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah harus tetap menjamin peningkatan dan keserasian dengan manajemen kepegawaian nasional, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi ; 2. Pengembangan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang rasional perlu dilakukan analisa jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier serta prestasi kerja. Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah kedepan. Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian Daerah dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.


61

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENSTRA TAHUN 2011-2015 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus tahun dua ribu sebelas telah dilaksanakan verifikasi Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dihadiri Tim Penyusun Renstra sebagaimana Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, terlampir. Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa : Kesatu, Kedua,

Ketiga,

Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan,

Sistematika Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Visi ” Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan Pegawai Yang Prporsional Menuju Pembangunan Sumberdaya Aparatur Yang Profesional ”; Misi : Melaksanakan Pembinaan Pegawai, Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian sudah menjabarkan Visi SKPD serta RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015; Tujuan sudah sesuai dengan Misi SKPD dan selaras dengan tujuan RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015; Sasaran sudah menjabarkan Tujuan SKPD dan selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015; Kebijakan sudah menggambarkan pencapaian sasaran Renstra SKPD serta selaras dengan Kebijakan RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015; Program sudah menjabarkan program Renstra SKPD serta selaras dengan program RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015; Kegiatan sudah menjabarkan program Renstra SKPD dalam rangka mencapai indikator program.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Ir. DIDIK BUDI MULJONO,MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 1988111001

BA Renstra 2011-2015.doc

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Dr. NEHRUDDIN, SE.MM Pembina Utama Muda NIP. 19531110 197903 1021

CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI KESESUAIAN DOKUMEN RENSTRA SKPD DENGAN RPJMD KABUPATEN MALANG TAHUN 2010-2015 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NO

URAIAN

YA

TIDAK

KETERANGAN

1.

Apakah ada Tim Penyusun Renstra

√

Sudah ada

√

Sudah sesuai

√

Visi : Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan Pegawai Yang Proporsional Menuju Pembangunan Sumberdaya Aparatur yang Profesional, sudah sesuai

√

Misi : Melaksanakan pembinaan, meningkatkan kesejahteraan dan melaksanakan pengembangan pegawai, sudah sesuai

√

Sudah sesuai, terlampir

√


√


√


SKPD 2.

Apakah sistematika Renstra SKPD Tahun dengan

2010-2015

sudah

Permendagri

sesuai

Nomor

54

Tahun 2010 3.

Apakah visi SKPD telah sesuai dengan

Visi

Bupati/Wakil

Bupati

2010-2015

4.

Apakah misi sudah sesuai dengan visi

SKPD

serta

RPJMD

Kab.

Malang 2010-2015

5.

Apakah tujuan sudah sesuai dengan misi SKPD dan RPJMD Kab. Malang 2010-2015

6.

Apakah

Sasaran

sudah

sesuai

dengan Tujuan dan RPJMD Kab. Malang 2010-2015 7.

Apakah

kebijakan

sudah

sesuai

dengan visi-misi jangka menengah SKPD dan RPJMD Kab. Malang 2010-2015 8.

Apakah

Program

sudah

sesuai

dengan visi-misi jangka menengah SKPD dan RPJMD Kab. Malang 2010-2015

NO 9.

URAIAN Apakah

Kegiatan

sudah

YA sesuai

TIDAK

√

KETERANGAN Sudah sesuai, terlampir

dengan visi-misi jangka menengah SKPD dan RPJMD Kab. Malang 2010-2015

Tim Verifikasi

1.

............................................................. Drh. Heriji Sutardjo, M.Si

Mengetahui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

2. ............................................................. Amrih Wiludjeng, SE, M.Si 3. ............................................................. Ir. Susmono

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001

4. ............................................................. I Made Persahi, SE, M.Si 5. ............................................................. Dra. Wisnu Mustikawati

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375 Email :[email protected] webside : http://www.kabmalang.go.id M A L A N G 65119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 800 / / 421.202 /2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 - 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015 melalui program dan kegiatan perlu disusun Recana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; b. bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah...........

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Memperhatikan : MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

: Membentuk Tim Penyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran ;

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana Diktum PERTAMA adalah : 1. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra Tahun 2006-2010 termasuk capaian dan kemajuannya; 2. Mempelajari visi, misi, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah; 3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah; 4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan; 5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 6. Menyusun Renstra Badan Kepegawaian 2011-2015.

Daerah Kabupaten Malang Tahun

KETIGA

: Tim Penyusun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pada tanggal :

Malang 1 Juni 2011

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1 001

Lampiran

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang : 800/ /421.202/2011 : Juni 2011

Nomor Tanggal

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2011 NO

NAMA

JABATAN

1

2

3

KEDUDUKAN DALAM TIM 4

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Ketua

Drs. SUTRISNO

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Sekretaris

1. Drs.AINURROFIQ MANSUR

Kepala Bidang Mutasi Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Kepala Bidang Kepegawaian pada Kepegawaian Daerah Malang

Anggota

1.

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

2. 3.

2. CHOIRUL HUDDA, SE

3. Drs. SUMARDI, MM

4. HERU NUGROHO, SH.MM

5. Dra. SRI PURWATININGSIH

6. ISMANU, BSc

7. Drs. SURI WAHYUDI

Informasi Badan Kabupaten

Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian, pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Kepala Sub Kepegawaian Kepegawaian Malang

Anggota

Bagian Umum dan pada Badan Daerah Kabupaten

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

9. AHMAD BUDIANTO, S.Sos. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan MM Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Anggota

8. Drs. ZAINAL ABIDIN

O 1

NAMA 2 10. AGOES SOEHANDHA, SH

JABATAN 3 Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

11. AGUSTIEN PURWANINGRUM, SP. M.Si

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kepala Sub Bidang Kepangkatan 12. HARI SOEPRAYOGI, SE dan Penggajian Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kepala Sub Bidang Kepangkatan 13. Dra. ANIK SURYANI dan Penggajian struKtural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kepala Sub Bidang Kesejahteraan 14. HARI WURYANTO, SH.M.Si Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 15. MOCH. FIRMANSYAH Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian AMIRULLAH, SP Daerah Kabupaten Malang 16. VERRA HASTUTY TP. SE Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 17. KHUSNUL ARIFIN

Staf Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Ditetapkan di Pada tanggal 2007

KEDUDUKAN DALAM TIM 4 Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

: Malang : 1 Juni 201101 Maret

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Recommend Documents