RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 - 2015
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang - undang Nomor 22 tahun 1999
tentang otonomi daerah menyebabkan terjadinya
perubahan asas pemerintahan dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap jalannya pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk didalamya yang berkaitan dengan bidang kepegawaian. Kebijakan desentralisasi tersebut, mengharuskan
pemerintah
pusat
untuk
mendelegasikan
sebagian
kewenangannya di bidang kepegawaian kepada daerah dan dikelola dalam sistem kepegawaian daerah Sistem Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang - kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan yang merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian nasional. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang adalah salah satu lembaga
teknis
daerah
Kota
Semarang
yang
merupakan
unsur
penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sebagai pengelola kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Walikota
khususnya
di
dalam
bidang
penyelenggaraan
kepegawaian.
Badan
Pemerintahan
Daerah
Kepegawaian
Daerah
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2008). Sebagai penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Semarang, Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang sampai dengan Desember tahun 2010 mengelola 16.564 orang PNS. Potensi PNS yang cukup besar di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil. Manajemen
Pegawai
Negeri
Sipil
bertujuan
untuk
menjamin
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya
2
guna dan berhasil guna. Untuk tujuan tersebut diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, sehingga dapat diperoleh penilaian yang obyektif
terhadap kompetensi PNS.
Dewasa
ini, peningkatan
pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang harus mampu meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur Pemerintah Kota Semarang guna mendukung kedudukan PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pendekatan kompetensi sebagai dasar manajemen PNS telah menjadi paradigma baru menggeser konsep pengelolaan pegawai berdasar konsep / paradigma personalia. Dalam konsep personalia, pengelolaan pegawai lebih merupakan administrasi. Pegawai direkrut karena adanya jabatan yang kosong kemudian bekerja sesuai jadwal yang ditentukan, dimutasi pada jabatan tertentu dan daerah tertentu sampai memenuhi usia pensiun pegawai tersebut diberhentikan. Konsep personalia dititikberatkan pada pencatatan pegawai. Di dalam personalia tidak dikenal konsep pengembangan
pegawai.
Hal
ini
karena
adanya
pemikiran
bahwa
pengembangan membutuhkan biaya yang sangat banyak, mengurangi keuntungan dan menjadi beban organisasi. Seiring berjalannya waktu maka konsep personalia bergeser kepada konsep kompetensi, disini peran manajemen sumber daya manusia menonjol. Kesadaran akan peran manusia dalam organisasi sangat penting maka peningkatan dan pengembangan manusia menjadi satu tema. Pegawai dikembangkan guna mencapai kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan. Konsep the right man on the rigth place menjadi kata kunci dalam penempatan jabatan, sehingga pengukuran demi pengukuran dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai. Pada tahun 2000-an muncul konsep Human Capital, disinilah peran Management Talent
mulai dipelajari. Kesadaran bahwa manusia bukan
sekedar unsur organisasi tetapi mempunyai peran sentral dan sangat penting. Dalam Konsep Human Capital pegawai dengan kecakapan tertentu bukan saja sebagai aset tetapi sebagai modal
berkibarnya organisasi.
Rekrutmen dan pembinaan kader (talent) menjadi agenda utama. Personil mapping dan job profile dipandu dengan job expectation menjadi kerangka dalam menentukan dan memilih seseorang menduduki jabatan.
3
Sementara perkembangan konsep manajemen pada korporat demikian maju, konsep manajemen pegawai pemerintahan masih kurang memuaskan. Manajemen SDM PNS masih dihadapkan pada kancah birokrasi dan politik yang berskala lokal, regional dan nasional, sementara di korporat sudah berskala global. Inilah yang menjadikan dasar kuat bahwa perlunya merumuskan grand design manajemen SDM PNS Pemerintah Kota Semarang yang didukung oleh teknologi informasi. Grand design yaitu pola dasar manajemen SDM PNS Daerah harus dapat menjawab tantangan global dan profesionalisme aparatur. Namun grand design tersebut memerlukan persiapan dan pentahapan sedemikian rupa semua elemen terkait (stake holder) dapat menerima dalam kurun waktu
lima
tahun
mendatang.
Mulai
dari
perumusan,
sosialisasi,
pemandangan sampai pada bentuk perundang-undangan sebagai bentuk penerimaan semua elemen terkait. Unsur-unsur utama dan pendukung dalam grand design Manajemen SDM PNS harus dibangun seiring dan seirama dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sistem perencanaan pegawai didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai dan analisis beban kerja akan menghasilkan formasi pegawai. Pengisian formasi pegawai dengan sistem rekrutmen yang jujur bebas KKN serta pengembangan pegawai didasarkan pada pola karier PNS yang transparan,
terukur dan
akuntabel memerlukan
beberapa instrumen
pengukuran terpadu. Dengan instrumen terukur, maka potensi, kompetensi pegawai serta kompetensi jabatan dapat dipetakan untuk dijadikan dasar dalam penempatan pegawai dalam jabatan. Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki memungkinkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan (client) berkualitas dan profesional. Keseluruhan mekanisme dilaksanakan dan didokumentasi secara terpadu membentuk satu sistem manajemen SDM kepegawaian tidak bisa dilaksanakan secara instant namun bertahap, disinilah perlunya RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 - 2015. B. Maksud dan Tujuan Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang 2010 - 2015 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
sebagai
penjabaran
dari
Rencana
Pembangunan
4
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang. Adapun tujuan disusunnya Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2010 - 2015 ini adalah sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. C. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang tahun 2010 - 2015 adalah : 1.
Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2.
Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);
3.
Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republim Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6.
Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
7.
Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga ;
5
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ; 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 13. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025. 14. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010-2015.
D. Hubungan Renstra BKD Pemerintah Kota Semarang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap Daerah harus membuat dan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Selanjutnya sebagaimana pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa dalam menyusun Rencana Strategi SKPD harus berpedoman pada RPJM Daerah, maka dengan demikian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yaitu Rencana Strategi Daerah Pemerintah Kota Semarang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2010 - 2015 sendiri adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang.
6
E. Sistematika Penulisan Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut : DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Hubungan Renstra BKD Kota Semarang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA SEMARANG Bab ini memuat tugas dan fungsi dari bidang-bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah kota semarang. Dimuat Standar pelayanan minimal dan hasil kinerja bidang. Selain memuat kondisi saat ini dengan menampilkan capaian kinerja juga sampaikan kondisi yang diinginkan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah kota semarang dan proyeksi ke depan. A. Kedudukan B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Potensi BKD Kota Semarang E. Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya F. Pengelolaan Pendanaan Pelayanan BKD
BAB III
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI BKD KOTA SEMARANG Bab ini mengungkapkan identifikasi isu-isu strategi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang. Isu-isu strategis lingkup kepegawaian secara umum maupun isu-isu kepegawaian berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, kepangkatan, mutasi, pembinaan, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai yang dituangkan dalam pola kendala, peluang dan program prioritas.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BKD Dalam Bab ini dimuat rumusan visi Badan Kepegawaian
7
Daerah Pemerintah Kota Semarang serta pernyataan misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya untuk lebih mengoperasionalkan visi yang lebih spesifik dimuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diambil dalam menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dimaksud. A. Visi BKD B. Misi BKD C. Tujuan D. Strategi E. Kebijakan BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA Dalam Bab ini memuat penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya dalam periode lima tahun dan tahunan. Selain itu dimuat indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah kota semarang yang merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan terukur.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
LAMPIRAN
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA SEMARANG
A. KEDUDUKAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang BAB VII disebutkan bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang berdasarkan Peraturan WaliKota Semarang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah :
Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kepegawaian, bidang pengembangan pegawai, bidang kesejahteraan pegawai dan bidang disiplin dan pensiun pegawai; 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah; 3. pelaksanaan
pelayanan
penunjang
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah; 4. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Kepegawaian Daerah; 5. pengkoordinasiaan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah; 6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian daerah; 7. pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian daerah;
9
8. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Badan Kepegawaian Daerah; dan 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur
Organisasi
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kota
Semarang
berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 terdiri dari : 1. Kepala; 2. Sekretariat, terdiri dari : a). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c). Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari : a). Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; b). Sub Bidang Informasi data Kepegawaian; 4. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari : a). Sub Bidang Mutasi dan Penempatan Pegawai; b). Sub Bidang Kepangkatan dan Pembinaan Karier; 5. Bidang Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari : a). Sub Bidang Jasmani, Rohani dan Kesehatan; b). Sub Bidang Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan. 6. Bidang Disiplin dan Pensiun Pegawai, terdiri dari : a). Sub Bidang Disiplin dan Pemberhentian Pegawai; b). Sub Bidang Pensiun Pegawai; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka (2), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada angka 3 - 6, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sub bagian-sub bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
10
Sub bidang-sub bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. ( Struktur organisasi BKD terlampir ).
D. POTENSI BKD KOTA SEMARANG 1.
Personil / Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai yang ada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, kondisi Desember 2010 sebanyak 71 orang Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan TPHL. Kompetensi pegawai tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan, golongan, dan jabatan eselon sebagai berikut :
a. Berdasarkan Jabatan Eselon No.
Eselon
Jumlah
1
II. b
1
2
III. a
1
3
III b
4
4
IV. a
11
JUMLAH
17
b. Berdasarkan Golongan No.
Golongan
Jumlah
1
IV
4
2
III
46
3
II
13
4
CPNS
7
5
TPHL
1
JUMLAH
71
c. Berdasarkan Pendidikan Formal No.
Pendidikan
Jumlah
1
Pasca Sarjana
6
2
Sarjana
42
11
3
Sarjana Muda
10
4
SLTA / sederajat
12
5
SLTP / sederajat
1
JUMLAH d.
71
Berdasarkan Usia Usia
e.
Jumlah
< 20 - 40 Tahun
35
41 - 50 Tahun
29
> 50Tahun
7
Jumlah
71
Berdasarkan Diklat Struktural No.
Pendidikan
Jumlah
1
Diklat Pim Tk. I (SPATI)
-
2
Diklat Pim. Tk. II (SPAMEN)
-
3
Diklat Pim Tk. III (SPAMA / SPADYA)
4
4
ADUMLA / SPALA
-
5
Diklat Pim Tk. IV (ADUM)
15
JUMLAH
19
2. Sarana dan Prasarana Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dalam rangka membantu pelaksanaaan Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian daerah Kota Semarang : Daftar sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian daerah Kota Semarang Kondisi Desember 2010 Kondisi sekarang Tahun 2010 Jumlah Keadaan Kepemilikan 5 4 baik,1 kurang BKD baik
No
Nama/ jenis barang
1.
Mobil
2.
Sepeda Motor
12
3.
Mesin ketik
10
4. 5.
Roll opec Almari besi abuabu Almari arsip
6.
BKD
17 7
5 baik, 7 krg baik 5 Baik, 5 kurang baik Baik Baik
3
Baik
BKD
Keteranga n 1 bon pinjam Bag. RT
BKD BKD BKD
12
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Almari katalog Brankas Filling baninet Casbox Alat penghancur kertas White board Kursi lipat Meja komputer Kulkas Ac Kipasangin TV Tape recorder Amplifer Wierless Kamera Dispenser Ohp Komputer server Komputer
1 1 16 7 1
Baik Baik Baik Baik Baik
BKD BKD BKD BKD BKD
1 70 8 2 2 6 3 1 1 2 1 2 1 1 24
BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD
Lcd Lap top Printer Meja eselin iv Meja staf Meja tamu Kursi putar eselon II/III Kursi putar eselon IV Kursi staf Pesawat telepon Kursi peserta rapat Meja kecil
1 2 18 15 96 4 6
Baik Baik Baik Baik Baik Baik 1 rusak, 2 baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 14 Baik, 10 kurang baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
15
Baik
BKD
73 14 10 6
Baik Baik Baik Baik
BKD BKD BKD BKD
BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD
Sumber : Daftar Aset Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Tahun 2010
E. REALISASI
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
LIMA TAHUN
SEBELUMNYA
Langkah awal untuk bisa mewujudkan manajemen kepegawaian dengan baik adalah dengan penyusunan Program Kerja
pada Badan Kepegawaian
Daerah Kota Semarang secara holistik dan komprehensif, yang diarahkan pada Pembinaan Kepegawaian Daerah khususnya aparatur Pemerintah Kota Semarang.
Kebijakan
dalam
pembinaan
kepegawaian
tersebut
telah
dilaksanakan melalui berbagai program pada BKD Kota Semarang yang secara garis besar diimplementasikan dalam beberapa kegiatan pokok, yang realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :
13
I. Bidang Administrasi Kepegawaian a. Penyusunan Formasi PNS 1. Dasar Hukum a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 43 Tahun 1999. b. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. 2. Tujuan Tujuan ditetapkannya formasi adalah agar satuan organisasi negara mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi. 3. Penyusunan Formasi Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun formasi adalah berdasarkan
usulan
kebutuhan
dari
masing
masing
SKPD
dan
memperhatikan pegawai yang pensiun, berhenti serta meninggal dunia, yang kemudian dengan
Surat
Walikota
dimintakan persetujuan ke
Menpan dan BKN lewat Gubernur. Adapun jumlah formasi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kota Semarang ini sangat bergantung kepada kebijakan pusat. Adapun formasi kebutuhan PNS Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Rekapitulasi Kebutuhan PNS Daerah dari 49 SKPD Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 1. REKAPITULASI KEBUTUHAN PEGAWAI TAHUN 2006-2010
JUMLAH PEGAWAI THN
1 2006
2 14.774
NON PNS 3 2.636
2007
14.774
2.636
PNS
JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
JUMLAH KEKURANGAN
USULAN TAMBAHAN
4
5
6
KET.
7
21.819
7.045
7.045
21.440
6.666
6.666
Tahun 2007 mendapat tambahan formasi sebanyak 998 -
2008
16.760
1.450
21.124
4.518
4.377
2009
16.337
918
21.337
5.223
5.223
14
- Persetujuan Menpan tahun 2009 = 881 - Honorer = 356
- Pelamar Umum = 525
2010
16.582
222
20579
3755
3.755
Persetujuan Menpan tahun 2010 = 334
Sumber data : BKD Kota Semarang keadaan Desember 2010
b. Penyusunan tertib administrasi Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) Tenaga Pekerja Harian lepas (TPHL) merupakan tenaga tambahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Semarang. Tabel 2. DATA TPHL PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006 – 2010
JUMLAH / TAHUN
DATA TPHL SK Penugasan Kembali
2006
2007
2008
2009
2010
2.672
2.389
1.450
918
573
-
-
-
-
-
36
939
525
344
350
2.672
2.689
1.450
918
573
SK Penugasan Baru SK Pemberhentian SK Perjanjian Kontrak
Sumber data : BKD Kota Semarang keadaan Desember 2010
c. Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 selalu membutuhkan pegawai baru. Oleh karena itu tiap tahunnya Pemerintah Kota Semarang mengadakan pengadaan CPNS. Selama tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 alokasi tambahan formasi CPNS Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :
TAHUN 2006
TENAGA HONORER 1.123
CPNS PELAMAR FORMASI UMUM KHUSUS DOKTER -
2007
998
-
2008
341
2009
JUMLAH 1.123
-
998
260
11
612
356
525
15
896
2010
4
330
-
334
JUMLAH
3.466
785
26
4.277
15
Pengadaan CPNS ini merupakan kegiatan tahunan yang menjadi perhatian dan sorotan publik. Hal ini terlihat dari banyaknya pelamar yang mendaftar dan mengIkuti tes CPNS. Hal ini kadang tidak sebanding dengan jumlah formasi yang dibutuhkan. Adapun mengenai jumlah formasi yang dibuka, hal ini sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat, sehingga pada tataran ini pemerintah Kota Semarang tidak memiliki kewenangan leih jauh.
II. Bidang Pengembangan Pegawai a . Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Pegawai Kenaikan Pangkat (KP) bukanlah hak bagi seorang PNS. Sesuai Ps. 1 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002, disebutkan bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas “prestasi kerja” dan pengabdian PNS terhadap Negara, selain itu Kenaikan Pangkat juga dimaksudkan sebagai motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja
dan
pengabdiannya,
karena
Kenaikan
Pangkat
merupakan
“penghargaan” dan setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila Kenaikan Pangkat tersebut diberikan “tepat pada orangnya” dan “tepat pada waktunya”. Untuk itu setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan Kenaikan Pangkat bawahannya untuk dapat diberikan tepat pada waktunya. Tabel 3. REALISASI KENAIKAN PANGKAT PNS PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006 – 2010
No
Realisasi
Periode
.
Keterangan
2006
2007
2008
2009
2010
1
April
1.617
1.485
1.144
1.211
552
2
Oktober
1.229
1.151
1.017
1.341
1.725
Sumber data : BKD Kota Semarang keadaan Desember 2010
b. Penempatan PNS Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS. Termasuk bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya. Berkaitan dengan pelaksanaan mutasi dan penempatan staf di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, masih muncul pemahaman yang
16
beragam terhadap kewenangan dalam hal mutasi PNS antar SKPD. Sehingga
masih
menggambarkan
kecenderungan
mengedepankan
kepentingan yang sifatnya sektoral, yang akhirnya menyulitkan dalam penataan staf. Permintaan tambahan personil oleh suatu SKPD seringkali sulit diakomodir karena dari laporan formasi dan kebutuhan pegawai yang disusun masing-masing SKPD tiap tahun selalu menunjukkan kekurangan pegawai, tidak ada yang kelebihan. Sementara usulan mutasi / pemindahan staf (yang bukan atas permintaan sendiri) senantiasa hanya ditujukan pada staf yang memiliki latar belakang dan dedikasi kurang baik. Disamping itu mutasi yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang yang didasarkan analisa atas kebutuhan dan kompetensi terhadap seorang staf ke SKPD lain sering kali juga menyebabkan tarik menarik antara SKPD lama dengan yang baru. TABEL 4.
DATA MUTASI PNS KOTA SEMARANG TAHUN 2006 - 2010
MUTASI KE LUAR MUTASI MASUK DARI KAB/ KAB/ KOTA LUAR KOTA PROP. LAINLAIN DLM PROP DLM JATENG NYA NYA PROP JATENG PROP JATENG JATENG
ANTAR SKPD PEMKOT SMG
NO
THN
1.
2006
2.
2007
6
14
-
16
29
-
278
3.
2008
6
20
-
16
48
-
6.302
4.
2009
7
31
-
10
41
-
242
5.
2010
19
13
7
10
32
-
309
Sumber Data : BKD Kota Semarang Keadaan Desember 2010
17
c. Peningkatan Kualitas SDM 1. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tabel 5. JUMLAH PNS PEMERINTAH KOTA SEMARANG MENURUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN FORMAL TAHUN 2006 – 2010
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
JENIS PENDIDIKAN SD SMP SMA D1 D2 D3 S1 S2 S3
2006
2007
2008
2009
JML
%
JML
%
JML
%
658 644 5.369 259 1.843 1.874 3.890 235 2
4,45 4,36 36,33 1,75 12,48 12,68 26,33 1,60 0,01
612 625 6.399 252 1.889 1.905 3.901 257 2
3,86 3,94 40,39 1,59 11,92 12,02 24,62 1,62 0,01
636 858 4.734 222 2.162 1.377 6.108 268 2
3,89 5,24 28,92 1,36 13,21 8,41 37,32 1,64 0,01
JML
2010 %
584 3,56 842 5,13 4.751 28,96 214 1,30 2.130 12,98 1.368 8,34 6.213 37,87 303 1,85 1 0,01
14.77 100 15.842 100 16.367 JML 100 16.406 4 BKD Kota Semarang Keadaan Desember 2010 Sumber Data:
100
JML
%
492 717 4683 198 2089 1461 6576 347 1
2.97 4.3 28.3 1,2 12.6 8,8 39.7 2.1 0,01
16.56 492
100
Tabel 6. DATA KELULUSAN PESERTA UJIAN PENYESUAIAN IJASAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006 – 2010
No . 1
TNGKAT PENDIDIKAN 2006
S1 D3 D2 SLTA
104 9
Jumlah 2.
2007
S1 D3 D2 SLTA Jumlah
3.
2008
S1 D3 D2 SLTA Jumlah
4.
2009
JUMLAH PESERTA
S1 D3 D2 SLTA Jumlah
HASIL UJIAN TIDAK LULUS LULUS 96 8 9 -
KET . -
113
105
8
-
36 5 1 6
34 5 1 6
2 -
-
48
46
2
-
28 9 2
26 9 2
2 -
-
39
37
2
75 15 72
68 15 72
7 -
-
162
155
7
-
18
-
5.
2010
S1 D3 D2 SLTA Jumlah
14 20
11 17
3 3
-
34
28
6
-
Sumber data : BKD Kota Semarang Desember 2010
Sebenarnya potensi bantuan beasiswa dari program Pemerintah Pusat khususnya untuk tugas belajar di luar negeri dan program pasca sarjana cukup besar. Namun selama ini kita belum mampu menyerap potensi tersebut
untuk
kepentingan
pengembangan
SDM
aparatur
Pemkot
Semarang, Hal ini dikarena SDM kita masih lemah dalam kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL-nya rendah) yang merupakan persyaratan utama. Oleh sebab itu bagi mereka yang berminat meningkatkan kemampuan berbahasa
Inggris
maupun
untuk
memanfaatkan
bantuan
beasiswa
dimaksud di atas, sangat disarankan sedini mungkin membekali diri dengan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris melalui kursus atas biaya sendiri.
III. Bidang Kesejahteraan Pegawai a. Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat perlu diusulkan untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI. Satya Lancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) Tahun, 20 (dua puluh) Tahun, 30 (tiga puluh) Tahun atau lebih dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan UUD. 1945, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara. Pelaksanaan penyerahan Tanda Penghargaan Satya Lancana Karya Satya pada saat Hari Jadi Kota Semarang dan HUT Korpri. Tabel 7. DATA PENERIMA PENGHARGAAN SATYA LANCANA KARYA SATYA PNS. KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NO
TAHUN
JUMLAH PENERIMA
1
2006
200
2
2007
250
KETERANGAN -
19
3
2008
313
-
4
2009
289
-
5
2010
291
-
b. Pemberian Penghargaan bagi PNS Teladan / Berprestasi Pemberian penghargaan sebagai PNS Teladan / Berprestasi Kerja diberikan kepada PNS jabatan staf yang menurut penilaian pimpinan yang bersangkutan memenuhi syarat secara umum yaitu disiplin, jujur dan berdedikasi tinggi, serta syarat khusus yaitu berprestasi kerja sangat baik dan bermanfa’at bagi SKPD, sehingga yang bersangkutan dapat menjadi contoh/teladan. Berkas pengusulan PNS Teladan/Berprestasi Kerja tahun oleh Kepala SKPD dikirimkan kepada WaliKota Semarang c.q. Kepala BKD Kota Semarang, kemudian diteliti dan diseleksi lebih lanjut oleh Tim Peneliti Penghargaan Tingkat Kota Semarang, yang selanjutnya ditetapkan sebanyak 3 (tiga) PNS setiap tahunnya yang memperoleh penghargaan sebagai PNS Teladan / Berprestasi Kerja. Hal ini sangat penting untuk memotivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya.
c. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang akan Purna Tugas / Pensiun Pemerintah Kota Semarang memberikan penghargaan dan kenang-kenangan bagi PNS Kota Semarang yang akan purna tugas, antara lain : -
Mencapai Batas Usia Pensiun ( BUP )
-
Pensiun Atas Permintaan Sendiri
-
Pensiun Janda / Duda
-
Pensiun Karena Keuzuran Jasmani.
Sesuai dengan SK. WaliKota Semarang Nomor : 861/67 tanggal 3 Juni 2008 Pemerintah Kota Semarang memberikan Penghargaan dan Kenangkenangan berupa tali asih uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap PNS yang akan pensiun dengan tidak membeda-bedakan pangkat atau jabatan, dan penyerahannya dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu bulan Juni dan Desember.
20
Tabel 8. DATA PENERIMA PENGHARGAAN PNS KOTA SEMARANG TAHUN 2006 – 2010 NO
TAHUN
JUMLAH PENERIMA
1
2006
409
2
2007
453
-
3
2008
604
-
4
2009
600
-
5
2010
555
-
KETERANGAN -
d. Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan SK. Walikota Semarang Nomor : 846/356 tanggal 2 Desember 2002, maka bagi PNS Pemerintah Kota Semarang yang meninggal dunia pada saat masih aktif memperoleh bantuan tali asih pemakaman bagi ahli warisnya. Pemberian uang santuan ( bantuan tali asih pemakaman ) kepada ahli warisnya sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan sebelum pemakaman. Untuk tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan tali asih pemakaman bagi 71 orang ahli waris PNS yang meninggal dunia.
e. Pembinaan Mental Aparatur Sesuai program kerja Bidang Kesejahteraan Pegawai, maka secara berkala dilaksanakan Pembinaan Mental Aparatur bagi PNS Pemerintah Kota Semarang yang beragama Islam dengan pencerahan rohani oleh mubaliq atau kyai. Sedangkan yang beragama Nasrani pelaksanaan Bintal setiap Paskah dan Natal oleh Pendeta. Tujuan pelaksanaan Bintal tersebut adalah dalam rangka upaya mengingatkan dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta membentuk sikap mental yang positip sehingga dapat dijadikan contoh dan suri tauladan bagi masyarakat. Disamping
itu Pemerintah Kota Semarang juga memberikan
perhatian kepada PNS Kota Semarang yang akan melaksanakan ibadah haji melalui penyelenggaraan Pembekalan dan Penglepasan Jemaah Calon Haji secara resmi oleh Walikota, sekaligus memberikan ijin resmi berupa Cuti Alasan Penting.
21
f. Olah Raga dan Kesehatan Guna menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh, maka setiap hari Jum’at setelah apel pagi terpusat telah dilaksanakan Senam Jantung Sehat / Senam Tera / Senam Aerobik / SKJ / Senam Ayo Bersatu bagi pegawai dilingkungan BalaiKota Semarang dan Gedung Pandanaran. Khusus untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI telah dilaksanakan pertandingan bola Voli yang diikuti oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Bagi pemenangnya diberikan bantuan uang pembinaan. Di samping itu, hal yang cukup penting dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan jabatan berbasis kompetensi sebagai tindak lanjut SK Ka. BKN No. 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS, yang pada bulan Desember 2005 sudah disosialisasikan di tingkat Pemerintah Kota Semarang dan tahun 2006 sudah tersusun dalam bentuk buku standar kompetensi jabatan struktural.
IV. Bidang Disiplin dan Pensiun Pegawai a. Pembinaan Disiplin Pegawai Sejauh ini upaya peningkatan Disiplin dan Dedikasi PNS oleh Pemerintah
Kota
Semarang
telah
dilaksanakan
secara
rutin,
berkesinambungan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang bersifat normatif ( melalui Surat Edaran tertulis ), yang bersifat kegiatan, maupun yang bersifat motivasi. Beberapa Surat Edaran yang telah dibuat dan dikirim ke SKPD dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin PNS. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan upaya penegakkan disiplin dan sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang kemungkinan terjadi di lapangan, antara lain berupa : a. Mulai bulan Agustus 2010 upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dan apel pagi terpusat yang dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat di halaman Balai Kota dan Gedung Pandanaran dan diperuntukkan bagi Instansi yang ada di lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran. Hal ini juga dilaksanakan di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. b. Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat Kota Semarang dilaksanakan secara insidentil dengan menitik beratkan pada momentmoment tertentu antara lain saat menjelang long week end, sebelum dan
22
sesudah liburan panjang Hari Raya dan lain-lain yang dipertimbangkan rawan pelanggaran disiplin. c.
Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam kerja seperti di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya. Disamping itu berbagai upaya represif telah pula dilakukan melalui
serangkaian kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus / masalah kepegawaian terutama yang menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Selain itu dengan dikeluarkannya PP No. 53 Tahun 2010 diharapkan tindak kasus disiplin semakin menurun. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi tentang peraturan ini agar kedepan pelanggaran disiplin yang diakukan oleh PNS dapat diminimalisasi. Tabel 11. DATA SK HUKUMAN DISIPLIN PNS PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006-2010
No.
KET
2006 3
2007 4
2008 5
TINGKAT RINGAN
16
11
9
9
14
Tegoran Lisan
1
-
-
1
-
Tegoran Tertulis
9
7
3
3
1
Pernyataan Tidak Puas
6
4
6
5
13
17
8
9
13
7
6
2
5
7
3
3
2
2
1
1
8
4
2
5
2
-
-
-
-
1
25
17
19
14
11
14
9
13
9
7
1 1.
TAHUN
SK HUKUMAN DISIPLIN 2
2009 2010 6 7
secara tertulis 2.
TINGKAT SEDANG
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
Penundaan Kenaikan Pangkat
Penurunan Gaji sebesar satu kali Kenaikan Gaji Berkala
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun(PP 53 Tahun 2010)
3.
TINGKAT BERAT
Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat
23
8
lebih rendah selama 1 tahun (PP No.30 Tahun 1980)
Penurunan Pangkat pada
-
-
-
-
-
pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 tahun( PP No.53 Tahun 2010)
Pembebasan Jabatan
3
3
5
1
1
Pemberhentian dengan
2
2
-
3
-
6
2
1
1
3
56
36
37
36
32
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS JUMLAH
b. Pemulangan Pegawai Negeri Sipil yang pensiun. Adalah hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah sebagai Jaminan Hari Tua dan sebagai penghargaan atas jasanya selama bertahun-tahun bekerja kepada pemerintah. Untuk kelancaran dan ketepatan waktu pemenuhan hak Pensiun PNS diharapkan kelengkapan berkas persyaratan pensiun sudah dapat disampaikan ke BKD Kota Semarang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum yang bersangkutan pensiun, sehingga sebagaimana yang selama ini sudah berjalan Surat Keputusan Pensiun sudah dapat diterima paling lambat 3 bulan sebelum jatuh tempo masa pensiun. Tabel 13 . REALISASI PENYELESAIAN KEPUTUSAN PENSIUN PNS PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006-2010
No.
JENIS PENSIUN
TAHUN 2006
2007
2008
2009
2010
324
360
449
484
565
1.
Mencapai BUP
2.
Permintaan Sendiri
8
12
13
14
18
3.
Keuzuran Jasmani
1
5
1
-
2
4.
Meninggal Dunia
62
88
70
64
67
Jumlah
395
465
533
562
652
Sumber data : BKD Kota Semarang Desember 2010
24
KET
F. Pengelolaan Pendanaan Pelayanan BKD Dana adalah bagian yang sangat urgen dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa dana yang cukup sangat mustahil suatu Program maupun kegiatan dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu perlu dukungan dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Adapun jumlah dan yang dialokasikan untuk masing – masing program dapat digambarkan sebagai berikut :
No
1
2
3
4
5
6
7
Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembang an Sistem pelaporan Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembang an Aparatur Jumlah
Pagu. 2006
Pagu.2007
Pagu.2008
Pagu. 2009
Pagu. 2010
(000)
(000)
(000)
(000)
(000)
-
210.279
379.612
403.625
528.700
-
395.647
679.476
256.415
178.500
110.833,8
200.211
124.000.
220.185.
234.000
1.125.490
2.202.580
5.274.274
500.000
375.000
-
34.848
31.000
65.000
95.000.
18.910.
20.000
15.000
30.000
-
2.866.715,85
8.894.160
9.731.947
7.588.715
7.260.735
4.121.949,65
11.957.725,2
16.235.309
9.063.940.
8.671.935.
25
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dari proses penyusunan rencana strategis badan Kepegawaian Daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Sedangkan Isu strategis dalam pembangunan Kota Semarang yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah tidak dapat dilepaskan dengan kondisi Kota Semarang saat ini. Walikota terpilih melalui program – programnya yang tergabung dalam “Sapta Program” berusaha mewujudkan Kota Semarang yang setara dengan kota – kota metropolitan lainnya di Indonesia, sehingga menuntut peningkatan kinerja Pegawai Negeri sipil di Kota Semarang. Hal ini juga sesuai dengan misi kedua walikota terpilih yaitu Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Belum
optimalnya
kinerja
aparatur,
masih
tingginya
tingkat
pengangguran dan kemiskinan, kurangnya daya saing serta rendahnya investasi adalah beberapa persoalan yang dihadapi Kota Semarang saat ini. Di samping itu perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi tuntutan masyarakat untuk memasuki persaingan global yang semakin ketat. Persoalan di atas mengarahkan kita pada 2 (dua) isu strategis yang sangat krusial dalam mewujudkan
misi walikota tersebut yaitu Profesionalisme
Birokrasi dan Budaya Kerja Birokrasi. Isu strategis tersebut tidak lepas dari permasalahan bidang SDM aparatur atau kepegawaian itu sendiri antara lain : a. Kinerja pelayanan publik yang belum optimal dibandingkan dengan tuntutan masyarakat. b. Kinerja PNS belum semuanya terukur. c. Etos kerja PNS yang belum menunjukkan semangat profesionalisme. d. Perlu peningkatan kualitas kompetensi yang didukung oleh sertifikasi keahlian dan ketrampilan untuk pelayanan tupoksi. e. Kebutuhan PNS baru yang berkualitas sebagai akibat makin banyak PNS yang pensiun. f. Kebutuhan sistem karier dan kaderisasi pimpinan yang terukur.
26
g. Belum terpenuhinya kompetensi PNS pada unit-unit khususnya lembaga baru akibat pembentukan lembaga baru akibat PP Nomor 41 tahun 2007. h. Masih adanya tenaga honorer yang belum diangkat dikarenakan tidak memenuhi norma PP Nomor 48 tahun 2005 jo. PP Nomor 45 Tahun 2007. i.
Belum mantapnya proses kaderisasi akibat pola karier yang tidak jelas.
Kedua isu strategis tersebut juga menggambarkan kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) yang turut mendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan BKD. Berikut ini analisis lingkungan eksternal dan eksternal yang turut mempengahi kinerja Badan Kepergawaian Daerah Kota Semarang.
A. Analisis Lingkungan Internal : Kekuatan ( S ) 1. Tersedianya sarana dan Prasarana 2. Kewenangan menata personil. 3. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai. 4. Motivasi pegawai yang cukup tinggi untuk belajar guna meningkatkan kemampuan. 5. Motivasi dan dukungan moril pimpinan.
Kelemahan ( W ) 1. Pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia yang belum profesional. 2. Belum memanfaatkan teknologi informatika secara optimal. 3. Dukungan anggaran yang belum memadai. 4. Pola karier yang kurang jelas. 5. Orientasi kerja pegawai belum terarah pada peningkatan kinerja.
B. Analisis Lingkungan Eksternal : Peluang 1. Regulasi kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah. 2. Kemajuan teknologi dan Informasi. 3. Restrukturisasi organisasi Pemerintah Kota. 4. Makin maraknya lembaga diklat. 5. Regulasi sistem karier dan kepangkatan.
Tantangan 1. Adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik.
27
2. Campur tangan pemerintah lebih atas. 3. Sistem reward and punishment yang kurang adil. 4. Adanya tuntutan profesionalisme. 5. “Patron client” dan “kroniisme” yang membudaya.
28
BAB IV VISI, MISI TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN BKD KOTA SEMARANG TAHUN 2010 - 2015 A. Visi BKD Kota Semarang Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi harus mampu memberikan gambaran umum satu keadaan yang nyata dan benar- benar dapat diwujudkan. Sesuai dengan misi dan misi Walikota Semarang, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota semarang diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi walikota tersebut. Adapun visi BKD Kota Semarang adalah Terwujudnya Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Semarang yang profesional dan berbudaya.
B. Misi BKD Kota Semarang Adapun untuk mewujudkan visi, maka ditempuh dengan misi sebagai berikut: 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah. 2. Mewujudkan pengembangan pegawai yang kompetitif 3. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai.
C. Tujuan : Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan manajemen Kepegawaian Daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah: 1. Terwujudnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel dan profesionalisme pegawai Badan Kepegawaian Daerah. 2. Terwujudnya pengembangan aparatur pemerintah Kota Semarang yang didukung perencanaan, penyusunan peta jabatan dan mutasi serta pembinaan karir. 3. Terwujudnya disiplin dan kesejahteraan pegawai yang didukung reward dan punishment.
29
D. Sasaran Sasaran
yang
akan
dicapai
dalam
pelaksanaan
manajemen
kepegawaian daerah adalah : 1
Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel serta terlaksanakannya tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan.
2
Terpenuhinya kebutuhan pegawai sebesar 98 % di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun perencanaan.
3
Terwujudnya pengembangan jabatan fungsional dan terisinya jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dari 90% menjadi 98% selama 5 tahun perencanaan.
4
Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebesar 32% selama 5 tahun perencanaan yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan PNS.
F. Strategi : Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah : 1. Peningkatan tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel. 2 Peningkatan kualitas perencanaan PNS berdasarkan formasi dan analisis jabatan. 3 Pengembangan pegawai yang didukung pola karir yang jelas. 4 Peningkatan kualitas kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai. 5 Peningkatan
kemampuan
manajerial
pegawai
sesuai
dengan
kompetensi bidang tugasnya.
F. Kebijakan : Kebijakan
yang
akan
diambil
dalam
mewujudkan
tujuan
manajemen kepegawaian daerah adalah : 1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana dan pelaporan yang lebih transaparan dan akuntabel. 2. Menyusun
peta
jabatan
dan
formasi
pegawai
di
lingkungan
Pemerintah Kota Semarang. 3. Pengembangan pegawai yang di dukung dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terpadu dan pola karir yang jelas.
30
4. Melakukan Pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan prinsip reward dan punishment. 5. Peningkatan kualitas pegawai melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang lebih bersifat manajerial.
31
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Tahun 2010 s.d 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan: 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.6. Penyediaan alat tulis kantor 1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10. Penyediaan makanan dan minuman 1.11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.12. Penyediaan peralatan rumah tangga 1.13. Penyelesaian pengelolaaan administrasi kepegawaian
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan: 2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2.2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional 2.3. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 2.4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.5. Pembuatan Website
3. Program fasilitas pindah purna tugas PNS, melalui kegiatan 3.1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 3.2 Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas 3.3
Penyelenggaraan penyerahan penghargaan PNS Pemkot yang akan purna tugas
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui kegiatan; 4.1. Pembekalan pengelolaan dan Pemeliharaan Website
32
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, dengan kegiatan: 5.1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 5.2. Penyusunan laporan Keuangan Semesteran 5.3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 5.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.5. Penyusunan Laporan Realisasi Program & Kegiatan Bulanan SKPD 5.6. Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD 5.7. Penyusunan Renstra SKPD
6. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, denagn kegiatan : 6.1. Penyusunan Rencana Pembinaan karier PNS 6.2. Seleksi Penerimaan Calon PNS 6.3. Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dan penyesuaian gaji 6.4. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 6.5. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi 6.6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 6.7. Penyelenggaraan ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijasah bagi PNS 6.8. Penataan file PNS & CPNS 6.9. Penyelenggaran pengangkatan CPNSD menjadi PNSD 6.10. Penyusunan formasi PNSD dan Peta Jabatan 6.11. Penyusunan Tertib administrasi TPHL, pemberian Tali asih TPHL yang purna tugas/ meninggal dunia dan pembayaran premi jamsostek 6.12. Pengusulan berkas Penerimaan & Penyerahan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 6.13. Penyelenggaraan penglepasan calon jemaah haji PNS Daerah 6.14. Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai 6.15. Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, aerobik, SKJ dan lomba volley serta uji kesehatan. 6.16. Penyelenggaraan bintal Aparatur 6.17. Pengembangan Jabatan fungsional PNS 6.18. pengembangan jabatan struktural 6.19. Pembekalan CPNS Pemerintah Kota Semarang 6.20. Pembinaan Disiplin PNS
33
6.21. Pembinaan adm. Kepegawaian, KPE, DUK dan Pemuthakiran data GTT/ PTT 6.22. Pembekalan bagi PNS Pemkot Seamarang yang akan purna tugas 6.23. Pembekalan Peningkatan disiplin PNS 6.24. Peningkatan Manajemen Kepegawaian 6.25. Penyelenggaraan Latihan Peningkatan Efektivitas Kerja 6.26. Sosialisasi PP 97 Tahun 2000 diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 6.27. Sosialisasi Peningkatan disiplin Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif dan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang tahun 2010 s.d 2015 selengkapnya sebagaimana dalam lampiran Renstra.
34
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Adapun indikator kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD meliputi Kelancaran administrasi SKPD, Meningkatnya 95% pelayanan pemulangan pegawai yang pensiun/purna tugas/meninggal dunia per tahun selama 5 tahun perencanaan, meningkatnya profesionalisme dalam melaksanakan manajemen kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan terisinya jabatan struktural sebesar 98% dalam waktu 5 tahun, dan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 32 % sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :
35
IND IK AT OR K INE R J A Y ANG ME NG AC U P AD A S AS AR AN R P J MD Target Capaian setiap Tahun
No
1 2
3
4
Indikator kinerja
Kelancaran administrasi SKPD Meningkatnya 95 % pelayanan pemulangan pegawai yang pensiun / purna tugas / meninggal dunia per tahun selama 5 tahun perencanaan Meningkatnya profesionalisme dalam melaksanakan manajemen kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang undangan dan terisinya jabatan struktural sebesar 98% dalam waktu 5 tahun Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 32 %
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
100 Jumlah pegawai yang akan pensiun selama 5 tahun sebesar 3125 pegawai
Jumlah jabatan yang terisi sebesar 1978 jabatan atau 90 % (Esl. II: 37 orang, Es. III :198 orang, Es. IV :1703 org, Es.V:55 org) dari 2215 jabatan yg ada (Esl. II: 40 orang, Es. III :204 orang, Es. IV :1915 org, Es.V: 56 org) Rata2 kasus pelanggaran disiplin sebanyak 44 kasus per tahun
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra RPJMD Target (%) Target (%)
Target (%)
Target (%)
Target (%)
100
100
100
100
100
Ditargetkan 100%
16
21
20
18
20
Ditargetkan 95% terselesaikan
2
2
1
1
2
Ditargetkan terisi 98 % (semua jabatan strukturan terisi)
6
5
7
7
4
Ditargetkan terjadi penurunan kasus disiplin sebesar 32 %
36
BAB VII PENUTUP
Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Tahun 2010 sampai dengan 2015 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk 5 tahun ke depan. Terwujudnya Grand design manajemen kepegawaian daerah dalam rangka mewujudkan profesionalisme dan budaya kerja birokrasi yang didukung sistem informasi manajemen kepegawaian yang terpadu diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata dan positif bagi upaya pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan slogan “Saatnya Semarang Setara”.
37
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Drs. I GUSTI MADE AGUNG Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19590722 197912 1 003
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIS NOERTJAHJANI, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19571102 198603 2 004
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI TRI NURDYASTUTI, SE, MM Penata (III/c) NIP. 19700128 199603 2 004
KABID. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Drs. MAHMUDI Pembina (IV/a) NIP. 19590614 198503 1 019
KASUBID. FORMASI & PENGADAAN PEGAWAI MISNADI, S.Sos Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19680816 199103 1 009
KASUBID INFORMASI DATA KEPEGAWAIAN TRI PRIHANTO, BA Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19561014 198003 1 007
KASUBAG. KEUANGAN M.I. SRI WAHYU W, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19670821 198803 2 012
KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN ATIK SUSETIOWATI, SH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19651222 199009 2 001
KABID. KESEJAHTERAAN PEGAWAI Drs. SUBAGYO Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19620316 198903 1 013
KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI SRI WAHYUNI, SH, MM Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19651223 199303 2 005
KASUBID. KESEHATAN JASMANI & ROHANI
KASUBID. MUTASI & PENEMPATAN UMAR, S.Kom Penata (III/c) NIP. 19620902 198302 1 001
BANI SULASTO, SH Penata (III/d) NIP. 19600525 198203 1 016
KASUBID. KEPANGKATAN & PEMBINAAN KARIER
KASUBID. PENGHARGAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
SUDARDJI, SH Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19650916 198903 1 011
AGUSTINA WIDYASTUTI,S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19700830 199703 2 002
38
KABID DISIPLIN DAN PENSIUN PEGAWAI SRI ENIE WIDJAJATI, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19590101 198503 2 008
KASUBID DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI ERWIDATI YULIANDARI, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19650627 198603 2 006
KASUBID. PENSIUN PEGAWAI Dra. MENUK WINARTI Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19630124 198503 2 005
39
40
41
42
