BAB I PENDAHULUAN. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Langkah pertama dalam proses manajemen adalah perencanaan. Perencanaan, sebuah kata yang sangat familiar dalam kehidupan sebuah organisasi, mudah untuk diucapkan tetapi kadang bagi sebagian besar orang sulit untuk diaplikasikan. Perencaaan bagi organisasi ibarat jantung dalam sistem tubuh manusia. Perencanaan menjadi sumber dari semua aktivitas dalam organisasi, keberadaannya berdampak langsung terhadap semua aktivitas organisasi. Unsur manajemen berikutnya tidak bisa terlaksana tanpa didahului adanya sebuah unsur perencanaan. Karena kekuatan akan keberadaannya, maka banyak orang sering mengatakan dan itu benar, bahwa perencanaan yang baik dan tepat, kemungkinan besar akan menghasilkan out-put dan out-come yang baik tetapi perencanaan yang salah, sudah pasti akan menghasilkan out-put dan outcome yang buruk. Oleh karenanya sebuah perencanaan kerja yang baik dan benar menjadi sebuah keharusan bagi setiap organisasi penyelenggara pemerintahan

guna

mewujudkan

pemerintahan

yang

baik

(good

governance). Berakhirnya masa jabatan Bupati Bondowoso terdahulu dan terpilihnya Bupati Bondowoso yang baru, maka proses pembangunan juga harus menyesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bondowoso yang baru. Selanjutnya guna mendukung pembanguan daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso menyusun rencana strategik (Renstra) tahun 2014 sampai dengan 2018. Perencanaan

strategis

merupakan

suatu

proses

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 1

yang mungkin timbul. Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Badan Kepegawaian Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan renstra merupakan amanat regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008. Nilai strategis Renstra Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut: 1. Dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan; 2. Penjabaran secara operasional visi, misi, dan program kepala daerah terpilih; 3. Dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah; 4. Bagian dari kontrak kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan Kepala Daerah; 5. Pedoman

penyusunan

rencana

kerja

tahunan

(Renja) Badan

Kepegawaian Daerah; 6. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan pelaporan ke Kepala Daerah; 7. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Badan Kepegawaian Daerah selama 5 (lima) tahun; 8. Pedoman penilaian keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 2

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008.

1.3 Maksud dan Tujuan Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2014 hingga 2018: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN” Perumusan misi Kepala Daerah dalam proses pembangunan di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut: 1.

Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan bermartabat;

2.

Melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan;

3.

Melanjutkan

akselerasi

kebangkitan

ekonomi

yang

didukung

optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, kemitraan strategis, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; 4.

Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur, dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif;

5.

Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum;

6.

Melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.


Page 3

Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah misi keempat yaitu misi yang menyebutkan melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program prioritas pembangunan tahun 2013 hingga tahun 2018. Misi keempat dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut: 1. Pengembangan Digital Government Services/E-gov, untuk pelayanan masyarakat secara online; 2. Peningkatan sumber daya aparatur yang inovatif menuju pelayanan prima dan berwawasan gender melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan aparatur; 3. Penyederhanaan

tata

kelola

pemerintahan

dan

peningkatan

pelayanan publik 4. Peningkatan

ruang

partisipasi/aspirasi

dan

sinergitas

antara

pemerintah daerah, LSM/NGO, swasta dan masyarakat dalam pembangunan; 5. Peningkatan kapasitas dan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga legislatif. Program prioritas di atas yang sesuai dengan tupoksi Badan Kepegawaian Daerah adalah program kedua yaitu peningkatan sumber daya aparatur yang inovatif menuju pelayanan prima dan berwawasan gender melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan aparatur.

1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah 2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah 2.4 Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Badan

Kepegawaian Daerah BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Badan Kepegawaian Daerah 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil KDH 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah 4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Page 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Tugas, Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Bondowoso

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : Badan

Kepegawaian

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah.

Untuk

menyelenggarakan

tugas

pokok

tersebut,

Badan

Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi: 1) perumusan kebijakan rencana kebutuhan pegawai dan pelaksanaan program pengembangan pegawai; 2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 3) perumusan kebijakan program dan melaksanakan kegiatan mutasi pegawai; 4) perencanaan program pendataan, pengelolaan, dan informasi data kepegawaian; 5) pelayanan administrasi kepegawaian; 6) penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNSD dan berkoordinasi dengan instansi terkait; 7) pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga badan; 8) pelaksana koordinasi dalam penyelenggaraan diklat aparatur; 9) penyusunan rencana kebijakan pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 10) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepegawaian daerah; 11) penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 6

12) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur

organisasi

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Bondowoso dijelaskan pada Gambar berikut:

KEPALA BADAN

Sekretaris Badan

Subbag. Program dan Pelaporan

Subbag. Keuangan

Bid. Pengembangan dan Diklat

Subbid. Formasi dan Pengadaan

Bid. Pembinaan & Kesejahteraan

Bid. Mutasi Pegawai

Subbid. Diklat Aparatur

Susunan

Subbag. Umum dan Kepegawaian

Subbid. Mutasi dan Promosi

Subbid. Pangkat dan Pensiun

organisasi

Subbid. Pembinaan

yang

ada

Subbid. Kesejahte raan

di

Bid. Informasi Kepegawaian

Subbid. Dokumen tasi

dalam

Subbid. Informasi dan Data Elektronik

lingkungan

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan 2. Sub Bagian Keuangan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 7

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan terdiri dari : 1. Sub Bidang Pembinaan 2. Sub Bidang Kesejahteraan e. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari : 1. Sub Bidang Mutasi dan Promosi 2. Sub Bidang Pangkat dan Pensiun f. Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari : 1. Sub Bidang Dokumentasi 2. Sub Bidang Informasi dan Data Elektronik

2.2 Sumber Daya SKPD Badan Kepegawaian Daerah menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset utama organisasi, sebagai salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Bahkan suatu keunggulan kompetitif akan mungkin sekali dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah berusaha untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki secara baik dan benar. Peranan dan kedudukan pegawai negeri sipil sangat strategis. PNS merupakan unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama

tergantung

dari

kesempurnaan

aparatur

negara

dan

kesempurnaan aparatur negara tergantung kesempurnaan PNS. Dengan kedudukan yang penting dan strategis tersebut, maka PNS perlu dikelola, dibina dengan baik sehingga mampu bekerja secara optimal. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 8

Badan Kepegawaian Daerah selaku lembaga teknis daerah yang menangani di bidang kepegawaian tidak hanya mengelola PNS secara keseluruhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tetapi PNS di lingkup Badan Kepegawaian Daerah sendiri juga dikelola dengan baik sesuai dengan manajemen kepegawaian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. a.

Aspek Personalia dan Ketenagakerjaan Pentingnya

sumber

daya

manusia

bagi

organisasi

sangat

ditekankan. Pengelolaan PNS diawali dari penyusunan bezetting dan formasi pegawai negeri sipil. Selanjutnya sebagai bentuk penghargaan kepada PNS diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan pengusulan untuk mendapatkan satya lancana karya satya. Pembentukan kualitas pegawai maka dilaksanakan pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat baik diklat teknis, fungsional, dan struktural. Selain itu juga diberikan tugas belajar dan ijin belajar bagi pegawai yang memenuhi syarat. b.

Jumlah Pegawai Hingga saat ini pegawai yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Bondowoso secara keseluruhan ada 61 orang pegawai dengan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: Data pegawai BKD berdasarkan tingkat pendidikan No

Pendidikan karyawan

Jumlah pegawai

Persentase (%)

6 orang

10

1.

Tingkat Pasca Sarjana

2.

Tingkat Sarjana

16 orang

26

3.

Tingkat Diploma IV

4 orang

7

4.

Tingkat Diploma III

6 orang

10

5.

Tingkat SLTA

22 orang

36

6.

Tingkat SLTP

4 orang

7

7.

Tingkat SD

3 orang

5

Total

61 orang

100

Sumber : Data Pegawai BKD diolah/Tahun 2013 Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 9

Rincian pegawai yang ada pada masing – masing bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut: Data pegawai Badan Kepegawaian Daerah menurut bidangnya No

Pendidikan karyawan

Jumlah pegawai

Persentase (%)

1.

Kepala Badan

1 orang

2

2.

Sekretariat

19 orang

31

3.

Bidang

dan

7 orang

11

Bidang Pengembangan dan

13 orang

21

Pembinaan

Kesejahteraan 4.

Diklat 5.

Bidang Mutasi Pegawai

12 orang

20

6.

Bidang

9 orang

15

61 orang

100

Informasi

Kepegawaian Total

Sumber : Data Pegawai BKD diolah/Tahun 2013 Rincian pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso berdasarkan pangkat / golongan ruang adalah sebagai berikut: Data pegawai Badan Kepegawaian Daerah menurut pangkat/golongan ruang No

Pangkat/Golongan Ruang

Jumlah pegawai

Persentase (%)

1.

Pembina Utama Muda (IV/c)

1 orang

2

2.

Pembina Tingkat I (IV/b)

1 orang

2

3.

Pembina (IV/a)

4 orang

7

4.

Penata Tingkat I (III/d)

5 orang

8

5.

Penata (III/c)

4 orang

7

6.

Penata Muda Tingkat I (III/b)

4 orang

7

7.

Penata Muda (III/a)

8 orang

13

8.

Pengatur (II/c)

14 orang

23


Page 10

No

Pangkat/Golongan Ruang

9.

Pengatur Muda Tingkat I

Jumlah pegawai

Persentase (%)

7 orang

11

10. Pengatur Muda (II/a)

5 orang

8

11. Juru Tingkat I (I/d)

2 orang

3

12. Juru (I/c)

2 orang

3

13. Juru Muda Tingkat I (I/b)

2 orang

3

14. Juru Muda (I/a)

1 orang

2

15. Tenaga Honorer

1 orang

2

61 orang

100

(II/b)

Total

Sumber : Data Pegawai BKD diolah/Tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai lembaga teknis daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup. Sarana dan prasarana tersebut berupa gedung, peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya yang mendukung pelayanan yang diberikan. 1. Gedung Badan Kepegawaian Daerah memiliki 4 gedung utama. Gedung pertama merupakan gedung yang paling depan digunakan untuk ruangan

sekretariat

dan

ruangan

bidang

pembinaan

dan

kesejahteraan. Gedung kedua digunakan untuk ruangan aula dan ruangan kepala badan. Gedung ketiga merupakan gedung yang digunakan sebagai ruangan bidang pengembangan dan diklat, ruangan bidang informasi kepegawaian, dan ruangan bidang mutasi pegawai. Gedung yang keempat digunakan sebagai gudang arsip pegawai. 2. Kendaraan Dinas Kendaraan dinas yang dimiliki sebanyak 7 (tujuh) unit dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther sebagai kendaraan operasioal, 1 (satu) unit mobil suzuki APV sebagai kendaraan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 11

operasional kepala badan, 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Win, dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Supra. 3. Peralatan kantor Peralatan terdiri dari alat kantor dan rumah tangga sebanyak 1.763 unit, alat studio dan alat komunikasi 8 (delapan) unit, serta alat jaringan sebanyak 2 (dua) unit. 4. Fasilitas lainnya Fasilitas lainnya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso antara lain: halaman yang luas, 2 (dua) unit tempat parkir, mushola, dan 5 (lima) unit kamar mandi.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dapat dijelaskan pada tabel berikut: 1. Program Pendidikan Kedinasan Program Pendidikan Kedinasan dilaksanakan dengan dua kegiatan yaitu

Kegiatan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Teknis

dan

Kegiatan

Penjenjangan Struktural. Capaian Program Pendidikan Kedinasan pada 5 (lima) tahun Renstra sebelumnya terlihat pada grafik berikut: Prosentase pengiriman diklat teknis 300 200

Prosentase pengiriman diklat teknis

100 0 2009

2010

2011

2012

2013

Prosentase pengiriman diklat fungsional 200 Prosentase pengiriman diklat fungsional

100 0 2009

2010

2011

2012

2013


Page 12

Prosentase pengiriman diklat struktural 250 200 150

Prosentase pengiriman diklat struktural

100 50 0 2009

2010

2011

2012

2013

Realisasi capaian program ini dapat dijelaskan dalam realisasi capaian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Program pendidikan kedinasan dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu: 1. Pendidikan dan pelatihan teknis; Kegiatan

ini

dilaksanakan

dengan

pengiriman

pegawai

untuk

mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis maupun bimbingan teknis. Realisasi indikator kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dapat dilihat pada grafik: Pegawai yang mengikuti diklat teknis 40 30 Pegawai yang mengikuti diklat teknis

20 10 0 2009

2010

2011

2012

2013

Realisasi pengiriman diklat teknis pada tahun 2009 dan 2010 rendah karena terbatasnya anggaran yang ada di BKD, selain itu masingmasing SKPD sudah memiliki anggaran sendiri terkait pengiriman diklat teknis.


Page 13

Pegawai yang mengikuti diklat fungsional 1,5 1

Pegawai yang mengikuti diklat fungsional

0,5 0 2009



2010

2011

2012

2013

Realisasi pengiriman pegawai mengikuti diklat fungsional pada tahun 2010 s.d 2012 0 (nol) karena masing-masing SKPD yang memiliki pejabat fungsional khusus memiliki anggaran sendiri untuk mengirim pegawainya mengikuti diklat fungsional

2. Pendidikan perjenjangan struktural; Kegiatan ini dilaksanakan pengiriman pejabat eselon II untuk mengikuti Diklat PIM II secara betahap sesuai dengan kemampuan anggaran. Mitra kerja dalam pengiriman Diklat PIM II adalah Badan Diklat Propinsi Jawa Timur. Adapun realisasi indikator kegiatan pendidikan penjenjangan struktural seperti pada grafik. Pegawai yang mengikuti diklat struktural 20 15 Pegawai yang mengikuti diklat struktural

10 5 0 2009

2010

2011

2012

2013

Realisasi tahun 2010 selain pengiriman diklat PIM II sesuai dengan target juga dilakukan pengiriman diklat PIM III dan diklat PIM IV. Pengiriman diklat PIM III dan IV, karena terbatasnya anggaran sehingga belum bisa melaksanakan penyelenggaraan diklat PIM III dan PIM IV sesuai dengan target pada RPJMD sehingga untuk mengurangi jumlah pejabat yang belum mengikuti diklat PIM dilakukan dengan pengiriman pejabat tersebut mengikuti diklat PIM di Badan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 14

Diklat Propinsi Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 pengiriman Diklat PIM mengalami penurunan karena pada tahun tersebut dilaksanakan penyelenggaraan diklat PIM IV oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso bekerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur.

2.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah. Adapun realisasi program dapat dilihat pada grafik berikut: Prosentase pengiriman diklat prajabatan 400 300 Prosentase pengiriman diklat prajabatan

200 100 0 2009

2010

2011

2012

2013

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah. Mitra kerja dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS adalah Badan Diklat Propinsi Jawa Timur. Adapun capaian indikator kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah dapat dilihat pada grafik berikut: CPNS yang lulus diklat prajabatan 1500 1000 CPNS yang lulus diklat prajabatan

500 0 2009

2010

2011

2012

2013


Page 15

Capaian indikator kegiatan ini sangat tergantung dengan jumlah CPNS yang diterima pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2012 dan tahun 2013 realisasi 0 (nol) karena mulai tahun 2011 tidak melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan CPNS sehingga tidak ada CPNS yang dikirim untuk mengikuti diklat prajabatan.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur dilaksanakan dengan beberapa kegiatan. Selanjutnya untuk realisasi indikator program dapat dilihat pada grafik berikut: Prosentase SK Kenaikan Pangkat yang Terbit 150 100

Prosentase SK Kenaikan Pangkat yang Terbit

50 0 2009 2010 2011 2012 2013

Prosentase SK Pensiun yang Terbit 150 100

Prosentase SK Pensiun yang Terbit

50 0 2009 2010 2011 2012 2013

Prosentase SK Kenaikan gaji berkala yang Terbit 105 100

Prosentase SK Kenaikan gaji berkala yang Terbit

95 90 85 2009 2010 2011 2012 2013


Page 16

Selanjutnya capaian indikator kegiatan pendukung program tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS; Penyusunan rencana pembinaan karier PNS dilaksanakan dengan pembinaan karier PNS melalui pengangkatan, mutasi, dan promosi dalam

jabatan,

struktural,

maupun

fungsional.

Kegiatan

ini

dilaksanakan dengan capaian sebagaimana pada grafik berikut: SK PNS yang terbit tepat waktu 1500 1000 SK PNS yang terbit tepat waktu

500 0 2009

2010

2011

2012

2013

Realisasi kegiatan ini tergantung dengan jumlah CPNS yang diterima pada tahun sebelumnya. Realisasi SK PNS yang terbit pada tahun 2012 dan 2013 adalah 0 (nol) karena pada tahun 2011 tidak ada pengangkatan CPNS sehingga tidak ada SK PNS yang harus diterbitkan. Mutasi dalam jabatan struktural 600 400 Mutasi dalam jabatan struktural

200 0 2009

2010

2011

2012

2013

Mutasi dalam jabatan struktural pada tahun 2009 dan 2011 nilainya tinggi karena pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 dan 2010 terjadi evaluasi kelembagaan sehingga terjadi mutasi dalam jabatan struktural untuk menyesuaikan dengan kelembagaan yang baru.


Page 17

Mutasi dalam jabatan fungsional pendidikan 5000 4000 3000

Mutasi dalam jabatan fungsional pendidikan

2000 1000 0 2009 2010 2011 2012 2013

Pada tahun 2012 terjadi peningkatan mutasi dalam jabatan fungsional pendidikan karena adanya impassing jabatan fungsional guru sebagaimana amanat peraturan berikut: -

Peraturan Menteri PAN Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

-

Pereturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;

-

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Mutasi dalam jabatan fungsional ilmu hayat 200 150

Mutasi dalam jabatan fungsional ilmu hayat

100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013

Mutasi dalam jabatan fungsional ilmu hayat terjadi fluktuatif karena sangat tergantung pada jumlah PNS yang mempunyai jabatan fungsional ilmu hayat pada proses kenaikan pangkat sesuai dengan terpenuhinya angka kredit yang dipersyaratkan.


Page 18

Mutasi dalam jabatan fungsional kesehatan 400 300

Mutasi dalam jabatan fungsional kesehatan

200 100 0 2009

2010

2011

2012

2013

Pada tahun 2010 angka mutasi dalam jabatan fungsional kesehatan tinggi karena adanya alih jabatan dari perawat ke jabatan fungsional bidan berdasarkan Peraturan

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: 01/Per/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan fungsional bidan dan angka kreditnya. Sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan 2013 rendah karena ada beberapa pemangku jabatan fungsional kesehatan yang melaksanakan tugas belajar sehingga harus diberhentikan sementara dari jabatannya.

2. Seleksi penerimaan CPNS; Seleksi penerimaan CPNS adalah kegiatan perekrutan CPNS baik pengangkatan dari tenaga honorer maupun dari pelamar umum dengan indikator terbitnya Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan kegiatan ini sangat tergantung dengan kebijakan dan keputusan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Nasional. Adapun indikator capaian kegiatan dapat dilihat dalam grafik berikut: SK CPNS yang terbit 800 600 400 200 0

SK CPNS yang terbit 2009 2010 2011 2012 2013


Page 19

Realisasi kegiatan ini mengalami penurunan karena jumlah SK CPNS yang diterbitkan tergantung pada formasi penerimaan CPNS yang diterima Kabupaten Bondowoso dari Kementrian PAN dan RB. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 realisasi 0 (nol) karena terbitnya

Peraturan

Bersama

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor: 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor: 800632 Tahun 2011, Nomor: 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS; Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dalam pelaksanaannya akan bekerja sama dengan seluruh SKPD

di

Kabupaten

Bondowoso.

Sedangkan

penerbitan nota pertimbangan bekerja sama

dalam

proses

dengan Badan

Kepegawaian Daerah Propinsi dan Badan Kepegawaian Negara Regional II Surabaya. Adapun indikator capaian kegiatan dapat dilihat dalam grafik berikut: SK Kenaikan Pangkat yang terbit 3000 2000

SK Kenaikan Pangkat yang terbit

1000 0 2009 2010 2011 2012 2013

Realisasi tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan karena jumlah pegawai juga mengalami penurunan karena tidak ada penerimaan CPNS.


Page 20

4. Pembangunan/Pengembangan system informasi kepegawaian daerah; Pembangunan/pengembangan system informasi kepegawaian daerah dilaksanakan dengan membangun sebuah sisem informasi yang dimulai dari penataan data fisik kepegawaian seluruh Kabupaten Bondowoso yang menjadi bahan baku dalam pengembangan system informasi kepegawaian yang berbasis komputer. Seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjadi mitra dalam pengelolaan system informasi kepegawaian. Capaian indikator sebagaimana dalam grafik berikut: Dokumen pegawai yang dikelola 11500 11000

Dokumen pegawai yang dikelola

10500 10000 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah dokumen pegawai mengalami penurunan mulai tahun 2010 sampai dengan 2013 karena banyak pegawai yang memasuki masa pensiun sedangkan pada tahun tersebut tidak ada penerimaan CPNS.

5. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi / Seleksi dan Pengusulan Tanda Kehormatan Kehormatan PNS Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dilaksanakan dengan menyeleksi usulan dari masing-masing SKPD tentang PNS yang akan diajukan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Proses pengusulan pemberian penghargaan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso

bekerja sama

dengan

seluruh

SKPD di lingkup

Kabupaten Bondowoso. Sedangkan proses penerbitan piagam penghargaan dan lencana, mitra yang terlibat adalah Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 21

Indikator capaian kegiatan seperti pada grafik berikut: Pegawai yang mendapat penghargaan 200 150 100 50 0

Pegawai yang mendapat penghargaan 2009 2010 2011 2012 2013

Capaian tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pegawai yang lulus seleksi dan menerima satya lancana karya satya.

6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; Kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dilaksanakan

dengan

kegiatan

yang

bersifat

preventif

dan

penanganan kasus-kasus aktual yang dilakukan oleh PNS. Kegiatan ini menjalin kerja sama dengan Inspektorat, Bagian Hukum dan seluruh SKPD di lingkup Kabupaten Bondowoso. Adapun capaian indikator kegiatan dapat dilihat seperti grafik berikut: Pegawai yang mendapat penyuluhan 600 400

Pegawai yang mendapat penyuluhan

200 0 2009 2010 2011 2012 2013

Realisasi pegawai yang mendapatkan penyuluhan pada tahun 2010, 2011,dan 2013 sangat rendah karena pelaksanaan sosialisasi ini sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran.


Page 22

Pegawai yang mendapat sanksi 70 60 50 40 30 20 10 0

Pegawai yang mendapat sanksi

2009 2010 2011 2012 2013

Pada tahun 2010 jumlah pegawai yang mendapatkan sanksi tinggi disebabkan beberapa hal antara lain: Adanya PNS yang tidak masuk dinas pada hari pertama pasca libur cuti bersama hari raya idul fitri, adanya PNS yang terjaring operasi disiplin PNS, dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memberi kewenangan

kepada

masing-masing

SKPD

untuk

memberikan

pembinaan kepada staf (sanksi) sehingga pengawasan terhadap disiplin pegawai lebih baik dalam pelaksanaan dinas sehari-hari.

7. Pemberian

bantuan

penyelenggaraan

penerimaan

praja

IPDN/Penerimaan Calon Praja IPDN; Kegiatan ini dilaksanakan dengan membantu penyelenggaraan seleksi penerimaan calon praja IPDN. Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi. Adapun capaian indikator seperti grafik berikut:


Page 23

Calon Praja IPDN yang lulus seleksi 5 4 3

Calon Praja IPDN yang lulus seleksi

2 1 0 2009 2010 2011 2012 2013

8. Penyelenggaraan Diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan; Kegiatan penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemipinan pelaksanaannya disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada sehingga tidak semua jenis diklat (diklat teknis, diklat fungsional, dan kepemimpinan) dapat dilaksanakan bersamaan dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini bekerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur. Capaian indikator kegiatan ini dapat dilihat pada grafik berikut: Peserta yang lulus diklat struktural 100 80 60

Peserta yang lulus diklat struktural

40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013

Diklat struktural baru bisa dilaksanakan pada tahun 2012 karena keterbatasan anggaran dalam APBD Kabupaten Bondowoso. Pada tahun 2012 dilaksanakan diklat PIM IV satu angkatan dengan jumlah peserta 40 orang, sedangkan untuk diklat PIM IV juga dilaksanakan pada tahun 2013 dua angkatan 80 orang.


Page 24

9. Bezetting (penyusunan formasi pegawai); Kegiatan penyusunan formasi pegawai (bezetting) dilaksanakan dengan menyusun kebutuhan pegawai di Kabupaten. Kegiatan ini memiliki capaian indikator kegiatan sebagai berikut:

Jumlah formasi pegawai 20000 15000 10000

Jumlah formasi pegawai

5000 0 2009 2010 2011 2012 2013

10. Pengangkatan PNS Sekretaris Desa; Kegiatan

pengangkatan

PNS

Sekretaris

Desa

merupakan

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2009 dengan jumlah 56 orang formasi 2008 dan 9 orang formasi 2009 sehingga jumlah seluruhnya 65 orang. Adapun capaian indikator seperti pada grafik: Jumlah SK PNS Sekdes yang terbit 60 40

Jumlah SK PNS Sekdes yang terbit

20 0 2009 2010 2011 2012 2013


Page 25

11. Penataan Sistem administrasi penerbitan karis/karsu, karpeg, dan taspen; Mitra kerja dalam penerbitan karis/karsu/karpeg adalah Badan Kepegawaian Negara dan tentu saja dengan seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sedangkan penerbitan kartu taspen bekerja sama dengan PT. TASPEN Jember. Adapun capaian indikator kegiatan dapat dilihat pada grafik berikut: Karis/karsu, yang terbit 1200 1000 800 600 400 200 0

Karis/karsu, y ang terbit

2009 2010 2011 2012 2013

Realisasi pada tahun 2009 dan 2010 tinggi karena adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sehingga berimbas pada tingginya penerbitan karis/karsu pegawai. Karpeg yang terbit 1500 1000 Karpeg yang terbit

500 0 20092010201120122013

Seperti halnya pada penerbitan karis karsu pada tahun 2010 realisasinya tinggi karena adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sehingga berimbas pada tingginya penerbitan kartu pegawai.


Page 26

12. Pelaksanaan Sumpah PNS. Dalam rangka usaha membina Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat maka setiap pegawai negeri sipil wajib mengangkat

sumpah/janji

PNS.

Kegiatan

Penyumpahan

PNS

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UndangUndang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Karena sudah beberapa tahun tidak dilaksanakan sumpah pada CPNS yang diangkat menjadi PNS maka mulai tahun 2009 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan sumpah PNS secara bertahap setiap tahun. Dalam pelaksanaan kegiatan ini seluruh SKPD menjadi mitra Badan Kepegawaian Daerah. Adapun capaian indikator kegiatan seperti pada grafik berikut: Jumlah pegawai yang disumpah 3000 2500 2000 1500

Jumlah pegawai yang disumpah

1000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013

13. Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 menyebutkan bahwa indikator capaian prosentase penyelenggaraan diklat struktural, fungsional dan teknis belum terlaksana, salah satu penyebabnya adalah analisa kebutuhan diklat masih belum tersusun dengan baik. Oleh karena itu pada tahun 2012


Page 27

dilaksanakan kegiatan Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat). Kegiatan ini dilaksanakan dengan menganalisa kebutuhan diklat seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan metode wawancara, observasi, pengisian kuisioner, dan studi pustaka. Hasil dari kegiatan ini ada 3 jenis diklat yang di analisis antara lain diklat struktural, diklat teknis, dan diklat fungsional. Adapun rincian kebutuhan diklat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut: 

Kegiatan diklat yang dapat diselenggarakan dengan dukungan APBD adalah: 1) Diklat kepemimpinan tingkat III dan IV; 2) Diklat teknis sebanyak 9 jenis diklat; 3) Diklat fungsional non guru sebanyak 1 jenis diklat; 4) Diklat fungsional guru sebanyak 14 jenis diklat.



Diklat yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengiriman peserta meliputi: 1) Diklat kepemimpinan tingkat II; 2) Diklat teknis sebanyak 21 jenis diklat; 3) Diklat fungsional non guru sebanyak 5 jenis diklat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan Badan Kepegawaian Daerah memang masih ada beberapa hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan pelayanannya. Tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut: 1. Peraturan Kepegawaian yang sering mengalami perubahan dalam jangka waktu singkat; 2. Ketergantungan dengan stakeholder yang terkait seperti Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Nasional, Kementreian Dalam Negeri, dan Badan Diklat Propinsi; Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 28

3. Masih banyaknya pimpinan SKPD atau pejabat yang membidangi kepegawaian

kurang

memahami

implementasi

Peraturan

Kepegawaian; 4. Adanya intervensi pihak luar dalam proses kepegawaian; 5. Belum adanya perhatian serius kepada PNS yang akan memasuki purna tugas; 6. Masih lemahnya fungsi control (Waskat) dari masing-masing SKPD sehingga banyak PNS yang melakukan tindak indisipliner; 7. Masing-masing SKPD masih melaksanakan ataupun mengirimkan PNS mengikuti bimtek tanpa konfirmasi kepada BKD. Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah: 1. Banyaknya penawaran diklat teknis dan fungsional baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah; 2. Dukungan dan kerjasama antara Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dengan BKD dalam pelaksanaan diklat baik diklat teknis, diklat fungsional, dan diklat struktural; 3. Keterbukaan

informasi

sehingga

dapat

mengakses

langsung

kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh para stakeholder.


Page 29

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi SKPD Permasalahan yang dihadapi oleh BKD antara lain sebagai berikut: 1.

Belum dipahaminya peraturan kepegawaian oleh para pimpinan SKPD dan pejabat yang menangani kepegawaian;

2.

Penempatan

pegawai

yang

belum

sesuai

dengan

standar

kompetensinya; 3.

Masih adanya intervensi dari pihak luar dalam proses kepegawaian sehingga prinsip the right man on the right place belum bisa dilaksanakan dengan baik;

4.

Belum ditetapkannya jenis dan jenjang jabatan fungsional umum dan fungsional khusus;

5.

Belum ada penataan staf sesuai dengan jenis jabatan fungsional umum;

6.

Belum tersusunnya pola alur karier jabatan pegawai negeri sipil;

7.

Belum

adanya

kegiatan

yang

mendukung

untuk

menggali

kecerdasan emosi dan sosial (ESQ) dalam pelaksanaan tugas kedinasan pegawai; 8.

Pelaksanaan dan pengiriman PNS yang mengikuti diklat maupun bimtek belum dilaksanakan satu pintu oleh BKD;

9.

Belum adanya gedung yang representatif untuk pelaksanaan diklat baik diklat struktural, teknis maupun fungsional;

10. Sistem

pelayanan

administrasi

kepegawaian

masih

perlu

ditingkatkan baik di BKD maupun di masing-masing SKPD.


Page 30

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2014 hingga 2018: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN” Visi tersebut akan didukung oleh BKD dengan mewujudkan pegawai yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan berkualitas. Perumusan misi Kepala Daerah dalam proses pembangunan di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut: 1. Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan bermartabat; 2. Melanjutkan

peningkatan

aksesibilitas

dan

kualitas

pelayanan

kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan; 3. Melanjutkan

akselerasi

kebangkitan

ekonomi

yang

didukung

optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, kemitraan strategis, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; 4. Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur, dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif; 5. Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum; 6. Melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup. Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah misi keempat yaitu misi yang menyebutkan melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif.


Page 31

Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program prioritas pembangunan tahun 2013 hingga tahun 2018. Misi keempat dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut: 1. Pengembangan Digital Government Services/E-gov, untuk pelayanan masyarakat secara online; 2. Peningkatan sumber daya aparatur yang inovatif menuju pelayanan prima dan berwawasan gender melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan aparatur; 3. Penyederhanaan

tata

kelola

pemerintahan

dan

peningkatan

pelayanan publik 4. Peningkatan

ruang

partisipasi/aspirasi

dan

sinergitas

antara

pemerintah daerah, LSM/NGO, swasta dan masyarakat dalam pembangunan; 5. Peningkatan kapasitas dan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga legislatif. Program prioritas di atas yang sesuai dengan tupoksi Badan Kepegawaian Daerah adalah program kedua yaitu peningkatan sumber daya aparatur yang inovatif menuju pelayanan prima dan berwawasan gender melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan aparatur.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian negara berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme PNS dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu BKD harus mendukung dengan program-program yang bisa meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian dan meningkatkan profesionalitas PNS dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 32

Renstra Badan Diklat Propinsi Jawa Timur yang mempunyai visi: Menjadi daya dukung utama dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional demi terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak. Sedangkan Misinya: memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional melalui manajemen diklat yang berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut BKD melaksanakan program kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan diklat baik diklat teknis, fungsional dan struktural bekerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur memuat visi: Menjadi lembaga penyelenggara Manajemen Kepegawaian Daerah yang Akuntabel dengan misi: 1) Mewujudkan penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur yang akuntabel; 2) Mengembangkan nilai-nilai budaya kerja dan etika pelayanan; 3) Meningkatkan kesejahteraan PNS. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso memiliki visi: Terwujudnya manajemen kepegawaian dan aparatur yang berkualitas.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Berdasarkan tupoksi BKD tidak diperlukan telaahan RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKD saat ini dan lima tahun kedepan, antara lain: 1. Penataan jabatan fungsional umum sesuai dengan tupoksi; 2. Penataan dan pemerataan tenaga pendidikan khususnya tenaga pendidikan yang diangkat dari tenaga honorer; Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 33

3. Pelaksanaan dan pengiriman diklat dan bimtek belum satu pintu; 4. Pegawai yang ikut bimtek belum mengirimkan sertifikat hasil bimtek ke BKD; 5. Penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) dalam penilaian kinerja pegawai sebagai pengganti DP3 yang akan berlaku mulai tahun 2014; 6. Belum dimilikinya sarana dan prasaran diklat khususnya gedung diklat; 7. Masih adanya pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan persyaratan jabatan; 8. Perlu peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian.


Page 34

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD Sebuah perencanaan yang baik harus ditentukan terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai oleh sebuah organisasi. Demikian juga perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk lima tahun mendatang sudah seharusnya menentukan tujuan umum yang akan dicapai. Tujuan umum tersebut tertuang dalam visi Badan Kepegawaian Daerah. Sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Bondowoso:

“Terwujudnya Manajemen Kepegawaian dan Aparatur yang Berkualitas”. Visi tersebut memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Visi merupakan pandangan jauh ke depan yang berisi gambaran masa depan, berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses

proyeksi yang digali dari nilai luhur yang dianut oleh seluruh

komponen aparatur pemerintah secara harmonis dalam suatu komitmen yang kuat atas dasar transparansi dan akuntabilitas. Pemahaman visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang harmonis antara pemerintah,

masyarakat

dan

stakeholders

dalam

setiap

proses

manajemen kepegawaian Kabupaten Bondowoso. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso secara filosofis dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:


Page 35

1. Manajemen Kepegawaian Manajemen Kepegawaian adalah proses merencanakan, mengelola, mengatur, mengembangkan, mengontrol, dan mengevaluasi kepegawaian dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan kepegawaian secara konsisten. Manajemen pegawai negeri sipil dapat diartikan keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas,

penempatan,

promosi,

penggajian,

kesejahteraan,

dan

pemberhentian. 2. Aparatur yang berkualitas Aparatur yang berkualitas adalah pegawai negeri sipil yang memiliki standarisasi pendidikan yang memadai, moralitas yang baik, kinerja yang optimal, tanggung jawab dan professional dalam pelaksanaan tugas. Misi adalah rumusan secara umum yang mengandung langkahlangkah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian dan aparatur yang berkualitas di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pembinaan aparatur; 2. Mewujudkan pengembangan aparatur.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Misi pertama yaitu mewujudkan pembinaan aparatur dijabarkan dengan tujuan tercapainya peningkatan pembinaan aparatur. Tujuan ini selanjutnya dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya pembinaan karir, karakter dan kesejahteraan aparatur. Adapun indikator sasaran sebagai berikut: 1. Prosentase pembinaan karir PNS; 2. Prosentase dokumen kepegawaian yang diterbitkan; 3. Prosentase pegawai yang mendapat sanksi; Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 36

4. Prosentase dokumen pegawai yang dikelola; 5. Prosentase dokumentasi data pegawai dalam bentuk data elektronik; 6. Prosentase calon praja IPDN yang lulus seleksi; 7. Prosentase praja IPDN yang mendapat bantuan beasiswa; 8. Prosentase kelulusan diklat PIM; 9. Prosentase formasi pegawai; 10. Prosentase pegawai yang mendapat satya lancana karya satya; 11. Prosentase

pegawai

yang

mendapat

penyuluhan

peraturan

kepegawaian; 12. Prosentase SKPD yang mendapat monitoring/sidak; 13. Prosentase pegawai yang disumpah; 14. Prosentase kartu tanda pengenal PNS yang diterbitkan; 15. Prosentase tertib administrasi kepegawaian pada SKPD. Misi kedua mewujudkan pengembangan aparatur dijabarkan dengan tujuan tercapainya peningkatan pengembangan aparatur. Tujuan ini dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. Adapun indikator sasaran sebagai berikut: 1. Prosentase kelulusan CPNS yang mengikuti diklat prajabatan; 2. Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standar kompetensi; 3. Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat/bimbingan teknis, diklat fungsional dan diklat struktural.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi organisasi yang dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengandung rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Selain untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, strategi


Page 37

juga ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada misi 1 (Mewujudkan pembinaan aparatur) yang menetapkan tujuan tercapainya peningkatan pembinaan aparatur, Badan Kepegawaian Daerah menetapkan strategi meningkatkan pembinaan karier, pembinaan karakter dan kesejahteraan aparatur. Selanjutnya strategi tersebut akan dilaksanakan dengan kebijakan melaksanakan pembinaan karir, karakter dan kesejahteraan aparatur. Manajemen Pegawai Negeri Sipil membagi pembinaan aparatur menjadi tiga yaitu pembinaan karier, pembinaan karakter dan perilaku, dan pembinaan kesejahteraan. Pembinaan karier meliputi formasi, pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan struktural, pengangkatan dalam jabatan fungsional, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Pembinaan karakter dan perilaku meliputi peraturan disiplin, moral etika, penilaian kinerja, ijin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil. Sedangkan pembinaan kesejahteraan meliputi penggajian, penghargaan, cuti, perawatan, tunjangan cacat, uang duka, dan pensiun pegawai negeri sipil. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan selama lima

tahun

karena

pembinaan

karir,

pembinaan

karakter,

dan

kesejahteraan aparatur merupaka tiga hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi

sehingga

tidak

bisa

berdiri

sendiri-sendiri

dalam

pelaksanaannya sehingga tujuan dapat tercapai. Kebijakan ini didukung dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur. Pada

misi

2

(Mewujudkan

pengembangan

aparatur)

yang

menetapkan tujuan tercapainya peningkatan pengembangan kapasitas aparatur, Badan Kepegawaian Daerah menentukan strategi untuk mencapainya yaitu meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya strategi tersebut dilaksanakan dengan kebijakan melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 38

Pegawai Negeri Sipil sebagai asset yang sangat berperan dalam proses

pelaksanaan

pembangunan

sudah

seharusnya

memiliki

kemampuan dan kapasitas yang sesuai dengan standart kompetensi jabatan yang disyaratkan. Dengan bergabungnya Badan Diklat ke Badan Kepegawaian Daerah berarti dalam peningkatan kemampuan kompetensi pegawai negeri sipil menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah. Strategi ini diharapkan pada akhirnya dapat dihasilkan aparatur yang berkualitas yang merupakan hal yang sangat diperlukan untuk dilaksanakan

dengan

optimal

untuk

mendukung

pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Bondowoso. Kebijakan

untuk

meningkatkan

pengembangan

kapasitas

aparatur dilaksanakan dengan Program Pendidikan Kedinasan dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Adapun penjabaran visi misi Badan Kepegawaian Daerah yang melibatkan sasaran dan indikator sasaran terlampir pada lampiran IV.1. Sasaran dan indikator sasaran beserta target capaian selama 5 (lima) tahun RPJMD kedepan terlampir pada lampiran IV.2.


Page 39

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan sasaran dan indikator sasaran yang telah dirumuskan pada BAB IV perlu program-program yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang tepat untuk merealisasikan target-target tersebut. Sasaran meningkatnya pembinaan karir, karakter, dan kesejahteraan aparatur dengan indikator sebagai berikut: 1. Prosentase pembinaan karir PNS; 2. Prosentase dokumen kepegawaian yang diterbitkan; 3. Prosentase pegawai yang mendapat sanksi; 4. Prosentase dokumen pegawai yang dikelola; 5. Prosentase dokumentasi data pegawai dalam bentuk data elektronik; 6. Prosentase calon praja IPDN yang lulus seleksi; 7. Prosentase praja IPDN yang mendapat bantuan beasiswa; 8. Prosentase kelulusan diklat PIM; 9. Prosentase formasi pegawai; 10. Prosentase pegawai yang mendapat satya lancana karya satya; 11. Prosentase

pegawai

yang

mendapat

penyuluhan

peraturan

kepegawaian; 12. Prosentase SKPD yang mendapat monitoring/sidak; 13. Prosentase pegawai yang disumpah; 14. Prosentase kartu tanda pengenal PNS yang diterbitkan; 15. Prosentase tertib administrasi kepegawaian pada SKPD. Sasaran meningkatnya pembinaan karir, karakter, dan kesejahteraan aparatur dilaksanakan dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur. Program tersebut selanjutnya dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan lima tahun mendatang, yaitu:


Page 40

1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS; Penyusunan rencana pembinaan karier PNS dilaksanakan dengan bekerja sama dengan SKPD yang termasuk dalam Tim Baperjakat yang ditetapkan oleh Bupati Bondowoso dengan Surat Keputusan Bupati Bondowoso yang dibuat setiap tahun. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan target dan indikator capaian kegiatan sebagai berikut: No 1

Indikator Capaian SK

PNS

Satuan

yang Orang

Capai an 2013 0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

650

300

400

250

250

terbit 2

Jumlah

mutasi Orang

111

75

75

100

110

120

130

dan Orang

299

175

160

175

150

180

190

Orang

608

300

320

315

330

320

350

Orang

76

59

111

26

65

62

71

Orang

191

250

250

230

240

230

250

staf 3

Mutasi promosi

pejabat

struktural 4

Pengangkatan dan

mutasi

jabatan fungsional pendidikan 5

Pengangkatan dan

mutasi

jabatan fungsional ilmu hayat 6

Pengangkatan dan

mutasi

jabatan fungsional kesehatan

2. Seleksi penerimaan CPNS; Seleksi penerimaan CPNS adalah kegiatan perekrutan CPNS. Pelaksanaan kegiatan ini sangat tergantung dengan kebijakan dan keputusan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementrian


Page 41

Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Nasional. Adapun indikator capaian kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut: Indikator NO satuan Capaian 1

SK

Orang

Capai an 2013 0

2014

2015 2016 2017 2018 2019

650

300

400

250

250

250

CPNS yang terbit

3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS; Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dalam pelaksanaannya akan bekerja sama dengan seluruh SKPD

di

Kabupaten

Bondowoso.

Sedangkan

penerbitan nota pertimbangan bekerja sama

dalam

proses

dengan Badan

Kepegawaian Daerah Propinsi dan Badan Kepegawaian Negara Regional II Surabaya dan BKN pusat. Adapun target dan indikator capaian kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut: NO

Indikator Capaian

Satuan

1

SK

dok

Capai an 2013 2219

dok

5184

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2950 2600 2775 2486 3000 2650

kenaikan pangkat yang terbit 2

SK

5350 5255 5325 5240 5315 5225

kenaikan gaji berkala yang terbit


Page 42

3

SK

dok

246

126

120

150

186

214

250

pensiun yang terbit

4. Pembangunan/Pengembangan system informasi kepegawaian daerah; Pembangunan/pengembangan system informasi kepegawaian daerah dilaksanakan dengan membangun sebuah sistem informasi yang dimulai dari penataan data fisik kepegawaian seluruh Kabupaten Bondowoso yang menjadi bahan baku dalam pengembangan system informasi kepegawaian yang berbasis komputer. Seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjadi mitra dalam pengelolaan system informasi kepegawaian. Capaian indikator dan target kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut: NO 1

Indikator Capaian Dokumen

Satuan

Capai an

2014

2015

2016

2017

2018

2019

dok

2013 10342

10720

10720

10720

10720

10720

10720

Dok

0

300

300

300

300

300

300

pegawai yang dikelola 2

Scan dokumen

5. Seleksi dan Pengusulan Tanda Kehormatan PNS; Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dilaksanakan dengan menyeleksi usulan dari masing-masing SKPD tentang PNS yang akan diajukan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Proses pengusulan pemberian penghargaan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso

bekerja sama

dengan

seluruh

SKPD di lingkup

Kabupaten Bondowoso. Sedangkan proses penerbitan piagam


Page 43

penghargaan dan lencana, mitra yang terlibat adalah Kementrian Dalam Negeri. Indikator capaian dan target kegiatan seperti pada tabel: Capai Satuan an 2013 Orang 146

Indikator NO Capaian 1

Pegawai

2014

2015 2016 2017 2018 2019

75

75

75

75

75

75

yang mendapat penghargaan

6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; Kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dilaksanakan

dengan

kegiatan

yang

bersifat

preventif

dan

penanganan kasus-kasus aktual yang dilakukan oleh PNS. Kegiatan ini menjalin kerja sama dengan Inspektorat, Bagian Hukum dan seluruh SKPD di lingkup Kabupaten Bondowoso. Adapun target dan capaian indicator kegiatan dapat dilihat seperti tabel berikut: Capai an

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Orang

2013 250

250

250

250

250

250

250

SKPD

72

72

72

72

72

72

72

Orang

19

20

20

18

18

15

15

NO

Indikator Capaian

Satuan

1

Pegawai yang mendapatkan penyuluhan

2

SKPD

yang

mendapatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas/sidak 3

Pegawai yang mendapat sanksi


Page 44

7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Kegiatan ini ditujukan pemberian beasiswa kepada praja IPDN dengan indikator capaian kegiatan sebagai pada tabel berikut: NO 1

Indikator Capaian Praja

Satuan Orang

Capaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 13 14 14 14 15 15 15

yang mendapat beasiswa

8. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan Kegiatan penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemipinan pelaksanaannya disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada sehingga tidak semua jenis diklat (diklat teknis, diklat fungsional, dan kepemimpinan) dapat dilaksanakan bersamaan dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini pelaksanaannya melibatkan seluruh SKPD sebagai mitra dengan penanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah. Adapun target capaian indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut: NO

Indikator Capaian

Satuan

1

Peserta

Orang

Capai an 2014 2013 80 20

2015

2016

20

20

2017 2018 20

20

yang lulus diklat struktural

9. Penyusunan formasi pegawai dan bezeting Kegiatan penyusunan formasi pegawai (bezetting) dilaksanakan dengan menyusun kebutuhan pegawai di Kabupaten Bondowoso dengan bekerja sama dengan seluruh Badan Kepegawaian Daerah


Page 45

2019 20

Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini memiliki target dan capaian indikator sebagai berikut: NO 1

Indikator Capaian Capaian 2013 Jumlah formasi pegawai

10591

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11115 11295 11545 11609 11645 11645

10. Penataan sistem administrasi penerbitan karis karsu karpeg taspen Penerbitan kartu istri/kartu suami, kartu pegawai dan taspen bagi pegawai adalah hal yang harus dilaksanakan oleh karena itu kegiatan Mitra kerja dalam penerbitan karis/karsu/karpeg adalah Badan Kepegawaian Negara dan tentu saja dengan seluruh SKPD di lingkup Kabupaten Bondowoso. Sedangkan penerbitan kartu taspen bekerja sama dengan PT. TASPEN Jember. Adapun target dan capaian indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO

Indikator Capaian

Satuan

1

Karis/karsu/

Orang

Capai an 2014 2013 663 650

2015

2016

2017

2018

2019

300

400

250

250

250

yang terbit 2

Karpeg yang Orang

580

650

300

400

250

250

250

7

650

300

400

250

250

250

terbit 3

Taspen yang Orang terbit

11. Penegakan Disiplin PNS Penegakan disiplin PNS dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi pada tingkat kehadiran PNS pada hari pertama masuk


Page 46

setelah cuti bersama idul fitri. Adapun indikator kegiatan sebagai berikut: NO 1

Indikator Capaian SKPD

Satuan

Capaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013

SKPD

110

110

110

110

110

110

110

yang disidak

12. Penerimaan Calon Praja IPDN Kegiatan ini dilaksanakan dengan membantu penyelenggaraan seleksi penerimaan calon praja IPDN. Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi. Adapun target dan capaian indikator kegiatan seperti tabel berikut: NO 1

Indikator Capaian

Satuan

Jumlah praja SKPD

Capaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 3

4

4

4

5

5

5

yang lulus

13. Bimbingan teknis manajemen pengelolaan kepegawaian Kegiatan dilaksanakan dengan mengadakan bimbingan teknis tentang manajemen kepegawaian. Adapun indikator kegiatan sebagai berikut: NO 1

Indikator Capaian Jumlah

Satuan orang

Capaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 60

80

80

80

80

80

peserta bimtek yang lulus


Page 47

80

14. Penerbitan kartu tanda pengenal PNS Dilaksanakan dengan menerbitkan kartu tanda pengenal PNS dengan indikator kegiatan sebagai berikut: NO 1


Satuan

Capaian 2013

2014

2015 2016 2017 2018 2019

Orang

253

10200

450

450

450

450

450

kartu tanda pengenal PNS yang terbit

15. Penyelenggaraan outbond bagi aparatur Kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan outbond untuk melihat,

menganalisa

karakter

masing-masing

pegawai

guna

meningkatkan profesionalitas PNS. Adapun indikator kegiatan sebagai berikut: NO 1


Satuan Orang

Capaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 61

60

60

60

60

60

pegawai yang mengikuti outbond

16. Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan monitoring dan evaluasi

pengelolaan

manajemen

kepegawaian

ke

SKPD

di

lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 48

60

Adapun indikator kegiatan sebagai berikut: NO 1


Satuan Orang

Capaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 50

172

172

172

172

SKPD yang tertib administrasi kepegawaian

Sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan indikator kinerja sebagai berikut: 1. Prosentase kelulusan CPNS yang mengikuti diklat prajabatan; 2. Prosentase pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi; 3. Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat/bimbingan teknis, diklat fungsional dan diklat struktural. Sasaran

tersebut

dilaksanakan

dengan

program

pendidikan

kedinasan dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program pendidikan kedinasan dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu: 1. Pendidikan dan pelatihan teknis; Peningkatan kapasitas aparatur sudah seharusnya dilaksanakan kepada seluruh pegawai negeri sipil yang harus menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Selain itu peraturan-peraturan dalam pelaksanaan birokrasi dan tugastugas teknis serta fungsional seringkali terjadi perubahan sehingga dalam implementasinya juga akan berubah. Oleh karena itu pegawai negeri sipil sebagai asset pembangunan bangsa harus mengikuti perkembangan tersebut dengan cepat sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis. Pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah (Non Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018

Page 49

172

172

Government Organization) akan dilakukan setiap tahun. Mitra kerja dalam kegiatan ini adalah Badan Diklat Propinsi, Lembaga Diklat Pemerintah dan Lembaga Diklat Swasta. Sedangkan penanggung jawab adalah Badan Kepegawaian Daerah. Target dan capaian indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel: Indikator NO Capaian

Satuan

1.

Orang

Capai an 2013 4

Orang

23

Pegawai yang

2014 2015

2016 2017 2018 2019

15

15

20

20

25

25

25

25

25

30

30

30

lulus

mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional 2.

Pegawai yang

lulus

mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.

2. Pendidikan perjenjangan struktural; Pejabat struktural eselon II banyak yang memasuki masa pensiun sehingga banyak pejabat eselon yang menggantikan jabatan eselon II yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM II). Oleh karena itu mulai tahun 2014 - 2018 dilaksanakan pengiriman pejabat eselon II untuk mengikuti Diklat PIM II secara betahap sesuai dengan kemampuan anggaran. Mitra kerja dalam pengiriman Diklat PIM II adalah Badan Diklat Propinsi Jawa Timur. Adapun target dan capaian indikator kegiatan seperti pada tabel:


Page 50

NO 1

Indikator Capaian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Capaian 2013 Prosentase Orang 3 3 3 4 4 5 5 pejabat eselon

II

yang lulus Diklat PIM II

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada aparatur pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Adapun target indikator seperti terlihat pada tabel berikut: NO 1


Satuan Orang

Capaian 2013 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 80

80

80

80

80

peserta yang mengikuti pelatihan

2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah. Sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil CPNS dikirim untuk mengikuti diklat prajabatan untuk membekali mereka pengetahuan yang digunakan dalam melaksanakan tugas sebagai PNS di hari-hari selanjutnya. Mitra kerja dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS adalah Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dan seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Target indikator kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:


Page 51

80

NO 1

Indikator Capaian CPNS

Satuan Orang

Capaian 2013 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 650

300

400

250

250

yang mengikuti diklat prajabatan

Adapun program dan kegiatan untuk strategi pencapaian target sasaran dan indikator sasaran beserta pagu indikatifnya sebagaimana terlampir pada lampiran V.


Page 52

250

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bondowoso, Badan Kepegawaian Daerah memiliki tujuan tercapainya peningkatan pembinaan

aparatur

dan

tercapainya

peningkatan

pengembangan

aparatur. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan aparatur yang profesional dan mempunyai kapasitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang baik. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut: 1. Prosentase pembinaan karir PNS; 2. Prosentase dokumen kepegawaian yang diterbitkan; 3. Prosentase pegawai yang mendapat sanksi; 4. Prosentase dokumen pegawai yang dikelola; 5. Prosentase dokumentasi data pegawai dalam bentuk data elektronik; 6. Prosentase calon praja IPDN yang lulus seleksi; 7. Prosentase praja IPDN yang mendapat bantuan beasiswa; 8. Prosentase kelulusan diklat PIM; 9. Prosentase formasi pegawai; 10. Prosentase pegawai yang mendapat satya lancana karya satya; 11. Prosentase

pegawai

yang

mendapat

penyuluhan

peraturan

kepegawaian; 12. Prosentase SKPD yang mendapat monitoring/sidak; 13. Prosentase pegawai yang disumpah; 14. Prosentase kartu tanda pengenal PNS yang diterbitkan; 15. Prosentase tertib administrasi kepegawaian pada SKPD; 16. Prosentase kelulusan CPNS yang mengikuti diklat prajabatan;


Page 53

17. Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standar kompetensi; 18. Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat/bimbingan teknis, diklat fungsional dan diklat struktural.


Page 54

BAB V PENUTUP

Rencana

Strategis

(Renstra)

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 hingga tahun 2018 merupakan penjabaran visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan renstra tahun 2014 hingga tahun 2018, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso berkewajiban untuk mensinkronisasikan dengan RPJMD Kabupaten Bondowoso. Keberhasilan pelaksanaan renstra Tahun 2014-2018 ini sangat tergantung pada sikap mental (mindset), tekad, konsistensi, semangat kebersamaan, kerjasama,

keterpaduan

Kepegawaian

Daerah

dan

kedisiplinan

Kabupaten

seluruh

Bondowoso

jajaran

dalam

Badan

mendukung

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso agar ke depan bisa lebih baik dan benar-benar membawa kemaslahatan, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Bondowoso, 06 Pebruari 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. H. AGUS SALAM, SH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19570817 198003 1 017


Page 55

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014 - 2018 Lampiran : IV.1 VISI MISI 1

: :

TUJUAN Tercapainya Peningkatan Pembinaan Aparatur

Terwujudnya Manajemen Kepegawaian dan Aparatur yang Berkualitas Mewujudkan pembinaan aparatur SASARAN Meningkatnya pembinaan karir, karakter, dan kesejahteraan aparatur

INDIKATOR SASARAN 1

Prosentase Pembinaan Karir PNS

2

KEBIJAKAN

PROGRAM 1

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Prosentase dokumen kepegawaian yang diterbitkan

2

Seleksi Penerimaan Calon PNS

3

Prosentase pegawai yang mendapat sanksi

3

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

4

Prosentase dokumen pegawai yang dikelola

4

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

5

Prosentase dokumentasi data pegawai dalam bentuk data elektronik

5

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

6

Prosentase calon praja IPDN yang lulus seleksi

6

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

7

Prosentase praja IPDN yang mendapat bantuan beasiswa

7

Penyelanggaraan diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan

8

Prosentase kelulusan diklat PIM

8

Penyusunan Formasi Pegawai dan Beziting

9

Prosentase formasi pegawai

9

Penataan Sistem Administrasi Penerbitan Karis/karsu, karpeg, taspen

10 Prosentase pegawai yang mendapat satya lencana karya satya 11 Prosentase pegawai yang mendapat penyuluhan peraturan 1 kepegawaian

Melaksanakan Pembinaan Program Pembinaan dan Karir, Karakter dan Pengembangan Aparatur Kesejahteraan Aparatur

KEGIATAN

10 Seleksi dan pengusulan tanda kehormatan PNS 11 Penegakan disiplin PNS

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

12 Prosentase SKPD yang mendapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas / sidak

12 Penerimaan calon praja IPDN

13 Prosentase pegawai yang disumpah

13 Pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah

14 Prosentase kartu tanda pengenal PNS yang diterbitkan

14 Bimbingan teknis manajemen pengelolaan kepegawaian

15 Prosentase tertib administrasi kepegawaian pada SKPD

15 Penerbitan kartu tanda pengenal PNS 16 Penyelenggaraan outbond bagi aparatur 17 Pelaksanaan sumpah pegawai

Bondowoso, 06 Pebruari 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Drs. H. AGUS SALAM, SH.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19570817 198003 1 017

2

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014 - 2018 Lampiran : IV.1 VISI MISI 2

: : TUJUAN

Tercapainya Peningkatkan Pengembangan Aparatur

Terwujudnya Manajemen Kepegawaian dan Aparatur yang Berkualitas Mewujudkan Pengembangan aparatur INDIKATOR SASARAN

SASARAN Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1 Prosentase kelulusan CPNS yang

mengikuti diklat prajabatan

KEBIJAKAN Melaksanakan peningkatan kapasitas Aparatur

PROGRAM

KEGIATAN


1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah

Program Pendidikan Kedinasan

3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

2 Prosentase pejabat struktural dan

fungsional memenuhi standar kompetensi 3

Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat/bimbingan teknis, diklat fungsional dan diklat struktural

4 Pendidikan penjenjangan struktural



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN SKPD

VISI MISI 1

: Terwujudnya Manajemen Kepegawaian dan Aparatur yang Berkualitas : Mewujudkan pembinaan aparatur TUJUAN

Tercapainya Peningkatan Pembinaan Aparatur

SASARAN Meningkatnya pembinaan karir, karakter, dan kesejahteraan aparatur

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatkan pembinaan karier, Melaksanakan Pembinaan Karir, pembinaan karakter dan kesejahteraan Karakter dan Kesejahteraan aparatur Aparatur



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN SKPD

VISI MISI 2

: Terwujudnya Manajemen Kepegawaian dan Aparatur yang Berkualitas : Mewujudkan Pengembangan aparatur TUJUAN

Tercapainya Peningkatkan Pengembangan Aparatur

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatnya kapasitas sumber daya Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur aparatur

Melaksanakan peningkatan kapasitas Aparatur

Bondowoso, 06 Pebruari 2015 ember 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO


Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1 Tercapainya Peningkatan Pembinaan Aparatur

Sasaran

2

Meningkatnya pembinaan karir, karakter, dan kesejahteraan aparatur

Indikator Sasaran

3 Prosentase Pembinaan Karir PNS

Kode

4 30.

PROGRAM dan KEGIATAN

5

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output

6

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

7

Tahun 1

Target 8

2.444.968.610

Tahun 2

Rp

Target

9

10

1.940.068.640

Tahun 3

Rp

Target

11

12

2.732.469.200

Tahun 4

Rp

Target

13

14

2.922.303.350

Tahun 5

Rp

Target

15

16

3.070.539.800

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Rp

Target

17

18

3.325.822.500

Rp 19 3.325.822.500

Prosentase dokumen kepegawaian yang diterbitkan

Prosentase mutasi staf

74%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase pegawai yang mendapat sanksi

Prosentase mutasi dalam jabatan struktural

43%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Prosentase mutasi dalam jabatan fungsional pendidikan

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Prosentase mutasi dalam jabatan fungsional kesehatan

174%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Prosentase mutasi dalam jabatan fungsional ilmu hayat

123%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Prosentase SK CPNS yang terbit

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Prosentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit

78%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase pegawai yang disumpah

Prosentase SK pensiun yang terbit

94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Prosentase surat kenaikan gaji berkala yang terbit

92%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase pegawai yang mendapat satya lencana karya satya

Prosentase SK PNS yang terbit

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase pegawai yang mendapat penyuluhan peraturan kepegawaian

Prosentase karis/karsu yang terbit

221%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase SKPD yang mendapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas / sidak

Prosentase karpeg yang terbit

193%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Unit kerja SKPD Penanggu ng jawab

Lokasi

20

21

BKD

Bondowoso


Tujuan

Sasaran

1

2

Indikator Sasaran

3 Prosentase kartu tanda pengenal PNS yang diterbitkan

Kode


4

5


Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7 2%

8 100%

9

10 100%

11

12 100%

13

14 100%

15

16 100%

17

18 100%

19

Prosentase pegawai yang mendapat keputusan sanksi

190%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


91%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase pegawai yang mendapat satya lancana karya satya

117%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase pegawai yang mendapat penyuluhan peraturan kepegawaian

14%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase SKPD yang mendapat monitoring

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase kartu tanda pengenal PNS yang diterbitkan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase tertib administrasi pada SKPD

29%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6 Prosentase taspen yang terbit

Prosentase pegawai yang disumpah

1


Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

98.600.000

Jumlah SK PNS yang terbit

95.600.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

130.000.000

130.000.000

0

0

650

300

400

250

250

Jumlah mutasi staf

111

75

75

100

110

120

130

Jumlah mutasi dalam jabatan struktural

299

175

160

175

150

180

190

Jumlah mutasi dalam jabatan fungsional pendidikan

608

300

320

315

330

320

350

Jumlah mutasi dalam jabatan fungsional ilmu hayat

76

59

111

26

65

62

71


Lokasi

20

21


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


1

2

3

4

5

2

Seleksi Penerimaan Calon PNS


6 Jumlah mutasi dalam jabatan fungsional kesehatan

5

9

11

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Tahun 4

Tahun 5


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8 250

9

10 250

11

12 230

13

14 240

15

16 230

17

18 250

19

-

650

730.000.000

300

93.466.050

600.000.000

400

150.000.000

650.000.000

250

150.000.000

700.000.000

250

150.000.000

700.000.000

250

170.000.000

170.000.000

2219

2950

2600

2775

2486

3000

2650

Jumlah surat kenaikan gaji berkala yang terbit

5184

5350

5255

5325

5240

5315

5225

Jemlah SK pensiun yang terbit

246

229

250

329

338

408

455

Pembangunan/pengemban gan sistem informasi kepegawaian daerah

95.000.000

95.000.000

150.000.000

115.000.000

120.000.000

130.000.000

130.000.000

Dokumen pegawai yang dikelola

10342

10720

10720

10720

10720

10720

10720

Jumlah dokumen yang discan menjadi file elektronik

0

300

300

300

300

300

300

Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

60.000.000

60.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

100.000.000

100.000.000

Jumlah pegawai yang mendapatkan penyuluhan

250

250

250

250

250

250

250

SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas

72

72

72

72

72

72

72

Jumlah pegawai yang mendapat sanksi

19

20

20

18

18

15

15

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

20.000.000

Penyelanggaraan diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan

Penyusunan Formasi Pegawai dan Beziting

Tahun 3

Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terbit

13

20.000.000

14

1.160.000.000

Jumlah peserta yang lulus diklat struktural 17

0

Tahun 2

Target

93.466.050

Jumlah praja yang mendapat beasiswa

13

7 191

Tahun 1

327.642.160

Jumlah SK CPNS yang terbit 4


80

30.537.000

25.000.000

14

906.817.990

80

14

365.000.000

80

30.675.700

25.000.000

15

365.000.000

80

40.000.000

25.000.000

15

388.539.800

40

40.000.000

25.000.000

15

500.000.000

40

40.000.000

25.000.000

500.000.000

40

45.000.000

45.000.000


Lokasi

20

21


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


1

2

3

4

5

21

Penataan Sistem Administrasi Penerbitan Karis/karsu, karpeg, taspen

24


6 Jumlah formasi pegawai

7 10591

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8 12100

9

10 12150

11

12 12250

13

14 12250

15

16 12250

17

18 12250

19

5.000.000

35.000.000

30.000.000

30.000.000

40.000.000

40.000.000

250

250

250

Jumlah karpeg yang terbit

580

650

300

400

250

250

250

Jumlah taspen yang terbit

7

650

300

400

250

250

250

Seleksi dan pengusulan tanda kehormatan PNS

17.500.000

Penegakan disiplin PNS

146

17.500.000

75

20.000.000

Penerimaan calon praja IPDN

110

3

20.000.000

250

-

265

56.000.000

Jumlah pesera yang lulus bimtek Penerbitan kartu tanda pengenal PNS

60

100.000.000

Jumlah kartu tanda pengenal PNS

1500

247.814.000

50.000.000

250

350

250

150

33.800.000

80

250

250

250

150

180.000.000

80

181.850.000

10200

250

80

45.000.000

450

-

250

450

-

185.000.000

50.000.000

185.000.000

80

55.000.000

450

400.000.000

130.000.000

150

80

450

350.000.000

250

150

80

120.000.000

130.000.000

187.000.000

45.000.000

5

250

150

120.000.000

120.000.000

130.000.000

187.000.000

110

5

250

60.000.000

120.000.000

120.000.000

130.000.000

75

110

5

40.000.000

60.000.000

100.000.000

120.000.000

130.000.000

75

110

4

40.000.000

50.000.000

100.000.000

120.000.000

100.000.000

150

50.000.000

100.000.000

250

30.000.000

75

110

4

50.000.000

88.050.500

Bimbingan teknis manajemen pengelolaan kepegawaian

45.358.900

30.000.000

75

110

4

0

30.000.000

75

110

25.358.900

Pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah

Penyelenggaraan outbond bagi aparatur


400

Jumlah pegawai yang lulus ujian PI

38

Tahun 5

300

Jumlah pegawa yang mendapat sosialisasi

37

Tahun 4

650

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

36

Tahun 3

663

Jumlah calon praja yang lulus

35

Tahun 2

Jumlah karis/karsu yang terbit

Jumlah SKPD yang disidak

31

Tahun 1

5.000.000

Jumlah pegawai yang mendapat penghargaan 30


55.000.000

450

410.822.500

410.822.500


Lokasi

20

21


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


1

2

3

4

5


6 Jumlah peserta yang mengikuti outbond/workshop


7 61

Pelaksanaan sumpah pegawai 0

Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian

Sertifikasi Barang dan Jasa

Tercapainya Meningkatnya peningkatan kapasitas sumber kapasitas sumber daya aparatur daya aparatur

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10 60

11

12 60

13

14 60

15

16 60

17

18 60

19

-

20.000.000

650

185.000.000

566

180.000.000

110

0

-

Prosentase kelulusan CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standar kompetensi

20.000.000

300

180.000.000

172.469.200

150.000.000

30.000.000

400

110

100

Prosentase kelulusan CPNS yang mengikuti diklat prajabatan


Target

0


Tahun 5

9

Jumlah peserta yang lulus

29

Tahun 4

Rp

0

0

Tahun 3

8 60

-

Jumlah instansi yang dimonitoring

Tahun 2

Target

-

Jumlah pegawai yang disumpah 39

Tahun 1

35.000.000

250

180.000.000

110

35.000.000

250

150.000.000

110

150.000.000

110

175.303.350

180.000.000

180.000.000

180.000.000

500.000.000

500.000.000

300.000.000

300.000.000

100

450.000.000

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase pejabat fungsional pendidikan yang memenuhi standar kompetensi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase pejabat fungsional ilmu hayat yang memenuhi standar kompetensi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase pejabat fungsional kesehatan yang memenuhi standar kompetensi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah

-

Jumlah CPNS yang lulus diklat prajabatan

0

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

-

650

-

Jumlah pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi

783

50.000.000

300

150.000.000

825

50.000.000

400

400.000.000

860

100.000.000

250

450.000.000

895

50.000.000

250

400.000.000

930

50.000.000

250

250.000.000

965

250.000.000

1.000


Lokasi

20

21


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


1

2

3

4

5

Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat/bimbingan teknis, diklat fungsional dan diklat struktural


2

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8 5260

9

10 5363

11

12 5466

13

Jumlah pejabat fungsional ilmu hayat yang memenuhi standar kompetensi

103

130

157

184

211

238

265

Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang memenuhi standar kompetensi

763

842

921

1000

1079

1158

1.237

270.000.000

236.030.000

500.000.000

Target 14 5569

500.000.000

Rp


Tahun 5

7 5157

15

Target 16 5672

550.000.000

Rp

Target

17

270.000.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat fungsional

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat struktural

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

120.000.000

146.030.000

410.000.000

410.000.000

430.000.000

120.000.000

120.000.000

Jumlah pegawai yang lulus diklat/bimbingan teknis

23

25

25

25

30

30

30

Jumlah pegawai yang lulus diklat fungsional

4

15

15

20

20

25

25

Pendidikan penjenjangan struktural

150.000.000

3

2.714.968.610

90.000.000

3

90.000.000

3

2.326.098.640

90.000.000

4

3.682.469.200

120.000.000

4

3.922.303.350

150.000.000

5

4.120.539.800

19

270.000.000

100%

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Rp

18 5.775

Prosentase kelulusan pegawai yang dikirim mengikuti diklat/bimbingan teknis

Jumlah pegawai yang lulus diklat struktural

JUMLAH

Tahun 1

6 Jumlah pejabat fungsional pendidikan yang memenuhi standar kompetensi

28 Program Pendidikan Kedinasan

1


150.000.000

5

3.895.822.500

3.895.822.500

Bondowoso, 6 Pebruari 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO



Lokasi

20

21

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 s.d 2018 Page 1

Recommend Documents