BAB. I PENDAHULUAN. RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun

BAB. I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Dengan dicanangkannya program Reformasi Birokrasi berbagai harapan, langkah perubahan, dan tantangan senantiasa harus kita hadapi dengan penyelesaian yang baik dan akuntabel. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan menerapkan sembilan program percepatan Reformasi Birokrasi agar berjalan dengan baik, yaitu Penataan Struktur Birokrasi, Penataan Jumlah dan Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sistem Seleksi Calon PNS Secara Terbuka, Profesionalisasi Peningkatan

PNS,

Pelayanan

Pengembangan Publik,

Sistem

Peningkatan

e-Government,

Transparansi

dan

Akuntabilitas Aparatur, Peningkatan Kesejahteraan PNS, dan Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana PNS. Sembilan program percepatan Reformasi Birokrasi yang tersebut diatas merupakan program nasional yang juga harus dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap jenjang birokrasi sehingga setiap visi misi yang telah disepakati dan disusun di Kabupaten Sidoarjo dapat diwujudkan, melalui perencanaan terpadu, yang strategis dan saling mendukung sebagai acuan pelaksanaannya. Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perencanaan lima tahunan yang sekaligus sebagai wujud komitmen jajaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Fungsi Renstra Badan Kepegawaian Derah Kabupaten Sidoarjo adalah

sebagai

pembangunan

instrumen guna

untuk

memberikan

meningkatkan

kinerja

arah

dan

acuan

penyelenggaraan

pemerintahan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupataen Sidoarjo. Sebagai perencanaan strategis, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu merumuskan panduan yang sistematis terpadu atas langkah dan cita-citanya, yang diuraikan

RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021

1

atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan dijabarkan ke dalam langkah kebijakan dan strategi yang disusun ke dalam Program, dan kegiatan yang terukur dan telah sesuai dengan analisis efektifitas pencapaiannya serta penyusunan dan penjelasan indikator-indikator capaian kinerjanya. Sehingga dapat terukur dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Mengingat bahwa pembangunan SDM birokrasi merupakan satu kesatuan secara rasional dan tidak bisa dilakukan secara parsial, maka materi yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo senantiasa berkaitan dengan dokumendokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi (Jawa Timur) maupun Kabupaten Sidoarjo, hanya saja pada beberapa hal disesuaikan dengan spesifik lokasi/keadaan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.2.

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–2021 adalah : a. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : ―Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif‖; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-Undang Pembangunan

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,

khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, disebutkan

bahwa

yang terkait "Pembangunan

dengan reformasi aparatur

birokrasi

negara dilakukan

melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme


2

aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya"; d. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); f.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; h. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025; i.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepada


3

masyarakat

khususnya

pelayanan

kepegawaian

di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Adapun tujuan disusunnya adalah untuk: (1) Menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati Sidoarjo melalui RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ke dalam rencana kerja pemerintah daerah; (2) Menjabarkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 2016–2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional; (3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan

lingkungan

strategis,

peningkatan

kinerja

dan

produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4

Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB 1 :

PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB 2 :

GAMBARAN PELAYANAN Dalam

bab

Kepegawaian

ini

memuat

Daerah

struktur

Kabupaten

organisasi

Sidoarjo

Badan

berdasarkan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, capaian-capaian pentingyang telah

dihasilkan

melalui


pelaksanaan

Renstra

Badan

4

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Sidoarjo

periode

sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo2016 - 2021 ini. BAB 3 :

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Memuat isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang harus diperhatikan

atau

dikedepankan

dalam

perencanan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. BAB 4 :

VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN Dalam Bab ini dipaparkan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, kemudian

langkah-langkah

berisikan

program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, serta arah/tindakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai tujuan dan sasaran. BAB 5 :

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Bab ini berisikan uraian Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan,indikator-indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai, ekspektasi danaindikatif kegiatan beserta sumber dananya. BAB 6 :

INDIKATOR

KINERJA

PERANGKAT

DAERAH

YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan


5

dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD. BAB 7 :

PENUTUP Bab ini berisikan penutup


6

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN

2.1.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo pertama kali dibentuk pada tanggal 31 Maret 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2001 seiring dengan kebutuhan organisasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dijelaskan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin oleh pejabat eselon II.b yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kepala Badan membawahi 1 (satu) jabatan eselon IIIA yaitu Sekretaris,

3

(tiga)

jabatan

eselon

IIIB

yaitu

Kepala

Bidang

Pengembangan Pegawai, Kepala Bidang Mutasi serta Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Sekretaris membawahi 3 (tiga) jabatan eselon IVA, yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta Kepala Sub Bagian Keuangan. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai membawahi 2 (dua) jabatan eselon IVA, yaitu Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai serta Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai, Kepala Bidang Mutasi membawahi 2 (dua) jabatan eselon IVA, yaitu Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural dan Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi 2 (dua) jabatan eselon IVA, yaitu Kepala Sub Bidang Penjenjangan dan Kepala Sub Bidang Teknis dan Fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan/struktur organisasi sebagaimana berikut :


7

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTETNTU

KASUBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUBAG. KEUANGAN

KABID. DIKLAT

KABID. MUTASI

KABID. PENGEMBANGAN

KASUBID. PENJENJANGAN

KASUBID. MUTASI STRUKTURAL

KASUBID. PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

KASUBID. TEKNIS DAN FUNGSIONAL

KASUBID. MUTASI FUNGSIONAL

KASUBID. PERENCANAAN DAN INFORMASI

Bagan 1 Sumber : Sekretariat 2016

2.2.

Sumberdaya SKPD 2.2.1 Keadaan Personalia Jumlah Pegawai 56 ( lima puluh enam ) orang merupakan sumberdaya utama Badan Kepegawaian Daerah yang harus menangani Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 14.310 PNS per Desember 2015. Sumberdaya PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo terinci sebagai berikut :


8

1) Berdasarkan Pendidikan Tabel 1 NO.

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

S-III

-

2

S-II

3

3

S-I

23

4

D-III

9

5

SMA

14

6

SMP

7

7

SD

-

JUMLAH

56

Catatan : Data bulan Pebruari 2016

2) Berdasarkan Pangkat / Golongan Tabel 2 NO. 1

PANGKAT / GOLONGAN RUANG Golongan IV Pembina Utama Madya

-

Pembina Utama Muda

1

Pembina Tingkat I

2

Pembina

2

Golongan III

2

3

JUMLAH

Penata Tk. I

7

Penata

7

Penata Muda Tk. I

8

Penata Muda

3

Golongan II Pengatur Tk. I

7

Pengatur

5


9

Pengatur Muda Tk. I

7

Pengatur Muda

1

Golongan I

4

Juru Tk. I

2

Juru

4

Juru Muda Tk. I

-

Juru Muda

-

JUMLAH

56


3) Berdasarkan Eselon Tabel 3 NO.

ESELON

JUMLAH

1

Eselon II

1

2

Eselon III-a

1

3

Eselon III-b

3

4

Eselon IV-a

9

JUMLAH

14


4) Tenaga Fungsional Tertentu Tabel 4 NO. 1 2 3

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Asesor SDM Aparatur Muda Arsiparis Terampil Pranata Komputer Terampil


JUMLAH 1 1 3

10

5) Berdasarkan Gender Tabel 6 NO.

JENIS KELAMIN

JUMLAH

1

LAKI-LAKI

32

2

PEREMPUAN

24

JUMLAH

56


6) Pendidikan Penjenjangan Aparatur Tabel 7 NO.

JENIS PENJENJANGAN

1

JUMLAH -

Pim II

2

4

Pim III

3

8

Pim IV JUMLAH

12


2.2.2 Jabatan Struktural dan Fungsional A. Kepala Badan Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas memimpin,

melaksanakan

koordinasi

dan

pengawasan,

evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Kepala

Badan

Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. Perencanaan program bidang pengembangan pegawai, mutasi, pendidikan dan pelatihan; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;


11

d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat Sekretariat

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis; b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

B.1 Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pelaporan

mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis; b. Menerima, tindak

melaporkan

lanjut

dan

pengaduan

mengkoordinasikan

masyarakat

terhadap

pelayanan umum bidang kepegawaian; c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan badan; d. Melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.


12

B.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; b. Melaksanakan pengelolaan barang; c. Melaksanakan administrasi kepegawaian; d. Melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B.3 Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran; b. Mengelola administrasi keuangan; c. Menyusun laporan pengelolaan keuangan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang C.1. Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan

sebagian pegawai.

tugas

badan

Dalam

di

bidang

melaksanakan

tugasnya Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, informasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;


13

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang perencanaan, informasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, informasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.1.1. Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai, mempunyai tugas : a. Menyiapkan

penyusunan

koordinasai

program

dan

bidang perencanaan, formasi

dan informasi pegawai; b. Mempersiapkan

dan

menyusun

petunjuk

teknis dan petunjuk pelaskanaan bidang perencanaan,

formasi

dan

informasi

pegawai; c. Menyusun

daftar urut kepangkatan (duk)

pegawai negeri sipil; d. Melaksanakan penyusunan formasi pegawai; e. Melaksanakan penetapan

proses

calon

pengadaan

pegawai

negeri

dan sipil

menjadi pegawai negeri sipil; f. Melaksanakan penyusunan data kebutuhan pegawai berdasarkan hasil analisa beban kerja dan kebutuhan pegawai; g. Menyiapkan, melaksanakan

menyediakan pemutakhiran

data

dan base

kepegawaian;


14

h. Melaksanakan

pemutakhiran

sistem

informasi kepegawaian (simpeg); i. Melaksanakan tugas ketatausahaan; j. Menyiapkan

penyusunan

laporan

tugas-

tugas bidang perencanaan dan informasi pegawai; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang

sesuai

dengan

bidang

tugasnya.

C.1.2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas : a. Menyiapkan

penyusunan

koordinasi

kegiatan

program

dan

pembinaan

dan

peningkatan kesejahteraan pegawai; b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pegawai; c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk

dan

peningkatan

kesejahteraan

pegawai (cuti, karis, karsu, taperum dan pemberian penghargaan tanda jasa); d. Memberikan

pelayanan

administrasi

kepegawaian yang meliputi : taspen, karpeg, karis,

karsu,

askes,

bapetarum

dan

kesejahteraan pegawai lainnya; e. Menghimpun penilaian

dan

pelaksanaan

memberikan

daftar

pekerjaan

(DP3)

pegawai;


15

f. Mempersiapkan pelaksanaan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil; g. Memproses administrasi pemberian sanksi pelanggaran

disiplin

pegawai

dan

penghargaan bagi pegawai yang berprestasi pada bidangnnya; h. Mempersiapkan

kelengkapan

pemberian

tanda jasa pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; i. Menerima, melaporkan dan menindak lanjuti pengaduan

masyarakat

di

bidang

kepegawaian; j. Menyiapkan penyusunan laporan tugas-tugas bidang

pembinaan

dan

peningkatan

kesejahteraan pegawai; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang

sesuai

dengan

bidang

tugasnya.

C.2 Bidang Mutasi Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang mutasi struktural dan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Mutasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang mutasi struktural dan fungsional; b. Pengkoordinasin dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang mutasi struktural dan fungsional;


16

c. Pelaporan

pelaksanaan

tugas

bidang

mutasi

struktural dan fungsional; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. C.2.1

Sub Bidang Mutasi Struktural Sub Bidang Mutasi struktural, mempunyai tugas : a. Menyiapkan

penyusunan

program

dan

koordinasi bidang kepangkatan dan mutasi jabatan struktural dan fungsional umum; b. Melaksanakan

proses

administrasi

kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat jabatan struktural dan fungsional umum; c. Melaksanakan pengangkatan

proses pegawai

administrasi dalam

pengisian formasi jabatan

rangka

struktural dan

fungsional umum; d. Menyusun

petujuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepangkatan dan jabatan struktural dan fungsional umum; e. Melaksanakan proses administrasi promosi dan mutasi pegawai dalam jabatan struktural dan fungsional umum; f. Melaksanakan penetapan pegawai

proses

pensiun, negeri

sipil

gaji

pemindahan, dan

tunjangan

lingkup

jabatan

struktural dan fungsional umum; g. Melaksanakan

sosialiasi

perundang-

undangan di bidang kepangkatan, jabatan stuktural dan fungsional umum;


17

h. Menyiapkan

penyusunan

laporan

tugas-

tugas bidang mutasi mutasi struktural dan fungsional tertentu; i. Melaksanakan tugas ketatausahaan; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang

sesuai

dengan

bidang

tugasnya.

C.2.2

Sub Bidang Mutasi Fungsional Sub Bidang Mutasi Fungsional mempunyai tugas : a. Menyiapkan

penyusunan

program

dan

koordinasi bidang kepangkatan dan mutasi jabatan fungsional tertentu; b. Melaksanakan

proses

administrasi

kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu; c. Melaksanakan pengangkatan pengisian

proses pegawai

administrasi dalam

formasi

jabatan

petujuk

teknis

rangka

fungsional

tertentu; d. Menyusun

dan

petunjuk

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di

bidang

kepangkatan

dan

jabatan

fungsional tertentu; e. Melaksanakan proses administrasi promosi dan

mutasi

pegawai

dalam

jabatan

fungsional tertentu; f. Melaksanakan penetapan


proses

pensiun,

gaji

pemindahan, dan

tunjangan

18

pegawai

negeri

sipil

lingkup

jabatan

fungsional tertentu; g. Melaksanakan undangan

sosialiasi

di

bidang

perundang-

kepangkatan

dan

jabatan fungsional tertentu; h. Menghimpun hasil penilaian angka kredit jabatan

fungsional

sesuai

ketentuan

perundang-undangan yang berlaku; i. Menyiapkan

penyusunan

laporan

tugas-

tugas bidang mutasi fungsional; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang

sesuai

dengan

bidang

tugasnya.

C.3 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian

tugas

Badan

di

bidang

pendidikan dan pelatihan penjenjangan, teknis dan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan, teknis dan fungsional; b. Pengkoordinasin dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan, teknis dan fungsional; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan, teknis dan fungsional;


19

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.3.1

Sub Bidang Penjenjangan Sub Bidang Penjenjangan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan koordinasi

penyusunan di

bidang

program

dan

pendidikan

dan

pelatihan penjenjangan; b. Menyusun

petujuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di

bidang

pendidikan

dan

pelatihan

penjenjangan; c. Menyiapkan bahan perencanaan Latihan Pra Jabatan,

ujian

dinas,

pendidikan

formal

Pegawai Negeri Sipil serta pendidikan dan pelatihan bidang penjenjangan; d. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Latihan Pra Jabatan, ujian dinas, pendidikan formal Pegawai Negeri Sipil serta pendidikan dan pelatihan bidang penjenjangan; e. Melaksanakan pelayanan administrasi dan fasilitasi peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan

dalam

ikatan

dinas/tugas

belajar dan pemberian ijin tugas belajar f. Pelaksanaan evaluasi dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai; g. Menyiapkan

penyusunan

laporan

tugas-

tugas di bidang penjenjangan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang

sesuai

dengan

bidang

tugasnya.


20

C.3.2

Sub Bidang Teknis dan Fungsional Sub Bidang Teknis dan

Fungsional,

mempunyai tugas : a. Menyusun program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang teknis dan fungsional; c. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang teknis dan fungsional; d. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; e. Mempersiapkan,

memfasilitasi

dan

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sesuai kebutuhan; f. melaksanakan analisa kebutuhan pendidikan teknis dan fungsional; g. melaksanakan

evaluasi

terhadap

hasil

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional h. Melaksanakan tugas ketatausahaan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang

sesuai

dengan

bidang

tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud,


21

terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.2.3 Sarana dan Prasarana / Aset Tetap

Tabel 7

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAFTAR ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2015 NO 1 1 2

3

4

5

6

URAIAN RINCIAN ASET 2

JUMLAH 3

TANAH PERALATAN DAN MESIN Alat alat Berat Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian dan Peternakan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-Alat Studio dan Komunikasi Alat Ukur Alat-Alat Kedokteran Alat-Alat Laboratorium Alat Keamanan GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan dan Gedung Bangunan Monumen JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN Jalan dan Jembatan Instalasi Jaringan ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan Barang bercorak kesenian/ kebudayaan Hewan /Ternak dan Tumbuhan KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN Kontruksi dalam pengerjaan JUMLAH


8,354,900,000.00 1,222,931,436.80 6,312,500.00 498,581,250.00 671,597,686.80 46,440,000.00 6,801,367,673.78 6,801,367,673.78 91,666,280.00 45,928,980.00 45,737,300.00 13,025,000.00 2,000,000.00 11,025,000.00 246,334,500.00 246,334,500.00 16,730,224,890.58

22

2.3.

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam 5 (lima) tahun ini ada banyak hal yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai wujud layanan kinerja yang menghasilkan berbagai hal yang nyata. Namun BKD Kab. Sidoarjo juga terus melakuka koreksi dan perbaikan

melalui

berkelanjutan

berbagai

melalui

pembenahan

SISTEM

AKIP

yang dalam

dilakuan

secara

meningkatkan

akuntabilitas organisasi, hal ini akan digambarkan dalam beberapa bagan di bawah ini : Bagan 2

Dalam pelaksanaan kinerja yang telah dijabarkan pada Renstra Tahun 2010 – 2015, BKD baru mencoba untuk mengenal, mengerti, dan menerapkan Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).


23

Bagan 3

Pelaksanaan

Sistem

AKIP

(Akuntabilitas

Pemerintah) pada pelaksanaan Renstra

Kinerja

Instansi

Tahun 2010

– 2015

dilaksanakan melalui 2 tahapan. Bagan 4


24

Tahun 2010 Renstra disusun dan mulai akhir 2013 dilakukan usaha perbaikan –perbaikan antara lain : 1. Perbaikan-perbaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Perencanaan Kinerja. 2. Awal tahun 2014 perbaikan-perbaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Target Kinerja. 3. Dilanjutkan dengan berbagai konsultasi dan evaluasi yang segala perubahannya di susun ke dalam Matrik Renstra dengan dibuatkan SK serta SK Perubahannya sebagai dasar setiap perubahan. Bagan 5

Dilanjutkan dengan melaksanakan segala perencanaan kinerja ke dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang sampai tingkat Staf. Dan selama tahun 2010-2015 Badan Kepegawaian Daerah telah banyak melakukan berbagai kinerja besar yang terangkum dalam tabel sebagi berikut :


25

Tabel ... REKAPITULASI PELAKSANAAN KINERJA RENCANA PELAKSANAA KINERJA ATAS PERENCANAAN STRATEGIS KINERJA TAHUN 2010 - 2015 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

SASARAN

INDIKATOR

BKD KABUPATEN SIDOARJO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BIDANG Bidang Mutasi

Bidang Mutasi

Meningkatnya Kualitas Penataan SDM Aparatur

Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya

Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan


KETERANGAN Pelaksanaan Kebijakan Assesment Untuk Mutasi Masuk dan Keluar Penataan PNS melalui Pengalihan Jabatan Suporting (Tenaga Kebersihan) ke Jabatan Administratif dengan melihat kualifikasi pendidikan dan penilaian potensi PNS Pendampingan LHKPN bersama KPK Pemetaan Potensi Pejabat Struktural Eselon III dan IV Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dengan metode CAT (Sebagai pelaksana pertama di Jawa Timur) dan mendapatkan penghargaan dari BKN Pelaksanaan kebijakan pemberian TPP bagi PNS dengan mempertimbangkan fingerscan

26

Bidang Diklat

Bidang Diklat

Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan


Inovasi Kediklatan melalui UTC yang mulai dapat sinyal positif dari LAN Penataan Guru melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Golongan II melalui sistem CAT Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dengan Metode CAT (TKD) untuk Kompetensi Dasar dan di tambah dengan test kompetensi Bidang (TKB) SKP On Line / E Kinerja dan On Line Laporan Aktivitas Kinerja Pemetaan Potensi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Pelaksanaan kebijakan pemberian TPP bagi PNS dengan mempertimbangkan fingerscan nilai capaian kegiatan kedinasan/ aktifitas harian

Bidang Pengembangan

Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN Pemkab Sidoarjo Tahun 2015 melalui Sistem e-Formasi

Bidang Pengembangan

Penataan PNS melalui Pengalihan Jabatan Suporting ke Jabatan Administratif melalui Penilaian, Test Assesmet, dan Test Kompetensi

27

Sekretariat

Pembangunan Aplikasi Layanan Administrasi Surat Masuk dan surat keluar dengan menggunakan Intranet

Sekretariat

Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) atas 7 layanan kepegawaian BKD

Bidang Pengembangan

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

IKM layanan administrasi kepegawaian


Pelaksanaan Rekam Data Elektronik Pegawai

Sekretariat

Evaluasi dan penyusunan atas SOP layanan Kepegawaian di BKD Kab. Sidoarjo

Bidang Mutasi

Pengembangan Integrasi SIMPEG ONLINE menuju Layanan Administrasi KGB (Kenaikan Gaji Berkala) Online

Bidang Pengembangan

Peengembangan Integrasi SIMPEG ONLINE menuju Layanan Administrasi Kenaikan Pangkat (KP) Online

Bidang Mutasi

Pelaksanaan Layanan Administrasi Kenaikan Pangkat (KP) Reguler On Line / Paperless

Sekretariat

Pembangunan Gedung BKD tahap I untuk peningkatan layanan kepegawaian dan kediklatan

28

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa telah banyak kinerja dan layanan yang telah dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi masih banyak hal yang harus direncanakan secara lebih baik lebih selaras antara pelaksanaan dan perencanaannya, sehingga lebih besar lagi manfaat, kelanjutannya. Kinerja harus didasarkan atas pelaksanaan yang efektif dan efisien dan berimplikasi pada perencanaan pembangunan

yang

lebih

luas

bagi

masyarakat

di

lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.


29

BAB. III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3.1.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Dari identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur adalah melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklajuti pada Renstra 2016-2021 sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah daerah 5 tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi dan harus dilaksanakan adalah : a. Distribusi PNS yang tidak proporsional dengan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah; b. Komposisi antara jabatan teknis dengan tenaga administratif belum proporsional; c. Terjadinya

missmatch

antara

kompetensi PNS

dengan

yang

dipersyaratkan; d. Terjadinya disparitas (kesenjangan) antara kebutuhan PNS dengan yang tersedia di lapangan; e. Kontribusi dan kinerja PNS belum mencapai standar yang diharapkan (kinerja PNS masih rendah); f. Penegakan disiplin belum berjalan sesuai dengan sistem, masih tergantung kepada komitmen pejabat. g. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural/ fungsional karena pensiun dan mutasi untuk disiapkan penggantinya melalui promosi/pengangkatan dan pelantikan yang didasarkan atas kompetensi dan potensi yang dilaksanakan melalui sistem yang lebih akuntabel; h. Belum sepenuhnya dilaksanakannya peningkatan kompetensi atas potensi PNS secara terpadu dan berkelanjutan yang berdasarkan


30

hasil analisis kebutuhan dan evaluasi hasi kediklatan yang lebih terukur; i.

Pengembangan dan pembangunan data PNS dan berbagai prosedur layanan administrasi dan informasi yang terintegrasi melalui sistem informasi teknologi;

j.

Pemenuhan sarana prasarana dan kelengkapan kantor yang berdasarkan analisis dan kebutuhannya.

3.2.

Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 3.2.1. VISI Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan Tahun 2010 - 2015, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2016 — 2021. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 — 2025, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2016 — 2021, ke dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu:

"KABUPATEN

SIDOARJO

YANG

INOVATIF,

MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"

Visi tersebut mengandung tiga unsur pokok visi utama, yaitu "Mandiri", "Sejahtera" dan "Berkelanjutan": Makna dari tiga unsur Misi tersebut adalah sebagai berikut : a. Mandiri ; artinya mengandung cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan

masyarakat

yang

mampu

mengembangkan

potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara Iayak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.


31

b. Sejahtera ; artinya makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan, balk material maupun spiritual pada aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur misi ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk senantiasa mendedikasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo tahun 2021 pada segala aspek

kehidupan.

Aspek

kehidupan

seperti,

kesehatan,

pendidikan, ekonomi, keadaan sosial budaya, keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kabupaten Sidoarjo. c. Berkelanjutan : adalah proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi

kebutuhan

sekarang

tanpa

mengorbankan

pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland Report, PBB 1987), Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) merupakan komitmen global dimana proses pembangunan tidak semata-mata mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan masa kini saja, tetapi juga internalisasi

konsep

dan

pola

pembangunan

yang

memperhatikan kelestarian Iingkungan dan social serta dampak yang lain bagi generasi masa depan. d. Sedangkan "Inovatif" merupakan perspektif kerja dan spirit pelaksanaan pembangunan yang menjadi pondasi pada implementasi atas ketiga unsur Visi di atas, yaitu "mandiri", "sejahtera" dan "berkelanjutan". Perspektif dan spirit baru ini akan memberikan irama dan tenaga baru bagi segenap lini eksekutif dalam menciptakan terobosan-terobosan baru guna mewujudkan cita-cita pembangunan kab. Sidoarjo.


32

3.2.2. MISI Misi

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Sidoarjo

yang

dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 telah diuraikan ke dalam Tujuan dan Sasaran, dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mendukung Misi Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut : Bagan 6

Dari uraian bagan diatas dapat diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

dengan

mengacu

pada

Misi

pertama

yaitu,

―Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan


33

Pemerintahan

yang

Inovatif,

Aspiratif,

Partisipasif

dan

Transparan‖, Tujuan pertama, ―Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang aspiratif, partisipatif dan transparan‖, Sasaran pertama, ―Meningkatnya tatakelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang (baik) aspiratif, partisipatif dan transparan‖. 3.3

Telaah Renstra K/L Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah SKPD pengelola manajemen kepegawaian daerah sehingga setiap langkah dan strategis kebijakannya tidak bias terlepas begitu saja dengan kebijakan yang lebih tinggi termasuk kebijakan pemerintah pusat yang telah menjabarkannya dalam Renstra tiap kementriannya. Sehingga Renstra Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus ada keterkaitan dengan Renstra Badan Kepegawaian daerah kabupaten Sidoarjo. Keterkaitan Badan Kepegawaian Daerah dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam terlihat pada Sasaran Strategis 4 yaitu Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten. Didalam pengisian jabatan harus sesuai standar kompetensi jabatan serta terus mengembangkan kompetensi SDM aparatur dimana pengembangan kompetensi merupakan hak setiap ASN, baik dibiayai oleh pemerintah maupun secara mandiri. Namun karena keterbatasan biaya dalam pendanaan pengembangan kompetensi maka perlu disusun dan penganalisisan kebutuhan pengembangan kompetensi dan disarikan solusi pengemasan pengembangan kompetensi dengan biaya yang ringan namun telah dapat mengcover dalam jumlah besar dalam pengembangan kompetensi aparatur. Dan sasaran strategis 5 yaitu Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompetitif. Dalam menciptakan SDM Aparatur yang Kompetitif maka mulai dari rekrutmen SDM aparatur telah ditetapkan sesuai formasi dan juga persyaratannya, terlebih untuk Jabatan Pimpinan Tinggi


34

dilaksanakan berdasarkan seleksi terbuka. Dan peningkatan system penilaian kinerja pada setiap aparatur. 3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten diantaranya adalah penataan gedung dan sarana prasarana pemerintah. Dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan salah satunya adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yaitu dengan rencana pembangunan Gedung BKD yang representative dan terintegrasi dengan Gedung Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dengan Gedung yang representatif dan terintegrasi

dengan

Gedung

Balai

Diklat

diharapkan

mampu

meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dan diklat yang baik di era globalisasi. Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat adanya beberapa hal yang selama ini menjadi faktor penghambat Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut : a. Kesulitannya aparatur PNS Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo dalam mendapatkan layanan dari Badan Kepegawaian daerah karena lahan parkir dan kondisi gedung yang kurang memadai. b. Kondisi Balai Diklat dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terpisah menyebabkan system control atas layanan kediklatan dan lainnya kurang optimal.

3.5.

Telaah SWOT Melalui Metode Analisis SWOT diuraikan hal hal yang berpengaruh atas Kekuatan / Strenght (S); Kelemahan / Weakness (W); Peluang / Opportunity (O); dan Ancaman / Thread (T).

1. Kekuatan / Strenght (S) a. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar kompeten dan berintegritas.


35

b. Kondisi komposisi dari Pimpinan dan SDM pelaksana yang cenderung

tidak

mengalami

perubahan

frontal

mampu

menguatkan realisasi menuju perwujudan arah dan tujuan dan tidak harus membutuhkan waktu untuk mengenal dan belajar kembali. c. Perencanaan Organisasi yang telah dilakukaan evaluasi beberapa kali

telah

ditetapkan

indikator-indikator

keberhasilannya

mendorong akuntabilitas evaluasi atas kinerja SKPD

2. Kelemahan / Weakness (W) a. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang belum semuanya mengerti Sistem AKIP sebagai salah satu panduan langkah perbaikan dan perubahan langkah manajemen dan perwujudan perencanaan kinerja. b. Kondisi Sarana dan Prasarana yang sebagian besar dalam kondisi tidak layak pakai lebih cenderung menghambat kinerja. c. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kurang telah mengakibatkan beban kerja besar mengakibatkan adanya program kinerja yang belum dapat dijalankan secara optimal.

3. Peluang / Opportunity (O) a. Adanya Undang-undang / aturan / kebijakan yang mendorong perbaikan

dan

penataan

manajemen

kepegawaian

serta

penguatan system manajemen kepegawaian. b. Adanya dukungan dan apresiasi yang baik dari Stakeholder atas segala usaha pelaksanaan kinerja BKD. c. Adanya Evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh pihak pihak eksternal (Pemerintah Pusat (Kementerian PANRB, BKN), Provinsi, Inspektorat Daerah, dll) yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sebagai tolok ukur capaian kinerja dan perbaikan organisasi.


36

4. Ancaman/Thread (T) a. Masih adanya beberapa kebijakan kepegawaian yang belum pasti petunjuk pelaksanaannya (berubah-ubah) dapat merubah tatanan system yang sudah ada. b. Adanya kebijakan rotasi / mutasi / penggantian pimpinan BKD memungkinkan terjadinya perubahan arah dan kebijakan strategi capaian kinerja. c. Masih adanya berbagai usaha dari eksternal dalam pelemahan system layanan kepegawaian yang akuntabel dan transparan melalui berbagai aspek termasuk melalui Sistem, SDM, dan Jaringan BKD yang tidak berintegritas.

3.5.1. A S U M S I

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT ( Tabel 1 ) diperoleh Asumsi (ASI) sebagai berikut : 1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar kompeten dan berintegritas. 2. Yang di dukung dengan kondisi Sarana dan Prasarana dan Anggaran yang cukup dan baik. 3. Adanya Undang-undang / aturan / kebijakan yang mendorong perbaikan dan penataan manajemen kepegawaian serta penguatan memberikan

system

manajemen

kejelasan

dan

kepegawaian

panduan

hokum

sehingga dalam

menentukan setiap kebijakan. 4. Kebijakan dari Kepala daerah bersama Baperjakat dalam mengisi atau mengganti pimpinan BKD adalah pimpinan yang berintegritas tinggi, teruji, terbuka, dan berkomitmen lurus


37

menjaga Amanah dengan berharap ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. 3.5.2. ANALISIS STRATEGIS Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan Analisa Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP) melalui pengembangan lebih lanjut Analisa SWOT (Tabel 2) ditemukan Strategi alternatif adalah sebagai berikut : 1. Strategi SO a. Memdayagunakan Aset berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas akan mampu melaksanakan

undang-undang,

aturan,

dan

mengkoordinasikan berbagai kebijakan untuk perbaikan dan penataan manajemen kepegawaian serta penguatan system manajemen kepegawaian. b. Mendayagunakan perencanaan

seluruh

yang

kuat

aspek

dalam

penyusunan

atas

setiap

indikatornya

memudahkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya atas penataan SDM Aparatur yang lebih baik kepada Stakeholder Internal maupun eksternal .

2. Strategi WO a. Sarana prasarana yang kurang memadai serta anggaran yang minim menghambat pemenuhan layanan kepegawaian yang baik, cepat, tepat dan prima dapat menurunkan penilaian / ekspektasi dari stakeholder. b. Jumlah SDM pelaksana kegiatan yang kurang meningkatkan beban kerja dan dapat menurunkan ketercapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan undang-undang.

3. Strategi ST a. Penguatan dokumen perencanaan beserta indikator-indikator capaian keberhasilannya yang disertai perjanjian kinerja yang


38

telah disepakati secara berjenjang menurunkan kemungkinan perubahan / meningkatkan konsistensi atas arah kebijakan organisasi apabila ada perubahan kepemimpinan. b. Dengan

menyediakan

Sumber

Daya

Manusia

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kompeten dan berintegritas

akan dapat

menurunkan usaha

berbagai

pelemahan system kepegawaian yang adil, transparan, serta akuntabel.

4. Strategi WT a. Dengan sarana prasarana yang kurang dan anggaran yang minim maka dapat dilakukan pengurangan jumlah program layanan dan penurunan target capaian kinerja tanpa merubah arah kebijakan perencanaan. b. Dengan menggunakan jumlah SDM BKD yang kurang harus diimbangi dengan kebijakan penurunan beban kerja sehingga dapat diminimalisir adanya kerusakan atas tatanan sistem kepegawaian yang ada.

3.5.3. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga dapat memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Nilai-nilai Asumsi dan Analisa Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP). Selanjutnya disusun Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) dan dikembangkan dari Alternatif Strategi sebagai berikut : 1. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian

dalam

menunjang

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian dengan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Tes Potensi dan Assesment menuju penataan personil yang profesional dan proporsional ;


39

2. Meningkatkan penyampaian informasi kepegawaian melalui teknologi informasi yang terintegrasi dan mampu dijangkau oleh semua instansi agar pelayanan kepegawaian diterima dengan cepat dan tepat ; 3. Meningkatkan

sistem

dalam

pelaksanaan

pembinaan,

pengembangan dan pengawasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk

berdisiplin

dalam

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat ; 4. Meningkatkan

kemampuan

aparatur

dalam

mengatasi

standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional melalui kegiatan Sosialiasi peraturan bidang kepegawaian, asistensi dan kursus singkat pelatihan dan ketrampilan menuju profesionalisme PNS.

3.5.

Penentuan Isu - isu Strategis Dari berbagai uraian diatas dapat kiranya ditentukan isu strategis yaitu

usaha

peningkatan

layanan

masyarakat

melalui

berbagai

perencanaan yang telah ditetapkan untukmelakukan penataan dan meningkatkan kualitas SDM Aparatur ASN yang kompeten dan berkualitas sehingga ditetapkanlah isu sebagai berikut : 1. Masyarakat dan stakehoder masih berharap adanya peningkatan layanan melalui tersedianya Aparatur yang humanis, kompeten dan etis,adil dan tidak diskriminatif. 2. Masyarakat dan stakehoder masih berharap besar pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan layanan manajemen kepegawaian yang tidak hanya pada tataran administratif akan tetapi juga pada tataran esensi yaitu layanan penataan dan pembinaan kepegawaian yang menyeluruh secara akuntabel, adil dan etis.


40

BAB. IV VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1.

Visi dan Misi SKPD 1.1.1. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yaitu: “KABUPATEN

SIDOARJO

YANG

INOVATIF,

MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Sidoarjo mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten beserta rakyat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, Sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 56 tahun 2008, serta mengacu kepada konsep pembangunan berdasarkan pada visi Kabupaten Sidoarjo diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan visinya sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA

APARATUR

SIPIL

NEGARA

DI

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO YANG PROFESIONAL DAN SEJAHTERA "


41

Uraian Visi : -

―TERWUJUDNYA‖ dalam visi tersebut dimaksudkan sebagai suatu keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

-

―APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO‖ dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian pemerintah Kabupaten Sidoarjo

dan

diserahi

tugas

dalam

suatu

jabatan

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. (sesuai UU ASN Tahun 2014) -

―PROFESIONAL‖ dalam hal ini adalah aparatur pemerintah daerah yang mengedepankan ―asas profesionalitas‖ yaitu yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dengan

memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (sesuai UU ASN Tahun 2014) -

―SEJAHTERA‖ dalam hal ini adalah usaha perwujudan pemenuhan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah diatur dalam UndangUndang Aparatur Sipil Negara yang ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial. (sesuai UU ASN Tahun 2014)

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal


42

keberadaan

serta

peran

instansi

pemerintah

dalam

menyelenggarakan tugas pemerintahan.

1.1.2. Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan

dengan tetap memperhatikan

Kabupaten

Sidoarjo

sebagaimana

misi Pemerintah

tertuang

dalam

RPJMD

Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan sebagai berikut : “MEWUJUDKAN SISTEM MANAJEMEN DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG BERKUALITAS”

Uraian Misi : - Yang dimaksud dengan ―mewujudkan sistem manajemen kepegawaian daerah‖ adalah perwujudan sistem manajemen kepegawaian

untuk

menghasilkan

Pegawai

ASN

yang

profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme padadimensi Perencanaan Kebutuhan, Rekrutmen, Beban Kerja, Pola Karier, Promosi, Mutasi, Pengukuran Kinerja, Kesejahteraan,

Pendidikan

dan

Pelatihan

di

lingkungan

pemerintah Kabupaten Sidoarjo. - Yang dimaksud dengan ―mewujudkan pelayanan kepegawaian daerah yang berkualitas‖ adalah layanan kepegawaian yang sistematis,

terintegrasi,

profesional,

adil,

akuntabel,

dan

nyaman di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan strategik merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan untuk kurun waktu selama lima tahun sesuai masa strategik


43

yang direncanakan. Tujuan strategik Badan Kepegawaian Daerah disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor lingkungan strategik, yang harus ditangani dan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dengan mendasarkan diri pada Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disampaikan pada poin bahasan 4.1.2 di atas, sebagai tujuan jangka menengah yang ditetapkan dan akan diusahakan pencapaiannya adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya SDM aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kompeten dan kompetitif 2. Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah yang prima Tujuan tersebut agar dapat dicapai secara terarah, maka masingmasing tujuan harus ada kejelasan sasaran strategiknya yang akan dituju yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sasaran strategik merupakan hasil yang akan dicapai secara lebih nyata dalam rumusan yang lebih spesipik, terukur dan telah dirancang indikator sasarannya. Dalam usaha mencapai tujuan strategik tersebut, maka ditetapkan dan dipilih sasaran strategik jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Kanupaten Sidoarjo sebagai berikut : 1. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan ―Terwujudnya SDM aparatur Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Sidoarjo

yang

kompeten

dan

kompetitif,‖ ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah ―Meningkatnya Kualitas Penataan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.‖ Adapun indikator kinerja atas tujuan dan sasaran strategisnya yang dijadikan alat ukur keberhasilan dari capaian kinerjanya adalah target capaian atas ―Prosentase penempatan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya‖. Adapun Definisi Operasional atas Indikator Kinerja tersebut diatas dapat dijabarka sebagai berikut :


44

 Prosentase penempatan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya

(

)

2. Untuk

mewujudkan

pencapaian

tujuan

―Terwujudnya

kualitas

pelayanan administrasi kepegawaian daerah yang prima,‖ ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah ―Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.‖ Adapun indikator kinerja atas tujuan dan strategisnya yang dijadikan alat ukur keberhasilan dari capaiannya adalah target capaian atas ―Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) atas layanan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo‖. Adapun Definisi Operasional atas Indikator Kinerja tersebut diatas dapat dijabarkan sesuai dengan aturan Statistik atas Survey Kepuasan Masyarakat atau juga menurut aturan Peraturan Menteri PAN RB.

4.3.

Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan cara yang dipilih dan terkonsep untuk mencapai tujuan dan sasaran strategik yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan untuk menjalankan berbagai program sesuai tugas dan fungsi satuan unit kerja. Strategi Badan Kepegawaian untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk turut serta mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masa jabatan 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021, maka telah ditetapkan dan dipilih pula terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Badan Kepegawaian untuk masa jangka waktu lima tahun dari tahun 2016-2021, sebagaimana telah


45

disampaikan pada poin 4.1 dan poin 4.2. Selanjutnya tiap-tiap sasaran akan diberikan kebijakan agar dapat disusun program dan kegiatan yang harus dijalankan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, guna memperlancar dan keterpaduan pencapaian dan perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi satuan unit kerja pemerintah. Kebijakan harus disusun dengan didasarkan atas faktor lingkungan strategis yang melingkupinya, untuk dapat ditemukan pilihan-pilihan strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilannya (key success factors). Sebagai kebijakan strategik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strateginya, secara umum disampaikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya data atas peta pegawai yang berdasarkan kompetensi dan potensi dalam perencanaan, penempatan, penataan, dan pengembangan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang profesional dan berintegritas. 2. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian yang sistematis, terintegrasi, profesional, adil, akuntabel, dan nyaman dengan mengedepankan aturan hukum dan kemajuan teknologi. Kebijakan dan strategi diatas dirumuskan berdasarkan analisis dan perencanaan sebagai bagian dari langkah penyelesaian masalah dan isu-isu yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini akan dijabarkan belalui berbagai pelaksanaan Program yang terurai ke dalam kegiatan-kegiatan yang masing-masing ditetapkan indikator capaian kinerjanya yang didistribusikan tanggung jawabnya pada setiap pejabat sebagai pelaksanan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.


46

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Program yang disusun terdiri dari beberapa kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta pendistribusian kewenangan yang telah dirumuskan melalui proses restrukturisasi perencanaan program dan kegiatan setelah berbagai proses review. Rincian Program, Kegiatan, Indikator Keberhasilannya, Keluaran, dan Pendanaan Indikatif akan dilaksanakan review secara berkala serta monitoring evaluasi atas berbagai capaian dan penyesuaian atas berbagai kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya. Uraian diatas dapat dijabarkan pada Matrik Renstra Lampiran 1 sampai dengan 3 yang diharapkan mampu untuk menyajikan beberapa data Rekapitulasi Capaian Kinerja yang diuraikan Rencana

Pelaksanaan Kinerja

atas Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 – 2021 dalam tabel …


47

Tabel RENCANA PELAKSANAAN KINERJA ATAS PERENCANAAN STRATEGIS KINERJA TAHUN 2016 - 2021 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

SASARAN

INDIKATOR

2016

2017

BKD KABUPATEN SIDOARJO 2018 2019 2020

2021

BIDANG Diklat

KETERANGAN Pelatihan Tim Penilai Kompetensi ASN

Pemetaan Jabatan atas potensi dan kompetensi Pengembangan melalui Personal Assesment

Meningkatnya Kualitas Penataan SDM Aparatur

Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya

Diklat

Pembangunan Aplikasi Kediklatan

Pembangunan Program PRC (Pelatihan Reaksi Cepat) Pembangunan Sistem Penilaian dan Evaluasi SDM Pengembangan atas kinerja SKPD melalui Sistem Asessment Instansional Pelaksanaan Lelang Jabatan Mutasi Diklat

Migrasi Aplikasi dan Pengembangan Rumusan Kebijakan TPP


48

Sekretariat

Mutasi Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

IKM layanan administrasi kepegawaian

Sekretariat

Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat

Pembangunan Gedung Tahap II dan pelaksanaan penyelesaian akhir integrasi Gedung tahap I dan II Administrasai Layanan KGB (Kenaikan Gaji Berkala) Paperless Memindahkan seluruh layanan dan sarana prasarana kelengkapannya dari gedung lama ke gedung baru Pembangunan Aplikasi Legalisasi Digital Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Pengembangan Aplikasi E Form Kepegawaian Pembangunan Aplikasi On line data Record Proses layanan kepegawaian

Uraian diatas adalah gambaran rekapitulasi perencanaan yang akan diusahakan untuk di capai selain seluruh capaian yang akan di perjanjikan akan dijelaskan pada lampiran Matrik Renstra Tahun 2016 – 2021.


49

BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja 6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola

dalam

bentuk

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas : Subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realissai dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan

penetapan

kinerja

dalam

dokumen

perencanaan.Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian kinerja, capaian keuangan, dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh


50

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik diBab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk


51

derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi

kinerja

suatu

organisasi

akan

diukur

keberhasilan

pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam

ketentuan

umum

Peraturan

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Menteri

Negara

PER/09/M.PAN/5/2007

tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah

yang

mengindikasikan

tingkat

keberhasilan

dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi


52

penyampaian

kinerja

sesuai

dengan

dokumen

Rencana

Pembangunan. Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan

indikator

menggambarkan keseluruhan

kinerja

keberhasilan

organisasi.

pada

tinggkat

instansi

Keberhasilan

outcome

pemerintah instansi

dan

secara

pemerintah

merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan

dari

berbagai

indikator

kinerja

pada

unit

kerja

pendukungnya.

Program Nasional Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui 8 area Perubahannya

DUKUNGAN

Organisasi

Tata Laksana

HARAPAN

Area Perubahan Sumber Daya Manusia (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera)

Peraturan dan UU

Akuntabilitas

Layanan Publik Mind Set & Cultural Set Aparatur

Pengawasan

Bagan 7


53

Bagan 8 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Sidoarjo dan BKD Kab. Sidoarjo : PADA RPJMD 2016 – 2021 VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO PADA RPJMD 2016 – 2021 "KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN" MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO SESUAI DENGAN MISI NO. 1 TUJUAN NO. 1 SASARAN NO. 1 "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan." TUJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO SESUAI DENGAN TUJUAN NO. 1 "Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang aspiratif, partisipatif dan transparan" SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO SESUAI DENGAN SASARAN NO. 1 "Meningkatnya tatakelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang (baik) aspiratif, partisipatif dan transparan"

PADA RENSTRA 2016 – 2021 VISI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. SIDOARJO " TERWUJUDNYA APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO YANG PROFESIONAL DAN SEJAHTERA " MISI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. SIDOARJO “MEWUJUDKAN SISTEM MANAJEMEN DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG BERKUALITAS” TUJUAN NO. 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH "Terwujudnya SDM aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kompeten dan kompetitif ”

TUJUAN NO. 2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH "Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah yang prima"

SASARAN NO. 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PADA RENSTRA 2016 – 2021 "Meningkatnya Kualitas Penataan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo "

SASARAN NO. 2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PADA RENSTRA 2016 – 2021 "Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian "

INDIKATOR KINERJA :

INDIKATOR KINERJA : Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) atas layanan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Prosentase penempatan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya


54

BAB. VII PENUTUP

Renstra BKD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 ini, disusun sebagai penjabaran dan tindak lanjut RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 serta sistematikanya mengacu pada pedoman peyusunan rencana strategis

yang

diatur

dalam

Peraturan

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009. Rencana strategis ini merupakan komitmen bersama yang wajib dilaksanakan agar tercapai Visi, Misi dan tujuan SKPD, dan tidak semata hanya untuk kepentingan BKD saja, namun juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan terwujudnya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Negara Kesatuan RI dalam melaksanakan kebijakan rencana pembangunan nasional. Rencana strategis ini masih perlu ditindaklanjuti dalam rumusan operasional

yang

kemudian

dijabarkan

dalam

langkah

nyata

berupa

perencanaan teknis kegiatan BKD, yang harus memperhitungkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada maupun seluruh kondisi lingkungan strategis yang melingkupinya. Renstra ini merupakan salah satu dokumen perencanaan BKD Kabupaten Sidoarjo sesuai tugas dan fungsi yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya,

yang

pencapaiannya

memerlukan

tekad,

usaha,

perjuangan dan kerja keras, ulet dan cerdas yang harus dilakukan secara terus menerus, sehingga target peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas SDM Aparatur sebagai komitmen tujuannya akan mampu direalisasikan perwujudannya.


55

BAB. I PENDAHULUAN. RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun

Recommend Documents