RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN BAB I PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011-2015

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai dari peningkatan fungsi utama, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia aparatur yang professional serta berakuntabilitas kepada mitra kerja (stake holders). Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good govennance). Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian. Dalam

kurun

pengembangan

waktu

lima

kepegawaian

tahun

periode

dilaksanakan

(2006-2010),

dengan

upaya

penyempurnaan

manajemen di bidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian,

kepegawaian,

peningkatan

pengawasan

dan

penyelenggaraan

pengendalian

administrasi

kepegawaian,

serta

pembangunan system informasi manajemen kepegawaian. Namun demikian berbagai upaya tersebut di atas belum mampu membangun suatu Sistem Manajemen

Kepegawaian

yang

dapat

mewujudkan

PNS

sebagaimana

diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Disamping

itu

terdapat

adanya

perubahan

dan

perkembangan

lingkungan strategis baik diluar lingkup kepegawaian, seperti arah kebijakan nasional kepegawaian, kondisi politik pemerintahan dan derasnya tuntutan masyarakat atas pelayanan aparatur serta kondisi global dan teknologi. Diharapkan pada kondisi lingkungan sebagai tersebut di atas dipandang perlu untuk segera disikapi satuan kerja perangkat daerah khususnya dibidang kepegawaian melalui berbagai upaya yang mengarah pada penciptaan kondisi Sistem Manajemen Kepegawaian yang mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

1


Sejalan dengan itu menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang jelas dirumuskan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri.

B. LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999; 2. Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun1999, tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008; 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

2


10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010, tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional; 19. Surat Edaran Menteri PAN Nomor : KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil; 20. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 21. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46 A Tahun 2004 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. 22. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46 B Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan Klarifikasi Jabatan. 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri

3


24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri; 25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 20112015.

C. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebgaai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selain itu juga dimaksudkan sebagai tolok ukur kinerja SKPD, sebagai arah dan pedoman bagi semua personil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang kepegawaian, selama kurun waktu 2010 – 2015.

D. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN

DOKUMEN PERENCANAAN

LAINNYA Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2010 – 2015 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

E. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan

4


C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD A. Struktur Organisasi B. Tugas dan Fungsi C. Sumber Daya Pendukung D. Analisis Lingkungan Strategis

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Kondisi Umum Sekarang dan Identifikasi Permasalahan B. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan C. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi B. Tujuan C. Sasaran dan Indikator Sasaran D. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program Dan Kegiatan B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA BKD KAB WONOGIRI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

5


6

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents