Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2017 LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016

1

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Susunan Organisasi Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 25 Tahun 2012, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Mutasi Kepegawaian; d. Bidang Pengembangan Karier; e. Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai; f. Bidang Pendidikan dan Latihan. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari: a. Sub Bidang Mutasi Jabatan; b. Sub Bidang Mutasi Umum. Bidang Pengembangan Karier terdiri dari :

LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016

2

a. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian; b. Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai. Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai terdiri dari : a. Sub Bidang Administrasi Umum Pegawai; b. Sub Bidang Pembinaan Pegawai. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari : a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan; b. Sub Bidang Diklat Non Penjenjangan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BKD mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian daerah; c. Pembinaan, kepegawaian,

fasilitasi

dan

pengembangan

pelaksanaan karier,

tugas

administrasi

dibidang dan

mutasi

pembinaan

pegawai, serta pendidikan dan pelatihan; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah;


3

e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja di BKD Kabupaten Wonogiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) berjumlah 50 orang dimana Pejabat Fungsional Umum sebanyak 28 orang Fungsional Tertentu sebanya 5 orang, Eselon IVA sebanyak 11 Orang, Eselon IIIA sebanyak 1 Orang, Eselon IIIB sebanyak 4 orang dan Eselon IIB sebanyak 1 orang. Secara rinci dapat dilihat pada grafik 1.1 tersebut dibawah. Gambar 1.1 GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRI BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2016


4

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan untuk pasca sarjana ( S2 ) sebanyak 16 orang, Sarjana ( S1 ) sebanyak 15 orang, DIV sebanyak 3 orang, D III sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 8 orang, SD sebanyak 1 orang. Lebih lengkapnya sesuai tabel berikut :

Gambar 1.2 GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRI BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2016


5

4. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, antara lain sebagai berikut : a. Tanah perkantoran seluas 900 m² yang di atasnya dibangun gedung kantor dengan luas lantai 792 m² yang terdiri dari Ruang Kerja Pimpinan, Ruang Kerja Bidang dan sekretariat sebanyak 6 ruang, Ruang Pertemuan 2 ruang. b. Kendaraan roda empat sebanyak 5 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 8 unit. c. Komputer sebanyak 31 unit, printer sebanyak 46 unit dan mesin ketik sebanyak 5 buah, Lap Top sebanyak 52 Unit. d. OHP dan perangkatnya sebanyak 2 unit, Warless Amplifier sebanyak 3 buah dan Warless mik jepit sebanyak 4 buah. e. LCD Proyektor sebanyak 8 unit, Kamera digital 2 unit, Papan tulis elektronik 2 buah. f. Peralatan lainnya berupa meja, kursi, White Board, AC, mesin Rezograp, dan lain-lainnya sebagai pendukung pelaksanaan kerja.

B. ASPEK STRATEGIK BKD KABUPATEN WONOGIRI. Aspek strategik yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi dan misinya adalah : 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.


6

2. Tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang memadai. 3. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (cepat, tepat, dan akurat setiap saat). 4. Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Sistem manajemen kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya pembinaan PNS berbasis kompetensi. 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan administrasi kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan prima dibidang kepegawaian. 6. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian di daerah yang diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan kepegawaian guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI Permasalahan utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

yang

harus

diselesaikan

dalam

melaksanakan

manajemen

kepagawaian di Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut : a. Dengan adanya batasan-batasan dari Pemerintah Pusat terkait pengadaan CPNS di Daerah, serta semakin tingginya PNS yang pensiun di Kabupaten Wonogiri, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing SKPD, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


7

b. Belum sepenuhnya kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. c. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi Aparatur agar berkemampuan sesuai dengan standar kompetensi jabatan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi didalam pelaksanaannya masih banyak kendala diantaranya adalah minimnya anggaran yang dialokasikan. Sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh kepada setiap pegawai. d. Adanya perasaan enggan dari para PNS untuk melakukan konsultasi psikologi, karena beranggapan bahwa melakukan konsultasi psikologi hanya untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, juga beranggapan bahwa konsultasi psikologi sama dengan membuka aib diri kepada orang lain. Dengan kata lain kurangnya pemahaman akan manfaat dari bimbingan konseling. e. Kurang

dipahaminya

peraturan

perundang-undangan

dibidang

kepegawaian oleh para PNS, hal ini diindikasikan masih banyaknya pelanggaran aturan kepegawaian yag terjadi. f.

Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja.

g. Belum dilaksanakannya analisis jabatan di masing-masing unit kerja sehingga mengakibatkan perencanaan kebutuhan PNS belum optimal. h. Untuk meningkatkan pelayan informasi kepegawaian kepada publik dengan cepat dan akurat diperlukan pengembangan electronic government


8

(e-Gov) secara baik. BKD Kab. Wonogiri dalam pengelolaan manajemen kepegawaian

telah

diupayakan

pengembangan

“Sistem

Informasi

Kepegawaian” yang dapat diakses oleh semua SKPD antara lain website dan SIMPEG Online, namun seiring dengan perubahan ketentuan, akses SIMPEG belum competable, sehingga informasi yang dihasilkan belum bisa memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan. Selain itu keterbatasan SDM yang ada di SKPD juga menyebabkan SIMPEG kurang efektif.


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis instansi pemerintah Sebagai Lembaga Teknis yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam bidang Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Rencana Srtategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu

5

(lima)

tahun,

yaitu

untuk

tahun

2016

–

2021

dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja ( Performance Plan ) 2016.


10

A. RENCANA STRATEGIK ORGANISASI. Sejalan dengan pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian fungsi manajemen Pegawai Negeri Sipil telah menjadi

wewenang

Pejabat

Pembina

Kepegawaian

Daerah.

Dengan

pelimpahan kewenangan manajemen kepegawaian ini diharapkan daerah mampu menata sumber daya manusia sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan yang dimilikinya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah. Perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab permasalahan pengelolaan manajemen kepegawaian.

1. VISI. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonogiri menetapkan visi sebagai berikut :


11

“MENJADI PENGELOLA KEPEGAWAIAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL.” Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut : Menjadi

pengelola

kepegawaian

yang

profesional

artinya

Badan

Kepegawaian Daerah menjadi pengelola kepegawaian yang ahli dalam bidangnya. Akuntabel maksudnya adalah setiap aktivitas yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. MISI. Untuk mewujudkan visi diatas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

menetapkan

kepegawaian.

Kenapa

misi diambil

Meningkatkan misi

ini,

kwalitas

karena

sistem

manajemen manajemen

kepegawaian saat ini belum sepenuhnya mampu mendorong profesionalitas, kompetensi, serta remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja aparatur. Manajemen

kepegawaian

diarahkan

guna

mengembangkan

dan

melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja, atau berbasis pada sistem merit. Sistem ini didukung oleh perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian berdasarkan prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik, serta perlindungan hukum untuk memacu pegawai agar dapat

berprestasi

tinggi


(profesional).

Hal

ini

dilakukan

dengan

12

memperhatikan perkembangan isu straegis lingkungan organisasi dan arah kebijakan pembangunan daerah

3. TUJUAN STRATEGIS Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat secara tepat menentukan program kegiatan untuk mewujudkan visi dan misinya untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Wonogiri

adalah

Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas dan Akuntabel.

4. SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Tahunan, Semesteran, Bulanan atau Triwulan). Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021, sebagaimana tertuang dalan Renstra BKD Kabupaten wonogiri periode 2016-2021.


13

Badan Kepegawaian Daerah menetapkan sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya tahun 2016 sebagaimana tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 Sasaran Strategis Tahun 2016 No

Sasaran Strategis

1.

Terciptanya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas dan Akuntabel


Indikator Sasaran

Target

Formula

Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembuatan SK Kepegawaian

60%

Jumlah pegawai yang menerima SK Kepegawaian sebelum tmt/ sesuai dengan SOP dibagi jumlah SK yeng terbit kali 100%

Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi

90 %

Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian

65%

Jumlah PNS yang penempatannya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi dibagi jumlah PNS kali 100% Jumlah data kepegawaian terisi lengkap dibagi jumlah seluruh data kepegawaian

Penurunan Tingkat pelanggaran disiplin

0,03 %

Prosentase pelanggaran disiplin tahun ken dikurangi prosentase pelanggaran disiplin tahun n-1

Prosentase PNS yang berpendidikan S1,S2,S3

63,5%

Jumlah PNS yang berpendidikan S1, S2, S3 dibagi jumlah PNS kali 100 %

14

Rata-rata % PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi

79,5 %

Jumlah lulusan diklat yang sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah seluruh PNS kali 100 %

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

78 %

Nilai IKM dari aplikasi IKM yang ada di BKD Kab. Wonogiri

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri menetapkan beberapa indikator kinerja utama sejak tahun 2016. Dimana tahun 2016 merupakan tahun pertama Rencana trategis (Renstra) periode 2016-2021. Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator yang secara langsung sebagai penjabaran dalam indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri periode 2016-2021. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 No.

Indikator

Target

Satuan

90

%

1.


2.


63,5

%

3.

Rata-rata % PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi

79,5

%


15

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Rencana Kerja Tahunan

( RKT ) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran sebagaimana tercantum dalam tabel

2.2

berikut :

Tabel 2.3 RENCANA KERJA TAHUN 2016 BKD KABUPATEN WONOGIRI No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

1.


Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembuatan SK Kepegawaian Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi

60%


65%

Penurunan Tingkat pelanggaran disiplin Prosentase PNS yang berpendidikan S1,S2,S3

0,03 %

Rata-rata % PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

79,5 %


Target

90 %

63,5%

78 %

16

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2016 Perjanjian kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Bupati wonogiri beserta program / kegiatan pendukung tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

No

1

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran


1. Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembuatan SK Kepegawaian

Target

60%

Program Pendukung

Program Pembinaan dan Pengemba ngan Aparatur

No

1 2 3 4

5 6 7

8

9 10 11


Kegiatan

Anggaran

Anggaran Perubahan

Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS Penyelesaian SK Pensiun Penerimaan Tanda Kehormatan Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS Penyelesaian Usulan KARIS/KARSU/KA RPEG Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS

110.000.000

110.000.000

25.000.000

25.000.000

10.000.000

10.000.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

10.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

10.000.000

20.000.000

20.000.000

6.000.000

6.000.000

17

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target

Program Pendukung

No

Kegiatan

12

Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Seleksi Penerimaan Calon PNS Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI) Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Kepala Sekolah Pelaksanaan Ujian Dinas Uji Kesehatan PNS Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Bintek Penilaian Prestasi Kerja Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Kab. Wonogiri

13

2. Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi

90%


1 2

3 4

5 6 7 8

9 10

11

3. Penurunan Tingkat pelanggaran disiplin

0,03%



1

2

Anggaran Perubahan

Anggaran

15.000.000

15.000.000

7.000.000

7.000.000

583.594.000

217.761.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

100.000.000

150.000.000

14.000.000

14.000.000

15.000.000 10.000.000

233.000.000 10.000.000

0

50.000.000

60.000.000

60.000.000

7.000.000

7.000.000

145.000.000

145.000.000

30.000.000

30.000.000

6.500.000

6.500.000

18

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target

Program Pendukung

No

3 4

5 6 4. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian

65%


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 5. Prosentase PNS yang berpendidikan S1,S2,S3

63,5%

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 2 3

Program 1 Pembinaan & Pengemba ngan Aparatur


Kegiatan

Pelaksanaan Operasi Razia PNS Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Pengelolaan LHKPN Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS Penyusunan Formasi PNS Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Penyusunan Profil Pegawai Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai Penyusunan Bezzeting Pegawai Pembuatan File Kepegawaian Elektronik Penerbitan Buletin Kepegawaian Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar/Beasiswa Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar Penyelesaian Ijin Belajar

Anggaran

Anggaran Perubahan

35.000.000

35.000.000

50.000.000

50.000.000

60.000.000

60.000.000

25.000.000

25.000.000

40.000.000

40.000.000

20.000.000

20.000.000

7.500.000

7.500.000

12.000.000

12.000.000

10.000.000

10.000.000

8.500.000

8.500.000

22.500.000

22.500.000

13.000.000

13.000.000

81.500.000

81.500.000

150.000.000

180.000.000

70.000.000

97.250.000

7.500.000

0

5.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

19

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

6. Rata-rata % PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi

Target

79,5%

Program Pendukung

No

Program Peningkatan Kapasitas Sumberday a Aparatur

1

Program Pembinaan dan Pengemban gan Aparatur

1

2

2

3 4 5 6 7

8 9 10

7. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

78%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 2

3

4


Kegiatan

Anggaran

Anggaran Perubahan

Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Pengawas Diklat Teknis Perencanaan Partisipatif Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru SD dan SMP Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

700.000.000

675.000.000

450.000.000

125.000.000

979.442.000

979.442.000

670.798.000

670.798.000

371.870.000

371.870.000

145.500.000

0

153.000.000

153.000.000

254.730.000

254.730.000

97.145.000

97.145.000

68.578.000

68.578.000

251.422.000

251.422.000

0

350.000.000

1.000.000

1.000.000

100.000.000

100.000.000

2.500.000

2.500.000

5.000.000

5.000.000

20

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target

Program Pendukung

No

5 6 7 8 9

10

11 12

13 14

15

16 17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 2 3


Kegiatan

Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Penataan arsip kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

Anggaran

Anggaran Perubahan

4.200.000

4.200.000

23.000.000

23.000.000

60.000.000

60.000.000

40.000.000

40.000.000

7.500.000

7.500.000

38.000.000

38.000.000

1.800.000

1.800.000

3.600.000

3.600.000

20.000.000

20.000.000

70.000.000

100.000.000

4.500.000

4.500.000

78.000.000

78.000.000

8.500.000

8.500.000

170.247.000

216.247.000

115.775.000

70.975.000

27.000.000

27.000.000

21

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target

Program Pendukung

No

4 5

6

7

8 9

Program Peningkatan Kapasitas Sumberday a Aparatur

1

2

3

4

Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 2

3 4


Kegiatan

Anggaran

Anggaran Perubahan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ berkala halaman /pagar/gapura/ taman Bimbingan Teknis /Kursus singkat/pelatihan/so sialisasi/Bintek Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat

75.000.000

75.000.000

80.000.000

80.000.000

5.000.000

5.000.000

36.000.000

36.000.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

60.000.000

65.000.000

60.800.000

60.800.000

74.500.000

74.500.000

50.000.000

50.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Renstra

6.000.000

6.000.000

7.000.000

7.000.000

8.800.000

8.800.000

10.000.000

10.000.000

22

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target

Program Pendukung

No

5 6

7 8


Kegiatan

Anggaran

Anggaran Perubahan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Penyusunan LKj IP

20.000.000

20.000.000

40.000.000

40.000.000

7.000.000

7.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan

31.000.000

31.000.000

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Wonogiri

Tahun

2016,

guna

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKjIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2016 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).


24

Dalam

pengukuran

capaian

kinerja

dilaksanakan

dengan

membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2016. Realisasi % Pencapaian kinerja =

x 100% Rencana

Predikat penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagaimana tabel 3.1. berikut : Tabel 3.1 KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No.

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

85 % - 100 %

Sangat Baik

2

70 % - 84,9 %

Baik

3

55 % - 69,9 %

Cukup

4

≤ 54,9 %

Kurang

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016, PERBANDINGAN DENGAN 2015 DAN CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA Dalam tahun 2016, rincian capaian kinerja dapat dilihat pada form Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016, sebagaimana terlampir. Berikut pencapaian target kinerja dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran strategik tahun 2016, dan


25

perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2015, serta capaian terhadap akhir target RENSTRA, sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 CAPAIAN KINERJA PADA MASING-MASING INDIKATOR SASARAN TANUN 2016 2016 NO

SASARAN STRATEGIK


INDIKATOR KINERJA

%

%

%

KINERJA

REALISASI

KINERJA

2015

RENSTRA

TARGET

REALI SASI

Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembuatan SK Kepegawaian Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi

60%

80,18%

133,63

57%

90 %

93,01%

103,34

89,5%

98,45%


65%

86,43%

132,97

62%

91,84%

Penurunan Tingkat pelanggaran disiplin

0,03 %

0,08%

266,67

44,44%


63,5%

53,17%

83,73

0,27% = 32 kss 62,82 %


79,5 %

79,21%

99,64

74,5%

84,27%

78 %

83 %

106,41

73,4%

94,86%

RATA-RATA


132,34

94,33

75,96%

83,45%

26

C. ANALISA CAPAIAN KINERJA Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja

sasaran

“terciptanya

manajemen kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel” adalah sebagaimana tabel 3.2 diatas, secara rinci per indikator kinerja sasaran, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Indikator 1 ( satu ) : Prosentase ketepatan waktu penyelesaian pembuatan SK Kepegawaian. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran ini, diperoleh hasil capaian kinerjanya adalah sebesar 133,63 % atau masuk kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja tahun 2015 untuk indikator ini 57%. Walaupun dalam pencapaian kinerja untuk indikator-1 sangat baik, dalam pelaksanaannya tidak lepas dari hambatan-hambatan, hambatanhambatan tersebut antara lain: a. Masih terdapat keterlambatan dalam pengusulan penerbitan Surat Keputusan; b. Penyelesaian Surat Keputusan melibatkan pihak lain diluar BKD Kabupaten Wonogiri, sehingga masih sangat memungkinkan adanya keterlambatan dalam penerbitan SK; Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan

koordinasi

dengan

pihak-pihak

terkait

sehingga

keterlambatan penerbitan SK bisa diminimalisir.


27

b. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD di wilayah Kabupaten Wonogiri terkait ketepatan waktu dalam pengusulan penerbitan SK. Adapun realisasi capaian target Renstra 2016-2021, sampai dengan tahun 2016 pada indikator-1, telah mencapai 94,33%. Hal ini berarti memenuhi target dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-1 dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini : Gambar 3.1 GRAFIK CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 1

2. Indikator 2 ( dua ) : Prosentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator 2, diperoleh hasil capaian kinerjanya rata-rata 103,34% atau masuk kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, mengalami peningkatan. Namun


28

demikian walaupun dalam pencapaian kinerja untuk indikator 2 sangat baik, dalam

pelaksanaannya

tetap

ada

hambatan-hambatan

yang

terjadi,

diantaranya adalah : a. Belum adanya analisis jabatan yang baku dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. b. Semakin terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan kompetensi aparatur sehingga diharapkan setiap aparatur bisa mengampu lebih dari satu tugas / pekerjaan. b. Untuk mengatasi belum adana analisis jabatan ditingkat daerah, maka digunakan aturan yang lebih tingi dalam penataan pegawai walaupun sifatnya masih umum / belum spesifik.. Adapun realisasi capaian target Renstra, sampai dengan tahun 2016 pada indikator-2, telah mencapai 98,95 %. Hal ini berarti target renstra yang telah ditetapkan terpenuhi. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja indikator-2 dapat dilihat pada gambar 3.2 dibawah ini :


29

Gambar 3.2 GRAFIK CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 2

3. Indikator 3 ( tiga ) : Tingkat kelengkapan dalam penajian data dan informasi kepegawaian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator-3, diperoleh hasil sebesar 132,97% atau sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja tahun 2015 untuk sasaran -3 sebesar 100 %. Walaupun dalam pencapaian kinerja untuk sasaran-3 sangat baik, dalam

pelaksanaannya

tetap

ada

hambatan-hambatan

yang

terjadi,

diantaranya adalah : a. Masih terdapat data pegawai yang belum lengkap, yang dikarenakan tidak segera dilakukan update data bila terjadi perubahan data pegawai oleh petugas operator SIMPEG online.


30

b. Jaringan internet yang berkualitas baik belum merata ke seluruh SKPD terutama yang dipelosok Wonogiri. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Bekerja sama dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas jaringan sehingga SIMPEG yang ada bisa dioptimakan sesuai kebutuhan. b. Intensifikasi koordinasi dengan SKPD guna mencegah keterlambatan update perubahan data pegawai. Adapun realisasi capaian target Renstra 2016-2021, sampai dengan tahun 2016 pada indikator-3, telah mencapai 99,34 %. Hal ini berarti telah memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja indikator-3 dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini: Gambar 3.3 GRAFIK CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 3


31

4. Indikator 4 ( Empat ) : Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator-4, diperoleh hasil capaian kinerjanya sebesar 266,67% atau sangat baik. Pada indikator ini ditargetkan terdapat penurunan pelanggaran disiplin sebesar 0,03%, terealisasi sebesar 0,08%. Ini berarti terdapat penurunan pelanggaran disiplin yang cukup signifikan ditahun 2016. Adapun capaian kinerja tahun 2015 100%. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

mewujudkan sasaran-4 ini antara lain : a. Kurang dipahaminya ketentuan / aturan disiplin PNS oleh atasan langsung pegawai sehingga peran kontrol yang harusnya dilakukan oleh atasan langsung belum sepenuhnya berjalan. b. Kurangnya kesadaran PNS tentang arti pentingnya administrasi disiplin pegawai. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan pemahaman ketentuan disiplin PNS kepada pejabat struktural di lingkungan pemerinntah Kabupaten Wonogiri. b. Intensifikasi pelaksanaan operasi razia PNS. c. Peningkatan peran dan fungsi waskat oleh atasan langsung. d. Sentralisasi absensi berbasis IT (absensi online) sehingga tingkat kehadiran PNS bisa terpantau setiap saat oleh pembina kepegawaian. Adapun realisasi capaian target Renstra 2016-2021, sampai dengan tahun 2016 pada indikator-4, sebesar 44,44%. Yang berarti telah memenuhi


32

dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja indikator-4 dapat dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini : Gambar 3.4 GRAFIK CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 4

5. Indikator 5 ( Lima) : Prosentase PNS yang berpendidikan S1, S2, S3 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator-5, diperoleh hasil sebesar 83,73% atau kategori baik. Artinya capaian kinerja untuk indikator ini masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan, dimana capaian kinerja tahun 2015 untuk indikator -5 sebesar 100%. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

mewujudkan sasaran-5 ini antara lain : a. Adanya pengalihan pegawai ke pemerintah provinsi, dimana rata-rata yang dialihkan

memiliki pendidikan


S1

keatas,

sehingga

sangat

33

mempengaruhi prosentase jumlah pegawai di Kabupaten Wonogiri yang berpendidikan S1, S2 dan S3. b. minimnya alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi aparatur melalui tugas belajar maupun ijin belajar c. Dalam pelaksanaan tugas belajar pada saat ini masih sangat tergantung pada pihak ke-3 sebagai penyandang dana (Bappenas dan Star BPKP, Kementrian Pendidikan, dan pegawai yang bersangkutan), Pemerintah Kabupaten Wonogiri baru bisa memberikan bantuan biaya hidup maupun penunjang saja, belum bisa menyentuh pada biaya pendidikan secara menyeluruh. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, tugas belajar, peningkatan bantuan untuk ijin belajar, agar kedepan bisa menyentuh pada semua pegawai, karena dengan peningkatan kompetensi aparatur

akan

berdampak

pada

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat. b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait baik lembaga pendidikan maupun kementrian sehingga pelaksanaan tugas belajar bisa lebih ditingkatkan lagi. Adapun realisasi capaian target Renstra 2016-2021, sampai dengan tahun 2016 pada indikator-5, mencapai 75,96%. Yang berarti sedikit kurang dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja indikator-5 dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini :


34


6. Indikator 6 ( enam ) : Rata-rata % PNS yang mengikuti diklat sesuai dengan kompetensi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator-6, diperoleh hasil capaian kinerjanya sebesar 99,64% atau sangat baik. Artinya masih kurang sesuai dengan target yang ditetapkan. Ada sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2015, dimana capaian kinerja tahun 2015 untuk indikator-6 sebesar 100%. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

mewujudkan indikator-6 ini antara lain : a. Masih lemahnya komitmen bersama terhadap keberhasilan pelaksanaan diklat. Hal ini ditandai dengan pengiriman peserta diklat belum sesuai yang diharapkan penyelenggara. Hal ini akan sangat berdampak pada tingkat efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan diklat.


35

b. Minimnya anggaran dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan komitmen bersama terhadap keberhasilan diklat, yaitu antara penyelenggara maupun SKPD pengirim, sehingga peserta yang dikirim mengikuti diklat benar-benar yang membutuhkan dan berkompeten dalam bidangnya. b. Peningkaan pengalokasan anggaran untuk peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sehingga lebih meningkatkan cakupan yang di diklat. Adapun realisasi capaian target Renstra 2016-2021, sampai dengan tahun 2016 pada indikator-6, sebesar 84,27%. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja indikator-6 dapat dilihat pada gambar 3.6 di bawah ini : Gambar 3.6 GRAFIK CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 6


36

7. Indikator 7 ( tujuh ) : Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator-7, diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 106,41% kategori sangat baik atau lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015. Kendala

dan

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

mewujudkan indikator -7 ini antara lain : a. Ruang pelayanan kurang nyaman karena masih terlalu sempit, hanya memanfaatkan ruang lobi yang ada dan dijadikan ruang pelayanan teradu. b. Belum semua tamu yang berkunjung ke BKD mau memberikan penilaian terhadap kinerja pelayanan yang ada di BKD c. Masih adanya rasa enggan / kekawatiran bahwa dengan memberikan penilaian terhadap pelayanan yang ada di BKD akan berdampak pada karier sebagai PNS. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah : a. Peningkatan kenyamanan ruang pelayanan terpadu sehingga konsumen akan merasa puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian. b. Peningkaan pemahaman terhadap tamu yang berkunjung ke BKD, bahwa pemberian penilaian ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang ada di BKD dan tidak ada efek negatif secara personal. Adapun realisasi capaian target Renstra 2016-2021, sampai dengan tahun 2016 pada indikator-7, sebesar 94,86%. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja indikator-7 dapat dilihat pada gambar 3.7 di bawah ini :


37


D. ANALISIS KINERJA KEUANGAN Penyelenggaraan pengelolaan manajemen kepegawaian daerah tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 11.201.040.000,- yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.836.122.000,- dan belanja langsung, sebesar Rp. 7.364.918.000,-. Dari anggaran tersebut diatas, realisasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.492.730.151,- atau 91,05%, sedangkan belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 6.622.614.767,- atau 89,92%. Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri terealisasi sebesar Rp. 10.115.344.918,- atau 90,49 %. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas


38

pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara rinci realisasi APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya belanja langsung dapat dilihat dalam tabel 3.3 dibawah ini : Tabel 3.3 REALISASI PELAKSANAAN APBD UNTUK BELANJA LANGSUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOGIRI TAHUN 2016

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

RENCANA ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

(%)

1

2

3

4

5

6

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.000.000

562.580 56,26

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100.000.000

97.615.456 97,62

3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.500.000

2.447.600 97,90

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5.000.000

4.380.575 87,61

5

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.200.000

4.200.000 100,0 0

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

23.000.000

21.297.800 92,60

7

Penyediaan Alat Tulis Kantor

60.000.000

53.927.500 89,88

8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

40.000.000

36.827.975 92,07

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.500.000

6.974.900 93,00

38.000.000

37.544.000 98,80

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.800.000

1.360.000 75,56

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.600.000

3.120.000 86,67

20.000.000

18.925.000 94,63

100.000.000

98.967.350 98,97

4.500.000

861.650 19,15

78.000.000

77.580.000 99,46

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13 Penyediaan Makanan dan Minuman 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 16 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai


39

17 Penataan arsip kantor 2

3

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8.500.000

8.094.500 95,23

216.247.000

198.625.500 91,85

19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

70.975.000

63.339.000 89,24

20 Pengadaan Mebeleur

27.000.000

25.394.000 94,05

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

75.000.000

73.647.800 98,20

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

80.000.000

76.451.209 95,56

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5.000.000

4.900.000 98,00

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

36.000.000

34.776.500 96,60

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

4.500.000

3.800.000 84,44

26 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/ pagar/ gapura/ taman

4.500.000

4.314.750 95,88

27 Bimbingan Teknis /Kursus singkat/ pelatihan/ sosialisasi/ Bintek

65.000.000

64.122.900 98,65

28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian

60.800.000

58.287.900 95,87

29 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian

74.500.000

73.494.600 98,65

30 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

50.000.000

49.455.900 98,91

31 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6.000.000

3.512.000 58,53

32 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

7.000.000

6.633.000 94,76

33 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

8.800.000

7.669.500 87,15

34 Penyusunan Rencana Strategis

10.000.000

7.432.000 74,32

35 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

20.000.000

19.578.000 97,89

36 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan

40.000.000

37.328.500 93,32

7.000.000

6.738.000 96,26

38 Penyusunan Dokumen Perencanaan

31.000.000

28.288.000 91,25

39 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar/Beasiswa

97.250.000

97.080.600 99,83

40 Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya

675.000.000

634.476.290 94,00

41 Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya

125.000.000

107.421.440 85,94

5.000.000

1.454.300 29,09

18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

37 Penyusunan LKjIP

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

42 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar


40

6

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

43 Seleksi Penerimaan Calon PNS

217.761.000

48.071.488 22,08

44 Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS

40.000.000

33.721.400 84,30

45 Penyusunan Formasi PNS

20.000.000

16.743.200 83,72

46 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS

110.000.000

104.885.425 95,35

47 Penyelesaian SK Pensiun

25.000.000

23.680.650 94,72

48 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

30.000.000

25.547.605 85,16

49 Penyelesaian Ijin Belajar

10.000.000

9.388.350 93,88

50 Penerimaan Tanda Kehormatan

10.000.000

9.439.730 94,40

7.500.000

6.696.800 89,29

12.000.000

11.422.500 95,19

6.500.000

6.375.750 98,09

10.000.000

8.349.800 83,50

8.500.000

7.713.394 90,75

56 Penyusunan Bezzeting Pegawai

22.500.000

17.055.500 75,80

57 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)

60.000.000

58.491.300 97,49

58 Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja

7.500.000

6.666.800 88,89

59 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis

7.500.000

6.077.600 81,03

60 Pembuatan File Kepegawaian Elektronik

13.000.000

9.574.050 73,65

61 Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional

60.000.000

54.088.000 90,15

62 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/ Kepala Sekolah

150.000.000

100.908.950 67,27

14.000.000

11.414.100 81,53

64 Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS

7.500.000

6.489.400 86,53

65 Pelaksanaan Operasi Razia PNS

35.000.000

32.015.988 91,47

66 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

50.000.000

47.527.225 95,05

67 Pengelolaan LHKPN

60.000.000

43.409.850 72,35

68 Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS

10.000.000

9.670.350 96,70

51 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan 52 Penyusunan Profil Pegawai 53 Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Kabupaten Wonogiri 54 Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil 55 Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai

63 Pelaksanaan Ujian Dinas


41

69 Penyelesaian Usulan KARIS/ KARSU/ KARPEG

15.000.000

13.655.500 91,04

70 Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS

25.000.000

21.665.900 86,66

233.000.000

203.016.200 87,13

72 Penerbitan Buletin Kepegawaian

81.500.000

76.647.000 94,05

73 Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS

10.000.000

9.853.000 98,53

74 Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV

979.442.000

971.891.350 99,23

75 Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian

180.000.000

170.138.759 94,52

76 Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen

10.000.000

6.692.675 66,93

77 Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik

20.000.000

14.687.500 73,44

78 Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional

50.000.000

43.483.000 86,97

670.798.000

626.975.370 93,47

6.000.000

3.238.650 53,98

60.000.000

57.562.500 95,94

82 Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli

350.000.000

344.500.100 98,43

83 Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS

15.000.000

13.676.000 91,17

84 Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka

145.000.000

62.239.800 42,92

85 Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

7.000.000

6.132.200 87,60

86 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala

7.000.000

4.922.000 70,31

87 Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah

371.870.000

346.121.322 93,08

88 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Pengawas

153.000.000

137.563.836 89,91

89 Diklat Teknis Perencanaan Partisipatif

254.730.000

230.074.186 90,32

90 Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru SD dan SMP

97.145.000

87.703.330 90,28

91 Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi

68.578.000

60.954.650 88,88

92 Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris

251.422.000

230.886.159 91,83

7.364.918.000

6.622.614.767 89,92

71 Uji Kesehatan PNS

79 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 80 Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS 81 Bintek Penilaian Prestasi Kerja

JUMLAH


42

Sebagai gambaran dalam target maupun realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Wonogiri,

baik

penurunan

maupun

peningkatannya dapat dilihat dalam gambar 3.8 tersebut di bawah ini.

Gambar 3.8 GRAFIK TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2016


43

BAB IV PENUTUP A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2016. Hal ini sebagai cerminan dari hasil kerja BKD yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan kinerja. Dari hasil pengukuran pencapaian kinerja, Badan Kepepgawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target indikator sasaran yang telah ditetapkan capaian kinerjanya rata-rata sangat baik. Pengukuran terhadap 7 indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 HASIL PENGUKURAN KINERJA DARI MASING-MASING INDIKATOR SASARAN NO

SASARAN

1

2


CAPAIAN KINERJA

KATEGORI

3

4

Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembuatan SK Kepegawaian

133,63

Sangat baik


103,34

Sangat baik

Tingkat kelengkapan dalam

132,97

Sangat baik

INDIKATOR KINERJA


44

penyajian data dan informasi kepegawaian Penurunan Tingkat pelanggaran disiplin Prosentase PNS yang berpendidikan S1,S2,S3

266,67

Sangat baik

83,73

Baik


99,64

Sangat baik

106,41

Sangat baik

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG Strategi

yang

diperlukan

untuk

meningkatkan

kinerja

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dimasa mendatang antara lain : 1.

Melakukan penataan kembali kepada Pegawai yang belum sesuai kompetensinya, sehingga bisa memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di SKPD.

2.

Meningkatkan pemahamam peraturan perundangan bidang kepegawaian kepada para PNS.

3. Meningkatkan kerja sama dengan Badan Diklat baik di Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah serta peningkatan kerja sama dengan lembaga lain untuk peningkatan kompetensi SDM Aparatur karena keterbatasan anggaran. 4.

Agar informasi pegawai dapat dilihat secara riil time dan akurat, perlu dilakukan upgrade terhadap SIMPEG maupun Website BKD tidak hanya dapat diakses melalui desktop / laptop komputer tetapi juga dapat diakses ke mobile device, sehingga aplikasi yang sifatnya online dengan mudah


45

dapat diakses publik. Selain itu perlu adanya penambahan modul dalam Sistem Aplikasi SIMPEG untuk mengakomudir kebutuhan data. 5.

Perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kemampuan terhadap pengelola SIMPEG online di masing-masing SKPD.

6. Bekerja sama dengan SKPD terkait guna pengembangan jaringan internet di daerah pedesaan sehingga layanan SIMPEG online bisa berjalan dengan baik. 7.

Pengembangan kenyamanan pusat pelayanan kepada pegawai, sehingga akan lebih mudah dalam mengakses maupun penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, semoga dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi / pertimbangan untuk memacu peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Wonogiri, Februari 2017 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005


46

LAMPIRAN - LAMPIRAN


47


48


49

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

Recommend Documents