PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini adalah tahun pertama dalam periode renstra tahap III tahun 2016 – 2021. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, UraianTugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh unsure organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah berpartisifasi aktif dengan memberikan masukan dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP ini sehingga dapat diselesaikan. Kami menyadari tentunya LAKIP ini masih banyak kekurangan, baik materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik guna perbaikan di masa yang akan datang, semoga LAKIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan tindak lanjut. Terimakasih.

LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

i

IKHTISAR EKSEKUTIF Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas mewujudkan SDM yang berkompeten danprofesional, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditargetkan pada periode Renstra Tahun 2016 – 2021. Dari seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD pada tahun anggaran 2016 yang merupakan tahun pertama dari periode renstra, terdapat beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya mengingat adanya penurunan pendapatan daerah yang berimbas pada ketersediaan dana seluruh SKPD termasuk Badan Kepegawaian Daerah sehingga perlu adanya prioritas kegiatan yang dilaksanakan. Namun secara keseluruhan, Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan kepegawaian daerah. Diharapkan pada tahun anggaran berikutnya laju pertumbuhan perekonomian daerah dapat meningkat sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra dapat dicapai. Dalam penyusunan LAKIP tahun 2016 ini, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KepalaBadanKepegawaian Daerah,

DR. H. AMBO SAKKA, M.Pd Pembina UtamaMuda NIP. 19651231 199203 1 034


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...........................................................................................i IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... ii DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii DAFTAR DIAGRAM ......................................................................................... iv DAFTAR TABEL................................................................................................v BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 A. LatarBelakang .......................................................................................... 1 B. GambaranSingkatOrganisasi .................................................................... 1 C. KeadaanSaranadanPrasarana ................................................................. 6 D. SistematikaPenyusunan ........................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................... 9 A. Perencanaan Program danKegiatan......................................................... 9 B. PerjanjianKinerja..................................................................................... 11 C. RencanaKinerjaTahunan ........................................................................ 13

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 14 A. CapaianKinerjaOrganisasi ...................................................................... 14 B. RealisasiAnggaran.................................................................................. 32

BAB IVPENUTUP........................................................................................... 36

LAKIP TAHUN 2015 BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

iii

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 StrukturOrganisasiBadanKepegawaian

Daerah

Kabupaten

Tanah Bumbu ............................................................................. 4


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

JumlahPegawaiBerdasarkanKualifikasiPendidikan ....................... 5

Tabel 1.2

JumlahPegawaiBerdasarkanPangkatdanGolongan ...................... 5

Tabel 1.3

JumlahPegawaiBerdasarkanJabatanStruktural ............................. 6

Tabel 2.1

IndikatorKinerjaUtamaTahun 2016 .............................................. 12

Tabel 2.2

RencanaKinerjaTahunan............................................................. 13

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama................................................. 14

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja ..................................................................... 16

Tabel 3.3

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tahun 2016 ..................... 18

Tabel 3.4

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 ....................... 19

Tabel 3.5

Pendidikan dan Pelatihan Teknis ................................................ 20

Tabel 3.6

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ......................................... 21

Tabel3.7

Pemberian Bantuan Beasiswa dan Tugas Belajar ...................... 24

Tabel 3.8

Target dan Realisasi Renstra Sampai Dengan Tahun 2016 ....... 28

Tabel 3.9

Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran TA 2016 ......... 33


v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi tentang pencapaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LAKIP dibuat dengan maksud untuk : 1.

Mendorong instansi pemerintah melaksanakan good governance, karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.

Memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder).

3.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah. Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan

berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan.

Selain

itu

juga

bermanfaat

untuk

perbaikan

perencanaan,

pengambilan keputusan, maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. B. Gambaran Singkat Organisasi 1) Tupoksi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang diperjelas dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai


1

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan

penyusunan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah. c. Penyiapan

dan

pelaksanaan

pengangkatan,

pemindahan

dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. d. Penyiapan

dan

pelaksanaan

pengangkatan,

pemindahan

dan

pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. e. Penyiapan dan pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. f. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil. g. Penetapan gaji, pemberian cuti, pemberian tunjangan, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. h. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil daerah i. Penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian daerah. j.

Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas pegawai negeri sipil daerah melalui pendidikan dan pelatihan.

k. Pengelolaan urusan ketatausahaan.


2

2) Struktur Organisasi Unsur-unsur organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan 3. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari : a. Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional b. Sub Bidang Mutasi Umum 4. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari : a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan b. Sub Bidang Jabatan Fungsional 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan a. Kepala Sub Bidang Diklat Struktural dan Prajabatan b. Kepala Sub Bidang Diklat Fungsional danTeknis 6. Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai, terdiri dari : a. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian b. Sub Bidang Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai.

Adapun Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat sebagai berikut :


3

Diagram 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Mutasi Pegawai

Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

Sub Bidang Mutasi Umum

Bidang Pengembangan Pegawai

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan

Sub Bidang Jabatan Fungsional

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai

Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian

Sub Bidang Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentas dan Pelaporan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Sub Bidang Diklat Struktural dan Prajabatan

Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis

3) Keadaan Pegawai Jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu per 31Desember 2016sebanyak59 orang yang terdiri dari 39pria dan 20 wanita. Jumlah pegawai sebanyak 59 orang tersebut terdiri dari 43 orang PNS dan 16 orang PTT. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 76 orang untuk menangani 4.881 PNS dan2.850 PTT se Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan ABK tersebut BKD Tanah Bumbu masih kekurangan tenaga sebanyak 18 (delapan belas) orang.Secara keseluruhan perhitungan ABK Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sebanyak 9.068 orang sehinggga kekurangan pada masing-masing SKPD sebagian besar diisi oleh tenaga PTT.


4

Jumlah ASN pada Badan Kepegawaian Daerah untuk menangani seluruh PNS dan PTT pada se Kabupaten Tanah Bumbu belum mencukupi untuk melakukan pelayanan secara optimal, karena ada beberapa bidang tugas yang hanya dilayani oleh satu atau dua orang sehingga tentunya dapat mengurangi ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Komposisidan distribusi pegawai BKD Tanah Bumbu sebagai berikut : Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tingkat Pendidikan No.

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7

Kepala Badan Sekretariat Bidang Mutasi Pegawai Bidang Info dan KHP Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Diklat Pegawai Tenaga Fungsional Jumlah

SLTA

D3

S1

S2

S3

Jlh

5 2 3 5 3 18

1 1 2

9 7 5 3 3 4 31

1 1 1 2 2 7

1 1

1 16 10 9 10 9 4 59

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No. 1 2 3 4 5 6 7

Tingkat Golongan / Kepangkatan

Unit Kerja Kepala Badan Sekretariat Bidang Mutasi Pegawai Bidang Info dan KHP Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Diklat Pegawai Tenaga Fungsional Jumlah


IV

III

II

1 1 2 4

9 5 3 2 5 4 28

3 2 1 2 3 11

PTT Jumlah 3 3 5 4 1 16

1 16 10 9 10 9 4 59

5

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Jabatan Struktural Tingkat Eselonering No.

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6

Kepala Badan Sekretariat Bidang Mutasi Pegawai Bidang Info dan KHP Bidang Pengembangan Pegawai Bidang Diklat Pegawai Jumlah

II.b

III.a

III.b

IV.a

1 1

1 1

1 1 1 1 4

3 2 1 2 1 9

Staf Jumlah 12 7 7 7 7 40

1 16 10 9 10 9 55

Berdasarkan komposisi di atas dapat dilihat bahwa dari jabatan struktural, terdapat dua jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a yang masih kosong. Sedangkan dari jumlah pegawai secara keseluruhan, sebanyak 27,12 persen masih berstatus PTT. Untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Badan Kepegawaian Daerah memiliki 4 (empat) orang JFT yang terdiri dari satu orang Pranata Komputer Muda, satu orang Pranata Komputer Pertama, dan dua orang Analis Kepegawaian Pertama.

C. Keadaan Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah sejak tahun 2015 telah bertempat di gedung sendiri yang cukup representatif dalam melayani kegiatan kepegawaian. Terdapat satu ruangan komputer untuk kegiatan Computer Assisted Test (CAT) ataupun untuk kegiatan lainnya. Dari segi spesifikasi peralatan, komputer yang digunakan sudah cukup memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem CAT. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan seleksi CPNS pada tahun 2015 yang lalu. Namun dari segi kuantitas, jumlah komputer yang dimiliki sebanyak 60 buahyang digunakan untuk pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dirasa masih kurang cukup karena dengan jumlah pelamar yang cukup banyak memerlukan jangka waktu pelaksanaan tes yang cukup lama. Tapi tentunya terdapat kendala lagi pada ruangan yang tersedia LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

6

karena ruangan komputer yang ada tidak cukup untuk menampung lebih dari 60 unit komputer. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki pada umumnya cukup memadai untuk mendukung pelayanan terhadap pegawai di Kabupaten Tanah Bumbu, Mengingat Badan Kepegawaian Daerah adalah salah satu lembaga teknis yang melakukan manajemen dibidang kepegawaian sehingga dalam melaksanakan fungsinya banyak dokumenpenting yang dihasilkan untuk kemudian harus diarsipkan. Belum adanya ruang khusus untuk penyimpanan arsip merupakan salah satu kendala pada saat ini karena BKD sebagai pengelola data kepegawaian harus memiliki arsip kepegawaian dengan baik, rapi, teratur dan mudah untuk diakses. Untuk itulah ke depannya perlu adanya bangunan penyimpanan arsip kepegawaian. Prasarana penunjang lainnya yang masih belum dimiliki BKD adalah tempat parkir kendaraan bermotor.

D. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016. Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasi capaian kegiatan. Dalam Penyusunan LAKIP tahun 2016 ini, BKD Tanah Bumbu mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyusunan LAKIP sebagai berikut : Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab. I

Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.


7

Bab. II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016

Bab. III

Akuntabilitas Kinerja BKD Kabupaten Tanah Bumbu Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab. IV

Penutup

Lampiran-lampiran


8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Program dan Kegiatan Penyusunan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, yakni dalam hal tata kelola pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu.Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan terhadap misi kelima RPJMD 2016- 2021 yaitu “Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif, dan Bersih”. Adapun program yang mendukung pencapaian misi tersebutyakni Program Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

dan

Program

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Selanjutnya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, Badan Kepegawaian Daerah selaku SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama lima tahun secara berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra yang disusun memuat visi, misi, tujuan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi. Secara rinci gambaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 sebagai berikut : 1. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien, melalui Aparatur yang Profesional. 2. Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah


9

3. Tujuanyang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan adalah : MewujudkanSDM Aparatur yang Berkompeten dan Profesional 4. Sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah : (1)

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur

(2)

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur .

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai dengan strategi, kebijakan, dan program yang dilaksanakan. a. Sasaran Pertama : Strategi: Peningkatan komitmen para stakeholder (kelompok) dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kebijakan : 1) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur 2) Pengalokasian anggaran belanja diklat yang memadai sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan b. Sasaran Kedua : Strategi 1 : Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan Kebijakan : Penataan dan pemberdayaan aparatur yang sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui analisa jabatan dan beban kerja, serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun Strategi 2 : Penyelenggaraan

sistem

manajemen

pengembangan

aparatur

berbasis merit, dan kompetensi


10

Kebijakan : Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara terbuka Strategi 3 : Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian Kebijakan : Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta sistem rekruitmen berbasis CAT (Computer Assisted Test) Strategi 4 : Meningkatkan

bantuan

tugas

belajar

sesuai

dengan

kondisi

peningkatan kebutuhan biaya pendidikan Kebijakan : Memberikan kesempatan kepada PNS yang berminat terhadap tugas belajar untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi Strategi 5 : Melaksanakan

sidang

pelanggaran

disiplin

pegawai,

evaluasi

kehadiran dan pembinaan Kebijakan : 1) Meningkatkan pemahaman aturan kepegawaian dan penegakan norma, sanksi, serta aturan kepegawaian yang berlaku 2) Pengembangan model penyelesaian kasus kepegawaian sesuai aturan kepegawaian yang berlaku Strategi 6 : Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai Kebijakan : Membangun dan mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian.

B. Perjanjian Kinerja Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

11

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif, dan bersih. Untuk mencapai sasaran strategis, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai sasaran strategis. Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

dan rencana

pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

NO. 1.

2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya Persentase kapasitas dan peningkatan kapabilitas kapasitas sumber daya sumber daya aparatur aparatur Meningkatnya Persentase pembinaan pembinaan dan dan pengembanga pengembang n aparatur an aparatur SASARAN STRATEGIS


KETERANGAN Kegiatan yang mendukung indikator ini berupa diklat prajabatan, diklat struktural, diklat teknis, dan diklat fungsional Kegiatan yang mendukung indkator ini adalah pelaksanaan test assesment, ujian dinas, ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijaah, pelaksanaan sumpah PNS, pemberian bantuan tugas belajar, pengisian jabatan struktural, seleksi penerimaan CPNS dan penerimaan Praja IPDN

12

C. Rencana Kinerja Tahunan Rencana kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten : Tanah Bumbu Tahun Anggaran : 2016 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 4

1

2

3

1

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur

2


25,64%

23,27%

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi BKD Kabupaten Tanah Bumbu.Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Berikut capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama TAHUN 2016 Target Capaian

%-tase Capaian

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

25,64%

21,80%

85,03%

Persentase pembinaan pengembangan aparatur

23,27%

9,90%

42,55%

NO.

INDIKATOR KINERJA

1 2


dan

14

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat capaian kinerja pada indikator kinerja utama. 1. Capaian indikator kinerja utama yang pertama yakni persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar 85,03%.Hal ini karena tidak tercapainya target pada kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan satu orang pada diklat prajabatan. 2. Capaian indikator kinerja utama yang kedua sebesar 9,20% dari target tahun pertama sebesar 23,27% atau deviasi sebesar 14,07 dari target. Tidak tercapainya target pada indikator ini sangat dipengaruhi oleh tidak terlaksananya beberapa kegiatan karena adanya penundaan beberapa kegiatan sehubungan dengan adanya penghematan anggaran. Akibatnya untuk kegiatan yang masih bisa ditunda pada tahun anggaran 2016 tidak dilaksanakan, dan hanya melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas utama atau tidak mungkin ditunda.

Pengukuran capaian indikator utama di atas dapat dilihat lebih rinci pada program dan kegiatan yang mendukung kedua indikator tersebut. Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama, didukung oleh 2 program utama dan 15 kegiatan.

Capaian kinerja dari dua indikator tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.2 berikut :


15

Tabel 3.2 : PENGUKURAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran : 2016

NO. 1

1

2

SASARAN STRATEGIS 2

INDIKATOR KINERJA 3

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah CPNS yang 1. mengikuti diklat prajabatan Jumlah PNS yang 2. mengikuti kegiatan diklatpim Jumlah PNS yang 3. mengikuti diklat teknis Jumlah PNS yang 4. mengikuti diklat fungsional Meningkatnya Persentase pembinaan dan pembinaan dan pengembangan pengembangan aparatur aparatur 1. Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional 2. Jumlah formasi CPNSD


TARGET

REALISASI

%

4

5

6

25,64

%

21,80

%

85,03

317

org

316

org

99,68

65

org

64

org

98,46

100

org

75

org

75,00

80

org

80

org

100,00

23,27

%

9,90

%

42,55

12

kali

3

kali

25,00

150

org

0

org

0,00

16

3.

Jumlah sistem informasi kepegawaian 4. Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 5. Jumlah seleksi calon praja IPDN 6. Jumlah kegiatan rakor kediklatan 7. Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah 8. Jumlah PNS yang mengikuti sumpah PNS 9. Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan 10. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas 11. Jumlah PNS yang mengikuti test assesment


1

sistem

1

sistem

100,00

65

org

60

org

92,31

1

kali

1

kali

100,00

1

kali

0

kali

0,00

50

org

56

org

112,00

300

org

0

org

0,00

1

kali

1

kali

100,00

50

org

37

org

74,00

118

org

88

org

74,58

17

Badan Kepegawaian Daerah memiliki 2 (dua) sasaran strategis yakni meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur, dan meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur. Kedua sasaran strategis tersebut dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut : 1. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut : a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS.Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.Capaiankegiatan ini sebesar 99,68 % yakni dari target 317 orang yang mengikuti diklat prajabatan terealisasi sebanyak 316 orang. 1 (satu) orang yang batal mengikuti diklat prajabatan ini disebabkan dalam keadaan hamil sehingga akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya. Target dan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.3 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tahun 2016

No.

Uraian

Target

Capaian

%-tase

1

Golongan II

217 org

217 org

100,00

2

Golongan III

100 org

99 org

99,00

Jumlah

317 org

316 org

99,68

b. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

18

dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.Berdasarkan evaluasi renstra periode 2011 – 2015 masih terdapat 327 orang yang mengisi jabatan struktural belum mengikuti diklat struktural, yang direncanakan akan diakomodir pada periode renstra tahun 2016 – 2020, baik pada posisi eselon II, eselon III maupun eselon IV. Target tahun 2016 sebanyak 64 orang yang akan mengikuti diklat struktural. Capaian sebesar 64 orang atau 100% dari target DPA Perubahan 2016. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016

No.

Uraian

Target

Capaian

%-tase

1

Diklatpim II

4 org

4 org

100,00

2

Diklatpim III

25 org

25 org

100,00

3

Diklatpim IV

35 org

35 org

100,00

Jumlah

64 org

64 org

100,00

c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS dengan kebutuhan instansi, serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Target kegiatan ini pada tahun 2016 sebanyak 100 orang dengan capaian 75 orang atau 75%. Kendala pada kegiatan ini adalah biaya perjalanan dinas yang terbatas pada masing-masing

SKPD

sehingga

serapan

kegiatannya

tidak

mencapai target. Kegiatan ini juga cukup selektif dalam pengiriman peserta. Selain itu adanya penghematan anggaran pada tahun LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

19

2016 juga menjadi penyebab tidak tercapainya target. Berikut daftar diklat teknis yang diikuti : Tabel 3.5 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No.

Jenis Diklat

Jumlah Peserta

1

Diklat teknis pendampingan akreditasi puskesmas

3 org

2

Diklat penyelenggaraan kegiatan ahli teknologi laboratorium medik

3 org

3

Diklat/Bimtek Implementasi Undang-Undang ASN dalam peningkatan SKP, pemberhentian pegawai dan PNS di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota

1 org

4

Diklat/bimtek pengelolaan barang milik daerah

2 org

5

Diklat kajian lingkungan hidup strategis

4 org

6

Diklat penyusunan Renstra, RPJM, dan RPJP

1 org

7

Diklat teknis tim penilai DUPAK bagi jabatan fungsional guru, pengawas dan penilai

8

Diklat pelatihan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa

2 org

9

Diklat management of training (MoT)

1 org

10

Diklat surveilan untuk mendukung advokasi kesehatan

3 org

11

Diklat penilai analisis dampak lalu lintas

2 org

12

Diklat pemandu parkir pesawat

2 org

13

Diklat pedoman pengelolaan keuangan APBD berbasis akrual

1 org

14

Diklat Pengadministrasi Infrastrukur E-government dan ujian sertifikasi

2 org

15

Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP

2 org


35 org

20

16

Diklat penerapan SAKIP

2 org

17

Diklat pembentukan PPNS penegak Perda

3 org

18

Diklat kearsipan

1 org

19

Diklat perpajakan instansi pemerintah

5 org

Jumlah

75 org

d. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga fungsional tertentuuntuk mencapai persyaratan kompetensi yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Target kegiatan ini pada tahun 2016 sebanyak 80 orang dengan capaian sebanyak 80 orang atau capaian realisasi 100%. Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.6 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional No.

Jenis Diklat

Jumlah Peserta

1

Diklat Jabfung Bidan Ahli

2

Diklat Auditor Ahli Pola PNBP

2 org

3

Diklat PPD-RPJMD

1 org

4

Diklat JFP Tk. Muda angkatan XIX

2 org

5

Diklat Keterampilan tentang Akreditasi Puskesmas

3 org

6

Diklat Fungsional Pranata Komputer

1 org

7

Diklat Penjenjangan Auditor Muda Pola PNBP Non Kaldik

6 org

8

Diklat Kompetensi Pengawas Sekolah


16 org

37 org 21

9

Diklat Dasar Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli

1 org

10

Diklat Dasar Pembentukan Polisi Hutan

6 org

11

Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli

2 org

12

Diklat Dasar PMHP Ahli

1 org

13

Diklat PKB Lanjutan I Angk. XIII

2 org Jumlah

80 org

2. Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Kegiatan ini berupa pelantikan pejabat struktural dan fungsional. Capaian kinerja sebesar 25,00%. Tidak tercapainya target kegiatan ini karena pada dasarnya kegiatan ini melihat kondisi dan kebutuhan dari daerah dalam pengisian jabatan. Tanah Bumbu pada tahun 2016 juga baru melaksanakan pelantikan kepala daerah. Berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat (3) mengatakan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk melakukan pergantian pejabat lingkungan pemerintahan daerah (Pemda) baik provinsi ataupun kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.Selain itu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu waktu bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk

menyusun struktur

organisasi. b. Seleksi penerimaan CPNS. Kegiatan ini bertujuan untuk pengisian formasi PNS di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, formasi PNS yang diperlukan sebanyak 9.068 orang. Sementara PNS yang ada sebanyak 4.881 orang atau hanya 53,83 PNS yang terisi dari LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

22

kebutuhan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya kekurangan PNS sebagian telah ditutupi oleh tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sampai akhir tahun 2016 tenaga PTT di Kabupaten Tanah Bumbu masih cukup banyak yaitu 2.850 orang atau sebesar 36,86% dari jumlah seluruh pegawai. Berdasarkan target renstra direncanakan penambahan jumlah formasi penerimaan CPNS Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahunnya direncanakan sebanyak 150 formasi pertahun untuk memenuhi kebutuhah PNS secara bertahap. Namun dalam pelaksanaannya tentunya ada beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak terealisasinya capaian kinerja. Target pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2016 tidak terealisasi karena adanya moratorium penerimaan CPNS dari pemerintah pusat sehingga capaian kinerjanya 0%. c. Pembangunan/Pengembangan

Sistem Informasi

Kepegawaian

(Simpeg). Sistem informasi kepegawaian daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah dibangun sejak tahun 2013 dan selama ini telah dilakukan

pengembangan

aplikasi

yang digunakan.

Dengan

adanyanya simpeg ini diharapkan data seluruh PNS di Kabupaten Tanah Bumbu selalu updatesehingga dapat digunakan untuk kebutuhan

kepegawaian.

pengembangan

Untuk

software.Secara

tahun umum

2016

tidak

penggunaan

ada

aplikasi

simpeg saat ini masih perlu dimaksimalkan dan perlu selalu dievaluasi karena belum belum optimalnya untuk keperluan proses data kepegawaian seperti penggunaan data untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat otomatis, ataupun akses data untuk keperluan lainnya sehingga tidak perlu lagi mengambil data secara manual. Selain itu perlu adanya evaluasi terhadap keamanan data yang tersimpan agar tidak terjadi hilangnya data yang sudah tersimpan. d. Pemberian Bantuan Tugas Belajar. Kabupaten Tanah Bumbu peduli terhadap peningkatan kapasitas PNS, salah satunya dengan LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

23

memberikan bantuan beasiswa tugas belajar. Target kegiatan ini sebanyak 65 orang dengan capaian 60 orang atau sebesar 92,31%. Pemberian bantuan beasiswa terdiri dari Diploma III, Strata 1 dan bantuan untuk Praja IPDN, Strata 2 dan dokter spesialis. Pemberian bantuan yang tidak terealisasi adalah bantuan untuk praja IPDN tingkat Muda sebanyak 4 orang disebabkan rencana bantuan diberikan kepada lima orang praja, ternyata yang berhasil lulus seleksi hanya satu orang.Untuk S.1 capaian realisasi melebihi target karena terdapat 1 orang yang mendapatkan beasiswa dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk dokter spesialis dari rencana enam orang yang akan diberikan bantuan beasiswa terealisasi sebanyak lima orang. Satu orang yang tidak terealisasi karena yang lulus seleksi hanya lima orang.Rekapitulasi bantuan beasiswa tugas belajar dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.7 Pemberian Bantuan Beasiswa dan Tugas Belajar No.

Uraian

Target

Capaian

%-tase

25 org

25 org

100,00

3 org

3 org

100,00

- Muda Praja

5 org

1 org

20,00

- Madya Praja

3 org

3 org

100,00

- Nindya Praja

3 org

3 org

100,00

- Wasana Praja

4 org

4 org

100,00

2

Beasiswa Tugas Belajar S1 Penyuluh Pertanian

4 org

4 org

100,00

3

Beasiswa Tugas Belajar S1

5 org

6 org

120,00

Belanja Beasiswa Tugas Belajar D.III 1 2

Bantuan Beasiswa Tugas Belajar D3 Manajemen Informatika Politeknik Negeri Banjarmasin Bantuan Beasiswa Tugas Belajar D3 Farmasi (Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin) Belanja Beasiswa Tugas Belajar D.IV/S.1

1

Tugas Belajar IPDN

- Sarjana Keperawatan STIKES Bina Sehat PPNI Mojokerto

2

- S.1 Farmasi pada Sekolah Tinggi Farmasi

2


24

Bandung - S.1 Farmasi pada Universitas Garut

1

- S.1 Kebidanan Universitas Airlangga

1

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S.2 1

Beasiswa Tugas Belajar S.2

7 org

6 org

- S.2 Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar

1

- S.2 Pengindraan Jauh UGM

1

- Magister ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

1

- Magister Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran

1

- Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada - S.2 Hukum Kesehatan pada Unika Soegijapranata Semarang 2

Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis

1 1 6 org

5 org

- Dokter spesialis ilmu penyakit pulmonologi dan respirasi

83,33

1

- Dokter spesialis bedah - Spesialis anak (Universitas Diponegoro Semarang) - Spesialis Patologi Klinik (Universitas Diponegoro Semarang) - Spesialis Radiologi (Universitas Diponegoro Semarang) Jumlah

85,71

1 1 1 1 65 org

60 org

92,31

e. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN. Kegiatan ini untuk mengakomodir penerimaan CPNS melalui seleksi praja IPDN. Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahun memberikan sosialisasi kepada Sekolah Menengah Atas agar menarik

minat

kepada

siswanya

untuk

mengikuti

seleksi

penerimaan praja IPDN ini. Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1 kali kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan sebanyak 1 kali. LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

25

Tahapan seleksi penerimaan calon praja IPDN ini yaitu dari pendaftaran yang dilaksanakan secara online melalui website Kemenpan-RB. Peserta yang berhasil lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti rangkaian seleksi lainnya secara bertahap dimulai dari Tes Kemampuan Dasar (TKD) di Provinsi, tes kesehatan, tes psikologi, integritas dan kejujuran. Peserta yang lulus tes ini kemudian mengikuti penerimaan peserta pantukhir di IPDN Jatinangor. Peserta dari Kabupaten Tanah Bumbu yang berhasil lulus seleksi administrasi sebanyak 25 orang, namun setelah mengikuti seleksi selanjutnya tidak ada satupun yang berhasil

lulus

seleksi

untuk

mengikuti

penerimaan

peserta

pantukhir. f. Koordinasi Penyelenggaraan Diklat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data keperluan diklat teknis dan fungsional se Kabupaten Tanah Bumbu. Namun kegiatan ini batal dilaksanakan mengingat adanya penghematan anggaran. g. Test Assesment Bagi PNSD. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kompetensi PNS terutama bagi Eselon II, III dan IV sehingga diperoleh data kompetensi di bidang mana yang bersangkutan ditempatkan dan juga melihat kompetensi untuk promosi jabatan. Hasil assesment tes ini juga digunakan untuk seleksi jabatan tinggi pratama atau setingkat Eselon II untuk menduduki kepala SKPD. Target kegiatan ini pada tahun 2016 sebanyak 118 orang dengan realisasi sebanyak 88 orang atau sebesar 74,58%.

h. Ujian Dinas bagi PNSD. Tujuan diselenggarakannya ujian dinas pegawai negeri sipil adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Target kegiatan ini sebanyak 50 orang dengan capaian sebanyak 37 orang atau 74,00%. Capaian kinerja LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

26

tidak sesuai dengan target karena peserta yang mendaftar untuk mengikuti ujian dinas hanya 40 orang dan berhasil lulus administrasi hanya 37 orang untuk mengikuti tes selanjutnya.

i. Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD. Tujuan diselenggarakannya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pegawai negeri sipil adalah untuk penilaian pengetahuan dan kemampuan PNS yang telah memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah yang lebih tinggi untuk mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimilikinya. Sehingga,

dapat

ditentukan

pangkatnya

dengan

kedudukan

seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai yang digunakan sebagai dasar penggajian, tunjangan dan lainya yang sudah diatur dalam peraturan yang ada. Target kegiatan ini sebanyak 50 orang dengan capaian sebanyak 56 orang atau 112%, melebihi dari target yang ditetapkan karena pendaftar melebihi dari rencana yang ditargetkan.

j.

Pengambilan

sumpah

bagi

PNSD.

Tujuan

pelaksanaan

pengambilan sumpah/janji PNS adalah pembinaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta berdayaguna maupun sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Selain untuk CPNS, kegiatan ini juga mengakomodir PNS yang belum mengikuti sumpah PNS. Target kegiatan ini sebanyak 300 orang, namun batal dilaksanakan karena adanya penghematan anggaran.

k.

Seleksi terbuka jabatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 108 bahwa pengisian jabatan pimpinan

tinggi

utama


dan

madya

pada

kementerian,

27

kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan

PNS

dengan

memperhatikan

syarat

kompetensi,

kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya pejabat yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang didudukinya, untuk itu Kabupaten Tanah Bumbu juga melaksanakan seleksi terbuka jabatan mulai tahun 2016. Target kegiatan ini sebanyak satu kali kegiatan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun jabatan yang diadakan seleksi terbuka adalah untuk jabatan tinggi pratama atau setingkat eselon II, pada dua jabatan yakni kepala Dinas Perindagkop dan UKM,

dan

Kepala

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintah Desa.

Tahun 2016 adalah tahun pertama untuk periode renstra tahap III atau periode 2016 – 2021. Evaluasi berdasarkan capaian kinerja dibandingkan dengan target renstra dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.8 Target dan Realisasi Renstra Sampai Dengan Tahun 2016 NO.

URAIAN

TARGET RENSTRA (thn ke-5)

TARGET RENSTRA (thn ke-1 2016)

REALISASI s/d tahun 2016

%-tase

1

2

3

4

5

6

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan 2 Struktural Pendidikan dan Pelatihan 3 Teknis Pendidikan dan Pelatihan 4 Fungsional 1

1117 org

317 org

316 org

28,29%

327 org

74 org

64 org

19,57%

550 org

100 org

75 org

13,64%

460 org

80 org

80 org

17,39%


28

Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional Seleksi Penerimaan 6 CPNSD Sistem Informasi 7 Kepegawaian Bantuan Tugas Belajar dan 8 Ikatan Dinas 5

48 kali

9 kali

3 kali

6,25%

750 formasi

150 formasi

0 formasi

0,00%

1 simpeg

1 simpeg

1 simpeg

100,00%

367 org

67 org

60 org

16,35%

9 Seleksi Calon Praja IPDN

5 kali

1 kali

1 kali

20,00%

10 Kegiatan Rakor Kediklatan

5 kali

1 kali

0 kali

0,00%

50 org

58 org

25,78%

300 org

0 org

0,00%

1 kali

1 kali

20,00%

Ujian Kenaikan Pangkat dan 225 org Penyesuaian Ijazah Pengambilan Sumpah Bagi 12 1195 org PNS Seleksi Lelang Terbuka 13 5 kali Jabatan 11

14 Ujian Dinas bagi PNSD

190 org

30 org

37 org

19,47%

15 Test Assesment bagi PNS

457 org

177 org

88 org

19,26%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat capaian kinerja tahun pertama renstra dibandingkan dengan target yang ingin dicapai sampai tahun kelima sebagai berikut : 1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS. Capaian renstra sampai dengan tahun ke-1 (tahun 2016) sebesar 28,29%. Target yang tidak tercapai hanya satu orang karena pada saat pemanggilan CPNS untuk mengikuti diklat ini, yang bersangkutan sedang hamil sehingga dianggarkan kembali untuk mengikuti diklat prajabatan pada tahun 2017. 2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS. Capaian renstra tahun pertama sebesar 19,57%. Dari target renstra sebanyak 74 orang untuk tahun pertama renstra, pada DPA perubahan 2016 dikurangi menjadi 64 orang mengingat adanya kendala anggaran yang tersedia. Target renstra terhadap jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural ini sebanyak 327 orang berdasarkan data jumlah eselon II, LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

29

eselon III, dan eselon IV yang belum mengikuti diklat struktural sampai akhir periode renstra tahap II (2010 – 2015). 3. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS. Capaian renstra tahun pertama untuk kegiatan ini sebesar 13,64%. Tidak tercapainya target yang ditetapkan pada periode renstra tahun pertama ini juga disebabkan adanya penghematan anggaran pada perubahan anggaran 2016. 4. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS. Capaian renstra sampai tahun pertama sebesar 17,39%. Target tahun pertama sebanyak 80 orang tercapai 100%. 5. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Kegiatan ini berupa pelantikan pejabat struktural dan fungsional. Target Renstra pada tahun pertama sebanyak 12 kali pelantikan. Namun kegiatan ini pada dasarnya tergantung dari kebutuhan kepala daerah dalam memenuhi struktur organisasi setiap SKPD. Tahun 2016 merupakan tahun pertama jabatan kepala daerah sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat (3) mengatakan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk melakukan

pergantian

pejabat

lingkungan

pemerintahan

daerah

(Pemda) baik provinsi ataupun kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Selain itu adanya perubahan susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga pelantikan pejabat struktural dilaksanakan pada akhir tahun 2016 setelah struktur organisasi telah selesai disusun. 6. Seleksi penerimaan CPNS. Pada tahun 2016 tidak ada penerimaan CPNS atau capaian renstra tahun pertama 0%. Seleksi penerimaan CPNS tergantung dari petunjuk pemerintah pusat. Untuk tahun 2016 masih ada moratorium penerimaan CPNS. 7. Sistem Informasi Kepegawaian (simpeg). Target sistem informasi kepegawaian adalah satu simpeg yang berarti selama periode renstra 2016-2021 Badan Kepegawaian Daerah memiliki satu aplikasi simpeg LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

30

yang harus dijalankan. Selama tahun 2016 simpeg berjalan dengan baik, namun masih terus dilakukan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan sehingga dapat mengakomodir keperluan data kepegawaian. 8. Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas. Capaian renstra tahun pertama untuk kegiatan ini sebesar 16,35%. Realisasi tahun pertama untuk kegiatan ini jika dilihat berdasarkan target pada DPA Perubahan 2016 capaiannya sebesar 92,31%. 9. Seleksi Calon Praja IPDN. Kegiatan ini ditargetkan setiap tahunnya dilaksanakan satu kali, sehingga selama lima tahun akan tercapai sebanyak lima kali kegiatan. Capaian renstra sampai tahun pertama sebesar 20% yang artinya sesuai dengan target yang direncanakan. 10. Kegiatan Rakor Kediklatan. Kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan diklat seluruh SKPD ini pada tahun pertama

batal

dilaksanakan mengingat adanya penghematan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlalu mendesak ditunda untuk dilaksanakan. 11. Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuai Ijazah. Capaian renstra tahun pertama untuk kegiatan ini sebesar 25,78%. Target sampai dengan tahun 2020 sebanyak 225 orang. 12. Pengambilan Sumpah Bagi PNS. Kegiatan ini batal dilaksanakan pada tahun 2016 sehubungan dengan adanya penghematan anggaran. Target kegiatan ini selama lima tahun sebanyak 1.195 orang. Target ini lebih besar daripada target formasi penerimaan CPNS karena pengambilan sumpah selain untuk PNS baru juga untuk mengakomodir PNS lama namun belum mengikuti sumpah PNS. Capaian kinerja untuk tahun pertama renstra sebesar 0%. 13. Seleksi Lelang Terbuka Jabatan. Capaian kinerja tahun pertama renstra sebesar 20%, atau dari target satu kali pelaksanaan seleksi tahun pertama tercapai 100%.


31

14. Ujian Dinas Bagi PNSD. Capaian kinerja sampai dengan tahun pertama renstra sebesar 19,47%. Dari target renstra tahun pertama sebanyak 30 orang tercapai 37 orang atau 123,33%. 15. Test Assesment Bagi PNS. Capaian kinerja sampai dengan tahun pertama renstra untuk kegiatan ini sebesar 19,26%. Dari target renstra 177 orang hanya terealisasi 88 orang. Pada anggaran perubahan 2016 target tersebut dikurangi menjadi 118 orang menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. B. Realisasi Anggaran Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu. Anggaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total

anggaran

pada

Anggaran

Perubahan

2016

sebesar

Rp

16.730.253.686,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 3.926.891.436,dan belanja langsung Rp 12.803.362.250,-. Dari seluruh anggaran program/kegiatan yang direncanakan Badan Kepegawaian

Daerah,

realisasi

serapan

anggaran

sebesar

Rp10.508.080.146,- (71,71%) dengan perincian belanja tidak langsung Rp 2.700.189.305,- (untuk gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai BKD Tanah Bumbu) dan belanja langsung sebesar Rp 7.807.890.841,sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4.145.681.991 (28,29%). Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :


32

Tabel 3.9 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 BELANJA TIDAK LANGSUNG

No.

Uraian

1

Gaji dan Tunjangan

2

Tambahan Penghasilan PNS

Pagu Dana (Rp)

Total

Realisasi (Rp)

(%)

2.288.891.436

-

1.638.000.000

-

3.926.891.436

0,00 0,00 0,00

-

BELANJA LANGSUNG No. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makan dan Minuman


Pagu Dana (Rp)

Realisasi (Rp)

% 0,00

2.559.523.750

0,00

96.280.000

0,00

466.300.000

0,00

34.700.000

0,00

152.020.000

0,00

14.250.000

0,00

64.800.000

0,00

133.968.750

0,00

48.475.000

0,00

30.980.000

33

10 11 12 II. 1 II. 1 III.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Kapasitas Aparatur

Peningkatan Sumber Daya

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan IV.

1 2 3 4 V. 1 2

Program Kapasitas Aparatur

Peningkatan Sumber Daya

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Seleksi Penerimaan Calon PNS


0,00

865.800.000

0,00

612.950.000

0,00

39.000.000

0,00

15.000.000

0,00

15.000.000

0,00

28.000.000

0,00

28.000.000

0,00

-

0,00

-

0,00

6.818.580.000

0,00

2.202.330.000

0,00

3.438.800.000

0,00

446.750.000

0,00

730.700.000

0,00

3.382.258.500

0,00

30.000.000

0,00

24.450.000

34

3 4 5 6 7 8 9 10

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Test Assesment dan Ujian Dinas Bagi PNSD Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah Bagi PNSD Pengambilan Sumpah Bagi PNSD Seleksi Terbuka Jabatan Total Belanja Langsung


-

0,00

-

0,00

2.443.750.000

0,00

9.823.500 67.550.000

0,00

-

0,00

578.970.000

0,00

51.800.000 9.325.000

0,00

-

0,00

166.590.000 12.803.362.250

0,00

35

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016merupakan realisasi tahun pertama periode renstra 2016 – 2021. Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun anggaran 2016 melakukan banyak penghematan anggaran pada seluruh kegiatan SKPD mengingat adanya penurunan pendapatan daerah akibat adanya penurunan laju perekonomian secara nasional yang berimbas pada seluruh kabupaten/kota. Tidak terkecuali Badan Kepegawaian Daerah melakukan seleksi secara ketat terhadap penggunaan anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya. Hal ini tentunya berpengaruh pada capaian kinerja BKD, karena ada beberapa target yang sudah ditetapkan pada target renstra terpaksa dilakukan pengurangan beberapa volume kegiatan. Sehingga capaian indikator kinerja utama BKD cukup jauh di bawah target renstra. Walaupun demikian, secara keseluruhan BKD telah melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, karena kalau dilihat dari target pada anggaran perubahan 2016 capaian kinerjanya sudah hampir seluruhnya sesuai dengan target ditetapkan. Terdapat satu kegiatan pada BKD yang tergantung kebijakan pemerintah pusat yakni pelaksanaan seleksi CPNS. Karena tahun 2016 telah dilakukan moratorium penerimaan CPNS maka kegiatan ini tidak dilaksanakan. Kegiatan pengambilan sumpah PNS sehubungan dengan adanya penghematan anggaran karena masih bisa ditunda pelaksanaannya juga sangat berpengaruh pada capaian indikator kinerja utama BKD. Jika dilihat pada capaian tahun pertama ini dan dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah tentunya perlu dikaji LAKIP TAHUN 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu

36

ulang terhadap target renstra BKD karena ada beberapa kegiatan yang capaiannya jauh di bawah target yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, dan menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.


37

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Recommend Documents