PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2016-2020

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

ii

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, BLHD Kabupaten Tanah Bumbu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2020 sebagai pendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2016 – 2020. Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Bumbu (RPJMD) Tahun 2016-2020, dan memperhatikan berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan, Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra ini merupakan kerangka kerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Renstra akan menjadi acuan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun Rencana Kerja. Renstra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu

Ir. H. Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda NIP. 19580507 198503 1 009

ii

iii

DAFTAR ISI

Cover .........................................................................................................................................................

i

Kata Pengantar ....................................................................................................................................

ii

Daftar Isi .................................................................................................................................................

iii

BAB I : PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang...................................................................................................................

I-1

1.2.

Landasan Hukum .............................................................................................................

I-1

1.3.

Maksud dan Tujuan ........................................................................................................

I-4

1.4.

Sistematika Penulisan ...................................................................................................

I-5

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ...................................................

II - 1

2.2.

Sumber Daya SKPD .........................................................................................................

II - 18

2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD...............................................................................................

II - 20

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .........................

II - 26

BAB III :ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ...................................................................................

III - 1

3.2.

Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi .....................................

III - 3

3.3

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ...............................................................

III - 7

3.4.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.5.

Pelayanan SKPD................................................................................................................

III - 7

Penentuan Isu-isu Strategis........................................................................................

III -

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ............................................................................................

4.2 4.3

IV - 1

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu ...........................................................................................

IV - 1

Strategi dan Kebijakan SKPD .....................................................................................

IV - 3

iii

iv BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPO SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................

V-1

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................ BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN ........................................................................

VI - 1 VII - 1

iv

BAB I PENDAHULUAN RENSTRA BLHD KABUPATEN TANAH BUMBU

RENSTRA BLHD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Lingkungan Hidup Daerah bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Lingkungan Hidup Daerah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Lingkungan Hidup Daerah; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kab. Tanah Bumbu.

1.2

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah, mencakup: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

I-1

2016-2020




Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.



Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)



Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39)



Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721)



Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132)



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)



Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934)

I-2

2016-2020




Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242)



Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406)



Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;



Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

I-3

2016-2020




Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah



Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu



Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 – 2025



Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3

Maksud dan Tujuan Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup: 

Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan



Pedoman dalam menyusun Renja SKPD



Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

I-4

2016-2020


1.4

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah 2016-2020 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu: BAB I

Pendahuluan mencakup:

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan, Sistematika Penulisan Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Organisasi SKPD,

Tugas,

Fungsi,

dan

Struktur

Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan

dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup:

Telaahan Visi, Misi,

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L,

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan

Isu-isu

Strategis Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

I-5

2016-2020

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD RENSTRA BLHD KABUPATEN TANAH BUMBU


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun

2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, penilaian lingkungan hidup di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

pemasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

c.

perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

d.

perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penanggulangan pencemaran;

e.

perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan;

f.

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup;

g.

pelaksanaan pelayanan umum;

h.

pengelolaan urusan ketatausahaan; dan

i.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, adalah:

a.

merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan penyelenggaraan kesekretariatan BLHD; b.

merumuskan, menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, menyelenggaraan pengawasan

dan

penanggulangan

pencemaran

lingkungan

hidup

serta

II - 1

2016-2020


penegakan hukum dan penanggulangan pemulihan pencemaran lingkungan hidup; c.

merumuskan, menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan analisis pengelolaan kualitas lingkungan dan pemantauan serta evaluasi kualitas lingkungan hidup;

d.

merumuskan, menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan pengendalian dampak lingkungan, pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan evaluasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta Laboratorium Lingkungan;

e.

merumuskan, menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, menjalin kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait guna kelancaran kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

g.

menyiapkan bahan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

h.

melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Tanah Bumbu

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007, adalah sebagai berikut :

II - 2

2016-2020


2016-2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG BINA TEKNIS AMDAL

SUB BIDANG EVALUASI AMDAL

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

BIDANG PENGELOLAAN KUALITAS LINGKUNGAN

KEPALA BIDANG PENGAWASAN PENANGGULANGA N PENCEMARAN

KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN

SUB BIDANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KUALITAS LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BIDANG PEMANTUAN DAN EVALUASI PKL

SUB BIDANG PENANGGULANGN DAN PEMULIHAN

II - 3

RENSTRA BLHD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2020

Berikut penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dari bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu : I.

Kepala Badan Tugas Pokok : Membantu Bupati Tanah Bumbu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam lingkup Lingkungan Hidup dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

pemasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

c.

perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

d.

perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penanggulangan pencemaran;

e.

perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan;

f.

perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup;

II.

g.

pelaksanaan pelayanan umum;

h.

pengelolaan urusan ketatausahaan; dan

i.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga serta perlengkapan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

pengumpul dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja Badan; II - 4


2016-2020

b.

pengelolaan urusan keuangan;

c.

pengelolaan urusan kepegawaian;

d.

pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

e.

pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan keprotokolan;

f.

pengumpulan dan pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

(3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) mempunyai Uraian tugas sebagai berikut: a.

melaksanakan kegiatan surat menyurat, penataan, dokumentasi arsip dan penggadaan;

b.

menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);

c.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang unit;

d.

menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

e.

menyiapkan

bahan

usulan

mutasi

kepegawaian, meliputi

pengusulan,

kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun; f.

menyiapkan

bahan

pembinaan

pegawai, meliputi pembinaan

disiplin,

pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa / penghargaan dan kedudukan hukum pegawai; g.

menyiapkan bahan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan absensi;

h.

menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;

i.

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan semua unsur organisasi badan;

j.

menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan badan;

k.

menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumentasi kegiatan badan;

l.

menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan badan;

m.

menyiapkan bahan kooardinasi dengan unit kerja/ instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan badan;

n.

menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

II - 5


o.

2016-2020

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

(4) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat terdiri dari : a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c.

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.

II.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggadaan, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan barang unit, keprotokolan dan kehumasan serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas adalah: a.

menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kerja tahunan;

b. melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan; c.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);

d. melaksanakan

urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang

berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor; e.

melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit;

f.

menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi,

pemeliharaan,

penghapusan barang/aset unit; g. melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanan dinas, akomodasi tamu, humas dan keprotokolan; h. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensii pegawai; i.

menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;

j.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

II - 6


2016-2020

II.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (1)

Sub bagian berencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan pengelolaan data penyusunan program dan rencana kerja badan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.

(2)

Uraian tugas dimaksud ayat (1) tersebut diatas adalah: a.

menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;

b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja badan; c.

menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas badan;

d. menyusun rencana anggaran bulanan / triwulan badan; e.

menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bahan rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran belanja negara;

f.

menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung badan;

g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja badan; h. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan / kebutuhan kantor; i.

menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

j.

melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran;

k. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan; l.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

II.3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan (1)

Sub bagian evaluasi, dokumentasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data, dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian dan

pelaporan kegiatan unsur-unsur

organisasi badan.

II - 7


(2)

2016-2020

Uraian tugas dimaksud ayat (1) tersebut diatas adalah: a.

menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis penyusunan rencana evaluasi, dokumentasi dan pelaporan pengembangan kinerja pada satuan kerja masing-masing;

b. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan badan; c.

menghimpun

dan

menyiapkan

bahan

penyusunan

pelaksanaan

dokumentasi kegiatan badan; d. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan badan; e.

menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas serta rekapan hasil evaluasi kegiatan;

f.

melasanakan pendokumentasian hasil laporan kegiatan badan;

g. melaksanakan pendistribusian laporan kegiatan badan secara periodik; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas; III.

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan (1)

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan.

(2)

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan administrasi dan teknis analisis mengenai dampak lingkungan;

b.

penyusunan program, pengaturan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengkajian terhadap analisis mengenai dampak lingkungan;

c.

pengaturan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembinaan serta pengembangan laboratorium;

d. penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL; e.

penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi di bidang evaluasi AMDAL dan Laboratorium;

f.

penyusunan bahan dan pelayanan izin lingkungan;

g.

penyusunan bahan, pelaksanaan pendidikan pelatihan, pembinaan dan penghargaan bidang lingkungan hidup;dan

II - 8

2016-2020


h.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun

program,

mengatur,

memantau,

mengendalikan

dan

mengevaluasi pembinaan administrasi dan teknis analisis mengenai dampak lingkungan; b. menyusun

program,

mengatur,

memantau,

mengendalikan

dan

mengevaluasi pengkajian terhadap analisis mengenai dampak lingkungan; c. cmenyusun

program,

mengatur,

memantau,

mengendalikan

dan

mengevaluasi pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian analisis mengenai dampak lingkungan; d. mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan laboratorium; e. menyusun bahan dan pelayanan izin lingkungan; f.

menyusun bahan, pelaksanaan pendidikan pelatihan, pembinaan dan penghargaan bidang lingkungan hidup;

g. menyiapkan bahan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai bidang tugasnya. (4)

Unsur-unsur organisasi bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari : a.

Sub Bidang Bina Teknis AMDAL ; dan

b.

Sub Bidang Evaluasi AMDAL dan Laboratorium

III.1. Sub Bidang Bina Teknis AMDAL (1)

Sub Bidang Bina Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian analisis dan evaluasi mengenai dampak lingkungan.

(2)

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyiapkan bahan dan mengolah data pelaksanaan pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan;

b.

menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya kelola lingkungan (UKL), upaya

II - 9


2016-2020

pemantauan lingkungan (UPL) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.

menyusun dan melaksanakan kebijakan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL;

d.

menyiapkan bahan perumusan rekomendasi komisi analisis mengenai dampak lingkungan dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan;

e.

menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan pengembangan teknis analisis mengenai dampak lingkungan;

f.

melaksanakan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan pemerintah serta pemberian rekomendasi AMDAL dan UKL-UPL;

g.

menyusun bahan dan pelayanan izin lingkungan;

h.

menyusun bahan, pelaksanaan pendidikan pelatihan, pembinaan dan penghargaan bidang lingkungan hidup;

i.

melakukan koordinasi, menyiapkan bahan dan mengevaluasi pemanfaatan kawasan;

j.

menyiapkan bahan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan

k.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

III.2. Sub Bidang Evaluasi AMDAL dan Laboratorium (1) Sub Bidang Evaluasi AMDAL dan Laboratorium mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi AMDAL serta melaksanakan koordinasi dan evaluasi

laboratorium,

kerjasama

dan

pengkajian,

bimbingan

teknis,

pemantauan serta evaluasi pengelolaan kualitas lingkungan. (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Evaluasi AMDAL dan Laboratorium mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyiapkan bahan dan mengolah data pelaksanaan evaluasi AMDAL, UKLUPL, SPPL dan Laboratorium;

b.

menyiapkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan dan mengevaluasi pengkajian lingkungan hidup;

c.

melaksanakan evaluasi terhadap dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan izin lingkungan;

II - 10


d.

2016-2020

melaksanakan pengawasan penerapan standarisasi metode uji dan sistem akreditasi laboratorium;

e.

melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Upaya Kelola Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

f.

menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja / instansi terkait dalam rangka koordinasi hasil uji laboratorium;

g.

melaksanakan program penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan laboratorium lingkungan daerah;

h.

membuat penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan dampak diposisi asam skala kabupaten;

i.

menetapkan dan melaksanakan kebijakan konservasi

pemanfatan dan

pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten; j.


k.


IV.

Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan (1)

Bidang

Analisis

Pengelolaan

Kualitas

Lingkungan

mempunyai

tugas

melaksanakan analisis, pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan. (2)

Bidang Analis Pengelolaan Kualitas Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan

program,

pengaturan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan (PKL); b.

penyusunan program, pengaturan, pengendalian di bidang pemantauan dan evaluasi pengelolaan kualitas lingkungan (PKL);

c.

pelaksanaan tugas kewenangan pada bidang izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan limbah cair dan jenis perizinan lainnya di bidang lingkungan hidup; dan

d.

pelaksanaan tugas inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar.

II - 11


(3)

2016-2020

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(4)

a.

menyusun program dan mengatur rencana kegiatan operasional bidang analisis pengelolaan kualitas lingkungan;

b.

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi Pengelolaan kualitas lingkungan;

c.

menyiapkan bahan dan menyusun program kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam upaya pelaksanaan PKL, Pemantauan dan Evaluasi PKL;

d.

melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan;

e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Unsur-unsur organisasi bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan terdiri dari : a.

Sub bidang Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan;

b.

Sub bidang Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kualitas Lingkungan

IV.1. Sub Bidang Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan

(1) Sub Bidang Pelaksanaan PKL mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis pengelolaan kualitas lingkungan

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelaksanaan PKL mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun, merencanakan, melaksanakan standart pelayanan minimal (Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, Udara dari sumber tidak bergerak, informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa dan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat ada dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;

b.

menyusun program dan mengatur rencana kegiatan operasional bidang pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan

c.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan;

d.

menyiapkan bahan dan menyusun program kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan;

e.

menyiapkan bahan kerjasama, mengkoordinasikan dan melaksanakan penerapan analisis, evaluasi dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal;

II - 12


f.

2016-2020

melaksanakan tugas kewenangan pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

g.

melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan program adipura;

h.

melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan program adiwiyata;

i.

melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan mesyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

j.

menyiapkan bahan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;

k.


IV.2. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kualitas lingkungan (1) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi PKL mempunyai tugas menyiapkan bahan, memantau penerapan standar mutu lingkungan, kerjasama dan pengkajian, bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi pengelolaan kualitas lingkungan. (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi PKL mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kualitas lingkungan;

b.

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kondisi dan kualitas lingkungan;

c.

melaksanakan tugas kewenangan pada bidang izin pengelolaan limbah B3;

d.

melaksanakan tugas kewenagan pada bidang izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan limbah cair dan jenis perizinan lainnya di bidang lingkungan hidup;

e.

menyiapkan bahan, mengolah data dan memantau penerapan standar mutu lingkungan;

f.

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kerjasama bibidang pemantauan dan evaluasi PKL;

g.

melaksanakan pemantauan, pengkajiam, identifikasi, inventarisasi sumber pencemaran dan evaluasi kondisi kualitas lingkungan;

h.

melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pemantauan, pengkajian dan evaluasi PKL;

II - 13


i.

2016-2020

menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi PKL;

j.

melaksanakan analisis, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan penerapan standar mutu lingkungan;

k.

melaksanakan, menyiapkan bahan dan koordinasi dalam rangka Menuju Indonesia Hijau (MIH);

l.


m.


V.

Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran (1)

Bidang Pengawasan dan Penaggulangan Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, penanggulangan pencemaran dan pengrusakan, penegakan hukum dan pemulihan di bidang lingkungan hidup

(2)

Bidang Pengawasan dan Penaggulangan Pencemaran mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi di bidang pengawasan dan penanggulangan pencemaran;

b.

penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi pengelolaan limbah dan operasionalisasi kegiatan yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;

c.

penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi pengembangan informasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

d.

penyusunan program, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup daerah;

e.

penyusunan

program,

pembinaan,

koordinasi

pelaksanaan

penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup. (3)

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun

program,

mengatur,

membina,

mengoordinasikan

dan

mengevaluasi penyiapan bahan pengawasan dan penegakan hukum;

II - 14


b.

menyusun

program,

mengatur,

membina,

2016-2020

mengoordinasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi unit usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; c.

menyusun

program,

mengatur,

membina,

mengoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pengawasan, penanggulangan, pemulihan dan penegakan hukuk terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; d.


e.


(4)

Unsur-unsur organisasi bidang pengawasan dan penanggulangan pencemaran terdiri dari : a.

Sub bidang pengawasan dan penanggulangan pencemaran;

b.

Sub bidang penanggulangan dan pemulihan.

V.1. Sub Bidang Pengawasan dan Peneggakan Hukum (1) Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan,melaksanakan kerjasama pengawasan, analisis dan evaluasi di bidang pengawasan dan penegakan hukum. (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;

b.

melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

c.

menyiapkan

bahan,

mengembangkan

informasi

dan

melaksanakan

sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup; d.

memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

II - 15


e.

menyiapkan

bahan,

mengembangkan

informasi

dan

2016-2020

melaksanakan

sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; f.

menyusun program, mengatur, membina, mengoordinasikan, melaksanakan evaluasi pengawasan dan pengakan hukum;

g.

melaksanakan penerapan sanksi administrasi dan pidana kasus lingkungan;

h.

menyiapkan bahan rekomendasi dan mengevaluasi tindak lanjut sanksi administrasi;

i.

melaksanakan

pemantauan

peringkat

kinerja

perusahaan

terhadap

pengelolaan lingkungan; j.

melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;

k.


l.


V.2. Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan (1) Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan koordinasi serta evaluasi program penanggulangan dan pemulihan pencemaran. (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyiapkan bahan penyusunan dan koordinasi serta evaluasi programdi bidang penanggulangan dan pemulihan pencemaran;

b.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;

c.

mengumpulkan,

mengolah

dan

menyajikan

data

kerusakan

dan

pencemaran lingkungan; d.

menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan upaya pemulihan kualitas, rehabilitasi dan konservasi lingkungan;

II - 16


e.

2016-2020

melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pemulihan, rehabiltasi dan konservasi suber daya alam hayati;

f.

menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyiapkan rekomendasi audit lingkungan;

g.

menyiapkan bahan dalam rangka penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi dan atau cara lain sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

h.

menyiapkan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup;

i.

memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

j.

menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan dan pemulihan kualitas, rehabilitasi dan konservasi lingkungan;

k.


l.

melaksanakan tugas lai yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VI.

UPT Laboratorium Lingkungan (1) Laboratorium Lingkungan merupakan UPT Badan Lingkungan Hidup Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan Lingkungan hidup Daerah (2) Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam pengujian parameter kualitas lingkungan, pelayanan pelanggan, penentu kebenaran, kehandalan pengujian dan pengembangan sarana pengendalian dampak lingkungan, serta keselamatan dan pengawasan laboratorium.

2.2

Sumber Daya SKPD Dalam melaksanakan kegiatan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu didukung oleh 53 (Lima puluh tiga) orang pegawai yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil 36 (Tiga Puluh Enam) orang dan 6 (enam) orang tenaga PTT/honorer serta 11 (sebelas) orang tenaga harian lepas (THL)

II - 17


2016-2020

Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia mutlak diperlukan dan dikembangkan. Sampai sejauh ini keberadaan pegawai/staf di Badan Lingkungan Hidup Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.1. Data Pegawai Sesuai Status Kepegawaian No.

Status

Pangkat/Gol I

II

III

IV

Jumlah

1.

PNS

-

9

22

5

36

2.

PTT/Honorer

-

-

-

-

6

3.

THL

-

-

-

-

11

Jumlah

-

9

22

5

38

Sumber : Bagian Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Sesuai Latar Belakang Pendidikan No

Uraian

Jumlah

1

2

3

Pendidikan(PNS, CPNS & PTT) 4

Jurusan 5

1.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah

1

S1

Perikanan

2.

Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah

1

S2

Administrasi Pembangunan

1

S2

Kehutanan

1

S1

Pertanian

Kabid. Pengawasan dan 5. Penanggulangan Pencemaran

1

S1

Perikanan

6. Kasubid. Pelaksanaan PKL

1

S2

Manajemen

1

S1

Pertanian

1

S1

Kehutanan

Kabid. Pengendalian 3. Dampak Lingk

4.

7

Kabid. Analisis pengelolaan Kualitas Lingkungan

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubid Perencanaan dan 8. Keuangan

II - 18


9.

Kasubid Evaluasi amdal dan laboratorium

10. Kasubag Evadoklap

1

S1

Teknik Kimia

1

S1

Teknik Kimia

11.

Ka Laboratorium Lingkungan

1

S2

Lingkungan

12.

Kasubid Penanggulangan dan Pencemaran

1

S2

Lingkungan

13. Kasubid Wasgakum

1

S1

Teknik Tambang

14. Kasubbid Bina Teknis Amdal

1

S1

MIPA

15. Ka, TU Laboratorium

1

S1

Kehutanan

1

S1

Teknik Lingkungan

1

S1

Akutansi

1

S1

Sosial

1

S1

Kesehatan Lingkungan

1

S1

Teknik Komputer

4

SMA

IPS

2

S1

Teknik Lingkungan

1

S1

SPd I

1

S1

Teknik Kimia

1

S1

MIPA

1

D3

Akutansi

2

S1

Teknik tambang

1

D3

Geologi

2

SMA / SMK

IPS

1

S1

Teknik Tambang

1

S1

Pertanian

1

S1

MIPA

1

D3

Informatika

1

D2

Teknik Tambang

1

D2

Pendidikan Islam

15 Staf Sekretariat

16.

Staf Bidang Pengedalian Dampak Lingkungan

Staf Bidang Analisis 17. Pengelolaan Kualitas Lingkungan

Staf Bidang Pengawasan dan Penanggulangan 18. Pencemaran

2016-2020

II - 19


19 Staf Laboratorium

4

S1

MIPA

3

S1

Kesehatan Mayarakat

1

S1

Teknik Lingkungan

1

SMA

IPS

2

SMK

Perkantoran

2016-2020

Sumber : Bagian Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015– 2019,

sasaran dan prioritas pembangunan bidang lingkungan yang ingin dicapai adalah : 1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah 2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan 3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta bahan berbahaya dan beracun (B3) 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi Terkait dengan hal tersebut di atas, maka keempat sasaran dan prioritas pembangunan dapat dijadikan sebagai tolak ukur tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum dan Indikator Kinerja Kunci Bidang Lingkungan tingkat Kabupaten, yaitu : 1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak 3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa 4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 5. Pencemaran Status Mutu Air 6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 7. Penegakan hukum lingkungan Adapun Indikator Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dari kegiatan tersebut adalah : 1. Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegah pencemaran air

II - 20


2016-2020

2. Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegah pencemaran udara 3. Prosentase jumlah luasan lahan dan/tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya 4. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

2.3.1

Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun

2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, penilaian lingkungan hidup di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan pelayanan BLHD data lingkungan hidup tertuang dalam review pencapaian kinerja pelayanan pada Tabel 2.1 dibawah ini.

II - 21


Tabel 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015 Target No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BLHD

Target SPM

Target

Indikator

IKU

Lainnya (IKK)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Target Renstra BLHD Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target

Realisasi Capaian Tahun ke-

x 100%) 2011

2012 2013 2014

(6)

(7)

(8)

(9)

2015

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

100%

60%

80% 100% 100% 100%

0

76%

76%

73%

86,67%

0

95%

100%

73%

86,67%

2

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

100%

60%

80% 100% 100% 100%

0

50%

100%

80%

100%

0

62,5%

100%

80%

100%

3

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa

100%

0

0

0

0

20%

40%

100%

0

0

100%

100%

167%

4

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan

100%

70%

80%

90% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

142%

125%

100%

100%

100%

5

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

80%

40%

50%

60%

6

Penegakan Hukum Lingkungan

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Pencemaran status mutu air

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

40%

60%

60%

80%

51,95% 55,13% 63,95% 67,78% 64,13% 129,87% 110,26% 106,59% 112,96% 80,16%

II - 22

RENSTRA BLHD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN Target No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BLHD

Target SPM

Target

Indikator

IKU

Lainnya (IKK)

(1)

(2)

8

Persentase Peningkatan Kualitas Data Primer Dan Sekunder LH

9

2011

2012 2013 2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

80%

77%

77%

77%

78%

80%

77%

77%

77%

Persentase Ketersediaan Sarana Pengendalian Polusi

100%

35%

64%

84% 94%

100%

35%

64%

84%

10

Prosentase Udara

70%

60%

60%

60% 65%

70%

60%

60%

60%

78,76% 81,03%

100%

100%

100%

121,17% 115,76%

11

Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Berdokumen AMDAL

50%

60%

80%

40%

72,09%

60%

63,93% 54,24%

100%

144,2%

100%

106,55% 67,8%

dan

80%

(5)

x 100%)

(7)

Air

(4)

Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target

Realisasi Capaian Tahun ke-

(6)

Kualitas

(3)

Target Renstra BLHD Tahun ke-

2016-2020

40%

60%

80%

82,81% 80,30%

94%

100%

106,17% 100,38%

100%

100%

II - 23


2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2 dibawah ini.

II - 24


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015

Anggaran pada Tahun Uraian

(1)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke(%)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1.802.287.647

2.382.412.153 2.541.532.016

2.671.792.764

2.930.220.184

1.760.184.364

2.307.190.133

2.405.685.906

2.654.123.596

2.930.220.184

97,66

96,84

94,65

99,34

100

225.586.507

234.007.164

Belanja Langsung - Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai

397.305.000

266.025.000

279.825.000

476.425.000

514.685.000

372.335.000

263.475.000

272.056.581

465.470.250

507.485.000

93,72

99,04

97,22

97,70

98,60

23.476.000

27.030.000

1.197.528.200

3.177.937.400

2.229.261.400

3.457.838.050

1.780.490.309

945.449.100

1.908.110.050

1.737.861.619

2.957.845.817

1.473.044.996

78,95

60,04

77,96

85,54

82,73

116.592.422

105.519.179

1.501.687.600

1.355.320.000

3.067.070.000

2.088.358.000

426.580.691

1.328.645.000

1.298.196.000

2.988.575.400

2.049.756.000

411.215.000

88,48

95,79

97,44

98,15

96,40

(215.021.382)

(183.486.000)

6.856.608.447

9.722.414.553

11.623.488.416

11.694.413.814

11.121.177.493

6.796.766.799

8.671.630.451

11.589.359.512

823.664.347

741.178.417

- Belanja Barang Jasa - Belanja Modal TOTAL

11.874.250.962

10.648.308.886

II - 25


2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Upaya penentuan nilai-nilai strategis dianalisis dengan menggunakan instrument

SWOT

(Strenghts,

Weaknesses,

Opportunities,

dan

threats).

Analisis

ini

untuk

menginstrumenkan masalah, serta menentukan sasaran secara teratur dan teruji sesuai dengan kondisi lingkungan, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Berdasarkan analisis dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Kabupaten Tanah Bumbu, maka faktor internal dan eksternal tersebut sebagai berikut : 1.

Faktor Internal : a. Strengths ( Kekuatan ) 1) Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan LH 3) Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai disiplin ilmu b. Weaknesses ( Kelemahan ) 1) Jumlah Sumber Daya Manusia tidak sebanding dengan beban tugas 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang 3) Dana melaksanakan program dan kegiatan belum memadai

2. Faktor Eksternal a. Opportunities ( Peluang ) 1) Adanya dukungan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah 2) Adanya regulasi bidang Lingkungan Hidup 3) Dukungan Masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik b. Threaths ( Ancaman ) 1) Rendahnya kesadaran pelaku usahaa terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Kurangnya koordinasi kelembagaan antar sektor 3) Dominasi investasi usaha yang berdampak besar dan penting Dari hasil proses analisis SWOT menunjukkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan peta kekuatan pada strategi SO, yakni memiliki kekuatan lebih besar dibanding kelemahan dan memiliki peluang yang lebih baik dibandingkan faktor ancaman. Dari hasil penilaian dan penentuan tujuan, maka alternatif tujuan yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Selanjutnya dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup tersebut, dikaitkan dengan hasil analisa :

II - 26


a. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Memperhatikan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019, dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut : - Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati - Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan - Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten - Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup - Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan Berdasarkan 6 (enam) strategi arah kebijakan tersebut, menjadi acuan pengembangan pelayanan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Bentuk pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 (lima) tahun ke depan. b. Hasil Telaahan Terhadap RTRW / KLHS Berpedoman pada RTRW dan KLHS tahun 2012 masih adanya tumpang tindih pemanfaatan kawasan untuk berbagai sektor kegiatan dan belum pastinya acuan tata ruang wilayah tanpa memperhatikan adanya daya dukung serta daya tampung lingkungan, sehingga menyebabkan pengawasan dan evaluasi pemanfatan ruang belum dapat dimaksimalkan. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) sebagai kajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program Raperda atau Perda RTRW terhadap pembangunan Kabupaten beserta evaluasi sebagai rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program Perda/Raperda RTRW dan RPJMD yang telah mengintegrasikan pertimbangan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

II - 27

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

RENSTRA BLHD KABUPATEN TANAH BUMBU


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah: Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”

Misi : 1.

Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point

guna

mendorong

pemanfaatan

keunggulan

maritim

serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2.

Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.

3.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.

4.

Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

5.

Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

III - 1


Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020, maka BLHD Kabupaten Tanah Bumbu akan mendukung pelaksanaan misi ke-3 (tiga) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1 Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi:

TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI) Misi dan Program No

Faktor Permasalahan

KDH dan Wakil KDH

Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

1. Jumlah Sumber

1. Kurangnya kesadaran

terpilih (1)

(2) Misi 3 Pengelolaan

3

dan

Daya

Manusia

pelaku usaha terhadap

kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah

Pemanfaatan Sumber Daya

tidak sebanding

pengelolaan

Alam dan Sumber Daya

dengan

Lingkungan Hidup

Ekonomi

tugas

yang

berkelanjutan, berwawasan serta Kearifan

Lingkungan

memperhatikan Lokal

Untuk

Menghadirkan

kelembagaan

2. Kurang memadainya sarana

dan

prasarana

antar

sektor 3. Dominasi

2. Adanya regulasi bidang Lingkungan Hidup 3. Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah

investasi

usaha yang berdampak besar dan penting

3. Dana

Program

melaksana kan

1. Peningkatan

program

Pengendalian Perusakan

2. Kurangnya koordinasi

penunjang

Kesejahteraan

Pencemaran

beban

1. Adanya dukungan

dan Lingkungan

dan

kegiatan belum memadai

Hidup

III - 2


2. Peningkatan dan

Akses

Kualitas Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Program

Peningkatan

Pengendalian Polusi

3.2

Telaahan Renstra Kementerian dan BLHD Provinsi Kalimantan Selatan

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. 3.2.2 Telaahan Renstra BLHD Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Renstra BLHD Provinsi Kalimantan Selatan maka Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan adalah : Visi : “KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING”

III - 3


Misi : 1.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas, dan Terampil;

2.

Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;

3.

Mengembangkan

Infrastruktur wilayah yang

mendukung

percepatan

Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya 4.

Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal; dan

5.

Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

dengan sasaran jangka menengah adalah: 1. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca 3. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan 4. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang 5. Terwujudnya peningkatan sumber daya alam 6. Terwujudnya penaatan terhadap peraturan perundangan LH 7. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH 8. Terwujudnya peningkatan kinerja BLHD Provinsi Kalsel Dari uraian sasaran menengah KLHK dan BLHD Provini Kalsel di atas, dapat dilihat program-program pada KLHK dan BLHD Provinsi Kalsel sebagai berikut : 1. KLHK -

Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Program Pengendalian Perubahan Iklim Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Planologi dan Tata Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK

2. BLHD Provinsi Kalsel -

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perlindungan dan konservasi SDA Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Pengendalian Polusi

III - 4


-

Program Pengendalian Pemanfataan Ruang Bila disandingkan, antara program KLHK dan BLHD Provinsi Kalsel dengan

program yang ada pada BLHD Kabupaten Tanah Bumbu sudah sejalan, seperti pada beberapa program berikut yaitu : 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

III - 5


Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Sasaran Renstra BLHD Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1)

Sasaran Jangka Menengah Renstra BLHD Provinsi Kalsel (2)

1

Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

2

Terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK)

3

Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

4

Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang

5

Terwujudnya peningkatan sumber daya alam

6

Terwujudnya penaatan terhadap peraturan perundangan LH

7

Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH

8

Terwujudnya peningkatan kinerja BLHD Provinsi Kalsel

Sebagai Faktor

Permasalahan Pelayanan BLHD Kab. Tanah Bumbu

Penghambat

(3)

- Pengelolaan LH belum terpadu untuk lintas sektor

(4)

-

- Belum lengkapnya data Inventarisasi & identifikasi sumber pencemar - Belum adanya data penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) pada kendaraan bermotor, industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) - Masih rendahnya pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan - Masih meningkatnya pencemaran air permukaan oleh aktifitas manusia - Belum optimalnya pengawasan pelaku usaha - Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan

Pendorong

Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas (Kualitas SDM yang masih tergolong rendah dan jumlah diklat tehnis yang diikuti masih sangat terbatas)

-

Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan LH

-

Anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan LH

-

Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

Kurangnya koordinasi antar sektor dalam rangka pengendalian dan pengelolaan LH (air, udara, tanah dan permasalahan persampahan)

-

Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH (air, udara, tanah dan permasalahan persampahan)

(5)

-

Adanya peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan

-

Adanya perangkat pengelolaan LH yaitu Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi sehingga dari hasil pengambilan sampel dan pengujian dapat diketahui kondisi lingkungan hidup Kabupaten dalam bentuk IKLH

-

Adanya anggaran

III - 6


3.3

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3. Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

3.4

Faktor

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi BLHD

Permasalahan Pelayanan BLHD

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra BLHD Provinsi Kalsel, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Faktor yang Mempengaruhi Standar Capaian Aspek Kajian

/Kondisi

EKSTERNAL

yang INTERNAL

Digunakan

Saat ini

(KEWENANGAN BLHD)

(DILUAR


KEWENANGAN BLHD)

(1) 1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

(2)

(3)

87%

SPM 100%

(4)

(5)

(6)

-

Belum lengkapnya data Inventarisasi & identifikasi sumber pencemar air

Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas

-

Masih terbatasnya kompetensi tenaga

Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan kualitas air limbah

III - 7


Faktor yang Mempengaruhi Standar Capaian Aspek Kajian

/Kondisi

EKSTERNAL

yang INTERNAL

Digunakan

Saat ini


(DILUAR

(KEWENANGAN BLHD)

KEWENANGAN BLHD)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan kualitas udara dari sumber tidak bergerak

Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas

teknis (jabatan fungsional) yang ada 2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak

100%

3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa

100%

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

100%

3.5

SPM 100%

SPM 100%

-

Belum lengkapnya data Inventarisasi & identifikasi sumber pencemar

-

Masih terbatasnya kompetensi tenaga teknis (jabatan fungsional) yang ada - Belum adanya SDM pengambil sampel/uji kualiats tanah yang kompeten - Belum tersedianya peralatan Lab. Untuk pengambilan sampel dan pengujian kualitas tanah sehingga sampel tanah yang ada di uji pada Lab. Lain

SPM 100%

Koordinasi antar bidang dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk

-

Lemahnya koordinasi dalam rangka upaya Pencegahan kerusakan, penanggulangan dan pemulihan kondisi lahan dan/atau tanah oleh Dinas/Ibstabsi terkait sesuai hasil rekomendasi kajian status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengendalian dan pengelolaan LH

Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas serta belum tersedianya peralatan pengambil sampel maupun pengujian kualitas tanah pada Lab. Lingk BLHD

-

Masih kurangnya peranserta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengendalian dan pengelolaan LH

- Informasi pengaduan yang kurang jelas dari pengadu

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pada gambaran pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra BLHD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

III - 8


1. Kualitas air tercemar “sedang” 2. Lubang tambang belum dikelola maksimal dan Terjadinya degradasi tutupan lahan vegetasi 3. Debu dan emisi dari kegiatan usaha yang mencemari lingkungan pemukiman 4. Kesadaran masyarakat dalam berbudaya menghargai kondisi lingkungan yang baik belum maksimal

III - 9

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Visi adalah cita-cita atau pandangan jauh ke depan yang ingin dicapai dari suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi harus realistis dan mampu menjadi tuntutan bagi organisasi agar eksis, unggul, antisipasif dan inovatif. Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah ” Terwujudnya lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu yang berkualitas”. Guna mewujudkan Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah, maka Misi pembangunan yang akan dilakukan adalah : 1.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

2.

Meningkatkan kualitas layanan laboratorium Lingkungan Hidup

3.

Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup kabupaten

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLHD Kab. Tanah Bumbu Tujuan dan sasaran Rencana Strategis BLHD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 20162020, adalah sebagai berikut : 1.

Misi pertama : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan : 

Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran :  2.

Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi kedua :

Meningkatkan Kualitas Layanan Laboraturium Lingkungan Hidup

Tujuan : 

Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup

Sasaran : 

Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup

IV - 1

2016-2020


3.

Misi Ketiga :

Menyediakan

Data

dan

Informasi

Lingkungan

2016-2020

Hidup

Kabupaten Tujuan :  Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang Sasaran :  Meningkatnya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten Tujuan, sasaran, startegi dan kebijakan dari misi BLHD tersebut menjadi panduan bagi BLHD dalam menyusun Renstra BLHD tahun 2016– 2020. Penjelasan kesesuaian antara tujuan dan sasaran misi BLHD dengan program kegiatan BLHD dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.

TUJUAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

INDIKATOR

SASARAN

KINERJA

1

2

3

4

5

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kurang

Kurang

Kurang

Cukup

Cukup

Sangat Sangat  Indeks baik baik Kualitas Udara MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

(1)

(2)

(3)

MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Mengoptimalkan Mempertahankan  Indeks Kualitas kualitas lingkungan Kualitas Lingkungan Hidup hidup (IKA)


Air

Meningkatnya kualitas  Tingkat layanan bidang Kepuasan lingkungan hidup Pelanggan  Jenis Layanan

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

3

4

4

4

5

5 dok. kajian

4 dok. kajian

4 dok. kajian

4 dok. kajian

MISI 3 : MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN Meningkatkan Meningkatnya data dan kualitas data dan informasi bidang informasi bidang lingkungan hidup yang lingkungan hidup valid dan konsisten

Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, RPPLH, Lap. Void, biomassa)

4 Dok. kajian

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

IV - 2


1.

Strategi dari Misi pertama

:

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

 Strategi : 1. Pengendalian Pencemaran Air 2. Pengendalian Pencemaran Udara 3. Penyediaan Data Lahan Terganggu 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup  Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup  Kebijakan yang akan dilaksanakan : 1. Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan dan/atau Usaha 3. Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Lingkungan Hidup 4. Melaksanakan Koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas Lingkungan Hidup 2.

Strategi dari Misi kedua

:

Meningkatkan Kualitas Layanan Laboraturium Lingkungan Hidup

 Strategi : 1.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup

 Sasaran : 1.

Optimalisasi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup

2.

Akreditasi Laboratorium Lingkungan

 Kebijakan yang akan dilaksanakan :

3.

1.

Penyediaan Sarana dan Prasaran Laboratorium Lingkungan Hidup

2.

Pemeliharaan Akreditasi Air dan Udara

3.

Peningkatan Operasional Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup

Strategi dari Misi ketiga

:

Menyediakan Data dan Informasi Lingkungan Hidup



Strategi : 1. Peningkatan Kualitas Data Sebagai Sumber Informasi Lingkungan Hidup



Sasaran : 1. Tersedianya Sumber Informasi Lingkungan Hidup yang valid dan konsisten



Kebijakan yang akan dilaksanakan :

IV - 3

2016-2020


1. Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Lingkungan Hidup

Arah kebijakan keuangan dalam sisi pengelolaan keuangan operasional untuk pencapaian pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan yang diberikan, dapat dilakukan dengan berbagai usaha, antara lain : a.

Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pengguna pelayanan

b.

Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnya sektor dunia usaha

c.

Melakukan survey dan meningkatkan koordinasi dalam mencari peluang baru atau menggali potensi baru PAD dengan memperhatikan azas lingkungan hidup.

d.

Menciptakan ketertiban dan kedisiplinan administrasi dan keuangan Strategi dan arah kebijakan memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain dengan

tujuan, sasaran strategi sehingga secara terintegrasi semuanya mengarah pada pencapaian misi. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2. Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: Terwujudnya lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu yang berkualitas

MISI I

: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan

Sasaran

Mengoptimalkan 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Kualitas Hidup Lingkungan Hidup

Strategi

Kebijakan

1. Pengendalian Pencemaran Air 2. Pengendalian Pencemaran Udara 3. Penyediaan Data Lahan Terganggu 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Stakehol der dalam pengelolaan lingkungan hidup

1. Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan dan/atau Usaha 3. Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Lingkungan Hidup

IV - 4

2016-2020


4. Melaksanakan Koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas Lingkungan Hidup MISI II

: Meningkatkan Kualitas Layanan Laboraturium Lingkungan Hidup


MISI III

1. Optimalisasi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup 2. Akreditasi Laboratorium Lingkungan

Peningkatan Sarana dan 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Prasaran Laboratorium Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup 2. Pemeliharaan Akreditasi Air dan Udara 3. Peningkatan Operasional Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup

: Menyediakan Data dan Informasi Lingkungan Hidup

Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang lingkungan hidup

Tersedianya Sumber Informasi Lingkungan Hidup yang valid dan konsisten

Peningkatan Kualitas Data Sebagai Sumber Informasi Lingkungan Hidup

Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Lingkungan Hidup

IV - 5

2016-2020

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana progrma dan kegiatan. Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan

Sasaran

Indikator

Program

Mengoptimalkan Kualitas

Mempertahankan kualitas lingkungan hidup

 Indeks Kualitas Air (IKA)  Indeks Kualitas Udara (IKU)

 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH  Peningkatan Pengendalian Polusi

Lingkungan Hidup

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Laboratorium Lingkungan Hidup Mewujudkan sarana dan prasarana

laboratorium

lingkungan hidup


 Tingkat Kepuasan Pelanggan  Jenis Layanan

 Peningkatan Pengendalian Polusi

MISI 3 : MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN Meningkatkan

kualitas

data dan informasi bidang lingkungan hidup

Meningkatnya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten

Jenis data dan informasi LH

 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH  Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

V-1

Jabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu untuk 5 (lima) tahun kedepan seperti ditunjukkan pada tabel 5.1 berikut ini

V-2


2016-2020

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tuju an

Sasa ran

Indik ator Sasar an

Kode

Progr am dan Kegia tan

Tahun 2016

I n d i k a t o r K i n e r j a P r o g r a m

( O u t c o m e ) d a n K e g i a t a n ( o u t p u t ) Tahun 2017

Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahu n 2018

Tahun 2019

Unit Kerj a SKP D Pena nggu ng Jawa b

Tahu n 2020

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra

V-3

L o k a s i

SKPD Target

Belanja Tidak Langsung

3,430,94 9,000

Belanja Langsung

3,926, 672,1 00

3,670,933 ,028

5,762, 374,0 00

Rp.

Targe t

Rp.

Target

Rp.

Targe t

Rp.

Targe t

R p .

Targ et

B a d a n L i n g k u n g a n H i d u p D a e r a h ( B L H D ) B a d a n L i n g k u n g a n H i d u p D a e r a

T a n b u

4,537,43 0,000

5,218, 044,0 00

6,000 ,751, 000

22,858 ,107,0 28

4,399 ,737, 500

5,173, 817,7 75

5,971 ,123, 643

25,233 ,725,0 18

Rp.

T a n b u

V-4

h ( B L H D ) 1 . 0 8

Kela ncar an aktiv itas kiner ja

Aktiv itas Kiner ja Apar atur

Lancar nya aktifita s dan mening kat nya realisas i kegiata n aparat ur

1 . 0 8

0 1

0 1

Pelayan an Adminis trasi Perkant oran

Terselen 100% 100% ##### ggara ## nya pelayan an administ rasi Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

###### ###

100%

100%

#######

100%

#######

100%

###### #

100%

12 Bulan

60,000,000

12 Bulan

66,000,000

12 Bulan

75,900,00 0

12 Bulan

281,100,00 0

Badan Lingku ngan Hidup Daerah (BLHD)

T a n b u

145,500,0 00

12 unit roda 2 / 5 unit roda 4

150,000,00 0


165,000,00 0


189,750,0 00


787,250,00 0


T a n b u

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

0 2

Penyed iaan Jasa Komuni kasi, Sumbe r Daya Air & Listrik

Tersedi anya fasilitas listrik, koran, telpon dan kantor

12 Bulan

3 sarana Komu nikasi

34,800,000

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

0 6

Jumlah kendar aan dinas/ operasi onal yang di perpanj ang STNK nya

17 unit kendar aan


137,000,00 12 0 unit roda 2 / 5 unit roda 4

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

0 7

12 Bulan

153,33 0,000

12 Bulan

145,75 0,000

12 Bulan

200,00 0,000

12 Bulan

230,00 0,000

12 Bulan

264,50 0,000

12 Bulan

993,58 0,000


T a n b u

1 . 0 8

0 1

0 1

0 8

12 Bulan (4 item)

12 Bulan (4 item)

2,324, 000

12 Bulan (4 item)

2,205, 000

12 Bulan (4 item)

4,000,0 00

12 Bulan (4 item)

4,400,0 00

12 Bulan (4 item)

5,060, 000

12 Bulan (4 item)

17,989, 000


T a n b u

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

0 9

Tersedi anya jasa adminis trasi keuang an Tersedi anya peralat an dan bahan kebersi han kantor Terpeli harany a sarana dan prasara na

12 Bulan

1 . 0 8

Penyed iaan Jasa Pemeli haraan perizin an kendar aan dinas operasi onal Penyed iaan jasa admini strasi Keuang an Penyed iaan jasa kebersi han kantor

12 Bulan (35 unit)

12 Bulan (35 unit)

16,000 ,000

12 Bulan (42 unit)

17,600 ,000

12 Bulan (42 unit)

20,000, 000

12 Bulan (42 unit)

22,000, 000

12 Bulan (42 unit)

25,300 ,000

12 Bulan (42 unit)

100,90 0,000


T a n b u

Penyed iaan jasa perbaik an peralat an

12 Bulan

########

44,400,00 0

V-5

kerja

kantor

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

1 0

Penyed iaan Alat Tulis Kantor

Tersedi anya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

12 Bulan

43,201 ,100

12 Bulan

38,583 ,500

12 Bulan

62,000, 000

12 Bulan

68,200, 000

12 Bulan

78,430 ,000

12 Bulan

290,41 4,600

Badan Lingku ngan Hidup Daerah (BLHD) Badan Lingku ngan Hidup Daerah (BLHD)

T a n b u

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

; 1 1

12 Bulan

12,383 ,500

12 Bulan

12,815 ,000

12 Bulan

27,000, 000

12 Bulan

29,700, 000

12 Bulan

34,155 ,000

12 Bulan

116,05 3,500

1 . 0 8

0 1

0 1

1 2

3 item

3 item

1,150, 000

3 item

1,050, 000

3 item

4,000,0 00

3 item

4,400,0 00

3 item

5,060, 000

3 item

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

1 3

12 Bulan ( 8 item)

12 Bulan (8 item)

84,593 ,000

12 Bulan (8 item)

117,21 4,000

12 Bulan (8 item)

350,00 0,000

12 Bulan (8 item)

385,00 0,000

12 Bulan (8 item)

442,75 0,000

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

1 7

371 OK

371 OK

11,130 ,000

949 OK

28,545 ,000

590 OK

45,000, 000

708 OK

51,750, 000

708 OK

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

1 8

Rapatrapat koordin asi dan konsult asi keluar daerah

12 Bulan (65 OK)

12 Bulan

427,97 5,000

12 Bulan

433,67 5,000

12 Bulan

477,04 2,500

12 Bulan

548,59 8,875

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

1 9

Penyed iaan jasa tenaga Non PNS

Tersedi anya barang cetakan dan pengga ndaan Tersedi anya kompo nen instalas i listrik/ penera ngan bangun an kantor Tersedi anya peralat an dan perleng kapan kantor Tersedi anya makan minum rapat dan acara Terlaks ananya koordin asi dan konsult asi lintas sektora l Tersele nggara nya jasa tenaga non pns

12 Bulan

1 . 0 8

Penyed iaan Barang Cetaka n dan pengga ndaan Penyed iaan kompo nen instalas i listrik/ penera ngan bangun an kantor Penyed iaan peralat an dan perleng kapan kantor Penyed iaan makan an dan minum an

15,660, 000


T a n b u

12 Bulan (8 item)

1,379,5 57,000


T a n b u

31,680 ,000

708 OK

168,10 5,000


T a n b u

12 Bulan

603,45 8,613

12 Bulan

2,490,7 49,988


T a n b u

23 PTT dan Tenaga Kontra k

23 PTT dan Tenag a Kontra k

470,27 5,000

11 Orang

526,82 5,000

12 Orang

510,57 5,000

13 Orang

561,63 2,500

14 Orang

617,79 5,000

14 Oran g

2,687,1 02,500


T a n b u

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

2 1

Rapatrapat Koordi nas dalam daerah

Terlaks ananya koordin asi dan konsult asi

12 Bulan

12 Bulan

14,025 ,000

12 Bulan

7,050, 000

12 Bulan

19,200, 000

12 Bulan

21,120, 000

12 Bulan

24,288 ,000

12 Bulan

85,683, 000


T a n b u

T a n b u

V-6

dalam daerah

1 . 0 8

Tercipt anya SDM yang handal

Aktivit as kinerja aparat ur

Tersedi anya sumber daya aparat ur yang berkual itas

1 . 0 8

0 1

0 3

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 3

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 6

Peningk atan Disiplin Aparatu r

0 5

100% Tersele nggara nya disiplin aparat ur Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

100%

22,000, 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

22,600, 000

100%

50,000, 000

100%

50,000, 000

100%

50,000, 000

100%

50,000, 000

60 Pakaia n Batik Tradisi onal

50,000, 000


50,000, 000

-

-

-

-

-

Baik

2,192,3 20,400

Baik

2,628, 488,13 0

Baik

Pengad aan Pakaian khusus harihari tertent u

Tersedi anya pakaian khusus harihari tertent u

54 Pakaian Batik Tradisio nal


22,000, 000


22,600, 000


Progra m Pengen dalian Pencem aran dan Perusak an Lingkun gan Hidup

Pengen dalian tingkat pencem aran lingkun gan hidup

Cukup

Cukup

##### ##

-

-

-

-

-

Cuku p

1,259, 860,00 0

Cukup

16 Titik Panta u Adipu ra

Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup Men gopti malk an Kuali tas Lingk unga n Hidu p

Mem perta hank an kualit as lingk unga n hidu p

Indek s Kualit as Air dan Indek s Kualit as Udara

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 6

0 1

Koordin asi Penilaia n Kota Sehat/A dipura

Pemant auan pada titik pantau ADIPUR A

16 Titik Pantau Adipur a

16 Titik Panta u Adipur a

78,268 ,000


52,140 ,000

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 6

0 3

Peman tauan Kualita s Lingku ngan

Terpant aunya kondisi lingkun gan hidup Kab. Tanah Bumbu

56 Titik Peman tauan

56 Titik Pema ntaua n

37,640 ,000

56 Titik Pema ntaua n

29,190 74 Titik ,000 Pemantaua n dan 1 pos pemantaua n

1,707,0 00,000

140,00 0,000


74 Titik 200,00 Pemantaua 0,000 n dan 1 pos pemantaua n

218,76 4,300


74 Titik 250,00 Pemantaua 0,000 n dan 1 pos pemantaua n

264,09 3,660

16 Titik Panta u Adip ura

74 Titik 300,00 Pemantau 0,000 an dan 1 pos pemantau an

194,600 ,000


T a n b u

194,600 ,000


T a n b u

9,765,1 71,530


T a n b u

753,26 5,960


T a n b u

816,83 0,000


T a n b u

V-7

1 . 0 8

Meni ngka t kan kuali tas data dan infor masi bida ng lingk unga n hidu p

Meni ngkat nya data dan infor masi bidan g lingk unga n hidu p yang valid dan konsi sten

Jenis data dan infor masi LH

1 . 0 8

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

0 1

1 6

1 6

0 4

0 7

Penga wasan Pelaksa naan Kebijak an bidang lingkun gan hidup

Pengka jian Dampa k Lingku ngan

Pelaksa naan Pengaw asan dan/ atau Evaluas i Kebijak an Bid. Lingkun gan Hidup

265 211,67 Pelaksa 0,000 naan Penga wasan dan/at au evaluas i kebijak an lingkun gan hidup Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Kajian luas kerusak an lahan dan / tanah untuk produk si biomas sa

282 Pelaksa naan Pengaw asan dan/ata u evaluasi kebijaka n lingkung an hidup

1 dokum en

1 doku men


Indek s Kualit as Air dan IKU

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 6

1 4

Peningk atan Peran Serta Masyar akat dalam Pengen dalian Lingkun gan Hidup

Terlaksa nanya pembin aan pada Desa Binaan Sadar Lingkun gan

3 desa binaan

2 Desa binaan

Jumlah desa dan kelompok masyarakat (KSM) yang dibina

3 lapora n

187,77 5,000

3 lapora n

250,00 0,000

3 lapor an

210,37 5,000

3 lapora n

1 doku men

23,740 ,000

1 doku men

45,000, 000

1 doku men

114,65 9,600

1 doku men

2 Desa binaa n dan 1 KSM

27,600 ,000


37,000, 000


90,142, 500


T a n b u


T a n b u


T a n b u

3 laporan

139,16 8,020

1 doku men

392,30 7,620

32,425 ,000

swadaya


243,50 7,750

69,740 ,000

Jumlah dokumen hasil Kajian

Men gopti malk an Kuali tas Lingk unga n Hidu p

1,103,3 27,750

109,74 7,500


296,91 5,000

V-8



Meni ngkat nya data dan infor masi bidan g lingk unga n hidu p yang valid dan konsi sten Mem pert a hank an kuali tas lingk unga n hidu p


1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 6

1 9

Penang gulang an dan Pemuli han Pence maran

Pelaksa naan dan Pemuli han terhada p Pelaku Usaha/ Kegiata n

0 Pelaku Usaha Kegiata n

20 Pelaku Usaha Kegiat an

37,785 ,000

Indek s Kualit as Air dan Indek s Kualit as Udar a

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 6

2 0

Koordi nasi penilai an Adiwiy ata

Jumlah sekolah adiwiya ta yang masuk nomina si Provinsi dan Nasion al

4 Sekola h Adiwiy ataz

5 sekola h Adiwiy ata

208,58 5,000

Sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan/atau Nasional

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 6

2 1

Penge mbang an kapasit as dalam rangka pengen dalian pence maran dan perusa kan lingkun gan hidup

Jumlah pelaku usaha yang berdok umen dan/ata u instansi terkait yang mengik uti sosialis asi

0

100 Pesert a

1 . 0 8

0 1

1 6

2 2

Pelaya nan Pengad uan Masyar akat

Penang anan Pengad uan Masyar akat di tindakl anjuti

100%

100%

4 sekola h Adiwi yata

0

211,40 0,000

0


0

350,00 0,000

0

4 sekol ah Adiwi yata

0

476,82 1,000

0


0

573,76 1,700

0

19,300 ,000

0


T a n b u

1,820,5 67,700


T a n b u


T a n b u


T a n b u

21 sekolah Adiwiyata

34,770 ,000

Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi

1 . 0 8

0

261,45 1,000

50 peser ta

24,450 ,000

50 pesert a

100%

18,450 ,000

100%

40,000, 000 25,000, 000

50 peser ta 100%

74,723, 000 22,300, 000

50 pesert a

50 peserta 87,508 ,000

100%

100% 26,106 ,500

111,15 6,500

V-9

Mew ujud kan saran a dan prasa rana labor atori um lingk unga n hidu p

Menin gkat nya kualita s layana n bidang lingku ngan hidup

Tingka t Kepua san Pelang gan dan Jenis Layana n

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 6

2 3

Pengemb angan prasaran a dan sarana laboratori um lingkunga n

Jumlah prasaran a dan sarana laborato rium

173 item peralat an lab LH

25 item peralat an lab. LH dan 1 bangu nan tamba han lab

1,247, 320,00 0

Jumlah Peralatan Laboratorium




1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 6

2 4

Inventaris asi dan Identifika si Sumber Pencema r Air dari Kegiatan Usaha Pertamba ngan

Laporan Hasil Inventaris asi & Identifika si Sumber Pencemar air dari kegiatan / usaha pertamba ngan

0

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 6

2 5

penyus unan RPPLH

Penyus unan Dokum en RPPLH Kabupa ten Tanah Bumbu

0

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 9

Progra m Pening katan Kualita s dan Akses Inform asi Sumbe r Daya Alam dan Lingku ngan Hidup

Persent ase Peningk atan Kualitas Data Primer dan Sekund er Kondisi Lingkun gan Hidup

80,30%

0

0

81%

0

0

28,295 ,000

2,098,9 18,500

10 unit perala tan lab. LH 1 Lapor an

221,57 0,000

1 doku men

451,97 0,000

1 doku men dan perda

85%

21,075 ,000

90%

11,575 ,000


300,00 0,000

20,000, 000

10 unit peral atan lab. LH 1 Lapor an

716,26 0,000

18,275, 000

300,00 0,000

40,000, 000


90%

41,500, 000

10 unit peralatan lab. LH

100% 23,506 ,500

-

90%

T a n b u

861,08 8,500

-


42,000 ,000

90%

73,356, 500


T a n b u

751,97 0,000


T a n b u

172,87 0,000


T a n b u

V - 10




1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

1 9

0 2

Pengem bangan Data dan Informas i Lingkung an

Tersusu nnya laporan SLHD dan MIH

2 Dokum en

2 buku lapora n

28,295 ,000

Dokumen SLHD dan MIH



Indek s Kualit as Air dan Indek s Kualit as Udara

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

2 0

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

2 0

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

2 0

0 2

0 3

Progra m Pening katan Pengen dalian Polusi Penguji an Emisi/P olusi Udara Akibat Aktifita s Industri

Penguji an Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Tingkat Ketaata n Pelaku Usaha

90%

90%

##### ##

Jumlah Pemant auan Udara Ambien dan Emisi Cerobo ng Pelaku Usaha Indeks Udara

15 Titik Pantau

15 Titik Panta u

27,040 ,000

Jmlah pelaku usaha yang dipanta u air limbah nya

Kualitas

30 Titik Pantau air Limbah

2 Doku men

21,075 ,000

2 Doku men

93%

##### ###

95%

sanga t baik

30 Titik Panta u air Limba h

17,400 ,000

sangat baik

40,000, 000 ###### #

60,000, 000

2 Doku men 98%

sanga t baik

41,500, 000 ###### #

79,478, 400

2 Doku men

T a n b u

100%

###### ###


T a n b u

244,30 4,620


T a n b u

sanga t baik


T a n b u

2 Dokumen 42,000 ,000 ##### ##

100%

sangat baik 87,426 ,220

50,640 ,000

Prosentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Mengelola Limbah


172,87 0,000

353,48 2,295

87%

40,440 ,000


75,000, 000


89,239, 200


30 Titik Pantau air Limbah 98,163 ,095

V - 11

Mew ujud kan saran a dan prasa rana labor atori um lingk unga n hidu p

Mening kat nya kualitas layanan bidang lingkun gan hidup

Tingkat Kepuas an Pelang gan dan Jenis Layana n

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

2 0

0 7

Akredit asi Laborat orium Lingku ngan Hidup

Terakre ditasiny a lab. Lingkun gan BLHD Kab. Tanah Bumbu

2 Akredit asi (pemel ihara an akredit asi air dan udara)

2 Akredi tasi (peme lihara an akredi tasi air dan udara)

118,01 5,000

Laporan Hasil Akreditasi

1 . 0 8

1 . 0 8

0 1

2 0

0 8

Pening katan Pengel olaan Laborat orium Lingku ngan

Tersedi 1 1 294,99 anya tahun tahun 2,500 operasi onal Kegiata n Laborat orium Lingkun gan Jumlah Pelayanan Jasa Laboraturium

1 Lapor an

141,59 0,000

1 Lapor an

150,00 0,000

1 Lapor an

171,73 9,175

1 Lapor an

188,91 3,053

1 Lapor an

386,49 4,000

1600 sampe l

350,00 0,000

1700 samp el

391,73 9,225

1800 samp el

T a n b u


T a n b u

770,25 7,228 1,854,1 38,858

1500 samp el


1800 sampel 430,91 3,133

V - 12

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap Strategi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategi 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1.


2.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak

3.

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa

4.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

5.

Pencemaran Status Mutu Air

6.


7.

Penegakan hukum lingkungan

8.

Jumlah PAD dari pungutan retribusi izin gangguan/HO

Jabaran indikator kinerja untuk seluruh sasaran strategi dan periode pencapaian setiap sasaran seperti ditunjukkan pada tabel 6.1.

Vi - 1


Tabel 6.1. Indikator Kinerja Sasaran SKPD

No.

Indikator

Standar

Kinerja

Pelayanan

(IKK)

Kinerja

Indikator

Utama

Minimum

pada Awal

Kinerja

(IKU)

(SPM)

Periode

pada Akhir

RPJMD

Periode RPJMD

Kondisi Kondisi Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Indeks Kualitas Air (IKA)

√

-

-

Kurang

Kurang

Kurang

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

2

Indeks Kualitas Udara (IKU)

√

-

-

Sangat

Sangat

baik

baik

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

3

Tingkat Kepuasan Pelanggan

√

-

-

3,75

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

3,95

4

Jenis Layanan

√

-

-

3

3

4

4

4

5

5

5

Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, RPPLH, Lap. Void, biomassa)

√

-

-

4

5

4

4

4

4

6


-

√

-

7

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak

-

√

-

8

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa

-

√

9

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

-

√

Pencemaran Status Mutu Air

-

-

10

4

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

√

kajian

kajian

kajian

kajian

kajian

kajian

kajian

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Vi - 2


11


-

-

√

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

12

Penegakan hukum lingkungan

-

-

√

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Vi - 3

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

RENSTRA BAPEDALDA KABUPATEN TANAH BUMBU


BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLHD selama periode 2016-2020, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kab. Tanah Bumbu 2016-2020. Renstra BLHD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLHD. Renstra BLHD merupakan penjabaran dokumen RPJMD. Selanjutnya Renstra BLHD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) BLHD yang merupakan rencana tahunan BLHD Kab. Tanah Bumbu selama periode lima tahun (2016 – 2020) yang akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra BLHD diterbitkan melalui surat keputusan Kepala BLHD, dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan BLHD merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kab. Tanah Bumbu.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Ir. H. Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19580507 198503 1 009

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun 2016

Target

Tahun 2017

Rp.

Target

Tahun 2018

Rp.

Target

Tahun 2019

Rp.

Target

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 2020

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung Jawab

Tanbu Belanja Tidak Langsung

3,430,949,000

3,670,933,028

4,537,430,000

5,218,044,000

6,000,751,000

22,858,107,028

3,926,672,100

5,762,374,000

4,399,737,500

5,173,817,775

5,971,123,643

25,233,725,018

Belanja Langsung

1.08 1.08 01

01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggara nya pelayanan administrasi

100%

100%

1,408,186,600

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran aktivitas kinerja

Aktivitas Kinerja Aparatur

Lancarnya aktifitas dan meningkat nya realisasi kegiatan aparatur

100%

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Tersedianya fasilitas listrik, koran, telpon dan kantor

12 Bulan

3 sarana Komunikasi

34,800,000

12 Bulan

1.08 1.08 01

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan perizinan kendaraan dinas operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang di perpanjang STNK nya

17 unit kendaraan


137,000,000


1.08 1.08 01

01

07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 Bulan

12 Bulan

153,330,000

1.08 1.08 01

01

08 Penyediaan jasa Tersedianya kebersihan kantor peralatan dan bahan kebersihan kantor

12 Bulan (4 item)

12 Bulan (4 item)

1.08 1.08 01

01 09

12 Bulan (35 unit)

12 Bulan (35 unit)

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

1,521,212,500

100%

1,928,817,500

100%

2,157,801,375

100%

2,398,126,613

100% 9,414,144,588

1.08 1.08 01

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Badan Tanbu Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

44,400,000

12 Bulan

60,000,000

12 Bulan

66,000,000

12 Bulan

75,900,000

12 Bulan

281,100,000

Badan Tanbu Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

145,500,000


150,000,000


165,000,000


189,750,000


787,250,000


12 Bulan

145,750,000

12 Bulan

200,000,000

12 Bulan

230,000,000

12 Bulan

264,500,000

12 Bulan

993,580,000


2,324,000

12 Bulan (4 item)

2,205,000

12 Bulan (4 item)

4,000,000

12 Bulan (4 item)

4,400,000

12 Bulan (4 item)

5,060,000

12 Bulan (4 item)

17,989,000


16,000,000

12 Bulan (42 unit)

17,600,000

12 Bulan (42 unit)

20,000,000

12 Bulan (42 unit)

22,000,000

12 Bulan (42 unit)

25,300,000

12 Bulan (42 unit)

100,900,000


1.08 1.08 01

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

12 Bulan

43,201,100

12 Bulan

38,583,500

12 Bulan

62,000,000

12 Bulan

68,200,000

12 Bulan

78,430,000

12 Bulan

290,414,600


1.08 1.08 01

01

;11 Penyediaan Tersedianya Barang Cetakan barang cetakan dan penggandaan dan penggandaan

12 Bulan

12 Bulan

12,383,500

12 Bulan

12,815,000

12 Bulan

27,000,000

12 Bulan

29,700,000

12 Bulan

34,155,000

12 Bulan

116,053,500


1.08 1.08 01

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

3 item

3 item

1,150,000

3 item

1,050,000

3 item

4,000,000

3 item

4,400,000

3 item

5,060,000

3 item

15,660,000


1.08 1.08 01

01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan ( 8 item)

12 Bulan ( 8 item)

84,593,000

12 Bulan ( 8 item)

117,214,000

12 Bulan ( 8 item)

350,000,000

12 Bulan ( 8 item)

385,000,000

12 Bulan ( 8 item)

442,750,000

12 Bulan ( 8 item)

1,379,557,000


1.08 1.08 01

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum rapat dan acara

371 OK

371 OK

11,130,000

949 OK

28,545,000

590 OK

45,000,000

708 OK

51,750,000

708 OK

31,680,000

708 OK

168,105,000


1.08 1.08 01

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi lintas sektoral

12 Bulan (65 OK)

12 Bulan

427,975,000

12 Bulan

433,675,000

12 Bulan

477,042,500

12 Bulan

548,598,875

12 Bulan

603,458,613

12 Bulan

2,490,749,988


1.08 1.08 01

01

19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS

Terselenggaranya 23 PTT dan jasa tenaga non Tenaga Kontrak pns

23 PTT dan Tenaga Kontrak

470,275,000

11 Orang

526,825,000

12 Orang

510,575,000

13 Orang

561,632,500

14 Orang

617,795,000

14 Orang

2,687,102,500


1.08 1.08 01

01

21 Rapat-rapat Koordinas dalam daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 Bulan

12 Bulan

14,025,000

12 Bulan

7,050,000

12 Bulan

19,200,000

12 Bulan

21,120,000

12 Bulan

24,288,000

12 Bulan

85,683,000


1.08 1.08 01

03

100%

100%

22,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

22,600,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

22,000,000

56 Pakaian Batik Tradisional

22,600,000


50,000,000


50,000,000


50,000,000

1,977,503,000

-

-

-

-

-

-

-

Peningkatan Terselenggara Disiplin Aparatur nya disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

Terciptanya SDM yang handal

Aktivitas kinerja aparatur

Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas

1.08 1.08 01

03

1.08 1.08 01

16

05 Pengadaan Pakaian Tersedianya 54 Pakaian Batik 54 Pakaian khusus hari-hari pakaian khusus hariTradisional Batik Tradisional tertentu hari tertentu

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian tingkat pencemaran lingkungan hidup

Badan Tanbu Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) 194,600,000

194,600,000


Cukup

Cukup

9,765,171,530

Badan Lingkungan Tanbu Hidup Daerah (BLHD)

1.08 1.08 01

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 9,765,171,530 Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup

Mengoptimalk an Kualitas Lingkungan Hidup

Memperta hankan kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara

-

-

Cukup

1,259,860,000

Cukup

1,707,000,000

16 Titik Pantau Adipura

78,268,000


52,140,000


140,000,000


218,764,300


264,093,660


753,265,960


56 Titik Pemantauan

29,190,000

74 Titik Pemantauan dan 1 pos pemantauan

200,000,000


250,000,000


300,000,000


816,830,000


1,103,327,750


1.08 1.08 01

16

01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Pemantauan pada 16 Titik Pantau titik pantau Adipura ADIPURA

1.08 1.08 01

16

03 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Terpantaunya kondisi lingkungan hidup Kab. Tanah Bumbu

56 Titik Pemantauan

56 Titik Pemantauan

37,640,000

1.08 1.08 01

16

04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang lingkungan hidup

Pelaksanaan Pengawasan dan/ atau Evaluasi Kebijakan Bid. Lingkungan Hidup

282 Pelaksanaan Pengawasan dan/atau evaluasi kebijakan lingkungan hidup

265 Pelaksanaan Pengawasan dan/atau evaluasi kebijakan lingkungan hidup

211,670,000

Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Meningkat kan kualitas data dan informasi bidang lingkungan hidup

Meningkat nya Jenis data dan data dan informasi LH informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten

MengoptimalkanMemperta Kualitas Lingkungan IndeksHidup Kualitas hankan Air dan IKU kualitas lingkungan hidup

1.08 1.08 01

16

07

Pengkajian Dampak Lingkungan

Kajian luas kerusakan lahan dan / tanah untuk produksi biomassa

3 laporan

1 dokumen

1 dokumen

16

14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Meningkat nya Jenis data dan data dan informasi LH informasi bidang lingkungan hidup yang Memperta hankan kualitas lingkungan hidup


1.08 1.08 01

16

19 Penanggulang an Pelaksanaan dan dan Pemulihan Pemulihan Pencemaran terhadap Pelaku Usaha/ Kegiatan

1.08 1.08 01

16

20 Koordinasi penilaian Adiwiyata

Jumlah sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan Nasional

3 laporan

210,375,000

3 laporan

2,628,488,130

243,507,750

Baik

3 laporan

23,740,000

1 dokumen

45,000,000

1 dokumen

114,659,600

1 dokumen

139,168,020

1 dokumen

392,307,620

32,425,000

Jumlah desa dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dibina

Meningkat kan kualitas data dan informasi bidang lingkungan hidup Mengoptimalk an Kualitas Lingkungan Hidup

250,000,000

Baik


1 dokumen

Terlaksananya 3 desa binaan 2 Desa binaan pembinaan pada Desa Binaan Sadar Lingkungan

3 laporan

2,192,320,400

69,740,000

Jumlah dokumen hasil Kajian 1.08 1.08 01

187,775,000

Baik

Badan Lingkungan Tanbu Hidup Daerah (BLHD)

0 Pelaku Usaha Kegiatan

20 Pelaku Usaha Kegiatan

37,785,000

4 Sekolah Adiwiyataz

5 sekolah Adiwiyata

208,585,000


2 Desa binaan dan 1 KSM

27,600,000


0

0

0

37,000,000 2 Desa binaan dan 1 KSM

0

0

90,142,500 2 Desa binaan dan 1 KSM

0

0

109,747,500

0


296,915,000

0

0


1,820,567,700


1.08 1.08 01

16

20 Koordinasi penilaian Adiwiyata

Sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan/atau Nasional

1.08 1.08 01

16

21 Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Jumlah pelaku usaha yang berdokumen dan/atau instansi terkait yang mengikuti sosialisasi

4 sekolah Adiwiyata

0

100 Peserta

Mewujudkan Meningkat nya Tingkat sarana dan kualitas Kepuasan prasarana layanan Pelanggan dan laboratorium bidang Jenis Layanan lingkungan lingkungan hidup hidup





16

22 Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Penanganan Pengaduan Masyarakat di tindaklanjuti

1.08 1.08 01

16

23

Jumlah prasarana dan sarana laboratorium

Pengembangan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan

4 sekolah Adiwiyata

100%

100%

19,300,000

173 item peralatan lab LH

25 item peralatan lab. LH dan 1 bangunan tambahan lab

1,247,320,000

Jumlah Peralatan Laboratorium

50 peserta

24,450,000

50 peserta

100%

18,450,000

100%


221,570,000


1.08 1.08 01

16

24 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air dari Kegiatan Usaha Pertambangan

Laporan Hasil Inventarisasi & Identifikasi Sumber Pencemar air dari kegiatan / usaha pertambangan

0

0

0

1 Laporan

11,575,000

1 Laporan

1.08 1.08 01

16

25 penyusunan RPPLH

Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu

0

0

0

1 dokumen

451,970,000

1 dokumen dan perda

1.08 1.08 01

19

80,30%

81%

28,295,000

85%

21,075,000

90%

2 Dokumen

2 buku laporan

28,295,000

1.08 1.08 01

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

02

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

20

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

4 sekolah Adiwiyata

476,821,000

4 sekolah Adiwiyata

573,761,700

40,000,000

25,000,000

300,000,000

20,000,000

300,000,000

40,000,000

50 peserta

100%

10 unit peralatan lab. LH 1 Laporan

74,723,000

22,300,000

716,260,000

18,275,000

-

90%

-

41,500,000

87,508,000

50 peserta

100%

26,106,500

100%


861,088,500


1 Laporan

23,506,500

100%

90%

-

42,000,000

261,451,000


111,156,500


2,098,918,500


73,356,500


751,970,000


172,870,000


21 sekolah Adiwiyata

50 peserta

-


90%

Persentase Peningkatan Kualitas Data Primer dan Sekunder Kondisi Lingkungan Hidup Tersusunnya laporan SLHD dan MIH

Dokumen SLHD dan MIH

1.08 1.08 01

350,000,000

34,770,000

Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi 1.08 1.08 01

211,400,000

1,820,567,700

Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha

90%

90%

490,687,500

172,870,000 Badan Tanbu Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) 2 Dokumen

21,075,000

2 Dokumen

93%

585,924,000

95%

40,000,000

673,920,000

2 Dokumen

98%

41,500,000

732,196,000

2 Dokumen

100%

42,000,000

852,508,900

2 Dokumen

100%

3,335,236,400


Mengoptimalk an Kualitas Lingkungan Hidup

Memperta hankan kualitas lingkungan hidup


1.08 1.08 01

20

02 Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri

Jumlah Pemantauan Udara Ambien dan Emisi Cerobong Pelaku Usaha

15 Titik Pantau

15 Titik Pantau

27,040,000

Indeks Kualitas Udara 1.08 1.08 01

20

03

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Jmlah pelaku usaha yang dipantau air limbahnya

sangat baik 30 Titik Pantau air Limbah


Meningkat nya kualitas layanan bidang lingkungan hidup

Tingkat Kepuasan Pelanggan dan Jenis Layanan

1.08 1.08 01

20

07

Akreditasi Terakreditasinya Laboratorium lab. Lingkungan Lingkungan Hidup BLHD Kab. Tanah Bumbu

87%

2 Akreditasi 2 Akreditasi (pemelihara an (pemelihara akreditasi air an akreditasi dan udara) air dan udara)

20

08

Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

Tersedianya operasional Kegiatan Laboratorium Lingkungan Jumlah Pelayanan Jasa Laboraturium

1 tahun

sangat baik

79,478,400

sangat baik

87,426,220

40,440,000


75,000,000


89,239,200


98,163,095

353,482,295


sangat baik


Badan Tanbu Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) 1 Laporan

1 tahun

60,000,000


118,015,000

Laporan Hasil Akreditasi 1.08 1.08 01

sangat baik

50,640,000

Prosentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Mengelola Limbah


17,400,000

244,304,620

141,590,000

1 Laporan

150,000,000

1 Laporan

171,739,175

1 Laporan

188,913,053

1 Laporan

294,992,500

770,257,228 1,854,138,858

1500 sampel

386,494,000

1600 sampel

350,000,000

1700 sampel

391,739,225

1800 sampel

430,913,133 1800 sampel


Tujuan

Sasaran

Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup

Mempertahankan kualitas lingkungan hidup

Mengelola Lingkungan Berbasis Masyarakat/ komunitas

Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat



Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang lingkungan hidup

Meningkatnya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten

Indikator Sasaran

Program

IKA

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

ISPU

Peningkatan Pengendalian Polusi

ITH Komunitas yang berperan aktif mengelola sampah Volume sampah yang dikelola masyarakat/ komunitas

Tingkat Kepuasan Pelanggan Jenis Layanan

Peningkatan Pengendalian Polusi

Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, RPPLH, Lap. Void)

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

inventarisasi, pemantauan, pengkajian, penigkatan kap, Adipura, Adiwiyata,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN

Recommend Documents