Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Program Tahun 2016-2020 telah dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah dan tahunan bagi unsur penyelenggara Negara dan

masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah. Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) unsur pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang

telah digariskan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Terkait dengan masa bakti Bupati dan

Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, maka Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan pedoman bagi penyusunan

Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu 20162020. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang kami buat ini tidak akan pernah benar-benar sempurna. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya kelak kami

mengharapkan saran dan masukan dari para stakeholders agar vivi, misi, tujuan,

strategis, kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam Renstra ini terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Batulicin, 31 Januari 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,

Dr. H. M. Damrah, S.Sos., M.Si PEMBINA Tk.I NIP. 19690101 199101 1 006

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………………………………………..i DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………………………………………………………ii BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang........................................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum....................................................................................................................... 4 1.3 Maksud dan Tujuan................................................................................................................... 5 1.3.1 Maksud................................................................................................................................... 5 1.3.2

Tujuan.............................................................................................................................. 6

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................................... 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN ...................................................................... - 8 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan ..................................................... - 8 2.1.1 Tugas Pokok ................................................................................................................... - 8 2.1.2

Fungsi ...................................................................................................................... - 8 -

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan ........................................................................................... - 10 2.2.1

Keadaan Ketenagaan............................................................................................. - 11 -

2.2.2

Ketersediaan Sarana dan Prasarana ..................................................................... - 12 -

2.2.3 Ketersediaan Dana ....................................................................................................... - 18 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .................................................................................... - 18 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan ................................... 34 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...................................................... 36 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan ........ 36 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih............. 38 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ............................................................................ 39 3.4

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.............. 42

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..................................................................................................... 48 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN................................................... 49 4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan................................................................................................. 49 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan ................................................. 49

4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................................................................ 57 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .................................................................................................................... 58 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD............ 59


ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejak

1990,

UNDP

(United

Nations

Development

Program)

telah

memperkenalkan sebuah tambahan indikator baru dalam menilai keberhasilan

pembangunan suatu negara yang sebelumnya hanya diukur dengan pertumbuhan GDP (Growth Domestic Product). Ukuran tambahan ini adalah indikator pembangunan

manusia (Human Development Index atau HDI). Pengukuran konsep HDI tersebut

melalui pengukuran tiga aspek, yaitu usia harapan hidup (Life Expectancy), angka kematian bayi (Infant Mortality Rate), dan kecukupan pangan (Food Security). Hal ini telah memberikan pengaruh yang besar dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi

di berbagai negara. Pertumbuhan ekonomi adalah penting, tetapi tidak selalu menggambarkan keberhasilan kualitas pembangunan manusia. Melalui HDI pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan dalam konteks peningkatan kualitas

manusia melalui iklim dan kebijakan yang tepat. Pembangunan manusia diartikan

sebagai usaha untuk memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh strata masyarakat secara merata dan berkesinambungan sampai generasi berikutnya, yang

tujuannya adalah memberdayakan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam dan dapat mengecap hasil proses pembangunan.

Seiring dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PBB melalui

Deklarasi Milenium yang merupakan kesepakatan para Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Persatuan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan

September 2000 menegaskan kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi

dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development GoalsMDGs) pada tahun 2015. Tujuan MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama

pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan

sejak tahap perencanaan dan penganggaran sampai pelaksanaannya sebagaimana

dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20042009 dan Tahun 2010-2014, serta Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen

anggarannya. Berlandaskan strategi pro-growth, pro-job, pro-poor, dan proenvironment, alokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk mendukung


1

pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat setiap tahunnya. Kemitraan produk dengan masyarakat madani dan sektor swasta berkontribusi terhadap percepatan pencapaian MDGs.

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen nasional dan global

dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan kelestarian

lingkungan. 8 (delapan) tujuan (goals) menjadi komitmen MDGs mencakup: (1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua; (3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (4)

Menurunkan Angka Kematian Anak; (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; (6) Memerangi

HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan (8) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan. Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional,

yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari

pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

terwujud

derajat

kesehatan

masyarakat

yang

optimal.

Keberhasilan

pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing

sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil merata,

dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak balita, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya

kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6)

Pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor.

Pembangunan kesehatan memerlukan perhatian yang terintegrasi dan

komprehensif, karena pembangunan kesehatan tidak hanya memperhatikan faktor

hilir, tetapi juga faktor hulu. Pada masa millenium pembangunan kesehatan lebih

berorientasi pada upaya promotif dan preventif, artinya lebih terfokus pada faktor


2

hulu. Faktor hulu banyak yang mempengaruhi, selain sektor kesehatan juga dipengaruhi oleh non kesehatan. Untuk itu perlunya pembangunan yang berwawasan

kesehatan. Masalah kesehatan selain karena faktor perilaku, kemiskinan, juga karena

faktor lingkungan dan budaya. Faktor perilaku, kemiskinan dan budaya belum teratasi dengan baik, di tambah lagi faktor lingkungan yang upaya penanggulangannya tidak

mudah. Akhir-akhir ini banyak daerah di Indonesia yang dalam upaya meningkatkan

penghasilan daerahnya dengan menggali hasil bumi dengan pertambangan. Pertambangan yang tidak berwawasan kesehatan akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masalah kesehatan.

Upaya promotif dan preventif memerlukan kejelian dan kecerdasan, untuk itu

diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional. Peningkatan SDM kesehatan perlu terus ditingkatkan, terutama melalui pendidikan yang berkelanjutan dan latihan yang terarah. Standarisasi tenaga kesehatan perlu diterapkan. Selain itu juga peran sektor

kesehatan sangat penting. Maraknya berdiri lembaga-lembaga pendidikan kesehatan

swasta yang kurang berorientasi pada kualitas, turut menyumbangkan permasalahan kesehatan.

Upaya

kuratif

dan

rehabilitatif

yang

sebenarnya

ingin

diturunkan

pembiayaannya, ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pada era globalisasi dan pasar bebas saat ini terjadi

peningkatan kasus penyakit yang sulit untuk diprediksi ditambah lagi dengan adanya

dampak dari pemanasan global (global warming) menimbulkan berbagai bencana yang efek sampingnya terhadap kesehatan tidak bisa dihindari.

Semua masalah yang telah diutarakan tersebut merupakan gambaran dari

kompleksnya permasalahan yang harus diatasi oleh sektor kesehatan, untuk itu perlu

adanya perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang secara

terarah dan optimal. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2020, dan mengakomodir Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun

2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan


3

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020, dan Renstra Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Renstra Dinas Kesehatan memuat program dan kegiatan yang harus dicapai

selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Program dan Kegiatan Kesehatan yang disesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu. 1.2 Landasan Hukum Adapun landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerimaan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;


4

14. Keputusan

Menteri

Kesehatan

HK.02.02/MENKES/52/2015

Kesehatan Tahun 2015-2019;

Tentang

Republik

Rencana

Indonesia

Strategis

Nomor

Kementerian

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekon dan Tugas Pembantuan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;

19. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu 2006–2025.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 2016–2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari dokumen Renstra ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Maksud dari

Renstra

Dinas

Kesehatan

adalah

tersedianya

dokumen

perencanaan kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020. Di dalamnya menjabarkan visi, misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu kedalam program

dan kegiatan lima tahun kedepan. Selain itu untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah dan sebagai menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel.


5

1.3.2 Tujuan Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 1.

Tersedianya arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan Keabupaten

2.

Tersedianya penentuan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan

3. 4. 5.

Tanah Bumbu;

daerah di bidang kesehatan;

Menjadi acuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu serta penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan;

Sebagai pedoman dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun Rancana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan;

Menjamin sinergitas, sinkronisasi, dan integritas Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tanah Bumbu tahun 2016-2020

menggunakan sistematika penulisan sebagaimana telah sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan memuat uraian latar belakang disusunnya Rencana Strategis,

landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strategis, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan, memuat uraian tentang Tugas,

Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu beserta sumber daya manusia yang ada. Selain itu, Bab ini juga menguraikan Kinerja

Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bumbu sekaligus melihat Peluang dan

Tantangan Pembembangan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU BAB ini memaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, telaah visi, misi, dan program


6

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan dan Rencana Setrategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut ditentukan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU BAB IV berisi uraian terkait Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Bumbu yang ingin dicapai kurun waktu lima tahun kedepan. Selain itu juga memuat

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dikuatkan dengan Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU BAB V memuat uraian terkait penyusunan Rencana Program dan Kegiatan yang

akan dilaksanakan selama lima tahun beserta indikator kinerja dan sasaran yang akan menjadi obyek kegiatan dan dijabarkan setiap tahunnya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BAB VI memuat uraian terkait indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Tanah Bumbu yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun dan mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditentukan.


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan 2.1.1 Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

2.1.2 Fungsi Fungsi dari Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi di bidang kesekretariatan dan ketata usahaan di bidang kesehatan;

c) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi program-program di bidang pelayanan kesehatan;

d) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi program-program di bidang pengendalian masalah kesehatan;

e) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi program-program di f)

bidang pengembangan sumberdaya manusia dan promosi kesehatan;

Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi program-program di bidang jaminan dan sarana kesehatan;

g) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi pemberian akreditasi jabatan fungsional tenaga kesehatan;

h) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi pemberian perizinan dan i)

sertifikasi bidang kesehatan;

Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dinas kesehatan.


-8-

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu DINAS KESEHATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN DASAR

SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI KESEHATAN RUJUKAN

SEKSI WABAH & BENCANA

SEKSI KESEHATAN KHUSUS

SEKSI KESEHATAN LINGKNGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA & PROMOSI KESEHATAN

SUB BAGIAN EVALUASI, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN

SEKSI PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN

SEKSI JAMINAN KESEHATAN

SEKSI PENDIDIKAN, PELATIHAN & PROMOSI KESEHATAN

SEKSI SARANA & PERALATAN KESEHATAN

SEKSI REGISTRASI & AKREDITASI

SEKSI KEFARMASIAN

UPTD

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011


-9-

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas dibentuklah

struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan:

b. Sekretariat, terdiri atas:

(1) Sub bagian umum dan kepegawaian

(2) Sub bagian perencanaan dan keuangan

(3) Sub bagian evaluasi, dokumentasi dan pelaporan

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: (1) Seksi Kesehatan Dasar

(2) Seksi Kesehatan Rujukan. (3) Seksi Kesehatan Khusus

d) Bidang Pengendalian Masalah kesehatan, terdiri dari: (1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (2) Seksi Wabah dan Bencana.

(3) Seksi Kesehatan Lingkungan

e) Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Promosi Kesehatan, terdiri dari:

(1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan

(2) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Promosi Kesehatan. (3) Seksi Registrasi dan Akreditasi.

f) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari: (1) Seksi Jaminan Kesehatan

(2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan. (3) Seksi Kefarmasian

g) Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri dari: (1) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) (2) Gudang Farmasi

h) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas

Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.


- 10 -

2.2.1 Keadaan Ketenagaan Tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu jumlahnya masih kurang jika

dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani.

Keadaan ketenagaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Keadaan Ketenagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Status

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

Jenis Tenaga Dokter

Spesialis Dokter Umum

Dokter Gigi Apoteker

Kesehatan

Kepegawai an 2015 PNS

Jlh

Rasio

(standar

Nas)/100. 000 pddk

Kebutuh an

tenaga sesuai rasio

Selisih

2014

2015 6

6

0

0

35

10

41

40

40

2

2

4

5

10

8

4

0

13

12

11

15

15

27

36

Bidan

162

162

129

205

100

Perawat

173

173

196

214

117

20

20

17

20

30

Masy (S1)

Perawat Gigi Asisten

Apoteker

Nutrisionis Analis

Sanitarian Penyuluh Kes

Epidemiolog Tenaga

20 16 10 20

20 16 0

17 22 2

1

19

0

0

43

56

1

0

23 20 12

40

18 12 2

34 31 15 0

30 6

35 8

30

92

22

67

0

92 15 12

-12 -82 -22 -26

-112 -101 -144 -59 -72 -47 -3

21

40

0

0

0

15

-15

0

99

0

10

-1

2

1


0

2

15

-101

-14

- 11 -

Umum

Jumlah

525

525

489

0

15

714

37

-811

Ket : * Selisih berdasarkan data 2015

* Kebutuhan = dibandingkan dengan data 2015

Pada tahun 2015 jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak

714 orang, sedangkan kebutuhan sebanyak 1.537 orang sehingga terjadi kekurangan

sebanyak 811 orang. Kekurangan ini banyak terdapat pada tenaga perawat, Kesehatan masyarakat (S1), bidan, sanitarian, dan dokter umum.

Dengan menggunakan CBR (crude birth rate) 0,017, maka diperkirakan jumlah

penduduk tahun 2015 sebanyak 316.310 jiwa. Sehingga pada tahun 2015 dibutuhkan

nakes sebanyak 1586 orang. Dengan asumsi seperti ini, maka bila penambahan tenaga

kesehatan dalam kurun waktu 2013-2015 tidak terjadi secara signiifikan, maka kekurangan tenaga pada tahun 2015 menjadi semakin besar atau kebutuhan tenaga tidak akan terpenuhi, karena antara tahun 2012 dengan tahun 2015 terjadi penambahan kebutuhan tenaga sebanyak 49 orang.

Selain itu di Dinas Kesehatan sangat minim tenaga ahli (S2 & S3 Kesehatan),

untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lebih banyak lagi menyediakan anggaran tugas belajar untuk S2 dan S3 kesehatan. 2.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana kesehatan yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2010-2015 terjadi beberapa penambahan. Berikut ini merupakan tabel sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010-2015.

No

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 Sarana Kesehatan

Jumlah

2011

2012

2013

2014

2015

1

Kantor Dinas Kesehatan

1

1

1

1

1

3

Puskesmas perawatan

4

4

4

4

4

2 4 5

Gudang Farmasi

Puskesmas non perawatan Puskesmas pembantu

1 10

1 10 9


1 10 9

1 10

1 10

- 12 -

No

Sarana Kesehatan

Jumlah 2011

2012

2013

2014

2015

6

Rumah Dinas Medis

21

21

21

24

29

8

Poskesdes

71

78

97

108

123

7 9

10 11 12 13 14 15

Rumah Dinas Paramedis Polindes

33 11

33 11

33 11

40 11

45 12

Posyandu balita

176

179

183

187

187

Pusling roda 4

13

14

21

24

24

Posyandu lansia Mobil dinas/ operasional Kendaraan roda 2 (dua)

Pusling perahu bermotor

Sumber: Dinas Kesehatan Tanah Bumbu

33 2

80 1

33 2

80 1

33 3

80 1

97 4

93 1

97 4

93 1

Saat ini dirasa sangat penting adalah pengadaan mobil operasional Dinas

Kesehatan, karena mobil operasional yang ada kondisinya sudah rusak dan mengingat tingginya mobilitas perjalanan dinas baik ke Propinsi maupun dalam wilayah

kabupaten dalam rangka pembinaan ke UPTD dari tiap bidang idealnya pada Dinas Kesehatan minial ada 3 buah mobil operasional (selain mobil Kepala Dinas).


- 13 -

Tabel 2.3 Jumlah Sarana Kesehatan Setiap Kecamatan Tahun 2014 Kecamatan / District (1)

1. Kusan Hilir

2. Sungai Loban

Puskesmas Perawatan

Puskesmas Non Perawatan

Puskesmas Pembantu

Puskesmas Keliling

Posyandu Balita

Posyandu Lansia

Pos Bersalin Desa

Pos Kesehatan Desa

1

1

2

2

36

12

1

33

(2) -

3. Satui

1

5. Kusan Hulu

1

7. Batulicin

-

4. Angsana 6. Kuranji

8. Karang Bintang

9. Simpang Empat 10. Mantewe Total

Tanah Bumbu 2014 2013 2012

-

1

(3) 1 -

1

(4) -

1

2

1

5

1

-

1 2

-

(5)

(6) 19

1

29

1

10

1 1 2 1

10 4

10

10

11

24

10

15

1

13

22 8

1

(7)

7

12

(8) 3

(9) 8

1

17

3

16

1

10

0

5

1 1 0

6 5

10

4

1

10

3

12

1

13

14

187

8

97

1

12

123

4

10

12

13

187

97

11

108

4

10

-

16

185

2.505

20

96

4

10

16

16


187

63

- 14 -

20

13

99

Kecamatan / District (1)

2011 2010 2009

Puskesmas Perawatan

Puskesmas Non Perawatan

Puskesmas Pembantu

Puskesmas Keliling

Posyandu Balita

Posyandu Lansia

Pos Bersalin Desa

Pos Kesehatan Desa

4

6

14

13

182

39

11

75

(2) 4 6

(3) 10 10

(4) 9

10

(5) 12 12


(6)

176 167

(7) 33 42

- 15 -

(8) 11 11

(9) 70 65

Tabel 2.4 Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2014

Kecamatan / District

(1) 1. Kusan Hilir

2. Sungai Loban 3. Satui

4. Angsana

5. Kusan Hulu 6. Kuranji

7. Batulicin

8. Karang Bintang

9. Simpang Empat 10. Mantewe

DokterUmum / General Doctor

DokterSpesialis / Specialist Doctor

DokterGigi /

(2) 4

(3) 0

(4) 1

3

0

1

2

Dentist

0

3

1

0

5

1

0

3

1

0

3

0

0

5

1

0

5

0

0

1

2

35

0

0

7

2013

24

0

7

2011

40

0

39

0

11

0

10

Total

Tanah Bumbu 2012 2010 2009 2008 2007 2006

36 32 28

0

-

10

0

6

12

2

28 30

9

1

9

Tabel 2.5 Jumlah Perawat, Bidan dan Dukun Kampung Setiap Kecamatan Tahun 2014 Kecamatan /

Perawat / Nurse

Bidan /

Midwife

Traditional Midwife

(1) 1. Kusan Hilir

(2) 31

(3) 40

(4) 21

3. Satui

27

20

18

District

2. Sungai Loban 4. Angsana


20 15 25 6

27 27 36 14

Dukun Kampung /

23 44 25


- 16 -

Kecamatan /

Perawat / Nurse

Bidan /

Midwife

Traditional Midwife

(1) 7. Batulicin

(2) 15

(3) 11

(4) 19

9. Simpang Empat

13

45

28

District

8. Karang Bintang 10. Mantewe

20 6

24

Dukun Kampung /

21

16

18

Total

178

260

217

2013

188

222

299

2011

199

163

38

Tanah Bumbu 2012 2010 2009 2008 2007 2006

206 189 182 179 161 169

160

149

143

277

104

126

120 84 81

283 200 208

Tabel 2.6 Jumlah Apotik dan Tenaga Apoteker Setiap Kecamatan Tahun 2014 Kecamatan

(1) 1. Kusan Hilir

2. Sungai Loban 3. Satui

4. Angsana


7. Batulicin

8. Karang Bintang

9. Simpang Empat

Apotek

Apoteker

AsistenApoteker

-

-

0

(2) -

(3) -

-

1

-

-

-

-

(4) 3 2 1 1 1 1 1

-

1

Tanah Bumbu

22

2

14

2012

16

14

17

10. Mantewe 2013 2011

-

16 10

-

2 3


4 0

15 19 - 17 -

Kecamatan

Apotek

Apoteker

AsistenApoteker

2009

6

4

14

(1) 2010 2008

(2) 11

(3) 3

6

2007

3

4

2006

(4) 19 8

3

4

8

1

8

2.2.3 Ketersediaan Dana

Anggaran pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan sejak Tahun 2004

sampai dengan Tahun 2009 memperlihatkan trend yang meningkat kemudian menurun pada Tahun 2010, kemudian meningkat lagi pada Tahun 2011, dan pada

Tahun 2012 terjadi peningkatan yang besar. Pada Tahun 2004 alokasi dana untuk pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan baru pada kisaran 2,4% dengan total

anggaran sebesar Rp 1.950.864.000 dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun

berikutnya anggaran untuk Dinas Kesehatan meningkat menjadi Rp 6.405.058.250.atau 2,8% dari Total APBD II, selanjutnya pada Tahun 2006 Dinas Kesehatan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 11.035.058.250.- atau 3,3% dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pada Tahun 2007 alokasi anggaran kesehatan ini

mengalami peningkatan menjadi Rp 13.151.194.362.- atau sebesar 6,95% dari total APBD

II,

pada

tahun

berikutnya

mengalami

kenaikan

lagi

menjadi

Rp

17.359.785.741.- atau 2,74% dari total APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya pada Tahun 2009 dana untuk Dinas Kesehatan masih meningkat menjadi Rp 23.291.806.650 atau 3,25% dari Total APBD Kabupaten

kemudian mengalami

penurunan yang dramatis pada Tahun 2010 menjadi hanya Rp 16.667.245.963.-.

Selanjutnya pada Tahun 2011 terjadi kenaikan anggaran menjadi Rp 24.010.591.319.dan pada Tahun 2012 meningkat lagi menjadi Rp 47.446.908.709. Tahun 2013

anggaran Dinas Kesehatan menjadi Rp. 74.751.080.791 ( BTL dan BL ) Di Tahun 2014 anggaran Dinkes sebesar 55,176,976,487,-)

90,116,193,540 ( BTL Rp. 34,939,217,053,- Dan BL Rp.

dan di Tahun 2015 ini

terjadi peningkatan yang signifikan,

mengingat banyaknya beban target SPM maupun MDGs yang harus dicapai yang selama ini sebagian belum terdanai menjadi sebesar Rp. 122.404.716.931 (BTL Rp. 39.687.475.387,- dan BL Rp. 89.396.509.955,-). 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan


- 18 -

sasaran/target Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk

urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatandan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Target kinerja pelayanan yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu harus mengacu pada target SPM, MDGs dan Renstra Kementerian Kesehatan RI hingga

Tahun 2015 dengan mempertimbangkan pada kemampuan dan sumberdaya daerah.

Tabel di bawah ini menyajikan hasil capaian program kesehatan tahun 2011-2015 dan target yang harus dicapai pada tahun 2011-2015.


- 19 -

NO -1 A

1

2

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan -2 SPM

Target IKK

Target Indikat or Lainnya

2011

95%

95%

83%

80%

65%

90%

Target SPM

Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan Ibu

Hamil dengan Komplikasi

yang ditangani

Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015 2012

2013

2014

2015

2011

86.30%

80.73%

83.00%

85%

90%

65%

37.15%

60.00%

65.00%

75%

90%

90%

89.01%

89.72%

90.00%

90%

93%

93,13%

85.60%

93.12%

80%

65%

29%

40.00%

60.00%

-3

Pelayanan Kesehatan Indikator

Tabel 2.7 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

-4

-5

-6

-7

Realisasi Capaian Tahun 2011-2015 2012

2013

2014

2015

2011

78.44%

80.73%

84.00%

78,7%

63,11

85%

75.75%

57.21%

75.89%

78,5%

92%

95%

78.26%

83.74%

87.38%

93.13%

93,15%

93,50%

85.63%

88.27%

65.00%

75%

85%

100%

100%

-8

-9

-10

-11

-12

Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015 2012

2013

2014

2015

91%

100%

101%

-

-

59,7

204%

95%

117%

-

-

87,8%

71,45%

88%

93%

97%

-

-

73.57%

79,7%

68,3%

100%

95%

79%

-

-

100%

100%

100 %

250%

167%

154%

-

-

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

Cakupan

Pertolongan

Persalinan oleh 3

bidan atau tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan 4

5

Cakupan

Pelayanan Ibu Nifas

Cakupan

Neonatal dengan

Komplikasi


- 20 -

NO -1

6

7

8

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan -2 yang ditangani Cakupan

Kunjungan Bayi Cakupan

Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Anak Balita

Cakupan

Target SPM

Target IKK


2011

90%

94%

93,5%

100%

66%

90%


2013

2014

2015

2011

90.10%

92.47%

93.50%

94%

94,5

65,5%

59.70%

60.40%

65.50%

68%

63%

63%

90.10%

92.47%

63.00%

100%

77%

77%

69.60%

75.00%

100%

100%

100%

100%

100%

15%

15%

5.00%

-3

-4

-5

-6


2013

2014

2015

2011

98.36%

86.71%

77.97%

77%

86,56%

80%

71.64%

78.00%

86.00%

68,67%

63,50

65

78.63%

72.56%

42.20%

77.00%

80

100

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10.00%

15.00%

25%

35%

100%

-7

-8

-9

-10

-11

2012

2013

2014

2015

109%

94%

83%

-

-

70,27%

120%

129%

131%

-

-

46

42,75

87%

78%

67%

-

-

100%

100%

100%

144%

133%

130%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

2000%

1000%

667%

-

-

-12

-13

Pemberian 9

Makanan

pendamping ASI pada anak Usia

Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

6-24 bulan

keluarga miskin 10

11

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

Perawatan Cakupan

Penjaringan Kesehatan

Siswa SD dan


- 21 -

NO -1

12

13

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan -2 Setingkat Cakupan

Peserta KB Aktif Cakupan

Target SPM

Target IKK


2011

70%

95%

75%

100%

2%

100%


2013

2014

2015

2011

90.00%

91.00%

90.00%

90.00%

90.00%

1%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

85%

92,6%

93.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100.00

-3

-4

-5

-6


2013

2014

2015

2011

78.24%

79.18%

76.23%

76.23%

76.23%

2.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100%

100%

100%

100%

100%

95.00%

95.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100.00

100.00

-

-

-7

-8

-9

-10

-11

-12


2013

2014

2015

87%

87%

85%

-

-

0.00%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

75%

100%

-

-

100%

100%

100%

-

108%

105%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

43%

100%

-

-

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

a. Acute Flacid

Paralysis (AFP) rate per

100.000

penduduk < 15 Tahun

b. Penemuan Penderita

Pnemonia Balita c. Penemuan

Pasien Baru TB BTA Positif

d. Penderita DBD yang ditangani

e. Penemuan

Penderita Diare

%

%

%

100.00 %

43.27%

100.00 %


- 22 -

NO -1 14

B

15

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan -2 Cakupan Pelayanan

Kesehatan Dasar

Masyarakat

Target SPM

Target IKK


2011

100%

100%

100%

-3

-4

-5


2013

2014

2015

2011

100%

100%

100%

100%

100%

-6

-7

-8

-9

-10


2013

2014

2015

2011

100%

100%

100%

100%

100%

-11

-12

-13

-14

-15


2013

2014

2015

1%

13%

10%

-

-

-16

-17

-18

-19

-20

Miskin

Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan Pasien Masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3%

11%

93%

-

-

100%

95%

100%

90.00%

91.00%

18.00%

-

-

0.00%

0.00%

18.54%

-

-

0%

0%

103%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

Miskin

Cakupan

Pelayanan 16

Gawat Darurat Level 1 yang

harus diberikan Sarana

Kesehatan (RS) C 17

di Kab/Kota

Penyelidikan Cakupan

Desa/Kelurahan


- 23 -

NO -1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan -2 mengalami KLB yang dilakukan

Target SPM

Target IKK


2011

80%

40%

18%

8.60%

-3

-4

-5

Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015

-6

2012

2013

2014

2015

2011

12.00%

40.00%

55%

70%

100%

-7

-8

-9

-10

-11


2013

2014

2015

2011

100%

100%

100%

100%

1163%

-12

-13

-14

-15

-16


2013

2014

2015

833%

250%

-

-

-17

-18

-19

-20

penyelidikan

epidemilogi < D 15

24 Jam

Promosi Cakupan Desa Siaga Aktif


- 24 -

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Uraian ***) (1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2011

Anggaran pada Tahun ke-

2012

(2)

2013

(3)

(4)

2014

2015

(5)

2011

(6)

2012

(7)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2013

(8)

(9)

2014

2015

(10)

5,545,009,500

4,204,360,000

7,776,522,000

9,387,295,725

13,425,416,375

4,801,456,767

6,210,809,696

6,437,234,401

6,667,875,267

71,600,000

175,800,000

276,600,000

302,700,000

588,820,000

31,732,657

57,280,446

126,134,526

137,846,958

-

482,850,000

568,200,000

1,612,448,525

1,066,546,875

-

482,473,350

337,202,100

1,188,100,250

-

-

360,000,000

295,500,000

-

-

302,770,400

171,662,900

1,021,148,000

1,416,410,000

1,046,121,000

986,470,000

739,448,000

742,650,000

914,754,864

731,774,500

19,000,000

76,500,000

35,900,000

20,250,000

15,843,000

76,423,000

19,420,000

12,625,000

-

32,500,000

-

31,719,900

-

35,060,500

-

-

-

54,883,000

289,801,000

151,978,500

-

-

50,975,000

119,500,000

333,525,000

197,200,000

460,875,000

61,736,700

-

-

-

22,000,000

-

27,000,000

867,126,000

528,162,000

1,337,625,000

750,477,000

2,323,200,000

88,900,000

36,310,000

473,850,000 2,273,150,000 -

31,300,000 90,656,500

144,200,000 214,450,000 427,150,000 270,000,000 348,768,000 348,768,000

34,203,750

-

54,791,000

-

-

311,737,000

192,448,000

-

2,269,017,000 583,000,360

-

-

279,391,200

74,199,800 50,055,800

422,125,000

-

-

129,680,600

24,734,000 14,905,000 3,945,700 -

-

2,171,100

22,283,000

3,428,634,000

985,269,611

542,342,909


25

Rata-rata Pertumbuhan

(11)

Anggaran

Realisasi

110900190 0

-960291353

-14320000

-6346531.4

-

-

-

-

-

-

-

-204229600

-147889600

-

-3800000

-3168600

-

-

-

-

-

-

(17)

-

-7012100

(18)

-

-6840750

-

-

-

-

-66705000

-62347400

-

-

-

-

-464640000

-453803400

-

-173425200

-116600072

Uraian ***) (1)

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Penyediaan Jasa Sewa Gedung kantor dan Rumah jabatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah jabatan Pembangunan rumah Dinas Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tententu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2011


2012

(2)

2013

(3)

-

(4)

194,530,000

2014

2015

(5)

346,800,000

(6)

848,600,000

859,350,000

1,045,525,000

2,892,725,000

4,174,325,000

618,800,000

381,320,000

2,082,995,000

2,878,874,750

-

-

116,250,000

53,900,000

15,000,000

-

-

-

-

1,598,445,000

-

-

-

-

-

467,750,000

-

1,711,209,750

-

465,265,000

-

65,400,000

83,820,000

553,400,000

267,500,000

-

-

-

30,000,000

56,300,000

45,000,000

-

-

-

-

-

-

156,000,000

45,000,000

84,194,000

-

156,000,000

45,000,000

-

-

-

-

2011

45,750,000

471,002,500

60,000,000

609,450,000

60,000,000

2,681,150,935

869,550,000 107,150,000

51,300,000

1,210,731,735

234,033,200 184,500,000

23,886,000

2012

(7)

(8)

159,090,000

15,000,000

-

801,475,000

352,806,750

-

-

-

-

-

-

-

52,160,000

55,777,500

452,801,570

267,029,250 30,000,000 -

308,700,000

68,160,000

985,300,000

504,961,570

-

-

2013

2014

270,447,500

435,970,700

(9)

-

-

308,700,000

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

-

-


2015

(10)

2,653,292,500

-

1,952,234,000

1,591,801,000

-

49,993,000

(11)

3,252,003,750

-

1,724,110,100

2,400,000

431,653,000 847,345,000

-

285,509,100

42,750,000 24,453,000

-

Anggaran -

45,000,000

155,220,000

45,000,000

64,107,500

26

(17)

Realisasi

-

(18)

-

-

-171870000

-160295000

-

-123760000

-100992314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3000000

-

-

-3000000

-

-

-

-13080000

-10432000

-

-110680000

-90560314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-16838800

0

-

155,220,000

-


-

0

0

Uraian ***) (1)

Pendidikan dan Pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat Perkapita,Obat Program dan alat Kesehatan Penunjang Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PAD& Pn lainnya) Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kada Luarsa Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Bencana)

2011


2012

(2)

84,194,000

(3)

2013

2015

(5)

-

456,180,000

-

-

-

1,964,552,700

2,837,010,000

1,512,311,000

1,996,248,300

1,797,800,000

2,406,550,000

1,407,895,000

116,449,000

94,892,700

104,880,000

59,296,000

86,427,750

71,860,000

314,015,000

35,270,000

-

-

-

-

-

-

11,565,000

9,850,000

1,864,575,000

996,567,000

2,169,598,500

-

-

-

-

-

59,660,000

-

4,450,000

2,199,125,050

1,413,654,000

40,400,000

-

(4)

2014

-

69,600,000

-

24,910,000

14,822,500

58,427,500

2011

(6)

40,000,000

2012

(7)

75,400,000

28,160,000

96,850,000 14,960,000

6,366,898,080

41,804,000

190,580,000

-

-

(10)

49,660,000 14,447,500 -

646,023,050

1,933,571,000

1,740,553,800

2,273,963,216

592,695,050

95,303,500

74,075,200

98,761,000

40,883,000

77,836,200

63,720,000

226,565,000

12,445,000

-

-

-

-

-

10,315,000

-

1,669,029,900

858,955,700

1,279,872,000

-

-

-

-

-

46,805,000

-

-

11,600,000

26,710,000


18,050,000

4,450,000

27


2015

2,609,604,216

1,172,259,713 748,550,000

-

(9)

2014

1,878,349,000

-

-

2013

-

3,344,964,000 3,233,154,000

(8)


(11)

Anggaran

Realisasi

(17)

(18)

-

-16838800

-15080000

-

0

0

-

-439825010

0

-

-399249660

-386714200

-

-23289800

-19060700

-

-17285550

-15567240

-

0

0

-

0

0

-

-282730800

-234451943

-

0

0

-

-

-

0

0

-8080000

0

0

-2320000

Uraian ***) (1)

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pendamping DHS 2 (Desa Siaga) Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelatihan dan Pembinaan Kesehatan Upaya Kesehatan Kerja Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarak at di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Dan Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Peran serta Masyarakat dalam Sadar Hidup Sehat

2011


2012

(2)

2013

(3)

(4)

2014

2015

(5)

(6)

1,002,310,000

1,697,950,000

944,512,000

2,032,450,000

39,000,000

20,445,000

27,145,000

50,246,000

41,785,000

-

-

16,920,000

-

-

-

-

-

290,159,000

1,007,569,000

-

-

-

-

24,025,000

-

-

-

-

-

-

-

12,275,000

487,680,000

804,481,000

2011

429,103,000

43,000,000 -

73,050,000

(7)

2012

2013

(8)

(9)

2014 (10)

(11)

1,559,609,900

817,848,700

1,215,961,000

23,471,200

20,455,000

23,057,000

47,876,000

41,785,000

-

-

-

11,585,000

-

-

-

223,234,163

-

15,450,000

25,780,000 26,280,000

624,270,522

-

401,907,800

-

-

-

-

-

-

7,150,000

509,312,750

282,134,250

218,480,000

141,495,000

229,700,000

210,915,000

-

-

188,029,000

103,024,000

461,649,000

109,240,000

281,433,000

104,554,000

42,650,000

115,010,000

105,319,000

-

-

10,610,000

173,340,000

83,280,000

-

-

-

-

255,025,000 415,754,000 226,648,000

38,090,000 16,940,000 -

190,295,000

116,317,800

150,430,000

107,581,250

-

99,131,000

83,744,000

213,385,522

101,085,000

207,083,000

82,449,000

33,905,000

95,310,000

52,668,750

-

-

8,360,000

129,835,000

51,840,000

-

-

-


28


2015

872,169,350

52,060,000

1,280,298,000


Anggaran

Realisasi

(17)

-

-200462000

-

-7800000

-

(18)

-174433870

-58031800

-44646832.6

-8357000

-8357000

0 0

-4694240

0 0

-

0

0

-

0

0

-

-201513800

-124854104

-

-43696000

-38059000

-

0

0

-

-92329800

-42677104.4

-

-8530000

-6781000

-

0

0

-

-34668000

-25967000

Uraian ***) (1)

Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Gizi Masyarakat (APBD I) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Program Pelayanan Pencegahan dan

2011


2012

(2)

2013

(3)

111,450,000

(4)

38,655,000

2014

2015

(5)

-

(6)

-

193,750,000

95,796,000

228,274,000

303,957,500

193,750,000

95,796,000

-

-

-

-

-

66,615,000

-

-

202,892,000

154,185,000

327,841,000

448,950,000 -


2011

2012

56,850,000

37,355,000

(7)

2013

(8)

(9)

2014

2015

(10)

-

(11)

-

155,945,000

36,351,000

107,366,500

92,880,500

155,945,000

36,351,000

-

-

-

-

7,025,000

358,750,000

-

92,567,300

12,570,000

-

-

25,382,000

83,157,500

-

-

-

-

365,121,800

245,173,000

361,061,575

163,405,500

79,920,000

131,650,000

141,655,000

46,526,000

65,198,800

44,945,000

149,651,575

22,892,500

28,250,000

20,930,000

-

-

191,753,000

47,648,000

47,930,000

89,056,000

-

-

690,258,500

-

-

708,335,000

21,825,000

1,041,813,000

4,931,000

360,501,000

-

14,799,200

-

-

-

73,285,500

246,300,000

195,848,000

257,822,500

154,369,000

35,345,000

115,725,000

85,289,000

42,265,000

51,450,000

21,395,000

127,528,500

22,354,000

12,600,000

18,330,000

-

-

146,905,000

40,398,000

33,345,000

86,544,000

90,200,000 -

-

309,633,000 73,190,000 24,775,000 19,916,000

-

191,752,000

1,246,553,000

-

541,186,500

-

527,759,400


-

11,660,000

912,368,930

-

3,206,000

251,040,500

29


Anggaran

Realisasi

(17)

(18)

-

-22290000

-11370000

-

-38750000

-31189000

-

0

0

-

-

-38750000

0

-31189000

0

-

0

0

-

0

0

0

0

-

-

-73024360

-49260000

-

-15984000

-7069000

-

-13039760

-10290000

-

-5650000

-2520000

-38350600

-29381000

-

-

0

-138051700

0

-108237300

Uraian ***) (1)

Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/Foggi ng Sarang Nyamuk

Pengadaan Alat Fogging dan Bahanbahan Fogging Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan


2011

2012

21,900,000

72,500,000

42,900,000

24,950,000

-

150,775,000

-

-

420,750,000

118,730,000

(2)

2013

(3)

(4)

-

2014

2015

(5)

(6)

506,277,500

418,960,000

110,990,000

53,081,000

-

-

457,673,000

126,825,000

132,671,000

29,410,000

57,630,000

8,470,000

-

9,500,000

13,240,000

5,115,000

151,125,000

83,750,000 14,800,000 525,608,000 281,200,000 18,500,000

2013

2012

16,700,000

25,870,000

25,716,250

9,623,000

-

-

93,500,000

-

-

-

-

-

378,216,400

98,100,000

-

466,276,500

365,134,400

82,741,000

46,901,000

-

-

-

423,625,280

84,825,000

-

(8)

44,185,000

14,025,000

(9)

38,210,000

5,045,000

2014


2011 (7)

84,760,000


2015

(10)

-

2,070,000

Anggaran

(11)

9,061,500

2,530,000

(17)

-

-

86,810,000 300,000,000

-

193,625,000

18,560,000

-

-

-

461,725,000

-

-

106,995,000

-

-

1,985,825,000

461,725,000

-

300,000,000

0

-

447,700,000 490,615,000 557,600,000

-

-

-

253,165,300

-

98,516,000

-

253,165,300 -

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

79,956,250

-

56,351,000

-

-

30

Realisasi

-

(18)

-4380000

-3340000

0

0

0

0

-101255500

-93255300

0

0

-26534200

-8837000

-5882000

-2805000

0

0

0

0

-60000000

-50633060

0

0

-60000000

-50633060

0

0

Uraian ***) (1)

Kesehatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Sunatan Massal Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskes mas Pembantu & Jaringannya Pembangunan puskesmas

Pembangunan puskesmas Pembantu Pengadaaan puskesmas keliling Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

2011


2012

(2)

2013

(3)

(4)

2014

2015

(5)

(6)

-

-

86,630,000

-

53,450,000

-

-

-

53,450,000

-

-

-

774,678,000

1,182,640,000

9,381,645,040

575,875,000

4,365,228,000

2,472,519,212

-

-

-

1,065,798,800

-

1,764,599,000

1,861,700,000

520,230,000

606,765,000

1,817,218,040

1,971,785,000

-

-

406,200,000

-

-

-

364,350,000

-

-

-

220,000,000

-

-

-

297,300,000

212,050,000

-

-

146,750,000

1,231,127,000

-

-

-

-

2012

(7)

27,110,000

151,450,000 151,450,000

12,135,048,000

8,814,980,012

254,448,000

-

2011

723,256,000

1,340,900,000 9,547,855,000

165,000,000 329,500,000 28,537,000 -


(8)

(9)

2014


2015

(10)

Anggaran

(11)

(17)

-

-

42,165,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

689,888,000

853,890,000

7,911,576,838

228,548,000

256,000,000

-

-

-

4,018,484,000

-

3,244,249,388

1,498,332,120

-

-

-

1,757,230,000

461,340,000

597,890,000

1,690,424,750

650,718,700

-

-

372,350,000

-

-

-

339,315,000

-

-

-

193,266,000

-

-

-

206,091,700

53,199,000

-

-

108,650,000

809,895,000

-

-

-

-


-

-

1,006,339,180

31

Realisasi (18)

0

0

-10690000

0

-10690000

-154935600

0

-137977600

-

-50889600

-45709600

-

0

0

-

0

0

-

-104046000

-92268000

-

0

0

-

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

Uraian ***) (1)

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan lansia Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Pelayanan Kesehatan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan

2011


2012

(2)

2013

(3)

3,752,891,000

(4)

6,226,165,000

2014

2015

(5)

9,406,591,000

(6)

42,564,530,565

22,062,173,000

63,677,000

-

49,430,000

37,140,000

-

-

1,023,955,000

1,069,892,500

3,689,214,000

6,226,165,000

8,333,206,000

20,955,140,500

-

-

69,821,000

52,727,000

-

-

-

-

-

-

69,821,000

52,727,000

12,062,000

22,970,000

257,913,000

119,931,000

12,062,000

-

33,000,000

81,156,000

-

-

30,693,000

38,775,000

-

-

180,000,000

14,220,000

2011

-

-

22,970,000

-

-

-

41,500,000

67,425,000

-

-

-

-

91,820,000 1,297,497,500 41,175,213,065 72,912,000

-

72,912,000

182,223,000

-

178,870,000

-

3,353,000

67,060,000

-

2012

(7)


(8)

(9)

2014

2015

(10)

3,647,696,420

9,123,334,207

55,488,000

-

34,155,000

29,905,000

-

-

778,912,500

778,287,500

2,725,382,668

3,647,696,420

8,310,266,707

11,041,680,644

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,446,000

46,447,000

-

21,325,000

212,690,200

100,656,000

-

-

24,300,000

62,866,000

-

-

26,828,000

37,790,000

11,766,000

-

-

-

21,325,000

149,796,200

-

-

14,445,000

32,780,000

-

-

-

-


-

32

Anggaran

(11)

2,780,870,668

-


Realisasi

(17)

(18)

-

-750578200

-556174134

-

-12735400

-11097600

-

0

0

-

-737842800

-545076534

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

-2412400

0

-

-2412400

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

-

0

0

-

0

0

Uraian ***) (1)

Hasil Industri

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu Peningkatan Kapasitas Bidan

2011

2012

(2)

2013

(3)

(4)

2014

2015

(5)

2011

(6)

2012

(7)


(8)

(9)

2014

-

815,310,000

-

-

41,500,000

7,679,283,044

52,625,000

14,800,000

-

-

-

-

-

-

-

182,000,000

-

7,463,778,044

2,683,200,000

633,310,000

Kemitraan Bidan Dan Dukun

-

-

-

-

-

-

215,505,000

60,760,000

-

-

-

-

-

2,704,678,000

2,747,180,000

-

-

11,880,000

3,220,000

2,209,400,000 -

180,313,000 314,965,000

-

-

-

-

(10)

-

14,445,000

-


2015

Anggaran

(11)

55,180,000

PelayananKesehatan Ibu dan Anak Pemetaan Bidan


23,105,000

9,675,000

(17)

0

0

-

0

0

-

-163062000

-74752800

-

0

0

-

0

0

-

-36400000

-30590000

-

0

0

-

7,643,744,044

1,957,842,000

-

-

7,463,778,044

-

-

-

-

-

152,950,000

-

-

1,930,880,000

220,814,000

-

179,966,000

26,962,000

-

-

-

-

-

-

-


-

-

33

(18)

-

373,764,000

-

Realisasi

-

-126662000

-44162800

0

0

0

0

Setelah penyajian Tabel 2.7, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan

ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai,

faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana

saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan pelayanan pokok masyarakat yang akan

menjadi hal yang penting dilakukan. Untuk itu perencanaan pembangunan kesehatan perlu diarahkan pada upaya menjawab kebutuhan atau kondisi nyata termasuk didalamnya

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kondisi penyelenggaraan kesehatan. Sejumlah persoalan yang diangkat berdasarkan data, kondisi nyata dan terkini serta berpengaruh

signifikan terhadap penyelenggaraan kesehatan merupakan isu strategis pembangunan

kesehatan. Sejumlah isu strategis yang diidentifikasi dalam penyelenggaraan kesehatan baik secara internal maupun external pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dirangkum dalam beberapa permasalahan pokok dibawah ini:

1. Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja;

2. Pemenuhan formasi masih tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. Belum adanya regulasi pengangkatan pegawai terutama SDM kesehatan di tingkat pemerintah daerah;

4. Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik,

terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya;

5. Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah,

masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya;


34

6. Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain: sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang aktifitas

fisik dan kurangnya makan makanan berserat. Untuk mencegah hal tersebut perlu diterapkan gaya hidup sehat setiap hari.

Sedangkan peluang yang dapat mendukung dinas kesehatan antara lain sebagai

berikut:

1. Adanya perubahan regulasi otonomi daerah memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada;

2. Memfasilitasi Program Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis (PPD-DGS), dan formasi khusus dokter, dokter gigi dan dokter spesialis untuk daerah terpencil, daerah konflik, daerah tidak diminati dan daerah bencana;

3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Kesehatan dalam rangka mencukupi tenaga kesehatan strategis;

4. Adanya kesempatan peningkatan pendidikan formal dan informal melalui BKD dan Badan Diklat;

5. Adanya forum komunikasi organisasi profesi kesehatan di Kalimantan Selatan;

6. Terdapat bantuan anggaran dari UNICEF, USAID dan dunia usaha/ masyarakat;

7. Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah,

masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya.


35

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Kabupaten Kalimantan Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Perumusan isu-isu strategis sangat sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan

daerah yang menjadi prioritas dan terarah. Identifikasi isu-isu strategis meningkatkan prioritas pembangunan, dapat diimplementasikan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan kesehatan dimaksudkan agar pelayanan Dinas Kesehatan mampu menyeimbangkan dengan aspek lingkungan dan aspek pengguna layanan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kesehatan maupun pemangku kepentingan pendidikan dimasa datang. Isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari analisis

internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kesehatan selama lima tahun yang akan datang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki berbagai hal yang mendukung

(kekuatan) dan juga hal-hal yang melemahkan, potensi dan tantangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, yang diuraikan sebagai berikut: 1. Kekuatan (Strength)

a. Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat melalui program–program tertentu seperti penyakit paru, penyakit


36

indra (mata, kulit, gigi mulut, THT), penunjang diagnosa, pendidikan dan pelatihan profesi tenaga kesehatan dan pendidikan keperawatan.

b. Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhan tenaga melalui jasa pihak ketiga contoh tenaga cleaning servis, satpam.

c. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi/ APBD (hibah, bantuan keuangan desa,

bantuan sosial, bantuan gubernur, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau /

DBHCHT), Pemerintah pusat (Dekonsentrasi dan tugas pembantuan) dan anggaran bantuan luar negeri (GFATM, dan NLR).

2. Kelemahan (Weakness)

a. Struktur organisasi yang ada saat ini mengakibatkan beban kerja di masing-masing seksi tidak seimbang. Hal ini berakibat pada koordinasi yang dilakukan belum optimal.

b. Tenaga kesehatan strategis (dokter, dokter spesialis dasar dan anestesi, dokter gigi,

perawat, bidan, sanitarian) masih kurang baik kualitas maupun kuantitas termasuk distribusi penempatan.

c. Sebagian besar Puskesmas belum berfungsi secara optimal karena keterbatasan sarana prasarana, dan belum didukung kesiapan serta ketersediaan tenaga terlatih.

d. Pembiayaan kesehatan lebih mengutamakan kepada penyediaan anggaran kesehatan

oleh

pemerintah

sendiri,

selain

belum

efektif

dan

efisiensi,

penggunaannya belum optimal karena alokasi yang belum sesuai dengan prioritas kesehatan.

3. Peluang (Opportunity) a. Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja;

b. Pemenuhan formasi masih tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. Belum adanya regulasi pengangkatan pegawai terutama SDM kesehatan di tingkat pemerintah daerah;


37

d. Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik,

terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya;

e. Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya;

f. Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain: sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya

yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang

aktifitas fisik dan kurangnya makan makanan berserat. Untuk mencegah hal tersebut perlu diterapkan gaya hidup sehat setiap hari.

4. Tantangan (Threat)

a. Adanya perubahan regulasi otonomi daerah memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada;

b. Memfasilitasi Program Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis (PPD-DGS), dan formasi khusus dokter, dokter gigi dan dokter spesialis untuk daerah terpencil, daerah konflik, daerah tidak diminati dan daerah bencana;

c. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Kesehatan dalam rangka mencukupi tenaga kesehatan strategis;

d. Adanya kesempatan peningkatan pendidikan formal dan informal melalui BKD dan Badan Diklat;

e. Adanya forum komunikasi organisasi profesi kesehatan di Kalimantan Selatan;

f. Terdapat bantuan anggaran dari UNICEF, USAID dan dunia usaha/ masyarakat;

Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah,

masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan kondisi masyarakat dan lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu saat ini, visi


38

Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD 2006-2025 adalah “TERWUJUDNYA SEJAHTERA,

KABUPATEN

SECARA

TANAH

BUMBU

BERKESINAMBUNGAN

BERKUALITAS,

YANG

DIRIDHAI

ADIL

ILAHI”.

DAN

Untuk

mewujudkan visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih harus memiliki visi yang

sejalan dengan visi RPJPD. Oleh karena itu, visi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN

BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI” Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016–2020 dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point

guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang

berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.

4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin

diwujudkan Kabinet Kerja, yakni:


39

1)

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

2)

Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

rasa aman pada seluruh warga Negara;

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

Membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;

Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik;

Melakukan revolusi karakter bangsa;

Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 yaitu “Terwujudnya Indoensia yang

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewajudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.

Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.

Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.

Mewujudkan kualitas hidpu manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.


40

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya

seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan memiliki dua tujuan yaitu, Pertama meningkatkan status

kesehatan masyarakat dan; Kedua, meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus

kehdupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kolompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome)

dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah: a)

Menurunkan angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010)

b)

Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;

c)

d) e)

346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012); Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%; Meningkatnya

upaya

peningkatan

promosi

kesehatan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;

dan

pemberdayaan

Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan

perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang ksehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah: a)

Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah

b)

Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80

memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10% menjadi 8,00.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai SKPD yang melaksanakan salah

satu urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintah daerah harus memperhatikan rencana strategis Kementerian Kesehatan. Dalam artian arah pembangunan kesehatan di


41

Kabupaten Tanah Bumbu harus linier dengan Pemerintah Pusat sekaligus Pemerintah Provinsi.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dalam

dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) adalah sebagai berikut: A. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman

Faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat

adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari indikator kesehata

lingkungan dan sanitasi dasar. Kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu masih belum menggembirakan yang ditunjukkan dari indikator rumah sehat

baru mencapai 70 %. Penduduk yang memanfaatkan jamban keluarga sebesar 70 %,

rumah yang mempunyai saluran pembuangan air limbah baru mencapai 33,58 % serta keluarga yang mempunyai akses terhadap air bersih baru mencapai 70 % pada akhir

tahun 2015. Selain indikator tersebut, pengendalian vektor dan pelayanan sanitasi

tempat-tempat umum juga mempengaruhi kondisi kesehatan lingkungan. Pada tahun 2015, dari rumah/bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu

yang di sampel

menunjukkan angka bebas jentik nyamuk aedes mencapai 0,78 % yang seharusnya

mencapai lebih dari 10 % tahun 2015. Sedangkan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 27,8 %. Kondisi ini berkaitan erat dengan berbagai masalah penyakit seperti TBC, DBD,Malaria, Diare, Pneumonia ,Filariasis dan penyakit menular lainnya.

B. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu pada akhir tahun 2020

adalah mangatasi masalah pokok kesehatan yaitu , penyakit menular yang dipengaruhi

oleh lingkungan dan kesehatan lingkungan yang menekankan pada Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diukur melalui indikator kesehatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu kesehatan lingkungan dengan menurunnya kasus penyakit akibat sanitasi yang buruk 95 %;


42

2. Tidak Buang Air Besar Sembarangan 95 %; 3. Cuci Tangan Pakai Sabun 95 %;

4. Mengelola Air Minum Dan makanan Yang Aman 95 %;

5. Mengelola Sampah Rumah Tangga dengan Benar 95 %; C.

6. Mengelola Limbah cair Rumah tangga dengan Aman 95 %. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup dan tempat

tempat umum yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan

untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan, Rencana kerja indikatif berupa kegiatan pokok dalam rangka pelaksanaan program ini antara lain:

1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat; 2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat; 3. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat;

4. Percepatan Pembangunan sanitasi Pemukiman;

5. Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat.

D. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

NO

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (STRENGHTS) 1.

Asfek Kelembagaan

1.2

Keputusan Menkes No. 852/Menkes/SK/IX/2008 Tanggal 9 september 2008 Tentang Strategi Nasional STBM

1.1

1.3 1.4 1.5

Surat Edaran Menkes RI Kepada Gubernur Seluruh Indonesia No. 132 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Bersama Mendagri Dan Menkes : No.34 Tahun 2005 & No.1138/Menkes/PB/VIII/2005; Ttg Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Tersedianya tenaga sanitarian disetiap puskesmas di Kab. Tanah Bumbu


43

1.6 1.7 1.8 1.9 2

2.1 2.2 3

3.1 3.2 3.3 4

4.1 4.2 4.3 5

5.1

Tersedianya tenaga promosi (penyuluh kesehatan ) disetiap puskesmas di Kab. Tanah Bumbu

Masyarakat telah memiliki kesadaran untuk memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan yang ada

Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/620/Dinkes/2014 Tentang Penetapan Pelaksanaan Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Desa Bayan Sari Kec. Angsana

Terlaksananya kegiatan pemetaan PHBS beberapa desa di masing-masing wilayah kerja puskesmas Kab. Tanah Bumbu Aspek Keuangan

Adanya anggaran dalam APBD untuk kegiatan sosialisasi pemicuan STBM & kegiatan pemetaan PHBS di desa yang sudah berjalan Ada anggaran APBD untuk kegiatan media promosi PHBS / STBM Aspek Teknis Operasional

Terintegrasinya program Kesehatan Lingkungan dan PHBS,dengan misi pembangunan yg berwawasan kesehatan Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten Ada kegiatan pemicuan STBM di desa Aspek Komunikasi

Sudah ada sosialisasi tentang program kesehatan lingkungan lintas program maupun lintas sektoral antar SKPD yang terkait dan ke masyarakat Sudah ada media lokal (radio pemerintah daerah)

PHBS dan STBM sudah masuk dalam kurikulum sekolah (sekolah adiwiyata) SDM

Jumlah SDM Khususnya tenaga Promosi Kesehatan dan Sanitarian Puskesmas sudah ada


44

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1

1.1 1.2 1.3 2

Aspek Kelembagaan Kurangnya kerjasama dan koordinasi Lintas program di Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait tentang Program STBM,khususnya yg menyangkut ttg PHBS

Instansi/SKPD yang terkait dengan kesehatan belum optimal dalam meningkatkan promosi kesehatan di daerah Belum ada regulasi (perbup) tentang STBM & PHBS Aspek Keuangan

2.1

Anggaran untuk PHBS & STBM masih terbatas

3.1

Pelaksanaan PHBS belum terintegrasi dengan kegiatan STBM.

4.1

Terbatasnya peralatan komunikasi dan media promosi kesehatan utk masyarakat di tingkat pedesaan

3 4

5

5.1 5.2 5.3

Aspek Teknis Operasional

Aspek Komunikasi

SDM

Jumlah SDM Khususnya tenaga Promosi Kesehatan dan Sanitarian Puskesmas masih kurang Tidak meratanya penempatan tenaga penyuluh kesehatan & sanitarian

Pelaksana promkes & sanitasi di tingkat Puskesmas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tenaga penyuluh dan sanitarian

FAKTOR EKSTERNAL

NO

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1

1.2

Aspek Kelembagaan Adanya gerakan jum'at bersih/PSN,gerakan kebersihan lingkungan


45

2

disekolah.Tim gerak cepat KLB Tingkat Kecamatan, semuanya merupakan modal dasar yg dapat dioptimalkan Aspek Keuangan

2.1

Sudah ada CSR/Swasta di Kab. Tanah Bumbu

2.3

Ada dana ADD desa yang dapat dialokasikan untuk kegiatan STBM & PHBS

2.2 3

Ada dana BOK (APBN) di setiap puskesmas Aspek Komunikasi

3.1

Media lokal belum dioptimalkan dalam sosialisasi dan promosi kesehatan

4.1

Kampanye PHBS & STBM dalam bentuk siaran keliling telah direncanakan

5.1

Adanya kader-kader kesehatan tingkat desa

4 5

5.2 6

6.1 6.2


Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Kesetaraan Gender

Peran PKK tingkat desa sebagian sudah aktif dalam promosi kesehatan Aspek Sosial Budaya

Perilaku CTPS 40% di lima waktu penting

Jumlah kader kesehatan terlatih yang mencukupi ANCAMAN (THREATS)

1

Aspek Kelembagaan

2

Aspek Keuangan

1.1

2.1

Lembaga-lembaga yang terbentuk di tingkat desa tidak/kurang berperan dalam program PHBS & STBM yang digulirkan oleh tenaga kesehatan (gerakan jum'at bersih) Peluang-peluang pendanaan (CSR/swasta) belum dirangkul untuk berpartisipasi di program PHBS & STBM


46

2.2

Reward/insentif bagi kader kesehatan belum ada

3.1

Ada daerah-daerah tertentu yang belum dijangkau oleh jaringan telekomunikasi & listrik/penerangan

3

4

Aspek Komunikasi


4.1

Kurangnya keaktifan kader kesehatan & petugas kesehatan

5.1

Komitmen & partisipasi masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap program PHBS & STBM masih rendah

5

5.2 6

Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender

Belum semuanya masyarakat ber-PHBS baik pada tatanan rumah tangga, sekolah, institusi kesehatan, tempat kerja/perkantoran dan TTU Aspek Sosial Budaya

6.1

Perilaku hidup bersih masyarakat masih memegang tradisi/kebiasaan

6.3

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap program-program yang tidak berdampak langsung pada kesehatan

6.2

7

7.1

Kebiasaan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk aktifitas tempat pembuangan sampah/ kotoran. (Sungai/rawa, lahan kosong, pantai) Demografi dan LH

Faktor lingkungan yang mendukung masyarakat untuk tidak menerapkan PHBS & STBM (adanya sawah, sungai, pantai, tambak)


47

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Penentuan isu-isu strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016-2020 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi kesehatan dan

identifikasi permasalahan pembangunan kesehatan pada level nasional dan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang telah diuraikan pada

bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu disusun untuk

pembenahan dan dipertahankan. Berdasarkan telaah analisis permasalahan, isu strategis Kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu masih lemah dan perlu ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan;

2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai serta jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan;

3. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata; 4. Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan yang belum maksimal; 5. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah;

6. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain (new emerging dan re-emerging);

7. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di masyarakat;

8. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama

masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau;

9. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka

Kematian Balita (AKABA), akibat 3T (terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk dan terlambat mendapat penanganan).


48

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Dalam mewujudkan visi Bupati Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 serta melaksanakan

cita-cita dan amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan

bangsa, visi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 adalah “Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Menuju Masyarakat Sejahtera”

Untuk mencapai visi, misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-

2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola manajemen kesehatan yang baik, bersih dan akuntabel dengan pemerataan akses kesehatan;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, relevansi serta daya saing kesehatan.

4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Kesehatan, perlu dirumuskan tujuan dan

sasaran-sasaran strategis tahun 2016-2019 yang lebih jelas menggambarkan ukuranukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD adalah sebagai berikut. NO. (1) 1 2

3

Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

TUJUAN (2)

SASARAN (3)

INDIKATOR KINERJA (4) Persentase D/S Balita

Persentasi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10) 56,4

57

57.4

58

60

62

100

100

100

100

100

100

48,17

48.18

48.24

49.49

50.75

53


49

NO. (1)

TUJUAN (2)

SASARAN (3)

4

6

8

10

11 12

13

94

94.3

94.5

94,75

78,85

75

7530

75,70

76,70 77,50

Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet

67.6

68.0

72.0

76.0

80.0

85.0

Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan

23

25

55

75

90

95

14.2

14.3

15.0

25.0

35.0

55.0

15.2

14.5

13.0

11.0

9.0

8.0

21

22

27

30

35

40

68.50

69.0

70.0

75.0

80.0

85.0

21.00

25.00

30.00

45.00

50.00

55.0

2.66

2.50

2.29

2.09

1.90

1.70

Persentase Bumil KEK dapat PMT

7

Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10)

93,85

Persentase Anak Balita dapat Vit. A ( Proyeksi)

5

9

INDIKATOR KINERJA (4) Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium

Prevalensi wasting ( kurus) anak balita ( persen) Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah

Persentase ibu nifas mendapatkan vit A Pesentase bayi baru lahir mendapat IMD

Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan- Persentase BBLR evaluasi


50

95

NO. (1) 14 15 16 17 18 19 20

21

22

23

TUJUAN (2)

SASARAN (3)

INDIKATOR KINERJA (4) Persentase balita yang mempunyai buku KIA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10) 77.5

78.0

79.0

80.0

81.0

83.0

83.9

84.0

84.1

84.2

84.5

85.0

Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya

6.90

6.80

6.30

5.80

5.50

5.00

Persentase balita BGM

0.98

0.95

0.80

0.78

0.73

0.70

0.98

0.95

0.80

0.78

0.73

0.70

38

35

33

31

30

28

19,3

19

18.5

17.5

17

16

1526

1840

2234

3394

3281

3744

74

74.5

75

80

82.5

85

78.6

85.7

92.9

100

100

100

Persentase balita Meningkatnya ditimbang naik BB sistem informasi nya kesehatan

Persentase balita 2T

Persentase ibu hamil anemia

Prevalensi Kekurangan gizi ( underweight) pada anak balita ( persen)

Prevalensi sunting ( pendek dan sangat pendek) pada anak baduta ( bawah dua tahun)( persen) Persentase Kunjungan Neonatal 1 ( KN 1)

Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I


51

NO. (1) 24

25

26 27 28

29

30

31 32

TUJUAN (2)

SASARAN (3)

INDIKATOR KINERJA (4) Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X

Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja Persentase persalinan di fasiltas kesehatan Persentase bumil KEK Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K

Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali

Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10) 50

57.1

64.3

78.6

92.9

35.71

42.86

50.00

57.14

64.29 71.43

50

60

65

70

85

87

6.1

6.0

5.8

5.6

5.3

5.0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

64

64

70

80

82

85

102

101

99

97

95

93

7,15

7

6.75

6.5

6.25

6


52

100

NO. (1) 33

TUJUAN (2)

SASARAN (3)

34

36

43

9.5

9.4

9

Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup

10,54

10.5

10.44

10.2

10

9.8

persentase desa yang memiliki posyandu lansia

100

100

100

100

100

100

64

65

67

70

75

80

0,7

0,6

0,5

0,4

<1

<1

0,8

0,7

0,6

0,5

<1

<1

70

60

55

50

<49

<49

100

100

100

100

100

100

83

84

85

87

88

88

25

35

45

50

55

55

87

90

93

96

100

100

Insiden Rate DBD/100.000 penduduk

39

42

9.6

Menurunnya kesakitan filaria ( MF Rate )< 1%

38

41

9.7

Menurunnya angka kesakitan malaria ( API ) /1000 penduduk

37

menurunkan kesakitan penyakit menular

Menurunnya angka kesakitan penyakit menular


Pesentase KB aktif

35

40

INDIKATOR KINERJA (4) Persentase AKB per 1000 kelahiran hidup

presentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat Keberhasilan pengobatan TB BTA + ( Sukses Rate) Presetase kaus HIV yg diobati Presentase puskesmas melaksanakan


53

NO. (1)

TUJUAN (2)

SASARAN (3)

Presentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap

44

Presentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon

45

Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

46

47 menurunkan kesakitan penyakit 48 tidak menular

49

50

INDIKATOR KINERJA (4) pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS

menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular

Presentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah

Presentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM

Presentase perempuan 30-50 tahun yg dideteksi kanker servik dan payudara Presentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap


87

88

89

90

93

93

85

86

87

89

90

90

20

30

40

50

60

60

10

20

30

40

50

50

10

20

30

40

50

50

5

15

30

45

50

50

87

88

89

90

93

93


54

NO. (1) 51

TUJUAN (2)

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman ,Tempat-Tempat Umum, melalui 52 Sanitasi Total Berbasis Masyakat menuju desa/kelurahan ,kecamatan dan Kabupaten sehat

SASARAN (3)

Meningkatnya Lingkungan Pemukiman ,Tempat-Tempat Umum, melalui Sanitasi Total Berbasis Masyakat menuju desa/kelurahan ,kecamatan dan Kabupaten sehat

53

56

57

Tercapainya masyarakat yang hidup dalam Lingkungan yang sehat melalui monitoring kualitas air dan mutu makanan

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10) 85

86

87

89

90

90

Persentase desa yang melakukan STBM

24

27

28

30

34

34

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

52

55

58

64

70

70

15

17

20

22

25

25

40

60

80

100

60

60

10

13

80

100

27

27

20

30

40

50

60

60

Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan

Meningkatkan Kualitas 54 Lingkungan yang sehat melalui monitoring kualitas air dan mutu makanan 55

INDIKATOR KINERJA (4) Presentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon

Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis sesuai Standar

Persentase cakupan daerah potensial yg melakas strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim

persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan tatanan kawasan


55

NO. (1)

TUJUAN (2)

SASARAN (3)

Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas

58

59

60

61

62

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

63 64

INDIKATOR KINERJA (4) sehat

Meningkatnya akses,


100

100

100

100

100

100

Persentase Sarana Air bersih yang dilakukan pengawasan

39

59

67

70

100

100

Persentase Sarana Air minum dan yang dilakukan pengawasan

24

27

31

35

40

40

Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

100

100

100

100

100

100

14,93

32,09

48,51

64,93

83,09

100

39,79

47,64

55,50

63,35

71,20 79,06

4,9

4,99

5,04

5,09

5,14

Persentase Strata Desa Siaga Aktif Purnama & Mandiri Persentase Posyandu Purnama & Mandiri ( % )

Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000 )


56

5,22

NO.

TUJUAN

(1)

(2)

65

SASARAN

(3) kemandirian dan mutu sediaan farmasi

INDIKATOR KINERJA (4) Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan Persentase Kecamatan yang memiliki Puskesmas yang bersertifikasi Akreditasi

66

Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1000 )

67

Persentase pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki Registrasi

68

Adapun


12,15

18,12

24,09

30,06 36,03

14,28

57,14

71,42

100

100

100

0,016

0,22

0,27

0,34

0,40

0,46

42,86

47,06

51,26

55,46

59,66 63,87

tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2019

dirumuskan berdasarkan layanan kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk

menghasilkan layanan prima kesehatan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi

2016 dengan memperhatikan rumusan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016-2019. Pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. 4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan tahun 2016-2019 dapat ditentukan dengan

menentukan alternatif strategi melalui analisis faktor eksternal dan faktor intenal sebagai berikut:


57

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:


58

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja dinas kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:


59

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Recommend Documents