RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jln. Dharma Praja No. 04 Gunung Tinggi - Batulicin

Scanned by CamScanner

DAFTAR ISI Kata Pengantar

............................ i

Daftar Isi

........................... ii

Daftar Tabel

…………………..iii

BAB I

............................ 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

............................ 1

1.2.Landasan Hukum

............................ 2

1.3. Maksuddan Tujuan

............................ 3

1.4.Sistematika Penulisan

............................ 4

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

............................ 6

2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ............................ 6

BAB III

2.2.Sumber Daya SKPD

............................ 8

2.3.Kinerja Pelayanan SKPD

.......................... 13

2.4.Tantangan dan Peluang

.......................... 15

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……18 3.1.IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanfun gsi Pelayanan SKPD

.......................... 18

3.2.Telaahan Visi, Misidan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

............................19

3.3.Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten Tentang bagaimana pelaksanaan Renstra SKPD yang diselaraskan dengan renstra kementerian

…………………..24

3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. PenentuanIsu-isuStrategis

…………………..27 ………………..…28

BAB IV

VISI,MISI ,TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ….31 4.1. VisidanMisi SKPD

……………31

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3.StrategidanKebijakan BAB

V

RENCANA

PROGRAM

……………36 ……………38

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA

,KELOMPOK SASARAN ,DAN PENDANAAN INDIKATIF ............... 54 BAB VI

INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN LAMPIRAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN .......................... 60 …………………..63

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan . Perencanaan

pembangunan

daerah

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang

Nomor

:

25

Tahun

2005

tentang

sistem

perencanaan

pembangunan nasional dan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah . Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional .

Rancangan Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kab Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Page 1

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi bersama-sama dengan para pejabat structural dan staf dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang memuat dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dibidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan kerja. Agar pelaksanaan kegiatan

terarah dan

berkesinambungan dan memudahkan monitoring dan evaluasi maka perlu adanya perencanaan strategi yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program kerja. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang digunakan adalah : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor .22); 2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor :104 ); 3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 ); 4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 ); Rancangan Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kab Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Page 2

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009; 7. Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kedudukan,Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 16 Tahun 2011 Tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025; 10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 23 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Penetapan

RENSTRA dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan

pelaksanaan pembangunan Bidangsocial tenaga kerja dan transmigrasi selama 5 (lima) tahun.Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA adalah : 1. Digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana kerja Dinas . 2. Pedoman dalam penyusunan Renja SKPD 3. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. 4. Memudahkan pelaksanaan monitoring, evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.


Page 3

1.4 Sistematika Penulisan Penulisan Renstra ini dengan sistematika meliputi : Daftar Isi Daftar Tabel BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu dilaksanakannya pembangunan di Bidang Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat di dayagunakan secara optimal,efisien dan efektif. 1.2 Landasan Hukum Sebagai dasar kekuatan hukum atau acuan dalam pembentukan,penyelenggaraan, penyusunan dan pengendalian pada sektor sosial,tenaga kerja dan transmigrasi. 1.3 Maksud dan Tujuan Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi selama 5 ( lima ) tahun,serta bertujuan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Kerangka dasar penulisan renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Merupakan penjabaran tugas,fungsi dan bagaimana struktur organisasi suatu SKPD. 2.2 Sumber Daya SKPD Merupakan jumlah pegawai dan fasilitas penunjang operasional SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD. Gambaran seberapa jauh tingkat kinerja pelayanan yang di jalankan dalam satu Tahun Anggaran pada SKPD. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Gambaran kemampuan SKPD dalam memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang untuk menjadikan lebih baik.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan SKPD

Fungsi

Pemahaman tentang apa yang menjadi pokok permasalahan Rancangan Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kab Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Page 4

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menyelaraskan Visi, Misi SKPD dengan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten Tentang bagaimana pelaksanaan renstra SKPD yang diselaraskan dengan renstra kementrian. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tidak ada keterkaitan khusus dengan rencana tata ruang wilayah,namun lebih dalam penanganan masalah-masalah sosial, ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Apa yang harus dioptimalkan untuk dapat mengatasi tentang halhal yang berkaitan dengan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Gambaran visi dan misi SKPD. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD Apa yang hendak dicapai oleh SKPD dalam jangka menengah. 4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh SKPD sebagai aktualisasi untuk mewujudkan visi dan misi SKPD.

BAB V

BAB VI

BAB VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Merupakan paparan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Seberapa jauh kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. KAIDAH PELAKSANAAN


Page 5

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 23 Tahun 2008,

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD sebagai berikut :  Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.  Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku b. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan sosial tenaga kerja dan hubungan industrial c. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan sosial dan transmigrasi d. Pemberian perijinan dan pelayanan umum e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.


Page 6

Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai perda No.16 Tahun 2007 adalah seperti pada gambar 1 . KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ABD.HARIS.S.Sos NIP. 19630115 198503 1 021 Pembina Utama Muda IV/c

SEKRETARIS DINAS ARDIAN NOO,SH NIP. 19640121 199312 1 002 Pembina ( IV/a)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN MASRUKIAH,S.Pt,MM NIP. 19740303 200604 2 036 Penata Tk.I ( III/ d )

KABID SOSIAL AGUS SALIM,S.Ag,MAP

KABID BINAWAS TENAGA KERJA KADRI MANDAR,Sag,MH

NIP. 19710810 199803 1 012 Penata Tk.I ( III / d )

NIP. 19780901 200501 1 009 Penata Tk.I ( III / d )

KEPALA SEKSI BINA ORGANISASI & BANTUAN SOSIAL DODY ISKANDAR,SKM NIP.19720622 199403 1 009 Penata Muda Tk.I /III b

KEPALA SEKSI PENGAWASAN TENAGA KERJA PURWANTO,SHI NIP.19780818 200801 1 023 Penata Muda Tk.I ( III/b )

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL HADI SUYAMTO

KEPALA SEKSI LEMBAGA INDUSTRIAL

NIP. 19690604 199103 1 014 Penata Tk. I ( III / b ) KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL AGUS SALIM.Amd

KEPALA SUB BAGIAN EVA. DOK & PELAPORAN NURHASANAH,S.Pt NIP. 19740304 200312 2 004 Penata ( III/ c )

KABID TRANSMIGRASI RAWANSYAH ,S.Pdi

-

NIP. 19590305 197909 1 005 Pembina ( IV/ a )

KEPALA SEKSI PELATIHAN

KEPALA SEKSI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI AULIA FAULINA,S.Hut

-

NIP.19800703 200312 2 010 Penata ( III/c ) KEPALA SEKSI PEMBINAAN TRANSMIGRASI

SUTARSO,A.Md

KEPALA SEKSI PENEMPATAN & PERLUASAN KERJA ADE HENDANA,SP

NIP. 19590210 198603 1 021 Penata ( III / c )

NIP. 19610112 198503 1 010 Penata Tk. I ( III / d )

NIP.19670316 198602 1 002 Penata ( III/c )

HENDRI,S.Sos

KEPALA SEKSI PENYULUHAN & PRODUKTIFITAS IWAN APRIANTO,SH

KEPALA SEKSI PARTISPASI MASYARAKAT & KELEMBAGAAN SURIA SUDARMA

NIP.19720620 200312 1 011 Penata Tk.I ( III / d )

NIP. 19710402 200604 1 020 Penata ( III / c )

NIP.19630720 198703 1 020 Penata Tk.I ( III/ d )

KEPALA SEKSI SYARAT KERJA

NIP.19610604 198711 1 002 Penata ( III//c )

KABID PENTA KERJA

KEPALA SUB BAGIAN PERENCN & KEUANGAN AGUS LINA HARTATI S.AP NIP. 19680826 198803 2 006 Penata ( III/c )

BAHRUDIN NOOR,SE

-


Page 7

2.2

Sumber Daya SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan

fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan asset/modal sebagaimana data berikut. Keadaan pegawai dan asset/modal pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

Jumlah Pegawai Jumlah pegawai pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 72 orang yang terdiri dari 58 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang tenaga PTT. Berdasarkan eselon terdiri dari : Pejabat eselon II

: 1 orang

Pejabat eselon III

: 5 orang

Pejabat eselon IV

: 15 orang

Non eselon

: 37 orang

Tenaga PTT

: 14 orang

Sumber Daya Manusia Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan kualifikasi pendidikan seperti dalam tabel di bawah ini:


Page 8

NO

Uraian

8orang

S1

1

PNS

2

PTT Umum

7 orang

3

PTT Khusus

2 orang

Jumlah

2)

S2

8 orang

37 orang

46 orang

D3

SMA

2 orang

11 orang 5 orang

2 orang

16 orang

Asset/Modal Asset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu sejak pemekaran dari Kabupaten Kotabaru sampai dengan September tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 1. Asset/Modal Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu No Urut 01

Nama Bidang/Barang

Jlm Barang

TANAH - Tanah Bangunan Transito

1

- Tanah Makam

1

Pahlawan Mattone

- Tanah LBK Sosial Batulicin 02

Ket

1

PERALATAN DAN MESIN a. Alat-alat Besar - Portible Generating

2

b. Alat-alat Angkutan - Toyota Rush

1

- Sepeda Motor

23


Page 9

- Gerobak Tarik TrailerPerahu Dolpin

1

 Gerobak Dorong (Artco)

4

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur  Mesin Gerinda Tangan

4

 Mesin Bor Tangan

4

 Butteray Charger

4

 Peralatan Las Lainnya

12

 Perkakas Standar Lainnya (kunci Shock

8

 Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut

4

 Drel Ketok

8

 Multiteter &accesoire

8

 IKS Kalibration RX

2

d. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga - Mesin Ketik Elektronik

5

- Mesin Absen (Time Recorder)

2

- Lemari Besi/Metal

18

- Papan Nama Instansi

1

- Papan Pengumuman

2

- Lemari Kayu

11


Page 10

- Kursi Tamu

1

- Kursi Lipat

75

- Meja ½ Biro

55

- Alat Mebeler Lain (Kursi Keramas)

2

- Alat Mebeler Lain (Steam Rambut)

4

- Alat Mebeler Lain (Meja Rias))

8

- Alat Mebeler Lain (Hair Dryer)

8

- AC Unit

5

- Kipas Angin

8

- Kompor Gas

16

- Kompor Minyak

16

- Alat Dapur Lain (Oven Besar)

16

- Alat Dapur Lain (mixer)

16

- Tabung Gas

16

- Mesin Giling Bumbu

8

- Televisi

1

- UPS

4

- Camera Video

3

- Mesin Jahit

16

- seterika

4

- Alat Rumah Tangga Lain (Mesin Obras)

3

- Alat Rumah Tangga Lain (Mesin Pembuat Lubang Kancing)

4

- Alat Rumah Tangga Lain (Alat Pres Kancing)

4

- Penampung Air Rancangan Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kab Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

3 Page 11

- Alat Alas Barang

4

- PC Unit

7

- Laptop

13

- Printer

17

- Meja Kerja Pejabat Es.II

1

- Meja Kerja Pejabat Es.III

5

- Kursi Kerja Pejabat Es.II

1

- Kursi Kerja Pejabat Es.III

6

- Kursi Kerja Pejabat Es.IV

20

e. Alat-alat Studio dan Komunikasi

03

- Proyektor + Attachment

1

- Handy Talky (HT)

15

GEDUNG DAN BANGUNAN a. Bangunan Gedung

04

- Bangunan Gedung Kontor Permanen (Loka Bina Karya Sosial Batulicin) - Bangunan Transito

4 2

- Bangunan Makam Bersejarah Mattone

1

- Bangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA

1 (RR)

RB

1

a. Buku dan perpustakaan - Geografi dan Eksplorasi


3

Page 12

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Sedangkan realisasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011 s.d 2015 ,dapat dilihat pada tabel 2.1 ( terlampir ) :


Page 13

2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek

pendanaan pelayanan SKPD pada level

program ,selanjutnya ,kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan SKPDDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Uraian (1)

1

2

Anggaran pada Tahun ke3

4

5

1

2

Realisasi Anggaran pada Tahun ke3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Belanja Langsung

1.994.463.618

2.630.061.500

4.002.913.000

4.157.916.200

3.245.257.400

1.856.898.389

2.030.554.805

3.245.530.902

3.573.908.717

2.370.953.561

Belanja Tidak Langsung

1.866.666.782

2.703.046.312

3.181.420.822

3.296.599.781

3.975.862.038

1.816.291.658

2.576.002.574

3.003.242.625

3.260.333.030

3.783.088.345

Total


Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1

(12) 93.10 97.30

2

3

4

5

Rata-rata Pertumbuhan Angga Realisa ran si (17) (18)

(13)

(14)

(15)

(16)

77.21

81.08

85.95

73.06

12.54

5.54

95.30

94.40

98.90

95.15

22.60

21.66

Page 14

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten serta Visi dan Misi Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan. Dalam hal melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya tentu saja ada tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan. Untuk itu perlu mengidentifikasi

berbagai

faktor

yang

berpengaruh

terhadap

keberhasilan

pencapaian pembangunan. Berbagai faktor itu meliputi faktor internal yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal yaitu (opportunities) dan ancaman (threats) yang dapat dievaluasi dengan menggunakan analisis Strenght, Weakness, Opportunities dan Threats (SWOT) . 2.4.1.

Tantangan Dibidang ketenagakerjaan dengan ketidak stabilannya kondisi ekonomi saat

ini, kondisi ketenagakerjaan lima tahun kedepan akan semakin kompleks. Pertama karena kedepan Indonesia segera memasuki masyarakat Ekonomi Asena atau AFTA/AEC (Asean Free Trade Area/ASEAN Ekonomic Commonity). Dengan persaingan yang ketat. Kedua permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini belum terselesaikan dengan baik, diantarnya besarnya jumlah pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, banyaknya penduduk bekerja dengan status pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga. Masih besarnya angkatan kerja yang berpendidikan maksimum SD, rendahnya keterampilan, produktivitas kerja dan perlindungan tenaga kerja.Kondisi ekonomi tersebut sangat besar dampaknya terhadap daerah-daerah diseluruh Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu


Page 15

yang sebagian besar masyarakatnya bekerja pada industri-industri perusahaan baik perusahaan pertambangan maupun perkebunan dan bidang usaha lainnya. Di Bidang sosial tantangan yang dihadapi adalah dengan adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini ,sehingga membuat lesu pelaku usaha maka banyak sekali kasus PHK .Dengan begitu dampaknya tentu saja meningkatnya jumlah masyarakat miskin, karena yang tadinya punya pekerjaan dan penghasilan tetap menjadi tidak punya penghasilan. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah yang sangat kompleks pada bidang sosial . 2.4.2

Peluang Pemerintah Pusat dengan kabinet kerjanya telah menetapkan kebijakan

pembangunan lengkap dengan target-target yang harus dicapai 5 tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam “NAWACITA”. Isi NAWACITA yang berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan adalah Nawacita ke 5 dan ke 6, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, serta meningkatkan produktivitas rakyat

dan daya saing dipasar internasional. Dengan adanya Nawacita yang

terdapat pada poin 5 dan 6 tersebut dan tujuan Nawacita ke 8 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus ,inklusif,dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang , dalam hal ini merupakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat tersebut khususnya dibidang ketenagakerjaan dalam upaya untuk : a.

Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan menjaga konditivitas iklim ketenagakerjaan.


Page 16

b.

Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif.

c.

Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai

dengan ketentuan

Perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan dalam usaha mengatasi permasalahan pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja serta upaya-upaya menjaga harmonisasi hubungan pemerintah dengan pelaku usaha di Kabupaten Tanah Bumbu. Nawacita 9 agenda prioritas kabinet Jokowi juga merupakan peluang bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya mengatasi kemiskinan karena pemerintah pusat sudah menetapkan tujuan Nawacita yang pertama yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun dan tujuan ke 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia. Hal tersebut juga sudah dituangkan dalam bentuk arah kebijakan yaitu Penyelenggaraan

perlindungan

sosial

yang

komprehensip

dengan

sasaran

perlindungan sosial bagi pendudu miskin dan rentan dengan program asistensi sosial ( KIS, KIP, KKS ) dan perluasan cakupan SJSN dan BantuanTunai Bersyara / PKH.


Page 17

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan dinas sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra Provinsi, Kajian RTRW, maka berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi besrta faktor-faktor yang mempengaruhinya.identifikasi permasalahan didasarka pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1 : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Faktor yang Mempengaruhi Standar Aspek Kajian

Capaian/Kondisi

yang

Saat ini

Digunakan

INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

(1)

(2)

(3)

(4)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN

Permasalahan Pelayanan SKPD

SKPD) (5)

(6)

Bidang Sosial Masih terbatasnya Penanganan PMKS

28,25

80 %

ketersediaan anggaran penanganan

Masih perlu Tidak adanya dukungan pihak swasta

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan

PMKS


Page 18

Bidang Ketenagakerjaan -

Pelayanan

60 %

90 %

Penyelesaian Perselisihan

-

Hubungan

Melaksanakan

Industrial .

Peraturan

Pelayanan

44,07 %

90 %

Perundangundangan

Kepesertaan

Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah

dibidang

Jamsostek

Belum seluruhnya para pelaku usaha taat terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan -

90 %

Besaran Pemeriksaan

46,61 %

Perusahaan -

Besaran Pengujian

4,3 % 90 %

Peralatan di Perusahaan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 ,Visi Kabupaten Tanah Bumbu yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah : “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi”.


Page 19

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu

adalah sebagai berikut: 1.

Menyelenggarakan Penataan dan Pengelolaan Pelabuhan sebagai terminal Poin

guna

mendorong

pemanfaatan

keunggulan

maritim

serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata . 2.

Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional.

3.

Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan

serta

memperhatikan

kearifan

lokal

untuk

menghadirkan

kesejahteraan . 4.

Menyelenggarakan Program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal .

5.

Menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan dan birokrasi yang baik ,efektif dan bersih. Memperhatikan Misi Kabupaten Tanah Bumbu tersebut Dinas Sosial,Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanankan tugas pokok dan fungsinya menekankan pada Misi Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima yaitu:


Page 20

Misi Kedua : Meningkatkankegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus regional dan nasional . Misi Ketiga : Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan ,berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan . Misi Keempat : Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean(MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. Misi ke lima : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik,efektif dan bersih . Sebagai bentuk tanggungjawab dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan wakil Bupati Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanah Bumbu menyajikan factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil bupati tersebut dalam tabel 3.1


Page 21

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim utama serta Pusat Perdagangan ,

Industry, dan Pariwisata di Kalimantan selatan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera, dan berintelektual tinggi. No (1)

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih (2)

Permasalahan

Pelayanan SKPD (3)

Bidang Sosial Misi

4

:

Faktor

Penghambat (4)

Pendorong (5)

menyelenggarakan

program penguatan kualitas SDM 1

yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakat MEA

dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal

Program

pelatihan

keterampilan keluarga miskin (Wanita rawan sosial)

masih

perlu

meningkatkan kesadaraan

sasaran untuk ikut program pelatihan Terbatasnya tenaga

Penyuluh sosial dan

sosial

profesional

Ketenagakerjaan Misi ke 2 ;

Meningkatkan industri

pekerja

dan

Terbatasnya

kuota pelatihan

Belum

adanya

diklat fungsional bagi

sosial

penyuluh

dan

pekerja sosial

Fasilitas

pelatihan tersedia

Tersedia tenaga 2

sosial

penyuluh

pekerja CPNS

dan

2

sosial

kegiatan

perdagangan

berbasis ekonomi kerakyatan


Page 22

melalui

perluasan

kesempatan

perlindungan

dan

bagi

pelaku

industry guna menompang daya saing masyarakat local

ditengah arus regional dan nasional.

Misi ke 4 :

Menyelenggarakan

program

penguatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya

saing

persaingan ekonomi dengan

masyarakat

ditengah arus

masyarakat

ASEAN

berbasis yang

(MEA) pada

berahlak

dan memiliki akar local.

Program

Perlindungan

Pengembangan

Belum adanya mediator yang berlegitimasi.

dan

Lembaga

Ketenagakerjaan 1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

Perselisihan Industrial.

2. Sosialisasi peraturan

Penyelesaian

Hubungan

tempat

mediasi sidang

adanya sidang

sehingga

masih

bergabung diruang Kabid.

berbagai

pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan.

3. Pemberdayaan

Belum

Pembinaan LKS Tripartit.

dan

Masih banyak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Perundangundangan

Masih sering terjadi salah persepsi dlm menentukan upah minimum.

Kurangnya kesadaran perusahaan dalam mematuhi aturan ketenagakerjaa n. Belum ada kesepakatan dalam nominal upah.


Agar PNS yang memenuhi syarat diikut sertakan dlm program diklat.

Sosialisasi dan pembinaan .

Melakukan orientasi tugas kedaerah yang lebih maju.

Page 23

4. Monitoring, Pelaporan.

5. Survey Layak.

Evaluasi

Kebutuhan

dan

Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Belum perusahaan termonitor.

semua bisa

Data belum valid

Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan bagi para pencari kerja

Sarana dan prasarana kurang mendukung

Memperkenalka n tim survey kepada responden/ped agang.

Data yang diberikan responden kadang tidak sesuai dengan harga sebenarnya.

Dianggarkan kembali (penambahan anggaran).

Belum

adanya

Balai Latihan Kerja

Merencanakan kembali

pembangunan BLK

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial ,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2015 – 2019 dengan arah kebijakan

diantaranya

menyelenggarakan

sistem

perlindungan

sosial

yang

komprehensif dengan strategi meningkatkan penataan asistensi sosial, bantuan sosial temporer yang terintegrasi, Mendukung Peningkatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), mengembangkan lingkungan yang inklusif bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan dengan strategi meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan bidang sosial dan meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan (PMKS).


Page 24

Pada Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan maka Visi Misi Provinsi Kalimantan Selatan adalah “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang produktif ,berdaya saing, mandiri dan Sejahtera “ dengan sasaran jangka menengah adalah : 1. Pembinaan Kompetensi, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja 2. Pembinaan hubungan Industrial ,perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta kesejahteraan pekerja . 3. Pembangunan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan . 4. Memberdayakan Transmigrasi dan penduduk sekitarnya menuju masyarakat mandiri dalam rangka menunjang pembangunan daerah . Berdasarkan hal tersebut diatas ,maka factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanah Bumbu ditinjau dari sasaran jangka menengah K/L yaitu seperti pada tabel 3.2 dibawah ini : Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Kalimantan Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

1

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi

(1)

(2)

Meningkatkan kemampuan dan kemauan keluarga fakir miskin , keluarga berumah tidak layak huni, KAT

Sebagai Faktor


Penghambat

(3)

(4)

Masih terbatasnya tenaga penyuluh sosial.

Tenaga penyuluh sosial kurang

Pendorong (5)

Tersedianya data keluarga miskin


Page 25

No


(1)

(2)

Sebagai Faktor


Penghambat

(3)

(4)

2

Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial, NAPZA, PACA, Lansia

Tidak adanya panti rehabilitasi sosial.

Fasilitas panti tidak ada

3

Meningkatkan kesiap siagaan dan kesadaraan serta tanggung jawab masyarakat dalam penanggulangan akibat bencana alam dan sosial, penyempurnaan bantuan tunai RTSM yang memenuhi persyaratan PKH

Tidak adanya anggaran sosialisasi kesiap siagaan bencana

Anggaran kurang

4

Meningkatnya pemberdayaan TKSK, ORSOS, PSM, KArang Taruna, Pengembangan wahana KESSOS berbasis Masyarakat dalam upaya mewujudkan kerjasama kelembagaan dengan dunia usaha dalam bentuk CSR KESSOS

Masih terbatasnya anggaran pembinaan TKSK, ORSOS,PSM, Karang Taruna

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Belum adanya tempat sidang mediasi sehingga sidang masih bergabung diruang Kabid

5.

Pendorong (5)

Tersedia Data Tuna sosial, NAPZA, PACA, Lansia

Saran dan prasarana tersedia

Anggaran kurang

Tersedia data Tentang TKSK,ORSOS, PSM, Karang Taruna

Belum adanya mediator yang berlegitimasi

Agar PNS yang memenuhi syarat diikut sertakan dalam program Diklat


Page 26

No


(1)

(2)

Pelayanan SKPD

Penghambat

(3)

(4)

(5)

Melakukan orientasi tugas ke daerah yang lebih maju



Pemberdayaan dan pembinaan LKS Tripartit

6.

Sebagai Faktor

Permasalahan

Pendorong

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di kemukakan diatas Dinas

Sosial

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Kabupaten

Tanah

Bumbu

melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam hal wacana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis untuk bidang sosial dan ketenagakerjaan tidaklah memiliki keterkaitan yang urgen,kecuali untuk bidang transmigrasi. Perlu dipahami bahwa kawasan transmigrasi pada hakikatnya merupakan kawasan pemukiman dengan kegiatan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan maupun kehutanan serta kegiatan usaha ekonomi lainnya. Oleh karena itu manakala suatu daerah merencanakan wilayah transmigrasi baru tentu sebelumnya harus dilakukan berbagai penelitian hingga telaahan persoalan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan bidang strategis karena pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana kita ketahui tidak saja soal pembangunan fisik belaka tetapi juga soal pembangunan non fisik menyangkut sosial, ekonomi, budaya dll.


Page 27

Untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial ,dalam menangani berbagai permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu, Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil bupati terpilih, sasaran jangka menengah pada renstra Provinsi ,implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD dan identifikasi dengan melakukan review kembali terhadap factor-faktor pelayanan dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian ,maka isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Tahun 2016-2021 diantaranya adalah : Bidang Sosial : 1.

Masalah Kesejahteraan sosial semakin meningkat dengan banyaknya kasus PHK sehingga Rumah Tangga yang tadinya punya pengahsilan tetap menjadi tidak punya penghasilan .

2.

Masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks dimana permasalahan terasa makin berat .

3.

Terbatasnya sarana ,prasarana dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial.


Page 28

4.

Kurang berkembangnya

usaha

ekonomi masyarakat

dipedesaan

yang

mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat . Berkaitan dengan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Tanah Bumbu lima tahun kedepan . 5.

Penduduk Usia Lanjut

terus meningkat dikarenakan oleh tingginya Usia

Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak terkaver oleh pemerintah dalam penanganannya. Bidang Ketenagakerjaan : Isu-isu strategis Bidang Ketenagakerjaan adalah: 1.

Tingginya

angka

pengangguran

yang

disebabkan

oleh

ketidakstabilan

perekonomian saat ini yang menyebabkan lesunya dunia usaha sehingga banyak kasus PHK, kurangnya lapangan kerja dan,keahlian (kompetensi) tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja ,dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah. Sedangkan dalam era Masyarakat ekonomi Asean (MEA) tenaga kerja dituntut mempunyai daya saing tinggi . 2.

Masih banyaknya jumlah perselisihan hubungan industrial (perselisihan hak dan kepentingan).

3.

Kurang

harmonisnya

hubungan

industrial

yang

dapat

mengganggu

produktivitas kerja,kesejahteraan pekerja,ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha . 4.

Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan)

5.

Masih tingginya pelanggaran norma kerja dan norma K3.


Page 29

6.

Minat penduduk lokal yang cenderung untuk memilih-milih jenis pekerjaan.

Bidang Ketransmigrasian : Isu Strategis sebagai berikut : 1.

Klaim lahan warga transmigrasi oleh pihak luar sehingga penyediaan calon lokasi transmigrasi harus betul-betul memenuhi kriteria 2C (Clean and Clear) dan 4L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan).

2.

Tapal batas antara desa ex UPT dengan desa lama maupun tapal batas bersama desa ex UPT. Untuk ini perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi batas desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.


Page 30

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanah Bumbu 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif ,inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemabngunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor …….Tahun ……..tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi “. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kab. Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 23 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsurunsur Organisasi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Tanah Bumbu Rancangan Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kab Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Page 31

maka dengan ini menetapkan visi : “ Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja yang kondusif dan Berdaya Saing serta Transmigrasi yang Produktif “. Visi yang dimaksudkan : 1.Terwujudnya

Pelayanan

Kesejahteraan

Sosial

dimaksudkan

untuk

meningkatkan aksesbilitas perlindungan Sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan social, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 2.Tenaga kerja yang kondusif dan Berdaya Saing dimaksudkan adalah suasana yang memungkinkan hubungan industrial yang adil dan harmonis, jaminan dan keamanan berusaha, lingkungan kerja yang aman dan sehat serta pekerja /masyarakat yang sejahtera. Iklim tenaga kerja yang kondusif dapat pula menjamin ketenangan bekerja dan berusaha sehingga dapat lebih memperluas kesempatan kerja. Sedangkan Berdaya saing dimaksudkan untuk memberikan pelatihan terhadap pencari kerja secara optimal agar mampu mencetak tenaga kerja siap pakai yang Profesional dan mampu bersaing dalam menghadapi MEA. 3.Transmigrasi yang Produktif dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon transmigran dan peluang usaha di lokasi transmigrasi. 2.

Pernyataan Misi . Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sebagai pejabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan

seluruh

anggota

organisasi

dan

pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi Rancangan Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kab Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Page 32

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan .Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi . Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor …..Tahun …..tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab.Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, Misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 

Misi pertama : Menyelenggarakan Penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai Terminal poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata .



Misi kedua : Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus regional dan nasional .



Misi ketiga : Pengelolaan dam pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan ,berwawasan

lingkungan

serta

memperhatikan

kearifan

lokal

untuk

menghadirkan kesejahteraan . 

Misi keempat : Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.


Page 33



Misi kelima : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif dan bersih . Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 serta

visi dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah ditetapkan ,tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,dan masukan dari pihak yang berkepentingan(stakeholders) ,ditetapkan Misi Dinas Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Tanah Bumbu sebagai berikut : Misi Pertama : “ Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta partisipasi masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)” . Memberdayakan PMKS untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara menciptakan peluang–peluang usaha bagi keluarga miskin, pemberian santunan dan bantuan bagi fakir miskin, anak jalanan, lanjut usia, yatim piatu dan PMKS lainnya, memberikan bimbingan sosial dan keterampilan bagi Paca, WRSE, WTS, Eks korban bencana, Gepeng, anak nakal bagi kemandirian hidup serta penanggulangan bencana. Selain itu juga meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial serta meningkatkan profesionalisme dan kepedulian sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/Panti sosial, Dunia usaha melalui program CSR dll. Misi kedua : “ Mengurangi tingkat pengangguran, menjaga kondusivitas ketenagakerjaan dan memperluas kesempatan kerja”. Rancangan Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kab Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Page 34

Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja kepada pencari kerja agar para pencari kerja memiliki keterampilan untuk mampu bersaing memasuki pasar kerja di era MEA dan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktifitas kerja. Menjaga kondusivitas dimaksudkan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh jaminan dan perlindungan hak-hak normatif / hak-hak dasar, memperoleh upah yang layak, perlindungan jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal tersebut dapat dicapai apabila peraturan perundangan dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Kondisi nyata dilapangan masih banyak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan ketenagakerjaan .Hal ini terlihat dengan adanya pengaduan tenaga kerja yang menuntut haknya. Untuk itu program yang mendukung peningkatan ketaatan terhadap peraturan ketenagakerjaan perlu terus dilaksanakan serta berkesinambungan antara lain : -

Pemeriksaan dan pengawasan khusus ,berkala dan rutin bagi norma-norma umum, K3 dan BPJS Ketenagakerjaan.

-

Sosialisasi peraturan perundangan.

-

Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan Hubungan Industrial.

-

Pemberdayaan dan Pembinaan LKS Tripartit.

Misi ketiga : “ Pembangunan kawasantransmigrasi yang produktif “ . Melaksanakan pembangunan kawasan Transmigrasi baru serta meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran.


Page 35

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu

4.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan

pada

isu-isu

dan

analisis

lingkungan

strategis.

Tujuan

mengarahkan perumusan strategi,kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Tanah Bumbu akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta factor yang mempengaruhi nya. Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.tanah Bumbu tahun 2016-2021 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2.

Menciptakan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

3.

Meningkatkan taraf hidup warga transmigran

4.2.2 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan ,yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan Rancangan Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kab Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Page 36

atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran meberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dan dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Tanah Bumbu adalah sesuatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itu Dinas Sosial .Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Tanah Bumbu telah merumuskan sasaran - sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan social 2. Meningkatkan kualitas angkatan kerja 3. Meningkatnya kemandirian transmigran 4. Meningkatnya Implementasi peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan indikatornya : 1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) yang tertangani 2. Tingkat Pengangguran terbuka 3. Persentase Perusahaan yang mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan 4. Persentase transmigran yang meningkat taraf ekonomi dan sosialnya Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021, seperti terlihat pada tabel 4.1 Di bawah ini :


Page 37

4.3 Strategi dan KebijakanDinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Mengacu kepada visi dan misi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu, TA 2016 – 2021 ditetapkan sebagai berikut : 1.

Strategi Umum. 

Bidang Sosial a. Meningkatkan Kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS) b. Meningkatkan

profesionalisme

pembinaan

potensi

dan

sumber

kesejahteraan sosial (PSKS) c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial d. Meningkatkan

kepedulian

sosial,

partisipasi

dan

pemahaman

masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana 

Bidang Tenaga Kerja a. Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja. b. Pembinaan Kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja. c. Pembinaan hubungan industrial dan pengawasan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. d. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


Page 38



Bidang Transmigrasi. a. Peningkatan mutu penyelenggaraan transmigrasi mulai dari input proses maupun output yang dihasilkan. b. Pengembangan pola usaha yang prospektif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Tanah Bumbu. c. Pengembangan SDM, kinerja dan pembinaan pegawai dilingkungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. d. Peningkatan

peran

serta

dunia

usaha

dalam

pembangunan

transmigrasi. 2.

Strategi Khusus. 

Bidang Tenaga Kerja 1. Perencanaan Tenaga Kerja Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, aspek perencanaan dan informasi sangat penting artinya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta menyediakan informasi ketenagakerjaan secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu. 2. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja. Sistem informasi tenaga kerja berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan,

evaluasi

dan

menopang

tenaga

kerja,

khususnya

perencanaan tenaga kerja.


Page 39

Langkah

–

langkah

yang

direkomendasikan

dalam

upaya

memperkokoh institusi pasar kerja meliputi : a. Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi lebih efektif antara dinas terkait maupun antara unit dalam dinas. b. Memperkokoh

proses

kelemahan

desentralisasi,

untuk

menyempurnakan kebijakan yang ada pada tingkat regional dan lokal. c. Mengembangkan SDM pada tingkat regional. d. Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang ada, termasuk upaya

peningkatan

kapasitas

teknik

sistem

tersebut,

serta

melengkapi dengan fasilitas agar secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap kualitas tenaga kerja yang ada. e. Memperkokoh dialog sosial antar kerja tripartit. 3. Perluasan kesempatan kerja dan padat karya. Tugas penting yang harus dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten saat ini adalah menciptakan kesempatan kerja. Strategi yang dilaksanakan adalah : a. Perluasan kesempatan kerja di sektor – sektor pertanian. b. Perluasan kesempatan kerja di sektor industri / usaha kecil dan menengah. 4. Pemberdayaan dan Optimalisasi Sumber Daya Pelatihan Nasional. Strategi yang dilaksanakan adalah :


Page 40

a. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. b. Peningkatan relevansi, kualitas dan efesiensi pelatihan kerja, melalui pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga

ahli

pelatihan,

sistem

dan

metode

pendekatan,

kelembagaan dan akreditasi. c. Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar sektor. 5. Pengembangan Bursa Tenaga Kerja Terpadu : Untuk memperbaiki layanan ketenagakerjaan dan untuk mengatasi berbagai

masalah

dalam

pemberdayaan

bursa

tenaga

kerja,

direncanakan beberapa program sebagai berikut : a. Dikembangkan suatu program yang mampu memberikan bantuan dan tanggapan yang cepat terhadap tenaga kerja yang terkena PHK, juga perusahaan, Serikat Pekerja dan masyarakat yang menderita akibat lesunya ekonomi, penutupan pabrik / perusahaan atau pemutusan hubungan kerja masal. b. Perlunya suatu jaringan komunikasi yang on line dengan seluruh Dinas Tenaga Kerja agar informasi dan data bursa tenaga kerja dapat dihasilkan dan dikirim tepat waktu. c. Perubahan status bursa tenaga kerja mutlak dilakukan agar reformasi bursa tenaga kerja dapat berhasil, karena hal ini akan menarik para profesional dan mereka yang memiliki keahlian teknis untuk bekerja di kantor bursa tenaga kerja. Rancangan Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kab Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Page 41

6. Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri. Dalam upaya memperoleh dan memperluas kesempatan kerja di luar negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia, sekaligus untuk memperbesar prolehan devisa melalui remittansi, maka program export jasa tenaga kerja ke luar negeri akan terus ditingkatkan. 7. Implementasi Hubungan Insdustrial dalam Iklim Keterbukaan Beberapa upaya strategis yang diperlukan adalah : a. Reformasi Serikat Pekerja. b. Pendidikan Perburuhan. c. Pemasyarakatan keadaan baru dibidang hubungan industrial dalam era keterbukaan. 8. Perlindungan

dan

Peningkatan

Kehidupan

Serta

Kesejahteraan

Pekerja. Dalam upaya peningkatan taraf hidup pekerja, agar dapat hidup lebih layak perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Strategi yang akan dilaksanakan : a. Perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan wanita. b. Jaminan sosial syarat kerja. c. Perlindungan pengupahan. d. Perlindungan tenaga kerja keluar negeri. e. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja. f. Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan. Rancangan Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kab Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Page 42



Bidang Transmigrasi. 1. Mengintensifkan upaya peningkatan mutu penyiapan pemukiman transmigrasi baru melalui : a. program pemukiman dan lingkungan ditujukan untuk dapat menunjang kepada berkembangnya UPT yang ada serta menemani UPT bermasalah yang diakibatkan oleh faktor fisik lingkungan. b. Pembangunan permukiman transmigrasi baru diarahkan pada terwujudnya kondisi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang sehingga dapat merupakan basis dan titik tolok pengembangan pertanian dan perekonomian unit permukiman transmigrasi sampai kepada tingkat perkembangan tertentu untuk selanjudnya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. c. Pengembangan permukiman berdasarkan SKP stelsel yang status pertanahannya sudah jelas serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. d. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam (lahan) dengan lebih berorentasi pada komunitas yang memiliki prospek dan layak usaha, melalui berbagai kegiatan investasi yang didukung oleh swasta. e. Penentuan pola usaha suatu permukiman ditetapkan menurut kondisi

wilayah

satuan

pengembangan

permukiman

agar

mempunyai skala produksi yang mempunyai kelayakan ekonomi. 2.

Meningkatkan mutu proses pengerahan transmigrasi melalui :


Page 43

a. Peningkatan

peran

serta/partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan transmigrasi. b. Peningkatan mutu pelayanan, pendaftaran dan seleksi untuk memperoleh calon transmigrasi yang bermotivasi kuat untuk bertransmigrasi. c. Untuk dapatlebih mendorong dinamika masyarakat diupayakan adanya komposisi transmigrasi yang tidak miskin. d. Peningkatan

penerangan

dan

penyuluhan

pembangunan

transmigrasi kearah sasaran perioritas penyerahan. 3. Mengintensifkan upaya peningkatan mutu pembinaan transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. a. Pembinaan permukiman untuk dapat menggalang kemampuan transmigrasi agar mampu mandiri. b. Membina permukiman transmigrasi secara terintegrasi dengan pembangunan daerah dengan cara meningkatkan koordinasi, integrasi dan singkronisasi pelaksanaan pembangunan transmigrasi dengan sektor terkait. 4. Meningkatkan Manajemen Pendukung Pembangunan Transmigrasi. a. Dibidang Perencanaan, dengan tersusunnya sistem prosedur dan pedoman perencanaan dimaksud untuk tercapainya perencanaan dari bawah dan dari atas secara harmonis dan mampu mengasilkan program pembangunan yamg sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan.


Page 44

b. Dibidang pelaksanaan, diarahkan agar pelaksanaan (personil dan rekanan) berdedikasi tinggi, mampu, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program pembangunan transmigrasi yang menjadi tanggung jawab masing – masing, sehingga misi pembangunan transmigrasi dapat direalisasikan. c. Dibidang penyediaan dana, akan dilaksanakan uji coba peningkatan standar harga (unit price). Kemudian tingkat produktifitasnya akan dibandingkan dengan hasil sebelumnya. d. Di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ( aparatur ) diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas aparatur yang mampu menumbuhkan gerakan pegawai yang efektif dan efisien sebagai pemacu keberhasilan misi transmigrasi. 5. Menjadikan pemukiman transmigrasi sebagai pengembangan Kota Terpadu Mandiri a. Mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memenuhi skala ekonomi. b. Memerlukan wilayah yang cukup luas minimal 18.000 Ha c. Mempunyai

kemudahan

hubungan

dengan

pusat-pusat

pertumbuhan yang telah ada d. Masuk kedalam kawasan Hutan Areal Pengunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) e. Kawasan yang diusulkan tidak tumpang tindih.


Page 45

4.3.2 Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pelaksanaan pembangunan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas transmigrasi mandiri dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun kebijakan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : 1. Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 - 2021, pada bidang sosial diprioritaskan untuk peningkatan kualitas SDM dan aparat bidang kesejahteraan kemandirian para PMKS, peningkatan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), peningkatan pengetahuan dan keterampilan penanganan masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian sosial. Pada bidang tenaga kerja di prioritaskan untuk perluasan kesempatan kerja melalui penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, pemagangan dan pelatihan, kelembagaan, pengawasan dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pada bidang transmigrasi

diprioritaskan untuk melaksanakan penyiapan

kawasan transmigrasi baru pada kawasan pesisir dengan program transmigrasi


Page 46

nelayan ,rencana nya ada di lokasi Angsana yang penempatan awal di tahun 2016 sebanyak 75 KK dan ditahun 2017 sebanyak 25 KK .

2. Kebijakan Khusus a. Kebijakan Sosial 1.

Pembinaan fakir miskin / keluarga miskin

2.

Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

3.

Penanggulangan korban bencana

4.

Peningkatan Kesejahteraan veteran dan keluarganya

5.

Penyantunan lanjut usia terlantar

6.

Penyantunan eks narapidana

7.

Pembinaan dan Perlindungan Kessos anak

8.

Rehabilitasi sosial tuna sosial

9.

Rehabilitasi dan perlindungan Sosial Korban penyalahan Napza

10.

Pembinaan organisasi sosial

11.

Pemberdayaan Karang Taruna

12.

Pemberdayaan TKSM/PSM

13.

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

14.

Pengembangan wahana kessos berbasis masyarakat (WKSBM)

15.

Peningkatan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha

16.

Peningkatan kompetensi aparatur bidang kesejahteraan sosial

17.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan

sosial


Page 47

18.

Perbaikan system pengendalian manajemen dan proses penanganan PMKS

19.

Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat

20.

Pemberdayaan sosial korban bencana

21.

Pendayagunaan sumber dana sosial

22.

Perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migrant

23.

Akses jaminan sosial

24.

Menumbuhkembangkan relawan sosial

25.

Pembinaan SATGAS Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

26.

Penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah, bencana alam dan bencana lainnya

27.

Pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya.

b. Kebijakan Ketenagakerjaan Kebijakan Makro, Sektoral dan Regional yang Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan. Dalam upaya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan diperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorentasi pada kepentingan pekerja dan perluasan lapangan kerja dengan didukung penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja. i.Penciptaan

Lapangan

Kerja

Langsung

yang

Mewadahi

Kepentingan

Masyarakat Pekerja.


Page 48

Dalam era pembangunan saat ini, manusia khususnya sebagai objek tenaga kerja produktif yang semula dipandang objek pembangunan berkiprah lebih luas menjadi pelaksana, pemanfaat dan penentu pembangunan. Pandangan baru yang melihat tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kemampuan merubah hubungan industrial antara pemilik modal (pengusaha) dengan pekerja kearah kemitraan. Dengan demikian, maka perkembangan suatu kegiatan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik modal dan pekerja. ii.Pembangunan sektoral yang membuka kesempatan kerja Krisis ekonomi memberikan dampak negatif bagi perluasan kesempatan kerja pada sektor non pertanian namun keadaan ini tidak berlaku pada sektor pertanian, dimana terdapat kecenderungan yang semula tenaga kerja di sektor pertanian menurun jumlahnya, mengalami arus balik ketika krisis ekonomi berlangsung. iii.Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas. Dalam era persaingan yang semakin ketat, upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sangat dibutuhkan.Kebijaksanaan tersebut diupayakan melalui peningkatan efesiensi dan produktifitas disetiap sektor ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang dinamis yang didukung nasional maupun internasional. iv.Pemberian Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.


Page 49

Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu diberikan selaras dengan arah pembangunan sistem hubungan industrial yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat industri yang langsung terlibat dalam proses produksi, perluasan jangkauan dan kemampuan berunding agar menghasilkan syarat – syarat pekerja yang berkualitas. c. Kebijakan Ketransmigrasian i.Mempersiapkan Kawasan Transmigrasi baru untuk mendukung Pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal . ii.Menunjang Sarana Aksebiltas Wilayah. Dalam rangka pembangunan pusat – pusat pertumbuhan antara pusat wilayah pengembangan pembangunan I Banjarmasin dan pusat pengembangan II Tanah Bumbu / Kotabaru yakni terwujudnya jalan raya trans Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur melalui bagian Tenggara dan Timur Kalimantan Selatan. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Tanah Bumbu , dan disajikan dalam tabel 4.2.


Page 50

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: Terwujudnya Pelayanan kesejahteraan sosial Berkualitas ,Tenaga Kerja yang Berdaya Saing dan professional , Transmigrasi

yang Produktif ,serta iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif . MISI I

:meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) serta partisipasi masyarakat melalui potensi sumber Kesejahteraan Sosial (Penanggungjawab: Bidang Sosial ) Tujuan

Sasaran

1. Sasaran 1.1

Tujuan 1 Meningkatkan

Meningkatnya

Kesejahteraan Sosial

penanganan

Penyandang Masalah

permasalahan

Kesejahteraan Sosial (

kesejahteraan Sosial

PMKS )

Strategi

1. Strategi 1.1 -

Meningkatkan profesionalisme pembinaan PSKS

-

Meningkatkan kepedulian sosial ,partisipasi dan

Kebijakan

1. Kebijakan 1.1 -

Pembinaan organisasi sosial

-

Pemberdayaan PSM dan

-

Pembinaan Satgas Taruna siaga

-

Pemberdayaan karang taruna

kelembagaan sosial masyarakat

bencana ( TAGANA )

pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

Strategi 4.1 -

Meningkatkan

-

Meningkatkan

kemandirian PMKS

pengetahuan dan keterampilan PMKS

MISI II

Kebijakan 4 .1 -

Pembinaan fakir miskin

-

Penanggulangan korban bencana

-

Akses jaminan sosial

-

Penyantunan lanjut usia terlantar

-

Rehabilitasi sosial tuna sosial

-

Pemulangan orang terlantar

:mengurangi tingkat pengangguran ,menjaga kondusivitas ketenagakerjaan dan memperluas kesempatan kerja

(Penanggungjawab: Bidang Penta Kerjadan Binawas ) Tujuan Tujuan 2 Menciptakan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

Sasaran 2. Sasaran 2.1 Meningkatkan kualitas angkatan kerja

Strategi 2. Strategi 2.1 -

Pengembangan standarisasi dan sertifikasi

Kebijakan 2. Kebijakan 2.1 -

Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya

kompetensi TK


Page 51

MISI II

:mengurangi tingkat pengangguran ,menjaga kondusivitas ketenagakerjaan dan memperluas kesempatan kerja

(Penanggungjawab: Bidang Penta Kerjadan Binawas ) Tujuan

Sasaran

Strategi

-

Kebijakan

Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar sektor

-

Peningkatan relevansi ,kualitas dan efisiensi pelatihan kerja ,melalui pembinaan program ,fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga ahli pelatihan,sistem dan metode pendekatan kelembagaan dan akreditasi

Menciptakan kesempatan kerja dan perlindungan

Meningkatkan kualitas

Strategi 2.2

angkatan kerja

-

tenaga kerja

Kebijakan 2.2 -

Pengembangan produktifitas tenaga

Penciptaan lapangan kerja langsung yang mewadahi kepentingan masyarakat pekerja

kerja

Strategi 2.3 -

Kebijakan 2.3 -

Pembangunan sistem informasi

Pembangunan sektoral yang membuka kesempatan kerja

dan perencanaan Tenaga Kerja

3.

Tujuan 2 Menciptakan kerja

kesempatan

dan perlindungan

tenaga kerja

Sasaran 3.1

Meningkatnya Implementasi

peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan

3. Strategi 3.1 -

Terlaksananya pengawasan

4. -

Kebijakan 3.1

Pengawasan ketenagakerjaan

norma keselamatan dan kesehatan kerja


Page 52

Strategi 3.2 -

-

Perlindungan Tk Jaminan sosial

Pemberian perlindungan dan kesejahteraan pekerja

syarat kerja Strategi 3.3

-

5. Kebijakan 3.2

Kebijakan 3.3 -

Penegakan hukum dan pengawasan

Perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi TK

ketenagakerjaan

Strategi 3 .4

Kebijakan 3.4

Perlindungan

- penetapan UMK/UMSP

pengupahan TK Strategi 3 .5 -

Reformasi serikat

-

Pendidikan

-

Pemasyarakatan

pekerja

Kebijakan 3 .5 -

Pembinaan Hubungan Industrial

perburuhan

keadaan baru dibidang HI

MISI III

: Pembangunan kawasan Transmigrasi yang produktif ( Penanggungjawab : Bidang Transmigrasi ) Tujuan

Tujuan 3

Sasaran

Strategi

Sasaran 4.1

Meningkatkan taraf hidup

Meningkatnya kemandirian

transmigran

transmigran

Strategi 4.1 -

Peningkatan mutu penyiapan

Kebijakan

Kebijakan 4.1 -

Menunjang sarana aksebilitas wilayah

pemukiman transmigrasi baru

Strategi Pengembangan dan pembinaan Transmigrasi

Kebijakan -

Pengembangan usaha masyarakat transmigrasi melalui transmigrasi


Page 53

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5.1 Rencana Program Tahun 2016 - 2021 Penyusunan program pembangunan akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu, dengan 10 (sepuluh) Program Prioritas untuk Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu: 1. Program

Pemberdayaan

Fakir

Miskin

dan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pembinaan Anak Terlantar. 4. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma. 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10. Program Perencanaan Tenaga Kerja Sedangkan untuk Bidang Transmigrasi dengan 3 (tiga) Program Pilihan yaitu : 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2. Program Transmigrasi Regional


Page 54

3. Program Transmigrasi Lokal. 5.2 Rencana Kegiatan tahun 2016 – 2021 Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut: 5.2.1 Program Prioritas 1.Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan kegiatan meliputi : a. Meningkatnya Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya b. Terlatihnya Ketrampilan bagi Keluarga Miskin untuk Berusaha c. Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Keluarga Miskin untuk Berusaha d. Terlatihnya Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk berusaha. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosialdengan kegiatan meliputi : a. Terpenuhinya Keinginan berkonsultasi untuk menyelesaikan Masalah b. Terlatihnya Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal untuk berusaha dengan Mandiri


Page 55

c. Tersedianya Sarana Trauma Center bagi Korban Bencana e.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

f. Tertanganinya Masalah - masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 3. Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan meliputi : a. Tersalurnya Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar b. Meningkatnya Ketrampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar c. Terpantaunya Perkembangan Anak Terlantar d. Terkumpulnya Data Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan yang Akurat 4. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan kegiatan meliputi : a. Terkumpulnya Data Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan yang Akurat b. Tersedianya

Sarana

dan

Prasarana

Perawatan

Para

Penyandang Cacat dan Trauma c. Terlatihnya Ketrampilan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya dengan kegiatan meliputi :


Page 56

a. Terlatihnya Ketrampilan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial untuk berusaha b. Meningkatkan Taraf Hidup Eks Penyandang Penyakit Sosial c. Memantau Perkembangan Eks Penyandang Penyakit Sosial 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosialdengan kegiatan meliputi : a.Meningkatkan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial , PSKS dan Masyarakat b.Meningkatkan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan kegiatan meliputi : a. Tersusunnya Data Base b. Terbangunnya BLK c. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan d. Tersedianya Tenaga Pelatih dan Instruktur e. Tersedianya Bahan Materi f. Tersedianya Tenaga Kerja Terampil g. Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan h. Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi

8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan meliputi : a. Tersedianya Tenaga Kerja Siap Pakai


Page 57

b. Terciptanya wirausaha-wirausaha baru 9. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan meliputi : a. Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan dengan cepat, tepat, adil dan murah b. Meningkatkan kesadaran pengusaha terhadap Perkerjaan serta meningkatkan kesejahteraan c. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. d. Terlaksananya Sosialisasi terhadap peraturan perUndanganUndangan Ketenagakerjaan. e. Terlaksananya kegiatan survey di pasar besar di Kab. Tanah Bumbu. f. Meningkatkan peran organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit g. Penyusunan perencanaan Tenaga Kerja Daerah ( PTKD ) Tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Bumbu. 5.2.2 Program Pilihan 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan meliputi : a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan Transmigrasi dan eks transmigrasi 2. Program Transmigrasi Regional meliputi: a. Penyuluhan Transmigrasi Regional.


Page 58

b. Pelatihan Dasar Umum c. Pelatihan Transmigrasi Regional Usaha Kecil Rumah Tangga. d. Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan e. Pembentukan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Sosial Budaya 3. Program Transmigrasi Lokal meliputi : a. Pelatihan Transmigrasi Lokal Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat disimak dalam daftar tabel, pada Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021


Page 59

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, akan dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini . Tabel 6.1 Indikator kinerja Sasaran Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 No

Indicator Kinerja Utama (IKU)

(1) 1

(2) Persentase PMKS yang tertangani Tingkat pengangguran terbuka Persentase transmigran yang meningkat taraf ekonomi dan sosial nya Persentase perusahaan yang mematuhi UU Ketenagakerjaan

2

3

4

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

2014/2015 (3) 6,55 %

2016 (4) 9,17

2017 (5) 12,18

2018 (6) 15,68

2019 (7) 19,81

2020 (8) 24,74

(9) 24,74

8,44 %

8,12

7,80

7,48

7,16

6,84

6,84

20

40

60

80

100

100

29,09

32,4

35,2

38,8

42

42

0%

26,49 %


Page 60

Secara

rinci

dapat

disimak

pada

lembaran

tabel

pada

Tabel

6.1

tentangIndikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021. Tabel 6.1 Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD No

(1)

Target Capaian Setiap Tahun

Indikator

(2)

Tahun 2014 /2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(9)

BIDANG SOSIAL a

- jumlah PSM yang terampil

40

40

40

40

40

b

- jumlah karang taruna yg meningkat pengetahuannya

25

127

127

127

127

c

‘- jumlah TAGANA yg terampil - Jumlah PMKS yang dibantu dan ditangani

595

305

305

305

305

d

- jumlah eks korban bencana yg pulih kondisi sosial ekonomi nya

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

e

- jumlah KUBE yg meningkat kemampuannya

100

100

100

100

100

f

- jumlah PACA yg ditangani dan meningkat keterampilannya

0

179

179

179

179

g

- jumlah WRSE yg meningkat keterampilannya

8

10

10

12

14

h

‘- jumlah pelayanan eks penyandang penyakit sosial

99

225

225

275

300

160 org

160 org

100

BIDANG TENAGA KERJA a

jumlah pencari kerja yg terampil

b

Monitoring Lembaga Latihan Swasta

c d e f

32 org

160

160

1 dok

1 dok

1 dok

jumlah peserta pelatihan produktivitas Jumlah tenaga kerja yang dilatih

20

310

310

310

310

40

40

40

40

40

Perencanaan Tenaga Kerja

1

1

1

1

1

130 org

130 org

130 org

130 org

130 org

25 kl

25 kl

25 kali

25 kali

25 kali

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan ‘-jumlah perusahaan yg mematuhi peraturan ketenagakerjaan ‘- jumlah perusahaan yg dimonitor

1 dok


1 dok

Page 61

‘- jumlah kasus yg ditangani ‘- rekomendasi usulan besaran UMK/UMSP ‘- jumlah pekerja yg memahami UMK/UMSP ‘-jumlah penyelesaian HI

6

20

20

20

20

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130

130

130

130

130

40

40

40

40

40

BIDANG TRANSMIGRASI - Tersedianya lokasi calon pemukiman transmigrasi ‘- jumlah penempatan transmigrasi ‘- data dan dokumen lokasi transmigrasi dan eks trans ‘- jumlah kelompokyg terbentuk dan pelatihan transmigrasi

1 dok

1 dok.

1 dok

2 dok.

1 dok

75

25

-

-

-

3

1

1

1

1

7

12

8

13

1


Page 62

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program-program strategis disusun sebagai acuan dasar untuk dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama periode 2016-2021 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini ,memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan perencanaan ,koordinasi

dan

pengendalian

pembangunan

selama

5

(lima)

tahun

kedepan,memberikan arah,tujuan,sasaran,strategi,kebijakan ,program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tupoksi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Rentra ini merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan rencana tahunan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab.Tanah Bumbu selama periode lima tahun 2016-2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinsosnakertran dan didalam pelaksanaannya ,senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi ,sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan Rancangan Rencana Strategis Dinsosnakertrans Kab Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Page 63

fungsi yang berkaitan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bagian pencapaian Kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kab.Tanah Bumbu.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu,

ABD.HARIS,S.Sos,M.Si Pembina Utama Muda NIP.19630115 198503 1 021


Page 64

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl. Dharma Praja No. 04 GunungTinggiKec.BatulicinKodePos 72171 Telp. (0518) 6076012 Fax (0518) 38790 Email :[email protected] KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : 900 / /SET-KEU / 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANAH BUMBU

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021; b. bahwaberdasarkanketentuanpasal97ayat (6) PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Renstra-SKPD untuk menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. ....................... Keputusan KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTanah Bumbu tentang RevisiRencanaStrategisDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

c. bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasisebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Tanah Bumbu Tahun 20162021. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. ....................... Keputusan KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTanah Bumbu tentang RevisiRencanaStrategisDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. .................... Keputusan KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTanah Bumbu tentang RevisiRencanaStrategisDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23........................ Keputusan KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTanah Bumbu tentang RevisiRencanaStrategisDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun20062025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun20112015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17); 27. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545 Tahun 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASITENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2021.

KESATU .............

Keputusan KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTanah Bumbu tentang RevisiRencanaStrategisDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

KESATU

: Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Renstra-DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI adalah dokumen perencanaan Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.

KEDUA

: Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Tanah BumbuTahun 20162021sebagaimanadimaksuddalamDiktum KESATU berisi: Bab I BabII Bab III Bab IV

Pendahuluan GambaranUmumPelayananSKPD Isu-IsuStrategisBerdasarkanTugasdanFungsi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif BabVI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan. KETIGA

: Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Tanah Bumbu Tahun 20162021sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada setiap periode tahunan.

KEEMPAT

: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Rencana Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut: 1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu mencakup perumusan visi dan misi,

strategis………… Keputusan KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTanah Bumbu tentang RevisiRencanaStrategisDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indicator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021; 2. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Tanah Bumbu; 3. Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan serta supervisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, perlu melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. KELIMA

: Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTahun 2016-2021 adalah sebagaimana dinyatakan dalamlampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batulicin Pada tanggal :

2015

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANAH BUMBU

ABD. HARIS, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630115 198503 1 021

Keputusan KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTanah Bumbu tentang RevisiRencanaStrategisDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2021

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS Menciptakan

kesempatan

kerja dan perlindungan tenaga kerja

Meningkatkan kualitas angkatan kerja

Meningkatkan taraf hidup

Meningkatnya kemandirian transmigran

pada awal

Tahun 2015

persentase PMKS yang tertangani Rumus : Jlh PMKS yg tertangani /jlh PMKS yg ada

%

Tingkat pengangguran terbuka

Prosentase transmigran yg meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya

Kondisi kinerja periode

Persentase perusahaan yang mematuhi UU dan Meningkatnya Implementasi peraturan pelaksanaan lainnya bdang peraturan Ketenagakerjaan ketenagakerjaan Rumus : di Perusahaan Jlh perusahaan yg mematuhi UU Ketenagakerjaan / jlh perusahaan yg ada pd thn n

3

4

Meningkatnya penanganan permasalahan sosial

satuan

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 (5)

9,17

6,55

%

8,44

%

26,49

%

0

7

Kondisi kinerja pada

2017 (6)

12,18

8,12

7,80

29,09

32,4

20

40

2018

2019

(7)

(8)

15,68

19,81

7,48

35,2

60

7,16

akhir periode

2020 (9)

24,74

6,84

38,8

42

80

100

24,74

6,84

42

100

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN

Recommend Documents