Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Tahun RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN

Rencana Strategis Tahun Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan 2011-2016

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011-2016

DINAS KESEHATAN JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 42 PACITAN TAHUN 2014

i


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN NOMOR : 188.45/ /408.36/2011 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011-2016 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1. 2.

3. 4.

bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

i


5. 6.

7. 8.

9.

10.

11.

12. 13.

14.

15.

Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016; Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/240.B/408.21/2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. MEMUTUSKAN :

Menetapkan, Pertama

: Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 sebagaimana dalam

ii


Lampiran Keputusan ini Kedua

: Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ini sebagai pedoman bagi unit kerja dalam menyusun rancangan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pacitan Pada Tanggal : 22 Agustus 2011 KABUPATEN PACITAN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada : Yth. 1. Bupati Pacitan; 2. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan 3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Pacitan

iii


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dapat tersusun tepat waktu. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana bidang Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 20112016,

bersifat

indikatif

dengan

mempertimbangkan

kesinambungan,

dan

berkelanjutan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan serta kegiatankegiatan penting yang belum terlaksana sebelumnya. Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan

iv


pelayanan kepada masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu diharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak terkait baik yang bersifat konstruktif maupun edukatif demi penyempurnaan lebih lanjut.

Pacitan, 16 Agustus 2011

v


DAFTAR ISI

Keputusan kepala Dinas Kesehatan

i

Kata Pengantar

IV

Daftar Isi

VI

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Landasan Hukum

8

1.3

Maksud dan Tujuan

10

1.4

Sistematika Penulisan

11

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

14

KABUPATEN PACITAN 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

14

2.2

Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

36

2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

43

Tahun 2006-2011 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

66

Kesehatan Kabupaten Pacitan BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

69

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

69

Pelayanan Dinas Kesehatan 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

71

Kepala Daerah Terpilih 3.3

Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra

75

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

79

Lingkungan Hidup Strategis

vi


3.5 BAB IV

Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

87 89

KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

89

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

94

Kabupaten Pacitan 4.3

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten

108

Pacitan BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

120

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU

129

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011-2016 BAB VII

PENUTUP

133

vii


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan

cita-cita

bangsa.

Diperlukan

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung

secara

berdayaguna,

berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output

1


merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan perundangan di bawahnya. Ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

2


Wujud akuntabilitas pemerintah yang digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kewajiban pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian dalam akuntabilitas pemerintah daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana pembangunan daerah kabupaten/kota terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan rencana pembangunan SKPD terdiri dari Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun mengacu pada RPJMD periode

3


bersangkutan dan bersifat indikatif. Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra SKPD dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Rencana stratejik merupakan alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik.

4


Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis mempunyai arti yang sangat penting dalam proses pembangunan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sebagai konsekuensi dari apa yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Pacitan selama tahun 2011-2016. Di dalam kaitannya dengan RPJMD, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan dan strategi berupa kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan juga harus mengacu pada RPJMD, sehingga dapat disimpulkan bahwa RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagai bagian dari penjabaran secara teknis dari dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan saling terkait satu sama lain serta saling menunjang. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, seperti halnya RPJMD, maka RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ini tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah lainnya serta membina administrasi dan aparatur.

5


Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,8716 km2 atau 138.987,16 Ha dengan keadaan geografis ± 85 % berbukit dan pegunungan. Wilayah ini dihuni penduduk sebanyak 559.950 jiwa (BPS pada tahun 2010). Tingkat pertumbuhan penduduk 0,40% dan kepadatan penduduk sebesar 402 jiwa per km2. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan mencapai 17,00%. Kondisi kemiskinan tersebut akan sangat mempengaruhi perilaku untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang akan membawa dampak terhadap derajat kesehatannya.

6


Gambar I.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR

PENETAPAN

PENYUSUNAN RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD

Tidak sesuai

Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi Renstra-KL Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra dan Renstra SKPD Prov Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota

Penelaahan RTRW Penelaahan KLHS

Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD

SPM

Penyusunan Rancangan RPJMD

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

PERDA ttg RPJMD

sesuai

Penetapan RenstraSKPD

Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD

Tidak sesuai

Rancangan Renstra-SKPD Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan

Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD

sesuai Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda

Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD

RENSTRASKPD

Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pengolahan data dan informasi

7


1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : a.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c.

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; d.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;

e.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

f.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

g.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010–2014;

8


i.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

k.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

m.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

n.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

o.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009– 2014;

p.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Kesehatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;

9


q.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;

r.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Aturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang berjangka waktu lima tahun ini, dimaksudkan untuk memberikan arahan, pedoman, acuan dan landasan aparatur pemerintah Dinas Kesehatan dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 2011-2016. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

10


a.

Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b.

Mewujudkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan disertai dengan indikator kinerja, target dan pagu anggaran indikatif untuk kurun waktu 2011-2016;

c.

Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.

d.

Menciptakan mekanisme pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2011-2016 untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang;

e.

Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel guna mendorong penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan terpercaya.

f.

Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

11


Pembangunan Daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

Bab II

Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; serta penentuan isu-isu strategis di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

12


Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan.

Bab VII

Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

13


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Dinas Kesehatan

2.

Sekretariat

3.

4.

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b.

Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

c.

Sub Bagian Keuangan

Bidang Pelayanan Kesehatan a.

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

b.

Seksi Regulasi Kesehatan dan Sarana

c.

Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan

Bidang Kesehatan Keluarga a.

Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut

b.

Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi

c.

Seksi Gizi

14


5.

6.

7.

8.

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a.

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

b.

Seksi Pemberantasan Penyakit

c.

Seksi Penyehatan Lingkungan

Bidang Pemberdayaan Sumberdaya a.

Seksi Data dan Informasi

b.

Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

c.

Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan a.

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

b.

UPT Gudang Farmasi

c.

UPT Laboratorium Kesehatan

Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana bidang Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;

b.

Penyelenggaraan urusan kesehatan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

15


d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut : 1.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi : a.

Penyelenggaraan

dan

pengelolaan

rumah

tangga,

sarana

dan

perlengkapan; b.

Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

c.

Pembinaan

dan

pengembangan

serta

pengelolaan

administrasi

kepegawaian; d.

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;

e.

Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan pelaporan program kerja kesehatan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian;

Sekretariat, membawahi 3 sub bagian, yaitu : a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

c.

Sub Bagian Keuangan.

16


Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian; b. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan,

urusan

rumah

tangga,

keamanan

kantor

dan

penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan; c. Melaksanakan tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; d. Melaksanakan

analisa

kebutuhan

dan

pengadaan

serta

pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang; e. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris; f. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai; g. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai;

17


h. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas: a.

Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di bidang Kesehatan;

b.

Melaksanakan tata laksana program, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;

c.

Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;

d.

Menyusun laporan kegiatan bidang Kesehatan termasuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;

e.

Melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi pelaksana penelitian dan pengembangan;

f.

Melaksanakan

koordinasi

usulan

perencanaan

pembangunan,

rehabilitasi prasarana dengan instansi pelaksana pembangunan; g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;

18


b. Melaksanakan pengelolaan anggaran; c. Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan; d. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas; e. Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.

Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Regulasi Kesehatan dan Sarana, Obat dan Perbekalan Kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a.

Penyusunan rencana program pelayanan kesehatan ;

b.

Penyelenggaraan akreditasi dan regulasi sarana kesehatan ;

c.

Pembinaan dan pengendalian pengelolaan perizinan dan regulasi tenaga kesehatan profesional.

d.

Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi upaya pelayanan kesehatan dasar;

e.

Penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan sarana kesehatan;

19


f.

Pembinaan, pengendalian dan evaluasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan sarana kesehatan;

g.

Pembinaan, pengendalian dan evaluasi sarana pelayanan kesehatan;

h.

Penetapan pedoman penatalaksanaan upaya kesehatan, peningkatan mutu sarana dan sediaan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi : a.

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;

b.

Seksi Regulasi Kesehatan dan Sarana;

c.

Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan perencanaan program pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;

b.

Menyusun pedoman tata laksana program pelayanan kesehatan dasar dan penunjang;

c.

Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

20


d.

Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi upaya pelayanan kesehatan khusus yang terdiri dari kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan indera, laboratorium, upaya pelayanan pengobatan tradisional/alternatif, upaya kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan matra termasuk PPPK;

e.

Melaksanakan pelaporan informasi pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan khusus;

f.

Melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

g.

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan;

h.

Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Regulasi Kesehatan dan Sarana, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan perencanaan peningkatan kualitas sarana kesehatan;

b.

Menyusun pedoman penyelenggaraan regulasi kesehatan & sarana;

c.

Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sarana kesehatan pemerintah dan swasta;

d.

Melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana kesehatan pemerintah;

e.

Melaksanakan dan mengendalikan pemberian izin sarana dan tenaga kesehatan termasuk swasta;

f.

Melaksanakan upaya peningkatan mutu sarana kesehatan ;

g.

Melaksanakan pelaporan data dan informasi sarana kesehatan;

21


h.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan perencanaan di bidang farmasi, alat dan perbekalan kesehatan;

b.

Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan termasuk swasta;

c.

Melaksanakan penyediaan kebutuhan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan;

d.

Melaksanakan upaya peningkatan mutu pengelolaan sediaan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan termasuk swasta ;

e.

Pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;

f.

Melaksanakan pelaporan data dan informasi sediaan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan ;

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.

Bidang Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut, Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi, Gizi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22


Untuk melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi : a.

Penyusunan rencana program kesehatan keluarga;

b.

Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), kesehatan reproduksi melalui sarana kesehatan;

c.

Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan tumbuh kembang kesehatan anak dan remaja dan usia lanjut;

d.

Pelaksanaan dan pemantauan status gizi keluarga dan masyarakat.

Bidang Kesehatan Keluarga membawahi : a.

Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut;

b.

Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi;

c.

Seksi Gizi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga.

(1)

Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penyusunan program upaya kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;

b.

Menyusun pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;

c.

Melaksanakan

pembinaan

dan

pemantauan

upaya

pelayanan

kesehatan anak, remaja dan usia lanjut ;

23


d.

Melaksanakan pembinaan dan pemantauan tumbuh kembang kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;

e.

Melaksanakan

pembinaan

dan

pemantauan

upaya

pelayanan

kesehatan anak, remaja, usaha kesehatan sekolah dan usia lanjut; f.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program upaya kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Reproduksi, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penyusunan program upaya kesehatan ibu, bayi dan reproduksi;

b.

Menyusun pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan ibu, bayi dan reproduksi;

c.

Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kesehatan ibu, bayi dan reproduksi ;

d.

Melaksanakan upaya pembinaan keluarga sehat, kecil, bahagia dan sejahtera;

e.

Mengembangkan upaya kesehatan ibu, bayi dan reproduksi;

f.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program upaya kesehatan ibu, bayi dan reproduksi;

g.


24


(3) Seksi Gizi, mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penyusunan program gizi;

b.

Menyusun pedoman penyelenggaraan pelayanan program gizi;

c.

Melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pelayanan gizi keluarga dan masyarakat;

d.

Melaksanakan sistem informasi manajemen gizi masyarakat;

e.

Mengembangkan upaya perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat;

f.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program gizi;

g.


4.

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a.

Penyusunan

rencana

kegiatan

program

pencegahan,

pengamatan,

pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan; b.

Pelaksanaan pembinaan upaya pencegahan dan pengamatan penyakit;

c.

Pelaksanaan dan pembinaan upaya pemberantasan penyakit dan pengendalian vektor;

25


d.

Pelaksanaan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB);

e.

Pelaksanaan dan pembinaan upaya penyehatan lingkungan;

f.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan.

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi : a.

Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;

b.

Seksi Pemberantasan Penyakit;

c.

Seksi Penyehatan Lingkungan;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. (1) Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit, mempunyai tugas: a.

Melaksanakan penyusunan program kerja upaya pencegahan dan pengamatan penyakit;

b.

Melaksanakan

penyusunan

pedoman

upaya

pencegahan

dan

pengamatan penyakit termasuk imunisasi; c.

Melaksanakan pengamatan penyakit;

d.

Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi penyakit ;

e.

Melaksanakan bimbingan dan pengendalian rantai dingin vaksin;

f.

Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan program pencegahan penyakit;

26


g.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan upaya pencegahan dan pengamatan penyakit;

h.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas ; a.

Melaksanakan penyusunan program upaya pemberantasan penyakit;

b.

Melaksanakan penyusunan pedoman upaya pemberantasan penyakit;

c.

Melaksanakan bimbingan pengendalian pemberantasan penyakit;

d.

Melaksanakan penyelidikan entomologi vektor;

e.

Melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya pemberantasan penyakit dan pengendalian vektor;

f.

Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pemberantasan penyakit menular;

g.


(3) Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas ; a.

Melaksanakan penyusunan program upaya penyehatan lingkungan;

b.

Melaksanakan penyusunan pedoman upaya penyehatan lingkungan;

27


c.

Melaksanaan

bimbingan

dan

pengendalian

kualitas

sanitasi

lingkungan, air minum, kualitas limbah dan cemaran lain; d.

Melaksanaan bimbingan dan pengendalian kualitas sanitasi rumah, pemukiman dan industri;

e.

Melaksanaan bimbingan dan pengendalian kualitas sanitasi makanan dan minuman serta tempat – tempat umum;

f.

Melaksanaan sertifikasi industri makanan dan minuman;

g.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan upaya penyehatan lingkungan;

h.


5.

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Bidang Pemberdayaan Sumberdaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Data dan Informasi, Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pemberdayaan Sumberdaya mempunyai fungsi : a.

Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat di bidang kesehatan;

b.

Pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;

c.

Peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan;

d.

Penyelenggaraan promosi kesehatan;

28


e.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

f.

Penyelenggaraan pembiayaan kesehatan masyarakat;

g.

Pengembangan Jejaring Informasi Kesehatan;

Bidang Pemberdayaan Sumberdaya membawahi : a.

Seksi Data dan Informasi;

b.

Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;

c.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Masing-masing Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sumberdaya. (1) Seksi Data dan Informasi, mempunyai tugas : a.

Menyusun program pengembangan data dan informasi kesehatan;

b.

Melaksanakan pengolahan dan analisa data kesehatan;

c.

Menyusun penyajian data dan infomasi kesehatan guna mendukung kebijakan kesehatan;

d.

Melaksanakan

bimbingan

dan

pengendalian

sistim

informasi

kesehatan; e.

Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan;

f.

Menyelenggarakan promosi kesehatan, pengembangan metode dan media Komunikasi Informasi Edukasi;

g.

Melaksanakan pemantauan & pelaporan program promosi kesehatan;

29


h.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, mempunyai tugas : a.

Menyusun program upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;

b.

Menyusun pedoman upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;

c.

Melaksanakan bimbingan dan pengendalian Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ;

d.

Melaksanakan upaya penyuluhan

kemitraan

dalam

bidang

kesehatan masyarakat; e.

Pengembangan kelompok kesehatan olah raga;

f.

Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat;

g.

Mengelola dan menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;

h.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;

i.


(3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai tugas ; a.

Menyusun rencana kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan;

b.

Menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan;

c.

Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan;

30


d.

Melaksanakan

pembinaan

karier

tenaga

fungsional

rumpun

kesehatan; e.

Menyusun profil sumber daya manusia kesehatan;

f.

Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Kesehatan termasuk swasta;

g.

Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan;

h.


6.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat UPT Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Pusat Kesehatan Masyarakat. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas : a.

Melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat;

b.

Melaksanakan sistem informasi kesehatan wilayah;

c.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.

31


Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari : a.

Pusat Kesehatan Masyarakat Donorojo Kecamatan Donorojo;

b.

Pusat Kesehatan Masyarakat Kalak Kecamatan Donorojo;

c.

Pusat Kesehatan Masyarakat Punung Kecamatan Punung;

d.

Pusat Kesehatan Masyarakat Gondosari Kecamatan Punung;

e.

Pusat Kesehatan Masyarakat Pringkuku Kecamatan Pringkuku;

f.

Pusat Kesehatan Masyarakat Candi Kecamatan Pringkuku;

g.

Pusat Kesehatan Masyarakat Pacitan Kecamatan Pacitan;

h.

Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungsari Kecamatan Pacitan;

i.

Pusat Kesehatan Masyarakat Arjosari Kecamatan Arjosari;

j.

Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungbendo Kecamatan Arjosari;

k.

Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonagung Kecamatan Kebonagung;

l.

Pusat Kesehatan Masyarakat Ketrowonojoyo Kecamatan Kebonagung;

m.

Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalombo Kecamatan Tegalombo;

n.

Pusat Kesehatan Masyarakat Gemaharjo Kecamatan Tegalombo;

o.

Pusat Kesehatan Masyarakat Nawangan Kecamatan Nawangan ;

p.

Pusat Kesehatan Masyarakat Pakisbaru Kecamatan Nawangan;

q.

Pusat Kesehatan Masyarakat Bandar Kecamatan Bandar;

r.

Pusat Kesehatan Masyarakat Jeruk Kecamatan Bandar;

32


7.

s.

Pusat Kesehatan Masyarakat Tulakan Kecamatan Tulakan;

t.

Pusat Kesehatan Masyarakat Bubakan Kecamatan Tulakan;

u.

Pusat Kesehatan Masyarakat Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo;

v.

Pusat Kesehatan Masyarakat Wonokarto Kecamatan Ngadirojo;

w.

Pusat Kesehatan Masyarakat Sudimoro Kecamatan Sudimoro;

x.

Pusat Kesehatan Masyarakat Sukorejo Kecamatan Sudimoro.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Laboratorium Kesehatan yang dipimpin seorang Kepala UPT Laboratorium Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas : a.

Melaksanakan pelayanan laboratorium klinik;

b.

Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;

c.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Laboratorium Kesehatan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Laboratorium Kesehatan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

33


8.

Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi UPT Gudang Farmasi merupakan unsur pelaksana teknis operasional di bidang farmasi

yang

dipimpin

seorang

Kepala

UPT

Gudang

Farmasi

yang

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. UPT Gudang Farmasi mempunyai tugas : a.

Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi;

b.

Melaksanakan pengelolaan perbekalan kesehatan;

c.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Gudang Farmasi. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Gudang Farmasi di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

34


Gambar II.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG

BIDANG

PELAYANAN KESEHATAN

KESEHATAN KELUARGA

BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

SEKSI KESEHATAN ANAK, REMAJA DAN USIA LANJUT

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGAMATAN PENYAKIT

SEKSI DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

SEKSI REGULASI KESEHATAN DAN SARANA

SEKSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN REPRODUKSI

SEKSI PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

SEKSI OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

SEKSI GIZI

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

UPT LABORATORIUM KESEHATAN

UPT GUDANG FARMASI

35


2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan 2.2.1. Sumber Daya Manusia Pegawai yang merupakan sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mempunyai peran sangat vital dalam organisasi. Susunan Pegawai kondisi sampai bulan Agustus 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut. Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

terdiri dari 1

(satu) jabatan kepala dinas (pejabat eselon II.b) sudah terisi, 1 (satu) sekretaris (pejabat eselon III.a) sudah terisi, 4 (empat) kepala bidang (eselon III.b) sudah terisi seluruhnya, 3 (tiga) kepala sub bagian (eselon IV.a) sudah terisi dan 12 kepala seksi (eselon IV.a) terisi 11 kepala seksi, sedang jabatan struktural UPT terdiri dari dua puluh enam (26) jabatan kepala UPT (eselon IV.a) terisi 2 kepala UPT yaitu Kepala UPT Gudang Farmasi dan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan, dua puluh enam (26) Kepala TU UPT yang telah terisi seluruhnya. Jumlah karyawan keseluruhan 1030 orang, terdiri dari PNS 830 orang (80,58%), PTT 70 orang (6,80%), PKD 45 orang (4,37%) dan honorer 85 orang (8,25%). Berdasarkan golongan/ruang karyawan PNS terdiri dari : Golongan I/a sejumlah 2 orang (0,24%), golongan I/b 4 orang (0,48%), golongan I/c 6 orang (0,72%), golongan I/d 11 orang (1,32%), golongan II/a 44 orang (5,30%), golongan II/b 73 orang (8,79%), golongan II/c 194 orang (23,37%), golongan II/d 100 orang (12,05%), golongan III/a 111 orang (13,37%), golongan III/b 172 orang (20,72%), golongan III/c 66 orang (7,95%), golongan III/d 37 orang (4,46%), golongan IV/a 6

36


orang (0,72%), golongan IV/b 4 orang (0,48%), data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.1 dan grafik II.2. Tabel II.1. Daftar Nominatif PNS Berdasarkan Golongan Dan Ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan GOLONGAN / RUANG

JUMLAH PEGAWAI DINAS KESEHATAN

%

UPT

%

TOTAL

%

I/a

0

0,00

2

0,26

2

0,24

I/b

1

1,43

3

0,39

4

0,48

I/c

0

0,00

6

0,79

6

0,72

I/d

0

0,00

11

1,45

11

1,33

II/a

1

1,43

43

5,66

44

5,30

II/b

1

1,43

72

9,47

73

8,80

II/c

5

7,14

189

24,87

194

23,37

II/d

7

10,00

93

12,24

100

12,05

III/a

14

20,00

97

12,76

111

13,37

III/b

21

30,00

151

19,87

172

20,72

III/c

10

14,29

56

7,37

66

7,95

III/d

8

11,43

29

3,82

37

4,46

IV/a

1

1,43

5

0,66

6

0,72

IV/b

1

1,43

3

0,39

4

0,48

IV/c

0

0,00

0

0,00

0

0,00

IV/d

0

0,00

0

0,00

0

0,00

JUMLAH

70

100,00

760

100,00

830

100,00

PTT

-

-

70

-

70

-

PKD

-

-

45

-

45

-

37


GOLONGAN / RUANG

JUMLAH PEGAWAI DINAS KESEHATAN

%

UPT

%

TOTAL

%

HONORER

2

-

83

-

85

-

JUMLAH

2

-

198

-

200

-

72

-

958

-

1030

-

JUMLAH TOTAL

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Agustus, 2011)

Gambar II.2. Grafik Perbandingan PNS Berdasarkan Golongan Ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel II.2 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar II.3 berikut.

38


Tabel II.2. Daftar Nominatif PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

%

UPT

%

Jumlah

%

SD/MI

1

1,43

6

0,79

7

0,84

SLTP/MTs

3

4,29

40

5,26

43

5,18

SLTA/MA/D1

27

38,57

267

35,13

294

35,42

D3

14

20,00

338

44,47

352

42,41

D4

1

1,43

0

0,00

1

0,12

Sarjana/S1

21

30,00

109

14,34

130

15,66

Pascasarjana/S2

3

4,29

0

0,00

3

0,36

70

100,00

760

100,00

830

100,00

Jumlah


Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan PNS di lingkup Dinas Kesehatan terdiri dari SD/MI 7 orang (0,84%), SLTP/MTs 43 orang (5,18%), SLTA/MA/D1 294 orang (35,42%), Diploma III sebanyak 352 orang (42,41%), Diploma IV 1 orang (0,12%), Sarjana/S1 130 orang (15,66%), dan Pasca Sarjana 3 orang (0,36%). Grafik perbandingan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada Gambar II.3 berikut.

39


Gambar II.3. Grafik Perbandingan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Sedangkan data keadaan pegawai berdasarkan profesi di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan kondisi sampai dengan Agustus 2011 adalah pada Tabel II.3 berikut ini : Tabel II.3. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Profesi JUMLAH NO

PROFESI

1

Dokter

2

Dokter gigi

DINAS KESEHATAN 2 1

UPT

TOTAL

34

36

10

11

40


JUMLAH NO

PROFESI

DINAS KESEHATAN 0

UPT

TOTAL

7

7

3

Apoteker

4

Sarjana Kesehatan Masyarakat

10

28

38

5

Bidan (D-3, D-1)

1

166

167

6

Perawat (S-1, D-3, SLA, SLP)

5

168

173

7

Nutrisionis (S-1, D-4, D-3, D-1)

5

27

32

8

Sanitarian (S-1, D-3, D-1)

6

23

29

9

Analis Kesehatan (D-3, SLA)

0

26

26

10

Farmasi (S-1, D-3, SLA)

1

26

27

11

Perawat gigi (D-3, SLA)

0

25

25

12

Radiologi (D-3)

0

8

8

13

Pembantu paramedis

5

57

62

14

Fisioterapi (D-3)

0

8

8

15

ATEM (D-3)

1

8

9

16

Rekam Medis (D-3)

0

6

6

17

Administrasi RS

0

3

3

18

Staf

22

122

144

19

S1/S2 Non Kesehatan

11

7

18

70

760

830

JUMLAH


41


2.2.2. Sarana dan Prasarana Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, memiliki sarana prasarana berupa aset dan modal dengan kondisi sampai dengan bulan Agustus 2011 sebagai berikut : Tabel II.4. Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan NO

JENIS SARANA DAN PRASARANA

JUMLAH

1

Bangunan gedung kantor Dinas Kesehatan

2 unit

2

Bangunan gedung kantor UPT Laboratorium Kesehatan

1 unit

3

Bangunan gedung kantor UPT Gudang Farmasi

1 unit

4

Bangunan gedung kantor UPT Puskesmas

24 unit

5

Bangunan gedung kantor Pustu

55 unit

6

Bangunan gedung kantor Polindes / Poskesdes

7

Bangunan rumah dinas medis

29 unit

8

Bangunan rumah dinas paramedis

35 unit

9

Kendaraan roda empat

49 buah

10

Kendaraan roda dua

259 buah

62 / 64 unit

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Agustus, 2011)

42


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010 2.3.1. Capaian Kinerja Tahun 2006-2010 Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011, maka tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada periode 2006-2010 adalah sebagai berikut :

Tabel. II.5. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2010

1

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1 Meningkatnya

a

penyebarluasan informasi

b c

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

7

Meningkatnya rumah tangga

111,10%

0,00%

80,84%

108,34%

112,28%

yang

103,65%

62,95%

125,74%

61,36%

118,32%

dengan

77,75%

62,20%

38,33%

72,33%

42,56%

cakupan

64,12%

18,24%

61,06%

92,20%

115,58%

Meningkatnya upaya penyuluhan

27,20%

2,40%

131,20%

76,20%

105,70%

JUMLAH

383,82%

145,79%

437,17%

410,43%

494,43%

NILAI

76,76%

29,16%

87,43%

82,09%

98,89%

56,67%

44,00%

50,68%

63,68%

75,72%

Meningkatnya

bayi

Meningkatnya

desa

garam beryodium d

masyarakat dalam bidang kesehatan

2007

mendapat ASI ekslusif

penggerakan potensi

2006

sehat

kesehatan dan upaya

CAPAIAN KINERJA TAHUN

Meningkatnya posyandu purnama

e

P3 Napza oleh petugas kesehatan

2

Menurunnya angka kesakitan,

a

Meningkatnya

cakupan

desa/

kelurahan UCI

43


kematian dan

b

kecacatan akibat penyakit menular

Meningkatnya

desa/kelurahan

117,65%

111,11%

105,26%

105%

105,26%

100,00%

100,00%

4,05

1,00

125%

93,31%

100,00%

79,65%

31,76%

94,99%

100,00%

10,69%

100%

100%

100%

100,00%

125,00%

111,11%

100%

100%

100,00%

100,00%

100%

100%

100%

DBD

100,00%

100,00%

100%

100%

100%

dengan

100,00%

100,00%

100%

100%

100%

Meningkatnya rumah/bangunan

93,33%

87,36%

84,84%

68,53%

92%

100,00%

100,00%

100%

100%

100%

100,00%

100,00%

100%

100%

100%

44,44%

111,11%

76,92%

27,78%

62,22%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

100%

1205,40%

1189,27%

1513,46%

1197,01%

1355,54%

86,10%

84,95%

108,10%

85,50%

96,82%

KLB yang ditangani <24 jam c

Meningkatnya

penanganan

penderita AFP (AFP rate) d

Meningkatnya

angka

kesembuhan penderita TBC BTA Positif e

Meningkatnya

cakupan

balita

dgn pneumonia yang ditangani f

Meningkatnya jumlah klien yang mendapatkan penanganan HIV/ AIDS

g

Meningkatnya

kasus

Infeksi

Menular Seksual yang diobati h

Meningkatnya

penderita

yang ditangani i

Meningkatnya

balita

diare yang ditangani j

yang bebas jentik nyamuk aedes k

Meningkatnya penderita malaria yang diobati

l

Meningkatnya

darah

donor

diskrening terhadap HIV/AIDS m

Meningkatnya penderita kusta selesai berobat (RFT rate)

n

Meningkatnya

kasus

filariasis

yang ditangani JUMLAH NILAI 3

Meningkatnya

a

kualitas, pemerataan dan

cakupan

rawat

277,64%

281,67%

373,87%

125,00%

125,00%

cakupan

rawat

33,57%

135,33%

60,67%

80,67%

83,33%

Meningkatnya pelayanan gang-

6,33%

11,23%

15,00%

4,83%

15,83%

33,33%

71,43%

85,00%

125%

108,70%

jalan b

keterjangkauan pelayanan

Meningkatnya Meningkatnya inap

c

kesehatan

guan jiwa di sarana kesehatan d

Meningkatnya sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan

44


gawat

darurat

yang

dapat

diakses masyarakat

4

Meningkatnya

a

status gizi masyarakat

350,87%

499,66%

534,53%

335,50%

332,86%

NILAI

87,72%

124,92%

133,63%

83,88%

83,22%

balita

96,76%

91,17%

91,57%

78,24%

84,73%

balita

100,00%

100,00%

186,43%

100,00%

86,00%

balita

69,96%

99,56%

122,43%

91,88%

95,17%

88,36%

68,03%

88,10%

79,98%

90,04%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

24,49%

100,00%

142,86%

100%

111%

100,00%

128,20%

119,04%

133%

125%

125,00%

JUMLAH

683,28%

720,66%

721,85%

586,21%

605,43%

NILAI

97,61%

102,95%

103,12%

83,74%

86,49%

80,84%

85,58%

87,49%

96,00%

92,37%

87,21%

95,83%

102,00%

111,70%

123,26%

79,33%

90,36%

105,26%

112,85%

90,92%

cakupan

90,92%

102,90%

103,44%

106,16%

102,05%

cakupan

124,08%

97,58%

115,66%

114,84%

109,91%

Meningkatnya

cakupan

yang naik berat badannya b

terutama pada ibu hamil, bayi dan

JUMLAH

Menurunnya

jumlah

bawah garis merah (BGM) c

anak balita

Meningkatnya

cakupan

mendapat kapsul vit A 2 kali pertahun d

Meningkatnya cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe

e

Meningkatnya

cakupan

pemberian MP-ASI pada bayi BGM

dari

keluarga

miskin

selama 120 hari f

Meningkatnya balita gizi buruk mendapat perawatan

g

Meningkatnya kecamatan bebas rawan gizi (15% balita gizi kurang dan gizi buruk)

5

Meningkatnya

a

mutu dan akses pelayanan

Meningkatnya

cakupan

kunjungan ibu hamil (K4) b

Meningkatnya

cakupan

kesehatan ibu,

pertolongan

anak, remaja dan

bidan/nakes

lansia

kompetensi kebidanan c

persalinan yang

oleh

memiliki

Meningkatnya Ibu hamil risti yang dirujuk

d

Meningkatnya kunjungan neonatus

e

Meningkatnya kunjungan bayi

45


f

Meningkatnya

cakupan

bayi

100,00%

106,38%

103,09%

125,00%

100,00%

Meningkatnya cakupan peserta

58,64%

51,58%

59,32%

68,50%

125%

0,00%

166,67%

142,86%

0,00%

0,00%

100,00%

131,58%

128,21%

125,00%

113,65%

100,00%

31,58%

128,21%

125,00%

125%

57,47%

51,58%

101,58%

125,08%

100,61%

48,27%

89,64%

94,14%

84,70%

94,55%

43,11%

140,52%

98,67%

78,24%

114,26%

86,44%

42,20%

29,38%

28,15%

45,90%

4,20%

1,18%

9,87%

22,08%

34,77%

JUMLAH

1060,51%

1285,16%

1409,16%

1323,30%

1372,26%

NILAI

70,70%

85,68%

93,94%

88,22%

91,48%

103,07%

105,80%

102,29%

95,79%

72,53%

dengan BBLR yang ditangani g

aktif KB h

Meningkatnya akses terhadap ketersediaan darah & komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus

i

Meningkatnya ibu hamil resiko tinggi yang tangani

j

Meningkatnya neonatal resiko tinggi yang ditangani

k

Meningkatnya cakupan deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) anak balita dan prasekolah

l

Meningkatnya

cakupan

pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat m

Meningkatnya

cakupan

pelayanan kesehatan remaja n

Meningkatnya

cakupan

pelayanan kesehatan usia lanjut o

Meningkatnya jumlah penduduk pra

usila

dan

usila

yang

memperoleh yankesdas

6

Meningkatnya

a

ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

Meningkatnya ketersediaan obat sesuai kebutuhan

b

Tersedianya obat esensial

93,78%

94,12%

95,58%

94,03%

98,34%

c

Tersedianya obat generik

106,54%

101,79%

111,11%

91,32%

98,01%

d

Penulisan resep obat generik

191,24%

187,14%

156,67%

125,00%

104,88%

494,63%

488,85%

465,65%

406,14%

373,76%

NILAI

123,66%

122,21%

116,41%

101,54%

93,44%

Meningkatnya penduduk miskin

111,94%

58,02%

121,95%

116,28%

100,00%

JUMLAH

7

Meningkatnya pembiayaan dan

a

yang terjangkau dalam Jaring

46


jaminan

Pengaman Kesehatan

pemeliharaan

Masyarakat (JPKM)

kesehatan penduduk

8

Meningkatnya

a

sarana dan prasarana

58,02%

121,95%

116,28%

100,00%

NILAI

111,94%

58,02%

121,95%

116,28%

100,00%

sesuai

79,17%

91,67%

100,00%

100,00%

100,00%

Pembantu

72,22%

83,33%

100,00%

100,00%

100,00%

Puskesmas

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

JUMLAH

651,39%

675,00%

700,00%

700,00%

700,00%

NILAI

93,06%

96,43%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

JUMLAH

200,00%

200,00%

200,00%

200,00%

200,00%

NILAI

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Puskesmas

Jumlah

Puskesmas

sesuai kebutuhan c

kuantitas dan kualitas

111,94%

kebutuhan b

kesehatan yang representatif baik

Jumlah

JUMLAH

Jumlah

Sarana

keliling sesuai kebutuhan d

Jumlah Puskesmas Rawat Inap sesuai kebutuhan

e

Meningkatnya jumlah Puskemas yang berfungsi dengan baik

f

Meningkatnya jumlah Puskemas Pembantu berfungsi dengan baik

g

Meningkatnya

jumlah

Pusling

yang berfungsi dengan baik

9

Meningkatnya

a

Tersusunnya dokumen

manajemen

perencanaan dan evaluasi

kesehatan yang

kesehatan

akuntabel

b

Tersusunnya dokumen anggaran kesehatan

Penjelasan terhadap capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

47


1.

Meningkatnya

Penyebarluasan

Informasi

Kesehatan

dan

Upaya

Penggerakan Potensi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan. Hasil pencapaian kinerja sasaran periode tahun 2006 – 2010 menunjukkan adanya fluktuasi pencapaian sasaran, dimana hasil pencapaian sasaran pada tahun 2006 mencapai 76,76% kemudian turun pada tahun 2007 dengan hasil pencapaian 29,16%, hal ini disebabkan karena menurunnya pencapaian indikator kinerja terutama pada indikator Meningkatnya rumah tangga sehat, Meningkatnya cakupan posyandu purnama dan Meningkatnya upaya penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan, dari hasil pencapaian ini setelah dilakukan upaya peningkatatan capaian indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dimana hasil pencapaian sasaran pada tahun 2007 meningkat menjadi 87,43%. Hasil pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2010 mencapai 98,89% masuk kategori baik, dari lima indikator sasaran yang telah ditetapkan menunjukkan ada empat indikator sasaran (80%) yang sudah mencapai target, sedang satu indikator sasaran yang belum mencapai target mulai dari tahun 2006 - 2010 yaitu indikator Meningkatnya desa dengan garam beryodium dengan tingkat pencapaian terhadap target sebesar 42,56%. Dari 90% target yang ditetapkan baru terealisasi sebesar 38,30%. Rendahnya pencapaian indikator sasaran Desa dengan garam beryodium hal ini disebabkan karena distribusi garam yang ada di pasaran kebanyakan garam yang tidak mengandung yodium, sedang garam bermerk yang mengandung yodium cukup

48


sulit untuk mendapatkannya disamping juga harganya lebih mahal dibanding garam yang tidak mengandung yodium. 2.

Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian dan Kecacatan Akibat Penyakit Menular. Hasil capaian kinerja tahun 2006–2010 untuk sasaran Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular menunjukkan hasil baik, pada tahun 2006 mencapai 86,10%, tahun 2007 menurun menjadi 84,95%, tahun 2008 mencapai 100,96%, dan tahun 2010 mencapai 89,68% dengan kriteria baik. Ada beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya fluktuatif yaitu Meningkatnya kesembuhan penderita TBC BTA positip dan Meningkatnya penderita kusta yang selesai berobat. Adanya fluktuasi ini disebabkan pengobatan penderita penyakit ini cukup lama selama 6 bulan, apabila penderita ditemukan diawal bulan penderita akan dapat menyelesaikan pengobaatannya sehingga tingkat kesembuhan cukup tinggi, dan apabila penderita ditemukan setelah bulan ke-6 maka kesembuhannya baru dapat diukur pada tahun berikutnya. Sedang indikator Meningkatnya kasus infeksi menular seksual yang diobati dan Meningkatnya kasus filariasis yang ditangani dikarenakan pada tahun yang bersangkutan tidak ditemukan kasus. Indikator kinerja Meningkatnya cakupan desa/kelurahan UCI menunjukkan tren semakin meningkat, pada tahun 2006 mencapai 56,67% menjadi 63,68% pada tahun 2009 dan 75,72% pada tahun 2010. Peningkatan capaian indikator ini dikarenakan adanya perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan hasil imunisasi

49


serta adanya kegiatan sweeping imunisasi bagi sasaran yang belum diimunisasi, meskipun Desa/kelurahan UCI belum tercapai 100% tetapi untuk Kabupaten UCI sudah tercapai. 3.

Meningkatnya Kualitas, Pemerataan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan. Hasil

pencapaian

sasaran

Meningkatnya

kualitas,

pemerataan

dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan pada tahun 2006 – 2010 menunjukkan hasil yang cukup baik dan ada tren peningkatan meskipun pada akhirnya mengalami penurunannya. Hasil capaian tahun 2006 sebesar 87,72% mengalami kenaikan pada tahun 2008 menjadi 133,63% dan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 83,22% dengan kategori cukup. Dari empat indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan ada 1 indikator kinerja sasaran yang pencapaiannya masih relatif rendah yaitu : Meningkatnya pelayanan gangguan jiwa di sarana kesehatan, baru mencapai 15,83%, rendahnya pencapaian indikator kinerja sasaran ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap gangguan jiwa dan dampak yang ditimbulkannya sehingga masyarakat enggan untuk memeriksakan kesehatan jiwa sejak dini serta masih kurangnya kualitas tenaga dan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan jiwa.

50


4.

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Terutama Pada Ibu Hamil, Bayi dan Anak Balita. Hasil pencapaian kinerja tahun 2006–2010 untuk sasaran Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Terutama pada Ibu Hamil, Bayi dan Anak Balita menunjukkan hasil baik, dari tabel dapat dilihat adanya tren kenaikan untuk hasil pencapaian sasaran ini, yaitu pada tahun 2006 mencapai 97,61% kemudian naik sampai pada tahun 2008 yang mencapai 103,12% setelah itu menurun menjadi 83,74% pada tahun 2009 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2010 yang mencapai 92,06 % dengan kriteria baik. Ada 1 indikator dari 7 indikator kinerja yang pencapaian masih cukup rendah yaitu indikator Meningkatnya cakupan pemberian MP ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin selama 120 hari dimana pencapaian pada tahun 2010 baru 24,49%, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk pengadaan dan pendistribuan MP ASI bagi bayi BGM relatif kurang.

5.

Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia Ada 15 indikator kinerja untuk sasaran ini, terbanyak dibandingkan dengan indikator kinerja sasaran lainnya, hasil capaian kinerja selama tahun 2006– 2010 menunjukkan adanya tren yang meningkat, dari tabel menunjukkan hasil kinerja sasaran tahun 2006 sebesar 70,70% berkategori kurang meningkat pada tahun 2010 dengan hasil pencapaian sasaran menjadi 91,48% dengan

51


hasil baik. Dari lima belas indikator tersebut ada 3 indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya masih rendah yaitu : -

Indikator Meningkatnya jumlah penduduk pra usila dan usila yang memperoleh pelayanan kesehatan dengan indikator Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut belum mencapai target selama tahun 2006– 2010 meskipun menunjukkan adanya tren peningkatan, dimana untuk Indikator kinerja Meningkatnya jumlah penduduk pra usila dan usila yang memperoleh pelayanan kesehatan pada tahun 2008 mencapai 29,38% naik menjadi 45,90% pada tahun 2010 dan indikator Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut pada tahun 2007 mencapai 1,18% naik menjadi 34,77% pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kinerja pelayanan kesehatan lansia dengan dibukanya poliklinik lansia dan posyandu lansia di samping juga adanya perbaikan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan.

-

Meningkatnya akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil, pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2009 dan 2010 indikator ini pencapaiannya 0% hal ini disebabkan tidak adanya dukungan data berkaitan dengan akses ketersediaan darah.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian sasaran dari indikator Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan ibu, anak remaja dan lansia tahun 2010 telah mencapai hasil Baik dengan pencapaian 91,48%.

52


6.

Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Hasil pencapaian sasaran Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan ini pada tahun 2006-2010 secara keseluruhan mencapai kategori baik hasil pencapaian sasaran rata–rata melebihi 86% akan tetapi ada tren penurunan dimana pada tahun 2006 mencapai 123,66% menurun sampai tahun 2010 menjadi 93,44%. Adanya penurunan ini dikarenakan anggaran pengadaan obat bersumber dari APBD mengalami penurunan sehingga mempengaruhi ketersediaan stok obat, pada tahun 2010 pengadaan obat bersumber dari Dana Alokasi Khsusus (DAK) akan tetapi dalam proses pengadaannya mengalami keterlambatan dan baru terealisasi seluruhnya pada bulan Desember 2010 sehingga mempengaruhi tingkat ketersediaan obat dan indikator kinerja lainnya.

7.

Menigkatnya

Pembiayaan

dan

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

Penduduk Miskin Hasil pencapaian sasaran Meningkatnya penduduk miskin yang terjangkau dalam jaring pengaman kesehatan masyarakat pada tahun 2006–2010 menunjukkan hasil yang baik karena sudah seluruh penduduk miskin (100%) terjangkau pelayanan kesehatan dasar melalui program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan merupakan program nasional. Penduduk miskin/kurang mampu yang tidak masuk dalam daftar keanggotaan JAMKESMAS tetap mendapat pelayanan kesehatan melalui program Jaminan

53


Pelayanan Kesehatan Pacitan (JPKP) berdasar Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Restribusi

Pelayanan

Kesehatan,

kemudian

mulai

tahun

2009

telah

ditandatangani MoU antara Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Bupati Pacitan tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak masuk sasaran JAMKESMAS. 8.

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Representatif baik Kuantitas dan Kualitas Hasil indikator sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Representatif tahun 2006–2010 secara keseluruhan menunjukkan hasil baik dan ada tren peningkatan, hal ini dikarenakan adanya dukungan dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan. Mulai tahun 2009 alokasi anggaran DAK bidang kesehatan difokuskan untuk membiayai pengadaan dan pembangunan baru sarana prasarana kesehatan sedang untuk rehabilitasi diserahkan pembiayaannya melalui APBD, kondisi saat ini anggaran untuk rehabilitasi sarana prasarana kesehatan bersumber dari APBD tidak ada sedang sarana prasarana kesehatan tersebut sangat memerlukan adanya rehabilitasi.

9.

Meningkatnya Manajemen Kesehatan yang Akuntabel Secara keseluruhan pencapaian sasaran Meningkatnya manajemen kesehatan yang akuntabel periode tahun 2006–2010 mencapai mencapai hasil baik, karena dari indikator sasaran yang ada yaitu Tersusunnya dokumen perencanaan dan

54


evaluasi kesehatan, dan Tersusunnya dokumen anggaran semuanya sudah dilaksanakan dengan baik.

Untuk mengetahui rata-rata capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.6 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010 % Capaian Kinerja Sasaran

No

1 Meningkatnya penyebarluasan

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

76,76

29,16

87,43

82,09

98,89

86,1

84,95

108,1

85,5

96,82

87,72

124,92

133,63

83,88

83,22

97,61

102,95

103,12

83,74

86,49

70,7

85,68

93,94

88,22

91,48

123,66

122,21

116,41

101,54

93,44

informasi kesehatan dan upaya penggerakan potensi masyarakat dalam bidang kesehatan 2 Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecatatan akibat penyakit menular 3 Meningkatnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan 4 Meningkatnya status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita 5 Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia 6 Meningkatnya ketersediaan obat dan

55


perbekalan kesehatan 7 Meningkatnya pembiayaan dan jaminan

111,94

58,02

121,95

116,28

100,00

93,06

96,43

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

94,17

89,37

107,18

93,47

94,48

pemeliharaan kesehatan penduduk 8 Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang representatif baik kuantitas dan kualitas 9 Meningkatnya manajemen kesehatan yang akuntabel Nilai rata-rata Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Apabila dilihat perkembangannya capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dari tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut : Gambar II.4. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010

56


Tabel II.7 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010

Target Renstra SKPD Tahun KeNo I 1

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

Satuan 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan rawat jalan

%

37,8

15,00

15,00

15,00

15,00

37,80

50,70

51,15

51,22

51,04

100,00

338,00

341,00

341,47

340,27

Cakupan rawat inap

%

0,46

1,50

1,50

1,50

1,50

0,46

0,70

0,51

1,21

1,25

100,00

46,67

34,00

80,67

83,14

3

Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan

%

0,76

12,00

12,00

12,00

12,00

0,76

1,61

1,44

0,58

1,90

100,00

13,42

12,00

4,83

15,87

4

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat

%

20,0

72,00

72,00

72,00

72,00

20,00

20,83

68,00

100,0

00,00

100,00

28,93

94,44

138,89

138,89

Per mil

9,0

13,00

13,00

12,00

10,00

9,00

9,00

11,00

14,20

11,80

100,00

69,23

84,62

118,33

118,02

Jumlah kematian ibu

%

1,22

≤1

≤1

≤1

≤1

0,62

0,50

0,20

0,66

0,38

137,80

150,00

180,12

134,50

161,70

Desa dengan garam beryodium baik

%

62,00

85,00

90,00

90,00

90,00

122,00

63,64

44,44

100,0

166,67

196,77

74,87

49,38

111,11

185,19

Posyandu purnama

%

17,00

30,00

35,00

40,00

40,00

16,67

18,01

22,77

36,88

46,23

98,06

60,03

65,06

92,20

115,58

Cakupan peserta aktif KB

%

29,00

55,00

55,00

60,00

65,00

29,32

33,15

35,59

41,10

04,11

101,10

60,27

64,71

68,50

160,18

2

5 6 7 8 9

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

57


II 1

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah promosi sadar hidup sehat yang dilakukan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2

Meningkatnya Intensitas penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

III

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular % Penderita malaria yang diobati

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

81,85

100,00

100,00

100,00

100,00

81,85

100,00

100,00

% Klien yang mendapatkan penanganan HIV – AIDS

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Infeksi menular seksual yang diobati

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Darah donor diskrining terhadap HIV- AIDS

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate)

%

40,00

>90

>90

>90

>90

40,00

100,00

63,16

25,00

56,00

100,00

100,00

70,18

27,78

62,22

% Kasus filariasis yang ditangani

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Kasus balita pneumonia yang ditangani

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

AFP rate per 100,000 penduduk < 15 tahun

%

≥1

≥1

>1

≥1

>1

>1

>1

4,1

5,74

6,61

100,00

100,00

410,00

574,00

661,20

% Penderita DBD yang ditangani

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

%

100,00

85,00

90,00

95,00

95,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

117,65

111,11

105,26

105,26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58


11 12

IV 1 2

V 1 2 3 4

VI 1

Desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI)

%

48,17

90,00

90,00

90,00

90,00

48,17

40,85

45,61

57,31

71,93

100,00

45,39

50,68

63,68

79,92

Kesembuhan penderita TBC BTA positif

%

79,00

>85

>85

>85

>85

79,00

32,01

88,70

27,08

80,74

100,00

37,66

104,35

31,86

94,99

Jumlah penyuluhan P3 NAPZA yang dilakukan%

%

2,04

7,00

7,50

10,00

10,00

2,04

2,49

7,78

7,62

10,57

100,00

35,57

103,73

76,20

105,68

Apotek, toko obat yang diawasi%

%

83,33

70,00

75,00

75,00

80,00

83,33

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

142,86

133,33

133,33

125,00

Institusi yang dibina

%

41,34

55,00

60,00

65,00

70,00

41,34

47,68

63,24

61,95

66,84

100,00

86,69

105,40

95,31

95,49

Tempat umum yang memenuhi syarat

%

65,17

65,00

75,00

70,00

75,00

65,17

62,96

59,56

53,56

62,50

100,00

96,86

79,41

76,51

83,33

Rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk aedes

%

88,66

>95

>95

>95

>95

88,66

86,85

24,08

65,1

87,73

100,00

91,42

25,35

68,53

92,34

Rumah tangga sehat

%

33,33

40,00

40,00

50,00

60,00

33,33

0,00

40,42

54,17

67,37

100,00

0,00

101,05

108,34

112,28

%

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00

80,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

97,56

119,05

116,28

113,64

Pengawasan Obat dan Makanan

Pengembangan Lingkungan Sehat

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin % Penduduk miskin yang terjangkau dalam Jaring Pengaman Kesehatan Masyarakat (JPKM)

59


VII

1 2 3 4

VIII 1 2

IX 1 2 3 4

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya % Jumlah sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu & Pusling tersedia

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Jumlah puskesmas yang berfungsi dengan baik

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Jumlah Puskesmas pembantu yang berfungsi dengan baik

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Jumlah pusling yang berfungsi dengan baik

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Jumlah penduduk pra usila dan usila yang memperoleh pelayanan kesehatan standar

%

4,61

55,00

60,00

65,00

70,00

4,61

4,94

5,92

14,35

24,34

100,00

8,98

9,87

22,08

34,78

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut

%

43,22

55,00

60,00

65,00

70,00

43,22

9,06

17,16

18,3

32,13

100,00

16,47

28,60

28,15

45,89

% Jumlah balita dengan gizi buruk

%

0,29

2,00

2,00

1,50

1,50

0,29

0,16

0,37

0,43

0,16

100,00

8,00

18,50

28,67

10,90

% Jumlah Kecamatan/kelurahan rawan gizi

%

83,33

70,00

75,00

80,00

80,00

83,33

83,33

100,00

100,00

100,00

100,00

119,04

133,33

125,00

125,00

% Jumlah balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun - 90 %

%

48,97

75,00

80,00

85,00

90,00

48,97

89,38

77,64

78,1

85,65

100,00

119,17

97,05

91,88

95,16

% Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Peningkatan Pelayanan Lansia

Perbaikan Gizi

60


X 1 2 3 4 5

6 7

8

9

10

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

%

Cakupan kunjungan neonatus

%

79,10

88,00

89,00

95,00

100,00

100,00

89,11

93,44

100,85

102,05

126,42

101,26

104,99

106,16

102,05

Cakupan kunjungan bumil K-4

%

72,76

90,00

94,00

95,00

95,00

95,00

73,55

82,95

91,2

87,75

130,57

81,72

88,24

96,00

92,36

Cakupan kunjungan bayi

%

107,95

89,00

89,00

90,00

90,00

90,00

100

102,94

103,36

98,92

83,37

112,36

115,66

114,84

109,91

% Jumlah Ibu Hamil mendapat 90 tablet Fe

%

68,92

80,00

82,00

85,00

90,00

90,00

64,68

73,24

67,98

81,04

130,59

80,85

89,32

79,98

90,05

% Jumlah Ibu Hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani

%

100,00

76,00

78,00

80,00

80,00

80,00

100,00

100,00

111,04

90,92

80,00

131,58

128,21

138,80

113,65

% Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani

%

100,00

76,00

78,00

80,00

80,00

80,00

100,00

100,00

101,24

108,55

80,00

131,58

128,21

126,55

135,69

% Jumlah Ibu Hamil resiko tinggi yang dirujuk

%

67,43

90,00

95,00

100,00

100,00

100,00

75,76

91,35

112,85

90,92

148,30

84,18

96,16

112,85

90,92

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

76,00

88,00

89,00

90,00

90,00

90,00

79,68

93,32

100,53

98,61

118,42

90,55

104,85

111,70

109,57

Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil keluarga kurang mampu dan neonatus

%

100,00

60,00

70,00

80,00

80,00

80,00

100,00

0,00

0,00

0,00

80,00

166,67

0,00

0,00

0,00

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Batas Garis Merah (BGM) dari keluarga miskin selama 120 hari

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

24,49

100,00

100,00

0,00

0,00

24,49

61


11 12 13 14

15

16 17 18

XI 1

2

XII

Cakupan bayi berat lahir rendah (BBLR)

kali

100,00

94,00

97,00

97,00

100,00

100,00

100,00

100,00

141,10

100,00

100,00

106,38

103,09

145,46

100,00

Balita dengan diare yang ditangani

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Bayi yang mendapat ASI eksklusif

%

62,19

65,00

65,00

70,00

75,00

62,19

11,54

44,31

42,95

88,74

100,00

17,75

68,17

61,36

118,32

Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah

%

40,23

80,00

80,00

80,00

90,00

40,23

48,78

74,53

100,06

90,55

100,00

60,98

93,16

125,08

100,61

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil

%

41,03

90,00

95,00

100,00

100,00

41,03

83,13

79,87

84,70

94,36

100,00

92,37

84,07

84,70

94,36

Cakupan Pelayanan kesehatan remaja

%

6,32

65,00

70,00

75,00

80,00

6,32

62,67

69,07

88,25

91,41

100,00

96,42

98,67

117,67

114,26

Balita yang naik berat badannya

%

67,73

72,00

74,00

75,00

80,00

67,73

69,41

67,76

58,68

67,78

100,00

96,40

91,57

78,24

84,72

Balita bawah garis merah (BMG)

%

1,58

15,00

14,00

14,00

13,00

1,58

1,77

1,87

2,02

1,71

100,00

11,80

13,36

14,43

13,19

% jumlah standar pelayanan kesehatan yg disusun

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% jumlah data dasar standar pelayanan kesehatan yang di-update

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

62


1

% jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilakukan pemeriksaan

%

53,03

75,00

75,00

75,00

75,00

75

62,98

71,63

73,00

72,62

141,43

83,97

95,51

97,33

96,82

2

% jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat

%

53,77

55,00

60,00

65,00

70,00

55

52,41

51,51

53,77

55,22

102,29

95,29

85,85

82,72

78,88

Ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan

%

97,62

90,00

90,00

90,00

90,00

97,62

95,22

89,29

86,21

65,28

100,00

105,80

99,21

95,79

72,54

Pengadaan obat esensial

%

97,01

100,00

100,00

100,00

100,00

97,01

94,12

72,11

94,03

98,34

100,00

94,12

72,11

94,03

98,34

Pengadaan obat generik

%

97,26

90,00

90,00

90,00

100,00

97,26

91,61

72,86

82,19

98,01

100,00

101,79

80,96

91,32

98,01

Penulisan resep obat generik

%

49,83

50,00

60,00

70,00

90,00

49,83

93,57

94,00

88,78

94,39

100,00

187,14

156,67

126,83

104,87

103,87

90,84

95,55

100,99

107,66

XIII 1 2 3 4

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rata-rata Capaian Kinerja

63


2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010 Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun Kabupaten Pacitan. Adapun perbandingan anggaran dan realisasinya di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut : Tabel II.8. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010 Tahun

Anggaran

Realisasi

Sisa

Prosentase

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(%)

2006

23.754.381.370

3.072.106.823

682.274.547

97,13

2007

30.982.142.864

0.125.325.407

856.817.457

97,23

2008

33.366.059.560

2.433.239.225

932.820.335

97,20

2009

33.604.741.530

33.194.320.753

410.420.777

98,78

2010

34.236.241.318

3.505.890.648

730.350.670

97,87

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan semakin meningkat, dengan capaian kinerjanya semakin meningkat. Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Dinas Kesehatan

Kabupaten

Pacitan

Tahun

2006-2010

sebagai

berikut. 64


Tabel II.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2010 Anggaran pada tahun ke-

Uraian

1

Pendapatan

Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-

Realisasi Anggaran pada tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

857.832.000

666.699.00 0

858.720.00 0

1.052.000.000

1.135.161.3 38

858.151.200

1.037.470.308

105,3 9

100,0 4

107,81

112,2 2

98,62

1.077.103.050

718.798.910

963.686.500

Belanja Tidak Langsung

11.433.532.945

13.556.558.86 4

17.217.560. 618

20.840.815. 530

23.043.684.318

10.861.856. 290

12.935.884.869

16.765.014.41 2

20.542.708.80 4

22.693.176.528

95,00

95,42

97,37

98,57

98,48

Belanja Langsung

11.243.745.375

16.567.752.00 0

15.481.799. 942

11.905.206. 000

10.140.557.000

11.075.089. 195

16.331.289.338

14.949.425.90 3

11.687.925.44 9

9.775.243.812

98,50

98,57

96,56

98,17

96,40

23.754.381.370

30.982.142.86 4

33.366.059. 560

33.604.741. 530

34.236.241.318

23.072.106. 823

30.125.325.407

32.433.239.22 5

33.194.320.75 3

33.505.890.648

97,13

97,23

97,2

98,78

97,87

TOTAL

Rata-rata Pertumbuhan tahun ke 1-5

(5.020.610)

(19.538.206)

2.322.030.275

2.366.264.048

(220.637.675)

(259.969.077)

2.096.371.990

2.086.756.765

65


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan 2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, meliputi beberapa hal sebagai berikut : 1.

Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Kesehatan yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum sesuai dengan bidang tugasnya di beberapa Puskesmas, sehingga bisa mempengaruhi capaian kinerjanya.

2.

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standart, baik kualitas maupun kuantitasnya.

3.

Sistem Informasi Kesehatan yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan tehnologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaporan.

4.

Pembiayaan Dinas Kesehatan masih minim sehingga pengembangan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana masih belum optimal.

5.

Kondisi geografis Kabupaten Pacitan kurang menguntungkan karena medan sulit terjangkau sehingga pelayanan di daerah pelosok sering terhambat.

6.

Makin banyaknya sarana pelayanan kesehatan swasta, menuntut Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk berkembang dan berinovasi.

66


7.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat akan menghambat pembangunan kesehatan sehingga merupakan tantangan untuk peningkatan promosi kesehatan.

8.

Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pembangunan kesehatan.

9.

Masih tingginya tingkat mobilitas penduduk sehingga berpotensi terjadinya penyebaran penyakit lintas batas.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, meliputi : 1.

Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan.

2.

Adanya kerjasama lintas daerah di bidang pelayanan kesehatan.

3.

Jumlah penduduk Kabupaten Pacitan yang cukup besar merupakan potensi dalam pengembangan pelayanan dan pembangunan kesehatan.

4.

Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan kesehatan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan di bidang kesehatan;

5.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung eksistensi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

67


6.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui mutasi, penambahan personil, maupun pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar daerah.

7.

Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi bidang kesehatan yang mulai dapat diakses oleh Puskesmas.

8.

Adanya bantuan dan dukungan dana dari APBD Propinsi, APBN dan bantuan pinjaman luar negeri dapat membantu dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan.

68


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan

akseptabilitas

prioritas

pembangunan,

dapat

dioperasionalkan, secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencaaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 69


meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang kesehatan sebagai berikut : 1.

Adanya kecenderungan meningkatnya angka kematian ibu dari tahun 2009 sebesar 66,67 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 128,29 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010.

2.

Belum tercapainya target cakupan kunjungan ibu hamil (K-4) dari target 95% pada tahun 2010 tercapai 87,75%.

3.

Belum tercapainya Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Imunization) dari target 100% tercapai 76,61%.

4.

Belum tercapainya cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin dari target 100% baru tercapai 1,86%.

5.

Masih rendahnya pencapaian cakupan peserta KB aktif dari target 70% baru tercapai 44,60%.

6.

Masih rendahnya penemuan penderita pneumonia balita baru mencapai 22,75% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

7.

Masih rendahnya penemuan pasien TB BTA+ baru mencapai 15,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

70


8.

Masih rendahnya penemuan penderita diare yang ditangani baru mencapai 20,35% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

9.

Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin baru mencapai 25,38% dari yang diharapkan seluruh maskin dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan

10.

Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin baru mencapai 55,88% dari perkiraan masyarakat miskin yang seharusnya dilakukan rujukan pelayanan kesehatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menelaah visi, misi dan program kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah. Hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan. Isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

71


Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016. Adapun rumusan visi Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 adalah : “ Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera “ Visi tersebut memberikan makna bahwa kinerja pembangunan daerah yang ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas, yang secara langsung berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan dan didedikasikan untuk sebesar-besarnya menjamin terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat, yang hasilnya dapat didistribusikan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan secara adil, transparan dan akuntabel. Sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visinya, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 sebagai berikut : Misi 1 :

Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Misi 2 :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Misi 3 :

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.

Misi 4 :

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang

72


bertumpu pada potensi unggulan. Misi 5 :

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.

Misi 6 :

Pengembangan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama. Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kesehatan. Hal ini ditunjukkan melalui: a.

Pernyataan misi ke 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada misi kedua ini, Dinas Kesehatan sebagai pelaksanan urusan wajib dibidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, baik yang bersifat perorangan maupun masyarkat melalui Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan jaringannya.

b.

Pernyataan misi ke 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat. Pada misi ketiga ini, Dinas Kesehatan berperan dalam mempersiapkan anak didik yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan kesehatan bayi, balita, anak dan remaja.

c.

Pernyataan misi ke 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan. Pada misi keempat ini Dinas Kesehatan berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat,

dimana

masyarakat

yang

sehat

mempunyai

73


produktifitas yang tinggi dalam bekerja dan melaksanakan aktifitas ekonomi dan pengembangan potensi unggulan wilayah. d.

Pernyataan misi ke 5: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Pada misi ini Dinas Kesehatan berperan dalam memberikan masukan dan konsultasi

sehingga

pembangunan

infrastruktur

yang

berkelanjutan

berwawasan kesehatan dan tidak merusak lingkungan. Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Dinas Kesehatan juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dalam bentuk program prioritas pembangunan, maupun program pendukung sebagai berikut : a.

b.

Program Prioritas : 1.


2.

Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pendukung : 1.


2.

Pengawasan Obat dan Makanan

3.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.

Perbaikan Gizi Masyarakat

5.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

6.


74


7.

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

8.

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

c.

9.

Peningkatan Kesehatan Balita

10.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

11.

Pengawasan dan Pengendalian Makanan

12.


Program Wajib di Setiap SKPD 1.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 3.3.1. Renstra Kementerian Kesehatan Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, maka visi Kementerian Kesehatan adalah : “ MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN ”. Untuk mencapai visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan tersebut, maka Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014 adalah: 1.

Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat,

melalui

pemberdayaan

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.

75


2.

Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.

3.

Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

4.

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2010–2014 diarahkan pada

tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian MDGs pada tahun 2015. Sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Sasaran strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014, yaitu : 1.

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

2.

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

3.

Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender

4.

Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin.

5.

Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%.

6.

Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK).

76


7.

Seluruh propinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.

8.

Seluruh kabupaten/kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk mencapai sasaran tersebut maka Prioritas Pembangunan Kesehatan

Tahun 2011 – 2014 difokuskan pada delapan fokus prioritas yaitu : 1.

Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan Keluarga Berencana (KB)

2.

Perbaikan status gizi masyarakat

3.

Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan

4.

Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan.

5.

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

6.

Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

7.

Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan.

8.

Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier Pernyataan visi dan misi Kementerian Kesehatan memberikan arahan bagi

seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, yaitu: a.

Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat dan perbekalan kesehatan sehingga dapat menunjang peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

77


b.

Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bermutu, murah dan mudah dijangkaku.

c.

Pengembangan, peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

d.

Peningkatan dan penguatan sumber daya kesehatan yang strategis dalam menunjang upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

3.3.2. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 adalah: “ MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT ”

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat Jawa Timur menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka Misi pembangunan kesehatan di Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1.

Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.

2.

Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

78


3.

Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu , merata dan terjangkau.

4.

Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan.

5.

Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan. Berdasarkan visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka

Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan menetapkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan kesehatan lima tahun ke depan, dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, sebagai berikut : a.

Pengembangan dan peningkatan promosi kesehatan dalam mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

b.

Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan mudah dijangkau.

c.

Peningkatan kualitas sarana prasanana kesehatan Puskesmas dan jaringannya termasuk obat dan perbekalan kesehatan.

d.

Peningkatan pemberantasan dan pencegahan penyakit dan penanggulanagan masalah kesehatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4.1 Telahaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

79


Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari SWP Madiun dan sekitarnya. Kabupaten Pacitan memiliki rencana fungsi wilayah sebagai pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Berdasarkan

pola

pengelompokan

perekonomian

dan

dominasi

kegiatannya dalam sistem perwilayahan Jawa Timur, terjadi pemusatan kota-kota yang terlalu ke Utara. Berdasarkan kondisi ini, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan mengembangkan wilayah Selatan Jawa Timur.

Kabupaten

Pacitan

merupakan

wilayah

yang

harus

diprioritaskan

pengembangannya melalui Konsep Pengembangan Selatan-Selatan yaitu jalur Pacitan–Trenggalek–Tulungagung-Banyuwangi. Kedudukan Kabupaten Pacitan dalam konstelasi wilayah Koridor pantai selatan Jawa tidak lepas dari sistem kota-kota yang ada. Kota Pacitan merupakan pusat kegiatan lokal bagi daerah-daerah lain di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan lokal wilayah, Pacitan menjadi wilayah penghubung antar kota-kota sekitar baik di wilayah Jawa Timur (Citragung) maupun Jawa Tengah dan DIY (Pawonsari). Letak Kabupaten Pacitan yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadikan peran Pacitan sebagai pintu masuk Jawa Timur di wilayah pantai selatan Jawa. Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur yang mengatur arahan pengembangan Pacitan menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan

80


koridor pantai selatan akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kabupaten Pacitan. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini juga berpotensi untuk penularan penyakit yang berpotensial wabah untuk itu sejak awal harus dibangun kerja sama lintas batas dalam mengantisipasi apabila terjadi kasus–kasus penyakit menular sehingga dapat diantisipasi secara dini dan tidak menimbulkan permasalahan di bidang kesehatan.

3.4.2 Telahaan terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Sebelum disusunnya strategi pengembangan Pacitan, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan wilayah Pacitan. Berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan di Kabupaten Pacitan yang menjadi dasar perumusan struktur ruang harus mempertimbangkan : 1.

Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas;

2.

Pengembangan lahan di wilayah Utara dan Barat hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah bawahnya;

81


3.

Kondisi lahan di wilayah Tengah yang rawan longsor, menyebabkan wilayah ini relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan relatif rendah.

4.

Wilayah Kars Pacitan Barat yang terletak di wilayah Selatan–Barat merupakan kawasan Kars kelas 1, sehingga di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan;

5.

Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada akhirnya akan menarik sektor-sektor primer untuk berkembang (misal : perikanan laut, lobster, melinjo, janggelan, jeruk , batu aji, keramik dan gerabah);

6.

Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan hendaknya dilakukan dengan sistem banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan

7.

Prioritas pengembangan ditekankan pada wilayah Selatan dengan penekanan fungsi Utama sebagai pariwisata pantai dan gua.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan adalah wilayah berkembang sesuai kecenderungan perkembangan wilayah saat ini. Struktur perwilayahan dilakukan dengan asumsi sebagai berikut: 1.

Pembagian Wilayah Pembangunan lebih berorientasi pada pembagian wilayah administrasi;

2.

Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari dari empat wilayah administrasi Kecamatan;

82


3.

Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di tengah, selain juga mempertimbangkan kelengkapan fasilitas perkotaan dan orde kota.

Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu: 

Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan.



Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana.



Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan

untuk

memperoleh

hubungan

pengaruh

perkembangan

kumulatif/multiplier effect yang tinggi. 

Harapan perkembangan tercapai melalui akselerasi pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu menunggu hasil pembangunan sektor lain terlebih dahulu, sehingga perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama. Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan strategi

bagi

tiap-tiap

sektor.

Penetapan

serta

penyusunan

Strategi

Perwilayahan

Pembangunan Kabupaten Pacitan dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah Pacitan. Visi, misi, tujuan dan strategi disusun dengan mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten

83


Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA) ekonomi serta tujuan internal Pengembangan Wilayah Kabupaten Pacitan. Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang Kabupaten Pacitan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, adalah : 1.

Strategi pengembangan berdasarkan kebijakan makro;

2.

Strategi struktur ruang wilayah Kabupaten Pacitan;

3.

Strategi pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan;

4.

Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;

5.

Strategi penataan kawasan pedesaan dan perkotaan

6.

Strategi penataan sistem prasarana wilayah;

7.

Strategi penataan kawasan strategis;

8.

Strategi penataan wilayah pesisir; dan

9.

Strategi penataan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara.

3.4.3 Telahaan

terhadap

Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis

(KLHS)

Kabupaten Pacitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Strategic Environmental Assesment) Kabupaten Pacitan Tahun 2010 diarahkan pada sektor Sumber Daya Air dan Sumber Daya Alam. Kebijakan, Rencana dan Program Sektor Sumber Daya Air, diarahkan pada :

84


1.

Perlindungan dan upaya konservasi kawasan DAS dan kawasan sekitar sumber mata air dari kerusakan dan alih fungsi lahan terutama pada wilayah Kecamatan Tegalombo, Bandar, Nawangan, Kebonagung dan Arjosari.

2.

Pengembangan potensi ketersediaan air baku dan air irigasi, dengan pelaksanaan pembangunan tampungan air (waduk/embung/dam) pada beberapa tempat yang memungkinkan dan layak, baik secara teknis maupun lingkungan.

3.

Pengendalian dan pembatasan pemanfaatan air tanah dengan penerapan Perda, terutama dalam pemanfaatan air tanah yang hanya diperuntukkan bagi kebutuhan domestik.

4.

Peningkatan dan pengembangan jaringan distribusi air baku dan air irigasi dengan pembenahan infrastruktur yang sudah ada, dan pembangunan infrastruktur baru untuk mengoptimalkan potensi sumber air yang belum terkelola dengan baik.

5.

Pengelolaan daerah peresapan air (recharge area) untuk menjaga fungsi ekologi sebagai kawasan lindung dan resapan air hujan, dan pengelolaan daerah pelepasan air (discharge area) untuk mengendalikan jumlah pemanfaatan air tanah dan memperbesar jumlah imbuhan air tanah secara buatan.

Kebijakan, Rencana dan Program Sektor Sumber Daya Alam, diarahkan pada : 1.

Hutan

a. Peningkatan luasan dan mengembangkan fungsi kawasan hutan lindung sebagai kawasan tak terbangun sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pacitan.

85


a.

Perlindungan dan upaya konservasi hutan dengan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi, untuk meningkatkan kemampuan dan daya dukung lahan terhadap kawasan sekitar.

b.

Penguatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan dalam hal pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian kawasan hutan serta penerapan aturan yang ketat terhadap pemanfaatan lahan hutan untuk fungsi lain.

2.

Lahan dan Perkebunan Tembakau dan Cengkih a.

Peningkatan pengawasana dan pengendalian alih fungsi lahan dengan penerapan pola pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah diimbangi dengan penerapan hukum yang jelas dan mengikat seluruh warga masyarakat (Perda, IMB).

b.

Mempertahankan luasan dan perlindungan terhadap kawasan-kawasan konservatif dari pemanfaatan lain, yang dapat menurunkan kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air sehingga menurunkan kemampuan tanah.

c.

Konservasi lahan kritis dengan metode teknis maupun kimiawi untuk meningkatkan kemampuan dan daya dukung tanah sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi.

3.

Sumber Daya Mineral a.

Pengembangan dan pembangunan kawasan pertambangan, dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ada dan komoditas sumber daya mineral unggulan pada masing-masing wilayah diharapkan dapat

86


mengoptimalisasi manfaat yang didapat dan meminimalisasi dampak lingkungan yang timbul dengan reklamasi bekas lahan penambangan. b.

Sumber data (basis data) potensi pertambangan yang ter-update di DAS Grindulu Kabupaten Pacitan menyangkut jenis kandungan dan potensi ketersediaan pada masing-masing wilayah, diharapkan dapat lebih meningkatkan pemanfaatan/eksploitasi sumber daya mineral secara optimal dari segi ekonomi.

c.

Penegakan dan kepastian hukum yang jelas serta birokrasi (sistem perijinan) yang mudah, akan lebih meningkatkan iklim investasi dan mendorong

masuknya

investor

asing

dalam

mengelola

dan

mengembangkan potensi sumber daya mineral yang cukup besar di Kabupaten Pacitan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan di Dinas Kesehatan, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, telaahan

terhadap Renstra Kementerian

Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dapat dirumuskan sebagai berikut:

87


1.

Kondisi bangunan dan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, sehingga mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.

Kondisi

geografis

Kabupaten

Pacitan

yang

bergunung-gunung

sangat

mempengaruhi keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 3.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Kabupaten Pacitan masih kurang secara kuantitas dan kualitasnya.

4.

Jabatan Kepala Puskesmas (Eselon IVa) secara definitif belum terisi sehingga mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat.

5.

Peralatan Teknologi yang mendukung Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas belum maksimal sehingga penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi masih kurang, data-data kesehatan belum didukung dengan data-data yang akurat.

6.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan masih kurang .

7.

Pembiayaan kesehatan dari APBD Kabupaten masih kurang sehingga banyak kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak teranggarkan sehingga mempengaruhi capaian kinerja kesehatan.

8.

Telah dibukanya pelayanan gawat darurat 24 jam di Puskesmas sehingga perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai

88


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan 4.1.1. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Langkah awal yang dilakukan dalam menyusun Rencana Strategis adalah dengan merumuskan Visi. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi organisasi mencerminkan apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi, memberikan arah dan fokus yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang memiliki orientasi terhadap masa depan. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan

visi

sebagai

bagian

dari

perencanaan

pembangunan

merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Pada hakekatnya, visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

89


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan yang telah dirumuskan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera “ Visi tersebut memberikan makna bahwa kinerja pembangunan daerah yang ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas, yang secara langsung berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan

90


posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan dan didedikasikan untuk sebesar-besarnya menjamin terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat, yang hasilnya dapat didistribusikan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan secara adil, transparan dan akuntabel. Sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, sebagai berikut : 1.

Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

2.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

3.

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

4.

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan

5.

Pembangunan

infrastruktur

yang

berkelanjutan

dalam

rangka

pemenuhan kebutuhan dasar 6.

Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat

yang berbudaya,

berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik

91


dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2011-2016, maka visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 adalah:

“MASYARAKAT PACITAN YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT” Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, maka dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya–upaya yang akan ditempuh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan visinya. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen

92


dan kepemimpinan organisasi pemerintah. Misi menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya suatu Misi organisasi maka diharapkan seluruh anggota organisasi dan stake holders dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam. Untuk dapat mewujudkan Visi, maka dirumuskan Misi Dinas Kesehatan berikut : 1.

Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat sehingga mampu mendorong

kemandirian

masyarakat

dalam

mengatasi

permasalahan

kesehatannya. 2.

Meningkatkan mutu sumberdaya kesehatan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan cakupan dan pemerataan jangkauan pelayanan di masyarakat sehingga sangat diperlukan adanya peningkatan mutu sumber daya kesehatan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

93


3.

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau. Agar citra pelayanan kesehatan dapat diterima dengan baik sehingga tidak ditinggalkan oleh masyarakat perlu kiranya dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau secara terusmenerus dan berkesinambungan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat priortas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama 5 tahun.

4.2.1. Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi 94


SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD. Sedangkan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan adalah : 1.

Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat,

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah : 1.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat,

95


2.

Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan yang mendukung peningkatan derajat kesehatan,

3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Unit Pelaksana Teknis pelayanan kesehatan dan jaringannya,

4.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja kesehatan,

5.

Meningkatkan kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

6.

Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular,

7.

Meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita,

8.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak balita, remaja dan usia lanjut,

9.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada penduduk miskin.

4.2.2. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

96


Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, uraian sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan adalah : 1.

Terwujudnya perilaku hidup sehat,

2.

Terciptanya lingkungan sehat,

3.

Meningkatnya pelayanan kesehatan,

4.

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan. Sedangkan uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten

Pacitan pada tahun 2011-2016 adalah : 1.

Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a.

Rumah Tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),

b.

Jumlah pelaksanaan tatanan Kabupaten Sehat,

c.

Cakupan Desa Siaga Aktif,

d.

Rasio Posyandu per satuan balita .

97


2.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lebih sehat guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

3.

a.

Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),

b.

Penduduk yang menggunakan jamban,

c.

Jumlah rumah berjamban.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana, termasuk obat dan perbekalan kesehatan Unit Pelaksana Teknis pelayanan kesehatan dan jaringannya. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

4.

a.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk,

b.

Cakupan puskesmas,

c.

Cakupan puskesmas pembantu.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan serta pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja kesehatan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

5.

a.

Rasio Dokter per satuan penduduk,

b.

Rasio tenaga Paramedis per satuan penduduk.

Meningkatnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

98


a.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran,

b.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran,

c.

Angka Kematian anak balita per 1000 kelahiran hidup,

d.

Angka Usia Harapan Hidup,

e.

Kunjungan puskesmas (visit rate),

f.

Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarkes (RS) di Kab/Kota.

6. Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a.

Cakupan Desa/Kelurahan UCI,

b.

Cakupan penemuan penderita AFP,

c.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia Balita,

d.

Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif,

e.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA + (Angka Kesembuhan),

f.

Cakupan Penderita DBD yang ditangani,

g.

Cakupan penanganan penderita diare,

h.

Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS,

i.

Angka kesakitan malaria per 1000,

j.

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.

99


7. Meningkatnya status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a.

Prevalensi balita gizi buruk,

b.

Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin,

c.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan.

8. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak balita, remaja dan usia lanjut. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a.

Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4,

b.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani,

c.

Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan,

d.

Cakupan pelayanan nifas,

e.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani,

f.

Cakupan kunjungan bayi,

g.

Cakupan pelayanan anak balita,

h.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat,

i.

Cakupan peserta KB Aktif.

9. Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan pada penduduk miskin. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin,

100


b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan selanjutnya disusun dalam tabel IV.1. berikut.

101


Tabel IV. 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan VISI

:

Masyarakat Pacitan Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat

MISI I :

Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun KeTUJUAN

1. Meningkatkan

SASARAN 1. Meningkatnya upaya

pemberdayaan

pemberdayaan

masyarakat agar mampu

masyarakat agar mampu

menumbuhkan perilaku

menumbuhkan perilaku

sehat dan

sehat dan

mengembangkan upaya

mengembangkan upaya

kesehatan bersumberdaya

kesehatan bersumberdaya

masyarakat

masyarakat

2. Meningkatkan kualitas

2. Meningkatnya kualitas

kesehatan lingkungan

lingkungan hidup yang

yang mendukung

lebih sehat guna

peningkatan derajat

mendukung peningkatan

INDIKATOR

SATUAN 1

2

3

4

5

%

67,5

68

68,5

69

69,5

bh

4

4

5

5

6

3. Cakupan Desa Siaga Aktif

%

40

50

60

70

80

4. Rasio Posyandu per satuan balita

‰

21,53

21,54

21,55

21,56

21,57

1. Desa melaksanakan Sanitasi Total

%

51

52

54

56

58

%

77,5

78

78,5

79

79,5

1. Rumah Tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2. Jumlah pelaksanaan tatanan Kabupaten Sehat

Berbasis Masyarakat 2. Penduduk yang menggunakan jamban

102


kesehatan

derajat kesehatan

3. Jumlah rumah berjamban

bh

105.518

106.444

110.370

114.296

118.222

masyarakat

MISI II :

Meningkatkan mutu sumberdaya kesehatan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun KeTUJUAN

3.

Meningkatkan kualitas

SASARAN 3. Meningkatnya kualitas

dan kuantitas sarana

dan kuantitas sarana

prasarana, di Unit

prasarana, termasuk obat

Pelaksana Teknis

dan perbekalan kesehatan

pelayanan kesehatan dan

Unit Pelaksana Teknis

jaringannya

pelayanan kesehatan dan

INDIKATOR

SATUAN 1

2

3

4

5

‰

0,37

0,37

0,38

0,38

0,4

2. Cakupan puskesmas

%

200

200

200

200

200

3. Cakupan puskesmas pembantu

%

32,16

32,16

32,16

32,16

32,16

1. Rasio dokter per satuan

‰

0,17

0,17

0,18

0,19

0,2

1. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

jaringannya

4.

Meningkatkan Sumber

4. Meningkatnya kualitas dan

Daya Manusia Kesehatan

kuantitas SDM Kesehatan

dan Sistem Informasi

serta pemanfaatan Sistem

penduduk

103


Kesehatan guna

Informasi Kesehatan guna

meningkatkan

meningkatkan

akuntabilitas kinerja

akuntabilitas

kesehatan

kesehatan.

kinerja

2. Rasio tenaga Paramedis per

‰

0,88

0,89

0,9

0,91

0,92

satuan penduduk

MISI III : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun KeTUJUAN 5. Meningkatkan kualitas,

SASARAN 5.

Meningkatnya kualitas,

pemerataan dan

pemerataan dan



kesehatan guna

kesehatan guna

meningkatkan derajat

meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat

kesehatan masyarakat

INDIKATOR 1. Angka Kematian Bayi (AKB) per

SATUAN 1

2

3

4

5

‰

12

11

10

10

10

Per

128

120

115

110

105

‰

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

tahun

70,9

70,92

70,94

70,96

70,98

%

60

62

64

66

68

1000 kelahiran hidup 2. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup 3. Angka kematian anak balita per

100.000

1000 kelahiran hidup 4. Angka Usia Harapan Hidup 5. Kunjungan Puskesmas (Visit Rate)

104


6. Cakupan pelayanan Gawat Darurat

%

85

90

95

100

100

1. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

%

72

75

78

82

85

2. Cakupan penemuan penderita AFP

%

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

3. Cakupan penemuan dan

%

70

80

90

100

100

%

70

75

80

85

90

%

24

26

29

32

34

%

100

100

100

100

100

%

75

80

85

90

100

%

100

100

100

100

100

Level 1 yang harus diberikan Sarkes (RS) di Kab/Kota 6. Menurunkan angka

6. Menurunnya angka

kesakitan, kecacatan dan

kesakitan, kecacatan dan

kematian akibat penyakit

kematian akibat penyakit

menular dan tidak menular

menular dan tidak menular

penanganan penderita Pneumonia balita 4. Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif 5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA + (Angka Kesembuhan) 6. Cakupan Penderita DBD yang ditangani 7. Cakupan penanganan penderita diare 8. Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS

105


9. Angka kesakitan malaria per 1000

‰

<1

<1

<1

<1

<1

10. Cakupan desa/kelurahan

%

≥ 90

≥ 95

100

100

100

1. Prevalensi balita gizi buruk

%

<1

<1

<1

<1

<1

2. Cakupan pemberian MP-ASI pada

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

91

92

93

94

95

2. Cakupan komplikasi kebidanan

%

80

80

80

80

80

%

93

94

94

95

95

%

95

95

95

95

95

mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 7. Meningkatkan status gizi

7. Meningkatnya status gizi

masyarakat terutama

masyarakat terutama

pada ibu hamil, bayi dan

pada ibu hamil, bayi dan

anak usia 6-24 bulan keluarga

anak balita

anak balita

miskin 3. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan


8.

Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan ibu,

pelayanan kesehatan ibu,

bayi, anak balita, remaja

bayi, anak balita, remaja

dan usia lanjut

dan usia lanjut

yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan 4. Cakupan pelayanan nifas

106


5. Cakupan neonatus dengan

%

73

75

77

80

80

6. Cakupan kunjungan Bayi

%

90

90

90

90

90

7. Cakupan pelayanan Anak Balita

%

81

83

85

87

90

8. Cakupan penjaringan kesehatan

%

100

100

100

100

100

9. Cakupan peserta KB Aktif

%

70

70

≥ 70

≥ 70

≥ 70

1. Cakupan pelayanan kesehatan

%

95

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

komplikasi yang ditangani

siswa SD dan setingkat


9. Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan pada

pelayanan kesehatan pada

penduduk miskin

penduduk miskin

dasar pasien masyarakat miskin 2.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

107


4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kesehatan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalan rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi

dan

arah

kebijakan

merupakan

rumusan

perencanaan

komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

4.3.1. Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang

108


kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Strategi dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan adalah : a.

Strategi akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga Akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga merupakan wujud masyarakat sehat yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dasar. Strategi akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga, untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut : 1.

Terwujudnya perilaku hidup sehat

2.

Terciptanya lingkungan sehat

3.

Meningkatnya pelayanan kesehatan

4.

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan

Sedangkan strategi yang akan ditempuh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2011-2016 dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah: 1.

Optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.

109


2.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam terciptanya lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan.

3.

Rehabilitasi dan pengembangan Puskesmas dan jaringannya.

4.

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

5.

Penguatan sumber daya kesehatan baik SDM maupun teknologi kesehatan.

6.

Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

7.

Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kasus-kasus penyakit menular dan tidak menular.

8.

Peningkatan status gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan.

9.

Penanganan masalah gizi kepada masyarakat sesuai kelompok sasaran.

10.

Kemudahan akses pelayanan ibu, bayi, anak balita, remaja dan usia lanjut.

11.

Peningkatan pelayanan kesehatan pada penduduk miskin.

4.3.2. Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD dalam melaksanakan strategi mencapai tujuan Renstra SKPD. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan cara untuk mencapai sasaran, arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan

110


kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai berikut : a.

Kebijakan umum untuk strategi akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga : 1.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat

2.

Peningkatan akses dan prasarana pelayanan kesehatan

3.

Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau

Sedangkan Kebijakan yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2011-2016 adalah : 1.

Peningkatan Promosi kesehatan yang mendukung PHBS.

2.

Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

3.

Pengembangan Desa Siaga.

4.

Peningkatan kerja sama lintas sektor.

111


5.

Pengendalian kualitas lingkungan.

6.

Optimalisasi Desa melaksanakan SanitasI Total Berbasis Masyarakat (STBM)

7.

Optimalisasi pelaksanaan tatanan Kabupaten Sehat.

8.

Peningkatan kualitas dan fasilitas puskesmas rawat inap.

9.

Pengembangan sarana dan prasarana gedung Puskesmas dan jaringannya sesuai standar fisik bangunan kesehatan.

10.

Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan, peralatan penunjang, peralatan nonmedis dan sarana transportasi kesehatan.

11.

Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

12.

Optimalisasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

13.

Pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan sesuai kebutuhan.

14.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.

15.

Peningkatan kebutuhan SDM sesuai dengan beban kerja.

16.

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengembangan pelayanan kesehatan melalui pustu, polindes, poskesdes, bidan desa, puskesmas keliling, Posyandu, Home Care.

17.

Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui Puskesmas rawat inap plus, Puskesmas rawat observasi, Puskesmas layanan gawat darurat 24 jam.

18.

Pengembangan pelayanan kesehatan matra.

112


19.

Pengembangan Puskesmas enterpreneur melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada jaminan mutu dengan pelayanan publik yang bersertifikasi ISO.

20.

Pengawasan dan pengendalian peredaran obat dan makanan.

21.

Peningkatan cakupan imunisasi rutin bagi bayi, balita, anak sekolah dan ibu hamil maupun imunisasi tambahan.

22.

Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular,

penyakit

tidak menular dan bencana. 23.

Kewaspadaan dini terhadap KLB penyakit menular

24.

Peningkatan pengetahuan tentang gizi kepada masyarakat

25.

Penanganan kasus gizi buruk

26.

Pemantauan status gizi pada anak balita

27.

Optimalisasi penggunaan garam beryodium di masyarakat

28.

Kewaspadaan pangan dan gizi

29.

Pemeriksaan kesehatan ibu hamil, ibu nifas, neonatus, bayi, balita, remaja dan usia lanjut.

30.

Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu, bayi, anak balita, remaja dan usia lanjut.

31.

Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dengan dua tenaga kesehatan.

32.

Peningkatan pelayanan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).

33.

Validasi data masyarakat miskin.

113


34.

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui jaminan pelayanan kesehatan masyarakat.

35.

Penyebarluasan informasi tentang sistem layanan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.

Sasaran 1 :

Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat

Strategi

:

Optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

2.

a.

Peningkatan Promosi kesehatan yang mendukung PHBS.

b.

Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

c.

Pengembangan Desa Siaga.

d.

Peningkatan kerja sama lintas sektor.

Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lebih sehat guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Strategi

:

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam terciptanya lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan.

114


Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a.

Pengendalian kualitas lingkungan.

b.

Optimalisasi Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

c. 3.

Optimalisasi pelaksanaan tatanan kabupaten sehat.

Sasaran 3 :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan dan jaringannya.

Strategi

: a. Rehabilitasi dan pengembangan Puskesmas dan jaringannya. b. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan.


Peningkatan kualitas dan fasilitas puskesmas rawat inap.

b.

Pengembangan sarana dan prasarana gedung Puskesmas dan jaringannya sesuai standar fisik bangunan kesehatan.

c.

Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan, peralatan penunjang, peralatan nonmedis dan sarana transportasi kesehatan.

d.

Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. 4.

Optimalisasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

Sasaran 4 :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan serta pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja kesehatan.

115


Strategi

:

Penguatan sumber daya kesehatan baik SDM maupun teknologi kesehatan.


Pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan sesuai kebutuhan.

5.

b.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.

c.

Peningkatan kebutuhan SDM sesuai dengan beban kerja.

Sasaran 5 :

Meningkatnya

kualitas,

pemerataan

dan

keterjangkauan

pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Strategi

:

Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan mudah dijangkau oleh masyarakat.


Meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengembangan pelayanan kesehatan melalui Pustu, Polindes, Poskesdes, Bidan Desa, Puskesmas Keliling, Posyandu, Home Care.

b.

Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Rawat Observasi, Puskesmas Layanan Gawat Darurat 24 Jam.

c.

Pengembangan pelayanan kesehatan matra.

116


d.

Pengembangan Puskesmas Enterpreneur melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada jaminan mutu dengan pelayanan publik yang bersertifikasi ISO.

e. 6.

Pengawasan dan pengendalian peredaran obat dan makanan.

Sasaran 6 :

Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.

Strategi

:

Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kasuskasus penyakit menular dan tidak menular.


Peningkatan cakupan imunisasi rutin bagi bayi, balita, anak sekolah dan ibu hamil maupun imunisasi tambahan.

b.

Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana.

c. 7.

Kewaspadaan dini terhadap KLB penyakit menular

Sasaran 7 :

Meningkatnya status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita.

Strategi

:

a. Peningkatan status gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan. b.

Penanganan masalah gizi kepada masyarakat sesuai kelompok sasaran.


Peningkatan pengetahuan tentang gizi kepada masyarakat

117


8.

b.

Penanganan kasus gizi buruk

c.

Pemantauan status gizi pada anak balita

d.

Optimalisasi penggunaan garam beryodium di masyarakat

e.

Kewaspadaan pangan dan gizi

Sasaran 8 :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak balita, remaja dan usia lanjut.

Strategi

:

Kemudahan akses pelayanan ibu, bayi, anak balita, remaja dan usia lanjut.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu : a.

Pemeriksaan kesehatan ibu hamil, ibu nifas, neonatus, bayi, balita, remaja dan usia lanjut.

b.

Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu, bayi, anak balita, remaja dan usia lanjut.

c.

Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dengan dua tenaga kesehatan.

d.

Peningkatan pelayanan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).

9.

Sasaran 9 :

Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan pada penduduk miskin

Strategi

:

Peningkatan pelayanan kesehatan pada penduduk miskin.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu : a.

Validasi data masyarakat miskin.

118


b.

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui jaminan pelayanan kesehatan masyarakat.

c.

Penyebarluasan informasi tentang sistem layanan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat.

119


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, rincian tentang langkahlangkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematik dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per-SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. 120


Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program-program yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ada 12 program, sebagai berikut : 1.


2.

Upaya Kesehatan Masyarakat

3.


4.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.

Perbaikan Gizi Masyarakat

6.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7.


8.

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

9.

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

10.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

11.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

121


12.


Serta 2 program wajib di setiap SKPD yaitu : 1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran,

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang

direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2016 terurai pada tabel V.1 berikut ini :

122


123


124


125


126


127


128


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011-2016

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 seperti pada Tabel VI.1. berikut.

129


Tabel VI.I Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 Kondisi Kinerja Pada Awal No

Indikator

1

Kondisi Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

Pada Akhir

Periode RPJMD Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3

4

5

6

7

8

2

Periode RPJMD 9

1

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (‰)

14,20

12

11

10

10

10

10

2

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

128,29

128

120

115

110

105

105

3

Angka kematian anak balita per 1000 kelahiran hidup (‰)

0,64

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

4

Angka Usia Harapan Hidup (tahun)

70,88

70,9

70,92

70,94

70,96

70,98

71

5

Prevalensi balita gizi buruk (%)

0,51

<1

<1

<1

<1

<1

<1

6

Penduduk yang menggunakan jamban (%)

76,93

77,5

78

78,5

79

79,5

80

7

Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

67,37

67,5

68

68,5

69

69,5

70

50,40

51

52

54

56

58

60

(PHBS) (%) 8

Desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (%)

130


9

Jumlah pelaksanaan tatanan Kabupaten Sehat (buah)

4

4

4

5

5

6

6

10

Rasio posyandu per satuan balita (‰)

21,53

21,53

21,54

21,55

21,56

21,57

21,58

11

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)

0,37

0,37

0,37

0,38

0,38

0,4

0,4

12

Rasio dokter per satuan penduduk (‰)

0,17

0,17

0,17

0,18

0,19

0,2

0,2

13

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (‰)

0,87

0,88

0,89

0,9

0,91

0,92

0,92

14

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

90,92

90

90

90

90

90

90

15

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

93,61

95

95

95

95

95

95

71,93

72

75

78

82

85

85

memiliki kompetensi kebidanan (%) 16

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)(%)

17

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)

100

100

100

100

100

100

100

18

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC

18,92

24

26

29

32

34

36

BTA (%) 19

Penderita DBD yang ditangani (%)

100

100

100

100

100

100

100

20

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

55,88

56

57

58

59

60

61

miskin (%) 21

Cakupan puskesmas (%)

200

200

200

200

200

200

200

22

Cakupan puskesmas pembantu (%)

32,16

32,16

32,16

32,16

32,16

32,16

32,16

131


23

Cakupan kunjungan bayi (%)

88,92

90

90

90

90

90

90

24

Klien yang mendapatkan penanganan HIV -AIDS (%)

100

100

100

100

100

100

100

25

Angka kesakitan malaria per 1000 (‰)

1,16

‹1

‹1

‹1

‹1

‹1

‹1

26

Kunjungan puskesmas/visit rate (%)

58,59

60

62

64

66

68

70

27

Cakupan pelayanan anak balita (%)

89,24

90

90

90

90

90

90

28

Cakupan kunjungan ibu hamil k-4 (%)

87,75

89

90

92

94

95

95

29

Cakupan desa siaga aktif (%)

49,71

40

50

60

70

80

80

30

Jumlah rumah berjamban (buah)

104.592

105.518

106.444

110.370

114.296

118.222

122.148

132

Rencana Strategis Tahun Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan (Revisi) 2011-2016

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasarana dan anggaran, penyusunan Renstra

diharapkan

mampu

mengantisipasi

sekaligus

menjawab

tuntutan

133


perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Kesehatan maupun di lingkup Kabupaten Pacitan. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Pacitan 2011-2016 yaitu ”Terciptanya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera”.

134


135


136


137


138

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Tahun RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN

Recommend Documents