RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011-2015

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Jl. Cisalak No. 133 A Tasikmalaya Telp. (0265) 327001 E-Mail : [email protected]

-]

KATA PEilGANTAR t I

Perencanaan strategis program pembangunan yang dibuat secara terpadu

dan berkesinambungan memudahkan dalam koordinasi, integrasi dan sinkonisasi

dari berbagai lembaga terkait. Hal ini penting juga untuk menghindari

hasil

pembangunan yang tidak optimal, tidak efisien atau terjadinya tumpang tindih

kegiatan. Oleh karena itu proses perencanaannya dilakukan dengan mengunakan

metodologi perencanaan yang tepat dan benar, tidak dilakukan secara konvensional dan parsial yang menyebabkan terjadinya kesenjangan yang jauh antara rencana dan realisasi. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan lGbupaten

Tasikmalaya Tahun 2011- 2015 mengacu pada perencanaan paftisipatif sesuai

amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan tetap memperhatikan Inpres No.

7

Tahun 1gg9 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Renstra

ini

meliputi:

pendahuluan, gambaran umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Tasikmalaya; Tugas pkok dan fungsi, visi, Misi, Kebijakan dan strategi pembangunan sector kehutanan dan perkebunan; sefia rencana program dan kegiatan

.

Renstra yang penyusunannya didasarkan pada kajian nilai-nilai strategis

ini diharapkan dapat menjawab kepentingan dan tantangan masa depan dalam pembangunan.kehutanan dan perkebunan

di

Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen

Renstra yang tersaji mudah-mudahan dapat menjadi referensi, acuan dan arah kegiatan pembangunan bagi seluruh komponen yang terkait.

Saran dan

kitik dari semuE! phak untrk

kesempumaan rerxstra

dipandang pemirE untuk diakomodir setringga kelengkapannya dapat

ll

diuirra

semua sbkeholders di lGbupaten Tasikmalaya. Akfrirnya terima l
&upun tilak

langsung pross penyusunan renstra ini.

Ta$kmalap, April 20L2 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya

Pembina lJtama Muda NIP. 19590509 198202 002

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kabupaten Tasikmalaya seluas 270.881 Ha (RTRW Kabupaten Tasikmalaya, 2010) memiliki sumberdaya hutan (hutan negara) seluas 43.863,82 Ha (17 % dari luas daratan). Berdasarkan fungsinya, hutan negara yang tersebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari tiga kategori.  Pertama, Hutan Lindung (HL) seluas 16.425,56 Ha.  Kedua, Hutan Produksi (HP) seluas 5.000,47 Ha.  Ketiga, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 22.437,79 Ha. (Statistik Perhutani, 2011). Disamping itu atas upaya masyarakat yang sejak lama melakukan cocok tanam kayu-kayuan secara swadaya dan/atau memanfaatkan dana bantuan pemerintah, Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi hutan rakyat seluas 40.931 Ha yang tersebar di 39 Kecamatan, (Data Statistik Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011). Manfaat langsung (Tangible benefit) yang dapat dirasakan dari hutan Kabupaten Tasikmalaya berupa kayu dan non kayu. Hasil hutan kayu baik yang berasal dari kawasan hutan (hutan negara) maupun hutan (milik) rakyat, telah sejak lama menjadi bahan baku industri pengolahan kayu baik yang tersebar di dalam atau di luar Kabupaten Tasikmalaya. Hasil hutan non kayu seperti getah-getahan, lebah madu, jamur kayu dan bambu juga merupakan manfaat langsung yang tidak saja dapat dirasakan oleh pihak terkait di sektor kehutanan dan masyarakat luas tapi juga dapat memberi pencitraan positif bagi perkembangan daerah.

Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

1

Selain sumberdaya hutan, Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki potensi perkebunan seluas 55.209,33 Ha lahan yang terdiri dari :  Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 3.738,60 Ha serta  PTP Nusantara VIII seluas 1.801,43 Ha dan  Perkebunan rakyat 49,669,3 Ha dengan 22 komoditi dan 5 jenis komoditi yang banyak dikembangkan yakni: kelapa, teh, cengkeh, aren, kopi. Manfaat nyata dari perkebunan skala besar yang tersebar di wilayah Kabupaten

Tasikmalaya

adalah

hasil

produksi

perkebunan

yang

dimanfaatkan bukan saja di dalam negeri tapi juga menjadi komoditi ekspor. Sumberdaya hutan, lahan dan kebun merupakan kekayaan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang sangat strategis bagi perkembangan daerah. Keberadaannya

memberikan

menggerakkan

roda

keuntungan

perekonomian

yang

daerah

tidak

yang

kecil

terindikasi

dalam dari

tumbuhnya kelembagaan kelompok tani serta berkembangnya industri pengolahan hasil hutan dan kebun, sangat beralasan jika pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secara aktif berupaya mengoptimalkan fungsi hutan, lahan dan kebun. Disamping itu sampai dengan akhir tahun 2010 masih terdapat sisa lahan kritis seluas 10.974 tersebar di 36 Kecamatan yang harus mendapat penanganan segera dan menjadi peluang bagi perluasan hutan rakyat atau kebun. Pemberlakuan Undang–undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah memberi ruang yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri disertai pemberian kewenangan pusat ke daerah yang semakin luas. Dinamika perubahan tata pemerintahan ini semakin memperkuat Kepala Daerah untuk lebih mengelola sumberdaya yang ada termasuk mengotimalkan hutan, lahan dan kebun. Kabupaten Tasikmalaya, berdasar Perda nomor 15 tahun 2008 telah membentuk Dinas/Lembaga untuk melaksanakan kewenangan terkait dengan potensi Kehutanan

dan

Perkebunan

yang

dapat

dijadikan

andalan

serta

memerlukan pengaturan, pelayanan, pembinaan dan pengawasan. Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

2

Tantangan terbesar yang turut memperkuat eksistensi lembaga yang menangani bidang kehutanan dan perkebunan adalah semakin kuatnya kontrol sosial terkait isu lingkungan yang terus berhembus sehubungan dengan kerusakan sumberdaya hutan dan lahan baik dalam skala global, nasional, regional dan lokal. Dilain pihak, Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah yang sangat rentan akan bencana longsor, erosi, banjir dan kekeringan. Karena dua hal tersebut, menjaga kelestarian dan mengoptimalkan manfaat hutan, lahan dan kebun merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, sehingga korban materi maupun immateri dari bencana yang mungkin timbul dapat diminimalisir dan dicegah sejak dini. Sejalan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat dan provinsi, pemanfaatan sumberdaya hutan, lahan dan kebun yang berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Tasikmalaya mutlak perlu ditingkatkan secara berkesinambungan, berkeadilan dan bertanggung jawab. Sesuai amanat Kepres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah,

dipandang

perlu

perumusan

format

pengelolaan yang profesional melalui perencanaan yang sistematis dan matang. Perencanaan pengelolaan untuk masa-masa mendatang sesuai UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM-SKPD) yang lazim disebut Renstra SKPD. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan secara indikatif. Renstra SKPD ini merupakan langkah awal Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melakukan pengukuran kinerja dengan harapan dalam memasuki sistem ini dapat memenuhi sasaran yang termaktub dalam Kepres 7/1999 yakni: (a) akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan; Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

3

(b) terwujudnya transparansi instansi pemerintah; dan (c) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut : a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. d. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

cara

penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; g. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. h. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025; Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

4

i. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8

Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. j. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya. k. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011, tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011- 2015. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud

disusunnya

Renstra

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 adalah :  Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan dan perkebunan dalam menyusun program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan melihat arah kecenderungan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Tujuan :  Tercapainya sinkronisasi dan harmonisiasi perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan dalam rangka meningkatkan efisiensi pembangunan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.


5

Pendekatan dan Tahap Penyusunan Renstra Bagan 1. Tahapan Penyusunan Renstra SKPD Perda No. 7 Tahun 2010 Tentang RPJPD KAbupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Oleh Bapeda Visi, Misi, Program KDH

Musrenbang RPJMD

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Berdasarkan Hasil Musrenbang RPJMD

Penetapan RPJMD 1. Tahap penetapan dengan Peraturan Kepala Daerah 2. Tahap penetapan dengan Paraturan Daerah

RENSTRA SKPD


6

Bagan. 2 : Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.4. Sistematika Penulisan : Sistematika

penulisan

Renstra

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISHUTBUN Bab ini menguraikan mengenai : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dishutbun,

Sumberdaya

Dishutbun,

Kinerja

Pelayanan

Dishutbun,

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dishutbun. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menguraikan : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Tasikmalaya Tahun 2011-2015, Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

7

Kementerian Kehutanan dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan IsuIsu Strategis. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menguraikan pernyataan dan penjelasan visi dan misi SKPD, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD. BAB

V.

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan, indikator Kinerja Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mendukung terhadap pencapaian Visi Misi SKPD. BAB VI. INDIKATOR KINERJA DISHUTBUN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menguraikan indikator capaian kinerja SKPD yang harus dicapai setiap tahun. BAB VII. PENUTUP Bab ini merupakan kata akhir dan kesimpulan penyusunan Renstra Dinas Hutbun.


8

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dishutbun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, pada Pasal 39 Ayat 2 Perda Nomor 15 tersebut tercantum penjelasan bahwa : ”Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah

Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah” . a. Tugas Pokok Dinas : diatur pada pasal 41 Perda 15 Tahun 2008 yang dipertegas dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya, adalah : ” Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah mengenai urusan

Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan pada Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan”. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 40. Sedangkan Pasal 41 menyebutkan bahwa fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah :

b. Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah : 1) Perumusan

kebijakan

teknis mengenai urusan

kehutanan dan

perkebunan; 2) Menyelenggarakan

urusan

pemerintah

dan

pelayanan

umum

mengenai urusan kehutanan dan perkebunan; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan kehutanan dan perkebunan; 4) Penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

9

c. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c.

Bidang Kehutanan, membawahkan : 1. Seksi Bina Produksi Kehutanan; 2. Seksi Pemantapan dan Perlindungan Hutan; 3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

d.

Bidang Perkebunan, membawahkan : 1. Seksi Bina Produksi Perkebunan; 2. Seksi Pengendalian Perkebunan; 3. Seksi Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan.

e.

Bidang Bina Usaha, membawahkan : 1. Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan; 2. Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perkebunan; 3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan.

f.

Kelompok Jabatan Fungsional : 1. Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) 2. Penyuluh Perkebunan Lapangan (PPL)

g.

Unit Pelaksana Teknis Dinas : 1. UPTD Perbenihan dan Kultur Jaringan 2. UPTD Wilayah  UPTD Wilayah Cikatomas  UPTD Wilayah Karangnunggal  UPTD Wilayah Manonjaya  UPTD Wilayah Taraju  UPTD Wilayah Ciawi  UPTD Wilayah Singaparna


10

Bagan. 3 :

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasar Perda No 15 Tahun 2008 T anggal 28 Oktober 2008

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAG PROGRAM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG KEHUTANAN

BIDANG PERKEBUNAN

SEKSI

SEKSI

BINA PRODUKSI KEHUTANAN

BINA PRODUKSI PERKEBUNAN

SEKSI PEMANTAPAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN

SEKSI PENGENDALIAN

SEKSI REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL

SEKSI REHABILITASI & DIVERSIFIKASI TANAMAN PERKEBUNAN

PERKEBUNAN

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG BINA USAHA

SEKSI PENGELOLAAN PASCA PANEN HASIL HUTAN

SEKSI PENGELOLAAN PASCA PANEN HASIL PERKEBUNAN

SEKSI PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN

UPTD - PERBENIHAN DAN KULTUR JARINGAN - 6 WILAYAH UPTD KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


11

d. Rincian Tugas : 1. Kepala Dinas (1) Kepala

Dinas

membina,

mempunyai

tugas

mengendalikan

penyelenggaraan

tugas

memimpin,

dan

pokok

mengatur,

mengkoordinasikan

Dinas

meliputi

urusan

Kesekretariatan, Kehutanan, Perkebunan dan Bina Usaha. (2) Rincian Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan: a. Memimpin,

mengawasi,

mengendalikan,

dan

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan Kehutanan, Perkebunan dan Bina Usaha; b. Menyelenggarakan penyusunan program Dinas; c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Kehutanan; d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Perkebunan; e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan; f. Menyelenggarakan

bimbingan

dan

pembinaan

teknis

pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Menyelenggarakan

bimbingan

dan

pembinaan

teknis

pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; h. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan; i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait. 2. Sekretariat (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, pelaksanaan

mengkoordinasikan kegiatan

dan

kesekretariatan

mengendalikan yang

meliputi

penyusunan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian. (2) Rincian Tugas Sekretariat: Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

12

a. Menyelenggarakan

penyusunan

rencana

kegiatan

kesekretariatan; b. Menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program kerja Dinas; c. Menyelenggarakan pelayanan aministrasi Dinas; d. Menyelenggarakan penyusunan anggaran Dinas; e. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan perlengkapan Dinas; f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; g. Menyelenggarakan penyusunan

koordinasi

anggaran,

dengan

Bidang

penyusunan

dalam

program

dan

pelaksanaan tugas dinas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas; h. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas; i. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas. (3) Sekretariat, membawahkan: a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Kehutanan (1) Bidang

Kehutanan

penyiapan kehutanan,

bahan

mempunyai pembinaan

pemantapan

dan

tugas teknis

menyelenggarakan kegiatan

perlindungan

produksi

hutan

serta

rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial. (2) Rincian Tugas Bidang Kehutanan: a. Menyelenggarakan

penyusunan

rencana

kerja

Bidang

Kehutanan sebagai bahan program Dinas; b. Menyelenggarakan inventarisasi dan analisis data kehutanan; c. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

13

kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru; d. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus; e. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan penatagunaan kawasan hutan; f. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan pembentukan wilayah pengelolaan hutan; g. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahunan), rencana jangka menengah

(5

tahunan)

dan

rencana

jangka

pendek

(tahunan) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); h. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi dan unit usaha pemanfaatan hutan lindung; i. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahunan), rencana jangka menengah

(5

tahunan)

dan

rencana

jangka

pendek

(tahunan); j. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

penetapan

pengelolaan Taman Hutan Raya dan Hutan Kota; k. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana kehutanan dan sistem informasi kehutanan (Numerik dan Spasial); l. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

penetapan

pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani;


14

m. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

penetapan

perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk Hutan Mangrove; n. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

penetapan

pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); o. Menyelenggarakan

bahan

pemberian

izin

pemanfaatan

kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi; p. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan reklamasi hutan pada areal yang diberi izin penggunaan kawasan hutan dan areal bencana alam; q. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

penetapan

pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan; r. Menyelenggarakan perbenihan tanaman hutan; s. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

penetapan

pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam dan pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun buru; t. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Kehutanan; u. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan bidang kehutanan; v. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; w. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas. (3) Bidang Kehutanan, membawahkan: a. Seksi Bina Produksi Kehutanan; b. Seksi Pemantapan dan Perlindungan Hutan; c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.


15

4. Bidang Perkebunan (1) Bidang

Perkebunan

penyiapan

bahan

mempunyai pembinaan

tugas teknis

menyelenggarakan kegiatan

produksi

perkebunan, pengendalian perkebunan serta rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan; (2) Rincian Tugas Bidang Perkebunan : a. Menyelenggarakan

penyusunan

rencana

kerja

Bidang

Perkebunan sebagai bahan program dinas; b. Menyelenggarakan

inventarisasi

dan

analisis

data

perkebunan; c. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan bidang perkebunan; d. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

pengembangan lahan perkebunan serta

penetapan

dan

pemanfaatan air

untuk perkebunan; e. Menyelenggarakan penyusunan bimbingan kebutuhan pupuk, pestisida dan benih perkebunan; f. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

petunjuk

teknis

perlindungan perkebunan; g. Menyelenggarakan

petunjuk

pelaksanaan

dan

teknis

budidaya perkebunan; h. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan i. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan bidang perkebunan; j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. (3) Bidang Perkebunan, membawahkan: a. Seksi Bina Produksi Perkebunan; b. Seksi Pengendalian Perkebunan; c. Seksi Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan.


16

5. Bidang Bina Usaha (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan, bahan pembinaan teknis kegiatan pengelolaan pasca

panen

hasil

kehutanan

dan

perkebunan

serta

pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan: (2) Rincian Tugas Bidang Bina Usaha : a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Usaha sebagai program Dinas; b. Menyelenggarakan inventarisasi dan analisis data bina usaha kehutanan dan perkebunan; c. Menyelenggarakan penyusunan rencana sistim informasi kehutanan; d. Menyelenggarakan penyusunan bahan penatausahaan hasil hutan; e. Menyelenggarakan penyusunan rencana pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi; f. Menyelenggarakan penyusunan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi; g. Menyelenggarakan bahan pertimbangan teknis pemberian izin industri pengolahan hasil hutan; h. Menyelenggarakan penyusunan bahan penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan; i. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

pemberdayaan

masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan; j. Menyelenggarakan

bahan

penyusunan

penyuluhan

kehutanan; k. Menyelenggarakan penyusunan penetapan bahan alat dan mesin perkebunan; l. Menyelenggarakan penyusunan pembiayaan perkebunan; m. Menyelenggarakan penyusunan penetapan teknis pemberian perizinan usaha perkebunan;


17

n. Menyelenggarakan

penyusunan

pembinaan

usaha

perkebunan; o. Menyelenggarakan penyiapan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan; p. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemasaran

hasil

perkebunan; q. Menyelenggarakan penyusunan bahan bimbingan sarana usaha perkebunan; r. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

pengembangan

statistik dan sistem informasi perkebunan; s. Menyelenggarakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Usaha; t. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan Bidang Bina Usaha; u. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. (3). Bidang Bina Usaha, membawahkan : a. Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan ; b. Seksi Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perkebunan ; c. Seksi

Pengembangan

Sumberdaya

Manusia

dan

Kelembagaan


18

2.2. Sumber Daya Dishutbun : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan didukung oleh 75 pegawai struktural dan 79 fungsional dengan kualifikasi sebagai berikut : Tabel. 1 Data Pegawai Struktural Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan. Golongan Ruang (Orang) III II I Honorer 3 -

No

Pendidikan

1.

Pasca Sarjana

IV 7

2.

2 -

7 10 10 3 16

1 14

-

-

3. 4.

Sarjana : a. Kehutanan b. Pertanian c. Lainnya Diploma III SLTA

5.

SD

9

49

1 16

-

1 1

Jumlah

-

Jumla h 10 7 10 12 4 30 2 75

Berdasarkan tingkat pendidikan, dominasi pegawai adalah lulusan : 

Pasca Sarjana sebanyak 10 orang



Sarjana sebanyak 29



Diploma III sebanyak 4 orang



SLTA sebanyak : 30 orang



SD sebanyak 2 orang

Sedangkan berdasarkan golongan, dominasi pegawai adalah 

Golongan IV sebanyak 9 orang



Golongan III sebanyak 49 orang



Golongan II sebanyak 16 orang



Tenaga Kontrak sebanyak 1 orang


19

Tabel. 2 : Data Pegawai Fungsional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan. Golongan Ruang (Orang) III II I Honorer 1 -

No

Pendidikan

1.

Pasca Sarjana

IV 3

2.

4 -

2 15

3. 4.

Sarjana : a. Kehutanan b. Pertanian c. Lainnya Diploma SLTA

5.

SD

7

Jumlah

Jumlah 4

-

-

2 19

5 45

4

-

5 49

68

4

-

-

79

Berdasarkan tingkat pendidikan, dominasi pegawai adalah lulusan : 

Pasca Sarjana sebanyak 4 orang



Sarjana sebanyak 21 orang



Diploma sebanyak 5 orang



SLTA sebanyak 49 orang

Sedangkan berdasarkan golongan, dominasi pegawai adalah 

Golongan IV sebanyak 7 orang



Golongan III sebanyak 68 orang



Golongan II sebanyak 4 orang


20

Tabel.3 :

No.

Eselon

1. 2.

II III

3.

IV.

Daftar Pejabat Struktural Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Tingkat Pendidikan. Syarat Minimal Pendidikan Gol /Ruang Pendidikan S2 IV/b S2 S1 III.d S2 S1 III/d S2 S1 SLTA III/b S2 S2 S1 S2 S1 DIII DIII SLTA SLTA

Fakta Gol / Ruang Jumlah IV/c 1 IV/b 1 IV/b 1 IV/a 2 IV/a 4 III/d III/d III/c III/b III/c III/b III/d III/c

Ket

2 2 2

-

2 1 2 8

Kualifikasi Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III dan 26 orang pejabat eselon IV. Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD) : UPTD sebagai unsur Pelaksana Teknis yang ada di daerah, merupakan unit organisasi yang membantu tugas-tugas kedinasan yang ada di daerah, ada 2 (dua) UPTD di lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan antara lain adalah : 1.UPTD Perbenihan dan Kultur Jaringan 2. UPTD Wilayah


21

Tabel : 4 Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) No

UPTD

Lokasi Binaan

Lokasi Binaan

1

Perbebenihan dan Kultur Desa Cikapinis Kec. Karangnunggal Jaringan

2

Wilayah I Cikatomas

Kec. Cikalong Kec. Pancantengah Kec. Cikatomas

3

Wilayah II Karangnunggal

Kec. Cipatujah Kec. Karangnunggal Kec. Cibalong Kec. Parungponteng

Kec. Bantarkalong Kec. Culamega Kec. Bojongasih

4

Wilayah III Manonjaya

Kec. Salopa Kec. Jatiwaras Kec. Cineam

5

Wilayah IV Taraju

Kec. Bojonggambir Kec. Sodonghilir

Kec. Karangjaya Kec. Manonjaya Kec. Gunungtanjung Kec. Taraju Kec. Puspahiang

6

Wilayah V Ciawi

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Cisayong Sukahening Rajapolah Jamanis Ciawi

Kec. Kec. Kec. Kec.

Kadipaten Pagerageung Sukaresik Sukaratu

7

Wilayah VI Singaparna


Singaparna Mangunreja Sukarame Cigalontang Leuwisari


Padakembang Sariwangi Salawu Tanjungjaya Sukaraja

2.3. Kinerja Pelayanan Dishutbun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan selama lima tahun (2006-2011), dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :


22

Tabel 6 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dishutbun (2006-2010) : Indikator sasaran Berkurangnya Lahan Kritis Meningkatnya Tegakan Hutan

Satuan Ha Pohon

Target Renstra SKPD Tahun……. 2007 2008 2009

2006

2010

Realisasi Capaian Tahun….. 2007 2008 2009

2006

2010

900

1700

1.700

1507

2050

1.090

1.312

1560

1.005

1912

360.000

680.000

680.000

602.800

820.000

436.000

524.800

624.000

402.000

764.800

Hutan Rakyat

M3

309.872.90

361.409,00

322.391.77

370.619,89

378.032,29

381.549,95

361.409,00

363.352.33

392.413.76

393.153.88

Kokon

Kg

419.65

428.04

420.60

318,65

0

767.50

358.16

312.4

404.30

0

Jamur Kayu

Kg

0

0

0

87.848.76

88.019,68

0

0

0

87.848.76

89.780

Lebah Madu

Kg

103

210.12

214,32

240.72

245,53

97.85

442.46

236

433.6

233.25

Bambu

Btng

140.220.100

151.184.502

154.208.0

158.743.73

1.619.186

148.220.100

148.220.100

155.631.11

176.026.10

176.491.2

Kelapa

Ton

52.214.5

52.726.43

46.470,43

45.237,58

46.142,23

48.168,65

42.238.64

44.350.5

45.629.60

48.385.96

The

Ton

11.526.20

11.639.22

11.872

9.550,05

9.741,05

10.143,42

8.916.94

9.362.79

9.506.79

9.935.87

Kopi

Ton

1.586

1.601.51

1.082.58

883,38

901,05

1.569.85

824.82

866.06

947.19

869.50

Cengkeh

Ton

2.372

2.395.85

428.16

380,29

387,90

840.56

355.08

372.83

349.99

361,00

Aren

Ton

2.430.7

2.503.62

2.578.73

2.499,91

2.549,91

2.379.95

2.338.64

2.450.59

2.627.09

2.740.04

Kelapa

Ton/Ha

0.83

0.85

0.87

0.93

0,95

0.83

0.85

0.88

0.94

0.96

Teh

Ton/Ha

1.29

1.30

1.36

1.37

1,77

1.30

1.31

1.37

1.43

1.79

Kopi

Ton/Ha

0.85

0.86

0.90

0.96

0,98

0.85

0.86

0.90

0.97

0.98

Cengkeh

Ton/Ha

0.25

0.25

0.25

0.24

0,24

0.24

0.25

0.26

0.24

0.24

Aren

Ton/Ha

1.65

1.68

1.87

1.88

1,92

1.65

1.69

1.79

1.91

1.95


23

Terpeliharanya Tanaman Keg.RHL Tersusunya Program Pembangunan Hutbun Tersusunnya Laporan Hutan Rakyat

Ha

100

100

2550

1560

1472

100

100

2.530

1560

1.472

Paket

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Paket

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ha

30.046.51

30.947.91

31.260.39

34.449,56

35.901,00

30.046.51

28.522.19

33.446.17

37.257.37

38.729.37

Murbai

Ha

20

20

20

15

0

20

20

15

15

0

Jamur Kayu

Log

0

0

0

0

176.039,0

0

0

0

175.698

179.560

Lebah Madu

Stup

550

550

550

490,28

356.18

550

436

476

629

356.18

Bambu

Ha

8374.47

8374.47

4.552.02

4.688,58

4.738,65

8374.47

8374.47

4.552.02

5151.52

5.165.13

Pemula

Kel.

787

787

707

729

823

787

787

707

729

823

Lanjut

Kel.

168

171

248

255

255

168

171

248

255

255

Madya

Kel

201

36

35

35

37

201

36

35

37

37

Utama

Kel

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

PBS

unit

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

PTP Pabrik Teh Karet Rakyat Meninkatnya Jumlah Industri Kehutanan

unit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

unit

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

unit

241

241

241

241

253

241

241

241

241

241


24

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD : Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan adalah :

Faktor tantangan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah : 1. Fenomena Perubahan Iklim sehubungan dengan adanyan pemanasan Global (Global Warming), yang kurang menguntungkan untuk sistem budidaya. 2. Fenomena Peningkatan kerusakan hutan dan lahan. 3. Fenomena kelangkaan air/krisis air, bencana kekeringan. 4. Peningkatan jumlah penduduk dan tingginya angka kemiskinan. 5. Tuntutan/peluang pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi ekolabel pada kayu/hutan rakyat. 6. Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkaitan dengan Penataan Kawasan Perkotaan. 7. Gejala

peningkatan

serangan

hama

atau

penyakit tanaman

Kehutanan dan Perkebunan. 8. Gangguan hutan berkenaan dengan pemanfaatan hutan yang tidak profesional. 9. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non hutan. 10. Masih terdapatnya lahan pengganti/kompensasi yang harus ditetapkan sebagai hutan. 11. Kecenderungan manusia untuk “ kembali ke alam “ (Back to Nature) dan kebutuhan Lingkungan Alam yang sehat. 12. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya . 13. Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan. 14. Lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama kaitannya


25

dengan sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor. 15. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi jasa hutan. 16. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan

kemasyarakatan

secara

struktural

belum

secara

nyata

mendorong pengembangan/pemberdayaan perekonomian rakyat. 17. Kurangnya data informasi kehutanan yang teritegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak. 18. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya manusia, baik pada tatanan pemerintah, serta masyarakat khususnya yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Sedangkan Faktor Peluang dan Kondisi yang diinginkan kedepan antara lain : Pada prinsipnya secara garis besar kondisi sumberdaya alam (hutan dan kebun) yang diinginkan dalam lima tahun mendatang adalah : 

Semakin membaiknya kualitas sumberdaya alam/lingkungan hidup (hutan dan kebun) dan meningkatnya manfaat hutan dan kebun;



Indikator membaiknya kualitas sumberdaya alam/lingkungan hidup (hutan dan kebun) adalah menurunnya deforestasi dan degradasi hutan dan kebun serta terselenggaranya upaya-upaya rehabilitasi lahan dan kebun;



Indikator meningkatnya manfaat hutan lahan dan kebun ditandai dengan

meningkatnya

perekonomian,

kontribusi

penyediaan

hutan

lapangan

dan

kerja

kebun dan

terhadap

kesempatan

berusaha masyarakat, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahanm iklim global. Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

26

Berdasarkan kluster fungsi hutan, kondisi sumber daya hutan serta kelembagaan yang diinginkan kedepan adalah sbb : Ekologi : 

Berkurangnya deforestasi sumberdaya hutan;



Kawasan hutan dan kebun yang mantap melalui koordinasi dan sinkronisasi tata ruang, pengukuhan dan optimalisasi tata guna hutan dan kebun;



Keberadaan dan penutupan hutan terjamin sesuai dengan fungsinya (konservasi, lindung dan produksi) termasuk dalam kaitannya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;



Menurunya gangguan keamanan hutan, kebun dan hasil hutan serta berkuranya kejadian kebakaran hutan dan lahan;



Daerah Aliran Sungai (DAS) berfungsi secara optimal sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam berupa banjir, longsor dan kekeringan.

Ekonomi : 

Kontribusi sektor kehutanan dan perkebunan terhadap pendapatan Produk Domestic Bruto (PDB) dari hasil hutan kayu, bukan kayu dan produksi komoditi perkebunan serta jasa lingkungan meningkat secara proporsional dan bertahap;



Penyerapan tenaga kerja pada bidang pemanfaatan hutan dan kebun, industri pengolahan hasil hutan dan kebun, konservasi dan jasa lingkungan;



Pendapatan riil masyarakat yang berusaha dalam pemanfaatan produk kehutanan dan perkebunan semakin baik;



Aneka

usaha

kehutanan

dan

perkebunan

oleh

usaha

kecil,

menengah, koperasi dan masyarakat semakin luas, serta terjalin hubungan/ kemitraan yang harmonis dan terintegrasi;


27



Tercukupinya kebutuhan bahan baku industri kehutanan dan pekebunan secara berkelanjutan.

Sosial : 

Manfaat hutan dan kebun bagi masyarakat

meningkat dan

terdistribusi secara berkeadilan; 

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun meningkat secara proporsional;



Akses masyarakat khususnya masyarakat lokal dan masyarakat adat di sekitar hutan dan kebun secara proporsional terakomodir;



Kualitas

kesejahteraan

masyarakat

(kesehatan,

pendidikan,

perumahan, lingkungan dll) di dalam dan di sekitar hutan dan kebun semakin baik;

Kelembagaan : 

Terwujudnya

reformasi

birokrasi

pada

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan, sehingga organisasi berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi; 

Kelembagaan pengelolaan hutan dan kebun pada tingkat lapangan dalam kesatuan pengelolaan hutan dan kebun makin mantap.



Sumberdaya manusia kehutanan dan perkebunan pada sektor pemerintah dan masyarakat kualitasnya terus meningkat;



Pengawasan dan pengendalian berjalan efektif;



Tersedianya dukungan sarana dan prasarana serta dana yang cukup dan proporsional;

1. Peluang keperluan industri maupun konsumsi rumah tangga, baik berupa hasil huta maupun hasil hutan non kayu seperti bambu, jamur Semakin inga ertmoditi Kelapa, teh, ret, Kopi, h, gula re dll. Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

28

BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Dishutbun Berdasarkan hasil identifikasi terhadap segala kendala dan hambatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, diperolah beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Permasalahan Secara Umum :  Masih rendahnya tingkat kesejahteraan para petani hutan dan kebun.  Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petani hutan dan kebun dalam melakukan penerapan teknologi budidaya.  Masih terbatasnya sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen.  Terbatasnya kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masing-masing petani.  Masih

lemahnya

perbankan

untuk

akses

terhadap

menunjang

pasar,

permodalan/kredit

pengembangan

usaha

sektor

Kehutanan dan Perkebunan. 2. Permasalahan Secara Spesifik/Teknis :  Masih terdapatnya lahan kritis yang belum ditangani, yang merupakan ancaman terhadap bahaya terjadinya bencana alam, jika tidak segera diatasi.  Tingginya

pemanfaatan

hutan

secara

tidak

prosedural

dan

ganggunan lainnya.  Pengembangan hasil hutan non kayu belum optimal.  Pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan.


29

 Adanya alih fungsi lahan/fungsi kawasan yang diakibatkan karena pengembangan pemukiman penduduk, penambangan pasir di wilayah pesisir pantai selatan.  Belum optimalnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Kehutanan dan Perkebunan yang dihasilkan.  Masih rendahnya kualitas bahan baku yang dihasilkan oleh sektor Kehutanan dan Perkebunan.  Belum mandirinya kelembagaan Kelompok Tani untuk melakukan usaha tani secara utuh, yang berorientsai kepada sistem Agribisnis.  Belum tersedianya lahan yang bebas hak untuk pembangunan hutan kota.  Belum semua lahan pengganti dan atau kompensasi dilakukan tata batas.  Belum optimalnya penyajian data dan informasi kehutanan dan perkebunan sesuai kebutuhan para pihak. 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 – 2015 : a. Telaahan Visi dan Misi Kabupaten Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (RPJMD), dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,

tantangan

dan

peluang

yang

ada

di

Kabupaten

Tasikmalaya, serta mempertimbangkan budaya yang hidup di dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2016 adalah : “

KABUPATEN

TASIKMALAYA

YANG

RELIGIUS

ISLAMI,

MANDIRI, UNGGUL DI BIDANG AGRIBISNIS DAN BERBASIS PERDESAAN “ Sektor Kehutanan dan Perkebunan merupakan salah satu pelaku Agribisnis dengan fokus sasaran masyarakat yang ada diperdesaan.


30

Agribisnis

memiliki

makna

kegiatan

ekonomi

masyarakat

yang

memanfaatkan keunggulan sumberdaya pertanian secara luas. Sistem Agribisnis terdiri dari tiga subsistem utama antara lain : 1. Subsistem Hulu (sarana produksi) yang merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi petani seperti bibit, pupuk, pestisida, alat pertanian dll. 2. Subsistem Usahatani

(budidaya) yang merupakan kegiatan

ekonomi yang menggunakan sarana produksi untuk kegiatan budidaya yang menghasilkan produk-produk pertanian primer, sektor kehutanan dan perkebunan merupakan salah satu subsistem usaha tani. 3. Subsistem Hilir (pengolahan) yang merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan barang setengah

jadi atau barang jadi , termasuk kegiatan

pemasaran produk. Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas yang telah ditetapkan, memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang ada, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, Berkualitas dan Mandiri. 2. Mewujudkan Perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis. 3. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan. Tabel 7 : Misi yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah misi ke 2 :


31

MISI 2

TUJUAN

Mewujudkan Perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis

Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kegiatan ekonomi yang berbasis potensi desa

SASARAN Meningkatkan daya saing, produktifitas dan produksi usaha pertanian, industri kecil dan parawisata dalam upaya meningkatkan pendapatan petani/masyarakat Berkembangnya sentra dan kluster produk unggulan berdasarkan potensi lokal Terwujudnya pasar agribisnis

Tabel 8. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, MANDIRI, UNGGUL DIBIDANG AGRIBISNIS DAN BERBASIS PERDESAAN Misi dan Program KDH No

dan Wakil KDH

1

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis.

Permasalahan Pelayanan Hutbun

Program :

Kesejahteraan Petani dan buruh tani belum meningkat

2.Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan

Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan belum optimal

3.Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Lahan Kritis dan Sumber Mata Air belum optimal

4.Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Produksi dan produktifitas tanaman Kehutanan belum

1.Peningkatan Kesejahteraan Petani. Pertanian/Perkebunan


Faktor Penghambat

Pendorong

SDM Petani masih lemah/rendah Modal Usaha Tani terbatas Sarana Produksi (Bibit, pupuk) yang berkualitas masih terbatas Pemeliharaan tanaman belum optimal Pendanaan terbatas Lahan kritis masih luas, dukungan pendanaan terbatas

Potensi SDM Kelompom Tani Hutan/Kebun

Sarana Produksi (Bibit, pupuk) yang

Potensi Komoditi Perkebunan cukup tersedia

Dukungan Kebijakan Program RHL dari Pemerintah Cukup Besar Potensi Komoditi Kehutanan

32

optimal

berkualitas masih terbatas Pemeliharaan tanaman belum optimal Pendanaan terbatas

cukup tersedia

b.Telaahan terhadap Program Prioritas Bupati Program Prioritas Bupati merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi prioritas dalam program pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun kedepan. Dengan memperhatikan kondisi potensi dan permasalahan yang ada, Bupati dan Wakil Bupati merencanakan program pembangunan prioritas yang berpihak kepada masyarakat.

“ Gerakan Bangun Desa “ (Gerbang Desa) Dengan Program Gerbang Desa ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya fokus terhadap pembangunan di pedesaan, dalam Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa) ada 5 (lima) program prioritas yang akan dilaksanakan yaitu : 1. Peningkatan kesejahteraan petani, buruh tani, nelayan dan aparatur desa. 2. Peningkatan jalan desa. 3. Listrik Masuk Desa. 4. Irigasai, air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan perdesaan. 5. Telekominkasi dan informasi masuk desa. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang sangat relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah : “ Program Peningkatan kesejahteraan Petani, buruh tani, nelayan dan aparatur desa “ Pada dasarnya Program dan Kegiatan yang ada di lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan berbasis pada pemanfaatan potensi sumber

daya alam (SDA) yang ada di perdesaan, serta fokus sasarannya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (SDM) atau petani dan Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

33

buruh tani kehutanan dan perkebunan yang ada di perdesaan, dalam rangka membantu menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat perdesaan yang bermuara pada upaya membantu meningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep Gerbang Desa adalah pemanfaatan potensi desa baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sehingga dapat lebih optimal melalui gerakan swadaya masyarakat, sehingga terwujud desa mandiri yang religius/ Islami. Pada Gerbang Desa diharapkan tumbuh penggerak swadaya masyarakat. 3.3.

Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan,

Pertanian dan

Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat, Dinas Hutbun a. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Visi Kementerian Pertanian adalah : “Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis

Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani “ Misi Kementerian Pertanian adalah : 1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbais iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. 2. Meningkatkan produksi dan mutu produksi pertanian sebagai bahan baku industri. 3. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. 4. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional. 5. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan. Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

34

Tujuan : 1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal. 2. Meningkatkan dan memantafkan swasembada berkelanjutan. 3. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan. 4. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produksi pertanian. 5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Program

Lingkup

Kementerian

Pertanian

Periode

2011–

2014

sebanyak 12 Program adalah sebagai barikut : 1. Program Peningkatan Produksi, Produkstifitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada Berkelanjutan. 2. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan. 3. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. 4. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan halal. 5. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. 6. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. 7. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 8. Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggulan Berdaya Saing. 9. Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. 10. Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. 11. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian.


35

12. Dukungan Manajemen dan Pelaksaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Program Kementerian Pertanian yang dapat diakomodir oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (Ditjenbun). 2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP). 3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (Ditjen PPHP).

Tabel 9 : Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian Visi :

Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul

Berkelanjutan Yang Berbasis

Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani “ No

Misi dan Program Kementerian Pertanian


Faktor Penghambat

Pendorong

Misi 1 : Mewujudkan system pertanian berkelanjutan yang efisien, berbais iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan system agribisnis. Program :

Misi 2 : Meningkatkan produksi dan mutu produksi pertanian sebagai bahan baku industri. Program : Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (Ditjenbun)

Produksi dan produktifitas tanaman belum optimal Kondisi Tanaman banyak yang Tua Rusak

Kemampuan petani untuk melakukan pemeliharan tanaman masih kurang


Misi 3 : Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara


36

vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja dipedesaan. Program : Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (Ditjen PPHP)

1.

Misi 4 : Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional. Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian (PSP)

Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Panen dan Pasca Panen Tepat Guna yang dimiliki petani

Kemampuan biaya petani terbatas

Potensi Bahan Baku Hasil Produksi cukup tersedia

Konservasi Lahan air dan Perkebunan Optimasi Lahan Perkebunan Pengembangan Sumber Air mendukung sektor Perkebunan belum optimal

Topografi lahan perkebunan yang berbukit, bergelombang. Sumber Mata air banyak yang rusak

Potensi Lahan Cukup Tersedia

Misi 5 : Mendorong terwujudnya system kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.

b. Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan Visi Kementerian Kehutanan : “ Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang

Berkeadilan “ Untuk mewujudkan visi di atas maka ditetapkan misi sebagai berikut : Misi Kementerian Kehutanan : 1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan.


37

2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha. 3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.

4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah

Aliran

Sungai

(DAS)

sehingga

dapat

meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS. 5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal. 6. Memantapkan

kelembagaan

penyelenggaraan

tata

kelola

kehutanan. Kebijakan Prioritas Sektor Kementerian Kehutanan : Guna menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan Kehutanan, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kementerian Kehutanan telah menetapkan 8 (delapan) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi : 1. Pemantapan Kawasan Hutan. 2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). 3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati. 5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. 6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. 7. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan. 8. Penguatan Kelembagaan Kehutanan Sedangkan Program, Kegiatan Lingkup Kementerian Kehutanan yang relevan dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah :


38

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Tabel 10 : Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Renstra Kementerian Kehutanan Visi : Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang

Berkeadilan “ No

Misi dan Program Kementerian Kehutanan


Faktor Penghambat Dana Permohonan pihak ketiga

Pendorong

Misi 1 : Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Program :

Belum semua lahan pengganti/kompensasi ditetapkan sebagai kawasan

Adanya lahan yang ditunjuk oleh mentri

Misi 2 Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha. Program :

Pengelolaan belum secara lestari belum dapat dilakukan konversi

Tingginya harga kayu dari hutan yang dikelola secara lestari

Konservasi Kawasan Lindung diluar Kawasan Hutan belum optimal.

Tersedianya Lahan

Misi 3 : Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konsevasi sumberdaya alam. Program : Misi 4 : Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan social DAS. Program : Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Program :


39

b. Telaahan

terhadap

Renstra

Dinas

Kehutanan/Perkebunan

Provinsi Jawa Barat :  Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat : Visi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah “ Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari Bagi Kesejahteraan Masyarakat “ Misi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat : 1. Meningkatkan

Pemanfaatan

Kawasan

Hutan

dan

Kawasan

Lindung,

Meningkatkan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam.  Program Pengelolaan Kawasan Lindung.  Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 2. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan secara Lestari dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan.  Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.  Program Destinasi Pariwisata. 3. Meningkatkan Kepastian Kelembagaan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Lindung. Tabel 11 : Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Visi : Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari Bagi Kesejahteraan Masyarakat “ Misi dan Program Dinas Kehutanan Provinsi Misi 1 : Meningkatkan pemanfaatan Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung, Meningkatkan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Program : Program rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.


Belum optimalnya penanganan lahan kritis


Faktor Penghambat

Pendorong

Terbatasnya Dana, sarana dan prasarana penunjang

Adanya dukungan Kebijakan, program, dan Dokumen RPRHL selama 5 tahun

40



Misi 2 : Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan secara Lestari dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. Program : Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan .

Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan


Misi 3 :Meningkatkan Kepastian Kelembagaan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Lindung.

Kelembagaan masih perlu dibangun dan ditingkatkan kualitasnya


Adanya dukungan Kebijakan, program, dan Dokumen RPRHL selama 5 tahun Adanya dukungan Kebijakan, program, dan Dokumen RPRHL selama 5 tahun

 Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat : Visi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat : “ Tercapainya Masyarakat Agribisnis Perkebunan yang mandiri, Dinamis dan Sejahtera “ Misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat : 1. Meningkatkan

Kapasitas

Produksi

dan

Produktifitas

Usaha

Perkebunan. 2. Meningkatkan Mutu Hasil, Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Usaha Perkebunan. 3. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan. Tabel 12 : Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Visi : “ Tercapainya Masyarakat Agribisnis Perkebunan yang mandiri, Dinamis dan Sejahtera “ Misi dan Program Dinas Perkebunan Prop Jawa Barat Misi 1: Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktifitas Usaha Perkebunan. Program : Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pertanian/Perkebunan


Produksi dan produktifitas tanaman belum optimal Kondisi Tanaman


Faktor Penghambat

Terbatasnya sarana produksi untuk pemeliharaan

Pendorong


41

Program : Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. Misi 2 : Meningkatkan Mutu Hasil, Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Usaha Perkebunan. Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian.

banyak yang Tua Rusak Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Panen dan Pasca Panen Tepat Guna yang dimiliki petani

Konservasi Lahan air dan Perkebunan Optimasi Lahan Perkebunan Pengembangan Sumber Air mendukung sector Perkebunan belum optimal

Kemampuan biaya petani untuk membeli terbatas sarana prasarana panen terbatas

Topografi lahan perkebunan yang berbukit, bergelobang. Sumber Mata air banyak yang rusak

Potensi Baku Produksi tersedia

Bahan Hasil cukup

Potensi Lahan Cukup Tersedia

Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan. Program :

3.4.

Telaahan Rencanan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) : Perencanaan Tata Ruang Wilayah terbagi kedalam dua bagian yaitu : 1. Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tujuan penetapan struktur ruang wilayah adalah untuk meningkatkan keserasian ruang Kabupaten. Kebijakan dan Strategi penetapan struktur ruang meliputi strategi terkait dengan : sistem perdesaan, sistem perkotaan, fungsi wilayah serta sistem jaringan prasarana wilayah. 2. Kebijakan dan Strategi Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sedangkan tujuan dari penetapan Pola Ruang Wilayah adalah untuk memberikan arahan terhadap fungsi kawasan. Kebijakan dan Strategi Pola Ruang Wilayah ini meliputi : 

Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Kawasan Lindung.



Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya.


42

 Kebijakan

dan

Strategi

Pemanfaatan

Kawasan

Lindung,

meliputi : Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Kawasan Lindung, meliputi : 1. Kebijakan

pemanfaatan

fungsi

lindung

pada

kawasan

yang

memberikan perlindungan kawasan bawahannya. Strateginya : a. Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, b. Pembinaan masyarakat sekitar hutan dalam menjaga kelestarian hutan, c. Perlindungan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air, d. Perlindungan kawasan yang termasuk hulu DAS melalui strategi pengembalian Ekosistem DAS. 2. Kebijakan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat. 3. Kebijakan pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Tabel 13 : Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat

Pola Ruang :

1.Kawasan Lindung

1.Adanya Kawasan Lindung yang dijadikan kawasan budidaya 2.Terjadinya kerusakan kawasan lindung.

Kawasan Hutan Lindung


1.Adanya penjarahan hutan. 2.Kurang kesadaran masy terhadap fungsi hutan 3.Kurangnya sosialisasi ttng Fungsi Hutan

Pendorong 1.Keppres No.32 /1990 Kawasan Lindung Kawasan Budidaya. 2.Pergub. No.22 tahun 2010 tentang Rencana T R W Prov. Jawa Barat 3.Perda No.2/2012 ttng RTRW Kab.Tsm Luas Kawasan Lindung : 64,35 %

43

2.Kawasan Budidaya

Hutan Produksi, Terbatas (HPT), Tetap , konservasi

Hutan Rakyat

Perkebunan

1.Belum optimalnya pemanfaatan kawasan budidaya untuk pengembangan Komoditas Kehutanan dan Perkebunan secara terintegrasi 2.Terbatasnya Lahan untuk Pengembangan Komoditas Kehutanan dan Perkebunan yang sesuai dengan peruntukan kawasan budidaya 3.Tingkat kesuburan tanah untuk budidaya sudah menurun (banyak lahan yang kritis) Pembangunan dan Pelestaria Hutan Produksi mengalami ganggunan Terbatasnya lahan untuk pengembangan komokoditi kehutanan yang sesuai dengan peruntukan kawasan budidaya Terbatasnya lahan untuk pengembangan komokoditi perkebunan yang sesuai dengan peruntukan kawasan budidaya


1.Tofografi wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang berbukit dan bergelombang 64,35 % dari luas wilayah kab.Tsm adalah Kawasan Lindung.

1.Adanya Penyerobotan Lahan 2.Adanya Ganggunan Keamanan hutan. 1.Masih adanya lahan kritis diluar kawasan yang belum tertangani 2.Daur Tebang Komoditi Kayukayuan belum teratur 1.Tofografi wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang berbukit dan bergelombang

1.Keppres No.32 /1990 Kawasan Lindung Kawasan Budidaya. 2.Pergub. No.22 tahun 2010 tentang Rencana T R W Prov. Jawa Barat 3.Perda No.2/2012 ttng RTRW Kab.Tsm 4.Luas Kawasan Budidaya yang sesuai menurut Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah hanya 35,65 %

Luas exsisting Produksi hutanan cukup tersedia. Pengukuhan Tata Batas Hutan Negara

Luas kehutanan tersedia

exsisting cukup

Luas exsisting perkebunan cukup tersedia

44

Tabel 14 : Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis , menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan teritegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan Pembangunan yang mempertimbangkan lingkungan hidup yang Berkelanjutan

Masih adanya pembangunan Kehutanan dan Perkebunan yang tidak/kurang memperhatikan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Masih Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

Dasar hukum KLHS adalah UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1

Faktor

Masih lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup Ekplorasi sumber alam yang berlebihan Kebakaran hutan Bencana Alam Longsor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, telah ditetapkan bahwa luas kawasan lindung di Jawa Barat seluas 45 % dari luas wilayah administrasi Jawa Barat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011- 2031 sesuai dengan kondisi geografi dan topografi wilayah Kabupaten Tasikmalaya dituntut untuk mewujudkan kawasan lindung seluas 64,35 % dari luas wilayah administrasi Kabupaten Tasikmalaya.


45

Tabel. 15 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Wilayah Kabupaten Tasikmalaya No

Peruntukan

Luas (Ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hutan Konservasi 483,11 Hutan Lindung 16.102,61 Kaw.Gn.Berapi Daerah Bahaya 5.175,14 Kaw.Gn.Berapi Daerah Terlarang 334,22 Kaw.Rawan Gerakan Tanah Rendah 39.480,52 Kaw.Rawan Gerakan Tanah Menengah 70.899,28 Kaw.Rawan Gerakan Tanah Tinggi 17.379,40 Kaw.Resapan Air 14.686,54 Kaw.Rawan Tsunami 3.217,88 Kaw.Sempadan Pantai 450,28 Kaw.Sempadan Sungai 6.112,92 Jumlah Total Kawasan Lindung 174.321,90 Perda No.2 Tahun 2021 , RTRW Kab.Tasikmalaya

Prosentase (%) 0,18 5,94 1,91 0,12 14,57 26,17 6,42 5,42 1,19 0,17 2,26 64,35

Kawasan Penyangga Hutan Lindung, sesuai dengan SK Mentan No.837/Kpts/Um/11/1980 dengan kriteria Intensitas Hujan, Kelas Tanah dan Kelas Lereng dengan skor kurang dari 175, dapat diarahkan untuk kegiatan budidaya dengan jenis tanaman yang mempunyai fungsi (ekologi tinggi) dapat menahan air dan erosi, sehingga kawasan tersebut tetap terjaga dan memiliki fungsi Lindung. Seperti perkebunan teh rakyat

yang

berlokasi

di

Kecamatan

Bojonggambir,

Sodonghilir, Tarju yang dikembangkan di lahan dengan kelerangan lebih dari 45o.  Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung : Kawasan

Lindung

adalah

kawasan

yang

ditetapkan

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.


46

Pengembangan

Kawasan

Lindung

di

kabupaten

Tasikmalaya bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan antara wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya.  Kawasan Lindung di Kabupaten Tasikmalaya, meliputi :  Kawasan yang

memberikan perlindungan kawasan

bawahannya, terdiri dari : 1. Kawasan hutan lindung 2. Kawasan resapan air  Kawasan Perlindungan setempat, terdiri dari : 1. Sempadan pantai 2. Sempadan sungai 3. Kawasan sekitar waduk dan danau/situ 4. Kawasan sekitar mata air 5. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan  Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya, terdiri : 1. Kawasan cagar alam 2. Kawasan suaka margasatwa 3. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya 4. Kawasan pantai mangrove 5. Kawasan Taman wisata alam 6. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan  Kawasan rawan bencana alam terdiri : 1. Kawasan rawan tanah longsor 2. Kawasan rawan gelombang pasang 3. Kawasan rawan banjir  Kawasan lindung geologi, terdiri dari : 1. Kawasan cagar alam geologi dan kawasan karst 2. Kawasan rawan bencana alam geologi 3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

47

 Kawasan lindung lainnya, terdiri dari : 1. Kawasan perlindungan plasma nutfah 2. Kawasan terusan karang 3. Kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi  Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya : Kabupaten

Tasikmalaya

memiliki

berbagai

fungsi

kawasan

budidaya yang harus dikembangkan secara optimal, tetapi tidak boleh meninggalkan prinsip berkelanjutan dalam jangka panjang, meliputi : 1. Kebijakan Pengembangan Hutan Produksi

(Hutan

Negara) melalui strategi pengembangan hutan produksi yang didasarkan kepada sifat tangible dan intangible, sehingga hutan produksi berkembang secara berimbang antara hasil kayu (tangible) dan Non-kayu (intangible). 2. Kebijakan

Pengembangan

Kawasan

Pertanian/Perkebunan Tabel. 16: Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Wilayah Kabupaten Tasikmalaya No 1 2 3 4 5 6 7 8

Peruntukan

Luas (Ha)

Enclave 788,28 Hutan Produksi Tetap 2.735,20 Hutan Produksi Terbatas 25.502,80 Kaw.Permukiman Perkotaan 2.051,70 Kaw.Permukiman Perdesaan 8.559,72 Lahan Basah 49.556,0 Lahan Kering 1.195,56 Perkebunan 6.170,56 Jumlah Total Kawasan Budidaya 96.559,82 Perda No.2 Tahun 2021 , RTRW Kab.Tasikmalaya

Prosentase (%) 0,29 1,01 9,41 0,76 3,16 18,29 0,44 2,28 35,65

Kawasan Budidaya adalah :

“ wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan “


48

Kawasan budidaya antara lain terdiri dari :

Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan rakyat, Kawasan Perkebunan (PTP, PBS, Perkebunan Rakyat), Kawasan peruntukan pertanian, Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan untuk pertambangan. Sesuai

dengan

Kebijakan

Rencana

Pola

Tata

Ruang,

maka

pemanfaatan lahan untuk pengembangan kawasan budidaya yang menjadi Kewenangan Lingkup Kehutanan dan Perkebunan adalah berada pada kawasan :  Hutan Produksi milik Negara (Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas) yang dikelola oleh perhutani, kawasan hutan rakyat, dan  Perkebunan

(Perkebunan

Negara,

Perkebunan

Swasta

dan

Perkebunan Rakyat). Adapun kebijakan pengembangan komoditis Perkebunan sesuai dengan

Surat

Keputusan

511/Kpts/PD.310/10/2006

dan

Menteri

Keputusan

Pertanian

Menteri

Pertanian

No. No.

0099/Kpts/PD.310/10/2009 tentang jenis Komoditi Tanaman Binaan Ditjenbun Perkebunan yang meliputi 127 Jenis Komoditi. Sedangkan pengembangan

Komoditi

Perkebunan

di

Kabupaten

Tasikmalaya

diarahkan kepada pengembangan : Komoditas Kelapa, Teh, Kopi, Cengkeh, Karet, Kakao, Pala, Kemiri, Mendong, Aren, Pandan, Nilam, Lada, Jarak, Pagar, Tembakau. Sedangkan pengembangan komoditas Kehutanan di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Permenhut No. P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu. Hasil Hutan Kayu adalah : Albasia, Manglid, Mahoni, Jati, Ganitri, Gmelina, Jabon. Sedangkan Hasil Hutan Non Kayu (Aneka Usaha Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

49

Kehutanan) yang dikembangkan adalah : Bambu, Jamur Kayu, Lebah Madu, Murbai, Sarang Burung Walet. 3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis :

1. Masih rendahnya tingkat kesejaheraan petani, buruh tani. 2. Masih kurangnya penggunaan bibit dan pupuk yang berkualitas. 3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen.

4. Masih rendahnya kualitas produksi yang dihasilkan. 5. Produk yang dijual masih berupa bahan mentah. 6. Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas. 7. Kelembagaan Kelompok Tani belum mandiri. 8. Masih lemahnya akses pasar dan permodalan. 9. Adanya alih fungsi lahan perkebunan, kehutanan. 10. Masih terdapatnya lahan kritis di luar kawasan yang belum tertangani. 11. Masih lemahnya penegakan aturan dalam Tata Usaha Hasil Hutan


50

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rumusan Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya mengacu kepada Misi Kabupaten Tasikmalaya yakni misi ke-2 : “ Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan

dan keunggulan agribisnis “ Sedangkan rumusan Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

“Terwujudnya Kelestarian Fungsi Hutan, Lahan dan Kebun yang berbasis potensi sumberdaya perdesaan pada tahun 2015” . Penjelasan Visi

Terwujudnya Kelestarian Fungsi Hutan, Lahan dan Kebun Artinya bahwa seluruh stakeholder yang terlibat dalam sektor Kehutanan dan Perkebunan sebagai pengelola sumberdaya hutan, lahan dan kebun harus mampu menjaga kelestarian fungsi hutan, lahan dan kebun (sebagai fungsi ekologi, ekonomi dan sosial ), secara berkesinambungan.

Berbasis potensi sumberdaya perdesaan Artinya bahwa semua aktifitas pembangunan kehutanan dan perkebunan harus memanfaatkan dan mengolah secara bijak potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga keseimbangan fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial tetap terpelihara.


51

Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan : Untuk mewujudkan Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan Misi sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan Fungsi Hutan, Lahan dan Kebun. 2. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Hutan, Lahan, Kebun dan Daerah Aliran Sungai (DAS). 3. Mengembangkan Usaha Tani Kehutanan dan Perkebunan Kearah Agribisnis yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan. Tabel 17 : Keterkaitan Visi Misi Kabupaten dan Visi Misi Dinas No 1

RPJM KABUPATEN

RENSTRA DINAS

VISI

VISI

Kabupaten

Tasikmalaya

yang Terwujudnya Kelestarian Fungsi

Religius Islami, Mandiri, Unggul Hutan, Lahan dan Kebun yang dibidang Agribisnis dan Berbasis berbasis potensi sumberdaya Perdesaan

perdesaan pada tahun 2015 MISI

2

Mewujudkan yang perdesaan

MISI perekonomian

tangguh dan

berbasis keunggulan

agribisnis

1.Mengoptimalkan

Fungsi

Hutan,

Lahan dan Kebun. 2.Meningkatkan

Partisipasi

Pemberdayaan

Sumber

dan Daya

Manusia dalam Pengelolaan Hutan, Lahan, Kebun dan Daerah Aliran Sungai (DAS). 3.Mengembangkan

Usaha

Tani

Kehutanan dan Perkebunan Kearah Agribisnis yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan.


52

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Hutbun Tabel 18 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dishutbun Visi : Terwujudnya Kelestarian Fungsi Hutan, Lahan dan Kebun yang berbasis potensi sumberdaya perdesaan pada tahun 2015 Misi

Tujuan

Sasaran

1. Mengoptimalkan Fungsi Hutan, Lahan dan Kebun.

Meningkatkan rehabilitasi hutan, lahan dan kebun.

1.Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan 2.Berkurangnya lahan kritis 3.Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan dan lahan. 4.Meningkatnya diversifikasi produk kehutanan 5.Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi perkebunan. 6.Pemantapan kawasan hutan

2. Meningkatkan partisipasi dan Pemberdayaan SDM dalam pengelolaan hutan, lahan dan kebun dan DAS

Meningkatkan 1.Meningkatnya pembinaan dan pembinaan dan pengendalian tata usaha hasil hutan partisifasi serta 2.Meningkatnya kapasitas petani menumbuh kembangkan kehutanan dan perkebunan . kelembagaan Tani dan 3.Meningkatnya kapasitas Pengusaha Kehutanan sumberdaya manusia petugas dan Perkebunan. kehutanan dan perkebunan.

3.

Mengembangkan usaha tani kehutanan dan Perkebunan kearah agribisnis yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Meningkatkan Fungsi hutan, lahan dan kebun

Mendorong 1.Meningkatnya kapasitas meningkatnya usaha pengolahan produksi melalui bidang Kehutanan dan penyediaan alat pengolagan tepat Perkebunan. guna 2.Meningkatnya akses pemasaran produksi melalui penyediaan tempat penampungan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap misi, maka perlu disusun strategi dan kebijakan pembangunan Kehutanan dan Perkebunan. 4.3. Strategi dan Kebijakan Dishutbun Strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan lima tahun kedepan, berdasarkan misi adalah sebagai berikut :


53

Tabel 19 : Strategi dan Kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Strategi

Kebijakan

1.Mewujudkan kelestraian fungsi hutan dan lahan

Mengembangkan penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dan Kebun sekitar DAS Meningkatkan Fungsi hutan Lahan, dan Kebun meliputi fungsi ekologi, sosial dan ekonomi

2. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Lahan dan Kebun. 3.Peningkatan Kualitas dan kapasitas produksi dan produktifitas Sumber Daya Alam

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dan Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya hutan Pemanfaatan potensi Sumberdaya hutan dan Lahan Peningkatan Produksi Kehutanan dan Perkebunan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

4.Peningkatan Kesejahteraan dan Buruh Tani

Petani

5.Pembangunan industry Kehutanan dan Perkebunan yang berkelanjutan

Memberikan kesempatan kepada aparat, petani dan pengusaha kehutanan dan perkebunan untuk memperoleh pengetahuan dan Keterampilan Mengembangkan agribisnis yang berbasis perdesaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia


Peningkatan Kesejahteraan Petani Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan/Kehutanan

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan

54

BAB V. RECANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Perencanaan strategis merupakan rencana menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta potensi lingkungan yang tersedia. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran. Sedangkan Program dan Kegiatan merupakan sarana/alat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Lintas Sektoral Tabel 20 : Program dan Kegiatan Lintas Sektoral

No 1.

Kebijakan Kementerian Pertanian: 1.Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan dan pendampingan

Program

Kegiatan

1.Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

1.Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Tahunan 2. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar. 3.Dukunag Perlindungan Perkebunan 4.Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan.

2.Pembangunan kawasan komoditi unggulan terpadu secara vertical dana atau horizontal dengan konsolidasi usaha tani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi dipasar local maupun internasional.

2.Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian (PSP)

1.Perluasan Areal Pertanian. 2.Pengelolaan Air Untuk Pertanian 3.Pengembangan Pengeloaan Lahan Pertanian.

3.Pengembangan Industri hilir pertanian

3.Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,

1.Pengembangan Pananganan Pasca Panen Hasil Pertanian 2.Pengemabngan Pengolahan Hasil


55

diperdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota 2.

Kebijakan Kementerian Kehutanan: 1. Pemantapan Kawasan Hutan 2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati. 5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. 6. Pemberdayaan Masyarakat disekitar Hutan. 7. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan. 8. Penguatan Kelembagaan Kehutanan

Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.

Pertanian. 3.Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian.

1.Program peningkatan pemanfaatan hutan produksi

1.Pengembangan Perhutanan Sosial

2.Program Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.

3.Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

3.Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

4.Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan

2.Pengembnagan Perbebihan Tanaman Hutan

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Kewenangan Dinas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun

waktu

lima

tahun


kedepan

(2011-2015),

sesuai

dengan

56

Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan program dan kegiatan sbb :

1) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dan Lahan Program

ini

bertujuan

untuk

menyusun

dokumen

perencanaan

pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan yang dijabarkan

dalam

kegiatan : a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) 5 Tahunan. b. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL) 1 Tahunan. c. …………………………………………………………………………

2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program ini bertujuan untuk merehabilitasi lahan kritis serta menambah jumlah tegakan pohon yang dijabarkan dalam kegiatan : a. Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK). b. Penghijauan Lingkungan. c. Pengembangan Kebun Bibit Rakyat (KBR). d. Rehabilitasi Daerah Sumber Mata Air (Catchment Area). e. ……………………………………………………………………………

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Program ini bertujuan untuk melakukan perlindungan serta konservasi sumber daya hutan yang diakibatkan oleh adanya ganggunan alami maupun akibat ulah manusia yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan : a. Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan. b. Bimbingan Teknis Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan. c. Penanggulangan Kerusakan/Kebakaran Hutan dan Lahan. d. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Kerusakan Lingkungan. e. ………………………………………………………………………………………….


57

4) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dan Lahan Program ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan produktifitas sumber daya hutan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan : a. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu (Lebah Madu, Jamur Kayu, Bambu). b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan dan Lahan. c. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan dan Lahan. d. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan. e. Pengembangan Agroforestry. f. ………………………………………………………………………………………………… 5) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengendalian tata usaha hasil hutan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan : b. Menyusun Peraturan mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan. c. Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan. d. Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan. e. Pembinaan

dan

Pengendalian

Usaha

Bidang

Kehutanan

dan

Perkebunan. f. …………………………………………………………………………………………………

6) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan a. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. b. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan. c. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan. d. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan. e. Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Pertanian/Perkebunan. Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

58

f. Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Pertanian/Perkebunan. g. Pengembangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama/Penyakit. h. Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian Perdesaan. i. ……………………………………………………………………………………………..

7) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kapasitas

petani

perkebunan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan : a. Pelatihan Petani dan Agribisnis. b. Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani. c.

Pemberdayaan

Petani

dalam

Pembelajaran

Usaha

Agribisnis

Berbasis Komoditas. d. Pemberdayaan

Kelompok

Tani

Kawasan

Industri

Masyarakat

Perkebunan. e. Bimbingan Teknis Penanggulangan Hama dan Penyakit. f.

………………………………………………………………………………………………

8) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Petugas yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan : a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan. b. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan. c. …………………………………………………………………………………………… 9) Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian

Perkebunan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan produksi yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan : a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. b. Pelatihan

dan

Bimbingan

Teknis

Pengoperasian

Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Renstra Hutbun Kab. Tasikmalaya 2011-2015

59

c. ………………………………………………………………………………… 10) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pemasaran produksi hasil pertanian perkebunan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan : a. Pembangunan

Pusat-pusat

Penampungan

Produksi

Hasil

Pertanian/Perkebunan (STA). b. Promosi

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan

Unggulan,

Peningkatan Akses Petani terhadap Informasi Pasar, Permodalan dan Teknologi. c. Peningkatan Akses Petani terhadap Informasi Pasar, Permodalan dan Teknologi. d. …………………………………………………………………..


60

Tabel 21 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok dan Perkebunan Sasaran

Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)

Tujuan Uraian

1

1.Mening katkan rehabilitas i hutan, lahan dan kebun

Indikator Sasaran

2 1

Berkuran gnya lahan kritis

3 1

Program dan Kegiatan

Satuan

4

5

Tersusunan nya Dokumen Perencanaa n Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL dan RTn-RHL)

Penyusun an Rencana Pengelola an Rehabilita si Hutan dan Lahan (RP-RHL)

Paket

Berkurangn ya Lahan Kritis

Gerakan Rehabilita si Lahan Kritis (GRLK)

Rp.

2.Mening katkan Fungsi hutan, lahan dan kebun

2

Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan

Data Capaian pada tahun awal Perencanaan (2010)

6

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

1

1

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

10,974

9,499

8,024

6,549

5,074

3,599

2,124

16,461,000,000

14,248,500,000

12,036,000,000

9,823,500,000

7,611,000,000

5,398,500,000

3,186,000,000

1,942

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

40

40

60

60

60

60

60

SKPD PENANGG UNG JAWAB

Lokasi

13

14

Dinas Kehutana n dan Perkebun an

39 Kecam atan

ha

Rp.

2.1

2.2

Penanganan Lahan Kritis Rehabilitasi Sumber Mata Air

Penghijau an Lingkunga n Pengemb angan Kebun Bibit Rakyat

ha

unit


61

Rehabilita si Daerah Sumber Mata Air (Catchme nt Area) 2

Meningka tnya potensi tegakan hutan

2.3

-

Bertambahn ya Potensi Komoditi Kehutanan : Hutan Rakyat

ha 595.9

100

100

100

100

100

100

38,729

40,204

41,679

43,154

44,629

46,104

47,579

2,212,500,000

2,212,500,000

2,212,500,000

2,212,500,000

2,212,500,000

2,212,500,000

66

73

80

88

97

97

360,000,000

396,000,000

435,600,000

479,160,000

527,076,000

527,076,000

3

5

7

10

15

15

40,000,000

60,000,000

90,000,000

135,000,000

202,500,000

202,500,000

5,166

5,217.79

5,269.97

5,322.67

5,375.90

5,429.65

5,484.00

35

40

45

50

55

60

66

Pembang unan Agrofores try Ha Rp.

-

Jamur Kayu

Unit

60

Rp. -

Lebah Madu

Unit

2

Rp. -

Bambu

Ha Rp.

3

3

Meningka tkan produksi dan Produktifi tas komoditi unggulan kehutana

4

Terlaksanay a kegiatan penyuluhan mengenai dampak perusakan hutan

bimbinga n Teknis pengenda lian kerusakan hutan dan lahan

Meningkatn ya diversifikasi produksi bahan baku aneka usaha kehutanan (Kayu

Kegiatan Aneka Usaha Kehutana n

orang


Rp.

62

n dan perkebun an

olahan, jamur kayu, lebah madu, bambu)

-

Kayu olahan

-

Jamur kayu

kg

-

Lebah Madu

kg/ltr

-

Bambu

5

Meningkatn ya pelayanan tata usaha hasil hutan (retribusi angkutan kayu)

Pengemb angan industri dan pemasara n hasil hutan, lahan

unit

Meningkatk anya Jumlah Produksi Bibit di UPTD Hutbun

Pengemb angan bibit unggul Pertanian /Perkebun an

bibit/poho n

6

m3

batang

Rp. 6.1

Meningkatn ya Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan

-

Kelapa

-

T eh

393,154

397,085

401,056

405,067

409,118

413,209

417,342

89,780

90,678

91,585

92,500

93,425

94,360

95,303

233

236

238

240

243

245

247

1,764,912

1,782,561

1,800,387

1,818,391

1,836,575

1,854,940

1,873,490

28,175

28,738.50

29,313.27

29,899.54

30,497.53

31,107.48

31,729.63

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000,000

220,000,000

242,000,000

266,200,000

292,820,000

322,102,000

322,102,000

24,513

24,758

25,005.71

25,255.77

25,508.33

25,763.41

26,021.04

10,220

10,322

10,425.42

10,529.68

10,634.97

10,741.32

10,848.74

Rehabilita si dan Pengemb angan Tanaman Pertanian /Perkebun an


ton ton

63

4

Meningka tkan manfaat hutan, lahan dan kebun

-

Kopi

ton

-

Cengkeh

ton

-

Karet

ton

6.2

-

-

-

Meningkatn ya Produktivita s Komoditas Unggulan Perkebunan Kelapa (PSP.1,5 ton/ha/thn) T e h (PSP.2 ton/ha/thn) Kopi (PSP.1,3 ton/ha/thn) Cengkeh (PSP. 0,3 ton/ha/thn)

998

1,008

1,018.06

1,028.24

1,038.52

1,048.91

1,059.40

450

455

459.05

463.64

468.27

472.95

477.68

66

71.92

80.42

89.09

98.58

109.59

121.27

Intensifik asi dan Diversifik asi Tanaman Pertanian /Perkebun an

-

ton/Ha

ton/Ha ton/Ha

0.98

0.99

1.00

1.01

1.02

1.03

1.04

1.54

1.55

1.57

1.58

1.60

1.61

1.63

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

0.31

0.31

0.31

0.32

0.32

0.32

0.33

0.64

0.64

0.65

0.66

0.66

0.67

0.67

ton/Ha

Karet (PSP.1,3 ton/ha/thn)

ton/Ha

5

Meningka tkan areal komoditi unggulan kehutana n dan perkebun an

6.3

-

Meningkatn ya luas lahan komoditas unggulan produktif Perkebunan TM Kelapa

Rehabilita si dan Pengemb angan Tanaman Pertanian /Perkebun an

-

Ha 25,006 Rp.

-

T eh


Ha

6,651

25,256

25,508.62

25,763.71

26,021.34

26,281.56

26,544.37

625,150,000

631,401,500

637,715,515

644,092,670

650,533,597

650,533,596.8 5

6,718

6,784.69

6,852.53

6,921.06

6,990.27

7,060.17

64

Rp. -

Kopi

Ha

970

Rp. -

Cengkeh

Ha

Karet

Ha

3. Meningka tkan pembinaa n dan partisifasi serta menumbu hkemban gkan kelembag aan Tani dan Pengusah a Kehutana n dan Perkebun an

6

Meningka tkan Pengetah uan, sikap dan keteramp ilan petani/m asyarakat akan fungsi hutan, lahan dan kebun

7

Penyerapan tenaga kerja komoditi unggulan perkebunan Meningkatn ya Jumlah Kelompok Tani Kehutanan/ Perkebunan

Meningkatn ya Kelas Kelompok Tani

1,404,769,050

1,418,816,740

1,418,816,740

980

989.50

999.39

1,009.39

1,019.48

1,029.67

151,853,500

153,372,035

154,905,755

156,454,813

1,478

1,492.41

1,507.33

1,522.40

1,537.63

1,553.00

117,040,000

118,210,400

119,392,504

120,586,429

121,792,293

121,792,293.3 3

112

124.00

136.00

149.00

164.00

181.00

155,000,000

186,000,000

186,000,000

201,500,000

232,500,000

232,500,000.0 0

112,776

113,340

113,907

114,476

115,048

115,624

1,119

1,130

1,141

1,153

1,164

1,176

1,188

223,800,000

226,038,000

228,298,380

230,581,364

232,887,177

232,887,177

823

834

845

853

864

876

884

255

255

255

257

257

257

259

-

-

-

-

-

1,463

102

Orang

Pemberda yaan petani dalam pembelaj aran usaha Agribisnis berbasis Komodita s

Kel

Rp. 7.1

1,390,860,446

150,350,000

Rp.

6.4

1,377,089,550

156,454,812.9 0

Rp. -

1,363,455,000

Peningkat an Kemampu an Lembaga Tani

- Pemula

Kel Rp.

- Lanjut

Kel Rp.


65

- Madya

Kel

37

37

37

38

38

38

-

-

-

-

-

4

4

5

5

5

-

-

-

-

-

424.0

415.6

407.2

399.1

391.1

383.3

375.6

22

25

27

29

31

33

35

31,250,000

33,750,000

36,250,000

38,750,000

41,250,000

43,750,000

33

34

35

36

37

38

39

2,475,000,000

25,500,000,000

2,625,000,000

27,000,000,000

27,750,000,00 0

28,500,000,00 0

29,250,000,00 0

13

13

13

13

13

13

13

Rp.

- Utama

Kel

4

Rp. 7.2

8

Terkendalin ya serangan hama penyakit Penyakit Kehutanan/ Perkebunan

Bimbinga n Teknis Penanggu langan hama dan Penyakit

ha

Terlaksanan ya kegiatan Pelatihan Teknis bagi Petugas

Peningkat an kapasitas tenaga penyuluh pertanian /Perkebun an

orang

Rp.

4.Mendor ong meningka tnya usaha bidang kehutana n dan Perkebun an

7

Meningka tkanya kemapua n usaha kehutana n dan perkebun an

9

Tersedianya alat pengolahan produksi tepat guna

Pengadaa n sarana dan Prasarana teknologi pertanian /perkebun an tepat guna

Tersedianya tempat penampung an disentra produksi komoditi kehutanan/ perkebunan

Pembang unan pusatpusat penampu ngan produksi hasil pertanian /perkebun an (STA)

6

unit

Rp 10

39

pengolah an the rakyat

unit


Pengolah an Karet

66

Rp 10. 1

Terlaksanan ya kegiatan promosi hasil produksi pertanian/p erkebunan unggulan

Promosi hasil produksi pertanian /perkebun an unggulan

65,000,000

65,000,000

65,000,000

65,000,000

65,000,000

65,000,000

65,000,000

1

1

1

1

1

1

1

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

paket

Rp


komoditi the

67

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator

Kinerja

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten

Tasikmalaya pada periode 2011-2015 disusun sebagai salah satu tolok ukur pencapaian kinerja terhadap Visi, Misi , Kebijakan, yang diimplemetasikan melalui Program dan Kegiatan setiap tahun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator Capaian Kinerja Dinas yang ditetapkan juga mengacu kepada Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. 6.1. Indikator Kinerja Dinas Adapun Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dalam rangka mendukung Capaian Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan, Progam dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabet berikut ini : Tabel 22 : Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang mengacu pada Tujuan dan asaran RPJMD


68

Tabel 22 : INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015 Visi

: Kabupaten Tasikmalaya yang Religius, Islami, Mandiri dan Unggul di Bidang Agribisnis dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis Sasaran Tujuan

Uraian

1

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kegiatan ekonomi yang berbasis potensi desa

Indikator Capaian Sasaran 3

2 1

Meningkatnya daya saing, produktifitas dan produksi usaha pertanian,Kehu tan dan Perkebunan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani

1

2 2.1 2.2

Tersusunannya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL dan RTn-RHL) Berkurangnya Lahan Kritis Penanganan Lahan Kritis Rehabilitasi Sumber Mata Air

Satuan

Kondisi Awal (2010)

4

5

2011 6

2012 7

2013 8

2014 9

2015 10

Paket

1

1

1

1

1

1

ha

10,974

9,499

8,024

6,549

5,074

3,599

2,124

ha

1,942

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

ha

595.9

100

100

100

100

100

95.9


SKPD PENAN GGUNG JAWAB 11

Tagret 2016

Dinas Kehuta nan dan Perkeb unan

45,843 10,792 1,192 -

-

Bertambahnya Potensi Komoditi Kehuiatnan : Hutan Rakyat

Ha

38,729

40,204

41,679

43,154

44,629

46,104

47,579

-

Jamur Kayu

Log

179,560

181,355.60

183,169.16

185,000.85

186,850.86

188,719.36

190,606.56

2.3


302,08 1 1,104,6 56

69

-

Lebah Madu

-

Bambu

3

Terlaksanaya kegiatan penyuluhan mengenai dampak perusakan hutan

-

Meningkatnya diversifikasi produksi bahan baku aneka usaha kehutanan (Kayu olahan, jamur kayu, lebah madu, bambu) Kayu olahan

-

Jamur kayu Lebah Madu

-

Bambu

4

Stup

356

359.74

363.34

366.97

370.64

374.35

378.09

Ha

5,166

5,217.79

5,269.97

5,322.67

5,375.90

5,429.65

5,483.95

orang

35

40

45

50

55

60

66

2,191 31,782 351 -

-

m3

393,154

397,085

401,056

405,067

409,118

413,209

417,341

kg kg/ltr

89,780 233

90,678 236

91,585 238

92,500 240

93,425 243

94,360 245

95,303 247

batang

1,764,91 2

1,782,561

1,800,387

1,818,391

1,836,575

1,854,940

1,873,490

2,418,6 89

1,435 10,857, 765 -


70

5

Meningkatnya pelayanan tata usaha hasil hutan (retribusi angkutan kayu)

unit

28,175

28,738.50

29,313.27

29,899.54

30,497.53

31,107.48

31,729.63

6

bibit/po hon

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

-

Meningkatkanya Jumlah Produksi Bibit di UPTD Hutbun Meningkatnya Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Kelapa

-

6.1

-

24,513

24,758

25,005.71

25,255.77

25,508.33

25,763.41

26,021.04

T eh

ton

10,220

10,322

10,425.42

10,529.68

10,634.97

10,741.32

10,848.74

-

Kopi

ton

998

1,008

1,018.06

1,028.24

1,038.52

1,048.91

1,059.40

-

Cengkeh

ton

450

455

459.05

463.64

468.27

472.95

477.68

-

Karet

ton

66

71.92

80.42

89.09

98.58

109.59

121.27

-


Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kelapa (PSP.1,5 ton/ha/thn) T e h (PSP.2 ton/ha/thn)

1,400,0 00 -

ton

6.2

177,73 1

150,80 4 62,874 6,140 2,768 515 -

-

-

ton/Ha

0.98

0.99

1.00

1.01

1.02

1.03

1.04

ton/Ha

1.54

1.55

1.57

1.58

1.60

1.61

1.63

6 9

71

-

Kopi (PSP.1,3 ton/ha/thn) Cengkeh (PSP. 0,3 ton/ha/thn) Karet (PSP.1,3 ton/ha/thn)

ton/Ha

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

ton/Ha

0.31

0.31

0.31

0.32

0.32

0.32

0.33

ton/Ha

0.64

0.64

0.65

0.66

0.66

0.67

0.67 -

-

Ha

25,006

25,256

25,508.62

25,763.71

26,021.34

26,281.56

26,544.37

-

Teh

Ha

6,651

6,718

6,784.69

6,852.53

6,921.06

6,990.27

7,060.17

-

Kopi

Ha

970

980

989.50

999.39

1,009.39

1,019.48

1,029.67

-

Cengkeh

Ha

1,463

1,478

1,492.41

1,507.33

1,522.40

1,537.63

1,553.00

-

Karet

Ha

102

112

124

136

149

164

181

Orang

112,776

113,340

113,907

114,476

115,048

115,624

116,780

Kel

1,119

1,130

1,141

1,153

1,164

1,176

1,188

6.4

7


Penyerapan tenaga kerja komoditi unggulan perkebunan Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Kehutanan/Perk ebunan

2 4

-

Meningkatnya luas lahan komoditas unggulan produktif Perkebunan ™ Kelapa

6.3

6

-

153,83 7 40,917 5,967 9,000 787 685,17 1

8,072

72

Meningkatnya Kelas Kelompok Tani - Pemula

Kel

823

834

845

853

864

876

884

- Lanjut

Kel

255

255

255

257

257

257

259

- Madya

Kel

37

37

37

38

38

38

39

- Utama

Kel

4

4

4

5

5

5

6

7.2

Terkendalinya serangan hama penyakit Penyakit Kehutanan/Perk ebunan

ha

424.0

415.6

407.2

399.1

391.1

383.3

375.6

8

Terlaksananya kegiatan Pelatihan Teknis bagi Petugas

orang

22

25

27

29

31

33

35.00

9


unit

33

34

35

36

37

38

39

pengol ahan the rakyat

10

Tersedianya tempat penampungan disentra produksi komoditi kehutanan/perk ebunan

unit

13

13

13

13

13

13

13

Pengol ahan Karet

7.1


5,096 1,795 264 33 2,420

202

73

10.1


Terlaksananya kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perke bunan unggulan

paket

1

1

1

1

1

1

1

komodit i the

74

BAB VII. PENUTUP

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008, maka dalam rangka pencapaian program pembangunan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya 2011–2015 sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kehutanan dan Perkebunan jangka waktu menengah (lima tahunan). Rencana Strategis ini memberikan arah dan langkah kebijakan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya sehingga lebih mempermudah dan lebih jelas dalam penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas setiap tahun. Demikian uraian Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya 2011–2015, semoga dapat bermanfaat.


75

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sasaran Tujuan

Program dan Kegiatan Uraian

1

1.Meningkatkan rehabilitasi hutan, lahan dan kebun

Indikator Sasaran

2 1

Berkurangnya lahan kritis

2.Meningkatkan Fungsi hutan, lahan dan kebun

2

Meningkatnya potensi tegakan hutan

Satuan

3

4

1

Tersusunannya Dokumen Penyusunan Rencana Perencanaan Pengelolaan Pengelolaan Rehabilitasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Hutan dan Lahan (RP-RHL) (RP-RHL dan RTn-RHL)

2

Berkurangnya Lahan Kritis

Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK)

5 Paket

2015

2016

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

9,499

8,024

6,549

5,074

3,599

2,124

Rp.

16,461,000,000

14,248,500,000

12,036,000,000

9,823,500,000

7,611,000,000

5,398,500,000

3,186,000,000

1,942

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

Rehabilitasi Sumber Mata Air

Pengembangan Kebun Bibit Rakyat

unit

Rehabilitasi Daerah Sumber Mata Air (Catchment Area)

ha

40

40

60

60

60

60

60

595.9

100

100

100

100

100

100

Pembangunan Agroforestry

Hutan Rakyat

Ha

38,729

Rp.

Jamur Kayu

Unit

60

Rp.

Lebah Madu

Unit

2

Rp. -

2014

50,000,000

2.2

-

2013

10,974

ha

-

2012

50,000,000

Penghijauan Lingkungan

-

2011

SKPD PENANGGU NG JAWAB

ha

Penanganan Lahan Kritis

Bertambahnya Potensi Komoditi Kehutanan :

6 1


Rp.

2.1

2.3

Data Capaian pada tahun awal Perencanaan (2010)

Bambu

Ha

5,166

40,204

41,679

43,154

44,629

46,104

47,579

2,212,500,000

2,212,500,000

2,212,500,000

2,212,500,000

2,212,500,000

2,212,500,000

66

73

80

88

97

97

360,000,000

396,000,000

435,600,000

479,160,000

527,076,000

527,076,000

3

5

7

10

15

15

40,000,000

60,000,000

90,000,000

135,000,000

202,500,000

202,500,000

5,217.79

5,269.97

5,322.67

5,375.90

5,429.65

5,484.00

Rp.


bimbingan Teknis pengendalian kerusakan hutan dan lahan

4

Meningkatnya diversifikasi produksi bahan baku aneka usaha kehutanan (Kayu olahan, jamur kayu, lebah madu, bambu)

Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan

-

Kayu olahan

m3

393,154

397,085

401,056

405,067

409,118

413,209

417,342

-

Jamur kayu Lebah Madu Bambu

kg kg/ltr batang

89,780 233 1,764,912

90,678 236 1,782,561

91,585 238 1,800,387

92,500 240 1,818,391

93,425 243 1,836,575

94,360 245 1,854,940

95,303 247 1,873,490

3

3

Meningkatkan produksi dan Produktifitas komoditi unggulan kehutanan dan perkebunan

orang

35

40

45

50

55

60

66

Rp.

Lokasi

14 39 Kecamatan

1

2

3

Meningkatnya pelayanan tata Pengembangan industri dan usaha hasil hutan (retribusi pemasaran hasil hutan, angkutan kayu) lahan

6

Meningkatkanya Jumlah Produksi Bibit di UPTD Hutbun

Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan

Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Pertanian/Perkebunan

6.1

4

5

Meningkatkan manfaat hutan, lahan dan kebun

Meningkatkan areal komoditi unggulan kehutanan dan perkebunan

4

5

5 unit

7 28,738.50

8 29,313.27

9 29,899.54

10 30,497.53

11 31,107.48

12 31,729.63

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

Rp.

200,000,000

220,000,000

242,000,000

266,200,000

292,820,000

322,102,000

322,102,000

bibit/poho n

6 28,175

-

Kelapa

ton

24,513

24,758

25,005.71

25,255.77

25,508.33

25,763.41

26,021.04

-

T eh

ton

10,220

10,322

10,425.42

10,529.68

10,634.97

10,741.32

10,848.74

-

Kopi

ton

998

1,008

1,018.06

1,028.24

1,038.52

1,048.91

1,059.40

-

Cengkeh

ton

450

455

459.05

463.64

468.27

472.95

477.68

-

Karet

ton

66

71.92

80.42

89.09

98.58

109.59

121.27

6.2

Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan

-

Kelapa (PSP.1,5 ton/ha/thn)

ton/Ha

0.93

0.99

1.00

1.01

1.02

1.03

1.04

-

T e h (PSP.2 ton/ha/thn)

ton/Ha

1.54

1.55

1.57

1.58

1.60

1.61

1.63

-

Kopi (PSP.1,3 ton/ha/thn)

ton/Ha

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

-

Cengkeh (PSP. 0,3 ton/ha/thn)

ton/Ha

0.31

0.31

0.31

0.32

0.32

0.32

0.33

-

Karet (PSP.1,3 ton/ha/thn)

ton/Ha

0.64

0.64

0.65

0.66

0.66

0.67

0.67

263

(1,035.75)

6.3

-

Meningkatnya luas lahan komoditas unggulan produktif Perkebunan TM Kelapa

Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Pertanian/Perkebunan

-

Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Pertanian/Perkebunan Ha

26,282

Rp. -

Teh

Ha

6,651

Rp. -

Kopi

Ha

970

Rp. -

Cengkeh

Ha

1,463

Rp. -

Karet

Ha

102

Rp. 6.4

Penyerapan tenaga kerja komoditi unggulan perkebunan

Orang

112,776

-

26,544

25,508.62

25,763.71

26,021.34

26,281.56

26,544.37

946,136,063

(2,589,380,715)

637,715,515

644,092,670

650,533,597

650,533,596.85

6,718

6,784.69

6,852.53

6,921.06

6,990.27

7,060.17

1,363,455,000

1,377,089,550

1,390,860,446

1,404,769,050

1,418,816,740

1,418,816,740

980

989.50

999.39

1,009.39

1,019.48

1,029.67

150,350,000

151,853,500

153,372,035

154,905,755

156,454,813

156,454,812.90

1,478

1,492.41

1,507.33

1,522.40

1,537.63

1,553.00

117,040,000

118,210,400

119,392,504

120,586,429

121,792,293

121,792,293.33

112

124.00

136.00

149.00

164.00

181.00

155,000,000

186,000,000

186,000,000

201,500,000

232,500,000

232,500,000.00

113,340

113,907

114,476

115,048

115,624

13

14

1

3. Meningkatkan pembinaan dan partisifasi serta menumbuhkembangkan kelembagaan Tani dan Pengusaha Kehutanan dan Perkebunan

2 6

Meningkatkan Pengetahuan, sikap dan keterampilan petani/masyarakat akan fungsi hutan, lahan dan kebun

7

3

4

Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Kehutanan/Perkebunan

Pemberdayaan petani dalam pembelajaran usaha Agribisnis berbasis Komoditas

Meningkatnya Kelas Kelompok Tani

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

5 Kel

6

7 1,119

Rp. 7.1

- Pemula

Kel

8

9

10

11

12

13

1,130

1,141

1,153

1,164

1,176

1,188

223,800,000

226,038,000

228,298,380

230,581,364

232,887,177

232,887,177

823

834

845

853

864

876

884

255

255

255

257

257

257

259

-

-

-

-

Rp.

- Lanjut

Kel Rp.

- Madya

Kel

37

Rp.

- Utama

Kel

4

Rp. 7.2

Terkendalinya serangan hama penyakit Penyakit Kehutanan/Perkebunan

Bimbingan Teknis Penanggulangan hama dan Penyakit

8

Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas Pelatihan Teknis bagi Petugas tenaga penyuluh pertanian/Perkebunan

9


Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

10

Tersedianya tempat penampungan disentra produksi komoditi kehutanan/perkebunan

Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan (STA)

10.1

Terlaksananya kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan

Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan

ha

orang

424.0

22

7

Meningkatkanya kemapuan usaha kehutanan dan perkebunan

37 -

4 -

Rp.

4.Mendorong meningkatnya usaha bidang kehutanan dan Perkebunan

37 -

4 -

415.6

25

31,250,000

38 5 -

407.2

27

33,750,000

38 5 -

399.1

29

36,250,000

38

39

5

6

-

391.1

31

38,750,000

383.3

33

41,250,000

375.6

35

43,750,000

unit

33

34

35

36

37

38

39 pengolahan the rakyat

Rp unit

2,475,000,000 13

25,500,000,000 13

2,625,000,000 13

27,000,000,000 13

27,750,000,000 13

28,500,000,000 13

29,250,000,000 13 Pengolahan Karet

Rp

65,000,000

65,000,000

1

1

10,000,000

10,000,000

paket

Rp

65,000,000 1

10,000,000

65,000,000 1

10,000,000

65,000,000 1

10,000,000

65,000,000 1

10,000,000

65,000,000 1 komoditi the

10,000,000

14

Tabel 17 : INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius, Islami, Mandiri dan Unggul di Bidang Agribisnis dan Berbasis Perdesaan Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis Sasaran Tujuan 1 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kegiatan ekonomi yang berbasis potensi desa

Uraian 2 1 Meningkatnya daya saing, produktifitas dan produksi usaha pertanian,Kehutan dan Perkebunan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani

Indikator Capaian Sasaran

1

2

3 Tersusunannya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL dan RTn-RHL) Berkurangnya Lahan Kritis

Satuan

Kondisi Awal (2010)

4 Paket

5 1


SKPD PENANGGUNG JAWAB

Tagret

2011

2012

2013

2014

2015

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

2016

11 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

ha

10,974

9,499

8,024

6,549

5,074

3,599

2,124

45,843

2.1 Penanganan Lahan Kritis

ha

1,942

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

10,792

2.2 Rehabilitasi Sumber Mata Air

ha

595.9

100

100

100

95.9

1,192

100

100

2.3 Bertambahnya Potensi Komoditi Kehuiatnan : - Hutan Rakyat

Ha

38,729

40,204

41,679

43,154

44,629

46,104

47,579

302,081 1,104,656

-

Jamur Kayu

Log

179,560

181,355.60

183,169.16

185,000.85

186,850.86

188,719.36

190,606.56

-

Lebah Madu

Stup

356

359.74

363.34

366.97

370.64

374.35

378.09

2,191

-

Bambu

Ha

5,166

5,217.79

5,269.97

5,322.67

5,375.90

5,429.65

5,483.95

31,782

3


orang

35

40

45

50

55

60

66

-

4

Meningkatnya diversifikasi produksi bahan baku aneka usaha kehutanan (Kayu olahan, jamur kayu, lebah madu, bambu)

-

Kayu olahan Jamur kayu Lebah Madu Bambu

5

Meningkatnya pelayanan tata usaha hasil hutan (retribusi angkutan kayu)

unit

6

Meningkatkanya Jumlah Produksi Bibit di UPTD Hutbun

bibit/poho n

m3 kg kg/ltr batang

393,154 89,780 233 1,764,912

397,085 90,678 236 1,782,561

401,056 91,585 238 1,800,387

405,067 92,500 240 1,818,391

409,118 93,425 243 1,836,575

413,209 94,360 245 1,854,940

417,341 95,303 247 1,873,490

28,175

28,738.50

29,313.27

29,899.54

30,497.53

31,107.48

31,729.63

1,435 10,857,765 177,731

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,400,000

6.1 Meningkatnya Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan -

Kelapa T eh Kopi Cengkeh Karet

351

2,418,689

-

ton ton ton ton ton

24,513 10,220 998 450 66

24,758 10,322 1,008 455 71.92

25,005.71 10,425.42 1,018.06 459.05 80.42

25,255.77 10,529.68 1,028.24 463.64 89.09

25,508.33 10,634.97 1,038.52 468.27 98.58

25,763.41 10,741.32 1,048.91 472.95 109.59

26,021.04 10,848.74 1,059.40 477.68 121.27

150,804 62,874 6,140 2,768 515

6.2 Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan -

Kelapa (PSP.1,5 ton/ha/thn) T e h (PSP.2 ton/ha/thn) Kopi (PSP.1,3 ton/ha/thn) Cengkeh (PSP. 0,3 ton/ha/thn) Karet (PSP.1,3 ton/ha/thn)

ton/Ha ton/Ha ton/Ha ton/Ha ton/Ha

0.98 1.54 1.03 0.31 0.64

0.99 1.55 1.04 0.31 0.64

1.00 1.57 1.05 0.31 0.65

1.01 1.58 1.06 0.32 0.66

1.02 1.60 1.07 0.32 0.66 -

1.03 1.61 1.08 0.32 0.67

1.04 1.63 1.09 0.33 0.67

6 9 6 2 4 -

25,006 6,651 970 1,463 102

25,256 6,718 980 1,478 112

25,508.62 6,784.69 989.50 1,492.41 124

25,763.71 6,852.53 999.39 1,507.33 136

26,021.34 6,921.06 1,009.39 1,522.40 149

26,281.56 6,990.27 1,019.48 1,537.63 164

26,544.37 7,060.17 1,029.67 1,553.00 181

112,776

113,340

113,907

114,476

115,048

115,624

116,780

153,837 40,917 5,967 9,000 787 685,171

Kel

1,119

1,130

1,141

1,153

1,164

1,176

1,188

8,072

Kel Kel Kel Kel ha

823 255 37 4 424.0

834 255 37 4 415.6

845 255 37 4 407.2

853 257 38 5 399.1

864 257 38 5 391.1

876 257 38 5 383.3

884 259 39 6 375.6

5,096 1,795 264 33 2,420

orang

22

25

27

29

31

33

35.00

202

6.3 Meningkatnya luas lahan komoditas unggulan produktif Perkebunan ™ -

Kelapa Teh Kopi Cengkeh Karet

6.4 Penyerapan tenaga kerja komoditi unggulan perkebunan 7

Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Kehutanan/Perkebunan

-

-

Ha Ha Ha Ha Ha Orang

7.1 Meningkatnya Kelas Kelompok Tani - Pemula - Lanjut - Madya - Utama 7.2 Terkendalinya serangan hama penyakit Penyakit Kehutanan/Perkebunan

-

8

Terlaksananya kegiatan Pelatihan Teknis bagi Petugas

9


unit

33

34

35

36

37

38

39 pengolahan the rakyat

10

Tersedianya tempat penampungan disentra produksi komoditi kehutanan/perkebunan

unit

13

13

13

13

13

13

13 Pengolahan Karet

paket

1

1

1

1

1

1

10.1

Terlaksananya kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan

1 komoditi the

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN

Recommend Documents