RENSTRA. Rencana Strategis Tahun

RENSTRA

Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020

36

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang

KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LUMAJANG Jl. Jend. Pandjaitan 89 Telp/fax. 0334. 889 822 / 894444 Lumajang BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Menghadapi

era

reformasi,

paradigma

berfikir

untuk

melakukan kewajiban pemerintah dalam melayani masyarakat perlu perubahan yang sangat mendasar. Pemberian pelayanan dengan pendekatan kekuasaan sudah tidak tepat lagi dan saat ini tugas

pemerintahan

pengaturan.

sudah

harus

mengedepankan

Pengaturan atau regulasi yang

dilakukan

fungsi oleh

pemerintah akan digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat.

Arah

penataan

dan

penyempurnaan

sistem

peraturan

tatalaksana perizinan merupakan salah satu upaya penataan birokrasi agar kuat sehingga dapat bekerja secara efektif dan profesional. Dalam kaitan ini penataan dan penyempurnaan harus memperhatikan kepentingan pelanggan yaitu masyarakat atau individu, khususnya dalam bentuk pengaturan dan pemberi layanan. Harus disadari bahwa keberadaan pelanggan yang setia merupakan

pendukung

untuk


suksesnya

bagi

organisasi

37


pelayanan. Pola kesuksesan bagi organisasi pelayanan agar selalu didekati

dan

diingat

oleh

pelanggan

adalah

dengan

cara

mengembangkan pola layanan terbaik, antara lain : a. memperhatikan perkembangan kebutuhan dan keinginan para pelanggan

dari

waktu

ke

waktu

untuk

memudahkan

mengantisipasinya. b. berupaya menyediakan kebutuhan pelanggan sesuai dengan keinginannya atau melebihi dari yang diharapkan. c. memperlakukan pelanggan dengan pola yang terbaik. Di dalam kaitan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di bidang

pelayanan

perizinan

serta

untuk

menjamin

pelaksanaannya tetap konsisten sesuai standart pelayanan maka penyelenggaraan pelayanan yang baik merupakan prasyarat bagi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan keadaan tersebut perlu dukungan semua pihak terutama penyedia pelayanan

dan masyarakat yang meminta pelayanan serta para

pemerhati pelayanan publik. Penyelenggaraan

pelayanan

perizinan

yang

prima

yaitu

sederhana, bertanggungjawab, dan tranparan merupakan upaya Kantor Pelayanan Terpadu dalam mendukung Pemerintah Daerah menggairahkan dunia usaha guna meningkatkan daya saing daerah sebagai upaya membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

1.2

Landasan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 ini disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-


38


Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

berkaitan

langsung

dengan

pembangunan nasional, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Perencanaan

Nomor

25

Pembangunan

Tahun 2004 Nasional

tentang Sistem

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


39


7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2029 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2029 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


40


2006

Nomor

96,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

2007

antara

tentang

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2008

Nomor

20,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Pelaksanaan

Penyusunan, Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

Evaluasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


41


19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam

Penyusunan

atau

Evaluasi

Rencana

Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Perencanaan

Bersama

Menteri

Pembangunan

Dalam

Negeri,

Menteri

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan


42


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor

24 Tahun

2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun

2012 – 2032;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019. 1.3

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Pelayanan memberikan

Terpadu arah

Kabupaten

penyelenggaraan

( Renstra ) Kantor

Lumajang

adalah

pemerintahan

untuk

khususnya

pelayanan perizinan.


43


Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang khususnya upaya peningkatan citra aparatur pelayanan dan penyederhanaan proses perizinan, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga

secara

perwujudan Selanjutnya

bertahap

cita-cita Renstra

dapat

membantu

masyarakat ini

akan

mempercepat

Kabupaten

menjadi

Lumajang.

pedoman

dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 1.4

Sistematika Penulisan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Kantor

Pelayanan

Terpadu

Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN,

berisi

latar

belakang

penyusunan

Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, berisi tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi,

sumber daya manusia, kinerja

pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. BAB III ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi identifikasi

permasalahan,

telaahan

visi

dan

misi,

penentuan isu-isu strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN berisi visi misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan. BAB V RENCANA KINERJA,

PROGRAM KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF


44


BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KPT

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang dibentuk dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten

disempurnakan

lagi

Lumajang dengan

Nomor

8

Peraturan

Tahun Daerah

2005

dan

Kabupaten

Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu.

Adapun susunan organisasinya terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bag Tata Usaha, Seksi Pelayanan,

Seksi Perizinan, serta Seksi

Perencanaan dan Pengembangan.


45


Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan 3. Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

dibidang

pelayanan

perizinan.

1. Kepala Kantor  Tugas a

Membantu

Bupati

dalam

melaksanakan

tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional pembinaan dan pengembangan Pelayanan Perizinan; b

Memimpin dan melaksanakan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana yang ditetapkan,

c

Memimpin

dan

mengkoordinasi

kegiatan-kegiatan

aparat pelaksana dan staf Kantor Pelayanan Terpadu.


46


 Fungsi a

Pemimpin

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Kantor

Pelayanan Terpadu; b

Penetapan Rencaan Kerja dan Program/Kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu;

c

Pengkoordinasian

seluruh

kegiatan

Pembinaan,

Pengembangan, dan Pelayanan Perizinan; d

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;

e

Pelaksanaan

evaluasi

dan

menyampaikan

laporan

terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; f

Pelaporan

Program/Kegiatan

Kantor

Pelayanan

Terpadu; g

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Bupati;

h

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

2. Sub Bagian Tata Usaha  Tugas Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan urusan umu, keuangan, dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan

Kantor

Pelayanan

Terpadu

berdasarkan

pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor.

 Fungsi


47


a

Perumusan kegiatan operasional dan program kerja Bagian Tata Usaha yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ;

b

Pelaksanaan urusan umum;

c

Pelaksanaan urusan keuangan

d

Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;

e

Pelaksanaan

kegiatan

organisasi

dan

administrasi

kepegawaian; f

Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;

g

Penghimpun,

pengkoordinir

kegiatan

Pelayanan

Perizinan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas; h

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Tata Usaha;

i

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Kantor;

j

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai biang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.

3.

Seksi Pelayanan  Tugas Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pemberian pelayanan Perizinan  Fungsi a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan dan disribusi sesuai ruang lingkupnya; b. Pelaksanaan penyediaan formulir-formulir pengelolaan pelayanan Perizinan dan distribusi sesuai lingkup bidang tugas;


48


c. Pelaksanaan

inventarisasi

data

bahan

pemberian

pelayanan dan distribusi; d. Pelaksanaan

pemberian

layanan

dan

distribusi

Perizinan sesuai loket yang ada; e. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi berkas permohonan sesuai nilai dan penetapan kriteria; f.

Pengkoordinasian pengesahan naskah non ijin baik dengan tim atau instansi;

g. Pelaksanaan pelestarian, pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan data permohonan dan naskah Perizinan; h. Pendistribusian naskah Perizinan baik melalui loket maupun pengiriman pos/kurir; i.

Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

penyediaan

pelaynanan dan distribusi serta kemampuan kinerja penerima permohonan; j.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan;

k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Kantor; l.

Pelaksanaan tugat-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.

4. Seksi Perizinan  Tugas Membantu

Kepala

Kantor

dalam

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan teknis program pengelolaan dan pelayanan Perizinan.  Fungsi


49


a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perizinan; b. Penyelenggaraan

panyediaan

formulir-formulir

pertimbangan dan penetapan Perizinan; c. Pelaksanaan

inventarisasi

data

bahan

proses

pertimbangan dan penetapan Perizinan; d. Peningkatan

kinerja

proses

pertimbangan

dan

penetapan Perizinan; e. Pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian data-data permohonan

dan

pedoman

pengelolaan

Perizinan

sebagai kontrol perpanjangan atau pemulihan; f.

Penyelenggaraan penyediaan data bahan rapat tim atau cek lapangan;

g. Pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi permohonan Perizinan sesuai jenis-jenis Perizinan; h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Perizinan; i.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Kantor;

j.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya diberikan oleh Kepala Kantor.

5. Seksi Perencanaan dan Pengembangan  Tugas Membantu

Kepala

Kantor

melaksanakan

kebijakan

Pengembangan,

Pengelolaan

dalam

merumuskan

teknis Data

dan

Perencanaan, Base

Sistem

Komputerisasi Pelayanan Perizinan.


50


 Fungsi a

Perumusan dan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pengembangan;

b

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem administrasi pemberian pelayanan Perizinan dan sistem jaringan kerja pelayanan Perizinan;

c

Pelaksanaan kerjasama pembinaan teknis peningkatan kemampuan

pengelolaan

jaringan

komputerisasi

Pelayanan Perizinan; d

Pelaksanaan Pelayanan

pemasyarakatan

Terpadu

sesuai

lembaga/Kantor

model

an

mekanisme

publikasi; e

Pelaksanaan pemberian

monitoring pelayanan

dan

evaluasi

Perizinan

serta

pelaksanaan penggunaan

sistem jaringan komputerisasi pelayanan Perijianan; f

Penyusunan kualitas

laporan

perkembangan kuantitas dan

pelaksanaan

pelayanan

Perizinan

dan

penggunaan sistem komputerisasi; g

Penyusunan pedoman kebijakan teknis mekanisme pemberian dan permohonan Perizinan;

h

Pelaksanaan pembinaan teknis operasional jaringan komputerisasi pelayanan Perizinan;

i

Pelaksanaan

pembinaan

pengembangan

dan

kemampuan

meningkatkan resepsionis,

serta

operator

komputer, dan operator server data base; j

Pelaksanaan

penyederhanaan

pengembangan

jaringan

sistem

informasi

dan

pengelolaan

pelayaann Perizinan;


51


k

Penyusunan laporan perkembangan penyelenggaraan pengolahan data dan program komputerisasi pelayanan Perizinan;

l

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perencanaan

dan

Pengembangan

sebagai

bahan

pertimbangan kebijakan; m

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kantor Kepala;

n

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.

2.2

Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pelayanan Terpadu didukung oleh SDM sebanyak 22 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Pendidikan

Jumlah

1

Strata 2 (S 2)

1

2

Strata 1 (S 1)

11

3

Sarjana Muda/Diploma 1, 2, 3

2

4

SLTA/SMK

7

5

SLTP

-

6

SD

1 Jumlah


22

52


b. Jumlah

Pegawai

yang

Telah

Mengikuti

Pelatihan

Penjenjangan

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan No.

Nama Pelatihan Penjenjangan

Jumlah

1

SPAMEN/DIKLATPIM TK. II

2

SPAMA/ DIKLATPIM TK. III

1

3

ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV

3

Jumlah

4

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No.

Golongan

Jumlah

1

IV

1

2

III

4

3

II

6

4

I

2

5

PTT

9 Jumlah

22

d. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf


53


No.

Jabatan

Jumlah

1

Eselon II

-

2

Eselon III

1

3

Eselon IV

3

4

Fungsional

-

5

Staf

18 Jumlah

2.3

22

Kinerja Pelayanan Sejak

dibentuk berdasarkan

Nomor 07 Tahun 2005

Peraturan

tanggal 17

Bupati Lumajang

Maret 2005 dan dikuatkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu dan kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang memiliki kewenangan untuk memproses pelayanan perizinan sebanyak 22 jenis

Izin,

dan

kemudian

Kabupaten Lumajang Nomor

berdasarkan

Peraturan

18 Tahun 2006

Daerah

kewenangan KPT

bertambah 1 (satu) yaitu Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Pada tahun 2009, kewenangan KPT dalam memproses Izin bertambah lagi dengan keluarnya Keputusan Bupati Lumajang Nomor

188.45/225/427.12/2009 tanggal 28 Agustus 2009

tentang

pelimpahan

wewenang

kepada

Kepala

KPT

untuk

penerbitan dan penetapan surat Izin pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (SIPA) di Kabupaten Lumajang, serta dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2013 Perizinan Klinik di Kabupaten Lumajang


54


sehingga Kantor Pelayanan Terpadu mendapat 2 pelimpahan proses perizinan tersebut. Sehingga sampai dengan tahun 2013 berjumlah 22 jenis perizinan dan non perizinan.

Dengan diberlakukannya UU Nomor

28 tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pada tahun 2013 ini Kantor

Pelayanan

Terpadu

Kabupaten

Lumajang

hanya

mempunyai kewenangan dalam memproses 22 jenis perizinan dan non perizinan yaitu :

No.

Jenis Izin

Waktu Layanan

1.

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU)

2 Hari

2.

Izin Usaha Hotel dg. Tanda Bunga Melati

2 Hari

3.

Izin Usaha Rumah Makan (IRM)

2 Hari

4.

Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

2 Hari

5.

Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )

3 Hari

6.

Tanda Daftar Gudang ( TDG )

3 Hari

7.

Tanda Daftar Industri ( TDI )

3 Hari

8.

Izin Usaha Industri ( SIUI )

5 Hari


55


9.

Izin Usaha Bengkel Roda 2 dan 4

5 Hari

10.

Izin Operasional Penggilingan Padi (HULLER)

5 Hari

11.

Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah milik

5 Hari

Dinas Pekerjaan Umum

12.

Izin Pemakaian Kekayaan Daerah atas

5 Hari

Penggunaan Tanah Untuk Reklame

13.

Izin Pemakaian Kekayaan Daerah atas

7 Hari

Penggunaan Tanah Permanen dan Tidak Permanen.

14.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

7 + x Hari

15.

Izin Gangguan (HO)

7 + x Hari

16.

Izin Pemasangan Reklame

7 + x Hari

17.

Persetujuan Prinsip

7 + x Hari

18.

Izin Lokasi

7 + x Hari

19.

Izin

Usaha

Pertambangan/Izin Pertambangan

7 + x Hari

Rakyat ( IUP/IPR)


56


20.

Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

7 + x Hari

Permukaan (SIPA)

21.

Izin Klinik

7 + x Hari

22.

Izin Rumah Sakit

7 + x Hari

Ket : x hari adalah 1. Waktu pembayaran retribusi 2. Kesesuaian berkas dengan data lapangan 3. Proses tindak lanjut dari Pemkab Lumajang/P2T Prov. Jatim

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan antara lain : 1.

Belum sinerginya ketentuan pelayanan perizinan

2.

Belum optimalnya fungsi penegakkan peraturan dibidang perizinan

3.

Belum adanya bidang penanaman modal sehingga apabila ada informasi terkait dengan penanaman modal masih membutuhkan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Ekonomi Setda;

4.

Belum adanya tim teknis di Kantor Pelayanan Terpadu dikarenakan tim teknis merupakan bagian unsur SKPD terkait yang masih melekat pada SKPD tersebut;


57


5.

Kompetensi SDM yang kurang sehingga dalam pengembangan pelayanan, terdapat posisi yang tidak ada pegawai (adanya double job pegawai);

6.

Peraturan Perundang-undangan yang berubah sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan rincian retribusi;

Peluang Pengembangan Pelayanan antara lain : 1.

Peluang investasi yang

dapat

dimudahkan

jika Kantor

Pelayanan Terpadu mempunyai bidang penanaman modal; 2.

Tim Teknis yang ada di SKPD terkait berada di dalam kantor pelayanan

terpadu

sehingga

akan

memudahkan

pegawai

sehingga

dan

mempercepat proses perizinan; 3.

Pengembangan

kompetensi

dapat

memperlancar dan menjadikan kantor pelayanan terpadu sebagai ikon pelayanan di Kabupaten Lumajang; 4.

Pembinaan dan sosialisasi yang regular dilakukan agar masyarakat paham dan mengetahui perubahan peraturan perundang-undangan;

5.

Potensi

Kabupaten

Lumajang

yang

besar

yang

dapat

mengundang investor untuk masuk ke Kabupaten Lumajang.


58


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Beberapa masalah yang strategis dibidang pelayanan perizinan yang saat ini menjadi kendala yang senantiasa diupayakan penyelesaianya atau peningkatannya antara lain :

1. Perbedaan pemahaman antara Perpres no. 27 tahun 2009 dengan perizinan dan non perizinan menurut Permendagri no. 24 tahun 2006, sehingga terlihat dari kelembagaan yang masih terpisah antara fungsi PTSP yang menyelenggarakan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal. 2. Urusan Penanaman Modal sebagai urusan wajib pemerintah daerah belum dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah tersendiri, sebagaimana diamanatkan undang-undang dan peraturan yang ada, tetapi dilaksanakan sebagai unsur staf sekretariat daerah dalam bentuk Bagian Perekonomian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hal ini menyebabkan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal belum dapat diselenggarakan secara optimal (hanya bersifat

evaluasi

dan

monitoring),

disatu

sisi

untuk

penyelenggaran perizinan dan nonperizinan sektoral/teknis Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020

59


telah dibentuk dan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu. 3. Belum sinerginya ketentuan pelayanan perizinan Keluhan yang selama ini dilontarkan berkaitan dengan buruknya kinerja pelayanan publik adalah tiadanya Undangundang

yang

dapat

dijadikan

payung

hukum

dalam

penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya Undang-undang yang secara khusus mengatur pelayanan publik hingga kini belum ada. Ketentuan pelayanan publik selama ini hanya tersirat dalam beberapa Undang-undang saja. Selama ini ketentuan yang dijadikan dasar bagi pelayanan publik secara nasional adalah Surat Keputusan Menpan Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang

Pedoman

Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. SK Menpan tersebut berisi pedoman yang harus diikuti instansi pemerintah selaku penyelenggara

pelayanan

publik

dengan

memberikan

pelayanan secara prima (efektif dan memuaskan). Pelayanan publik harus diberikan dengan mendasarkan pada asas transparansi,

akuntabilitas,

nondiskriminasi

dengan

memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban. Kelemahan yang sering dikeluhkan berkaitan dengan pngaturan pelayanan

publik adalah tiadanya sanksi dan

kompensasi jika terjadi pemberian pelayanan publik yang tidak sesuai standart pelayanan. Sebenarnya ketiadaan regulasi yang mengatur tentang pelayanan publik tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan prima. Semuanya bergantung pada semangat/motivasi

pelaksananya.

Apabila

semangat

para

pelaksananya rendah, meski telah dibentuk peraturan yang


60


lengkap dan baik, maka pemberian pelayanan publik juga akan jauh dari baik. Sebaliknya, kendati peraturan perundangundangannya

lemah

namun

jika

semangat

aparatur

pelaksananya baik, maka pemberian pelayanan publik akan dapat dilakukan dengan baik dan prima. 4. Belum optimalnya fungsi penegakkan peraturan dibidang perizinan Keluarnya Instruksi Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penertiban Perizinan di Kabupaten Lumajang sejatinya merupakan amunisi tambahan bagi SKPD yang memiliki tupoksi penegakan Peraturan Daerah. Berjalan atau tidaknya penegakan Peraturan Daerah oleh aparat yang berwenang sangat ditentukan oleh kemampuan petugas dalam memahami makna yang tersurat maupun yang tersirat dalam sebuah ketentuan yang menjadi filosofi kenapa suatu Peraturan Dearah tersebut diterbitkan. Ketentuan struktur organisasi telah memberikan amanat atau kewenangan kepada SKPD untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan msyarakat di Kabupaten Lumajang. Sehingga dalam kerangka pelayanan publik peran SKPD tersebut berada di depan dan sekaligus juga dibelakang. Operasi penertiban senantiasa dilakukan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum, ketika berposisi di depan maka pendekatan yang dikedepankan adalah persuasive agar masyarakat mau memenuhi ketentuan, sedangkan ketika berada di belakang maka SKPD tersebut harus mampu bertindak secara tegas dan konsisten terhadap masyarakat

yang

tidak

patuh

guna

pegakan

ketentuan

perundang-undangan.


61


Kondisi saat ini masih sering dijumpai SKPD yang secara tupoksi memiliki kewenangan penegakan ketentuan justru bersikap pasif menunggu datangnya sebuah perintah atau petunjuk. Kondisi ini diperparah dengan kemampuan aparat yang kurang memadai dalam penguasaan materi Peraturan Daerah selain masalah keterbatasan jumlah personil. 5. Kompetensi SDM yang kurang sehingga Sumber daya manusia merupakan factor utama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terbatas harus dengan pendidikan dan latihan formal, melainkan

juga

harus

dibekali

dengan

kemampuan

berkomunikasi, diberi wewenang dan diberi motivasi sehingga tercapailah

profesionalisme

pelayanan

kepada

pelanggan.

Secara umum kekurangan petugas pelayanan

perizinan

adalah sebagai berikut. Komunikasi yang efektif, semua pelaku organisasi mulai dari

pimpinan

sampai

pegawai

yang

paling

rendah

tingkatannya selalu berada dalam mata rantai komunikasi. Kemampuan

staf

di

dalam

menggali

informasi

tentang

kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Seringkali pelayanan administrasi yang telah diberikan sudah sesuai dengan yang ditetapkan akan

tetapi

karena

kelemahan

staf

dalam

mengkomunikasikannya tidak jarang pelanggan menyatakan ketidak puasannya. Motivasi, secara umum motivasi digambarkan sebagai suatu bentuk perhatian atau dorongan dari pihak lain kepada seseorang agar mau bangkit meninggalkan keterpurukan, namun jarang orang melihat kekuatan motivasi yang berasal


62


dari dalam diri sendiri. Padahal + 90 % kekuatan motivasi itu dari dalam diri sendiri, sedangkan yang 10 % itu dari pihak luar. Artinya masih banyak staf yang belum menyadari bahwa keberadaan dirinya sangat menentukan citra pelayanan secara umum. Kelemahan internal ini yang sering terjadi yang pada akhirnya dapat mengganggu citra pelayanan secara umum. Kewenangan, secara umum staf yang berhadapan langsung dengan

pelanggan

/

masyarakat

yang

membutuhkan

pelayanan harus memiliki kewenangan yang cukup sehingga dapat bertindak cepat dalam mengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan keluhan atau keingintahuan pemohon. Petugas yang berhadapan dengan masyarakat akan diberi kewenangan yang cukup apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan dan kecakapan dibidangnya. Masih ada staf yang merasa tidak percaya diri bahwa dia telah diberi kewenangan untuk menangani pelanggan sesuai tugas masing-masing. Pelatihan, pelatihan untuk pengembangan diri merupakan suatu keharusan yang harus direncanakan dan diprogramkan oleh setiap unit kerja secara berkala dan berlaku untuk seluruh anggota organisasi mulai dari pimpinan sampai dengan penjaga keamanan termasuk petugas kebersihan. Seringkali dukungan organisasi dalam penyediaan anggaran untuk peningkatan SDM dipandang sebelah mata dan akan dianggarkan jika ada angaran berlebih.


63


Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Lumajang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan; b. Meningkatkan

Perekonomian

Daerah

dan

Kesejahteraan

Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya; c. Mewujudkan

Pemerintahan

Demokratis

melalui

Profesional,

Aspiratif,

yang

Efektif,

Penyelenggaraan Partisipatif

dan

Bersih,

dan

Pemerintahan

yang

Transparan

serta

Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kinerja pelayanan KPT diukur berdasarkan penerapan urusan yang merupakan kewenangan KPT yaitu urusan pelayanan perizinan . Adapun arah pembangunan dan strategi dalam RPJMD


64


Kabupaten

Lumajang

yang

berkaitan

erat

dan

merupakan

kewenangan dari KPT meliputi : 1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan 2. Memantapkan dan Mengimplementasi 3 Dimensi 

Dimensi Ketuhanan



Dimensi Kepemimpinan



Dimensi Kedisiplinan

3. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada unitunit pelayanan, salah satunya dengan menetapkan Zona Pakta Integritas (Wilayah Pelayanan Bebas Pungli).

Telaahan Renstra KPT dengan RPJMD Kabupaten Lumajang Telaah rencana strategis kementerian dan Badan Penanaman Modal

Provinsi

mensinergikan

Jawa

arah

Timur

kebijakan,

merupakan program

dan

upaya kegiatan

untuk agar

pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan KPT berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Penelaahan ditekankan pada visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut :


65


A. Kementerian Dalam Negeri Visi Kementerian Dalam Negeri adalah yang didukung dengan misi

Terwujudnya

sistem

politik

yang

demokratis,

pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam, upaya: 1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3. Memantapkan efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik; 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor

kebijakan

strategik

yang

merupakan

kebijakan

prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:


66


1. Menjaga

persatuan

pengembangan

dan

sistem

kesatuan politik

serta

yang

rnelanjutkan

demokratis

dan

berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. 2. Mendorong

pelaksanaan

penyelenggaraan

otonomi

pemerintahan

daerah

yang

dan

desentralistik.

Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta

meningkatkan

masyarakat

dalam

keberdayaan pengelolaan

dan

kemandirian

pembangunan

secara

prinsip-prinsip

tata

partisipatif. 3. Mendorong

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi.


67


B. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Visi “Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten Dan Melayani” Misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi” Strategi Menuju Percepatan Reformasi Birokrasi 1. Penataan Struktur Birokrasi 2. Penataan Jumlah, dan distribusi PNS 3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka 4. Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan

Sistem

Elektronik

Pemerintah

(E-

Government) 6. Peningkatan Pelayanan Publik 7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS

C. Badan Koordinasi Penanaman Modal Visi BKPM adalah “Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya

Saing

Untuk

Menunjang

Kualitas

Perekonomian

Nasional” dengan misi : 1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal 2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal 3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.


68


Arah kebijakan yang dilakukan dalam lima tahun kedepan adalah :

Strategi yang dilakukan antara lain :

D. Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Pelayanan Perizinan Provinsi Jawa Timur


69


Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

merupakan

salah

satu

dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 20122032. Penelaahan terhadap RTRW ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi system perkotaan, System pedesaan, system jaringan transportasi darat, system jaringan transportasi laut, system jaringan telekomunikasi, system jaringan energi, system jaringan sumberdaya air dan system jaringan prasarana lainnya. Serta rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Secara

prinsip

sebenarnya

KLHS

adalah

suatu

self

assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana


70


dan/atau

Program

(KRP)

yang

diusulkan

oleh

pemerintah

dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS

dilaksanakan/

dilakukan

oleh

pemerintah

dan

pemerintah daerah, karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau

Program

(KRP)

yang

diusulkan

oleh

pemerintah

dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pengkajian

pengaruh

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan


71


c. Rekomendasi perbaikan untuk

pengambilan

Kebijakan,

Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi.

KLHS

merupakan

salah

satu

instrumen

pengelolaan

lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penentuan Isu-isu Strategis Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan

serta

Pengelolaan

Administrasi

Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan

profesionalisme.

Demikian

juga

pelayanan

administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020

72


merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik

yang

merupakan

pilar

dasar

penyelenggaraan

Pemerintahan. Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan pelayanan public berupa pelayanan perizinan. Secara

umum

masyarakat

menghendaki

pelayanan

pemerintah pada berbagai sektor dapat berjalan dengan baik sehingga terpenuhi.

fasilitasi

terhadap

Pelayanan

kebutuhan

publik

masyarakat

masyarakat

pada

dapat sektor

perekonomian antara lain : 1. Kemudahan

masyarakat dalam memperoleh perizinan yaitu

dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, tepat waktu, dan ada kepastian biaya; 2. Pelayanan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi pelayanan perizinan; 3. Pemahaman masyarakat terhadap kesadaran kepemilikan izin pada usahanya; 4. Tanggapan dan tindaklanjut (Respons) Kantor Pelayanan Terpadu terhadap pengaduan masyarakat.


73


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Harapan dan keinginan yang terkonsep dalam Visi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang adalah “ UNGGUL DALAM KUALITAS LAYANAN “

4.2. Misi Misi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan 4. Meningkatkan kemampuan dan profesional SDM di bidang pelayanan.

4.3

Tujuan dan Sasaran

4.3.1 Tujuan Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai

dalam

kurun

waktu

lima tahun

kedepan. Dengan

terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki.


74


Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indicator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program / kegiatan.

Tabel 4. 1 MISI – TUJUAN No. 1

MISI Meningkatkan pelayanan perizinan

2

TUJUAN kualitas a. Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan

citra a. Terwujudnya manajemen mutu ISO aparatur pemerintah dalam Meningkatkan

sistem

memberikan pelayanan 4.3.2 Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,

terukur,

dalam

kurun

waktu

tertentu

secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 4. 2 TUJUAN – SASARAN No.

SASARAN

TUJUAN URAIAN

1

Terwujudnya Meningkatnyaa pelayanan prima dalam fungsi koordinasi perizinan dan manajemen kelembagaan KPT

INDIKATOR Prosentase penyelesaian izin tepat waktu PAD

Tersedianya Tersedianya Mengoptimalkan aplikasi sistem aplikasi perizinan


75


No.

SASARAN

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR

Meningkatnya Presentase partisipasi peningkatan IKM masyarakat dalam pembinaan perizinan Meningkatnya kualitas aparatur 2

Terwujudnya sistem Meningkatnya manajemen mutu ISO konsistensi penerapan standar pelayanan public di bidang perizinan

Presentase pegawai yang mengikuti diklat Sertifikasi ISO

4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan pegangan

ketentuan-ketentuan atau

petunjuk

untuk

dalam

dijadikan

pengembangan

pedoman, ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.


76

SI

Tabel 4. 3 Sasaran, Strategi dan Kebijakan MISI

SASARAN

TUJUAN

URAIAN

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

ul m itas nan

Meningkatkan citra aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan

Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan

STRATEGI

INDIKATOR

Meningkatkan Prosentase independensi penyelesaian dan izin tepat Meningkatnya kecermatan waktu fungsi profesional koordinasi dan pegawai manajemen kelembagaan Meningkatkan KPT Prosentase sosialisasi Peningkatan peraturan, PAD prosedur dan mekanisme pengawasan Meningkatkan Tersedianya pengelolaan Mengoptimalkan Tersedianya informasi sistem aplikasi aplikasi berbasis perizinan Teknologi Informasi (TI) Meningkatkan pembinaan Meningkatnya terhadap partisipasi Presentase masyarakat masyarakat peningkatan dan aparatur dalam IKM pemerintahan pembinaan secara perizinan transparan dan akuntabel Meningkatkan profesionalisme Presentase aparat melalui Meningkatnya pegawai yang kediklatan dan kualitas mengikuti memberikan aparatur diklat hak-hak pegawai sesuai ketentuan


KEBIJAK

43

Meningka mutu dan pengawas melalui pengawas dan monit tindak lan Meningka sosialisasi peraturan prosedur mekanism pengawas

Peningaka aplikasi si pelayanan perizinan

Peningkat pembinaa terhadap masyarak dan apara pemerinta

Peningkat profesiona aparat me kediklatan memberik hak-hak pegawai s ketentuan

SI


MISI

SASARAN

TUJUAN

URAIAN

Mengembangkan sistem manajemen mutu ISO

Meningkatnya konsistensi penerapan standar pelayanan public di bidang perizinan


STRATEGI

KEBIJAK

INDIKATOR

Sertifikasi ISO

Meningkatkan efektivitas prosedur dan sistem pengawasan serta pengendalian mutu dan integritas

44

Peningkat efektivitas prosedur sistem pengawas serta pengenda mutu dan integritas


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikasi rencana program prioritas Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang berisikan program-program baik untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maupun untuk pemenuhan layanan dalam menyelenggarakan urusan pelayanan perizinan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program. Program dan kegiatan pembangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang dalam Renstra tahun 2015 – 2019 terdiri dari program dan kegiatan pada dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran. Rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri.. Adapun program yang melekat dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran meliputi : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 6. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan, 7. Program Optimalisasi Kebijakan Perizinan


45


8. Program Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan

Selanjutnya untuk program yang telah disertai dengan kebutuhan pendanaan penyusunan

atau

pagu

Rencana

penjabarannya

ke

indikatif Strategis

dalam

dijadikan Kantor

kegiatan

sebagai

Pelayanan

prioritas

acuan

dalam

Terpadu,

beserta

dan

kebutuhan

pendanaannya. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Kantor Pelayanan Terpadu berdasarkan sasaran dan urusan pemerintahan selama kurun waktu lima tahun ke depan dapat dilihat pada lampiran renstra. Pencapaian target kinerja di masing-masing urusan sesungguhnya hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang.


46


BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Visi Misi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang juga diintregasikan dalam tujuan dan sasaran serta kebijakan dan strategi yang ditempuh, hal ini juga tidak terlepas dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang.

Adapun sinergitas dalam hal tersebut terlihat dalam tabel di bawah ini.


47

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN URAIAN

Unggul Dalam Kualitas Layanan

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan


INDIKATOR

TUJUAN RPJMD

Misi 3 Tujuan 3.1 Prosentase Meningkatnya penyelesaian pelayanan izin tepat publik yang waktu Meningkatnya profesional fungsi dan koordinasi transparan dan manajemen Misi 3 kelembagaan Tujuan 3.1 KPT Prosentase Meningkatnya Peningkatan pelayanan PAD publik yang profesional dan transparan Misi 3 Tujuan 3.1 Tersedianya Meningkatnya Mengoptimalkan Tersedianya pelayanan sistem aplikasi aplikasi publik yang perizinan profesional dan transparan

SASARAN RPJMD 3.1.6 meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial

3.1.8 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan

3.1.2 Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa

48


VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN URAIAN Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan perizinan

Meningkatnya kualitas aparatur

Meningkatkan citra aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan

Meningkatnya Mengembangkan konsistensi sistem penerapan manajemen standar mutu ISO pelayanan public di bidang perizinan


INDIKATOR

Presentase peningkatan IKM

Presentase pegawai yang mengikuti diklat

Sertifikasi ISO

TUJUAN RPJMD Misi 3 Tujuan 3.1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan Misi 3 Tujuan 3.1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan Misi 3 Tujuan 3.1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan

SASARAN RPJMD 3.1.2 Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa

3.1.11 Meningkatnya pengelolaan aparatur yang profesional

3.1.7 meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

49

RENSTRA. Rencana Strategis Tahun

Recommend Documents