RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013-2018

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 3

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………..

i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………….

ii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………..

1

1.1

Latar Belakang ……………………………………………………………………………….

1

1.2

Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………..

2

1.3

Landasan Hukum ……………………………………………………………………………

2

1.4

Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………..

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPEMAS DAN PEMERINTAHAN DESA 6 2.1

Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi ………………………………………..

7

2.2

Sumber Daya Bapemas dan Pemerintahan Desa ………………………………..

14

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………………………………………..

17

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ……………………

17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …….

18

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ……

18

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………………………………………….. 22

3.3

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain …………………………………………………… 23

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis …………………………………………………………………………………………. 24

3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis ……………………………………………………………… 24

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN..

25

4.1

Visi dan Misi Bapemas dan Pemerintahan Desa …………………………………… 25

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ……………………………………… 25

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD …………………………………………………………….. 26

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.. 27 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ……………………………………………………………….

29

BAB VI PENUTUP ………………………………………………………………………………….. 30 LAMPIRAN 2

KATA PENGANTAR

Assalamu’ alaikum Wr Wb, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2013 sampai dengan 2018 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2013-2018 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pamekasan. Wassalamu’alaikum Wr,Wb.

Pamekasan,

Agustus 2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Drs. MOHAMAD ZAKIR, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19611016 198501 1 002 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG enetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan secara berpasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pada saat mendaftarkan wajib menyerahkan naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis serta amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2) bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun konsep penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2013-2018 sebagai berikut: 1. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan tepat memperhatikan RPJPD Kabupaten Pamekasan, RPJMD Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional; 2. Pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pamekasan; 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Pamekasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; 4. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan; 5. Sebagai dasar komitmen bersama antar eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah. Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Pamekasan dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Visi RPJMN adalah : “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” dan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah :“Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Rimur dan RPJMD Kabupaten Pamekasan, mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Bapemas dan Pemerintahan Desa sesuai tupoksi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 61 Tahun 2008 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah, menyusun rencana strategis

P

Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan

Page 1

menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra tersebut terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra Bapemas dan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Renstra itu sendiri merupakan sebuah perencanaan komperensif sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan serta memiliki fungsi strategis untuk mengakomodasikan dan menjembatani berbagai kepentingan yang berkembang sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan resmi bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan dalam menentukan prioritas program yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Bapemas dan Pemerintahan Desa dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Bapemas dan Pemerintahan Desa dalam Rencana strategis Bapemas dan Pemerintahan Desa. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Bapemas dan Pemerintahan Desa yang dirumuskan dapat efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana strategis Bapemas dan Pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Bapemas dan Pemerintahan Desa baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang. Renstra Bapemas dan Pemerintahan Desa yang telah disusun dengan baik, dijabarkan lebih rinci di dalam Renja Bapemas dan Pemerintahan Desa sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.2

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Renstra-BAPEMAS DAN PEMDES Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen BAPEMAS DAN PEMDES dan stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

1.3

DASAR HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan Renstra Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan


Page 2

4.

5.

6. 7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan


Page 3

17.

18.

19. 20.

1.4

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 40 Sistematika Rencana Pembangunan Daerah, Ayat (4) yaitu Sistematika Penulisan Renstra dimaksud, mencakup sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPEMAS DAN PEMERINTAHAN DESA 2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya Bapemas dan Pemerintahan Desa 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Bapemas dan Pemerintahan Desa 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


Page 4

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI PENUTUP LAMPIRAN


Page 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPEMAS DAN PEMERINTAHAN DESA

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai lembaga teknis daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yang penjabaran tugas dan fungsinya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas : “Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan”. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan adalah : 1. Perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta penanggulangan kemiskinan ; 2. Penyiapan program dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan ; 3. Perumusan dan persiapan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan ; 4. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bersama instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat ; 5. Pelaksanaan evaluasi dan partisipasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan ; 6. Pengelolaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan ; Kabupaten Pamekasan mempunyai letak topografi yang strategis, memiliki potensi alam sebagian agraris, industri, perdagangan, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Disamping itu Kabupaten Pamekasan terdiri dari 178 Desa dan 11 Kelurahan yang berada di 13 Kecamatan. Dalam Era Otonomi sekarang ini terjadi adanya hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku Sumber Daya Manusia yang ada antara lain sikap dalam keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan, yang tingkat partisipasi masyarakatnya diharapkan lebih meningkat, bila dibandingkan dengan era sebelumnya. Capaian-capaian penting dalam pelaksanaan Renstra Bapemas dan Pemdes Periode 2008 – 2013 antara lain: 1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Miskin dalam memperoleh akses pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan dan kesejahteraan 2. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 3. Pemberdayaan dan Penataan Pasar Desa dengan wujud pembangunan Los / Kios Pasar Desa. 4. Pemberdayaan Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA) meliputi pelatihan, pembangunan Tandon Air, Perpipaan dan Pompa Air. 5. Perbaikan/peningkatan infrastruktur (sarana dan prasarana) pedesaan. 6. Pengembangan Usaha Sektor Informal. 7. Revitalisasi Posyandu. 8. Pelaksanaan Pilkades dan Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa


Page 6

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan periode 2008-2013 adalah Luasnya cakupan sasaran pemberdayaan masyarakat yang tidak sebanding dengan terbatasnya pagu anggaran yang ada setiap tahunnya, adanya perubahan peraturan tetang kelistrikan yang ditetapkan oleh PLN yakni penambahan persyaratan Standar Layanan Operasional (SLO), KKO (Kajian Kelayakan Operasional), KKF (kajian Kelayakan Finansial) dan penyelesaian proses izin PLN membutuhkan waktu yang lama serta rentang waktu (proses lelang sampai pelaksanaan) untuk melaksanakan kegiatan kurang mencukupi, perubahan harga standar bahan listrik sesuai SK Gubernur sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik (PLMD) sering kali di DPA-L (Jadwal Ulang). 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, badan Perencaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan  Tugas Mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan  Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan pelaksanaan program dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta penanggulangan kemiskinan b. Penyiapan program dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan c. Perumusan dan persiapan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bersama instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat e. Pelaksanaan evaluasi dan partisipasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan f. Pengelolaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat  Tugas Melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan


Page 7

Fungsi a. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan b. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor d. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai e. Penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan perencanaan f. Pengkoordinasiaan dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan g. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Tugas a. Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor e. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas f. Melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai h. Menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bagian Perencanaan  Tugas a. Mengumpulkan dan menformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program c. Mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program d. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan  Tugas a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin, serta mengelola admnistrasi keuangan 


Page 8

b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan  Tugas Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan fasilitasi administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan Desa/kelurahan  Fungsi a. Pelaksanaan fasilitasi administrasi Pemerintahan desa dan Kelurahan b. Pelaksanaan fasilitasi, supervise, evaluasi, dan membuat pedoman pengelolaan data profil desa/kelurahan c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan d. Pelaksanaan fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) e. Pelaksanaan fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa/Kelurahan f. Pembinaan, pengawasan dan supervisi Pengelolaan keuangan dan aset desa g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan  Tugas a. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervise penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan desa dan kelurahan d. Melakukan fasilitasi, supervise, evaluasi dan pembuatan pedoman pendataan data profil desa dan kelurahan e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan serta penghapusan desa dan kelurahan f. Menetapkan pedoman dan pengelolaan keuangan dan asset desa g. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pengelolaan asset desa Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervise pengelolaan keuangan dan asset desa h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan asset desa i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


Page 9

Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan Desa/Kelurahan  Tugas a. Menetapkan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan Kelurahan b. Melakukan fasilitasi dan membuat pedoman pemilihan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan perangkat desa c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan e. Melakukan fasilitasi pembinaan dan penguatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Adminitrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 4. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat  Tugas Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga keuangan mikro.  Fungsi a. Penyiapan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan perekonomian masyarakat b. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan ekonomi mikro c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat  Tugas a. Menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat b. Melakukan fasilitasi pengembangan permodalan usaha ekonomi masyarakat c. Melakukan fasilitasi pengembangan produksi, pemasaran, dan promosi hasil usaha masyarakat d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro  Tugas a. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro b. Melakukan pembinaan dan supervise pengembangan lembaga keuangan mikro c. Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pengembangan lembaga ekonomi keuangan mikro d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


Page 10

5. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat  Tugas Memiliki tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, supervise dan fasilitasi dalam rangka peningkatan keswadayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat  Fungsi a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengembangan kelembagaan dan partispasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat, pemberdayaan kesejahteraan keluarga b. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kelembagaan dan partispasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat c. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (perguruan tinggi), Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemansyarakatan) dalam rangka pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan adat pengembangan kehidupan social budaya masyarakat pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi  Tugas a. Menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat b. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan masyarakat dan pengembangan partisipasi masyarakat. c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dalam rangka pengembangan keswadayaan. e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) serta kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya


Page 11

Sub Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat  Tugas a. Menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat b. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat. c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan kemiskinan d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan lembaga adat dan social budaya masyarakat f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial g. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja sektor informal h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)  Tugas Memiliki tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.  Fungsi a. Penyiapan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna b. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam d. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tentang pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya Sub Bidang Sumber Daya Alam  Tugas a. Menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervise pemanfaatan kawasan perdesaan


Page 12

c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya Sub Bidang Teknologi Tepat Guna  Tugas a. Menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, pemetaan dan pengkajian kebutuhan Teknologi Tepat Guna c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan supervise pemasyarakat dan kerjasama teknologi pedesaan d. Melakukan monitoring, pemantauan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna, pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI BAPEMAS DAN PEMERINTAHAN DESA Struktur organisasi Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Bapemas dan Pemdes, unsur staf yaitu sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan. Unsur pelaksana pada Bapemas dan Pemerintahan Desa antara lain a. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi 1. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 2. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemeritahan Desa/Kelurahan b. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, membawahi, 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat 2. Sub Bidang Pengembangan Lembagan Ekonomi Mikro c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi 2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam 2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Untuk lebih jelasnya struktur kepagawaian pada Bapemas dan Pemerintahan Desa dapat dilihat pada bagan berikut:


Page 13

Bagan Struktur Kepegawaian Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan

KEPALA BADAN Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

SEKRETARIS

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Keuangan

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat

Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi

Sub Bidang Sumber Daya Alam

Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemeritahan Desa/Kelurahan

Sub Bidang Pengembangan Lembagan Ekonomi Mikro

Sub Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat

Sub Bidang Teknologi Tepat Guna

2.2

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Sumber Daya Bapemas dan Pemerintahan Desa Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari 33 (Tiga puluh tiga) orang PNS dengan perincian 8 (delapan) orang berpendidikan S 2, 18 orang pendidikan S 1 dan 7 orang pendidikan SMA. Selain itu terdapat 2 (dua) orang tenaga kontrak kerja tidak tetap. Pegawai tersebut disebar didalam beberapa pelaksana bidang, dengan menempatkan pegawai berdasarkan Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999, melalui PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pamekasan dengan melalui penetapan SK Bupati. (Tabel a terlampir)


Page 14

Tabel a Rekapitulasi Pegawai Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Pendidikan dan eselon No

Jabatan

Pendidikan Terakhir SMA

Dipl

S1

S2

Eselon S3

I

II 1

1

Kepala Badan

1

-

2

Sekretaris

1

-

3

Sekretariat

4

Bid. Pemerintahan Desa dan Kel

5

Bid. Pengbgan Perekonomian Masy

6

3

7

III

IV

1

-

3

3

1

-

1

2

2

1

2

-

1

2

Bid. Penguatan Klbgn dan Sosbud Masy

1

3

3

-

1

2

7

Bid. Pengembangan SDA dan TTG

1

4

-

1

2

8

Tenaga Kontrak Kerja Tidak Tetap

2

Jumlah = 35

9

18

8

Tabel b Rekapitulasi Asset/modal bergerak pada Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan No

Jenis Benda

Type

Th. Pembuatan

satuan

Jumlah

1

Mobil Station

Toyota Kijang Innova J XW40

2012

1

1

2

Mobiil Station

Toyota Kijang Lgx

2002

1

1

3

Mobil Carry

Suzuki ST 150 Futura

2000

1

1

4

Sepeda Motor

H GLM

1997

1

1

5

Sepeda Motor

Honda HOB 97 WIN

2003

1

1

6

Sepeda motor

Honda NF 100 SLD

2008

1

1

7

Sepeda Motor Beat

Honda NC11BIC AT

2008

1

1

8

Sepeda Motor Revo

Honda NF 100TD

2008

1

1

9

Sepeda Motor Revo

Honda/NF11 BID MT

2009

1

1

10

Sepeda motor

Honda/NC11B3C1 AT

2011

1

1

11

Sepeda motor

Honda/NC11B3C1 AT

2011

1

1

12

Sepeda motor

Honda/NF11B 2C1M/TT

2011

1

1

13

Sepeda motor

Honda/ NF11B 2C1M/TT

2011

1

1

14

Sepeda motor Revo CW

Honda/ NF11B 2D1MT

2012

1

1


Page 15

15


Honda/ NF11B 2D1MT

2012

1

1

16


Honda/ NF11B 2D1MT

2012

1

1

17


Honda/ NF11B 2D1MT

2012

1

1 17

JUMLAH TOTAL

Sumber data : data Inventaris BPMD Kab. Pamekasan 2012

Tabel c Rekapitulasi Asset/modal tidak bergerak pada Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan No

Jenis Benda

Merk/Model

Jumlah

1

Kursi Tamu

Kayu

6 Set

2

Kursi putar/kayu/plastik

Shofa

38 buah

3

Meja

Kayu

33 buah

4

Televisi

Panasonic/sharp

5 Buah

5

Telpon

Teen

1 Buah

6

Papan Memori

Kayu

13 Buah

7

Foto Presiden dan Wakil Presiden

Figura

1 Buah

8

Horden

Kain wool

6 Set

9

Ac

LG

6 Buah

10

Infocus dan Layar

Epson

1 Buah

11

Faximile

Epson

1 Buah

12

Komputer

IBM

13 buah

13

Laptop

Toshiba/Acer

3 Buah

14

Printer

Canon/Epson

11 Buah

15

Handycam

Canon

2 Buah

16

Lemari Arsip

Kayu/besi

11 Buah

17

TV

Sharp/LG/Toshiba

4 buah

Sumber data : data Inventaris BPMD Kab. Pamekasan 2012


Page 16

2.3

Kinerja Pelayanan Pencapaian kinerja Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2008-2013, sebagaimana lampiran tabel 1, dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing inidikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan. Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan sebelumnya agar dapat mengidentifikasikan potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan sebagaimana lampiran tabel 2. Pencapaian kinerja Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan, membagi dua kelompok pelayanan yaitu pelayanan eksternal dan internal: 1. Pelayanan Eksternal Pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan jaminan kepastian hukum, jaminan kepastian waktu, pemerataan penetapan lokasi program, pelaksanaan program sesuai ketentuan yang berlaku, kejelasan kelengkapan administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, pendampingan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaku-pelaku program. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap komitmen kami menerapkan sistem : a. Mensosialisasikan program kepada masyarakat dengan melakukan prinsip berkeadilan, pemerataan, tanggungjawab b. Memberikan bimbingan dan pelatihan teknis dan non teknis secara maksimal sesuai ketentuan dan pedoman yang ada. c. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan proses pencairan dana sesuai tahapan kegiatan serta laporan realisasi program. 2. Pelayanan Internal Pelayanan internal dilaksanakan untuk menunjang kualitas pelayanan eksternal. Pelayanan internal diberikan kepada pegawai Bapemas dan Pemerintahan Desa yang dikoordinir oleh masing-masing pelaksana bidang, berupa perencanaan, organization, accounting, dan controlling.

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan periode tahun 2013-2018 memiliki tantangan untuk membantu Bupati Pamekasan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pembangunan perdesaan, untuk dapat terciptanya misi tersebut diatas maka peran serta pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri harus kami tingkatkan. Selain itu untuk pengembangan pelayanan Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan terhadap masyarakat kami akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan keuangan perdesaan. Kemudian dengan banyaknya Sumber Daya Manusia di desa yang rendah, menjadikan salah satu tantangan bagi Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan untuk terus menerus memberikan pelatihan, pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) dan aparatur/perangkat desa tersebut. (Lampiran tabel 3)


Page 17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapemas dan Pemerintahan Desa Analisis Lingkungan Strategis merupakan identifikasi aspek strategik yang dimiliki oleh Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan yang dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan lintas sektor maupun lintas program yang selama ini berjalan dengan sistem koordinasi sehat, terpadu dan terarah. Tentunya aspek tersebut merupakan faktor kunci perumusan kebijakan dan keberhasilan pencapaian sasaran. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan / aspek strategis ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumberdaya, dana, sarana dan prasarana serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Instansi Pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya. (sebagaimana tabel 7 dan 8 ) Adapun aspek strategis dimaksud adalah : 3.1 Aspek Strategis Organisasi 3.1.1 Lingkungan Internal Dilakukan melalui telahan dan pencermatan lingkungan internal organisasi yang mengidentifikasi kekuatan (Strength ) dan kelemahan (Weakness) a. Kekuatan ( Strength ) 1. Adanya SOTK ( Struktur Organisasi dan Tata Kerja ) dan job diskription yang jelas. Struktur Organisasi Pemerintah yang efektif adalah struktur yang mampu membagi habis tupoksi yang dimiliki serta membuka akses pelayanan kebutuhan Klien/Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan nomor 61 tahun 2008, telah dilembagakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai pengawal proses pemberdayaan menuju masyarakat mandiri pada semua aspek kehidupan. Hal itu mengisyaratkan kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meliputi aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang diterjemahkan kedalam empat Bidang dan 8 Sub Bidang ditambah dengan Sekretariat. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kegamangan pelaksanaan kegiatan maka Struktur Organisasi tersebut telah dilengkapi dengan penetapan Job Discription yang jelas dari masing-masing struktural. 2. Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan. Sejalan dengan telah dilembagakannya Bapemas dan Pemerintahan Desa, maka pengisian formasi menjadi suatu keharusan, karena tanpa pengisian formasi lengkap, maka organisasi tersebut tidak dapat dioprasionalkan secara optimal, efektif dan efisien. 3. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik. Dalam organisasi dengan sistem habis pembagian tugas, maka kelemahan yang ada adalah lemahnya komunikasi yang dikarenakan


Page 18

ego sentries masing-masing unit kerja. Akan tetapi selama ini komunikasi yang ada di Bapemas dan Pemerintahan Desa telah berjalan sangat komunikatif sehingga dapat memupus lemahnya komunikasi yang ada. 4. Komitmen Pimpinan Daerah cukup tinggi terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Mencermati Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa Kepemimpinan ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal itu terbukti jelas dari jargon kampanye yang jelas untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas Pendidikan dan Kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penguatan kemampuan aparat desa. b. Kelemahan (Weakness) 1. Terbatasnya anggaran yang tersedia Terbatasnya kemampuan anggaran SKPD belum mampu menyelesaikan pencapaian pembangunan didesa 2. Rendahnya etos kerja pegawai. Harus diakui bahwa tidak semua PNS mempunyai dedikasi yang baik terhadap tugas serta tanggung jawabnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap etos kerja dalam pencapaian sasaran. PNS yang demikian pada umumnya akan melemahkan etos kerja PNS lainnya seperti layaknya penyakit menular yang mudah menjangkiti setiap PNS di SKPD bahkan SKPD lainnya. 3.1.2 Lingkungan Eksternal Dilakukan melalui telahaan dan pencermatan lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan peluang (opportunity) dan tantangan (threath) a. Peluang (Opportunity) 1. Adanya UU No. 32 tahun 2004 dan ketentuan lainnya yang mengatur pola tata kerja. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 memberikan ruang yang cukup lebar bagi pemanfaatan potensi lokal dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk memberdayakan masyarakat. Tentunya ketentuan-ketentuan lainnya yang menindaklanjuti Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan. Hal demikian akan semakin mendorong proses pemberdayaan pada semua sektor. 2. Dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah secara keseluruhan telah memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan seperti pengadaan sarana transportasi, komunikasi dan apresiasi terhadap PNS serta pelaku Pemberdayaan. 3. Apresiasi masyarakat dan lembaga di desa dan Kecamatan yang positif. Pemberdayan Masyarakat telah mendapat apresiasi positif baik dari lembaga-lembaga di Desa dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif pada proses pembangunan menjadikan Masyarakat diperhatikan dan dapat berbuat sesuai dengan kebutuhannya.


Page 19

4. Sumber daya alam cukup potensial Setiap Desa memiliki Sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dan keberadaannya sangat variatif, hal ini sangat mendukung pola pemberdayaan berbasis masyarakat. 5. Adanya hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari SKPD terkait. Hubungan kerja lintas sektoral adalah hal yang wajib ada terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tidak saja menyangkut satu dua permasalahan hidup, tetapi hampir keseluruhan sektor kehidupan menjadi sentuhan pemberdayaan, sehingga diperlukan koordinasi dan hubungan kerja harmonis lintas sektoral baik horisontal maupun vertikal. b. Tantangan ( Threats ) 1. Lemahnya koordinasi lintas sektoral Kelemahan koordinasi lintas sektoral pada umumnya dikarenakan tupoksi masing-masing SKPD yang kompleks serta schedule/jadwal pelaksanaannya yang hampir bersamaan, sehingga menyempitkan ruang koordinasi, sehingga perlu ada strategi koordinasi yang kondusif terhadap situasi dimaksud. 2. Menurunnya daya beli masyarakat Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan semakin menurunnya kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini berimbas pada menurunnya partisipasi dalam pembangunan. Penurunan ini sangat kontradiktif dengan pemberdayaan yang indikator utamanya adalah kenaikan partisipasi masyarakat. 3. Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap Pemerintah. Tingginya ketergantuang masyarakat dapat dilihat dari semakin banyaknya proposal yang diajukan masyarakat kepada Pemerintah, padahal arah pembangunan adalah memandirikan masyarakat, sementara Pemerintah hanya berfungsi sebagai dinamisator, fasilitator, pendampingan dan regulator. 4. Adanya kebijakan/Program yang kontra produktif terhadap pola pemberdayaan masyarakat. Harus diakui, bahwa kajian Program BLSM, memberikan dampak kurang mendidik terhadap pemberdayaan. Masyarakat menjadi semakin tergantung dan memunculkan konflik vertikal dan horisontal dimasyarakat akibat program dimaksud. Tabel d Penyusun Strategi dan Rencana Kegiatan Strengths/Kekuatan

S W O T

Weaknesses/Kelembag aan

a. Sarana prasarana oprasional memadai b. Karyawan pengisi formasi jabatan a. Terbatasnya anggaran lengkap. b. Rendahnya etos kerja c. Adanya job diskripsi yang jelas /motifasi sebagai d. Tim Work yang berjalan solid pada setiap personil kegiatan.


Page 20

Opportunities/Peluang 1. UU yang mendukung 2. PTO program sebagai Strategi SO panduan oprasional. 3. Dukungan fasilitasi Pemda 1. Mengoptimalkan pegawai yang ada agar yang memadai dapat bekerja secara efektif dan efisien 4. Apresiasi positif masyarakat sesuai ketentuan PTO yang ada. dan lembaga di Desa. 2. Optimalisasi pegawai melalui rapat-rapat 5. Pelatihan yang dilaksanakan dan pelatihan-pelatihan sesuai dengan oleh Pemerintah guna kegiatan serta koordinasi yang intensif. optimalisasi kinerja 3. Optimalisasi pegawai untuk menggali dan pemberdayaan. memanfaatkan SDA yang ada di desa. 6. Hubungan kerja lintas sektoral yang kondusif 7. SDA/SDM yang memadai secara kuantitas.

Koordinasi lintas sektoral. Isu Nasional dan Global. Daya beli masyarakat turun. Kehidupan sosial pales nakistik 5. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

1. Membentuk Tim /panitia yang melibatkan instansi lain. 2. Motifasi pegawai melalui mekanisme leeward dan pumisment. 3. Intensifikasi rapat asset guna meningkatkan kinerja pegawai. 4. Menugaskan pegawai pada pelatihan-pelatihan

Strategi ST

Threats/Ancaman 1. 2. 3. 4.

Strategi WO

1. Intensifikasi koordinasi melalui rapat-rapat Strategi WT Tim. 2. Memanfaatkan sarana dan prasarana guna 1. Koordinasi yang intensif memobilisasi pemberdayaan masyarakat lintas bidang maupun dan pemberdayaan perempuan. lintas sektoral 3. Penyusunan dan validasi data base tentang potensi pemberdayaan yang ada di desa/kelurahan.

Dengan menggunakan Matrik SWOT dapat disusun formulasi strategi dengan mengintegrasikan faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor kunci keberhasilan. Strategik adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Rumusan stratergik yang dibuat diarahkan untuk memecahkan masalah yang dibahas, dimana kalimat rumusan disusun berdasarkan kesesuaian, keselarasan dan kewajaran (keterkaitan) antara faktor kunci keberhasilan yang disandingkan dari analisis faktor-faktor yang berpengaruh, maka beberapa strategik yang dapatb direncanakan adalah: 1. Strategik SO = Agresif (Ekspansi) 2. Strategik ST = Diversifikasi 3. Strategik WO = Investasi 4. Strategik WT = Depensif Adapun rumusan strategik yang dihasilkan dari interaksi faktor kunci keberhasilan sebagaimana uraian diatas tersaji pada tabel diatas ini. Berdasarkan analisis Strategi diatas, maka yang menjadi prioritas langkah strategisnya adalah : 1. Koordinasi yang intensif serta optimalisasi Tim Work yang dibentuk. 2. Penyusunan Data Base yang valid dan akurat guna landasan perencanaan pencapaian sasaran yang efektif dan efisien 3. Mengoptimalkan fasilitas kerja dan SDM yang ada guna pencapaian tujuan.


Page 21

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bupati Pamekasan terpilih periode Tahun 2013-2018, mempunyai Visi “Terwujudnya Pamekasan yang bersih, sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa didukung aparat yang professional”. (Sebagaimana tabel 9) Penjelasan Visi: - Bersih, artinya kondisi lingkungan masyarakat yang indah dan asri serta bebas polusi. - sehat, artinya mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Pamekasan. - cerdas, artinya mampu mengambil keputusan, menetapkan tujuan, tidak tergantung dan tidak menjadi pihak yang tersuordinasi pihak lain serta meningkatnya tingkat rata-rata pendidikan masyarakat, berkurangnya angka buta huruf yang pada muaranya dapat meningkatkan indek pembangunan manusia di Kabupaten Pamekasan. - Sejahtera, artinya terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis masyarakat sehingga timbul rasa aman, sejahtera dan bahagia. - Iman dan taqwa, artinya berpegang pada ajaran agama dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari tuhan yang maha kuasa. - Profesional, artinya terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara adil Adapun yang menjadi Misi Bupati Pamekasan 2013-2018 adalah 1. Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan 2. Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur publik 4. Meningkatkan pembangunan bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan 5. Melakukan percepatan reformasi birokrasi disegala bidang dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel) 6. Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah. Penjabaran Visi dan Misi dituangkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai: 1. Meningkatnya akses dan pemerataan, peningkatan kualitas hasil pelayanan pendidikan serta meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya perilaku hidup hidup bersih dan sehat, meningkatnya layanan RSUD, meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemantapan KB dan KS 3. Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air, tansportasi yang layak dan memadai, meningkatnya kualitas permukiman, dan meningkatnya sarana prasarana transportasi 4. Meningkatnya pembangunan pertanian/peternakan, meningkatnya ketahanan pangan daerah serta meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat, meningkatnya pembangunan kehutanan dan perkebunan, meningkatnya pembangunan perikanan, meningkatnya kunjungan wisata, berkurangnya angka kemiskinan dan kesenjangan social dan kesejangan antar wilayah, meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta penyediaan lapangan


Page 22

kerja, meningkatnya koperasi, UMKM dan etos kewirausahaan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, meningkatnya investasi/penanaman modal daerah, meningkatnya daya dukung lingkungan terhadap sarana pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat sejahtera 5. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif dan memperhatikan keinginan masyarakat, meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW dan peraturan perundangan lainnya, terwujudnya reformasi birokrasi yang professional, bebas KKN, meningkatnya peran serta lembaga legislative dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat Didalam penjabaran Visi dan Misi Bupati Pamekasan dituangkan kebijakankebijakan dalam bentuk program-program kerja yaitu: 1. Mengalokasikan dana minimal Rp. 300 Juta/tahun untuk infrastruktur ekonomi dan SDM di pedesaan yang berbentuk ADD, infrastruktur, program ekonomi, sosial dan sebagainya. 2. Meningkatkan honor guru bantu sekolah swasta sesuai dengan UMK 3. Menyediakan minimal Rp. 10 Milyar/tahun untuk perluasan akses masyarakat terhadap air bersih 4. Menyediakan dana Rp. 20 Milyar pertahun untuk jamin harga tembakau dan garam 5. Sediakan anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan koperasi dan lainnya 6. Menaikkan bantuan operasional masjid dan musalla 7. Menyediakan minimal Rp. 20 Milyar/tahun untuk jamin ketersediaan bantuan pupuk, alat pertanian dan nelayan. Dalam Visi, Misi dan Program tersebut diatas, terkait pula dengan tugas dan fungsi Bapemas dan Pemerintahan Desa yaitu dalam point membantu Bupati untuk mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan peningkatan kapasitas masyarakat, melalui pemantapan Pembangunan Perdesaan, yaitu : 1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan 2. Peningkatan Kapasitas & kapabilitas pemerintahan desa 3. Peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa 4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat 5. Penguatan lembaga-lembaga keuangan mikro di desa 6. Peningkatan sarana dan prasarana pasar desa 7. Peningkatan kapasitas SDA dan TTG Untuk tercapainya hal tersebut diatas perlu peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan desa yang mandiri dengan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan keuangan perdesaan. 3.3

Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementrian/ lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan penjabaran Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra KL) adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja KL). (Lampiran Tabel 10) Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya


Page 23

berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, ada faktor-faktor yang menghambat dan ada faktor yang mendorong Bapemas dan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun Faktor Penghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan. Dengan adanya faktor penghambat itulah, maka harus ada faktor pendorong sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur supaya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Pelayanan bisa dikatakan baik apabila tidak ada komplain dari masyarakat. Sehingga bisa terselenggara tata kelola birokrasi yang baik dan benar serta pelaksanaan sistem pemerintahan yang Good Goverment dan Good Governance. (Sebagaimana Lampiran 11) 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Data nihil sebagaimana Tabel 12 dan Tabel 13

3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan supaya bisa memberikan pelayanan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya antara lain : Tugas adalah untuk menyiapkan bahan, penyusunan kebijakan dan bahan koordinasi serta pembinaan Pemerintahan Desa. Sedangkan Fungsinya : - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi desa; - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan potensi desa; - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana desa; - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaku-pelaku program kegiatan beserta pembinaannya ; - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pembinaan perangkat desa; - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pembinaan keuangan desa; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Adapun isu-isu strategis yang menjadi garapan Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan : 1. Tingginya jumlah keluarga miskin 2. Rendahnya kualitas SDM dan penguasaan Tehnologi Tepat Guna 3. Kurangnya permodalan kelompok masyarakat 4. Tingginya jumlah rumah yang tidak ada aliran listriknya. (tabel 14,15,16)


Page 24

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Bapemas dan Pemerintahan Desa Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, Bapemas dan Pemerintahan Desa menentukan Visi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 tahun kedepan 2013-2018 Visi tersebut adalah sebagai berikut : “ MENJADI PENGGERAK UTAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN PAMEKASAN”. Untuk mencapai visi tersebut diatas Bapemas dan Pemerintahan Desa menetapkan 6 Misi sebagai berikut : 1. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya keterpaduan Pembangunan Desa; 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dam lembaga kemasyarakatan yang mendorong peningkatan peran aktif masyarakat dalam Pembangunan Desa; 3. Menumbuhkembangkan potensi Usaha Ekonomi Desa; 4. Membangun kemitraan Pemerintah, Swasta dan masyarakat secara sinergisitas; 5. Memfasilitasi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 6. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sebagai penggerak utama terkandung makna bahwa Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan dengan potensi yang dimilikinya memposisikan diri sebagai instansi terdepan dan memiliki kemampuan untuk mensinergiskan tugastugas pemberdayaan masyarakat desa. Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan memiliki karakteristik tugas yang berbeda dengan instansi lain.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan Tujuan Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan untuk merealisasikan misi adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 4. Meningkatkan kebudayaan/pemberdayaan masyarakat perdesaan 5. Meningkatkan keberdayaan/partisipasi masyarakat dalam membangun desa 6. Meningkatkan Peran Perempuan di Pedesaan 7. Meningkatkan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan 8. Meningkatkan pemberdayaan Kader Posyandu Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu : 1. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran


Page 25

2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di bidang pemberdayaan masyarakat 3. Tersedianya aparatur yang mempunyai kompetensi yang memadai bagi pemberdayaan masyarakat 4. Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, peningkatan pendidikan dan kesejahteraan 5. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan 6. Terwujudnya peran aktif perempuan di pedesaan 7. Tercapainya kemandirian masyarakat desa/kelurahan miskin melalui pemberdayaan RTM, pengembangan potensi ekonomi dan penguatan kelembagaan 8. Tercapainya peningkatan wawasan dan ketrampilan Kader Posyandu 4.3

Strategi dan Kebijakan Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan Untuk mewujudkan visi dan misi Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan, strategi dan kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan. Adapun strategi Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan terdiri dari : 1. Strategi yang ditempuh antara lain: 1) Mendorong terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 2) Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3) Memantapkan kapasitas sumber daya aparatur 4) Mengembangkan keberdayaan masyarakat perdesaan 5) Mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa 6) Mendorong peran perempuan di pedesaan 7) Menggalakkan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan 8) Mendorong pemberdayaan Kader Posyandu 2. Kebijakan meliputi: 1) Kelancaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pendukung pelayanan administrasi perkantoran 2) Pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan dan pengadaan peralatan gedung kantor 3) Penyelenggaraan Diklat formal, Koordinasi dan pendampingan Pemilihan Kepala Desa, Pelantikan Kepala Desa, Pembinaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ka Urusan, Dana Pendamping Diklat KPM Provinsi Jatim, dan Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 4) Mengembangkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, usaha dan pendapatan masyarakat, perekonomian desa melalui BOP PNPM MP dan PNPM GSC. 5) Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan melalui berbagai macam kegiatan 6) Meningkatkan peran dan pemberdayaan Kader PKK 7) Menggalakkan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan 8) Menggalakkan revitalisasi Posyandu dan pemberdayaan Kader Posyandu BAB V


Page 26

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan. Tabel 5 Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. (tabel 18 terlampir). 1.1

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program yang diutamakan pada manajemen administrasi perkantoran dengan terciptanya koordinasi, konsultasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap program kegiatan yang sedang, akan dan telah dilaksanakan. Tujuan program ini adalah untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran program ini adalah terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.

1.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan program yang diutamakan dalam upaya mendukung peningkatan kinerja personil. Tujuan program ini adalah untuk memperlancar tugas kantor dan sasaran program ini adalah pengadaan dan perawatan kendaraan dinas, perawatan gedung kantor, perawatan dan pengadaan peralatan gedung kantor.

1.3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur merupakan program yang diutamakan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sasaran program ini adalah Diklat formal, Pembinaan Kades, panitia Kepala Desa, Tokoh masyarakat, aparat desa, TNI dan Masyarakat.

1.4

Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, peningkatan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa dan sasaran program ini adalah mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan.

1.5

Program Pemberdayaan Masyarakat Program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan. Program ini juga bertujuan mengurangi pengangguran dan pengentasan


Page 27

kemiskinan. Tolok ukur keberhasilan program ini adalah menurunnya angka kemiskinan atau yang dikenal dengan rumah tangga sasaran (RTS). Berdasarkan data hasil pendataan program perlindungan social (PPLS 2011) Kabupaten Pamekasan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2011 sebanyak 135.644 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan merupakan program yang diutamakan pada pemberdayaan masyarakat yang terwadahi dalam suatu lembaga maupun organisasi masyarakat, didalamnya ada Kepala Desa, Posyandu, PKK, Tokoh masyarakat, kelompok usaha ekonomi desa (UED-SP), kelompok teknologi tepat guna, P3EL, UPKu, kelompok kerja yang lainnya. Tujuan Program ini adalah mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan serta terwujudnya penyelenggaraan program peningkatan keberdayaan masyarakat desa dan Sasaran program ini adalah pelaku/kader pembangunan desa serta lembaga-lembaga didesa yang dilibatkan dalam program ini, selain itu dengan terbangunnya sarana prasarana fisik baik penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kebutuhan hidup lainnya. Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui berbagai kegiatan antara lain : a) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan HKG PKK b) Pembangunan Jaringan Listrik (PLMD) c) Pengembangan dan Penataan Pasar Desa d) Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pelestarian Sumber Mata Air (SMA) e) Pelaksanaan Gelar TTG Nasional f) Pembangunan Jaringan Listrik (PLMD) g) Pengembangan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) h) Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) i) Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) j) Peningkatan Usaha Ekonomi Mendukung Sektor Informal 1.6

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan merupakan program yang diutamakan dalam upaya meningkatkan wawasan, produktifitas dan ketrampilan kader PKK. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan produktifitas kader PKK dan sasaran program ini adalah kader PKK.

1.7

Program Peningkatan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Program Peningkatan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan merupakan program yang diutamakan dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat miskin. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi rumah tangga miskin dan sasaran program ini adalah rumah tangga miskin.

1.8

Program Peningkatan Peran Kader Posyandu Program Peningkatan peran kader Posyandu merupakan program yang diutamakan dalam upaya meningkatkan wawasan dan ketrampilan kader Posyandu. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Posyandu dan wawasan Kader Posyandu dan sasaran program ini adalah kader Posyandu.


Page 28

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPEMAS DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PAMEKASAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018. Berikut indikator kinerja Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan. (Lampiran Tabel 19) 1. Jumlah Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam yang memperoleh bantuan modal 2. Jumlah Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan Ekonomi Lokal(P3EL) yang memperoleh bantual modal 3. Rumah tangga miskin yang terbantu melalui program penanggulangan kemiskinan 4. Bertambahnya jaringan listrik pedesaan


Page 29

BAB VII PENUTUP

6.1

6.2

Rencana Strategis (Renstra) Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan. Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan, agar setiap bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.


Page 30

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan

1

Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin

2

Meningkatnya Pendapatan RTM

3

Meningkatnya Mata Air

4

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang Terlatih

5

Penggunaan

Berkembangnya Kegotongroyongan Masyarakat

8

Jumlah Kegiatan Pokjanal Posyandu

9

Bertambahnya Perdesaan

Jaringan

Nilai

Listrik

2008

2009

2010

2011

2012

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

482

123

4%

5%

0,8 %

0,4 %

0,1 %

- Paket

1 Paket

2 Paket

1 Paket

2 Paket

- Orang

- Orang

- Orang

- Orang

4 Orang

378

378

378

378

378

100 %

1323

1323

1323

1890

2268

90 %

80 %

77 %

82 %

75 %

- %

90 %

3

3

3

4

4

Jaringan

0 Jaringan

0 Jaringan

0 Jaringan

0 Jaringan

0 Jaringan

13 Orang

378

7

8

903

100%

Jumlah Anggota PKK Aktif

7

5457

Sumber

6

6

4856

100% 100%

Jumlah Kader PKK

2012

5

2011

4

2010

3

2009

2

Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan

Rasio Capaian pada Tahun Ke -

2008

1

Realisasi Capaian Tahun Ke -

2012

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke 2011

Target IKK

2010

Target SPM

2009

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

2008

NO

Page

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan URAIAN

1

Anggaran pada tahun ke 1 2 3 4 5

Realisasi Anggaran pada tahun ke 1 2 3 4 5

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke 1 2 3 4 5

2

7

12

3

4

5

6

8

9

10

PENDAPATAN DAERAH: Pendapatan Asli Daerah: - Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan: - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah: - Pendapatan hibah - Dana darurat - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya -Dana penyesuaian dan otonomi khusus -Bantuan keuangan dari



Page

11

13

14

15

16

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi

17

18

provinsi dan pemerintah daerah lainnya BELANJA DAERAH:

95.69

89.05

92.31

95.07

12

13

14

15

16

95.48

90.26

91.82

95.10

1,015,550,000.00

94.67

646,384,750.00

11

92.55

915,904,000.00

1,411,924,817.00

2,355,215,000.00

10

965,745,000.00

6

1,299,037,582.00

1,485,091,928.24

5

593,536,500.00

1,407,211,139.60

4

1,284,772,497.00

1,442,688,358.00

3

1,482,890,198.00

1,549,646,505.20

2

1,319,307,543.00

1,393,570,484.48

- Belanja Pegawai

1,525,478,000.00

Belanja Tidak Langsung:

- Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja bagi hasil kepada provinsi/Kab/Kota dan pemerintahan desa - Belanja tidak terduga

1

7

8

9

826,654,000.00

2,248,810,000.00

- Belanja Pegawai

1,411,865,500.00

Belanja Langsung:



Page

17

18

- Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman Daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piutang Daerah Pengeluaran Pembiayaan: - Pembentukan dana Cadangan - Penyertaan modal (inves-



Page

90.97

83.98

88.70

7.24

5.76

468,070,000.00

Sebelumnya

38.73

1,237,280,250.00

167,400,000.00

anggaran tahun anggaran

81.80

3,442,991,323.00

161,155,000.00

- Sisa lebih perhitungan

41.27

7,621,805,150.00

5,180,402,030.00

Penerimaan Pembiayaan:

99.02

1,977,919,870.00

799,485,000.00

PEMBIAYAAN:

99.43

1,532,501,850.00

1,208,500,000.00

1,754,501,765.00

1,360,030,850.00

405,575,000.00

298,137,965.00

4,209,034,150.00

162,085,000.00

1,287,038,550.00

7,697,358,150.00

- Belanja modal

57,900,000.00

- Belanja Barang dan jasa

TOTAL



Page

4,430,309,547.00

3,237,512,632.00

3,816,776,747.00

7,342,091,521.00

10,514,133,193.00

9,658,963,828.24

4,385,582,739.60

4,927,123,208.00

8,519,470,655.20

10,778,491,634.48

tasi) pemerintah daerah

- Pembayaran pokok utang

- Pemberian pinjaman daerah

Tabel 3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bapemas dan Pemdes Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

1

Jumlah Ds/Kel yang telah

Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi 3 Jumlah Ds/Kel yang telah

Sasaran Pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota 4 Terwujudnya peningkatan pen-

Sasaran Pada Renstra K/L 5 Meningkatnya kegiatan

terbentuk kelompok pem-

membentuk UPKu sebesar

dapatan Desa, potensi Desa dan

ekonomi produktif masya-

berdayaan usaha ekonomi

30% dari Ds/Kel yang ada

kesejahteraan masyarakat

rakat desa

Jumlah Rumah Tangga

Jumlah RTSM yang tervalidasi

Terwujudnya kemandirian masya-

Dukungan pengentasan

Miskin (RTM) yang ter-

untuk bantuan penanggulangan

rakat Ds/Kel miskin melalui pem-

daerah tertinggal dan pas-

bantu melalui program

kemiskinan sebesar 80 % dari

berdayaan RTM, pengembangan

ca bencana malalui peman-

penanggulangan

jumalah seluruh RTSM

potensi ekonomi dan penguatan

tapan program PNPM-MP

produktif 2

kemiskinan 3

Kelembagaan

Jumlah kelembagaan yang

jumlah terbentuknya Posyan-

Tercapainya peningkatan pema-

Meningkatnya pengelolaan

terbentuk di Ds/Kel dan

tek/Wartek di Ds/Kec.sebesar

saran produk unggulan TTG ke

SDA dan pendayagunaan

kecamatan

0,96 % dari jumlah Ds/Kel/Kec

tingkat nasional

Tehnologi Tepat Guna (TTG)

4

Jumlah Rumah Tangga

Jumlah RTS yang rumah ting-

Tercapainya peningkatan keber-

Meningkatnya pengelolaan

Sasaran (RTS) yang meng

galnya direhab dan pemanfaat

dayaan masyarakat miskin per-

SDA dan pendayagunaan

gunakan pengembangan

air bersih serta RTS yang me-

desaan dalam memperoleh akses

Tehnologi Tepat Guna

SDA dan infrastruktur

ngembangkan potensi SDA

pelayanan kesehatan, peningka-

(TTG)

pendukung akses sosial

pendukung sosial ekonomi

tan pendidikan serta peningkatan

ekonomi masyarakat

sebesar 0,12 % dari jumlah

Kesejahteraan

seluruh RTS



Page

5

Jumlah Ds/Kel yang terfa-

Jumlah Ds/Kel yang telah me-

Terlaksananya pendampingan

Meningkatkan kapasitas

silitasi penguatan kapasitas

laksanakan pendataan Profil

Pendataan Profil Desa dan Diklat

kelembagaan masyarakat

kelembagaan dan pelatihan

Desa serta prosentase KPM

KPM

dalam pembangunan desa

SDM di Ds/Kel

yang terlatih sebesar 20 % dari jumlah seluruh Ds/Kel

Tabel 4 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan BAPEMAS DAN PEMDES KABUPATEN PAMEKASAN No

Rencana Struktur Ruang

(1)

(2)

Struktur Ruang Saat ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

(3)

(4)

(5)

(6)

1 2 3 dst



Page

Tabel 5 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan BAPEMAS DAN PEMDES KABUPATEN PAMEKASAN No

Rencana Pola Ruang

(1)

(2)

Pola Ruang Saat ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

(3)

(4)

(5)

(6)

1 2 3 dst

Tabel 6 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Pamekasan BAPEMAS DAN PEMDES KABUPATEN PAMEKASAN No

Aspek Kajian

Implikasi KLHS

Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD

(4)

(6)

Ringkasan KLHS

(1)

(2)

(3)

1 2 3 Dst



Page

Tabel 7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat Ini

Standar Yang Digunakan

1

2

3

Meningkatkan kualitas SDM

Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya belum mema-

Minimal dimasingmasing desa terdapat 5 Aparatur Pemerintahan Desa yang

dai (178 Desa)

Berkualitas

Aparatur Pemerintahan Desa

Faktor Yang Mempengaruhi Internal Eknternal (Diluar (Kewenangan Kewenangan SKPD) SKPD) 4 5 1. Kurang adanya sosialisasi

Kurangnya pembinaan dan sosia-

katan pembinaan kualitas

hasil pembinaan peningka

lisasi hasil pembinaan menjadi

SDM Aparatur

tan kualiatas SDM kepada

masalah dalam peningkatan kua-

Aparatur Pemerintahan

litas SDM Aparatur Pemerintahan

Desa yang lain 2. Implementasi pasca pembinaan dari Pemerintah Kabupaten kurang segera Ditindaklanjuti

Desa

Pagu Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan terbatas dan belum terbentuknya mental masyara

2. Terbatasnya personil pelaksana pembinaan dalam pe-

Aparatur

penduduk miskin

Masih adanya penduduk yang berada pada kategori RTM (101.482 RTM)

Data PPLS 2011 sebesar

1. Terbatasnya pagu anggaran

1. Kurangnya motivasi ma -

( 101.482 RTM)

untuk melaksanakan pro -

syarakat untuk meningkat-

gram/kegiatan penanggula-

kan taraf hidupnya

ngan kemiskinan

2. Pola pikir masyarakat be-

kat untuk meningkatkan kesejah-

lum sepenuhnya memaha

teraan hidupnya

2. Kurangnya sosialisasi pro gram pemberdayaan kepada masyarakat



6

1. Kurangnya program pening

ningkatan kualitas SDM

Menurunkan Jumlah

Permasalahan Pelayanan SKPD

Page

hami program pemerintah

Meningkatkan jumlah dan volume usaha kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP)

Perlu upaya peningkatan SDM dan stimulan bagi pengelolaan UEP ( kelompok)

189 desa/Kelurahan

1. Pelatihan bagi Pengelola

1. Sarana dan prasarana

Terbatasnya sarana dan prasara-

UEP masih kurang

untuk mendukung berkem

na, bantuan modal, skill pengelola

bangnya UEP masih terba-

dan semangat mengembangkan

Tas

usaha

2. Bantuan modal masih minim 3. Kurangnya pendampingan, pembinaan dan evaluasi

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Memperkokoh nilai kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan

Peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan (189 Ds/Kel)

Semangat gotong royong dalam masyarakat (80 Ds/ Kel) perlu ditingkatkan

189 desa/Kelurahan

189 desa/Kelurahan

1. Kurangnya program peme-

1. Belum optimalnya kesada-

rintah yang fokus pada par-

ran masyarakat dalam

tisipasi masyarakat

partisipasi pembangunan

2. Minimnya sosialisasi pro gram kepada masyarakat 3. Kurang optimalnya pembinaan terhadap pelestarian nialai-nilai sosial budaya

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalm melestarikan nilai adat istiadat dan budaya

Kurangnya program dan sosialisasi kepada masyarakat serta minimnya kulitas SDM masyarakat menyebab kan partisipasi masyarakat dalam pembangunan rendah

1. Kurangnya prgram/kegiatan

1. Menurunnya respon ma-

Kurangnya peran pemerintah, le-

yang mengarah pada pe -

syarakat dalam melaksana

mahnya respon masyarakat serta

ningkatan kegotongroyongan

kan gotong royong di ling-

dan swadaya masyarakat

kungannya 2. Menguatnya nilai individualistik dan memudarnya semangat gotong royong

2. Peran pemerintah untuk memberi tauladan dan dukungan perlu ditingkatkan



2. Kurangnya skill pengelola UEP 3. Kurangnya semangat un tuk melestarikan dan mengembangkan usaha

Page

pudarnya semangat gotong royong masyarakat

Tabel 8 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No

Isu Strategis Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional

Lain-lain

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin

Prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang lebih baik dalam aspek penanggulangan kemiskinan dalam kerangka perbaikan distribusi pendapatan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah

Memperluas lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahterfaan social rakyat

2

Permasalahan klasik bagi wilayah-wilayah berkembang adalah pemenuhan infrastruktur dasar seperti infrastruktur transportasi, listrik, dan air untuk masyarakat luas yang merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai. Isu ini menjadi sangat penting karena pemenuhan infrastruktur dasar ini menjadi prasyarat utama berjalannya proses pembangunan secara baik

Prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang lebih baik dalam aspek pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan social yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan umum

Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan

Prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang lebih baik dalam aspek kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi pengembangan dan perlindungan kbhinnekaan budaya, karya seni dan ilmu serta apresiasinya

Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang

3

4

Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan public



Page

Tabel 9 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “Terwujudnya Pamekasan yang bersih, sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan Iman dan Tawa didukung aparat yang professional”. No


Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

(1)

(3)

1

Meningkatkan pembangunan bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan (MISI 4). Program: pengentasan kemiskinan dan pengangguran Tujuan : menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial Sasaran : berkurangnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah

(4)

1.

2.

3.

4.

Penghambat

Pendorong

(5)

(6)

1. Terbatasnya anggaran 1. Komitmen masyarakat yang tersedia dan dan stakeholder untuk minimnya Kader dalam percepatan program Minimnya pagu anggaran mensosialisasikan pembangunan masih untuk program besar program serta penanggulangan menyebarnya RTM dalam kemiskinan 2. Adanya dukungan setiap wilayah lintas sektoral untuk Terbatasnya bantuan mendukung program pemahaman permodalan bagi kegiatan 2. Kurangnya 3. Adanya dukungan masyarakat terhadap Usaha Kegiatan Produktif permodalan dari program pemerintahdan (UKP) pemerintah walaupun rendahnya mental Kurangnya Kader masih terbatas masyarakat untuk Pemberdayaan Masyarakat sarana memperbaiki taraf 4. Adanya (KPM) hidupnya prasarana pendukung 5. Adanya validasi data Kurangnya kreativitas 3. Minimnya bantuan kemiskinan masyarakat dan belum permodalan dan pelatihan 6. Adanya peran media terbentuknya mental peningkatan kapasitas dan dukungan Aparatur masyarakat untuk SDM pendamping Pemerintah Desa memperbaiki taraf program hidupnya 4. Terbatasnya program kegiatan yang mengarah pada kewirausahaan dan



Faktor

Page

kurangnya kreativitas masyarakat dalam pengembangan usaha 2

Melakukan percepatan reformasi birokrasi disegala bidang dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel) (MISI 5). Program : Mengalokasikan dana minimal Rp. 300 Juta/tahun untuk infrastruktur ekonomi dan SDM di pedesaan yang berbentuk ADD, infrastruktur, program ekonomi, sosial dan sebagainya Tujuan : memberdayakan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah Sasaran : meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah

1. Kurang optimalnya 1. Masih terbatasnya pagu 1. Masih tingginya anggaran yang tersedia pembinaan, kurangnya komitmen masyarakat semangat dan contoh riil dan perangkat desa minimnya penerapan serta kurangnya 2. Masih untuk mempercepat sosialisasi, pembinaan, sosialisasi hasil pembinaan pembangunan pendampingan terhadap 2. Terbatasnya kapasitas program partisipasi dan 2. Penyediaan pengetahuan teknis pemberdayaan lahan/lokasi program masyarakat dari pemerintahan desa tertentu pada personil pelaksana program 3. Terbatasnya sarana 3. Tuntutan masyarakat prasarana penunjang untuk memperoleh program pelayanan yang lebih baik



Page

Tabel 10 Permasalahan Pelayanan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sebagai factor

Sasaran Jangka Menengah No

Permasalahan Pelayanan SKPD Renstra Kemendagri

(1) 1

(2)

(3)

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 1. Perlu dimaksimalkan sosialisasi fasilitasi, 1. Kurang maksimal 1. Masih tingginya Yang lebih baik dalam aspek penanggulangan pembinaan dan supervisi, monitoring pencapaian kinerja komitmen SKPD, kemiskinan dalam kerangka perbaikan distribusi terhadap program kegiatan sesuai pedoman karena belum masyarakat, pemerintah yang ada dianggarkan oleh daerah pendapatan perluasan kesempatan ekonomi desa untuk masyarakat yang berpendapatan rendah merealisasikan dan 2. Masih ada ketidaksinkronisasian program 2. Terbatasnya SDM yang mengawal pembangunan dimiliki kegiatan pusat dengan program kegiatan di daerah 2. Adanya dukungan lintas 3. Tidak maksimalnya sektoral untuk koordinasi baik dengan 3. Masih ada miskomunikasi dan koordinasi mendukung program pusat maupun provinsi terhadap program pusat dengan daerah

4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada.

5. Minimnya diklat tentang pengetahuan teknis tertentu khususnya tentang kelistrikan 2

Meningkatnya Kegiatan Masyarakat Desa

Ekonomi

Produktif

Minimnya bantuan permodalan, sarana 1. Terbatasnya bantuan modal1. Adanya lembaga yang menaungi kegiatan UEP prasarana pelaksanaan UEP, pengetahuan dan pelatihan peningkatan pengelola UEP dan semangat kapasitas pendamping 2. Adanya program pemerintah mengembangkan usaha program dalam memberikan bantuan permodalan 2. Kurangnya peran instansi terkait pengembangan UEP, sarana prasarana 3. Adanya minat masyarakat untuk mengembangkan serta kualitas Pengelola usaha UEP UEP yang berkualitas



Page

3

Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG)

Keterbatasan pagu anggaran untuk pemberian 1. bantuan modal kerja dan kurangnya kreativitas masyarakat serta kerja sama dengan stkeholder

Terbatasnya program 1. Adanya peran pemerintah kegiatan yang mengarah dalam pemberian modal pada kewirausahaan kerja dan pembinaan yang berkelanjutan 2. Kurangnya kualitas SDM dan kreativitas 2. Tersedianya infrastruktur masyarakat dalam dan potensi Sumber Daya pengembangan usaha Alam (SDA)



Page

Tabel 11 Permasalahan Pelayanan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Sebagai factor

Sasaran Jangka Menengah No

Permasalahan Pelayanan SKPD Renstra Bapemas Provinsi

(1)

(2)

1

Terbentuknya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Masyarakat dan Pemasaran Hasil Usaha di Desa/Kel.

(3)

Minimnya bantuan permodalan, sarana prasarana pelaksanaan UEP, pengetahuan pengelola UEP dan semangat mengembangkan usaha

2

Tervalidasinya data RTSM yang akan mendapatkan bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan

Terbatasnya anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dan belum terbentuknya mental masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

1.Terbatasnya bantuan 1. Adanya lembaga yang menaungi kegiatan UEP modal dan pelatihan peningkatan kapasitas 2. Adanya program pemerintah pendamping program dalam memberikan bantuan permodalan 2. Kurangnya peran instansi terkait pengembangan UEP, sarana prasarana 3. Adanya minat masyarakat untuk mengembangkan serta kualitas Pengelola usaha UEP UEP yang berkualitas 1.Keterbatasan pagu anggaran dan meratanya RTM di setiap wilayah 2.Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah, rendahnya mental masyarakat untuk meperbaiki taraf hidupnya

3

Terwujudnya Pengembangan SDA dan Sarpras Akses Sosial Ekonomi Masyarakat Desa dan

Keterbatasan pagu anggaran untuk pemberian bantuan modal kerja dan kurangnya kreativitas



Page

1.Terbatasnya program kegiatan yang mengarah

1.Adanya program dan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan 2.Adanya validasi kemiskinan

data

1.Adanya peran pemerintah dalam pemberian modal kerja dan pembinaan yang

Kecamatan

masyarakat serta kerja sama dengan stkeholder

pada kewirausahaan 2.Kurangnya kualitas SDM dan kreativitas masyarakat dalam pengembangan usaha

4

Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan yang Partisipatif

Pelaksanaan

Kurangnya sosialisasi, pengetahuan dan pengalaman masyarakat

berkelanjutan 2.Tersedianya infrastruktur dan potensi Sumber Daya Alam (SDA)

1.Minimnya program yang fokus pada keterlibatan masyarakat

1.Adanya program pembangunan dari pemerintah

2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalm partisipasi pembangunan

2.Adanya infrastruktur pendukung 3.Adanya peran media dan dukungan Aparatur Pemerintah Desa



Page

Tabel 12 Permasalahan Pelayanan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No

(1)

Faktor

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD


(2)

(3)

1

NIHIL



Page

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Tabel 13 Permasalahan Pelayanan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Telaahan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya Faktor No

(1)

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD

(2)

1


(3)

NIHIL



Page

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Tabel 14 Skor Kriteria penentuan Isu-isu Strategis

NO 1

Kriteria 2

Bobot 3

1

Tingginya jumlah keluarga miskin

30

2

Rendahnya kualitas SDM dan penguasaan Tehnologi Tepat Guna (TTG)

25

3

Kurangnya permodalan kelompok masyarakat

30

4

Tingginya jumlah rumah yang tidak ada jaringan listrik

15

Total

100



Page

Tabel 15 Nilai Skala Kriteria NO

Isu Strategis

1

2

1

Nilai Skala Kriteria Ke 2 3 4 5 6

3

4

5

6

7

8

dst

Total Skor

9

10

1


30

30

25

30

20

30

165

2


25

15

20

15

20

20

110

3


30

20

30

25

30

25

160

4


15

5

15

10

15

10

70



Page

Tabel 16 Rata-Rata Skor Isu-isu Strategis

NO 1

Isu-Isu Strategis 2

Total Skor 3

Rata-Rata Skor 4

1


165

27.50

2


110

18.33

3


160

26.67

4


70

11.67



Page

TABEL 18 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR BAPEMAS DAN PEMERINTAHAN DESA

Indikator Tujuan

Sasaran

Program dan

Data Capaian pd

Program (out come)

tahun awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode Sasaran

1

Indikator Kinerja

2

3

Tahun 1 Kegiatan

4

5

Tahun 2

Tahun 4

Tahun 3

Tahun 5

Tahun 6

dan Kegiatan(output) Perencanaan

6

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

100%

1 Paket

65,000,000

1 Paket

68,000,000 1 Paket 70,000,000 1 Paket 73,000,000 1 Paket 76,000,000

Unit kerja Kondisi penan kinerja pd ggungj akhir awab periode Renstra SKPD

20

21

1 Paket 80,000,000

100%

BPMP D

1 Paket 270,000,000

100%

BPMP D

48,000,000 1 Paket 50,000,000 1 Paket 52,000,000

100%

BPMP D

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatka n pelayanan

Rapat-rapat koordi- Terlaksananya rapat

administrasi

nasi dan konsultasi rapat koordinasi dan

perkantoran

Rapat-Rapat koordinasi dan Meningkatnya kinerja konsultasi Bapemas ke luar daerah

dan Pemdes

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

100%

1 Paket 220,000,000

1 Paket

230,000,000 1 Paket 240,000,000 1 Paket 250,000,000 1 Paket260,000,000

100%

1 Paket

40,000,000

1 Paket

42,000,000 1 Paket 46,000,000 1 Paket

3 kendaraan 1 Paket

24,000,000

1 Paket

26,000,000 1 Paket 28,000,000 1 Paket

kolsultasi

Lancarnya pelaksana-

Pelaksanaan kegiatan

an tugas

sesuai jadwal

Terpenuhinya pelayanan

Tersedianya sarana

Pendukung pelayanan administrasi

Terlaksananya kegiatan admi-

administrasi

penunjang adminis-

perkantoran

nistrasi dan tehnis

trasi perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Meningkatka n Sarana dan Prasarana

Perawatan kendara- Terpeliharanya kenan dinas

daraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala

Lancarnya fungsi kendaraan

kendaraan dinas/operasional

dinas

Roda 4



Page

30,000,000 1 Paket

3 BPMP 32,000,000 1 Paket kendaraan 34,000,000 D roda 4

Lok asi

22

Aparatur Perawatan gedung Terawatnya gedung kantor

kantor

Perawatan peralatan Terawatnya pera= gedung kantor

latan gedung kantor


Meningkatnya pelaksanaan

gedung kantor dan rumah dinas

tugas kantor



peralatan gedung kantor dan

tugas kantor

1 komplek

1 Paket

10,500,000

1 Paket

11,500,000 1 Paket 12,500,000 1 Paket

5 Ruang

1 Paket

3,000,000

1 Paket

3,500,000

1 Paket 4,000,000

1 Paket

13,500,000 1 Paket

14,500,000 1 Paket 15,500,000

1 komplek

BPMP D

4,500,000 1 Paket

5,000,000 1 Paket 5,500,000

5 Ruang

BPMP D

Kompute 49,000,000 r Meubelei r

Kompute 51,000,000 53,000,000 100% r Meubelei r

rumah dinas

Meningkatnya pera- Tersedianya kompu-

Pengadaan peralatan dan per-


latan gedung kantor ter dan meubeleir

lengkapan gedung kantor

tugas kantor

Pengadaan kendaraan dinas/


14 unit

2 unit

operasional

tugas kantor

Motor

Motor

Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatnya kualitas SDM

100%

1 Paket

45,000,000

1 Paket

47,000,000 1 Paket 49,000,000 1 Paket

51,000,0001 Paket

53,000,0001 Paket

55,000,000 100%

BPMP D

Formal

aparatur

Koordinasi dan Pendampingan

Terlaksananya koordinasi dan pendampingan kepada Calon Kades, Panitia Pilkades dan tokoh masyarakat dalam setiap

100%

1 Paket 150,000,000

1 Paket

65,000,000 1 Paket 68,500,000 1 Paket

72,500,0001 Paket

75,500,0001 Paket

68,500,000 100%

BPMP D

100%

1 Paket 130,000,000

1 Paket

135,000,000 1 Paket 140,000,000 1 Paket

145,000,0001 Paket

150,000,0001 Paket 155,000,000 100%

BPMP D

100%

Komputer 43,000,000 Komputer 45,000,000 Komputer 47,000,000 Komputer Meubeleir

Meubeleir

Meubeleir

Meubeleir

BPMP D

Meubeleir Bertambahnya ken- Tersedianya kendadaraan dinas

raan dinas

34,000,000

2 unit

36,000,000

Motor

2 unit 38,000,000

2 unit

40,000,000 2 unit

42,000,000 2 unit

48,000,000 26 Unit

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

BPMP D

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Meningkatka n kapasitas sumber daya apa-

Terlaksananya Diklat Terlakananya Dikaformal

lat di luar daerah

tur Calon Kepala Desa, Terciptanya suasana Panitia Pilkades,

kondusif dalam Pilka-

Pemilihan Kepala Desa

Tokoh masyarakat des

Pilkades

Kepala Desa Terpilih Terlantiknya Kepala

Pelantikan Kepala Desa

Desa Terpilih

Terlaksananya acara Pelantikan Kepala Desa



Page

Aparat Desa

Meningkatnya kinerja Aparat Desa

Terlaksananya TMMDTerwujudnya sarana dan prasarana pede-

Pembinaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ka Urusan

Meningkatnya pelayanan Aparat Desa kepada masyarakat

Pelaksanaan TNI Manunggal

Terciptanya kemanunggalan

Membangun Desa (TMMD)

TNI dan rakyat

100%

100%

1 Paket 170,000,000 1 Paket

-

-

1 Kali

175,000,000 1 Paket 180,000,000 1 Paket

185,000,000 1 Paket 190,000,000 1 Paket 195,000,000

100%

BPM PD

350,000,000

350,000,000

1 Kali 350,000,000

100%

BPM PD

-

-

1 Kali

-

-

saan

PROGRAM PENINGKATAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN Meningkatka n Kebu-

Masyarakat Miskin Perdesaan

Peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan

BOP PNPM Mandiri Perdesaan

Tercapainya Usulan/Aspirasi Masyarakat

100%

12 Kec. 600,000,000 12 Kec.

625,000,000 12 Kec. 650,000,000 12 Kec.

675,000,000 12 Kec. 700,000,000 12 Kec. 725,000,000

100%

BPM PD

Masyarakat Miskin Perdesaan

Peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan

BOP PNPM Generasi Sehat

Tercapainya Usulan/Aspirasi Masyarakat

100%

8 Kec.

100,000,000

8 Kec.

120,000,000 8 Kec. 125,000,000 8 Kec.

130,000,000 8 Kec. 135,000,000 8 Kec. 140,000,000

100%

BPM PD

100%

1 kali

96,000,000

1 kali

100,000,000

110,000,000 1 kali 115,000,000 1 kali 120,000,000

100%

BPM PD

dayaan Masyarakat Perdesaan

dan Cerdas

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Meningkatka n Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kepala Desa, Kader Meningkatnya nilai

Bulan Bhakti Gotong Royong

PKK, Posyandu, to- kegotongroyongan

Masyarakat dan HKG PKK

koh masyarakat

Pembangunan Jaringan Listrik

yang belum ada jari- rangan listrik pedesa

(PLMD)

1 kali

Terbangunnya jaringan listrik

0 Paket

Pengembangan dan Penataan

Meningkatnya perekonomian

16 Pasar

Pasar Desa

masyarakat

1 Paket 3,000,000,000 1 Paket 3,100,000,000 1 Paket

3,200,000,00 1 Paket 3,300,000,000 1 Paket 3,400,000,000 1 Paket3,500,000,000 6 Paket 0

BPM PD

an

Pembangunan pasar Terbangunnya Los/ desa

1 kali 105,000,000

masyarakat

Masyarakat Desa Meningkatnya pene-

ngan listriknya

Pencanangan Bulan bhakti gotong royong masyarakat

Kios Pasar Desa

3 Pasar 300,000,000 3 Pasar

300,000,000 3 Pasar 300,000,000 3 Pasar



Page

300,000,000 3 Pasar 300,000,000 3 Pasar 300,000,000 34 Pasar

BPM PD

Pemberdayaan masyara-

Terbangunnya Tandon air, pipa-

gunaan air bersih dan prasarana

kat melalui Pemanfaatan

nisasi dan pompa aiar

oleh masyarakat

dan Pelestarian Sumber

Meningkatnya peng- Tersedianya sarana

air bersih

5 Paket

2 Paket 100,000,000 2 Paket

100,000,0002 Paket 100,000,000 2 Paket

100,000,0002 Paket

100,000,0002 Paket 100,000,000 17 Paket

BPM PD

130,000,000 1 Kali 130,000,000 1 Kali

130,000,000 1 Kali

130,000,000 1 Kali

130,000,000 100%

BPM PD

Mata Air (SMA)

Menampilkan alat Meningkatnya peng-

Pelaksanaan Gelar TTG Nasional

TTG pada even Gelar gunaan TTG oleh TTG Nasional

usaha UED-SP

Pinjam (UED-SP)

Kelompok P3EL

100%

1 Kali

130,000,000

1 Kali

0 Klp

2 Klp

200,000,0002 Klp

210,000,000 2 Klp 220,000,0002 Klp

240,000,000 2 Klp

250,000,000 2 Klp

260,000,000 12 Klp-

BPM PD

0 Klp

2 Klp

400,000,0002 Klp

425,000,000 2 Klp 450,000,0002 Klp

475,000,000 2 Klp

500,000,000 2 Klp

525,000,000 12 Klp

BPM PD

0 Klp

2 Klp

200,000,0002 Klp

200,000,000 2 Klp 200,000,0002 Klp

200,000,000 2 Klp

200,000,000 2 Klp

200,000,000 12 Klp

BPM PD

2 Klp

150,000,0002 Klp

160,000,000 2 Klp 170,000,0002 Klp

180,000,000 2 Klp

190,000,000 2 Klp

200,000,000 12 Klp

BPM PD

Gelar TTG Nasional

masyarakat

Kelompok Usaha Meningkatnya modal Ekonomi DesaSimpan

Terwujudnya Pelaksanaan

Pengembangan Usaha

Meningkatnya modal usaha

Ekonomi Desa-Simpan

UED-SP

Pinjam (UED-SP)

Meningkatnya modal usaha P3EL

Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi

Berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat pedesaan

Lokal (P3EL)

Kelompok UPKu

Kelompok usaha sektor informal

Pemberdayaan Unit Pengelola

Meningkatnya modal

usaha UPKu

Keuangan dan Usaha (UPKu)

Usaha UPKu

Meningkatnya modal

Peningkatan Usaha Ekonomi

Meningkatnya pendapatan

usaha Sektor informal

Mendukung Sektor Informal

masyarakat

Meningkatnya modal

6 Klp

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Meningkatka n Peran Perempuan di Pedesaan

Kader PKK

Meningkatnya wawasan dan keterampilan Kader PKK

Diklat PKK Desa kerja sama dengan PKK Kabupaten Pame-

Meningkatnya produktivitas perempuan di pedesaan

30 %

1 Paket

85,000,000

1 Paket

89,000,0001 Paket 94,000,000 1 Paket

kasan



Page

98,000,0001 Paket

102,000,0001 Paket 106,000,000

-

BPM PD

Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat /Program Eks Gerdu Taskin Terwujudnya Meningkatnya keman-Berkurangnya rumah Peningkatan Gerakan dirian masyarakat tangga miskin terpadu miskin Pengentasan

BOP Dana Program Peningkatan

Terlaksananya Program

Keberdayaan Masyarakat

PPKM

50,000,000

60,000,0001 Paket

63,000,000 100%

BPM PD

100%

1 Paket

1 Paket

53,000,0001 Paket 55,000,000 1 Paket

58,000,0001 Paket

13 kec.

13 Kec. 600,000,000 13 Kec.

620,000,00013 Kec. 640,000,000 13 Kec.

660,000,00013 Kec.

13 BPM 680,000,00013 Kec. 700,000,000 Kecamatan PD

13 kec.

13 Kec. 150,000,000 13 Kec.

160,000,00013 Kec. 165,000,000 13 Kec.

170,000,00013 Kec.

13 BPM 175,000,00013 Kec. 180,000,000 Kecamatan PD

(PPKM)

Kemisikinan

Program Pemberdayaan Kader Posyandu

Meningkatka n Peran Kader Posyandu

Kader Posyandu

Meningkatnya akti-

Revitalisasi Posyandu

vitas pelayanan

Meningkatnya aktivitas pelayanan Posyandu

Posyandu

Kader Posyandu

Meningkatnya wawasan dan keteram-

Lomba Kader Posyandu Tingkat Kecamatan

pilan Kader Posyandu

Meningkatnya wawasan dan keterampilan Kader Posyandu



Page

TABEL 19 INDIKATOR KINERJA BAPEMAS DAN PEMERINTAHAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Kondisi Kinerja

NO

Indikator

1

1

Kondisi Kinerja

Priode RPJMD

akhir Periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

3

4

5

6

7

8

9

2

Jumlah UED-SP yang

Target Capaian Setiap Tahun

pada awal

10

0

Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

12

Kelompok

0

Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

12

Kelompok

memperoleh bantuan modal 2

Jumlah P3EL yang memperoleh bantuan modal

3

Rumah Tangga Miskin

123

RTM

6 RTM

15 RTM

20 RTM

25 RTM

30 RTM

35 RTM

131 RTM

yang terbantu melalui program penanggulangan kemiskinan 4

Bertambahnya jaringan

0 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

listrik pedesaan



Page

1 Paket

1 Paket

1 Paket

6 Paket

Tabel e ALUR RENSTRA BAPEMAS DAN PEMERINTAHAN DESA



Page

RENCANA STRATEGIK Tahun : 2013 s/d 2018 INSTANSI: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA VISI : Menjadi penggerak utama Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang maju, Mandiri dan sejahtera di Kabupaten Pamekasan MISI: 1. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya keterpaduan Pembangunan Desa; 2. Meningkatkan kualitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang mendorong peningkatan peran aktif masyarakat dalam Pembangunan Desa; 3. Menumbuhkembangkan potensi Usaha Ekonomi Desa; 4. Membangun kemitraan Pemerintah, Swasta dan masyarakat secara sinergis; 5. Memfasilitasi program Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 6. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tujuan

1 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatkan sarana dan

Sasaran

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Ket.

Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

Program

2

3

4

5

Terpenuhinya pelayanan - Menyediakan sarana - Kelancaran rapat-rapat koordinasi & penunjang administrasi Administrasi konsultasi, monitoring, evaluasi dan perkantoran pelaporan serta kelancaran pelayanan adm. Perkantoran

Terwujudnya peningkatan sarana

- Penyediaan sarana dan prasarana kantor yg memadai

- Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor, pengadaan dan pemeliharaan



Page

Pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana

6

prasarana aparatur

peralatan gedung kantor

dan prasarana aparatur di bidang pemberda-yaan masyarakat

aparatur

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

Tersedianya aparatur yg - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai kompetensi yg memadai bagi pemberdayaan masyarakat

- Penyelenggaraan Diklat formal; - Koordinasi dan Pendampingan Pemilihan Kepala Desa - Pelantikan Kepala Desa - Pembinaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ka Urusan - Dana Pendamping Diklat KPM Prov. Jatim ; - Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

Meningkatkan Kebudayaan Masyarakat perdesaan

Tercapainya peningkatan kebudayaan masy. Miskin perdesaan dlm memperoleh akses pelayanan kesehatan, peningkatan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan

Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan

- BOP PNPM Mandiri Perdesaan - BOP PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC)

Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek

Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan

- Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK; - Pemberdayaan Pasar Desa - Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA); - Pelaksanaan Gelar Tehnologi Tepat Guna (TTG) Nasional;

Program Pemberdayaan Masyarakat



Page

pembangunan

Meningkatkan keterampilan dan wawasan perempuan guna berperan aktif dalam pembangunan Meningkatkan keswadayaan masyarakat

Terwujudnya peran perempuan perdesaan menuju keluarga sehat sejahtera ; Peningkatan SDM organisasi PKK ;

Terwujudnya kemandirian masyarakat desa/kelurahan miskin melalui pemberdayaan RTM, pengembangan potensi ekonomi dan

Peningkatan aktivitas dan produktivitas perempuan di pedesaan

Upaya pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan usaha ekonomi RTMB serta pengurangan beban dan

- Dana Pendamping Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kwalitas Masyarakat Ds/Kel (PKPKM); - Sosialisasi Wartekdes/ Posyantek Tingkat kecamatan; - BOP Terkait Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; - Peningkatan Usaha Ekonomi Mendukung Usaha Sektor Informal; - Pembangunan Jaringan Listrik (PLMD); - Pemberdayaan Usaha Ekonomi DesaSimpan Pinjam(UED-SP) - Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL); - Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu); - Diklat PKK Desa kerja sama dengan PKK Kab. Pamekasan

- BOP Program Peningkatan Keberdayaan Masy. (PPKM)/ Ex Gerdu Taskin ;



Page

Program peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Program Peningkatan keswadayaan masyarakat (Program ex Gerdu Taskin)

penguatan kelembagaan.

Meningkatkan Pemberdayaan Kader Posyandu

Tercapainya peningkatan wawasan dan keterampilan Kader Posyandu

perbaikan mutu hidup RTMR, maupun penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat agar berfungsi dan berperan optimal dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan. Peningkatan wawasan dan keterampilan dalam pelayanan Posyandu

- Lomba Kader Posyandu Tingkat Kecamatan ; - Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)



Page

Program Pemberdyaan Kader Posyandu



Page

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents