RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2014

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JALAN PERATUN MEDAN ESTATE MEDAN

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tahun 2010-2014

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tahun 2010-2014 ini telah dapat diselesaikan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta sekaligus merupakan kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung yang berada di provinsi Sumatera Utara. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tahun 2010-2014 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tahun 2010-2014 dibuat, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ketua Pengadilan Tinggi TUN Medan

IS SIDARYONO, SH, MH NIP. 195407 198403 1 001 I S

BAB I |Page

2

S U D A R Y


PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pengadilan Tinggi TUN sebagai merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTTUN dan Wakil Ketua PTTUN), Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris yang merupakan Perangkat Pendukung. Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara organisasi, administrasi dan financial menganut dan membawahi 9 (sembilan) peradilan TUN meliputi : 1.

PTUN Medan yang berada di ibukota propinsi Sumatera Utara

2.

PTUN Banda Aceh yang berada di ibukota propinsi Nanggroe Aceh Darusalam

3.

PTUN Jambi yang berada di ibukota propinsi Jambi

4.

PTUN Pekanbaru yang berada di ibukota propinsi Riau

5.

PTUN Padang yang berada di ibukota propinsi Sumatera Barat

6.

PTUN Palembang yang berada di ibukota propinsi Sumatera Selatan

7.

PTUN Bengkulu yang berada di ibukoya propinsi Bengkulu |Page

3


8.

PTUN Lampung yang berada di ibukota propinsi Lampung

9. PTUN Tanjung Pinang yang berada di ibukota propinsi Kepulauan Riau (Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 2011) Hal ini merupakan salah satu wujud peran lembaga peradilan untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Oleh karena itu

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bertambah menjadi 9(sembilan) Peradilan Tata Usaha Negara. Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaran kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan keputusan Perkara TUN kedalam kebijakan Perkara TUN baik secara teknis mapun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Tinggi TUN Medan dapat mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Govermance). Sebagai organisasi yang membawahi 9(sembilan) PTUN di Wilayah Sumatera Pengadilan Tinggi TUN Medan harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik.

Untuk itulah Pengadilan Tinggi TUN Medan dalam

melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan TUN yang mandiri dan terakomodir. Pada tahun 2012, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebanyak 49 orang dengan rincian sebagai berikut : Ketua/Wakil Ketua

: 2 orang

Hakim Tinggi

: 9 orang |Page

4


Pansek/Wapan/Wasek

: 3 orang

Panmud/Kasub

: 5 orang

Panitera pengganti

: 12 orang

Staf

: 18 orang

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan Voorj post (kawal depan) Mahkamah Agung RI di Wilayah

Sumatera Utara. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan merupakan pengambil

keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. 3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Utara. B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dirinci dalam beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan belum dapat

diunduh/diakses secara cepat oleh masyarakat. - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

|Page

5


- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan belum mempunyai

kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan. - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja - Belum adanya

sistem pengaduan masyarakat yang berbasis

teknologi informasi 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen peradilan - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi 5. Aspek Sarana dan Prasarana - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Adapun peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek ; 1. Aspek Proses Peradilan - Adanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

yang

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja. - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia . |Page

6


3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik

untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Tata Usaha Negara sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen peradilan - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah

hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. 5. Aspek Sarana dan Prasarana - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Medan berupa internet, website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. D. Tantangan yang dihadapai (Threats)

Tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan meliputi : 1. Aspek Proses Peradilan - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa

pengadilan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan - Personil di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan belum

seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan - Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol

kinerja aparat peradilan. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen peradilan - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman

administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membutuhkan waktu relatif lebih lama. 5. Aspek Sarana dan Prasarana

|Page

7


- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan

prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1. VISI Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi TUN Medan 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi TUN Medan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan beserta |Page

8


trategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi TUN Medan telah mengacu pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Hukum dan Aparatur. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara Peradilan Tata Usaha Negara pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi TUN Medan dan stake holder internal Kantor Pengadilan Tinggi TUN Medan. Secara ringkas subtansi Renstra Pengadilan Tinggi TUN Medan dan se wilayah hukum Pengadilan Tinggi TUN Medan. Visi adalah "menunjukan suatu keadaan atau tingkat prestasi yang diinginkan atau diharapkan oleh organisasi atau perusahaan akan terwujud pada suatu titik waktu tertentu di masa yang akan datang". Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yaitu sebagai berikut: “ Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Menjadi Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung ”

2.2. MISI Misi adalah menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai suatu visi.

Maka, dalam rangka untuk

mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Tinggi TUN Medan dan PTUN sewilayah hukum PTTUN Medan melakukan misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2)

Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi:

3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur peradilan;

|Page

9


5) Mewujudkan institusi Peradilan TUN pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati; 6) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 7) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 8) Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai dengan standar. Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan tun sewilayah hukum pttun medan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum. 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi TUN Medan menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

2.

Terwujudnya aparat Pengadilan Tinggi TUN Medan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

3.

Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi TUN Medan.

4.

Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari

| P a g e 10


tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan penyelesaian perkara

2.

Peningkatan tertib administrasi perkara (perdata)

3.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

4.

Peningkatan kualitas pengawasan

5.

Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : No 1

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Peningkatan penyelesaian

a. Prosentase Penyelesaian Perkara

perkara

b. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website c. Prosentase Pelayanan Meja Informasi d. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

2

Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara b. Prosentase proses pemeriksaan perkara c. Prosentase proses administrasi putusan perkara d. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak

3

Peningkatan Kualitas SDM

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

4

Peningkatan kualitas

a. Prosentase pengaduan yang

| P a g e 11


pengawasan

ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

5

Peningkatan aksebilitas

a. Prosentase proses penyelesaian perkara

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

yang dapat dipublikasikan. b. Prosentase pemenuhan anggaran untuk fasilitasa sarana dan prasarana gedung

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN Kelima sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi TUN Medan sepanjang tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Tinggi TUN Medan mengusulkan program sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan masalah Hukum Tata Usaha Negara dan Militer, oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

b. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan

| P a g e 12


tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. c.

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Pengadilan Tingangkat Banding dan Tingkat Pertama diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi TUN Medan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tinggi TUN Medan dan Peradilan TUN sewilayah hukum Pengadilan Tinggi TUN Medan dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Tinggi TUN Medan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : a. Peningkatan Kinerja Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan trasparan sehingga masyarakat pencari keadlian dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses | P a g e 13


peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi 2. Pengawasan internal dan eksternal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya. 4. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai.

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan. Mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan 2. Memiliki mekanisme penanganan perkara 3. Meningkatkan sarana dan prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

| P a g e 14


BAB IV PENUTUP

Rencana strategis(Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. | P a g e 15


Dengan renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat terwujud dengan baik.

| P a g e 16


MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN 2010-2014 Tujuan

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Tinggi TUN Medan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi TUN Medan. 4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Peningkatan

a. Prosentase Penyelesaian Perkara

penyelesaian perkara

b. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website

TARGET KINERJA 2010

2011

2012

95 %

2013

95 %

2014

95 %

95 %

95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

c. Prosentase Pelayanan Meja Informasi d. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Peningkatan tertib

a. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara

administrasi perkara

b. Prosentase proses pemeriksaan perkara c. Prosentase proses administrasi putusan perkara d. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak

Peningkatan Kualitas

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

SDM

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

Peningkatan kualitas

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

| P a g e 17


pengawasan

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

Peningkatan

a. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat

aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

dipublikasikan. b. Prosentase pemenuhan anggaran untuk fasilitas

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

sarana dan prasarana gedung

| P a g e 18

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents