RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA Jl. Letnan Jendral Suprapto Banjarnegara - Jawa Tengah 53418 (0286) 592810  (0286) 591593 www.pa-banjarnegara.go.id,  [email protected]

PA.BANJARNEGARA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 tanggal 15 Januari 2014. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Banjarnegara. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Banjarnegara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan perkawinan, waris,

Halaman 1


wasiat,

hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari’ah guna

menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara. Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu “terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan prima, secara sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Panitera/ Sekretaris

H. NAHDUL BUNYANI, SH NIP.19550817 198103 1 010

Halaman 2


DAFTAR ISI

Kata Pengantar BAB I

Pendahuluan 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II

Visi, Misi dan Tujuan 2.1. Visi 2.2. Misi 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 2.4. Program dan Kegiatan

BAB III

Arah Kebijakan dan Strategi

BAB IV

Penutup

Lampiran 1. Matrik Kinerja 2. Matrik Pendanaan

Halaman 3


BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Agama

Banjarnegara,

merupakan lingkungan

Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Banjarnegara bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama

Banjarnegara. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia

yang

kompeten,

memperhitungkan

ditunjang

perkembangan

sarana

lingkungan

dan

prasarana

Pengadilan

serta Agama

Banjarnegara, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Halaman 4


Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

A. POTENSI DAN PERMASALAHAN Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Agama Banjarnegara mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi 2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain; 3. Pengelolaan satu atap. 4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi 5. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalamdokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan 6. Memiliki pedoman perilaku hakim. 7. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik 8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga tinggi Negara lain, antara lain dengan Komisi Yudisial sebagai pihak pengawas eksternal.

B. Kelemahan (Weaknes) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Banjarnegara dirinci dalam beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan  Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara belum semuanya dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat  Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara.

Halaman 5


2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Pengadilan Agama Banjarnegara belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan  Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan

kerja

yang

dibutuhkan

di

Pengadilan

Agama

Banjarnegara. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja  Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Banjarnegara dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities) Berikut

adalah

peluang-peluang

yang

dimiliki

Pengadilan

Agama

Banjarnegara untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan  Adanya website Pengadilan Agama Banjarnegara yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 6


4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Banjarnegara

berupa

internet,

website

Pengadilan

Agama

Banjarnegara

D. Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Banjarnegara yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Agama Banjarnegara belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi

untuk

perkara

banding

ke

Pengadilan

Agama

Banjarnegara membutuhkan waktu lebih lama 5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

Halaman 7


BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efisiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara. Visi Pengadilan Agama Banjarnegara mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Alloh SWT.”

Halaman 8


2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Banjarnegara, adalah sebagai berikut :

“Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaraperkara yang diajukan oleh umat Islam atau diluar Islam yang menundukan diri dibidang Perkawinan, Waris, Wasiyat, Hibah, Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syariah secara sederhana, cepat, biaya ringan.” 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Halaman 9


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Halaman 10


INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : NO

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA a. Persentase Mediasi Yang Berhasil

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

PENANGGUNG JAWAB Mediator Panitera/ Sekretaris

PENJELASAN Jml perkara mediasi yg berhasil Jumlah perkara yang dimediasi

x

100%

Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Jml perkara yang diselesaikan Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

x

x

Jml perkara yang diselesaikan dalam waktu mak 6 bln Jml perkara yang diputus

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris

100%


100%

x

100%


SUMBER DATA Register Mediasi / Laporan Bulanan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Halaman 11


e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.

3.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan Jumlah perkara yg diputus

x

100%


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakim




Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100%

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Jml berkas perkara yang diterima

X 100%

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Panitera/ Laporan Sekretaris dan Juru Bulanan dan Sita Laporan Tahunan

Halaman 12


d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4.

Peningkatan a. Persentase perkara prodeo aksesibilitas yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Sidang Keliling

c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo


Jumlah perkara yg diselesaikan di sidang keliling X 100% Jumlah perkara yg harus diselesaikan di sidang keliling





Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum

X 100%

Halaman 13


d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah amar putusan perkara yang di website X 100% Jumlah putusan Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti X 100%

Jml permohonan eksekusi perkara perdata

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal

Kepanitera/ Kesekre tariatan


Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris






Halaman 14


2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Penanganan Perkara Prodeo 2. Penyelesaian Administrasi Perkara (Minutasi) 3. Penyampaian berkas perkara kasasi, PK, dan kesyari’ahan yang lengkap dan tepat waktu. 4. Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan (Anonimisasi) 5. Penyelenggaraan Sidang Keliling 6. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3. Rapat koordinasi dan Pembinaan 4. Pembinaan / Konsultasi 5. Pertemuan / Delegasi 6. Rakerda 7. Perjalanan Dinas dalam Kota 8. Pengadaan Pakaian Dinas

Halaman 15


c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Halaman 16


BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses

peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi



Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya



Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. Halaman 17




Memiliki mekanisme penanganan pengaduan



Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Halaman 18


BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Agama Banjarnegara harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 20152019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara dapat terwujud dengan baik.

Halaman 19

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO 1.

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

4.

TARGET KINERJA

SASARAN STRATEGIS


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

INDIKATOR KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

a. Persentase Mediasi Yang Berhasil b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: c. Persentase perkara yang diselesaikan: d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

2% 100% 80% 97% 3%

2% 100% 80,10% 97,10% 2,90%

2% 100% 80,15% 97,15% 2,75%

2% 100% 80,20% 97,20% 2,80%

2% 100% 80,25% 97,50% 2,5%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

100%

100%

c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

100%

100%

100%

100%

d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

1:295

1:300

1:205

1:3010

1:315

a.

80%

80%

80%

80%

80%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling

89%

89%

89%

89%

89%

c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

100%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

No. 1.

2.

3.

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

MATRIK PENDANAAN 2015 Vol Anggr 12 8.557.513.000 bln

Vol 12 bln

2016 Anggr 9.624.925.000

Vol 12 bln

2017 Anggr 9.712.570.000

Vol 12 bln

2018 Anggr 9.735.220.000

Vol 12 bln

2019 Anggr 9.838.375.000

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan

Operasional Perkantoran

Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan

Dukungan Keterbukaan Informasi

01.Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan

Terselesaikan nya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya penyelesaian perkara

Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

774 pkr

3.870.000

774 pkr

3.870.000

774 pkr

3.870.000

774 pkr

3.870.000

774 pkr

3.870.000

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

774 pkr

3.870.000

774 pkr

3.870.000

774 pkr

3.870.000

774 pkr

3.870.000

774 pkr

3.870.000


820.000.000

2 pkr

10.000

820.000.000

2 pkr

10.000

820.000.000

2 pkr

10.000

820.000.000

2 pkr

10.000

820.000.000

2 pkr

10.000

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

40 pkr

15.000.000

40 pkr

15.000.000

40 pkr

15.000.000

40 pkr

15.000.000

40 pkr

15.000.000

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Sidang Keliling Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

2 lokasi

105.840.000

2 lokasi

105.840.000

2 lokasi

105.840.000

2 lokasi

105.840.000

2 lokasi

105.840.000

576 JL

57.600.000

576 JL

57.600.000

576 JL

57.600.000

576 JL

57.600.000

576 JL

57.600.000

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents