Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011-2015
Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan
KATA PENGANTAR
Bismillahirohmannirrohim Assalammualaikum Wr Wb Alhamdulilah, naskah “Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2015“ ini telah selesai disusun. Naskah ini berisikan rencana strategis pengelolaan sumberdaya hutan, sumber daya energi dan sumber daya mineral Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015. Naskah ini akan menjadi pedoman bagi pejabat SKPD Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani Bidang Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Rencana strategis 2011-2015 ini disusun secara harmonis agar sejalan dengan rencana strategis Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Propinsi Sumatera Barat dan visi misi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana program dan kegiatan diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat berwawasan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya hutan, energi dan mineral secara lestari dan sistem kebersamaan ekonomi berkelanjutan. Kami menyadari bahwa Naskah Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun masih jauh dari sempurna baik dalam ketajaman analisa maupun dalam penyajian penyusunannya, dikarenakan keterbatasan waktu, kurangnya data pendukung bahan analisa serta masih rendahnya sumber daya manusia dalam mengolah dan menyajikan data yang ada. Besar harapan kami agar naskah ini dapat dijadikan gambaran umum dalam mengevaluasi dan menentukan arah pembangunanberikutnya. Oleh karena itu segala masukan dan koreksi terhadap Naskah ini sangat kami harapkan, demi perbaikan-perbaikan untuk waktu yang akan datang. Atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan Terima Kasih.
Painan, April 2011
1
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia, Nilai filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar Pemerintah Daerah dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan berkesinambungan. Otonomi Daerah juga membuat Re-posisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,sehingga dapat lebih mendorong pangembangan usaha masyarakat/swasta dibidang kehutanan, energy dan sumber daya mineral (pertambangan). Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai pelayan pelaku pembangunan. Dengan demikian peranan birokrat akan lebih mengarah pada upaya untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan investasi swasta dan memberikan peluang penyediaan modal usaha dari lembaga perbankan serta pemberdayaan masyarakat terutama pada bidang Kehutanan, energi dan sumber daya mineral.
B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RENSTRA SKPD Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan adalah menyusun Rencana Strategis SKPD Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2011 s/d 2015 sebagai konsekwensi penerapan Perda 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan Kehutanan dan Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) yang holistik, terintegrasi dengan sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah. Sedangkan Tujuannya adalah sebagai pedoman/arahan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan dan ESDM Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun program dan kegiatan 2011 s/d 2015.
C. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara Nomor : 4438) 4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat . (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran Negara Nomor : 4438).
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan lembaran Negara Nomor : 4741). 6. Kepmendagri No. 130 – 67 tahun 2002 7. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
D. Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan RENSTRA SKPD Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : Bab I
:
Pendahuluan, berisi tentang latar belakang , maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, landasan hukum serta sistematika penulisan
Bab II
:
Tugas dan Fungsi SKPD, berisi tentang Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian, Tugas dan Fungsi SKPD serta hal lain yang dianggap penting
Bab III
:
Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi tentang kondisi daerah masa kini dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan
Bab IV
:
Berisi tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan Strategi
Bab V
:
Berisi tentang Program serta penjelasan kegiatan
Bab VI
:
Penutup
3
BAB II. TUGAS DAN FUNGSI SKPD
A. Struktur Organisasi Kedudukan Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan susunan organisasi yang ini terdiri dari 1 (satu) Eselon II.B, 1 (satu) Eselon III.A, 4 (empat) Eselon III.B dan 10 (sepuluh) Eselon IV.A serta kelompok jabatan Fungsional. Struktur organisasi sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan c. Bidang-bidang yang terdiri dari empat bidang yaitu : 1.
Bidang Planologi dan Perlindungan Hutan, membawahi : a) Seksi Planologi; b) Seksi Perlindungan Hutan;
2. Bidang Produksi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi : a) Seksi Produksi Kehutanan; b)
Seksi Rehabilitasi Hutan dan lahan;
3. Bidang Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi: a) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; b) Seksi Energi Baru dan Terbarukan; 4. Bidang Sumber Daya Mineral, membawahi: a) Seksi Pengusahaan Mineral, Batu Bara dan Air Tanah; b) Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi; d. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari Polisi Kehutanan sebanyak 13 rang yang dibagi kedalam 4 BPKH dan tersebar diseluruh wilayah kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan.
4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Dinas
Kasubag Umum & Kepegawaian
Sekretaris Kasubag Perenc, keuangan, dan Pelaporan
Bid. Planologi dan Perlindungan Hutan
Seksi Planologi
Bid. Produksi dan RHL
Bid. Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan
Seksi Produksi Kehutanan
Seksi
Seksi
Seksi RHL
Seksi
Bid. Sumber daya Mineral
Perlindungan
Pengusahaan
Pengusahaan
Ketenagalistrikan
Mineral, Batu
Seksi Energi Baru dan Terbarukan
Seksi Geologi, Minyak dan
Hutan
Gas Bumi
B. Susunan Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh Sumber Daya Manusi sebagai berikut :
No 1
Jab. Struktural/ Jab. Fungsional 2
Jml 3
1 2 3
Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang
1 1 4
4
Kepala Sub Bagian
2
5
Kepala Seksi
8
Pangkat/ Gol. Ruang
Jml Pendidikan Terakhir
Jml
5
6
7
Pembina TK I/ IVb PembinaI/IV.a Penata TK I/ III.d
1 1 3
Penata/ III.c Penata / III.c Penata MudaTK I / III.b Penata Tk. I/ III.d
1 1 1 2
Penata / III.c Penata Muda TK I / III.b
4 2
S.1 S.1 S.2 S.1 S.2 S.1 S.1 D3 SLTA S.1 S.1
1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2
4
5
6
Staf Struktural
7 8
Tenaga Honorer Tenaga Sukarela
9
Staf Fungsional
37
13
Penata Tk. I/ III.d
4
S.1 SLTA S.1 SLTA
1 3 1 7
Penata / III.c Penata Muda TK I / III.b
1 7
Penata Muda / III.a
15
1 1
S.1 D3 SLTA SLTA SLTA SLTA S.1 D.3 SLTA SLTA SLTA
13 1 1 2 7 1 4 2 8 1 1
Pengatur / II.c Pengatur Muda / II.a
2 7 1 14
Polhut Penyelia / III.c Polhut Pelaksana Lanjutan / III.b Polhut Pelaksana Lanjutan / III.a Polhut Pelaksana / II.d Polhut Pelaksana / II.c Polhut Pelaksana / II.b
5
SLTA
5
2 3 1
SLTA SLTA SLTA
2 3 1 80
JUMLAH Sumberdaya manusia merupakan faktor utama penggerak suatu organisasi serta didukung dengan ketersediaan perlengkapan dan peralatan yang memadai sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai secara maksimal.
C. Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral. Tugas Dinas Kehutanan Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan seperti yang tercantum
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : - Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan, energy dan sumber daya mineral - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral. - Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kehutanan, energy dan sumber daya mineral. - Pembinaan unit pelaksana teknis dinas - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
6
BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Gambaran Umum daerah Masa Kini a. Sumber Daya Alam Kabupaten Pesisir Selatan secara geografis terletak pada 0º59’ – 2º28,6’ Lintang Selatan dan 100º19’ – 101º18’ Bujur Timur dengan luas daratan ± 5.794,95 Km² yang sebagian besar terdiri dari kawasan hutan. Luas Kawasan hutan Kabupaten Pesisir Selatan ± 579.495 Ha yang terdiri dari kawasan pelestarian alam/kawasan suaka alam seluas 295.581 Ha, Hutan Lindung 19.657 Ha, Hutan Produksi Terbatas 53.778 Ha, Hutan Produksi 4.381 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 28.629 Ha dan Areal Penggunaan Lain seluas 177.559 Ha. Dari luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar termasuk ke dalam kategori kritis, berdasarkan data analisa BPDAS Agam Kuantan jumlah lahan kritis yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 55.090,44 Ha. Untuk kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat tahun ini telah dikeluarkan SK Bupati untuk Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) untuk satu kelompok tani hutan yaitu Kelompok Tani Hutan Mekar Jaya sebanyak 25 orang dengan luas 130 Ha. Sementara proses verifikasi untuk satu kelompok yaitu Kelompok Tani Bukuk Tapanggang seluas 295 Ha. Pada kegiatan ini juga telah disiapkan fasilitator sebanyak 5 orang yang berfungsi sebagai pendamping kegiatan di lapangan. Selain kegiatan di atas, juga dilakukan kegiatan pengawasan peredaran dan penertiban industri hasil hutan. Pengawasan ini telah dilakukan sebanyak 12 kali selama satu tahun. Hasil pengawasan 3
selama tahun 2011 didapat 8 kasus ilegal loging dengan kayu tangkapan sebanyak 83.03 M dan 3 kasus penyerobotan kawasan hutan. Pada kasus ilegal loging
hasil patroli Dinas Kehutanan, Energi dan 3
Sumber Daya Mineral sebanyak 2 kasus dengan 15,5 M kayu tangkapan dan hasil patroli Kelpolisian dengan kerjasama Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai saksi ahli sebanyak 6 3
kasus dengan 67.53 M kayu tangkapan. Penyerobotan kawasan hutan yaitu pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPK) di daearah Tapan seluas 1500 Ha dengan temuan Chain Saw, Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 600 Ha di daerah Ampiang Parak dan Kawasan Hutan Produksi seluas 500 Ha di daerah Silaut dengan temuan eksavator 1 unit. Berkaitan dengan hal tersebut juga telah dilakukan pemantauan terhadap titik api serta kebakaran hutan dan lahan. Dari hasil pemantauan ditemukan 41 buah titik api selama tahun 2011 dengan luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 2.100 Ha yang berada pada 5 lokasi kejadian yaitu Pancung Soal, Basa Ampek Balai (2 lokasi), Lunang dan Silaut. Untuk bidang ketenagalistrikan dilakukan kegiatan pendataan ratio elektrifikasi Kabupaten Pesisir Selatan dan potensi energi air. Dari hasil pendataan diperoleh ratio elektrifikasi sebesar 61 %. Untuk potensi energi air diperoleh pada 3 lokasi yaitu di Kecamatan Lunang Silaut, Ranah Pesisir dan Lengayang. Selain itu dilakukan pembuatan FS dan DED PLTMH Bayang Janiah dan diketahui potensi PLTMH Bayang Janiah sebesar 25 Kw. Untuk pemanfaatan energi alternatif yaitu berupa pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas, telah dibangun instalasi biogas sebanyak 9 unit dengan lokasi 3 unit di Kecamatan Bayang, 3 unit di Kecamatan Batang Kapas dan 3 unit di Kecamatan Sutera. Selama tahun 2011 dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap PLTMH sebanyak 13 unit dan mengalami kerusakan sebanyak 3 unit dengan berlokasi PLTMH Muaro Aia Kecamatan Bayang Utara, PLTMH Ngalau Gadang Kecamatan Bayang Utara dan PLTMH Lambung Gadang Kecamatan Sutera. Sedangkan untuk PLTS dimonitoring sebanyak 1 unit PLTS terpusat dengan hasil 25 KK tidak dapat penerangan.
7
Selama tahun 2011 telah dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 15 Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan 11 Izin Usaha Pertambangan Batuan (Bahan Galian C). Untuk 11 Izin Usaha Pertambangan Batuan (Bahan Galian C) telah terkumpul pajak sebanyak 76% dari target yang telah ditetapkan. Daftar nama-nama perusahaan yang telah berizinn dapat dilihat dalam table di bawah ini :
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
No dan Tahun SK
Luas Wilayah
2.365 Ha
Eksplorasi PT.Karya Denai Barito
Batang Kapas
No. 442 Tahun 2010
PT. Prima Perkasa Abadi
Tapan
No. 125 Tahun 2010
195 Ha
PT. Prima Perkasa Abadi
Tapan
No. 126 Tahun 2010
2.053,92 Ha
PT. Dempo Maju Cemerlang
Nagari Tambang
No. 219 Tahun 2010
1.134 Ha
Surantih
No. 127 Tahun 2009
7.138,55 Ha
Sungai pinang
No. 374 Tahun 2007
612 Ha
Lumpo
No. 68 Tahun 2011
2.354,83 Ha
Taluk
No. 72 Tahun 2011
784,44 Ha
No. 477 Tahun 2009
100 Ha
PT.Karya Denai Amboko PT.Pancasona Jaya Pratama PT.Restu Abadi Mineral PT. Multi Panorama Sucses Eksploitasi PT. Tunggal Putra Nusantara
Nagari Tambang
PT. Tripabara PT. Kelola Sumbardaya Nagari
Lunang
No. 351 Tahun 2010
199 Ha
Penadah Tapan
No. 256 Tahun 2005
180,80 Ha
Lumpo
No. 358 Tahun 2010
922,70 Ha
Surantih
No. 350 Tahun 2010
809,83 Ha
PT. Lumpo PT.Sari Agrindo Andalas PT. Atoz Nusantara Mining
Nagari Tambang
No. 466 Tahun 2009
192 Ha
PT. Dempo Maju Cemerlang
Nagari Tambang
No. 476 Tahun 2009
195 Ha
CV. Aurell Bersaudara
Br-Br Belantai
540/60/KPTS/BPT-PS/2011
5,6 Ha
CV. Alfa Ummi Sakinah
Br-Br Belantai
540/61/KPTS/BPT-PS/2011
7,0 Ha
CV. Bina Bersama
Inderapura
540/240/KPTS/BPT-PS/2011
5,32 Ha
CV. Davero Inderapura
Inderapura
540/239/KPTS/BPT-PS/2011
5 Ha
CV. Adela Corporation
Silaut
540/238/KPTS/BPT-PS/2011
5 ,92 Ha
Batuan / Galian C
CV. Chatarina
Tapan
540/301/KPTS/BPT-PS/2011
5 , 62 Ha
CV. Indra Group
Surantih
425/DKP.3/Bang/IX/2007
4,95 Ha
CV.Uni Den
Bayang
540/308/KPTS/BPT-PS/2011
5,42 Ha
CV. Lusi Prima Karya
Lunang
540/305/KPTS/BPT-PS/2011
5,0 Ha
b. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari: 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan golongan sebanyak 52 orang yang terdiri dari golongan IV 2 orang, golongan III 41 orang dan golongan II 9 orang. 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan berdasarkan pendidikan dengan rincian sebagai berikut SLTA 21 orang, D III 2 orang, S I 27 Orang dan S2 2 orang.
3. Tenaga Fungsional Polisi Kehutanan sebanyak 13 orang yang terdiri dari pria 13 orang sedangkan berdasarkan golongan, penyuluh golongan III 7 orang dan golongan II 6 orang.
c. Sarana dan Prasarana 1. Kantor Dinas sebanyak 1 unit 2. Kendaraan roda 4 ( empat ) sebanyak 2 unit 3. Kendaraan roda 2 ( dua ) sebanyak
9 unit
4. Komputer 9 unit (baik 5 unit, rusak ringan 2 unit, rusak berat 2 unit )
8
5. Air Conditioner 7 unit (baik 7 unit, rusak ringan 2 unit, rusak berat 4 unit) 6. Rumah Dinas 1 unit
B.
Gambaran Umum Masa akan datang yang diharapkan
Pembangunan Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan ke depan ditujukan untuk dapat menanggulangi segala persoalan yang ditimbulkan akibat maraknya praktek illegal logging dan pertambangan liar serta mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan serta berusaha memperkecil jumlah kampung-kampung yang belum teraliri aliran listrik dengan tetap mempertimbangkan pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berwawasan lingkungan. Dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang ada saat ini, maka kebijakan pengelolaan kehutanan energi dan sumber daya mineral ditujukan pada upaya : a. Sektor Kehutanan 1. Peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan secara optimal dan efisien dengan tetap memperhatikan daya dukungnya. 2. Peningkatan penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumberdaya hutan. 3. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Peningkatan pengelolaan hutan produksi dengan indicator-indikator keberhasilan yang jelas. 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan kerusakan sumberdaya hutan. 6. Berkurangnya tindakan diluar hukum seperti okupasi lahan terhadap kawasan hutan serta illegal logging. 7. Peningkatan sumberdaya aparatur dalam pengelolaan hutan baik secara administrasi maupun secara teknis. 8. Peningkatan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan. 9. Terwujudnya konsep konkret dari pola pendekatan “Social Forestry” sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangin kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 10.Terwujudnya penyusunan rencana-rencana kehutanan yang konprehensif sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembangunan kehutanan 11.Tersedianya data dan informasi yang selalu up to date.
b. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik 2. Bertambahnya jumlah rumah tangga yang belum terlayani listrik 3. Bertambahnya jumlah rumah tangga yang terlayani listrik 4. Berkurangnya jumlah kampung yang belum terlayani energi listrik 5. Bertambahnya jumlah Pembangkit Listrik Non PLN 6. Terbangunnya Pembangkit Listrik Minihidro oleh Pihak Ketiga 7. Terbangunnya Pembangunan PLTMH / PLTS 8. Terbangunnya Instalasi Energi Baru dan Terbarukan 9. Bertambahnya jumlah Perusahaan Pemegang IUP Batubara, Mineral, Batuan Galian C
9
BAB IV. VISI,MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi Rencana Strategis Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011-2015 adalah melaksanakan pengelolaan hutan, energi dan sumber daya mineral secara bijak, optimal, terencana dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan guna menjamin pemanfaatan hutan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.. Dari pemahaman tersebut, ditetapkanlah visi Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : “TERWUJUDNYA PENYEDIAAN DAN PENGELOLAN HUTAN, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
UNTUK
MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
PESISIR
SELATAN”.
B. Misi Untuk mencapai Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Mengoptimalakn fungsi perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hutan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pelestarian dan perlindungan hutan 3. Mengoptimalakn pemanfaatan potensi energi primer, energi baru dan terbarukan, dan sumber daya mineral 4. Memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber energi ketenagalistrikan 5. Meningkatkan
pembinaan
pertambangan
sumberdaya
mineral
secara
terencana
dan
berkelanjutan 6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana penunjang seluruh stakeholders sektor kehutanan, energi dan sumber daya mineral
C. Tujuan Tujuan pembangunan kehutanan, energi dan sumber daya mineral dalam program pembangunan jangka menengah adalah mewujudkan penyediaan dan pengelolaan hutan, energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan.
D. Kebijakan dan Strategi 1. Kebijakan Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan 9 (sembilan) kebijakan yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan sarana prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. 2. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (masyarakat dan petugas) dan aspek pengetahuan dan ketrampilannya dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan hutan. 4. Meningkatkan upaya konservasi lahan dengan mengurangi lahan kritis. 5. Menurunkan intensitas kegiatan-kegiatan illegal logging. 6. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pelayanan produksi hasil hutan.
10
7. Melaksanakan perencanaan kawasan hutan. 8. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang teraliri listrik serta penggunaan energi baru dan terbarukan. 9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
2. Strategi Strategi adalah cara SKPD Kehutanan, Energi dan sumber Daya Mineral untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mendukung kebijakan prioritas yang telah ditetapkan maka dipilih strategi-strategi antara lain sebagai berikut: 1. Meningkatkan sarana prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, strateginya: a.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
b.
Peningkatan Sarana dan Prasarana
c.
Peningkatan disiplin aparatur
d.
Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
2. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (masyarakat dan petugas) dan aspek pengetahuan dan ketrampilannya dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, strateginya: a.
Peningkatan kapasitas sumberdaya apartur
b.
Pendidikan dan Pelatihan bidang kehutanan dan ESDM kepada masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan hutan, strateginya: a. Pengembangan akses pemanfaatan hutan oleh masyarakat melalui pola Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan b. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di dalam Hutan Produksi 4. Meningkatkan upaya konservasi lahan dengan mengurangi lahan kritis, strateginya: a. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara bertahap 5. Menurunkan intensitas kegiatan-kegiatan illegal logging: a. Operasi pengaman hutan secara rutin b. Penegakan hukum pelaku terhadap perambah hutan c.
Pengembangan kelembagaan Polhut
d. Melibatkan masyarakat dalam pengamanan hutana yang berbasiskan nagari 6. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pelayanan produksi hasil hutan, strateginya: a. Pengawasan Penertiban Pelaksanaan Peraturan mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan b. Melakukan monitoring dan pembinaan Produksi Kehutanan 7. Melaksanakan perencanaan kawasan hutan strateginya: a. Pemetaan dan evaluasi potensi kawasan hutan b. Rekonstruksi tata batas c.
Penegasan status kawasan hutan
8. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang teraliri listrik serta penggunaan energi baru dan terbarukan, strateginya: a. Meningkatkan jumlah Pembangkit Listrik Non PLN seperti PLTMH dan PLTS b. Membangun Instalasi Energi Baru dan Terbarukan seperti Biogas 9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, strateginya: a. Pembinaan rutin bagi pemegang IUP Batubara, Mineral, Batuan Galian C
11
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
A. Program 1.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3. 4.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
5.
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
6.
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
7.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
8.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN
9.
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN
10. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 11. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 12. PROGRAM PENERTIBAN DAN PENGAMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
B. Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.
Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan
8.
Penyediaan makanan dan minuman
9.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 12. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
12
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 1. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat 2. Pengembangan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan 3. Inventarisasi Potensi Kayu Perdagangan di Areal Penggunaan lainya ( APL )
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK dan Pendamping) 2. Penunjang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK dan Pendamping) 3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 1. Pengamanan Hutan Berbasis Nagari 2. Operasionalisasi Polisi Kehutanan 3. Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan ( Hot Spot ) 4. Pengadaan Sarpras Pengamanan dan Penyuluhan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 1. Pengawasan Penertiban Pelaksanaan Peraturan mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan 2. Monitoring Pembinaan Produksi Hasil Hutan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 1. Pengadaan Peta Kawasan Hutan 2. Monitoring dan Survey Batas Kawasan Hutan 3. Inventarisasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Ekowisata
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 1. Pembuatan Rencana Umum Energi Daerah 2. Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Energi Alternatif PLTMH dan PLTS 3. Pembuatan FS dan DED PLTMH 4. Pembangunan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) 5. Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 1. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring Pertambangan 2. Pendataan Pemakaian Air Bawah Tanah 3. Survey Potensi Pertambangan Batubara
PROGRAM PENERTIBAN DAN PENGAMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN 1. Pembuatan Biogas 2. Survey Potensi Energi Alternatif 3. Monitoring Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi
13
BAB VI. PENUTUP Naskah rencana Strategis SKPD Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan arahan bagi SKPD Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Pesisir Selatan dalam menjalan tugas dan fungsi sebagai instasi Pemerintahan Daerah Pesisir Selatan yang menangani bidang kehutanandan energi sumber daya mineral. Program-program yang tercantum didalam Rencana Startegis SKPD ini selain dibiayai oleh APBD juga dibiayai oleh dana bantuan pemerintah pusat dan sumber anggaran lain serta swadaya masyarakat, termasuk dunia usaha. SKPD Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi perangkat pemerintahan kabupaten untuk melaksanakan program-program yang telah dibuat, sehingga tujuan, sasaran yang telah disusun dapat dicapai sesuai dengan rencana .
14
