RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Revisi

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2015

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BANGKA BARAT

Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Jl. Daya Baru, Pal 4 Muntok 33351 Tlp. Operator/Fax.(0716)7323026 Website: dppka.bangkabaratkab.go.id

KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu bentuk perencanaan jangka menengah yang menurut Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, harus dibuat oleh setiap Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Renstra tersebut yaitu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (Good Government) melalui penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara lengkap dan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan telah disusunnya perencanaan strategis tersebut maka akan terlihat dengan jelas program-program utama yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Bangka Barat mengacu kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bangka Barat tahun 2011-

2015 dan akan dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja. Rencana kerja yang akan dibuat tersebut akan diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Program Dinas guna mewujudkan delapan agenda pokok pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat. Dengan telah disusunnya Rencana Strategis ini maka diharapkan jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Bangka Barat akan dapat mempedomaninya dalam

menyusun rencana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat,

H. Abdul Muin, SIP.,MAP Pembina Utama Muda NIP. 19650903 198603 1 011

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

i

DAFTAR ISI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............

iv

BAB I PENDAHULUAN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............

1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

1

1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............

3

1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......

4

1.4. Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

7

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..

7-28

2.2. Sumber Daya SKPD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................

29-32

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD............................................................................

32

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD......................... BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI . . . . . . . . . . . . . . `

33 -38 39

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi ........................

39-40

.3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

40-45

terpilih.................................................................................................... 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota.............. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

46-47 48

strategis................................................................................................... 3.5 Penentuan isu- isu strategis........................................................................ BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. . . . .

49-53 54

4.1. Visi dan Misi SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

54-56

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

56-58

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

59-60

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

61-71

DAN PENDANAAN INDIKATIF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

72-80

RPJMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BAB VII PENUTUP

81

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat,yang kemudian sesuai dengan tuntutan dan kemajuan Organisasi maka mengalami Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16

tahun 2013.Fungsi DPPKA sebagai

Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset. Sebagai Pembantu Kepala Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, maka diharapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Bangka Barat dapat memberikan masukan dan pembenahan bagi upaya peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset. Guna mewujudkan fungsi tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat membuat Rencana Strategis yang diharapkan nantinya dapat membantu dalam program dan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Dalam suatu organisasi terdapat suatu sistem yang membentuk ikatan yang erat antara satu dengan lainnya, sistem tersebut dikenal dengan istilah Manajemen Organisasi dimana di dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang meliputi Perencanaan (Planning) ,Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actualiting) dan Pengendalian (Controlling) dalam arti kata yang di maksud dengan yang meliputi segi-segi dan fungsi lainnya : 1. Merumuskan kebijakan teknis berkaitan dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pengertian Rencana Strategis adalah suatu Proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perencanaan

pembangunan

daerah

disusun

untuk

menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka NKRI. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Era Otonomi di Indonesia menuntut adanya perubahan mendasar didalam segala aspek kehidupan termasuk perubahan di dalam sistem pemerintahan di Daerah. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan paradigma baru bagi pengembangan Otonomi yang sebenarnya. Dengan undang-undang dan peraturan tersebut pengembangan otonomi pada Daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,

peran

serta

masyarakat,

pemerataan

dan

keadilan

serta

memperhatikan keanekaragaman daerah. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan kedua atas Peraturan Menteri 1 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan

yang

meliputi

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP Nomor 58 tahun 2005 meliputi: a. asas umum pengelolaan keuangan daerah; b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; c. struktur APBD; d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; e. penyusunan dan penetapan APBD; f. pelaksanaan dan perubahan APBD; g. penatausahaan keuangan daerah; h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; j. pengelolaan kas umum daerah; k. pengelolaan piutang daerah; l. pengelolaan investasi daerah; m.pengelolaan barang milik daerah; n. pengelolaan dana cadangan; o. pengelolaan utang daerah; p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; q. penyelesaian kerugian daerah; r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2011-2015 merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset 2

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan

yang

disusun

melalui

proses

musyawarah

rencana

pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat. Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat ini juga disusun

dengan

mengacu

pada

pendekatan

perencanaan

dan

penganggaran Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015. Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Bangka

dipergunakan

Barat

tahun

2011-2015

ini

selanjutnya

sebagai pedoman dan rujukan (referensi) dalam

penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan anggaran bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan 2015 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang melandasi penyusunan Rencana Starategis Dinas Pendapatan, Pengeolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

3 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tenang

Pengelolaan

Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggraan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah 14. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. Peraturan

Pemerintah

Nomor

40

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

14

Tahun

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 17. Peraturan

Presiden

Nomor

2011

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat


1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas dengan cara menentukan sasaran dan tindakan yang tepat disertai dengan pengalokasian sumber daya yang sesuai prioritas. Dengan tujuan disusunnya Renstra adalah : 1. Penentuan prioritas dalam perencanaan kegiatan serta pelaksanaanya; 2. Efisiensi anggaran dan efektifitas program; 3. Penentuan sasaran dengan prestasi; Keluaran (Output), Hasil (Outcomes), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Imfact). 1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana strategis DPPKA Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

BAB II

BAB III

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

ISU-ISU SRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD`

3.2

Telaahan

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih


3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

3.4

Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis 3.5 BAB IV

Penentuan Isu- isu Strategis VISI,

MISI,

TUJUAN,

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KINERJA

DAN

KEBIJAKAN

BAB V

4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Stategi dan Kebijakan SKPD

RENCANA

PROGRAM,

KEGIATAN,

INDIKATOR

PENDANAAN INDIKATIF BAB

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

VI

SASARAN RPJMD

BAB

PENUTUP

VII


BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat,yang kemudian sesuai dengan tuntutan dan kemajuan Organisasi maka mengalami Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16

tahun 2013.Fungsi DPPKA sebagai

Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. a. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat mempunyai fungsi : 1. Merumuskan

kebijakan

teknis

berkaitan

dengan

bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 3. Mengkoordinasikan

dan

melaksanakan

tugas

dibidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan

dan

aset

dalam

rangka

pelaksanaan

tugas

desentralisasi dan tugas pembantuan, penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat mempunyai kewenangan antara lain : 1. Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan

Regional

serta

Program Kerja. 2. Penyusunan dan Kebijakan teknis serta Program Kerja 3. Penyusunan Kebijakan Teknis serta Program Kerja 4. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten Bangka Barat 5. Penyusunan rencana di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset. 6. Penyelenggaraan sistem Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 7. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, yang wajib dilakukan oleh daerah. 8. Pemungutan Pendapatan Daerah 9. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan Perundangundangan 10. Pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian yang berhubungan dengan bidang pendapatan, pengelolaaan keuangan dan aset 11. Pengawasan

teknis

terhadap

pelaksanaan

seluruh

peraturan

perundang-undangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Kedudukan

Dinas

Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Kabupaten adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sistem Prosedur dan Mekanisme Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada :


a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berikut mekanisme kerja pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah : 

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;



Menyusun rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya;



Penyusunan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;



Pendapatan daerah yang dikelola berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;



Perincian belanja daerah menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja;



Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan



Penyampaian rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikut sejalan dengan RKPD sebagai landasan RAPBD kepada kepala daerah untuk diajukan kepada DPRD;



Menjadwalkan pembicaraan pendahuluan tentang pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran berikutnya untuk diajukan kepada DPRD;



Pembahasan prioritas dan flapon anggaran sementara berdasarkan KUA dan dan PPAS yang disepakati DPRD untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD; 9 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat



Menerima rencana kerja dan anggaran seluruh SKPD untuk bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya;



Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari : 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 3) Subbagian Keuangan 3. Bidang Pendapatan, terdiri dari : 1) Seksi Pendataan dan Penetapan 2) Seksi Bagi Hasil dan Dana Transfer 3) Seksi Penagihan dan Verifikasi 4. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB , terdiri dari : 1) Seksi Pendataan dan Penilaian 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 3) Seksi Penagihan dan Keberatan

5. Bidang Keuangan, terdiri dari : 1) Seksi Anggaran. 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan 3) Seksi Perbendaharaan 6. Bidang Aset, Terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan dan Kebutuhan Aset. 2) Seksi Penatausahaan Aset Daerah 10 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

3) Seksi Investasi dan Pemanfaatan Aset Daerah 7. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Bendahara Penerimaan 2) Bendahara Pengeluaran ( SKPD ) 3) Bendahara Pengeluaran ( PPKD) 4) Pengurus Barang 5) Penyimpan Barang 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka

Barat

dapat

dibentuk

Unit

Pelaksana

Teknis

Dinas

untuk

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. 1.

SEKRETARIAT

1.1. Tugas Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas

melaksanakan

penyusunan

program

kerja,

pelaporan,pengelolaan urusan rumah tangga dan umum, perencanaan, serta pengelolaan keuangan dan kepegawaian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 1.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas; b. Mengelola urusan rumah tangga; c. Mengelola urusan keuangan dinas; d. Mengelola urusan kepegawaian dinas; e. Mengelola

urusan

umum,

hubungan

masyarakat

dan

surat

menyurat dinas; f. Mengkoordinasikan

tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dipimpin

oleh

Pelaporan,

Kepala

yang

Subbagian

Perencanaan,

bertanggungjawab

kepada

Evaluasi

Sekretaris

dan dan

mempunyai tugas : a.

Menyusun program kerja dinas;

b. Pelaporan dan Evaluasi; Dan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Menyusun Rencana Anggaran Kas;

b.

Menyusun Rencana Kerja Tahunan;

c.

Menyusun Laporan Kegiatan Dinas;

d.

Mengelola,

Mengembangkan;

dan

memelihara

serta

mempublikasikan Web Site; e.

Menginput Data dan Program kegiatan kedalam aplikasi;

f.

Melaksanakan pengkajian dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendapatan, keuangan dan aset;

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian Dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang bertanggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas : a. Menyusun Rencana formasi, mutasi dan pengembangan karir pegawai; b. Mengelola Administrasi Kepegawaian c. Mengelola

urusan

rumah

tangga,

perjalanan

dinas,

dan

perlengkapan pegawai; d. Melaksanakan Pemeliharaan, mengurus barang inventaris dinas Dan menyelenggarakan fungsi sebagai : a.

Penyusun rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir ;

b.

Mengelola administrasi kepegawaian dan memelihara dokumen kepegawaian ;


c.

Mengelola

surat-

menyurat,

kearsipan

dan

menyiapkan

penyelenggaraan rapat-rapat d.

Memelihara kebersihan , keindahan dan ketertiban kantor;

e.

Menyusun Laporan kegiatan ;

3) Subbagian Keuangan Dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang bertanggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan Pengadministrasian Keuangan. Fungsi : a.

Penyusun rencana pelaksanaan dan penghitungan anggaran dinas ;

b.

Melaksanakan Verifikasi dan fasilitas Kebendaharaan;

c.

Menyelenggarakan

pengelolaan

keuangan

dan

pemeliharaan

dokumen keuangan dinas; d.

Pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan dinas ;

e.

Menyusun

laporan

pertanggungjawaban

keuangan,

terhadap

realiasasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan; f.

Menyusun Laporan akhir pertanggungjawaban keuangan dinas dan catatan atas laporan keuangan ( CaLK );

g.

Menyusun Laporan neraca Keuangan Dinas;

h.

Menyusun Laporan kegiatan dibidangnya ;

2. BIDANG PENDAPATAN 2.1 Tugas Dipimpin oleh Kepala Bidang dalam melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah, Penetapan , Verifikasi, Bagi Hasil serta Dana Transfer

dan Pendapatan lain-lain yang

telah ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan. 2.2 Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut Pendapatan mempunyai fungsi : 13 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

a. Melaksanakan pemungutan PAD, bagi hasil dan pendapatan lainlain; b. Melaksanakan Pembukuan PAD, bagi hasil dan pendapatan lain-lain ; c. Menyusun laporan potensi, ketetapan, pelaksanaan dan hasil pemungutan PAD, bagi hasil dan pendapatan lain-lain daerah; d. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Menyusun program kerja Bidang Pendapatan 1). Seksi Bagi Hasil dan Dana Transfer Dipimpin

oleh

Kepala

Seksi

Pendataan

dan

Penetapan

yang

mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan tata usaha bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak ; b. Melaksanakan pencairan dana bagi hasil pajak dan non pajak ; c. Melakukan Rekonsiliasi penerimaan bagi hasil pendapatan pajak dn non pajak; d. Melaksanakan pencatatan bukti penerimaan, perhitungan dan perincian rekap bagi hasil pajak dan non pajak 2). Seksi Pendataan dan Penetapan Dipimpin

oleh

Kepala

Seksi

Pendataan

dan

Penetapan

yang

mempunyai tugas : a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah; b. Menetapkan target potensi Pajak Daerah; c. Melakukan penghitungan dan penetapan surat ketetapan Pajak Daerah ( SKPD; d. Melakukan pemeriksaan kelengkapan

berkas serta melakukan

pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak ; e. Menyusun Rancangan Perda Pajak Daerah ; f. Menyusun Rencana kegiatan pendataan dan penetapan; g. Mengolah data dan informasi pajak daerah;


3). Seksi Penagihan dan Verifikasi Dipimpin oleh Kepala Seksi Penagihan dan Verifikasi yang mempunyai tugas: a.

Melaksanakan Penagihan pajak daerah;

b.

Melakukan cross check terhadap Wajib pajak;

c.

Melakukan penagihan bagi Hasil provinsi dan dana Bantuan Provinsi;

d.

Merekap dana transfer terkait penerimaan daerah;

e.

Melaksanakan penatausahaan piutang pajak daerah;

f.

Melaksanakan penagihan piutang;

g.

Menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak;

h.

Melaksanakan penyusunan surat paksa kepada Wajib Pajak;

i.

Melakukan Verifikasi Penerimaan daerah

terhadap PAD, Dana

perimbangan dan lain-lain Penerimaan daerah ; j.

Melaksanakan penyelesaian penghapusan piutang pajak daerah;

k.

Melaksanakan rekonsiliasi dengan bendahara penerimaan disetiap SKPD terkait pengelolaan PAD

l.

Menyusun laporan evaluasi terhadap penerimaan PAD, dana Perimbangan dan lain-lain Penerimaan

3. BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB) DAN BPHTB 3.1 Tugas Dipimpin oleh Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas yang diwujudkan dalam sistem dan prosedur ( Sisdur ) yang meliputi, penyusunan Perda sebgai dasar pemungutan PBB, pembuatan Perbup dan mendinstribusikan SPPT. 3.2 Fungsi 1. Melaksanakan pendataan; 2. Melaksanakan penilaian; 3. Membuat Ketetapan; 4. Melaksanakan penagihan; 5. Menganalisa keberatan dan pengurangan; 6. Menyusun program kerja Bidang PBB dan BPHTB; 15 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

1 ). Seksi Pendataan dan penilaian Dipimpin oleh Kepala seksi Pendataan dan penilaian yang mempunyai tugas

melaksanakan

yang

pendataan objek dan subjek ,

penilian dan pengumpulan data potensi pajak : a.

Melaksanakan pendaftaran objek dan subjek PBB;

b.

Menyusun rencana kerja pendataan objek dan subjek PBB serta penilaian objek PBB untuk mendapatkan data yang benar;

c.

Membimbing pelaksanaan penatausahaan hasil pendataan objek dan subjek PBB hasil penilaian dan klasifikasi objek PBB hasil penyusunan data awal /

hasil pemutakhiran

data yang

dilaksanakan oleh Petugas / Pejabat fungsional penilai PBB; d.

Menyusun Draft surat keputusan

bupati

tentang

klasifikasi

NJOP Bumi dan Bangunan; e.

Membuat rekap hasil pelaksanaan pendaftaran objek dan subjek PBB, pendataan dan subjek PBB, penilaian dan klasifikasi objek PBB serta mutasi objek dan subjek PBB;

f.

Pengadministrasian buku penjagaan peta wilayah / Desa. Peta blok dan peta Zona Nilai Tanah ( ZNT);

g.

Melakukan pemutakhiran peta melalui SIG

2 ). Seksi Pengolahan Data dan Informasi Dipimpin oleh seorang Kepala seksi Pengolahan data dan informasi yang

mempunyai

pengolahan dokumen

data

tugas

melaksanakan

penyajian

informasi

perpajakan,

pelayanan

pengumpulan

perpajakan,

dukungan

teknis

data,

perekaman komputer,

pemantauan aplikasi SISMIOP serta penyiapan laporan kinerja , melaksanakan penetapan , intensifikasi dan ekstensifikasi PBB sesuai dengan peraturan perundangan –undangan yang berlaku. Membantu melaksanakan urusan tata usaha penerimaaan, restitusi, kompensasi dan pemantauan penyetoran pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). 16 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

1.

Menyusun Rencana kerja seksi pengolah data dan informasi ;

2.

Melakukan bimbingan terhadap kegiatan pengolahan data dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PBB;

3.

Melaksanakan penelitian atas hasil berupa DHR, SPPT, SKPD , STPD, DHKP, dan STTS;

4.

Melakukan bimbingan dalam kegiatan penatausahaan data bahan pengolahan data dan penyajian informasi PBB;

5.

Melakukan bimbingan pada kegiatan perekanan data objek dan subjek PBB dalam rangka persiapan produksi data keluaran ;

6.

Membimbing kegiatan pemeliharaaan master file dengan jalan perbaikan / up- dating;

7.

Melakukan back up , transfer dan recovery data;

8.

Membimbing kegiatan penatausahaan dan pemeliharaan atas perangkat lunak dan perangkata keras serta media komputer;

9.

Memproduksi

data

keluaran

ZNT,DBKB,SPPT,STTS,SKPD,STPD,DHKP,

SK

berupa pembetulan

/

pembatalan SPPT /SKPD/STPD, Hasil pembetulan DHKP, STTS serta data keluaran lainnya yang diperlukan; 10. Melakukan

bimbingan

terhadap

kegiatan

perekaman

data

penerimaan PBB serta berkas tanda terima SPPT/ SKPD/ STPD dalam rangka pelaporan dan pemantauan penerimaaan PBB; 11. Membimbing kegiatan penghimpunan data sisa pajak terhutang PBB dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah ( STPD ) ; 12. Melakukan

Bimbingan

kegiatan

analisa

terhadap

seluruh

rangkaian kegiatan dan data keluaran; 13. Membimbing

kegiatan penatausahaan penerimaan, retribusi

kompensasi, penyetoran PBB; 14. Melaksanakan pembetulan hasil keluaran berdasarkan hasil penelitian, permintaan pembetulan dari wajib pajak , lurah / kepala Desa maupun instansi terkait ; 15. Melaksanakan pembatalan SPPT, SKPD,STPD, STTS, SKBKB/ SKBKBT / STB / SKBLB berdasarkan hasil penelitian sendiri,


atas permohonan Wajib Pajak, Lurah / Kepala Desa maupun isntansi terkait ; 16. Melaksanakan pembuatan salinan SPPT / SKPD / STPD , berdasarkan permhonan dari wajib pajak; 17. Menyusun target rencana penerimaan PBB per Desa / Kelurahan dan per Kecamatan setiap tahun anggaran ; 18. Membuat

laporan evaluasi penerimaaan

untuk mengetahui

perkembangan penerimaaan PBB; 19. Melaksanakan pemberian restitusi / kompensasi dalam rangka pelayanan wajib pajak ; 20. Melaksanakan pemantauan restitusi dan kompensasi ; 21. Pengamatan atas tingkat perbandingan anatara besarnya pajak terutang dengan potensi PBB; 22. Melakukan koordinasi dengan UPT dalam rangka

pelayanan

terhadap Wajib Pajak ; 23. Melakukan koordinasi kaitan penyusunan laporan permasalahan operasional teknis pengolahan data sebagai laporan Kadin PPKA kepada Bupati; 24. Melakukan Bimbingan terhadap SDM terkait pengolahan data dan informasi; 25. Melaksanakan pemantauan penyetoran / pembayaran PBB; 26. Membuat surat tanggapan atas permasalahan yang diterima wajib pajak dan instansi lain;

3 ). Seksi Penagihan dan Keberatan Dipimpin oleh seorang Kepala seksi Penagihan dan Keberatan yang mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan penyelesaian keberatan, penguranan , uraian banding , pengurangan sanksi administrasi serta pemeriksaan sederhana atas permohonan


keberatan dan pengurangan PBB, serta pengurangan sanksi PBB sesuai ketentuan yang berlaku. Mempunyai fungsi; 1.

Menyusun rencana kerja seksi;

2.

Melaksanakan penatausahaan piutang PBB;

3.

Melaksanakan penatausahaan pembayaran STPD, SKBKBD / SKBKBTD dalam rangka penagihan aktif;

4.

Menerbitkan surat teguran kepada wajib Pajak dalam rangka penagihan aktif PBB;

5.

Melaksanakan penyusunan surat paksa kepada Wajib Pajak dalam rangka penagihan aktif PBB;

6.

Melaksanakan penyusunan draft surat perintah melakukan penyitaan terkait dalam rangka penagihan aktif PBB;

7.

Membuat surat pencabutan perintah melakukan penyitaan ;

8.

Menyusun draft surat perintah jadwal waktu dan tempat lelang atas abarang yang telah disita dalam rangka penagihan aktif PBB;

9.

Membuat konsep pengumuman lelang

harta wajib pajak yang

telah mendapat jadwal waktu dan tempat lelang; 10. Membuat konsep pembatalan pengumuman lelang; 11. Melaksanakan penyelesaian usul penghapusan piutang PBB yang tidak dapat di tagh dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak dan tertib administrasi; 12. Membuat konsep surat tanggapan atas permasalahan yang diterima dari wajib pajak dan isntansi lain; 13. Melakukan kerjasama dengan UPT ( unit Pelaksana Teknis ) 14. Menyelesaikan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak; 15. Memberikan laporan per kala sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas ; 16. Melaksanakan penyelesaian keberatan atas pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak; 17. Melaksanakan penatausahaan konsep uraiana banding untuk menanggapi permohonan banding yang diajukan Wajib Pajak.


4. BIDANG KEUANGAN Tugas Dipimpin oleh Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan dan mengkoordinasikan

dalam

penyusunan

rancangan

APBD

dan

rancangan perubahan APBD, Penyiapan Peraturan dan Kebijakan serta dokumen dalam mendukung pelaksanaan Anggaran, Mengevaluasi dan kajian dalam pelaksanaan anggaran serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala dinas dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Keuangan

mempunyai

fungsi : 1.

Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

2.

Melaksanakan penyiapan peraturan dan kebijakan serta dokumen dalam mendukung pelaksanaan anggaran ;

3.

Melaksanakan Evaluasi dan kajian pelaksanaan anggaran ;

4.

Menyusun Program kerja Bidang Keuangan;

1).Seksi Anggaran Dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran yang mempunyai tugas : a. Menyusun laporan keuangan daerah berupa pengumpulan bahan, perhitungan rekonsiliasi dan kompilasi keuangan SKPD; Menyusun

rancangan

perda

pertanggungjawaban

rancangan perbup penjabaran pertanggungjawaban

APBD

dan

APBD serta

perda Pertanggungjawaban APBD dan perbup penjabaran APBD ; b. Menyusun laporan semester 1 ( satu ) dan prognosisnya serta laporan semester II ( dua ) atas realisasi APBD; c. Menyusun dan menyampaikan laporan yang terkait dengan dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi lainnya; d. Menyajikan informasi keuangan daerah;


e. Menghimpun dan mengkompilasi laporan

pertanggungjawaban

keuangan SKPD; f.

Memantau penyerapan anggaran daerah dan progres penerimaan daerah

berdasarkan

tembusan

SPJ

fungsional

belanja

dan

pendapatan SKPD dan akuntansi yang dilakukan; g. Menyusun

dan

menyampaikan

laporan

yang

terkait

dengan

pembiayaan; h. Menyusun program kerja Bidang Keuangan; 2). Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan

tugasnya

melaksanakan

pengelolaan,

pengadministrasian Akuntansi dan Pelaporan . Fungsi. 1.

Melaksanakan akuntansi dan pembinaaanya;

2.

Melaksanakan

penyusunan

rancangan

laporan

pertaanggungjawaban APBD; 3.

Melaksanakan penyusunan

laporan keuangan daerah dan

laporan lainnya yang terkait keuangan lainnya; 4.

Melaksanakan penempatan dan

pengelolaan

kas daerah serta

analisa atas penempatan dan pengeluaran kas daerah; 5.

Memfasilitasi pelaksanaan e – audit;

6.

Melaksanakan

tugas lain

yang diberikan oleh

Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya; 7.

Melaksanakan

prosedur

akuntansi

atas

penerimaan

kas,

pengeluaran kas, aset tetap / BMD dan selain kas terkait dengan jurnal, buku besar , penyusutan, dan pencatatan lainnya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah; 8.

Memantau pelaksanaan atas penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang ditunjuk dan melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas

rekonsiliasi

atas

daerah dengan bank yang

ditunjuk; 9.

Melakukan penempatan kas daerah dan pengelolaan kas daerah ;


10. Melakukan investasi jangka pendek beserta analisanya; 11. Menyusun dan melaporkan posisi kas harian dan bulanan atas rekening kas umum daerah dan atau buku kas umum BUD; 12. Melaksanakan

rekonsiliasi

terkait

dengan

belanja

dan

penerimaan dengan Bidang Belanja dan Bidang pendapatan ; 13. Melaksanakan

penatausahaan

hutang

daerah

dan

piutang

daerah berdasarkan pencatatan pada bidang pendapatan dan bukti transaksi; 14. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan akuntansi SKPD; 15. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan E- audit

3). Seksi Perbendaharaan Dipimpin oleh Kepala Seksi Perbendaharaan yang mempunyai tugas : a. Menguji kelengkapan dan kebenaran Surat Perintah Membayar (SPM), UP, GU, TU dan LS Belanja Langsung; b. Memproses penerbitan SP2D UP, GU, TU dan LS belanja Langsung dan menyampaikannya kepada Bank yang berfungsi sebagai kas daerah ; c. Melakukan pencatatan register, pencatatan lain dan penatausahaan yang diperlukan yang terkait dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) UP, GU, TU dan LS belanja Langsung ; d. Menghimpun PPH dan PPN Ls serta menyiapkan rekap Pajak atas belanja UP, GU, TU dan LS Belanja Langsung; e.

Melakukan rekonsiliasi dengan Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

terkait dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan

Dana ( SP2D) UP, GU, TU dan LS Belanja Langsung; f.

Mengontrol ketersediaan dana berdasarkan surat penyediaan Dana ( SPD) dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) UP, GU, TU dan LS Belanja langsung;

g. Menguji kelengkapan dan kebenaran surat Perintah membayar TU dan LS Belanja Tidak Langsung dan pembiayaan ;


h. Memproses penerbitan SP2D TU dan LS dan pembiayaan

belanja tidak langsung

serta menyampaikannnya

kepada Bank yang

berfungsi sebagai kas daerah; i.

Melakukan pencatatan register, pencatatan lain penataushaan yang diperlukan terkait dengan penerbitan SP2D TU dan LS Belanja tidak langsung dan pembiayaan ;

j.

Melakukan

rekonsiliasi

dengan

Bidang

Akuntansi

dan

seksi

pertanggungjawaban dan verifikasi terkait dengan penerbitan SP2D TU dan LS melakukan rekonsiliasi dengan Bidang Akuntansi dan seksi Belanja Tidak langsung dan pembiayaan ; k. Mengontrol ketersediaan dan berdasarkan surat penyediaan dana ( SPD) dalam penerbitan SP2D TU dan LS Belanja Tidak langsung dan pembiayaan ; l.

Melaksanakan pengelolaan, penatausahaan dan verifikasi gaji PNS Kabupaten Bangka barat;

m. Menerbitkan surat keterangan penghentian pembayaran ( SKPP); n. Melakukan penghitungan dan penatausahaan PPK terkait dengan gaji PNS di Kabupaten Bangka barat; o. Melaksanakan penghimpunan dana taerkait dengan tunjangan profesi guru

dan tambahan penghasilan

bagian di Kabupaten

Bangka Barat ; p. Melaksanakan penghimpunan

data base PNS struktural dan

fungsional terkait dengan alokasi dana umum Bagian Kabupaten bangka barat.


5. BIDANG ASET Tugas Dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam

melaksanakan

tugasnya

melaksanakan

urusan

perencanaan, kebutuhan aset daerah, penatausahaan aset daerah, investasi jangka panjang dan pemanfaatan aset daerah. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Aset mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas aset;

2.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan aset;

3.

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan aset daerah;

4.

Pengelolaan penatausahaan aset daerah;

5.

Pelaksanaan investasi daerah jangka panjang, pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;

6.

Penyiapan

dan

pelaksanaan

pembinaan,

pengendalian

dan

pemanfaatan serta evaluasi di bidang aset; 7.

Menyusun program kerja Bidang aset

1). Seksi Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah Dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan dan kebutuhan Aset daerah yang mempunyai tugas : 1.

Menyusun program kerja pelaksanaan

tugas perencanaan

kebutuhan aset daerah; 2.

Menghimpun , menganalisa bahan dan menyusun standarisasi satuan harga barang kebutuhan dan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;

3.

Mengkoordinasikan

dan

menghimpun

rencana

kebutuhan

barang unit / satruan kerja ( RKBU ) dari satuan kerja perangkat daerah ; 4.

Merekap dan menyusun rencana daftar kebutuhan barang milik daerah ( RDKBMD) dari satuan kerja perangkat daerah ( SKPD );


5.

Merekap dan menyusun Daftar Kebutuhan Barang Unit ( DKBU ) dari SKPD ;

6.

Merekap dan menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah ( DKBMD) dari SKPD;

7.

Mengkoordinasikan

dan

menghimpun

Rencana

Daftar

Kebutuhan Pemeliharaan Barang milik Daerah ( RDKPBMD) ; 8.

Mengkoordinasikan

dan

menghimpun

Daftar

Kebutuhan

Pemeliharaan Barang unit ( DKPBU ) dari SKPD;` 9.

Merekap dan menyusun daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik daerah;

10. Mengkoordinasikan dan menghimpun daftar hasil pemeliharaan barang unit dari SKPD; 11. Merekap dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah (DHPBMD); 12. Mengkoordinasikan dan menghimpun daftar hasil pengadaan barang unit dari satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ); 13. Merekap dan menyusun

Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik

daerah (DHPBMD) dari satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ); 14. Melakukan rekonsiliasi Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik daerah (DHPMBD) dengan realisasi keuangan; 15. Mengkoordinasikan

dan

menghimpun

penetapan

status

pengguna barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ); 2). Seksi Penatausahaan Aset Daerah Dipimpin oleh Kepala Seksi Penatausahaan

Aset daerah yang

mempunyai tugas : 1.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas inventarisasi aset daerah;

2.

Menginventaris dan menganalisa data mutasi aset daerah;

3.

Melakukan entry data aset daerah kedalam aplikasi sistem barang milik daerah;

4.

Melakukan koordinasi inventarisasi BMD dan menyusun buku


induk inventaris ( BII ) aset daerah; 5.

Melakukan penghitungan umur ekonomis aset daerah;

6.

Melaksanakan

perhitungan,

pengurusan

pengaturan, pencatatan data

,

penyelenggaraan,

dan pelaporan barang dalam

pemakaian; 7.

Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan BMD dari satuan Kerja Perangkat daerah ( SKPD );

8.

Merekap dan menyusun laporan BMD pemerintah daerah;

9.

Melakukan asistensi penatausahaan aset ditingkat SKPD;

3). Seksi Investasi dan Pemanfaatan

Aset Daerah

Dipimpin oleh Kepala Seksi Investasi dan Pemanfaatan

Aset daerah

yang mempunyai tugas : 1.

Menyusun program kerja pelaksanaan

tugas investasi dan

pemanfaatan aset daerah; 2.

Melaksanakan investasi jangka panjang daerah;

3.

Melaksanakan pemanfaatan aset daerah;

4.

Melakukan penilaian , analisa dan kajian aset terkait dengan rencana investasi dan pemanfaatan aset daerah;

5.

Melakukan analisa, pemeriksaan dan pelaporan terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan penghapusan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan;

6.

Menghimpun dan menyusun Daftar Inventaris Barang yang akan dihapus berdasarkan usulan dari SKPD;

7.

Melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah;

8.

Melaksanakan

upaya

perubahan

status

hukum

terhadap

pemindahtanganan aset milik daerah; 9.

Melakukan ,pembinaan

koordinasi Pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan pengelolaan, pengawasan

dan pengendalian aset

daerah;


6.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

dibentuk

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing

berdasarkan

Peraturan

Perundang-

undangan.

7.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Unit pelaksana teknis dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset adalah unsur penunjang sebagian tugas dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset di satu atau beberapa wilayah kecamatan. Unit pelaksana teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah

dan bertanggung

jawab kepada kepala dinas


Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut : A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB.BAGIAN PERENCANAAN , EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PENDAPATAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB.BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BPHTB

BIDANG KEUANGAN

BIDANG ASET

SEKSI PENDATAAN DAN PENILAIAN

SEKSI ANGGARAN

SEKSI PERENCANAAN DAN KEBUTUHAN ASET

SEKSI BAGI HASIL DAN DANA TRANSFER

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

SEKSI PENAGIHAN DAN VERIFIKASI

SEKSI PENAGIHAN DAN KEBERATAN

SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN

SEKSI PERBENDAHARAAN

SEKSI PENATAUSAHAAN ASET DAERAH

SEKSI INVESTASI DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

UPTD

28 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

2.2

Sumber Daya SKPD Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah , Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat didukung oleh PNS sebanyak 44 orang

dan 30 Pekerja Harian Lepas (PHL).

Perincian Sumber Daya Aparatur tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut : (Data Kepegawaian per 31 Desember 2013 ) a. Berdasarkan Golongan

No

Unit Kerja

Golongan

PHL

IV

III

II

I

Jumlah Pegawai

1.

Kepala Dinas

1

-

-

-

2.

Sekretariat

1

5

7

-

14

27

3.

Bidang Aset

-

4

1

-

4

9

4.

Bidang Keuangan

-

7

4

-

7

18

5.

Bidang Pendapatan

-

5

2

-

5

12

6.

UPTD

-

3

4

-

-

7

Jumlah

2

24

16

0

18

74

1


No

Pangkat

Gol/ Ruang

Jumlah Pegawai

1.

Pembina Utama

IVe

-

2.

Pembina Madya

IVd

-

3.

Pembina Utama Muda

IVc

1

4.

Pembina Tk. I

IVb

1

5.

Pembina

IVa

1

6.

Penata Tk. I

IIId

2

7.

Penata

IIIc

4

8.

Penata Muda Tk. I

IIIb

6

9.

Penata Muda

IIIa

11

10.

Pengatur Tk. I

IId

-

11.

Pengatur

IIc

4

12.

Pengatur Muda Tk. I

IIb

12

13.

Pengatur Muda

IIa

2

14.

Juru Tk. I

Id

-

15.

Juru

Ic

-

16.

Juru Muda Tk. I

Ib

-

17.

Juru Muda

Ia

-

18.

PHL

-

30

Jumlah

Ket

74


b.Berdasarkan Jabatan No.

Jabatan

Jumlah Pegawai

1.

Struktural

2.

Jabatan Fungsional

7

3.

Tenaga Teknis Lainnya

-

4.

Arsiparis

-

5.

Staf Administrasi PNS

6.

Staf Administrasi PHL

21

7.

Teknisi Jaringan PHL

2

8.

Sopir PHL

2

9.

Petugas Kebersihan PHL

3

Penjaga kantor PHL

2

10.

15

22

Jumlah

74

c. Berdasarkan Pendidikan No.

Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai

1.

S-3 ( Doktor )

-

2.

S-2 (Magister)

4

3.

S1 / D IV ( sarjana )

4.

DIII ( Diploma )

5.

SMU / SMK

6.

SLTP

22 2 16 31

Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

7.

No.

SD

-

Pegawai Harian Lepas (

Jumlah Pegawai

PHL ) 1.

S-3 ( Doktor )

-

2.

S-2 (Magister)

-

3.

S1 / D IV ( sarjana )

1

4.

DIII ( Diploma )

3

5.

SMU / SMK

6.

SLTP

1

7.

SD

-

25

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Bangka Barat mempunyai kewenangan

Kabupaten

sebagai unsur pelaksana otonomi

daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Sebagai Penyelenggaraan Otonomi Daerah dibidang Pemerintahan Umum dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik ( good governance ) dan Pemerintahan yang bersih ( clean goverment). Prioritas utama yang 32 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

menjadi indikator keberhasilan adalah WTP dan

Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kondisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset pada tahun 2014 akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang melingkupinya. Dengan melihat kondisi yang dicapai pada tahun 2013 dan perkembangan yang terjadi serta permasalahan pada tahun 2013 akan digunakan sebagai masukan

dalam menentukan arah kebijakan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat untuk kedepannya. Keberhasilan manajemen dalam organisasi sebenarnya terlihat dari kemampuan organisasi beradaptasi terhadap lingkungan stategis yang berubah sedemikian cepat. Selain data-data historis yang dimiliki organisasi sebagai pendukung perencanaan, organisasi juga harus tanggap terhadap lingkungan eksternal dan sektor-sektor lain yang terkait. Oleh karena itu organisasi dalam suatu perencanaan harus melakukan analisis lingkungan strategis. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat mempunyai dua (2) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu : 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Daerah. Untuk mencapai Faktor-faktor

keberhasilan indikator kinerja tersebut, dipengaruhi oleh

lingkungan

internal

dan

eksternal.

Faktor

Internal

dan

Eksternal yang teridentifikasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat antara lain : a. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan 33 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

Faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang teridentifikasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten

Bangka Barat dilakukan dengan analisis SWOT yang antara lain :

Tabel Identifikasi Faktor Internal Faktor internal No

Kekuatan (S)

No

Kelemahan (W)

S1

Jumlah SDM yang memadai.

W1

Kualitas SDM yang masih kurang

S2

Attitute / Prilaku Pegawai

W2

Tumpang tindihnya tugas pokok

S3

Tersedianya sarana prasarana

fungsi

yang

untuk W3

daerah dan aset.

fungsi

Masih lemahnya wawasan pegawai

cukup

melaksanakan S4

mengenai

Tersedianya

pendapatan, keuangan, aset

dana

kegiatan W4

cukup

melaksanakan

untuk

Suasana

fungsi

kondusif

pengelolaan Keuangan daerah Adanya S6

political

komitmen

will

pemimpin

tinggi terhadap

W5 /

yang W6

WTP tahun

2012 S7

keuangan

pengelolaan keuangan daerah yang

S5

pengelolaan

kerja dan

yang

pola

kurang

kerja

yang

belum sistematik dan terjadwal Kurangnya

pemahaman

SDM

terhadap bidang tugas Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang

Tersedianya yang

penatausahaan

cukup

Sistem lengkap

aplikasi untuk

sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja

menunjang fungsi pengelolaan Keuangan daerah Tersedianya

aturan

teknis

keungan yang cukup lengkap


Faktor eksternal No O1

Peluang (O)

No

Bimtek yang dilaksanakan oleh T1

Belum adanya petugas PPNS di

Perguruan Tinggi / Kementrian

Bidang Pajak dan Retribusi

O2

terkait

O3

Komitmen Bupati untuk WTP

O4

Potensi PAD

O5

Ekstensifikasi dan Intensifikasi

T2

07

Masuknya aturan regulasi pusat yang berubah

T3

PAD O6

Ancaman (T)

Dukungan kesadaran masyarakat yang masih lemah terhadap Pajak

T4

Daerah

Terbukanya pihak ketiga untuk T5

Belum

Pengelolaan Aset berdasarkan T6

Kecamatan

Peraturan

Sumber Data yang kurang akurat

Peraturan

Pusat

mengenai

Aturan Pengelolaan Keuangan

adanya

petugas

PPAT

Mutasi pejabat / pegawai T7

yang

dalam pengelolaan Keuangan dan

Wacana Informasi Publik yang T8

Aset yang tidak teratur

transparan kepada masyarakat

Kurangnya koordinasi antar SKPD Pelaksanaan kegiatan SKPD yang T9

bertentangan

dengan

aturan

T10 pengelolaan keuangan Ketidak konsisten Auditor T11 Penyerobotan

Aset

Pemkab

oleh

Masyarakat T12 Pemahaman SDM

yang

Pengetahuan lemah

teknis tentang 35


T13 Penatausahaan BMD Pengetahuan pihak ketiga mengenai alur Pelayanan keuangan Kelengkapan Dokumen Hibah yang tidak lengkap

Tabel Identifikasi Faktor Eksternal Tabel Matriks USG analisis SWOT factor internal Strength

Urgency (U) 5 4 5 4 4 5 4

Seriousness (S) 5 3 4 5 4 4 3

Growth (G) 4 5 4 5 4 5 4

Weakness Urgency (U) W1 5 W2 5 W3 4 W4 4 W5 4 W6 3

Seriousness (S) 4 4 4 4 3 4

Growth (G) 5 5 5 4 4 3

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Total

Bobot Faktor (BF)

14 12 13 14 12 14 11

14/90 12/90 13/90 14/90 12/90 14/90 11/90

90 Total

Bobot Faktor (BF)

14 14 13 12 11 10 74

14/74 14/74 13/74 12/74 11/74 10/74

x x x x x x x

x x x x x x

100%= 15,55 % 100%= 13,33 % 100% =14,44% 100%= 15,55 % 100%= 13,33 % 100%= 15,55 % 100 %=12,22%

100%= 100%= 100%= 100%= 100%= 100%=

18,91 % 18,91% 17,56 % 16,21 % 14,86 % 13,51 %


Tabel . Matriks USG analisis SWOT factor eksternal

Opportunity Urgency Seriousness Growth Total Bobot Faktor (BF) (U) (S) (G) O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 Threats T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

5 5 5 5 5 4 5

3 3 4 4 4 4 4

3 3 5 5 5 4 4

11 11 14 14 14 12 13 89 Urgency Seriousness Growth Total (U) (S) (G) 4 3 4 11 5 4 5 14 5 5 4 14 4 3 3 10 5 4 4 13 4 4 3 11 4 3 4 11 4 3 4 11 4 3 4 11 4 4 3 11 5 4 3 12 4 3 4 11 4 3 3 10

11/89 11/89 14/89 14/89 14/89 12/89 13/89

x x x x x x x

100%= 100%= 100%= 100%= 100%= 100%= 100%=

12,36 % 12,36 % 15,73% 15,73% 15,73% 13,48 % 14,60 %

Bobot Faktor (BF) 11/150x 100%= 14/150x 100%= 14/150x 100%= 10/150x 100%= 13/150x 100%= 11/150x 100%= 11/150x 100%= 11/150x 100%= 11/150x 100%= 11/150x 100%= 12/150x 100%= 11/150x 100%= 10/150 x100%=

150 37 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

7,33% 9,33% 9,33% 6,67% 8,67 % 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 7,33% 8,00% 7,33% 6,67%

Perumusan Strategi Untuk merumuskan strategi yang akan ditempuh guna mencapai sasaran dan tujuan yang ingin diraih, maka factor kunci Keberhasilan yang telah ditetapkan diinteraksikan kedalam matriks SWOT. Hasil dari interaksi inilah yang menjadi strategi organisasi untuk melangkah kedepan. Berikut adalah analisis interaksi matrik SWOT terhadap factor kunci keberhasilan.

Tabel 2.10

Analisis strategi terhadap factor kunci keberhasilan FKK Eksternal

Peluang: 1. Potensi PAD 2. Ektensifikasi dan intensifikasi PAD 3. Terbukanya pihak ketiga untuk pengelolaan aset berdasarkan peraturan 4. Wacana informasi publik yang transparan kepada masyarakat

Ancaman: 1. Masuknya aturan regulasi pusat yang berubah 2. Dukungan kesadaran masyarakat yang masih lemah terhadap pajak daerah 3. Sumber data yang kurang akurat 4. Pemahaman Pengetahuan teknis SDM yang lemah tentang Penatausahaan BMD

FKK Internal Kekuatan: 1. 2.

3.

Jumlah SDM yang memadai Tersedianya Dana kegiatan yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup untuk melaksanakan fungsi Pengelolaan keuangan daerah

1. Penggunaan Sistem Informasi Keuangan dan BMD 2. Mempublikasikan informasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan BMD 3. Pemanfaatan BMD dengan melibatkan pihak ketiga 4. Melaksanakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi

1. Mengoptimalisasikan Pelaksanaan tehknis yang sudah ada dalam pelaksanaan kegiatan SKPD terutama yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 3. pembentukan regulasi di bidang pengelolaan BMD

1. Pembinaan dan Bimtek / Diklat terhadap Perencana dan Pejabat Pengelolaan Keuangan dan BMD SKPD dan pegawai DPPKA

1. Menerapkan Pelaksanaan tekhnis sesuai dengan Peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Penggunaan Sistem Informasi Keuangan dan BMD

Kelemahan: 1. Kualitas SDM yang masih kurang 2. Tumpang tindihnya tugas pokok fungsi pengelolaan Keuangan daerah dan aset 3. Masih lemahnya wawasan


pegawai mengenai penatausahaan pendapatan, Keuangan dan Aset

2. Optimalisasi Penatausahaan / Asistensi / pengamanan dan pemeliharaan serta Rekonsiliasi

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

2.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspekaspek hubungan antar susunan Pemerintahan dan antar Pemda, potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggara Otonomi Daerah. Dukungan terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan Negara,pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara profesional, ditetapkan dalam Undangundang dan Peraturan pendukungnya. Dengan ditetapkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, maka pemerintah daerah mempunyai landasan hukum yang memadai dan

andal untuk melakukan reformasi manajemen keuangan daerah

Selanjutnya dalam tahun 2004 telah ditetapkan pula UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU 22 tahun 1999 dan UU 25 tahun 1999.Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban 39 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

atas pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjabaran Undang-undang Dasar Pasal 23 (c) tentang Keuangan Negara, yang diaplikasikan pada Undang-undang nomor 33 tahun 2004 merupakan

faktor

utama

Keuangan

Daerah

yang

penting

dalam

menyelenggarakan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, disamping faktor lain seperti kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, sistem dan prosedur, serta peralatan / sarana yang mendukung. Pelimpahan sebagai kewenangan untuk menggali sumber Keuangan Daerah dan Potensi yang ada, untuk meningkatkan kemampuan Daerah dari segi Finansial. Pemungutan atas potensi pajak dan retribusi pertambangan, perhutanan, perikanan, kelautan dan perkebunan sangat terbatas, pada hal kelima sektor tersebut merupakan andalan Kabupaten Bangka Barat. Dengan diberlakukanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan UndangundangNomor

32

dan

33

Tahun

2004,

secara

bertahap

Pemerintah

Kabupaten Kabupaten BangkaBarat telah berupaya menggali sumber-sumber keuangan Daerah, dalam rangka menuju kemandirian Daerah. Beberapa

kelemahan

internal

yang

berpotensi

menghambat

kelancaran organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2013 adalah masih tumpang tindihnya

tugas pokok fungsi Pengelolaan, Keuangan dan Aset ,yaitu

Struktur organisasi , tugas pokok, dan fungsi dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Kabupaten

Bangka

Barat

belum

mencerminkan Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif dan koordinatif. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat. Untuk tahun 2014 kemudian sesuai dengan 40 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

tuntutan dan kemajuan Organisasi maka mengalami Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 tahun 2013 .

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat mempunyai dua (2) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu : 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. 2. Kontribusi

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

terhadap

Penerimaan

Daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

menyadari

untuk

mencapai

indikator

kinerja

tersebut,

harus

melaksanakan pembenahan dan perbaikan sebagai berikut : 1. Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh mengenai aturan maupun produk hukum seperti peraturan daerah dan peraturan bupati untuk menunjang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat. 2. Mengusulkan revisi atas peraturan daerah dan peraturan bupati tentang Struktur Organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 3. Melaksanakan

Penyempurnaan

Penyusunan

sistem

dan

prosedur

penatausahaan pendapatan, belanja & aset yang disesuaikan dengan keadaan karakteristik di Kabupaten Bangka Barat. 4.

Melaksanakan

penyempurnaan

penyusunan

kebijakan

akuntansi

sebagai pedoman pengakuntansian di Kabupaten Bangka Barat. 5. Evaluasi penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD (per triwulan) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. 6. Melaksanakan asistensi pengelolaan keuangan dan aset. 7. Melaksanakan Pendataan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat secara menyeluruh dan berkoordinasi dengan Kabupaten bangka. 41 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

8. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan daerah baik di luar daerah maupun maupun dalam daerah, 9. Menerapkan

administrasi

pengelolaan

keuangan

daerah

berbasis

teknologi informasi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspekaspek hubungan antar susunan Pemerintahan dan antar Pemda, potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggara Otonomi Daerah. Dukungan terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan Negara,pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara profesional, ditetapkan dalam Undangundang dan Peraturan pendukungnya. Dengan ditetapkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, maka pemerintah daerah mempunyai landasan hukum yang memadai dan

andal untuk melakukan reformasi manajemen keuangan daerah

Selanjutnya dalam tahun 2004 telah ditetapkan pula UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU 22 tahun 1999 dan UU 25 tahun 1999.Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjabaran Undang-undang Dasar Pasal 23 (c) tentang Keuangan Negara, yang diaplikasikan pada Undang-undang nomor 33 tahun 2004 merupakan

faktor

utama

Keuangan

Daerah

yang

penting

dalam

menyelenggarakan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab 42 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

sebagaimana diamanatkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, disamping faktor lain seperti kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, sistem dan prosedur, serta peralatan / sarana yang mendukung. Pelimpahan sebagai kewenangan untuk menggali sumber Keuangan Daerah dan Potensi yang ada, untuk meningkatkan kemampuan Daerah dari segi Finansial. Pemungutan atas potensi pajak dan retribusi pertambangan, perhutanan, perikanan, kelautan dan perkebunan sangat terbatas, pada hal kelima sektor tersebut merupakan andalan Kabupaten Bangka Barat. Dengan diberlakukanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, secara bertahap Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bangka Barat telah berupaya menggali sumber-sumber keuangan Daerah, dalam rangka menuju kemandirian Daerah. Tabel. Faktor Penghambat dan Pendorong Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Kabupaten Bangka Barat yang Mandiri dan Sejahtera No

1.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Mewujudkan mandiri

dan

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten

Sebagai faktor Penghambat

Pendorong

masyarakat sejahtera:

bertakwa,sehat,cerdas

dan

mandiri secara ekonomi 2.

Meningkatkan kualitas kuantitas pelayanan melalui

pemerintahan

dan publik, yang

bersih, peduli, profesional dan

Kontribusi Pendapatan Asli

1.

Bidang Pendapatan:

1.

Potensi PAD

Masih banyak Perda

2.

Intnsifikasi dan

Daerah terhadap

yang melandasi

Ekstensifikasi

penerimaan daerah.

pemungutan belum

Pajak dan

direvisi sesuai

Retribusi

perkembangan.

Daerah

berwibawa dimata masyarakat 2.

3.

Kinerja personil

3.

Terbukanya

pengelola PAD yang

pihak ketiga

belum optimal

untuk

Koordinasi dengan WP

pengelolaan

dan unit kerja terkait

aset 43


4.

yang masih lemah

berdasarkan

Sarana pendukung

peraturan

opersional yang belum 5.

6.

4.

Wacana

memadai

informasi

Penetapan sanksi

publik yang

hukum bagi pelanggar

transparan

Perda yang masih

kepada

lemah

masyarakat

Sistem dan Prosedur

5.

Pemungutan PAD yang belum optimal

Jumlah SDM yang memadai

6.

Tersedianya sarana dan prasarana

Bidang Keuangan:

untuk

1. Masih lemahnya SDM

mendukung

dalam pengelolaan

pengelolaan

Keuangan untuk

keunagan

Akuntansi pada SKPD

daerah dan aset

2. Masuknya aturan

7.

Adanya dana

regulasi pusat yang

kegiatan yang

berubah

cukup untuk

3. SDM yang menguasai

mendukung

sistem aplikasi masih

melaksanakan

terbatas

fungsi

4. Sistem aplikasi yang

pengelolaan

masih harus

keuangan

disempurnakan

daerah dan aset

dengan peraturan baru 5. Kesadaran pengelolaan

8.

Political will / Komitmen pemimpin yang

Keuangan daerah

tinggi untuk

pada tingkat SKPD

mencapai WTP

yang masih rendah untuk mewujudkan opini BPK yaitu WTP 6. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur yang ada belum optimal 44 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

Bidang Aset : 1.

Pemahaman pengetahuan teknis SDM yang lemah tentang penatausahaan BMD

2.

Regulasi teknis Pengelolaan BMD yang belum ada

3.

Pengelolaan BMD yang menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi ( IT)

4.

Political will pengguna Barang ditingkat SKPD yang rendah terhadap pengelolaan BMD dilingkup penggunanya.

5.

Pemanafaatan BMD yang belum optimal

3.

Menciptakan

suasana

kehidupan yang aman, damai dan harmonis 4.

Meningkatkan kualitas SDM agar mampu mendayagunakan SDA

secara

optimal

bertanggungjawab

dan untuk

kesejahteraan rakyat 5.

Menciptakan

dan

mengembangkan iklim usaha yang

sehat

dengan

dan

kompetitif

berbasis

ekonomi 45 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

kerakyatan 6.

Menyediakan

serta

meningkatkan prasarana

sarana

untuk

percepatan

dan

memacu

pelaksanaan

pembangunan 7.

Menempatkan pimpinan umat dan tokoh masyarakat sebagai referensi

utama

membangun

dalam kehidupan

keagamaan

yang

kuat,

harmonis dan dinamis 8.

Memfasilitasi

terwujudnya

desa mandiri

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten / Kota Tabel. Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya No 1.

Sasaran Jangka Menengah Rensta K/L Memperkuat

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten


Pendorong

-

-

-

ketahanan

pangan dan energi 2.

Percepatan

pengurangan

kemiskinan 3.

Inclusive

development

/

pembangunan yang inklusif ( upaya

untuk

keterlibatan

meningkatkan dari

semua

pemangku kepentigan didalam pembangunan ) Peningkatan 4.

dalam

added

value

pemanfaatan

potensi

dan peluang ( SDA, demografi, relokasi

industri,

pasar

domestik yang besar ) Pembangunan

yang 46 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

5.

berkelanjutan

Tabel. Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya No

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi

Permasalahan Pelayanan SKPD


Pendorong

1.

Membangun komitmen bersama

Kecilnya kontribusi 1. 1. Dukungan

1.

Potensi PAD

2.

Meningkatkan kualitas SDM

PAD terhadap APBD

2.

Ekstensifikasi

3.

Meningkatkan Pelayanan Publik

masyarakat yang

dan

4.

Meningkatkan kapabilitas infrastuktur

masih lemah

Intensifikasi

5.

Meningkatkan kesempatan kerja

terhadap pajak

Pajak dan

6.

Pengendalian lingkungan hidup

Daerah.

Retribusi

7.

Penyusunan Peraturan Daerah

8.

Pemberdayaan masyarakat

BMD yang belum

9.

Meningkatkan kapabilitas aparatur

optimal

10.

Melakukan pembangunan infrastuktur

untuk

strategis

pengelolaan

kesadaran

2. 2. Pemanfaatan

Daerah 3.

Terbukanya pihak ketiga

aset berdasarkan peraturan 4.

Wacana Informasi publik yang transparan kepada masyarakat


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tabel. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya No

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD

-



Pendorong

-

-

-

Tabel. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya No

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD



Pendorong


-

-

-

-

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

Seiring gerak laju pembangunan dan tuntutan kebutuhan telah memberikan dampak yang sangat luas dan besar pengaruhnya bagi kehidupan

masyarakat

serta

penyelenggaraan

tugas

umum

pemerintah dalam Kabupaten Bangka Barat. Terdapat hal yang kemudian dianggap sebagai isu strategis yang berkembang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat saat ini. Isu Strategis ini merupakan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Tabel. Nilai Skala Kriteria No

Faktor Penghambat atau Pendorong

Nilai Skala Kriteria ke1

2

3

4

5

6

1.

Faktor Penghambat :

1.1


5

5

5

4

4

5

1.2

Aturan teknis Pendapatan, dan aset yang belum cukup

5

5

5

4

4

2

5

5

4

5

4

5

lengkap 1.3



1.4

Tumpang

tindihnya

tugas

dan

fungsi

pokok

3

5

4

4

4

2

Pengelolaan Keuangan dan Aset 1.5

Sumber data yang kurang akurat

5

5

4

4

4

1

1.6

Dukungan kesadaran masyarakat yang masih lemah

5

5

5

5

4

4

terhadap Pajak Daerah 1.7

Pemanfaatan BMD yang belum optimal

5

5

4

5

4

5

1.8

Mutasi pejabat /pegawai yang dalam pengelolaan

3

5

3

4

4

5

5

5

4

4

4

3

4

5

4

5

4

3

2

5

4

4

4

4

keuangan dan aset yang tidak teratur 1.9

Masih

lemahnya

wawasan

pegawai

mengenai

penatausahaan Pendapatan, Keuangan dan aset 1.10

Koordinasi dengan SKPD dan wajib pajak/retribusi Daerah dan Unit kerja terkait yang masih lemah

2.

Faktor Pendorong :

2.1

Bintek yang dilaksanakan oleh perguruan Tinggi / Kementrian terkait

2.2

Potensi PAD

5

5

5

5

4

5

2.3

Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dan Retribusi

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

4

Daerah 2.4

Terbukanya pihak

ketiga untuk pengelolaan aset

berdasarkan peraturan 2.5

Wacana informasi publik yang transparan kepada masyarakat

2.6


4

4

4

4

4

2

2.7

Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung

5

5

4

5

4

2

5

5

4

5

4

2

5

5

5

5

4

5

5

5

4

5

4

4

pengelolaan keuangan daerah dan aset 2.8

Adanya dana kegiatan yang cukup untuk mendukung melaksanakan fungsi pengelolaaan keuangan daerah dan aset

2.9

Political will/ Komitmen pemimpin yang tinggi untuk mencapai WTP

2.10

Tersedianya sistem aplikasi yang sudah ada

Kriteria 1

= memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap

pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi / Kabupaten / Kota 50 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

Kriteria2 = Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD Kriteria 3 = Dampak yang ditimbulkan terhadap publik Kriteria 4 = Memiliki daya ungkit terhadap pemerintah Daerah Kriteria 5 = kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani Kriteria 6 = Prioritas janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang perlu diwujudkan Besarnya skala penilaian menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5, maka masing-masing skala dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Angka 1 mempunyai pengaruh sangat lemah 2. Angka 2 mempunyai pengaruh lemah 3. Angka 3 mempunyai pengaruh sedang 4. Angka 4 mempunyai pengaruh kuat 5. Angka 5 mempunyai pengaruh sangat kuat

Tabel. Menghitung Bobot setiap Faktor Penghambat atau Pendorong No

Faktor Penghambat atau

Bobot Kriteria

Nilai

Pendorong 1

2

3

4

5

6

( skor 6 )

( skor 5)

( skor 4)

( skor 3)

( skor 2)

( skor 1)

Faktor Penghambat : 1.1


30

25

20

12

8

5

100

1.2

Aturan teknis Pendapatan, dan aset

30

25

20

12

8

2

97

30

25

20

15

8

5

103

18

25

16

12

8

2

81

yang belum cukup lengkap 1.3


1.4

Tumpang tindihnya tugas dan fungsi

pokok

Pengelolaan

Keuangan dan Aset 1.5

Sumber data yang kurang akurat

30

25

16

12

8

1

92

1.6

Dukungan kesadaran masyarakat

30

25

20

15

8

4

102

yang masih lemah terhadap Pajak 51 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

Daerah 1.7

Pemanfaatan BMD yang belum

30

25

16

15

8

5

99

18

25

12

12

8

5

80

30

25

16

12

8

3

94

24

25

16

15

8

3

91

12

25

16

12

8

4

77

30

25

20

20

8

5

108

30

25

20

15

8

5

103

30

25

20

15

8

5

103

30

25

20

15

8

4

102

optimal 1.8

Mutasi pejabat /pegawai yang dalam pengelolaan keuangan dan aset yang tidak teratur

1.9

Masih

lemahnya

wawasan

pegawai mengenai penatausahaan Pendapatan, Keuangan dan aset 1.10

Koordinasi dengan SKPD dan wajib pajak/retribusi Daerah dan Unit kerja terkait yang masih lemah

2.

Faktor Pendorong :

2.1

Bintek yang dilaksanakan oleh perguruan Tinggi / Kementrian terkait

2.2

Potensi PAD

2.3

Ekstensifikasi

dan

Intensifikasi

Pajak dan Retribusi Daerah 2.4

Terbukanya pihak pengelolaan

ketiga untuk

aset

berdasarkan

peraturan 2.5

Wacana informasi publik yang transparan kepada masyarakat

2.6


24

20

16

12

8

2

82

2.7

Tersedianya sarana dan prasarana

30

25

16

15

8

2

96

30

25

16

15

8

2

96

30

25

20

15

8

5

103

30

25

16

15

8

4

98

untuk

mendukung

pengelolaan

keuangan daerah dan aset 2.8

Adanya dana kegiatan yang cukup untuk mendukung melaksanakan fungsi

pengelolaaan

keuangan

daerah dan aset 2.9

Political will/ Komitmen pemimpin yang tinggi untuk mencapai WTP

2.10

Tersedianya sistem aplikasi yang sudah ada


Isu Strategis yang sedang berkembang di Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum pemerintahan dan Pengembangang pengelolaan keuangan daerah, diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2015, yaitu : 1. Potensi PAD dengan mengoptimalkan penerimaan lain-lain yang sah dan mengoptimalkan penerimaan dari kekayaan daerah dan aset daerah 2. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak daerah 3. Terbukanya

pihak

ketiga

untuk

pengelolaan

aset

berdasarkan

Peraturan 4. Political will / komitmen Pemimpin yang tinggi untuk mencapai WTP 5. Masuknya aturan regulasi Pusat yang berubah 6. Dukungan

kesadaran masyarakat yang masih lemah terhadap Pajak

Daerah 7. Wacana Informasi Publik yang transparan kepada masyarakat


BAB. IV VISI, MISI TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Adapun target indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu 5 tahun ( 2011-2015 ) adalah : 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

2011 WDP

2012 WDP

Tahun 2013 WTP

2014 WTP

2015 WTP

2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Kondisi Awal

2011 7,05%

Tahun 2012 2013

2014

2015

5,62%

6,41%

6,70%

5,69%

4.1 Visi dan Misi SKPD Visi


Untuk

menghadapi

tantangan

adanya

masyarakat, sehingga mendorong tercapainya

perubahan

paradigma

kepemerintahan yang baik

(good governance) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat sebagai instansi teknis di bidang pendapatan, keuangan dan aset perlu berpacu untuk menangkap peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Sehubungan dengan makin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat perlu melakukan perubahan-perubahan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Perubahan tersebut harus secara bertahap dan terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Selain Keuangan

itu,

dan

dalam Aset

merumuskan

Kabupaten

Dinas

Bangka

Pendapatan,

Barat

juga

Pengelolaan

harus

dapat

mempertimbangkan tercapainya visi Pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangka Barat No.14 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Barat tahun 2010-2015. Hal ini disebabkan, karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat merupakan pembantu Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat merumuskan pernyataan visinya sebagai berikut

“Mewujudkan Tertib Administrasi, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Serta SDM yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi Pada Tahun 2015”.


Misi Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Diharapkan dari misi-misi yang ditetapkan dapat mencerminkan peran-peran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat. Berkaitan dengan hal itu, untuk mencapai visinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat menetapkan misinya sebagai berikut : 1. Pencapaian Opini WTP, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta terwujudnya teknologi informasi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu sampai lima tahun. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat menetapkan tujuannya sebagai berikut : 1. Tercapainya opini WTP, meningkatnya prosentase Pendapatan Asli Daerah menjadi 6,70% dan terselenggaranya sistem dan prosedur yang berbasis teknologi informasi. 56 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Fokus Utama dan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia. Adapun

sasaran

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah serta terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.


SKPD KABUPATEN

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET : BANGKA BARAT

VISI :Mewujudkan Tertib Administrasi, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Serta SDM yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi pada tahun 2015”

No

1.

Misi

Pencapaian Opini WTP, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta terwujudnya teknologi informasi

Tujuan

Tercapainya opini WTP, meningkatnya prosentase Pendapatan Asli Daerah menjadi 6, 70 % dan terselenggaranya sistem dan prosedur yang berbasis teknologi informasi.

Sasaran

1 Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah serta terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Indikator Sasaran N o 1

2

uraian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

target akhir WTP

6,70%

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke2011 WDP

2012 WDP

2013 WTP

2014 WTP

2015 WTP

7,05 %

5,62%

5,69%

6,41 %

6,70 %


4.3 STARATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Pemilihan strategis merupakan proses pembuatan keputusan untuk memilih alternative terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Berdasarkan hasil analisis faktor kunci keberhasilan dengan analisis matriks SWOT maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat adalah: 1.

Pembinaan dan Bimtek / Diklat terhadap Perencana dan Pejabat pengelolaan Keuangan dan BMD SKPD dan Pegawai DPPKA.

2.

Menerapkan pelaksanaan teknis sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

3.

Optimalisasi Penatausahaan / asistensi/ koordinasi / pengamanan dan Pemeliharaan serta Rekonsiliasi BMD.

4.

Mengoptimalisasikan Pelaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan SKPD terutama Pengelolaan Keuangan.

5.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi.`

6.

Pembentukan regulasi di bidang Pengelolaan BMD

7.

Pemanfaatan BMD dengan melibatkan pihak ketiga.

8.

Melaksanakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi

9.

Penggunaan Sistem Informasi Keuangan dan BMD

10

Mempublikasikan informasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan BMD

yang sudah ada dalam yang berkaitan dengan


Kebijakan

yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Bangka Barat adalah: 1.

Mendorong kebijakan ke BKD dalam mutasi Pejabat/ Pegawai Pengelola Keuangan secara berjenjang dan penambahan personil.

2.

Pengawasan terhadap BMD dan investasi

3.

Peningkatan kualitas, kedisiplinan dan pemberdayaan SDM

4.

Asistensi Penyusunan Perencanaan, pelaporan dan evaluasi

5.

Penyusunan Peraturan teknis

6.

Kemitraan Pemerintah dengan swasta melalui BSG, BGS dan kerjasama pemerintah.

7.

Mendorong peningkatan kontribusi dari hasil investasi daerah

8.

Mendorong kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kewajiban membayar pajak dan Retribusi Daerah.

9.

Pengangkatan PPAT di Kecamatan dan PPNS dibidang Pajak dan Retribusi

10

Melaksanakan Koordinasi Pendapatan antar SKPD

11. Melaksanakan sosialisasi / Penyuluhan Pajak pada Masyarakat 12

Melaksanakan perhitungan potensi PAD

13

Penyediaan dan Pengembangan sistem aplikasi

14

Menyediakan media Informasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan BMD


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF












BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dengan ditetapkan strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan dan program, maka Instansi harus menetapkan program-program tersebut kedalam proyeksi kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan

program

dan

kegiatan

ini

harus

memperhatikan

dan

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat. Indikator

kinerja

sebagaimana

yang

telah

dijelaskan

pada

bab

sebelumnya, sebaiknya lebih menitikberatkan pada aspek kuantitatif agar lebih muda untuk mencapai apa yang diinginkan. Namun demikian apabila aspek kuantitatif tidak dapat dipenuhi maka aspek kualitatif merupakan alternative yang dapat dipilih, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap minimal tiga aspek yaitu input, output dan outcome, dan lebih baik lagi apabila dapat mencapai benefit dan impact. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dikelompokan menjadi kelompokkelompok sasaran, sehingga menggambarkan secara jelas suatu program dan kegiatan masuk kedalam kelompok sasaran strategis yang diinginkan. Rincian program dan kegiatan dari rencana strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:


INDIKATOR KINERJA Indikator merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu sasaran atau program yang direncanakan suatu organisasi dapat dicapai. Untuk lima tahun kedepan secara umum diharapkan indikator-indikator dibawah ini dapat dicapai: 1. Meningkatnya Opini BPK terhadap Laporan 2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Program kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah : 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,kegiatan meliputi : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 7. Penyediaan alat tulis kantor. 8. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan.


9. Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan

kantor. 10. Penyediaan peralatan rumah tangga. 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 12. Penyediaan makanan dan minuman. 13. Penyediaan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 14. Penyediaan jasa Keamanan kantor. 15. Pengurusan dan Penyelenggaraan Adm Kepegawaian dan Keuangan. 16. Pengolahan,analisis arsip dan Pengklasifikasian data. 17. Penyedian dokumentasi kegiatan kantor. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , kegiatan meliputi: 1. Pengadaan Komputer/Laptop. 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 4. Pengadaan peralatan gedung kantor. 5. Pengadaan Mebeleur. 6. Pengadaan

Taman Kantor Pemasangan Pavingblok dan Saluran

pembuangan air kantor. 7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 9. Pengadaan pameran pembangunan. 10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 11. Peningkatan sarana Gedung Kantor. 12. Pengadaan Alat- alat studio dan Komunikasi. 13. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik Kantor. 14. Pemasangan Listrik Kantor. 15. Pembangunan tempat parkir 16. Pembangunan rumah genset


Program peningkatan disiplin aparatur , kegiatan meliputi; 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 2. Pengadaan pakaian KORPRI. 3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan, kegiatan meliputi; 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran sKPD. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran SKPD. 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD. 5. Penyusunan LAKIP/LKPJ dan LPPD. 6. Penyusunan Renja dan RKA SKPD. 7. Penyusunan Renstra SKPD. 8. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Aset SKPD. 9. Penyusunan Pelaporan Inventaris Barang/Aset SKPD. 10. Penyusunan Pelaporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Barang /Aset SKPD.

Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

, kegiatan meliputi; Penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan

rancangan

peraturan

kepala

daerah

tentang

penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD 75 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

kepala

daerah

tentang

Kepala

daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan

rancangan

peraturan

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sistem Informasi keuangan daerah Pengelolaan Gaji PNS / CPNS SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kabupaten Bangka Barat Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kabupaten Bangka Barat Penyusunan KUA/ PPAS APBD Penyusunan KUA /PPAS Perubahan APBD Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah. Asistensi Pengelolaan Keuangan dan aset pada SKPD Evaluasi Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD triwulan Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa. Pendamping implementansi program aplikasi sistem keuangan daerah ( SAKD) Penatausahaan Aset Daerah Penyusunan Analisis Standar Belanja Penyusunan sistem akuntansi dan jurnal standar Pemindahtanganan Barang Milik daerah Penghapusan Barang Milik daerah Pemanfaatan Barang Milik Daerah Penyusunan

Buku

Induk

Inventaris

Barang

Milik

Daerah

Kabupaten Bangka Barat Rekonsiliasi Hasil pengadaan Barang Milik Daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pengelolaan

barang milik daerah Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang pemanfaatan barang milik daerah 76 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penatausahaan barang milik daerah Penyusunan

rancangan

peraturan

bupati

tentang

pemindahtanganan barang milik daerah Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang pemanfaatan barang milik daerah Penyusunan

rancangan

perubahan

peraturan

bupati

tentang

pedoman teknis pemindahtanganan barang milik daerah Penyusunan

rancangan

perubahan

peraturan

bupati

tentang

peraturan

bupati

tentang

kodefikasi barang milik daerah Penyusunan

rancangan

standarisasi

sarana

dan

perubahan prasarana

kerja

pemerintah

daerah

kabupaten bangka barat Penyusunan

rancangan

perubahan

peraturan

bupati

tentang

penghapusan barang milik daerah Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penatausahaan barang milik daerah Penyusunan

rancangan

perubahan

peraturan

bupati

tentang

penatausahaan persediaan Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penetapan umur ekonomis barang milik daerah Penyusunan rancangan perubahan peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah Penyusunan

dan revisi peraturan bupati tentang pengelolaan

barang milik daerah Penyusunan

perubahan

peraturan

bupati

tentang

sisdur

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Publikasi peraturan barang milik daerah Pemantauan dan investigasi barang milik daerah Pengadaan tanda identitas barang milik daerah Revaluasi aset potensial Tim kerja audit kabupaten bangka barat 77 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

Penyusunan Harga satuan pokok kegiatan ( HSPK) dan harga satuan standar kabupaten bangka barat Pengadaan web site Pengelolaan web site Sensus barang milik daerah Penyusunan DPA dan DPPA Penatausahaan keuangan daerah PengelolaanKeuanganSKPKD Bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan mekanisme tata cara perencanaan penganggaran Penyusunan

revisi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan

akuntansi Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah Sosialisasi peraturan perundang-undangan

tentang pengelolaan

keuangan dan akuntansi Penyusunan sistem akuntansi basic akrual Pendampingan penyusunan laporan keuangan basic akrual Penyusunan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah kabupaten bangka barat Penyusunan kajian potensi aset Sistem Informasi Barang Milik Daerah ( SIMBADA ) Pendamping

implementasi

program

aplikasi

sisitem

informasi

barang milik daerah Sistem Informasi Pendapatan daerah ( SAMPATDA) Penyediaan aplikasi PBB dan BPHTB Pendamping aplikasi PBB dan BPHTB Penyediaan orecal SISMIOP PBB dan BPHTB Validasi data subjek objek pajak dan retribusi daerah Pemutakhiran data PBB Sosialisasi pajak Pengelolaan data wajib pajak PBB Penyediaan media informasi perpajakan 78 Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat

Penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan PBB Pemeriksaaan pajak dan retribusi daerah Penatausahaan Pendapatan Pemberian penghargaan PBB Penyuluhan PBB Penyusunan peraturan kepala daearh tentang peraturan pajak daerah Evaluasi NJOP PBB dan BPHTB Pembangunan Gedung Kantor UPT Bimbingan teknis Pengelolaaan PBB dan BPHTB Penyusunan Perbup tentang SOP PBB Rekonsiliasi Pajak daerah Verifikasi Data Piutang PBB P2 Kabupaten Bangka Barat Pemungutan PBB Kabupaten Bangka Barat Penatausahaan PBB Launching

Pengalihan

PBB

P2

Perdesaaan

dan

Perkotaan

Kabupaten Bangka Barat Reklas NJOP PBB perdesaan dan Perkotaan Penyusunan Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat Penyusunan penetapan PBB minimal Kabupaten Bangka Barat Verifikasi Data Piutang Pajak Daerah


Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Bangka Barat

No

1 2

Indikator

Kondisi

Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Kinerja pada awal Periode RPJMD

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

WDP

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

Kinerja pada akhir Periode RPJMD WTP

7,05%

5,62%

5,69%

6,41%

6,70%

6,70%


BAB VII PENUTUP Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat tahun 2011-2015 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat secara khusus dan secara umum kondisi, situasi dan potensi yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Penyusunan

rencana

strategis

ini

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2011-2015. Renstra ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

program

dan

kegiatan

dari

renstra

Dinas

Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2005-2010. Hasil evaluasi tesebut dijadikan dasar untuk menentukan program dan kegiatan pada renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 2011-2015, dalam usaha mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Hasil

pelaksanaan

dari

renstra

Dinas

Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan dan Aset tahun 2011-2015 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini akan terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan terhadap rencana.


Rencana strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode 2011-2015 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Bangka Barat. Oleh karena itu diharapkan renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.








RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2011-2015 KABUPATEN BANGKA BARAT Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode

Program dan

Sasaran

(1) Tercapainya opini WTP, meningkatnya prosentase Pendapatan Asli Daerah menjadi 6,70 % dan terselenggaranya sistem dan prosedur yang berbasis teknologi informasi.

(2) Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah serta terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

(3) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator Kinerja Program ( Outcome) dan Kegiatan ( Output )

Kegiatan

(4)

(5) Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran

(6)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Kondisi Kinerja 2011

target (8)

(7)

2012

Rp (9)

target (10)

2013

Rp (11)

target (12)

2014

Rp (13)

target (14)

2015

Rp (15)

target (16)

Rp (17)

SKPD

periode Renstra SKPD

Penanggung jawab

target (18)

Rp (19)

Lokasi

(1)

(1)

71.260.000

DPPKA

DPPKA

654.700.000

DPPKA

DPPKA

239.470.000

DPPKA

DPPKA

60 bulan

1.220.870.000

DPPKA

DPPKA

60 bulan

289.997.040

DPPKA

DPPKA

73.600.000

60 bulan

297.907.800

DPPKA

DPPKA

12 bulan

74.845.000

60 bulan

448.983.350

DPPKA

DPPKA

84.110.000

12 bulan

70.000.000

60 bulan

388.610.000

DPPKA

DPPKA

12.987.500

12 bulan

16.102.000

60 bulan

54.342.500

DPPKA

DPPKA

12 bulan

15.803.000

12 bulan

3.000.000

60 bulan

50.546.000

DPPKA

DPPKA

12 bulan

11.880.000

12 bulan

3.960.000

60 bulan

46.740.000

DPPKA

DPPKA

12 bulan

63.081.000

12 bulan

44.628.000

60 bulan

218.349.000

DPPKA

DPPKA

12 bulan

250.000.000

12 bulan

250.000.000

60 bulan

1.125.000.000

DPPKA

DPPKA

31.200.000

12 bulan

60 bulan

99.510.000

DPPKA

DPPKA

1 kegiatan

24.775.000

DPPKA

DPPKA

1 kegiatan

25.242.800

DPPKA

DPPKA

2 kegiatan

161.240.700

DPPKA

DPPKA

60 bulan

220.391.550

DPPKA

DPPKA

60 bulan

1.153.248.550

DPPKA

DPPKA

20.000.000

60 bulan

112.600.000

DPPKA

DPPKA

35.000.000

60 bulan

96.947.834

DPPKA

DPPKA

1 20 16

01

1 20 16

01 01

1 Penyediaan jasa surat Menyurat .

12 bulan

12 bulan

7.015.000

12 bulan

7.700.000

12 bulan

11.290.000

12 bulan

22.055.000

12 bulan

23.200.000

60 bulan

1 20 16

01 02

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terlaksananya pembayaran telepon, internet .listrik dan listrik dan domaind web site DPPKA (SKPD dan UPTD)

12 bulan

12 bulan

72.000.000

12 bulan

80.000.000

12 bulan

97.500.000

12 bulan

99.800.000

12 bulan

305.400.000

60 bulan

1 20 16

01 06

3 Penyediaan jasa pemel.dan perizinan kendaraan .dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

12 bulan

12 bulan

37.200.000

12 bulan

46.870.000

12 bulan

40.000.000

12 bulan

57.100.000

12 bulan

58.300.000

60 bulan

1 20 16

01 07

4 Penyediaan Jasa administrasi keuangan .

Terbayar jasa PHL

12 bulan

12 bulan

123.600.000

12 bulan

148.320.000

12 bulan

181.350.000

12 bulan

346.700.000

12 bulan

420.900.000

1 20 16

01 08

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor .

Terbayar jasa petugas kebersihan dan tersedianya alat/bahan pembersih

12 bulan

12 bulan

38.072.240

12 bulan

61.807.800

12 bulan

52.000.000

12 bulan

64.847.000

12 bulan

73.270.000

1 20 16

01 09

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja .

Terbayar jasa teknisi Komputer/Jaringan : dan Pemeliharaan/pembelian suku cadang peralatan kerja

12 bulan

12 bulan

20.000.000

12 bulan

57.487.800

12 bulan

81.780.000

12 bulan

65.040.000

12 bulan

1 20 16

01 10

7Penyediaan Alat tulis kantor .

Tersedianya alat tulis kantor (SKPD dan PPKD)

12 bulan

12 bulan

57.977.000

12 bulan

140.185.350

12 bulan

90.000.000

12 bulan

85.976.000

1 20 16

01 11

8 Penyediaan barang cetak dan penggandaan .

Tersedianya barang cetak dan Penggandaan kantor (SKPD dan PPKD)

12 bulan

12 bulan

53.500.000

12 bulan

88.000.000

12 bulan

93.000.000

12 bulan

1 20 16

01 12

9 Penyediaan komponen listrik/penerangan .bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

12 bulan

5.210.000

12 bulan

10.043.000

12 bulan

10.000.000

12 bulan

1 20 16

01 14

12 bulan

12 bulan

8.048.000

12 bulan

13.695.000

12 bulan

10.000.000

01 15

1 Penyediaan peralatan rumah tangga 0 . 1Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1 perundang-undangan .

Tersedianya alat/bahan kebutuhan rumah tangga

1 20 16

Tersedianya surat kabar,majalah dan bukubuku peraturan

12 bulan

12 bulan

8.900.000

12 bulan

12.000.000

12 bulan

10.000.000

1 20 16

01 17

1 Penyediaan makanan dan minuman 2 .

Tersedianya makan minum rapat ,tamu dan logistik kantor

12 bulan

12 bulan

35.820.000

12 bulan

35.000.000

12 bulan

39.820.000

1 20 16

01 18

1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 3 daerah .

Tercapainya Program dan Kegiatan Satuan Kerja

12 bulan

12 bulan

175.000.000

12 bulan

200.000.000

12 bulan

250.000.000

1 20 16

01 19

12 bulan

12 bulan

21.600.000

12 bulan

12.960.000

12 bulan

16.950.000

12 bulan

01 20

1 Penyediaan Jasa pengamanan Kantor 4 1Penyusunan dokumentasi Kegiatan kantor 5 .

Terbayarnya jasa penjaga kantor

1 20 16

Terlaksanya penyusunan dokumentasi kegiatan kantor

1 kegiatan

1 kegiatan

24.775.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 20 16

01 44

1 Pengurusan dan Penyelenggaraan Adm 6 Kepegawaian dan Keuangan SKPD .

Terlaksanaya pengurusan dan penyelenggaraan adm kepegawaian da Keuangan selama 1 tahun

1 kegiatan

1 kegiatan

25.242.800

-

-

-

-

-

-

-

-

1 20 16

01 45

1 Pengolahan, analisis arsip dan pengklasifikasian 7 data SKPD .

Tertatanya arsip SKPD dengan baik sampai dengan tahun 2015

1 kegiatan

1 kegiatan

26.672.800

-

-

-

-

134.567.900

-

-

1 20 16

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 16

02

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan

12 bulan

17.500.000

12 bulan

18.260.000

12 bulan

56.430.000

12 bulan

62.317.050

12 bulan

65.884.500

1 20 16

02

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan .dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan

12 bulan

87.400.000

12 bulan

166.235.550

12 bulan

391.800.000

12 bulan

288.200.000

12 bulan

219.613.000

1 20 16

02

12 bulan

12 bulan

20.000.000

12 bulan

27.500.000

12 bulan

27.500.000

12 bulan

17.600.000

12 bulan

02

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik kantor

12 bulan

12 bulan

12.500.000

12 bulan

15.447.834

12 bulan

18.000.000

12 bulan

16.000.000

12 bulan

1 20 16

02

1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0 kantor .1 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik kantor 3 . 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor .

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 20 16

Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor DPPKA dan unit kantor UPTD

1 kegiatan

1 kegiatan

94.185.000

1 kegiatan

140.180.000

1 kegiatan

1 20 16

02

4 Pengadaan peralatan gedung kantor .

Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor

1 kegiatan

1 kegiatan

86.625.000

1 kegiatan

48.252.050

1 kegiatan

1 20 16

02

5 Pengadaan Mebeleur .

Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (SKPD dan UPTD)

1 kegiatan

1 kegiatan

60.000.000

1 kegiatan

49.800.000

1 20 16

02

8 Pengadaan Pameran Pembangunan .

Terlaksananya Pameran Pembangunan

1 kegiatan

1 kegiatan

12.500.000

1 kegiatan

12.500.000

1 20 16

02

Terlaksananya Pengadaan Komputer

1 kegiatan

1 kegiatan

49.560.000

1 kegiatan

1 20 16

02

1 Pengadaan Komputer . 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional .

Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

-

-

1 kegiatan

1 20 16

02

Terlaksananya Peningkatan sarana Gedung Kantor

-

-

-

1 20 16

02

Terlaksananya Pengadaan Alat-alat studio dan Komunikasi

-

-

-

1 20 16

02

1 20 16

02

1 Peningkatan Sarana Gedung Kantor 1 . 1 Pengadaan Alat-alat studio dan Komunikasi 2 . 1 Pemasangan listrik PLN 4 . 9 Pemasangan Counblok dan Saluran pembuangan .airKantor

1 20 16

02

1 20 16

02

1 Pembangunan Tempat Parkir 5 . Pembangunan Rumah Genset

Terlaksananya surat menyurat

Unit Kerja

pada akhir

1 kegiatan

16.800.000

312.785.800

1 kegiatan

325.605.000

1 Kegiatan

42.100.000

5 kegiatan

914.855.800

DPPKA

DPPKA

54.710.000

1 kegiatan

97.505.000

1 Kegiatan

92.500.000

5 kegiatan

379.592.050

DPPKA

DPPKA

-

1 kegiatan

76.735.000

1 Kegiatan

32.000.000

4 kegiatan

218.535.000

DPPKA

DPPKA

1 kegiatan

15.000.000

1 kegiatan

15.000.000

1 kegiatan

15.000.000

5 kegiatan

70.000.000

DPPKA

DPPKA

54.780.000

1 kegiatan

95.302.500

1 kegiatan

61.000.000

-

-

4 kegiatan

260.642.500

DPPKA

DPPKA

295.160.000

1 kegiatan

249.850.000

-

-

2 kegiatan

545.010.000

DPPKA

DPPKA

-

1 kegiatan

711.765.000

-

-

-

1 kegiatan

711.765.000

DPPKA

DPPKA

1 kegiatan

20.000.000

1 kegiatan

55.285.000

43.015.000

-

-

3 kegiatan

118.300.000

DPPKA

DPPKA

1 kegiatan

40.000.000

-

-

-

-

3 kegiatan

100.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

2 kegiatan

146.560.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

-

1 kegiatan

30.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

-

1 kegiatan

20.000.000

DPPKA

DPPKA

-

Terlaksananya pemasangan listrik kantor UPTD

1 kegiatan

1 kegiatan

30.000.000

1 kegiatan

30.000.000

Terlaksananya Pemasangan Coublok dan Saluran pembuangan airKantor

1 kegiatan

1 kegiatan

51.560.000

1 kegiatan

95.000.000

Terlaksananya Pembangunan tempat parkir

1 kegiatan

1 kegiatan

30.000.000

-

-

Terlaksananya Pembangunan Rumah Genset

1 kegiatan

1 kegiatan

20.000.000

-

-

-

-

-

-

-

1 kegiatan

Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode

Program dan

Sasaran

(1)

(2)

(3)


Kegiatan

(4)

(5) Program Peningkatan Disiplin Apratur

(6)



target (8)

(7)

2012

Rp (9)

target (10)

2013

Rp (11) -

target (12)

2014

Rp (13)

target (14)

Rp (15)

Rp (17)

03

1 20 16

03 02

1 pakaian dinas beserta perlengkapannya .

Terlaksananya Pakaian Dinas : PDH, Linmas dan Cual aparatur

1 kegiatan

1 kegiatan

28.010.000

1 20 16

03 04

2 Pengadaan pakaian KORPRI .

Terlaksananya Pengadaan pakaian KORPRI

1 kegiatan

1 kegiatan

17.310.000

1 20 16

03 05

3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu .

Terlaksananya Pengadaan Olah Raga

1 kegiatan

1 kegiatan

13.540.000

1 kegiatan

15.000.000

1 kegiatan

19.625.000

1 20 16

06 01

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar .realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 laporan

12 laporan

10.000.000

12 laporan

2.000.000

12 laporan

1 20 16

06 02

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran .SKPD

Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran SKPD

1 laporan

1 laporan

10.000.000

1 laporan

2.000.000

1 laporan

1 20 16

06 03

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi .anggaran SKPD

Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD

1 laporan

1 laporan

10.000.000

1 laporan

2.000.000

1 20 16

06 04

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .SKPD

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun SKPD

1 laporan

1 laporan

10.000.000

1 laporan

1 20 16

06 08

5 Penyusunan LAKIP, TAPKIN, LKPJ dan LPPD .

Tersusunnya LAKIP, TAPKIN,LKPJ dan LPPD

4 laporan

4 laporan

10.000.000

1 20 16

06 06

Tersusunnya Renja dan RKASKPD

2 laporan

2 laporan

10.000.000

1 20 16

06 24

6 Penyusunan Renja dan RKA SKPD . 8 Penyusunan Rencana Kebutuhan dan .Pemeliharaan Barang/Aset SKPD

Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang/Aset SKPD

1 Laporan

1 Laporan

10.000.000

-

-

-

-

-

-

1 20 16

06 25

9 Penyusunan Pelaporan Inventaris Barang/Aset .SKPD

Tersusunnya Pelaporan Inventaris,Semesteran dan akhir tahun Barang/Aset SKPD

1 Laporan

1 Laporan

10.000.000

-

-

-

-

-

1 20 16

06 23

1 Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Tersusunnya Laporan Hasil Pengadaan 0 Jasa.Barang/Aset SKPD Barang dan Jasa.Barang/Aset SKPD .

1 Laporan

1 Laporan

10.000.000

-

-

-

-

-

1 20 16

17

3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah .Tentang APBD

1 dokumen

1 dokumen

135.440.500

1 dokumen

113.705.000

1 dokumen

114.900.000

1 dokumen

151.212.500

1 20 16

17

4Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya penyusunan rancangan .Tentang Penjabaran APBD peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dan tepat waktu

1 dokumen

1 dokumen

136.033.000

1 dokumen

90.303.000

1 dokumen

94.900.000

1 dokumen

1 20 16

17

5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah .Tentang Perubahan APBD

1 dokumen

1 dokumen

135.440.500

1 dokumen

97.461.000

1 dokumen

101.900.000

1 20 16

17

6Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya penyusunan rancangan .Tentang Penjabaran Perubahan APBD peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD dan tepat waktu

1 dokumen

1 dokumen

136.033.000

1 dokumen

77.034.000

1 dokumen

1 20 16

17

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya penyusunan rancangan .Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD peraturan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan LKD serta penyampaian tepat waktu

1 dokumen

1 dokumen

105.416.000

1 dokumen

80.000.000

1 20 16

17

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah .Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan penyampaian tepat waktu

1 dokumen

1 dokumen

103.285.000

1 dokumen

1 20 16

17

3 Pengelolaan Gaji PNS/CPNS SKPD .

Tertibnya pengelolaan gaji PNS/CPNS pada seluruh SKPD ( 31 SKPD )

1 kegiatan

1 kegiatan

101.200.000

1 kegiatan

1 20 16

17

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semestaran Kab. Tersusunnya laporan semester Kab. Babar .Bangka Barat yang akurat dan akuntabel serta penyampaian tepat waktu

2 laporan

2 laporan

121.918.000

2 laporan

83.000.000

2 laporan

99.500.000

2 laporan

86.465.500

2 laporan

1 20 16

17

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi .Anggaran Kab. Bangka Barat

Laporan prognosis realisasi anggaran Kab. Babar yang akurat dan akuntabel serta penyampaian tepat waktu

1 laporan

1 laporan

80.651.000

1 laporan

65.000.000

1 laporan

68.000.000

1 laporan

59.092.000

1 laporan

1 20 16

17

1 Sistem Informasi Keuangan daerah .

Terlaksananya publikasi informasidan terpeliharanya sistem informasi keuangan daerah

1 kegiatan

1 kegiatan

50.000.000

1 kegiatan

22.500.000

1 20 16

17

1 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan .Keuangan Daerah

Terlaksananya penyusunan DPA, DPPA, Anggaran Kas dan SPD

1 kegiatan

1 kegiatan

80.980.000

-

-

-

-

-

-

-

1 20 16

17

7 Penyusunan KUA/PPAS APBD .

Terlaksananya penyusunan KUA/PPAS APBD

1 kegiatan

1 kegiatan

80.125.500

-

-

-

-

-

-

1 20 16

17

8 Penyusunan KUA/PPAS Perubahan APBD .

Terlaksananya penyusunan KUA/PPAS Perubahan APBD

1 kegiatan

1 kegiatan

80.125.500

-

-

-

-

-

-

1 20 16

17

4 Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Aset pada .SKPD

Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik pada SKPD

1 kegiatan

1 kegiatan

88.500.000

1 kegiatan

58.100.000

1 kegiatan

54.400.000

1 kegiatan

57.370.000

1 20 16

17

5 Evaluasi Penatausahaan dan Pertangungjawaban .APBD triwulan

Terciptanya Evaluasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD yang baik dan terlaksananya rekon antara SKPD dan PPKD

1 kegiatan

1 kegiatan

44.360.000

1 kegiatan

37.555.176

1 kegiatan

31.000.000

1 kegiatan

25.900.000

1 20 16

17

1 Pendamping Implementasi Program Aplikasi .Sistem Keuangan Daerah (SAKD)

Terlaksananya pendampingan Implementasi dan pengembangan program aplikasi sistem keuangan daerah

1 kegiatan

1 kegiatan

74.600.000

1 kegiatan

70.000.000

1 kegiatan

140.000.000

1 kegiatan

109.342.000

1 20 16

17

2 Penyusunan Analisis Standar Belanja .

Terselenggaranya Penyusunan Analisi Standar Belanja

50 buku

50 buku

132.520.000

-

-

-

-

-

-

1 20 16

17

1Penyusunan Sistem Akutansi dan Jurnal Standar Terselenggaranya Penyusunan Sistenm . Akutansi dan Jurnal Standar

80 buku

80 buku

86.225.000

-

-

-

-

-

-

1 20 16

17

2 Penyusunan DPA dan DPPA .

30.000.000

-

target (16)

1 20 16

1 kegiatan

-

2015

1 kegiatan

Penanggung jawab

target (18)

Rp (19)

Lokasi

(1)

(1)

4 kegiatan

121.470.000

DPPKA

DPPKA

1 kegiatan

21.960.000

2 kegiatan

39.270.000

DPPKA

DPPKA

1 kegiatan

12.500.000

1 kegiatan

12.500.000

5 kegiatan

73.165.000

DPPKA

DPPKA

2.000.000

12 laporan

2.000.000

12 laporan

2.000.000

60 laporan

18.000.000

DPPKA

DPPKA

2.000.000

1 laporan

2.000.000

1 laporan

2.000.000

5 laporan

18.000.000

DPPKA

DPPKA

1 laporan

2.000.000

1 laporan

2.000.000

1 laporan

2.000.000

5 laporan

18.000.000

DPPKA

DPPKA

2.000.000

1 laporan

2.000.000

1 laporan

27.000.000

1 laporan

2.000.000

5 laporan

43.000.000

DPPKA

DPPKA

4 laporan

2.000.000

4 laporan

2.000.000

4 laporan

2.000.000

4 laporan

32.000.000

20 laporan

48.000.000

DPPKA

DPPKA

2 laporan

2.000.000

2 laporan

2.000.000

2 laporan

2.000.000

2 laporan

2.000.000

10 laporan

18.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

1 Laporan

10.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

1 Laporan

10.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

1 Laporan

10.000.000

DPPKA

DPPKA

1 dokumen

163.300.000

5 dokumen

23.134.903.823 678.558.000

DPPKA

DPPKA

120.027.000

1 dokumen

138.125.000

5 dokumen

579.388.000

DPPKA

DPPKA

1 dokumen

127.445.000

1 dokumen

150.445.000

5 dokumen

612.691.500

DPPKA

DPPKA

84.925.000

1 dokumen

111.069.000

1 dokumen

125.375.000

5 dokumen

534.436.000

DPPKA

DPPKA

1 dokumen

81.600.000

1 dokumen

83.900.000

1 dokumen

113.650.000

5 dokumen

464.566.000

DPPKA

DPPKA

70.700.000

1 dokumen

90.850.000

1 dokumen

70.250.000

1 dokumen

91.687.500

5 dokumen

426.772.500

DPPKA

DPPKA

101.100.000

1 kegiatan

260.240.000

1 kegiatan

207.456.890

1 kegiatan

192.170.000

5 kegiatan

862.166.890

DPPKA

DPPKA

86.330.000

10 laporan

477.213.500

DPPKA

DPPKA

55.935.000

5 laporan

328.678.000

DPPKA

DPPKA

2 kegiatan

72.500.000

DPPKA

DPPKA

-

1 kegiatan

80.980.000

DPPKA

DPPKA

-

-

1 kegiatan

80.125.500

DPPKA

DPPKA

-

-

1 kegiatan

80.125.500

DPPKA

DPPKA

-

-

4 kegiatan

258.370.000

DPPKA

DPPKA

4 kegiatan

138.815.176

DPPKA

DPPKA

5 kegiatan

468.834.000

DPPKA

DPPKA

-

50 buku

132.520.000

DPPKA

DPPKA

-

80 buku

86.225.000

DPPKA

DPPKA

387.616.000

DPPKA

DPPKA

-

33.460.000

SKPD


-

-

1 kegiatan

Unit Kerja

pada akhir

-

30.000.000 -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

;plk]j

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan tepat waktu

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan tepat waktu

Terlaksananya penyusunan DPA, DPPA, Anggaran Kas dan SPD

-

-

-

1 kegiatan

84.368.000

1 kegiatan

106.298.000

1 kegiatan

100.000.000

1 kegiatan

1 kegiatan

74.892.000

96.950.000

4 kegiatan


Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode

Program dan

Sasaran

(1)

(2)

(3)


Kegiatan

(4)



target (8) 1 kegiatan

(6) Tertibnya penatausahaan keuangan daerah pada seluruh SKPD khususnya penataan dan penertiban SPM dan SP2D

17

2 pengelolaan keuangan SKPKD .

tertibnya pengelolaaan keuangan SKPKD

17

4 Tim kerja e-audit Kab. Bangka Barat .

1 20 16

17

1 Bimbingan Teknis Pengelolaan keuangan Daerah .

Terlaksananya bimbingan pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 16

17

3 Penyusunan mekanisme tata cara perencanaan .penganggaran

Tersusunnya mekanisme tata cara perencanaan penganggaran

-

-

1 20 16

17

4 Penyusunan revisi peraturan tentang pengelolaan .keuangan dan akuntansi

Tersusunnya revisi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan akuntansi berdasarkan PP no. 71 tahun 2010 ( 3 perbup, )

-

-

1 20 16

17

3 sosialisasi peraturan perundang-undangan .tentang pengelolaan keuangan dan akuntansi

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan akuntansi

-

1 20 16

17

5 penyusunan sistem akuntansi basic akrual .

1 20 16

17

4 Pendampingan penyusunan laporan keuangan .basic akrual

Terlaksananya Pendampingan penyusunan laporan keuangan basic akrual

-

1 20 16

17

Penyusunan peraturan daerah tentang pokokpokok pengelolaan keuangan daerah kab. Bangka Barat

Terlaksananya Penyusunan peraturan daerah tentang pokok- pokok pengelolaan keuangan daerah kab. Bangka Barat

1 20 16

17

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Keuangan

Tersusun Peraturan Bupati tentang Keuangan

1 20 16

17

5 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan .rencana kebutuhan pemeliharaan barang Daerah

Tersedianya laporan Rencana Kebutuhan Barang, Rencana kebutuhan pemeliharaan barang dan daftar kebutuhan barang Kabupaten Bangka Barat yang akurat

1 20 16

17

6 Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Tersedianya Laporan hasil pengadaan barang .Jasa dan jasa semester dan tahunan yang akurat dan tepat waktu

1 20 16

17

7 Penatausahaan Aset Daerah. .

1 20 16

17

6 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah .

1 20 16

17

1 20 16 1 20 16

17

1 20 16 1 20 16

(7) 1 kegiatan

Rp (9) 202.933.500

(5) 1 Penatausahaan Keuangan Daerah .

1 20 16

-

2012


2013

Rp (11) 195.000.000

Rp (13)

target (14)

2015

Rp (15)

target (16)

Rp (17)

Penanggung jawab

Lokasi


Rp (19) 397.933.500

(1) DPPKA

(1) DPPKA

3 Dokumen

1.503.518.000

DPPKA

DPPKA

3 kegiatan

149.980.000

DPPKA

DPPKA

1 kegiatan

80.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

1 dokumen

497.480.000

1 dokumen

502.625.000

-

1 kegiatan

80.000.000

1 kegiatan

50.000.000

1 kegiatan

19.980.000

-

1 kegiatan

80.000.000

-

50 buku

60.000.000

-

-

-

-

-

50 buku

60.000.000

DPPKA

DPPKA

-

150 buku

75.000.000

-

-

-

-

-

150 buku

75.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

160.975.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

81 peserta

95.975.000

81 peserta

65.000.000

-

60 buku

65.000.000

60 buku

65.000.000

DPPKA

DPPKA

-

1kegiatan

29.225.000

1 kegiatan

29.225.000

DPPKA

DPPKA

2 perda

65.000.000

DPPKA

DPPKA

1 perda

40.000.000

1 perda

25.000.000

1 dokumen

41.095.000

1 dokumen

1 dokumen

77.300.000

1 dokumen

41.500.000

1 dokumen

51.000.000

1 dokumen

1 dokumen

69.670.000

1 dokumen

25.000.000

1 dokumen

40.800.000

Terciptanya penatausahaan Aset daerah yang baik dan akuntabel

1 laporan

1 laporan

126.644.500

Terlaksananya Pemindahan tanganan Barang Milik Daerah yang efektif dan transparan

1 laporan

1 laporan

30.000.000

7 Penghapusan Barang Milik Daerah .

Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah yang efektif dan transparan

1 laporan

1 laporan

29.980.000

17

1 Pemanfaatan aset .

Jumlah Barang Milik Daerah yang menghasilkan PAD

17

2 Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik .Daerah Kabupaten Bangka Barat

tersusunnya Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat

1 laporan

1 laporan

121.444.000

-

-

1 20 16

17

8 Rekonsiliasi Hasil Pengadaan BMD .

Terciptanya rekonsiliasi Hasil Pengadaan BMD

-

-

-

1 20 16

17

8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Terlaksananya Penyusunan Rancangan .Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 perda

1 perda

16.000.000

-

-

-

1 20 16

17

9 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Terlaksananya Penyusunan Rancangan .Pemanfaatan Barang Milik Daerah Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah

1 Perbup

1 Perbup

10.000.000

-

-

1 20 16

17

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Terlaksananya Penyusunan Rancangan 0 Penatausahaan Barang Milik Daerah Peraturan Bupati tentang Penatausahaan . Barang Milik Daerah

1 Perbup

1 Perbup

10.000.000

-

1 20 16

17

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Terlaksananya Penyusunan Rancangan 1 Pemindahan Barang Milik Daerah Peraturan Bupati tentang Pemindahan . Barang Milik Daerah

1 Perbup

1 Perbup

10.000.000

-

1 20 16

17

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang pemanfaatan Barang Milik daerah

terlaksananya Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang pemanfaatan Barang Milik daerah

1 perbup

1 20 16

17

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang pedoman teknis pemindahtanganan Barang milik daerah

terlaksananya Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang pedoman teknis pemindahtanganan Barang milik daerah

1 20 16

17

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang kodefikasi Barang milik daerah

terlaksananya Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang kodefikasi Barang milik daerah

1 20 16

17

1 20 16

1 laporan -

1 laporan

162 peserta

1 perbup

86.000.000

1 perbup

86.000.000

DPPKA

DPPKA

1 dokumen

51.000.000

5 dokumen

261.895.000

DPPKA

DPPKA

3 dokumen

135.470.000

DPPKA

DPPKA

110.000.000

1 laporan

130.000.000

1 laporan

225.929.000

1 laporan

312.800.000

5 laporan

905.373.500

DPPKA

DPPKA

-

1 laporan

75.000.000

1 laporan

49.753.750

1 laporan

109.800.000

4 laporan

264.553.750

DPPKA

Babar

34.140.000

1 laporan

90.000.000

1 laporan

80.660.000

1 laporan

96.900.000

5 laporan

331.680.000

DPPKA

Babar

25.000.000

1 laporan

1 laporan

50.000.000

3 laporan

150.000.000

DPPKA

Babar

1 laporan

121.444.000

DPPKA

Babar

75.000.000

-

-

-

-

-

80.000.000

-

-

1 kegiatan

80.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

-

1 perda

16.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

-

-

1 Perbup

10.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

-

-

-

1 Perbup

10.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

-

-

-

1 Perbup

10.000.000

DPPKA

DPPKA

10.000.000

1 Perbup

10.000.000

DPPKA

DPPKA

1 perbup

10.000.000

1 Perbup

10.000.000

DPPKA

DPPKA

1 perbup

10.000.000

1 Perbup

10.000.000

DPPKA

DPPKA

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Terlaksananya Penyusunan Rancangan Bupati tentang standarisasi sarana dan prasarana Perubahan Peraturan Bupati tentang kerja pemerintah daerah kabupaten Bangka Barat standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah kabupaten Bangka Barat

1 perbup

10.000.000

1 Perbup

10.000.000

DPPKA

DPPKA

17

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Terlaksananya Penyusunan Rancangan Bupati tentang penghapusan Barang Milik Daerah Perubahan Peraturan Bupati tentang penghapusan Barang Milik Daerah

1 perbup

10.000.000

1 Perbup

10.000.000

DPPKA

DPPKA

1 20 16

17

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Terlaksananya Penyusunan Rancangan penatausahaan Barang Milik Daerah Peraturan Bupati tentang penatausahaan Barang Milik Daerah

1 perbup

10.000.000

1 Perbup

10.000.000

DPPKA

DPPKA

1 20 16

17

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang penatausahaan persediaan

1 perbup

10.000.000

1 Perbup

10.000.000

DPPKA

DPPKA

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang penatausahaan persediaan

1 laporan

503.413.000

SKPD


-

-

1 dokumen

Unit Kerja

pada akhir

-

-

-

target (12)

2014

-

-

1 kegiatan

-


Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode

Program dan

Sasaran

(1)

(2)

(3)

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah


Kegiatan

(4)

(5) (6) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Terlaksananya Penyusunan Rancangan penetapan umur ekonomis Barang Milik Daerah Peraturan Bupati tentang penetapan umur ekonomis Barang Milik Daerah



target (8)

(7)

2012

Rp (9)

target (10)

1 20 16

17

1 20 16

17

Penyusunan Rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah

Terlaksananya Penyusunan Rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah

1 20 16

17

1 Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang 4 Sisdur Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik .Daerah

Memperkuat dasar Hukum Proses Pungutan

1 20 16

17

1 20 16

17

1 Publikasi Peraturan Barang Milik Daerah 5 .1 Pemantauan dan Investigasi Barang Milik Darah .

Terlaksananya Pemantauan dan Investigasi Barang Milik Darah diseluruh SKPD

1 laporan

1 laporan

20.000.000

1 20 16

17

1 Pengadaan tanda identitas Barang Milik Daerah .

Tersedianya tanda identitas Barang Milik Daerah

1 kegiatan

1 kegiatan

50.000.000

1 20 16

17

1 Revaluasi aset potensial .

Penilaian aset potensial

1 kegiatan

1 kegiatan

1 20 16

17

1 Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan ( HSPK Terlaksananya Penyusunan Harga Satuan 2 ) dan Harga Satuan Standar Kab. Bangka Barat Pokok Kegiatan ( HSPK ) dan Harga Satuan . Standar Kab. Bangka Barat

1 20 16

17

1 Sensus Barang Milik Daerah. .

Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah/ inventarisasi 5 tahunan yang akurat

1 20 16

17

2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik .Daerah.

Meningkatkan pengetahuan SDM pengurus dan penyimpan barang SKPD dan meningkatkan pengetahuan SDM pengguna barang pada sekolah sekolah negeri.

84 peserta

1 20 16

17

1 20 16

17

1 Penyusunan Kajian Potensi Aset . 4 Sistem Informasi Barang Milik Daerah .SIMBADA)

Laporan Barang Milik Daerah menggunakan teknologi Sistem Informasi

1 kegiatan

1 kegiatan

1 20 16

17

4 Pendamping Implementasi Program Aplikasi .Sistem Informasi Barang Daerah

Terlaksananya pendampingan Implementasi Program Aplikasi Barang Daerah

-

-

1 20 16

17

2 Pengadaan website .

Tersedianya web site DPPKA

1 20 16

17

3 Pengelolaan website .

1 20 16

17

1 Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SAMPATDA) Laporan PAD menggunakan teknologi Sistem . Informasi

1 20 16

17

2 Pendampingan Implementasi Program Sistem .Aplikasi Pendapatan Daerah ( SAMPATDA)

Terlaksananya Bimtek untuk pendampingan Implementasi Program Aplikasi Sistem Pendapatan Daerah

1 20 16

17

2 Penyediaan Aplikasi PBB dan BPHTB .

Terlaksananya admnistrasi PBB dan BPHTB mengunakan Teknologi Informasi

1 20 16

17

3 Pendampingan Aplikasi PBB dan BPHTB .

Terlaksananya pendampingan Implementasi Program Aplikasi PBB dan BPHTB

1 20 16

17

3 penyediaan orecal Sismiop PBB BPHTB .

Tertibnya admnistrasi PBB dan BPHTB mengunakan Teknologi Informasi

1 20 16

17

1 Validasi data Subjek-Objek Pajak dan Retribusi .Daerah

1 20 16

17

1 20 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rp (17)

target (18) 1 Perbup

Rp (19) 10.000.000

(1) DPPKA

(1) DPPKA

1 Perbup

10.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

1 buku

66.400.000

DPPKA

DPPKA

-

-

1 kegiatan

18.330.000

DPPKA

DPPKA

49.800.000

1 laporan

75.000.000

-

-

1 kegiatan

100.000.000

100.000.000

-

-

1 kegiatan

50.000.000

-

-

-

-

1 laporan

43.080.000

-

-

-

-

1 kegiatan

200.000.000

42.000.000

84 peserta

45.361.200

84 peserta

1 kegiatan

1 laporan

84 peserta

1 laporan

46.500.000

-

1 laporan

90.244.000

5 laporan

315.575.000

DPPKA

DPPKA

1 kegiatan

100.000.000

3 kegiatan

250.000.000

DPPKA

DPPKA

2 kegiatan

150.000.000

DPPKA

DPPKA

3 laporan

139.500.000

DPPKA

DPPKA

1 kegiatan

200.000.000

DPPKA

DPPKA

420 peserta

227.770.700

DPPKA

DPPKA

1 laporan

-

50.532.500

49.920.000

-

84 peserta

55.000.000

-

-

-

-

73.500.000

-

1 kegiatan

73.500.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

-

-

-

-

1 kegiatan

250.000.000

DPPKA

DPPKA

43.415.000

-

-

3 kegiatan

168.415.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

1 kegiatan

75.000.000

DPPKA

DPPKA

-

1 kegiatan

60.000.000

-

1 kegiatan

75.000.000

-

1 laporan

50.000.000

-

-

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

Terlaksananya validasi data subjek-objek pajak dan retribusi daeah

1 kegiatan

1 kegiatan

70.195.750

1 kegiatan

2Pemutakhiran Data PBB .

Tersedianya data pajak bumi dan bangunan yang akurat dan akuntabel

1 dokumen

1 dokumen

93.272.200

1 dokumen

17

3 Sosialisasi Pajak .

Meningkatnya pemahaman masyarakat selaku wajib pajak melalui brosur,spanduk dan famflet PAD dan PBB

1 kegiatan

1 kegiatan

43.900.000

1 20 16

17

4 Pengelolaan Data Wajib Pajak PBB .

Tersedianya data Wajib Pajak PBB yang akurat

1 20 16

17

1 Penyedia Media Informasi Perpajakan .

Penyedian Media Informasi Perpajakan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 20 16

17

1 Penagihan Pajak Daerah, .

Terlaksananya penagihan pajak daerah

1 kegiatan

1 kegiatan

147.415.000

1 20 16

17

2 Pemeriksaan Pajak Daerah .

Terlaksananya pemeriksaan pajak terhadap keberatan WP dan realisasi Obyek pajak

1 kegiatan

1 kegiatan

131.797.501

1 20 16

17

4Penatausahaan Pendapatan .

Penatausahaan Pendapatan yang tertib ,rapi

1 laporan

1 laporan

1 20 16

17

7 Penyuluhan PBB .

terlaksananya penyuluhan PBB kabupaten bangka barat

1 kegiatan

1 kegiatan

1 20 16

17

8 Penyusunan peraturan Kepala Daerah tentang .Peraturan Pajak Daerah

Tersusunya peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Pajak Daerah

-

80.531.000

-

-

-

1 laporan

250.000.000

200.000.000

-

-

target (16)

Lokasi

-

-

66.400.000

-

-

-

10.000.000

Rp (15)

Penanggung jawab

-

-

1 kegiatan

1 perbup

target (14)

SKPD


-

-

1 kegiatan

Rp (13) 10.000.000

Unit Kerja

pada akhir

18.330.000

34.877.000

1 Perbup

target (12) 1 perbup

2015

1 kegiatan

-

-

Rp (11)

2014

-

84 peserta

(

-

2013

1 kegiatan

-

1 laporan

-

65.000.000

1 kegiatan

576.350.000

-

65.600.000

-

69.729.000

-

1 laporan

-

69.300.000

-

1 kegiatan

-

-

1 laporan

35.000.000

-

1 kegiatan

-

111.970.000

-

DPPKA

DPPKA

200.000.000

DPPKA

DPPKA

4 kegiatan

306.513.700

DPPKA

DPPKA

1 kegiatan

576.350.000

DPPKA

DPPKA

3 kegiatan

287.148.450

DPPKA

DPPKA

123.850.000

-

1 kegiatan

800.620.000

1 kegiatan

800.620.000

DPPKA

DPPKA

61.428.000

1 kegiatan

69.885.000

1 kegiatan

126.194.000

1 kegiatan

70.000.000

5 kegiatan

397.702.750

DPPKA

Kab. Bangka Barat

50.000.000

1 dokumen

139.815.000

1 dokumen

60.375.000

1 dokumen

65.340.000

5 dokumen

408.802.200

DPPKA

Kab. Bangka Barat

-

-

1 kegiatan

40.000.000

2 kegiatan

83.900.000

DPPKA

Kab. Bangka Barat

-

-

-

1 dokumen

152.725.000

1 dokumen

152.725.000

DPPKA

Kab. Bangka Barat

18.430.000

-

-

1 kegiatan

100.000.000

1 kegiatan

51.025.000

1 kegiatan

70.000.000

4 kegiatan

239.455.000

DPPKA

Kab. Bangka Barat

1 kegiatan

141.470.000

1 kegiatan

149.634.000

1 kegiatan

175.950.000

1 kegiatan

146.297.000

5 kegiatan

760.766.000

DPPKA

Kab. Bangka Barat

1 kegiatan

160.000.000

1 kegiatan

136.080.000

1 kegiatan

117.633.000

1 kegiatan

123.076.000

5 kegiatan

668.586.501

DPPKA

Kab. Bangka Barat

106.772.000

1 laporan

90.000.000

1 laporan

171.170.000

1 laporan

175.576.300

1 laporan

198.425.000

5 laporan

741.943.300

DPPKA

DPPKA

74.245.000

1 kegiatan

65.000.000

1 kegiatan

70.000.000

1 kegiatan

49.723.000

1 kegiatan

5 kegiatan

258.968.000

DPPKA

Kab. Bangka Barat

1 perda

62.000.000

1 perda

79.640.000

2 perda

141.640.000

DPPKA

Kab. Bangka Barat

-

-

-

-

-

-

70.500.000

219.900.000

1 kegiatan

-

1 kegiatan

1 laporan

1 kegiatan

-

-

92.798.450

65.000.000

-

-

59.814.700

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

-

-


Tujuan

Sasaran

Indikator

Kode

Program dan

Sasaran

(1)

(2)

(3)


Kegiatan

(4)



target (8)

2012


Rp (11) 45.000.000

-

1 kegiatan ( UPT Jebus)

225.000.000

-

-

50 peserta

32.000.000

-

-

-

1 perbup

67.542.500

-

Terlaksananya Penyusunan Perbup tentang SOP PBB

-

-

-

-

Akuratnya data penerimaan Pajak daerah

-

-

-

-

-

(7)

Rp (9)

2013

1 20 16

17

(5) 9 Evaluasi NJOP PBB dan BPHTB .

(6) Terlaksananya Evaluasi NJOP PBB dan BPHTB di Wilayah Kabupaten Bangka Barat

1 20 16

17

Pembangunan gedung kantor UPT

Tersedianya Gedung kantor UPTD

-

-

1 20 16

17

-

17

1 Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB dan BPHTB 0 . 1 penyusunan perbup tentang SOP BPHTB 1 .

Terlaksananya Bimtek Program Aplikasi PBB dan BPHTB

1 20 16

terlaksananya penyusunan perbup tentang SOP BPHTB

1 20 16

17

1 20 16

17

1 Penyusunan Perbup tentang SOP PBB 2 . 1 Rekonsiliasi Pajak daerah 3 .

1 20 16

17

Verifikasi Data Piutang PBB P2 Kabupaten Bangka Meningkatnya pencapaian target penerimaan. Barat PBB P2

-

1 20 16

17

Pemungutan PBB Kabupaten Bangka Barat

Tercapainya Realisasi Penerimaan pajak daerah

-

1 20 16

17

Penatausahaan PBB

Penatausahaan PBB yang tertib dan rapi

-

-

1 20 16

17

Launching Pengalihan Pengelolaan PBB P2 Perdesaan Perkotaan Kabupaten Bangka Barat

Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai PBB yang menjadi Pajak daerah

-

1 20 16

17

Reklas NJOP PBB perdesaan dan perkotaan

Meningkatnya penerimaan PBB Kabupaten Bangka Barat

-

1 20 16

17

Penyusunan Peraturan Bupati tentang PBB

Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati tentang PBB

1 20 16

17

6Pemberian Penghargaan PBB .

termotivasinya masyarkat untuk membayar pajak bumi dan bangunan

-

-

-


2014

Rp (13) 59.926.000


2015

Rp (15) 56.624.700


Rp (17) 34.166.000

1 kegiatan

SKPD


Penanggung jawab


Rp (19) 195.716.700

(1) DPPKA

(1) Kab. Bangka Barat

1 kegiatan ( UPT Jebus)

225.000.000

DPPKA

Kec Jebus

-

-

-

-

-

50 peserta

32.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

-

1 perbup

67.542.500

DPPKA

DPPKA

1 perbup

96.600.000

-

-

-

1 perbup

96.600.000

DPPKA

DPPKA

-

1 laporan

30.000.000

1 laporan

24.987.500

2 laporan

54.987.500

DPPKA

DPPKA

-

-

-

1 laporan

110.000.000

1 laporan

110.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

1 laporan

83.400.000

1 laporan

68.750.000

2 laporan

152.150.000

DPPKA

Kab. Bangka Barat

-

-

-

-

1 laporan

351.745.000

1 laporan

567.120.000

2 laporan

918.865.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

-

-

1 kegiatan

20.000.000

1 kegiatan

20.000.000

DPPKA

DPPKA

-

-

-

-

-

1 kegiatan

135.373.000

1 kegiatan

135.373.000

DPPKA

DPPKA

1 perbup

20.000.000

DPPKA

DPPKA

1.117.528.206

DPPKA

Kab. Bangka Barat

-

-

140.000.000

5.419.052.291

-

1 kegiatan

150.000.000

5.854.641.060

1 kegiatan

174.404.000

8.825.835.500

1 kegiatan

275.000.000

1 kegiatan

7.128.005.240

20.000.000

378.124.206

5 kegiatan

6.850.267.206

] \ \

#REF!

Lokasi

-

1 perbup

1 kegiatan

Unit Kerja

pada akhir

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat,

H. Abdul, Muin, SIP, MAP Pembina Utama Muda NIP. 19650903 198603 1 011

34.077.801.297

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents