RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang 2015 - 2019

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. A. YANI NO. 10 Telp. (0334) 881720 Fax. (0334) 888980 LUMAJANG (67316)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jln. Jend. A. Yani No. 10 Telp. ( 0334 ) 881720 Fax. (0334) 888980 L U M A J A N G – 67316

29


KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhirnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan. Buku Renstra tahun 2015 – 2019 ini merupakan Rencana Pembangunan jangka menengah pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lumajang sebagai implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi yang kami emban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 32 tahun 2007. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang, maka peningkatan produksi kelautan dan perikanan masih dijadikan sebagai sasaran utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Sasaran ini ditetapkan mengingat Kabupaten Lumajang merupakan salah satu pemasok ikan laut dan ikan air tawar komoditi ekonomis penting ke daerah lain dan tujuan ekspor. Prioritas utama adalah pada peningkatan populasi produksi perikanan tangkap dan budidaya, konsumsi ikan, komoditi ekspor dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan. Demikian semoga Buku Renstra ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikananan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, baik yang dilakukan oleh Petugas Pembina Bidang Kelautan dan Perikanan, para Pelaku Usaha

maupun berbagai Industri yang terkait dengan pembangunan

kelautan dan perikanan

Lumajang,

Agustus 2014

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG

Ir. SYAIFUL, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600322 198603 1 009

30


DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ...................................................................................................

i

DAFTAR TABEL ..........................................................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN .........................................................................

1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .................................................................................

6

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..........................................................................................

29

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................................................

37

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN ......

47

KEGIATAN INDIKATIF ............................................................

53

BAB VII PENUTUP ....................................................................................

59

LAMPIRAN ....................................................................................................

60

BAB VI

31


DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Daftar Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 .... 24 2. Rencana Tata Ruang Wilayah ...........................................................................33 3. Misi – Tujuan ....................................................................................................39 4. Tujuan – Sasaran ...............................................................................................40 5. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Lumajang ......48 6. Kegiatan Indikatif .............................................................................................54

32


DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang ..................................................................................................22

33


BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang Kabupaten Lumajang secara geografis terletak pada posisi 112 0 54’113023’ Bujur Timur dan 70-54’.80.23’ Lintang Selatan dengan luas 1.790,98 km 2 dan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memilki wilayah kelautan dan pesisir. Laut Kabupaten Lumajang merupakan perairan Samudera yang terbuka. Perairan ini menjadi semakin luas dengan diberlakukannya Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selebar 200 mil laut dari garis pantai. Meskipun perairan ini merupakan bagian dari Samudera Indonesia yang kaya akan sumberdaya perikanan, namun tingkat pemanfaatannya masih tergolong rendah. Panjang pantai selatan Kabupaten Lumajang sekitar 75 km membentang dari Kecamatan Yosowilangun sampai Kecamatan Tempursari, adapun jumlah desa yang tergolong Desa Pantai sebanyak 12 Desa Pantai. Dimana desa-desa pantai ini akan menjadi pijakan utama pengelolaaan wilayah pesisir dan kelautan. Secara Sosial ekonomi kondisi masyarakat desa pantai masih tergolong rendah, baik dari segi ekonominya maupun tingkat pendidikannya. Hal ini yang mengakibatkan potensi kelautan dan perikanan pesisir selatan Kabupaten Lumajang belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat. Perairan Laut Lumajang merupakan bagian perairan Samudera Indonesia dengan kekayaan sumberdaya perikanan yang cukup besar. Potensi lestari (MSY) di perairan selatan sekitar 38.000 ton/th, yang saat ini hanya dimanfaatkan sekitar 4.084 ton atau sekitar 10,75 %. Rendahnya eksploitasi ini disebabkan masih rendahnya SDM Nelayan serta masih rendahnya armada dan teknologi penangkapan ikan (tradisional), sehingga kekayaan sumberdaya perikanan di ZEEI tidak dapat terjangkau oleh nelayan dan daerah penangkapan (Fishing Ground) yang dapat dilakukan hanya pada daerah pantai yaitu sekitar 2-3 mil laut. Kekayaan jenis sumberdaya perikanan di perairan laut Lumajang memiliki jenis-jenis ikan komoditi ekonomis penting dari hasil tangkapan nelayan, jenis ikan dominan

pelagis yaitu jenis tuna, tongkol, tuna, cakalang, layaran, lemuru, teri,

kembung. Sedangkan jenis ikan domersal yang dominan yaitu ikan cucut, tengiri, baronang, kakap, kerapu, udang barong, udang windu, udang putih dan lain-lain. Selain

34


itu di wilayah Pantai Selatan Lumajang terdapat benur windu, putih, nener bandeng, nener ikan kerapu dan lain-lain. Potensi budidaya perikanan payau di kawasan pesisir Lumajang masih tersedia cukup besar. Dari potensi lahan budidaya perikanan payau seluas 1.520,95 Ha baru dieskploitasi 100 Ha atau sekitar 6,6 % dengan budidaya udang windu, vannamae serta kegiatan Hatchery udang windu seluas 5 Ha. Potensi sumberdaya perairan tawar (sawah, kolam, pekarangan) dengan luas 15.000 Ha baru dimanfaatkan usaha budidaya air tawar seluas 360 Ha atau sekitar 2,4% dengan komoditi unggulan lele, gurame, nila, ikan hias, bawal tawar, tombro, katak, patin dan lain-lain. Potensi danau dan Rawa di Kabupaten Lumajang mencapai 728 Ha, yang dimanfaatkan padabidang usaha perikanan karambajaring apung dengan komoditas nila gift, tombro dan tawes. Selain itu perairan umum seperti sungai, saluran irigasi dan dam dimanfaatkan untuk pengembangan usaha budidaya perikanan dengankarambabeton, karamba bambuserta penangkapan ikan. Perkembangan produksi ikan air tawar di Kabupaten Lumajang pada tahun 2014 mencapai sekitar 2.353 ton. Perkembangan produksi ini hanya di tunjang oleh ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan dan masih kurang ditunjang oleh adanya

pengembangan

kawasan

serta

teknologi

budidaya.

Dengan

adanya

perkembangan produksi ini juga diikuti dengan permintaan benih ikan yang cukup besar yaitu 10-15 juta ekor/th yang tentunya juga membutuhkan program pengembangan secara terpadu untuk kelangsungan usaha perbenihan perikanan. Keberadaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang demikian besar adalah merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar yang tidak mudah untuk mengatasinya. Permasalahan utama yang dihadapi belum tersedianya teknologi kelautan dan perikanan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi, sarana prasarana perikanan dan kelautan yang belum memadai dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir khususnya pembudidaya ikan dan nelayan kecil. Permasalahan tersebut muncul antara lain sebagai akibat dari paradigma pembangunan pada masa lalu yang lebih berorientasi ke darat yang

menyebabkan

pengalokasian

segenap

sumberdaya

pembangunan

lebih

diprioritaskan pada sekitar daratan. 35


Sektor kelautan dan perikanan dalam jangka pendek diketahui sebagai sektor yang mampu memberikan dampak terhadap kegiatan produksi dari sektor lain (output multiplier) dan peningkatan pendapatan masyarakat (income multiplier). Disamping itu dalam jangka panjang sektor ini juga mempunyai keterkaitan ke depan (Forward Linkage) yang cukup besar terhadap kegiatan produksi sektor lain. Dengan berlakunya Undang Undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah serta Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, membawa sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah memasuki babak baru dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan jalannya pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang sebagai suatu organisasi dalam pelaksanaannya perlu merumuskan strategi pembangunan yang tepat, agar tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan dapat tercapai. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan perikanan dan kelautan yang merupakan bagian dari proses Perencanaan Strategis (Renstra) yaitu, model dasar (yang antara lain meliputi potensi sumberdaya alam, SDM, IPTEK, dan Peraturan Perundang-Undangan), tantangan, peluang, masalah yang dihadapi saat ini dan lingkungan strategis. Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan setrategi, juga untuk menetapkan visi dan misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan operasional pembangunan kelautan dan perikanan.

1.2 Landasan Hukum a.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.

b.

Peraturan

Pemerintah

No.

108

tahun

2000

tentang

Tata

Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah. c.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130-67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional.

e.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

f.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 32 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang.

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

h.

Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019. 36


1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan

dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan pada periode 2015-2019. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi daerah, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah cepat.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN A. LatarBelakang B. LandasanHukum C. MaksuddanTujuan D. SistematikaPenulisan

BAB II :

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN A. Tugas, Fungsi dan truktur Organisasi B. Sumberdaya C. Kinerja Pelayanan D. Tantangandan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III :

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi B. Telaahan Visi, Misidan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi JawaTimur D. Telaahan

Rencana

Tata

Ruang Wilayah

dan

kajian

Lingkungan Hidup Strategis E. Penentuan Isu-Isu Strategis. BAB IV :

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visidan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang B. Tujuan dan Sasaran 37


C. Strategi danKebijakan BAB V :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI :

KEGIATAN INDIKATIF

BAB VII:

PENUTUP

LAMPIRAN 1. Matrik Rencana Strategis

38


B A B II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Lumajang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Lumajang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di bidang Kelautan dan perikanan yang didalam kegiatannya menyangkut upaya kegiatan peningkatan Produksi Perikanan

pada

Pengembangan

usaha

Budidaya

Perikanan,

Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pengembangan Perbenihan Perikanan, Pengembangan Usaha Kelautan dan perikanan serta Penyuluhan/Pembinaan dibidang Kelautan dan perikanan. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 1.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan.

2.

Memberikan pelayanan umum dan perijinan di bidang kelautan dan perikanan

3.

Melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksana tehnis dinas dalam lingkup tugasnya

4.

Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam di bidang kelautan dan perikanan.

5.

Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumberdaya alam wilayah laut sampai batas 4 mil di bidang kelautan dan perikanan

6.

Penetapan kriteria dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidang kelautan dan perikanan.

Sesuai dengan Perda No. 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut : A. Tugas Pokok 1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah Kabupaten Lumajang di bidang Kelautan dan Perikanan, memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dan memimpin serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan. 39


2. Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

tugas

dan

fungsi

Sub.Bagian

Keuangan,

memimpin

serta

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bagian Keuangan.

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bagian Kepegawaian. 5. Kepala Sub Bagian Umum Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatankegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bagian Umum.

6. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kepala bidang pengelolaan sumber daya kelautan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. 7. Kasi Teknologi Penangkapan Ikan Kasi Teknologi Penangkapan Ikan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Teknologi Penangkapan Ikan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana staf Seksi Teknologi Penangkapan Ikan. 8. Kasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan

40


Kasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan.

9. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Kepala Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Budidaya Perikanan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana staf Bidang Budidaya Perikanan.

10. Kasi Teknologi Budidaya Perikanan Kasi Teknologi Budidaya Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Teknologi Budidaya Perikanan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Teknologi Budidaya Perikanan.

11. Kasi Teknologi Perbenihan Perikanan Kasi Teknologi Perbenihan Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Teknologi Perbenihan Perikanan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Teknologi Perbenihan Perikanan.

12. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

13. Kasi Pengolahan Hasil Perikanan Kasi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 14. Kasi Pemasaran Hasil Perikanan 41


Kasi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pemasaran Hasil Perikanan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.

15. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM. 16. Kasi Pelayanan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Kasi Pelayanan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatankegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pelayanan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan. 17. Kasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan Kasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatankegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan.

B. Fungsi 1. Kepala Dinas Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi : a.

Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;

b.

Penetapan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang dengan cara mengkoordinasikan dengan kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c.

Pembagian tugas bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu dan sesuai program;

d.

Penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier pegawai; 42


e.

Perumusan program dibidang Kelautan dan Perikanan;

f.

Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja;

g.

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran;

h.

Pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka upaya pengembangan sistem, metode dan teknis pendayagunaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

i.

Pelaksanaaan monitoring dan menilai laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan;

j.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan, pembinaan SDM serta pengadaan barang dinas;

k.

Pengevaluasian dan penganalisaan pencapaian/realisasi program dengan memberi petunjuk, arahan, teguran dalam rangka pencapaian target;

l.

Pelaksanaaan penelitian, penyempurnaan dan penandatanganan naskah-naskah dinas intern dan ekstern Dinas Kelautan dan Perikanan;

m. Pemimpin rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas, pengembangan sistem dan metode serta teknis pengelolaan program kerja dan kerja sama dibidang Kelautan dan Perikanan; n.

Pengkajian dan pengevaluasian program kerja tahunan berdasarkan realisasi pelaksanaan program serta kebijakan lebih lanjut;

o.

Penelaah,

perumusan

dan

penetapan

kebijakan

terhadap

penyelesaian

permasalahan, perijinan, saran dan masukan dari masyarakat dibidang Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait; p.

Pengembangan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan Dinas;

q.

Pemimpin rapat-rapat koordiansi intern dan ekstern serta mengikuti rapat-rapat Dewan;

r.

Perumusan dan penetapan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai laporan kinerja Dinas;

s.

Pelaksanaan pembinaan pengembangan karier pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan;

t.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Dinas Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi : a.

Pemimpin dan pelaksana tugas dan fungsi kesekretariatan;

b.

Pemimpin dan pengkoordinasian kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sekretariat; 43


c.

Perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja;

d.

Pelaksanaan surat-menyurat dan kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;

e.

Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;

f.

Pelaksanaan

proses

kedudukan

hukum

pegawai,

upaya

peningkatan

kesejahteraan pegawai dan karier pegawai; g.

Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;

h.

Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya;

i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a.

Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja

b.

Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran pendapatan dan belanja

c.

Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban

d.

Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan

e.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris

f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Untuk

melaksanakan

tugasnya,

Kepala

Sub

Bagian

Kepegawaian

mempunyai fungsi : a.

Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian sebagai pedoman kerja.

b.

Pelaksanaan penatausahaan administrasi kepegawaian.

c.

Pembuatan laporan administrasi kepegawaian (laporan daftar harian dan laporan kepegawaian).

d.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris. 44


e.

Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Kepala Sub Bagian Umum Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : a.

Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum sebagai pedoman kerja

b.

Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan

c.

Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan dan persiapan penyelenggaraan rapat Dinas.

d.

Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan Dinas

e.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum

f.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris.

g.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

6. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dan menyusun program kerja Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan;

b.

Penyusunan pedoman pemanfaatan sumberdaya kelautan;

c.

Pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi (agroinput) untuk kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan;

d.

Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana kelautan;

e.

Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan;

f.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan;

g.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

h.


7. Kasi Teknologi Penangkapan Ikan

45


Untuk melaksanakan tugasnya,

Kasi

Teknologi Penangkapan Ikan


Perumusan kebijakan teknis dan menyusun program kerja Seksi Teknologi Penangkapan Ikan;

b.

Penyajian data dan informasi Teknologi Penangkapan Ikan;

c.

Perumusan pola pengelolaan eksploitasi dan teknologi penangkapan ikan;

d.

Perumusan pedoman rencana pengembangan teknologi penangkapan ikan;

e.

Pelaksanaan pengawasan pengadaan kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT;

f.

Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan unit pengembangan motorisasi bertahap;

g.

Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat tangkap serta mesin perikanan ;

h.

Pelaksanaan pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat tangkap serta mesin perikanan;

i.

Pelaksanaan pengawasan mutu, membimbing penggunaan alat tangkap dan mesin kapal;

j.

Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan serta pengawasan penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);

k.

Pelaksanaan pelaksanaan teknologi dan bimbingan penerapan teknologi perikanan tangkap spesifik lokasi;

l.

Pelaksanaan fasilitasi pendistribusian bahan bakar minyak untuk nelayan;

m. Pelaksanaan pembangunan, pengaturan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; n.

Pelaksanaan pengembangan sarana prasarana teknologi penangkapan ikan;

o.

Pelaksanaan pemberian ijin penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan tidak lebih dari 10 GT;

p.

Pelaksanaan pengkajian inovasi dan pengembangan teknologi penagkapan ikan;

q.

Pelaksanaan penertiban dan pengamanan usaha pemanfaatan teknologi penangkapan ikan;

r.

Pemberian informasi dan sosialisasi peraturan/perundang-undangan teknologi penangkapan ikan;

s.

Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan;

t.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan; 46


u.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan.

8. Kasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dan menyusun program kerja seksi pengelolaan wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya Perikanan;

b.

Pelaksanaan pengkaijan dan evaluasi dampak pelaksanaan pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan;

c.

Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

d.

Pelaksanaan pembinaan sosial ekonomi masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir lainnya;

e.

Pelaksanaan penetapan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pesisir serta pemberdayaan masyarakat pesisir;

f.

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang kelautan;

g.

Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan pada distribusi pengangkutan hasil laut;

h.

Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kabupaten;

i.

Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas ikan hidup dari dan atau kewilayahnya;

j.

Pelaksanaan pengembangan sarana prasarana pengelolaan wilayah pesisir dan pengawasan perikanan;

k.

Pelaksanaan inventarisasi sumberdaya alam pesisir;

l.

Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan non konvensional;

m. Pelaksanaan

penyusunan

pola

pengelolaan

eksploitasi

dan

konservasi

sumberdaya kelautan dan perikanan; n.

Pelaksanaan penyajian data dan informasi eksploitasi dan konservasi sumberdaya kelautan;

o.

Pelaksanaan penyusunan pedoman rencana pengembangan konservasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan;

p.

Pelaksanaan pengkajian inovasi dan pengembangan konservasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan;

q.

Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan rehabilitasi sumberdaya kelautan; 47


r.

Pelaksanaan penertiban dan pengamanan usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan;

s.

Pemberian informasi dan sosialisasi peraturan/perundang-undangan pemanfaatan sumberdaya kelautan;

t.

Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan eksploitasi dan konservasi sumberdaya kelautan;

u.

Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan perikanan;

v.

Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum dan wilayah laut;

w. Pelaksanaan indentifikasi dan analisa potensi sumberdaya kelautan budidaya; x.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pengelolaan wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya perikanan;

y.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan;

z.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan.

9. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Budidaya Perikanan mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Budidaya Perikanan;

b.

Pelaksanaan rekayasa teknologi budidaya dan perbenihan perikanan;

c.

Pelaksanaan pemberantasan hama, penyakit ikan dan pengendalian lingkungan budidaya pada kegiatan budidaya dan perbenihan perikanan;

d.

Pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi (agroinput) pada kegiatan budidaya dan perbenihan perikanan;

e.

Pelaksanaan pembangunan, pengembnagan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan perbenihan perikanan;

f.

Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang budidaya perikanan;

g.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang budidaya perikanan;

h.


i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 48


10. Kasi Teknologi Budidaya Perikanan Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi Teknologi Budidaya Perikanan mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Seksi Teknologi Budidaya Perikanan;

b.

Pelaksanaan analisis perekayasaan teknologi budidaya berwawasan lingkungan;

c.

Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan kompilasi aplikasi teknologi budidaya perikanan;

d.

Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan evaluasi pemanfaatan perairan bagi kegiatan budidaya perikanan dari penurunan kualitas akibat pengaruh cemaran (polusi);

e.

Pelaksanaan pembuatan peta endemik serangan penyakit bagi kegiatan budidaya perikanan pada setiap wilayah secara periodik;

f.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap teknologi budidaya perikanan;

g.

Pelaksanaan kajian dan uji lapang terhadap teknologi budidaya perikanan spesifik daerah;

h.

Pelaksanaan kajian teknologi tepat guna dalam hal pencegahan dan penanggulangan hama penyakit pada budidaya perikanan;

i.

Pelaksanaan pemecahan masalah dan kendala dalam teknologi budidaya perikanan;

j.

Pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan terhadap hama dan penyakit ikan pada kegiatan budidaya perikanan;

k.

Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan terhadap standarisasi teknologi budidaya perikanan;

l.

Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan terhadap pengendalian lingkungan dan pencegahan penyakit ikan pada budidaya perikanan;

m. Pelaksanaan pengembangan sarana prasarana budidaya perikanan; n.

Pelaksanaan analisa dampak lingkungan (Amdal) pada sumber peraiaran yang dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya perikanan di perairan darat, payau dan laut;

o.

Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan sumberdaya air secara efisien, aman dan terkendali bagi kegiatan budidaya perikanan serta restocking perairan umum;

p.

Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Teknologi Budidaya Perikanan;

q.

Pelaksanaan analisis perekayasaan teknologi budidaya berwawasan lingkungan; 49


r.

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Teknologi Budidaya Perikanan;

s.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Budidaya Perikanan;

t.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya Perikanan.

11. Kasi Teknologi Perbenihan Perikanan Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi Teknologi Perbenihan Perikanan mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Seksi Teknologi Perbenihan Perikanan;

b.

Pelaksanaan

analisis

perekayasaan

teknologi

perbenihan

berwawasan

lingkungan; c.

Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan kompilasi aplikasi teknologi perbenihan perikanan;

d.

Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan evaluasi pemanfaatan perairan bagi kegiatan perbenihan perikanan dari penurunan kualitas akibat pengaruh cemaran (polusi);

e.

Pelaksanaan pembuatan peta endemik serangan penyakit bagi kegiatan perbenihan perikanan pada setiap wilayah secara periodik;

f.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap teknologi perbenihan perikanan;

g.

Pelaksanaan kajian dan uji lapang terhadap teknologi perbenihan perikanan spesifik daerah;

h.

Pelaksanaan kajian teknologi tepat guna dalam hal pencegahan dan penanggulangan hama penyakit pada perbenihan perikanan;

i.

Pelaksanaan pemecahan masalah dan kendala dalam teknologi perbenihan perikanan;

j.

Pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan terhadap hama dan penyakit ikan pada kegiatan perbenihan perikanan;

k.

Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan terhadap standarisasi teknologi perbenihan perikanan;

l.

Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan terhadap pengendalian lingkungan dan pencegahan penyakit ikan pada perbenihan perikanan;

m. Pelaksanaan pengembangan sarana prasarana perbenihan perikanan;

50


n.

Pelaksanaan analisa dampak lingkungan (Amdal) pada sumber peraiaran yang dimanfaatkan untuk pengembangan perbenihan perikanan di perairan darat, payau dan laut;

o.

Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan sumberdaya air secara efisien, aman dan terkendali bagi kegiatan perbenihan perikanan serta restocking perairan umum;

p.

Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Teknologi Perbenihan Perikanan;

q.

Pelaksanaan

analisis

perekayasaan

teknologi

perbenihan

berwawasan

lingkungan; r.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Teknologi Perbenihan Perikanan;

s.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Budidaya Perikanan;

t.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya Perikanan.

12. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

b.

Pelaksanaan pelayanan perijinan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

c.

Pelaksanaan dan mengembangkan sarana prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

d.

Penanganan

pengembangan

dan

rekayasa

teknologi

pengolahan

serta

pengawasan mutu hasil perikanan serta pemasarannya; e.

Pelaksanaan analisis investasi dan permodalan usaha;

f.

Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

g.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

h.


i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 51


13. Kasi Pengolahan Hasil Perikanan Untuk

melaksanakan

tugasnya,

Kasi

Pengolahan

Hasil

Perikanan


Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;

b.

Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan dan kelautan;

c.

Pelaksanaan analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi teknologi pengolahan hasil perikanan;

d.

Pelaksanaan promosi teknologi pengolahan hasil perikanan;

e.

Pelaksanaan pengembangan dan rekayasa teknologi penanganan dan pengolahan secara modern dan tradisional;

f.

Pelaksanaan pengawasan mutu terhadap produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian terhadap pengolahan hasil perikanan dan kelautan;

g.

Pelaksanaan pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan;

h.

Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan mutu dan pengolahan hasil perikanan;

i.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;

j.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

k.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

14. Kasi Pemasaran Hasil Perikanan Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi: a.

Merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Seksi Pemasaran Hasil Perikanan ;

b.

Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan dan kelautan;

c.

Melaksanakan analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar ;

d.

Melaksanakan promosi hasil perikanan untuk pemasarannya ;

e.

Melaksanakan pengembangan dan rekayasa teknik pemasaran hasil perikanan ;

f.

Melaksanakan pengawasan mutu terhadap produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian terhadap pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang akan dipasarkan ; 52


g.

Melaksanakan pengembangan sarana prasarana pemasaran hasil perikanan ;

h.

Melaksanakan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan pemasaran hasil perikanan ;

i.

Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemasaran Hasil Perikanan ;

j.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

k.

Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pegolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

15. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia;

b.

Pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha Kelautan dan Perikanan;

c.

Pelaksanaan dan mengembangkan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;

d.

Pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia perikanan;

e.

Penanganan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan;

f.

Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan tentang

Kelembagaan kelautan dan perikanan serta sumberdaya manusisanya; g.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM;

h.


i.


16. Kasi Pelayanan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan;

b.

Pelaksanaan pelayanan usaha perikanan dan kelautan;

c.

Pelaksanaan analisis investasi, permodalan perkreditan dan tenaga kerja bidang perikanan dan kelautan; 53


d.

Pelaksanaan pelayanan dan bimbingan proses pelayanan usaha;

e.

Pelaksanaan kerjasama dengan mitra usaha dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perikanan;

f.

Pelaksanaan bimbingan kelompok usaha bersama dan manajemennya serta mediasi kerjasama antar kelompok usaha perikanan;

g.

Penyusunan prosedur dan tata cara permohonan ijin serta pola kemitraan kelompok usaha perikanan;

h.

Pelaksanaan monitoring pelaksanaan perijinan;

i.

Pelaksanaan pendataan perijinan;

j.

Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang permodalan;

k.

Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan;

l.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerjasama seksi Pelayanan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan;

m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia; n.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM.

17. Kasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan mempunyai fungsi : a.

Perumusan Kebijakan Teknis dan Penyusunan Program Kerja Seksi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan.

b.

Pelaksanaan Penyusunan Pola Pengembangan Sumberdaya Manusia.

c.

Pelaksanaan Penyuluhan dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.

d.

Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (diklat) Sumberdaya Manusia Perikanan.

e.

Pelaksanaan Sosialisasi Petunjuk Teknis Usaha Perikanan.

f.

Pelaksanaan Pengembangan Sarana Prasarana Diklat dan Penyuluhan Perikanan.

g.

Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan.

h.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan.

i.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia. 54


j.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia.

C. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Perda No. 32 Tahun 2007 Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretaris Dinas a. Sub Bagian Umum b. Kasubag Keuangan c. Sub Bagian Kepegawaian

3.

Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelauatan a. Seksi Teknologi Penangkapan Ikan b. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya

4.

Bidang Budidaya Perikanan a. Seksi Teknologi Budidaya Perikanan b. Seksi Teknologi Perbenihan Perikanan

5.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan

6.

Bidang Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia a. Seksi Pelayanan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan b. Seksi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan

7.

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS SEKRETARIS DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN

BIDANG BUDIDAYA PERIKANAN

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

)

55 SEKSI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN

SEKSI TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN

SEKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

SEKSI PELAYANAN USAHA DAN INVESTASI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKSI PENGELOLAAN

SEKSI

SEKSI

SEKSI PENINGKATAN


1. Kepala Dinas

: Ir. Syaiful, MM

2. Sekretaris Dinas

: Drs. Ec. I Nyoman J

2.1. Sub Bagian Keuangan

: Dra. Krismanti Triningtyas

2.2. Sub Bagian Kepegawaian

: Zainul Arifin, SE

2.3. Sub Bagian Umum

: Catur Juniadi, S.Sos

3. Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

: Ir. Agus Widarto, MM

3.1. Kasi Teknologi Penangkapan Ikan

: Putri Dinayu Prafitria,SPi

3.2. Kasi Pengel.Wil.Pesisir dan Pengwsn Perikanan

:Darsum

4. Kepala Bidang Budidaya Perikanan

: Dedy Wahyu Djatmiko,

S.Pi 4.1. Kasi Teknologi Budidaya Perikanan

: Arief Mashudi, S.Pi

4.2. Kasi Teknologi Perbenihan Perikanan

: Plt. S u l i c h a n

5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran hsl perikn

: Ir. Sri Puguh Santoso

5.1. Kasi Pengolahan Hasil Perikanan

: Nurman Riyadi, SPi

5.2. Kasi Pemasaran Hasil Perikanan

: Eko Sugeng P.,SP., MP

6. Kepala Bidang Pening. Kapasitas Kelembg. dan SDM : Mamak Wardoyo, SE 6.1. Kasi Pelayanan Usaha & Inven. Kel. dan Perik.

: Neneng Yuniasih, S.Sos

6.2. Kasi Peningkatan Kwalitas SDM Perikanan

:Subkhan

Selama periode 2010 – 2014 terdapat beberapa pergantian manajemen yang disebabkan adanya karyawan yang telah memasuki masa purna tugas, diantaranya Kepala Bidang Budidaya Perikanan yang semula Marwan Kaderi, SE., SPi digantikan oleh Dedy Wahyu Djatmiko, SPi yang sebelumnya Kasi Teknologi Perbenihan Perikanan adapun Kasi Teknologi Perbenihan Perikanan sementara diisi oleh Plt. Sulichan , Kasubag Keuangan yang semula Dra. Enny Darwati digantikan oleh Dra. Krismanti Triningtyas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kasi Pelayanan Usaha & Inventarisasi Kelautan dan Perikanan Esa Erlangga, SH digantikan Neneng Yuniasih, S.Sos dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kasi Teknologi Penangkapan Ikan Supijantoro digantikan oleh Putri Dinayu Prafitria, SPi yang semula sebagai staf sub 56


bagian keuangan. Sedangkan pergantian yang disebabkan adanya mutasi karyawan diantaranya Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang semula Hari Krisdianto, SH., MH mutasi sebagai Sekretaris Inspektorat digantikan oleh Mamak Warodyo, SE dari Inspektorat dan Kasi Pengolahan Hasil Perikanan Fadriyatul Lailiyah, SE digantikan oleh Nurman Riyadi, SPi yang sebelumnya sebagai staf Seksi Teknologi Perbenihan Perikanan.

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinyaDinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh SDM sebanyak 54orang, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1. Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan PerikananTahun 2014 No

Nama

NIP.

Jabatan

Pendidikan

Ket

1

Ir. Syaiful, MM

19600322 198603 1 009

Kepala Dinas

S2

2

Drs. Ec. I Nyoman Janiana

19580707 198502 1 003

Sekretaris Dinas

S1 Ekonomi

3

Ir. Agus Widarto, MM

19650811 199003 1 015

4

Ir. Sri Puguh Santoso

19590902 199003 1 005

5

Dedy Wahyu Djatmiko,SPi

19720724 199901 1 001

6

Mamak Wardoyo, SE

19590214 198003 1 007

7

Eko Sugeng P., SP., MP

19690901 199803 1 006

8

Dra. Krismanti Triningtyas

19580112 198003 2 003

9

Zainul Arifin, SE

19600402 198003 1 004

10

Neneng Yuniasih, S.Sos

11

Arief Mashudi, S.Pi

12

Darsum

13

Catur Yuniadi, S.Sos

19610604 198601 1 004

Ka.Sub.Bag. Umum

14

Subkhan

19621214 199003 1 005

15

Nurman Riyadi, S.Pi

19770923 200604 1 013

16

Putri Dinayu Prafitria, S.Pi

19820624 200903 2 007

Kasi Pengkt kualitas SDM Perikanan Kasi Tek.perbenihan Perikanan Kasi Teknologi Penangkapan Ikan

19630610 199403 2 003

19730415 199803 1 011 19590307 198509 1 002

Kabid Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Kabid Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabid Budidaya

S2

S1 Pertanian S1 Perikanan

Perikanan Kabid Peningkatan Kapasitas Kelembagaan&SDM Kasi Pemasaran Hasil Perikanan Ka.Sub.Bag. Keuangan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian Kasi Pelayanan Usaha & Inv. Kalautan&Perikanan Kasi Tek.Budidaya Perikanan Kasi Pengelolaan Wil.Pesisir & SD. Perikanan

S1 Ekonomi S2 Pertanian S1 Ekonomi S1 Ekonomi S1 Administrasi Negara S1 Perikanan SMEA

S1 Administrasi Negara SMEA S1 Perikanan S1 Perikanan

57


17

Ir. Ida Farida Suratman

19610918 198603 2 012

Staf

S1 Perikanan

18

Bandi, AMd

19630706 198703 1 011

S1 Pertanian

19

Djuwito, SP

19630920 198803 1 007

20

Sulichan

19580328 198910 1 001

Tenaga Penyuluh Perikanan Tenaga Penyuluh Perikanan Staf

21

Sartono

19630210 198709 1 004

SPMA

22

Trio Handoko

19620831 199403 1 007

Tenaga Penyuluh Perikanan Staf

23

Dwiko Yuli Irawanto, SPi

19790703 201101 1 003

Pengawas perikanan

S1 Perikanan

24

Hari Dian Wijaya, SPi

19810322 2011 1 006

Pengawas perikanan

S1 Perikanan

25

Hari Sulistiono, BSc

19600509 199930 1 002

26

Yayuk Ngariami

19660713 199803 2 003

D III Perkebunan SPP

27

M. Eko Santoso, Amd

19770406 200604 1 003

Tenaga Penyuluh Perikanan Tenaga Penyuluh Perikanan Tenaga Penyuluh Perikanan

28

Waskito Budi C.,Amd.

19760629 200901 1 001

29

Irfan Agus Cahyono

19720723 199903 1 007

D3 SPP-SPMA

30

Wajifah

19660803 200701 2 008

Staf Tenaga Penyuluh Perikanan Staf

31

Zainul Arifin

19800710 200901 1 005

Staf

SMA

32

Dwi Hartanti Mayasari

19771101 201101 2 002

Staf

SMEA

33

Saodah

19850325 201101 2 001

Staf

SLTP

34

Nanang Dwi Laksono

19840328 201101 1 004

Staf

SMEA

35

Rihamto

19770104 200701 1 009

Staf

SLTP

36

Bambang Sunarko

19651013 200901 1 001

Staf

SD

37

Fransiska Dwi S., S.Pi

Staf

S1 Perikanan

38

Martika Hendriyani, S.Pi

Staf

S1 Perikanan

39

Elya Mardhika Sari, SPi

Staf

S1 Perikanan

Staf

D3

Staf

D3

Staf

S1 Perikanan

Staf

SMA

Staf

SMA

Staf

SMA

Staf

SMA

Staf

SMA

Staf

S1 Perikanan

Staf

SMA

Staf

SMA

40

Homi Dio Pamungkas, AMd

S1 Pertanian STM

SMA

D III Perikanan

SPP-SPMA

-

-

-

-

-

41

Rizal Nurul Huda, AMd

42

Andhini Dwi J., S.Pi

-

43

Silvi Kusumawati

-

44

Ayu Agustin Hidayati

-

45

M. ZAinul Arifin

-

46

M. Fadhly

-

47

TAufiq

-

48

Dimas Oktavianto,SPi

-

49

M. Arif Khrissiyanto

-

50

Adi Candra

-

Tenaga Kontrak Pusat Tenaga Kontrak Pusat Tenaga Kontrak Pusat Tenaga Kontrak Pusat Tenaga Kontrak Pusat Staf Adm Staf Adm Staf Adm Staf Adm Sukwan BBI Sukwan BBI Sukwan BBI Sukwan BBI Sukwan

58


51

Fatkhur Rozi

-

52

Yayak Hidayat, SPi

-

53

M. Nuryadi

-

54

Very Bagus Eka Septian

-

Staf

SMA

Staf

S1 Perikanan

Staf

SMA

Staf

SMA

Dari data di atas jumlah pegawai dapat dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu: a. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan : - Golongan IV

: 6 orang

- Golongan III

: 20 orang

- Golongan II

: 8 orang

- Golongan

: 2 orang

- Kontrak pusat

: 5 orang

- Sukwan

: 13 orang

b. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan : - Magister

: 3 orang

- Sarjana

: 22 orang

- Sarjana Muda

: 1 orang

- D III

: 4 orang

- SLTA

: 22 orang

- SLTP

: 1 orang

- SD

: 1 orang

59

BBI Sukwan BBI Sukwan BBI Sukwan BBI Sukwan BBI


2.3 KINERJA PELAYANAN Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang senantiasa memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat yaitu mudah, cepat dan terjangkau.Kualitas pelayanan aparatur pemerintah dituntut untuk selalu meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan guna mendukung pemberian pelayanan dan manajemen yang baik kepada masyarakat. Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan berupa penyediaan benih ikan, yang benihnya diproduksi dari Balai Benih Ikan (BBI).Dinas Kelautan dan Perikanan

memiliki

5

Balai

Benih

Ikan

(BBI)yang tersebar

di

beberapa

wilayahKabupaten Lumajang, sehingga kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) tidak kesulitan untuk mendapatkan benih yang dibutuhkan. Terdapat juga tenaga penyuluh perikanan yang dapat membantu masyarakat pelaku usaha perikanan dalam pengembangan usahanya baik itu kegiatan budidaya, pembenihan, penangkapan, pemasaran maupun pengolahan hasil perikanan. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan pelayanan juga terus ditingkatkan.Prasarana berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di beberapa wilayah pesisir juga dibangun untuk memudahkan nelayan dalam mendaratkan serta kelancaran bongkar muatikan hasil tangkapan, yang harapannya dapat meningkatkan ekonomi nelayan. Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan prasarana ekonomi yang berfungsi sebagai penunjang bagi perkembangan usaha perikanan laut. Bangsal pengolahan juga telah dibangun dibeberapa tempat diantaranya di komplek BBI Kepuharjo kecamatan lumajang dan komplek TPI Tempursari kecamatan tempursari, dengan dibangunnya bangsal pengolahan ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan usaha perikanan di bidang pengolahan. Pembangunan infrastruktur berupa jalan desa/kampung di wilayah perkampungan nelayan di TPI Tempursari juga dibangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pembangunan

dibidang

perikanan

dan

kelautan

yang

optimal

dapat

meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran di wilayah Kabupaten Lumajang. Hal ini mengingat potensi sumberdaya alam yang tersedia sangat besar keberadaannya. Terdapat beberapa sumberdaya alam antara lain sungai, rawa, danau, laut dan lahan pekarangan. Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengembangan kegiatan pembangunan dibidang perikanan. Sumberdaya manusia yang ada kurang memadai hal ini dapat dilihat dengan masih rendahnya penerapan teknologi kegiatan 60


usaha perikanan baik bidang budidaya perikanan, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan. Usaha dibidang perikanan sampai dengan sekarang oleh sebagian besar masyarakat Lumajang bukan merupakan usaha pencaharian utama, melainkan usaha sampingan. Maka dari itu kegiatan pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha dibidang perikanan perlu terus ditingkatkan.

61


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Setelah dilakukan pengkajian data, evaluasi dan analisa yang mendalam dari pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lumajang dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang perlu dipecahkan dimasa mendatang yaitu: Permasalahan : Permasalahan pokok dalam peningkatan produksi perikanan dan kelautan Kabupaten Lumajang antara lain : 1. Kegiatan budidaya ikan sebagian masih dilaksanakan secara tradisional, pengetahuan pembudidaya ikan tentang teknologi budidaya ikan masih kurang. 2. Kegiatan perikanan tangkap, masih kurangnya sarana prasarana penangkapan ikan (armada perikanan, alat tangkap) dan belum adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), serta tingkat pengetahuan nelayan sebagian masih rendah. 3. Sebagian nelayan (pembudidaya ikan) mengalami kekurangan modal/dana, sehingga diperlukan bantuan modal usaha dan sarana produksi perikanan untuk pengembangan usaha perikanan. 4. Ketersediaan benih ikan air tawar relatif masih kurang dibandingkan kebutuhan benih untuk kegiatan budidaya ikan yang mencapai 10-15 juta ekor/tahun. 5. Belum dimanfaatkannya lahan penangkapan ZEE secara optimal oleh masyarakat nelayan dan lahan budidaya yang tersedia belum dikelola secara optimal oleh pembudidaya ikan. 6. Dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran ikan yang lebih cepat, terkontrol dan tidak membahayakan konsumen dengan kualitas yang terjamin diperlukan adanya pasar atau tempat penjualan yang representatif pada sentra-sentra produksi perikanan.

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kabupaten Lumajang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 62


a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan; b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya; c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan berupa penyediaan benih ikan, yang benihnya diproduksi dari Balai Benih Ikan (BBI).Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 5 Balai Benih Ikan (BBI)yang tersebar di beberapa wilayahKabupaten Lumajang, sehingga kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) tidak kesulitan untuk mendapatkan benih yang dibutuhkan. Terdapat juga tenaga penyuluh perikanan yang dapat membantu masyarakat pelaku usaha perikanan dalam pengembangan usahanya baik itu kegiatan budidaya, pembenihan, penangkapan, pemasaran maupun pengolahan hasil perikanan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan.Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut. Munculnya

paradigma

untuk

menjadikan

pembangunan

berbasis

sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Untuk itu perlu pelaksanaan konsep blue economy dalam pemanfaat dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan blue economy tersebut diharapkan dapat menciptakan dayasaing yang lebih tinggi melalui 63


inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan,serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan blue economy perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upayauntuk

mengelola

wilayah

laut

nasional

secara

terintegrasi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan bakuuntuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah (1) melindungi, mengoservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan, (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan periakan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikana. Untuk itu, KKP akan mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikana yang akan dimulai sejak tahun 2012, dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar 64


hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produtivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan teritegrasi dari hulu sampai ke hilir.Dengan demikian, indusrialisasi perikana diharapkan mampu mengokohkan struktur usaha perikana nasional, yang membawa multiplier effect sebagai prime mover prekonomian nasional. Diasmping itu, KKP mulai tahun 2012 akan melaksanakan beberapa kebijakan baru yakni Program Peningkatan Kehidupan Nelayan yang merupakan dari Masterplan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 3 Koridor Ekonomi yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032. Yang didalamnya terdapat kebijakan kawasan pesisir berupa penentuan zonasi tata ruang di dalam kawasan pesisir dan mengembangkan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut yang diprioritaskan serta tentang kawasan minapolitan.

65


Tabel 2. Rencana Tata Ruang Wilayah

No

Rencana Pola Ruang

(1)

(2)

Pola Ruang Saat Ini

(3)

Indikasi Program

Pengaruh Rencana Pola

Arahan Lokasi

Pemanfaatan Ruang Pada

Ruang terhadap

Pengembangan

Periode Perencanaan

Kebutuhan Pelayanan

Pelayanan

Berkenaan

SKPD

SKPD

(4)

(5)

(6)

Penentuan zonasi tata ruang dalam

Penentuan zonasi tata

Pemantapan, peningkatan

Kawasan pesisir

Sepanjang

kawasan pesisir dan pengembangan

ruang dalam kawasan

dan pengembangan sektor

merupakan kawasan

pesisir

sektor unggulan di kawasan pesisir

pesisir dan pengembangan

unggulan di kawasan

yang memiliki potensi

Kabupaten

dan laut di wilayah kabupaten

sektor unggulan di

pesisir dan laut

komoditi sektor

Lumajang

meliputi kawasan pesisir kabupaten

kawasan pesisir dan laut

unggulan di kawasan

lumajang.

telah diperdakan.

pesisir dan laut

Kawasan Peruntukkan Perikanan

Kawasan Minapolitan

Pemantapan dan

Ketersediaan Rencana

Kecamatan

berupa Kawasan minapolitan

dalam proses penetapan di

pengembangan Kawasan

Tata Ruang Kawasan

Tempursari,

meliputi:

Kementerian kelautan

Minapolitan melalui

Strategis Minapolitan

pasirian,

a.

Kecamatan Rowokangkung;

penyusunan Rencana Tata berfungsi sebagai acuan

tempeh,

b.

Kecamatan Yosowilangun;

Ruang Kawasan Strategis

pengembangan dan

yosowilangun,

c.

Kecamatan Klakah;

Minapolitan

konsolidasi ruang

rowokangkung,

d.

Kecamatan Tempursari;

berbagai sektoral yang

klakah

e.

Kecamatan Tempeh;

menunjang didalamnya 33


No

Rencana Pola Ruang

(1)

(2)

Pola Ruang Saat Ini

(3)

Indikasi Program

Pengaruh Rencana Pola

Arahan Lokasi

Pemanfaatan Ruang Pada

Ruang terhadap

Pengembangan

Periode Perencanaan

Kebutuhan Pelayanan

Pelayanan

Berkenaan

SKPD

SKPD

(4)

(5)

(6)

f.

Kecamatan Pasirian; dan

agar tidak tumpang

g.

Kecamatan Kunir.

tindih

34

RencanaStrategisDInasKelautandanPerikananKabupatenLumajang 2015 -2019

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau

pemerintah

daerah

telah

mempertimbangkan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan.Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan/ dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan.Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a.

Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;

b.

Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan

c.

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan.

Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi. KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu.Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup 59


dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu Strategis 1. Rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya ikan 2. Masih kecilnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 3. Kurang optimalnya pelayanan jasa di pelabuhan perikanan 4. Rendahnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan 5. Kurangnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan 6. Rendahnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar 7. Kurangnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan 8. Kurang terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. 9. Kurang optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan DKP yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan.

60


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG 4.1.1. Visi Dengan memperhatikan

arah Rencana

pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lumajang maka Visi Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan periode

2015-2019 adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera, mandiri, berwawasan aquabisnis, berbudaya industri dan berbasis kerakyatan”

Masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah semua lapisan masyarakat maupun dunia usaha yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan produksi kelautan dan perikanan antara lain nelayan, pembudidaya ikan, masyarakat pesisir lain, penyedia saprodi perikanan . Pengusaha pasca panen Perikanan, transportasi dan lain sebagainya. Kelautan dan Perikanan yang sejahtera adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin. Kelautan dan Perikanan yang mandiri adalah suatu sistim usaha kelautan dan perikanan yang tidak selalu menggantungkan campur tangan pemerintah atau penguasa, tetapi mampu memfasilitasi diri sendiri dan mengatasi segala permasalahan baik secara pribadi maupun secara kelompok. Berbudaya industri adalah sosok kelautan dan perikanan yang mampu tumbuh berkelanjutan dan siap menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan dalam menghadapi berbagai kondisi krisis maupun pasar global .

61


Berwawasan aquabisnis adalah: mampu menghasilkan produk-produk Kelautan dan perikanan komoditas ekomis penting, yang efisien dan berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk Impor. Berbasis Kerakyatan adalah: pelaku usaha kelautan dan perikanan diarahkan/diprioritaskan bagi rakyat di pedesaan maupun perkotaan. 4.1.2. Misi Untuk mencapai visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang turut serta dalam mengemban misi yang harus dilaksanakan adalah : (1)

Memberdayakan sumberdaya

kelautan

dan

perikanan secara

optimal,

berkelanjutan, berbudaya industri dan berwawasan lingkungan. (2)

Meningkatkan kesejaterahan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar

hasil perikanan serta masyarakat perikanan lainnya Penjelasan Misi 1. Memberdayakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjutan, berbudaya industri dan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan pembangunan kegiatan keluatan dan perikanan di kabupaten Lumajang sangat dipengaruhi oleh sumberdaya yang ada baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Untuk sumberdaya alam, pembangunan dibidang kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan laut/pantai, perairan umum (sungai, rawa dan danau), dan pekarangan. Peningkatan sumberdaya manusia dilakukan dengan melakukan pelatihan pelatihan dibidang usaha kelautan dan perikanan. Transfer/ penerapan teknologi terus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Penjelasan Misi 2. Meningkatkan kesejaterahan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat perikanan lainnya. Dengan pemberdayaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal namun dengan tetap memperhatikan lingkungan dapat meningkatkan kesejaterahan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat perikanan 62


lainnya secara berkelanjutan. 4.2. Tujuan dan Sasaran Tabel 3. MISI – TUJUAN No 1

MISI Memberdayakan kelautan optimal,

dan

TUJUAN sumberdaya

perikanan secara

berkelanjutan,

berbudaya

industri dan berwawasan lingkungan.

1.

Meningkatnya produktifitas

produksi hasil

dan

perikanan

dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan,

2

Meningkatkan kesejahteraan nelayan,

1. Menumbuhkan

aquaindustri

pembudidaya ikan, pengolah dan

perikanan yang berdaya saing

pemasar

tinggi, berpola aquabisnis serta

hasil

perikanan

masyarakat perikanan lainnya.

dan

bermuara

pada

peningkatan

kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha serta pengentasan kemiskinan 2. Meningkatkan penyediaan dan distribusi bahan pangan untuk memenuhi gizi protein ikan dalam upaya

peningkatan

kualitas

sumberdaya manusia 3. Meningkatkan sarana

dan

kelembagaan, prasarana

serta

informasi di bidang kelautan dan perikanan

63


4.2 Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapaidalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tabel 4. TUJUAN – SASARAN No.

SASARAN

TUJUAN URAIAN

MISI 1 1

Meningkatnya

Memberdayakan sumberdaya produksi perikanan dan kelautan kelautan dan perikanan secara

optimal,

berkelanjutan, industri

dan

berbudaya berwawasan

lingkungan.

MISI 2 1 Meningkatkan kesejahteraan a. Meningkatnya nelayan, pembudidaya ikan, pendapatan tenaga pengolah dan pemasar hasil kerja kelautan dan perikanan dan masyarakat perikanan perikanan lainnya

b. Meningkatnya konsumsi ikan di kabupaten lumajang

INDIKATOR a. Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap b. Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya c. Prosentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan a. Prosentase peningkatan pendapatan nelayan b. Prosentase peningkatan pendapatan pembudidaya ikan a. Prosentase peningkatan konsumsi ikan

64


4.3 Strategi dan Kebijakan a. Strategi Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut. mekanisme penyusunan kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan atas perpaduan antara arah kebijakan nasional (top down policy) dan arah kebijakan daerah (bottom up planning). Kebijakan dan program mengacu kepada Rencana Strategis dan RPJMD Departemen Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dilakukan sesuai kewenangan dan kapasitas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang sebagaimana yang diatur dalam Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Aparatur Pemerintah. Hal ini terkait pula dengan arah kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan yang menjadi acuan dalam menggerakkan potensi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud.

b. Kebijakan Kebiijakan pembangunan Kelautan dan perikanan Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan dalam upaya menunjang pembangunan di Kabupaten Lumajang adalah: 1. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisiensi, lestari dan berbasis kerakyatan. 2. Menggalakkan dan mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. 3. Memelihara keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistem lautan, pesisir dan perairan tawar. 4. Meningkatkan

dan

memperkuat

pengawasan

dan

pengendalian

dalam

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

65


5. Mengembangkan dan memperkokoh industri perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. 6. Meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. 7. Pemberdayaan sosial ekonomi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. 8. Mengembangkan DIKLATLUH (Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan) guna memperkuat kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan perikanan Program Dinas pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistim AKIP), dan Rumusan Renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dapat dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), disertai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui, maka ditetapkan suatu Program Dinas yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat/amanah untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dengan demikian Program Dinas merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja kepada pihak yang memberi amanah Proses Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Lumajang tahun

2015 - 2019 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah

kebijakan Bupati Lumajang ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Dengan menganalisis lingkungan internal eksternal berdasarkan isu dan permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Daerah (Sektor Kelautan dan perikanan), maka dapat ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis pada tiap bidang Pemerintahan lengkap dengan tolak ukurnya. Secara hierarkis Renstra Dinas Kelautan dan perikanan dijabarkan secara spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas pada lingkup pemerintah Kabupaten Lumajang. Untuk itu dalam rangka penetapan 66


program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Lumajang, didahului dengan penjaringan aspirasi dari bawah yang direpresentasikan dalam bentuk usulan program/kegiatan dari desa dan kecamatan. Untuk selanjutnya dipadukan dengan rangkaian rencana program dan kegiatan aspirasi dinas yang diupayakan dalam bentuk Renstra

Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten

Lumajang. Rencana kinerja Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Lumajang ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan

dengan

memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Dengan menganalisis lingkungan internal eksternal berdasarkan isu dan permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Daerah (Sektor Kelautan dan perikanan), maka dapat ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis pada bidang kelautan dan perikanan lengkap dengan tolak ukurnya.

67


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1.

Rencana Program dan Kegiatan Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi yang

bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat serta berisi tentang kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang akan melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tabel berikut;

68


BAB VI KEGIATAN INDIKATIF

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat serta berisi tentang kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang akan melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tabel berikut;

69


BAB VII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 ini dibuat untuk menentukan arah pembangunan Kelautan dan Perikanan 5 tahun ke depan sekaligus merupakan sarana untuk mencapai tujuan – tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung program-program pembangunan Kabupaten Lumajang. Renstra ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pembangunan kelautan dan perikanan serta sebagai tolok ukur sebagaimana substansi peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2000. Karena itu dengan Renstra ini diharapkan dapat diterapkan dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azasazas kebenaran dan moralitas. Harapan kami semoga renstra ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang serta penyelenggara pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lumajang.

70

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents