RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rancana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 dapat diselesaikan. Renstra-SKPD Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Bappeda) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Boyolali 2010-2015 dan kami mengharapkan bahwa partisipasi tersebut tetap berlanjut dalam proses implementasinya sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk lima tahun ke depan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kemudahan dan kekuatan serta keberhasilan kepada kita dalam melaksanakan segala rencana yang kita susun bersama ini, Amiiinn.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali

Drs. PA. MOELJOTO Pembina Utama Muda NIP. 19560626 198403 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................... SK Kepala Bappeda Kab. Boyolali ....................................................................... Daftar Isi ................................................................................................................ Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1.2 Landasan Hukum .......................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... Bab II

Bab III

Gambaran Pelayanan Bappeda 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda .......................... 2.2 Sumber Daya Bappeda ................................................................. 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda .......................................................... 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda......

i ii iii 1 5 7 8

10 12 14 17

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ............................................................................................. 25 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2010 -2015 .................................................................................... 26 3.3 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali ........... 27 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .............................................................................. 30 3.5 Penentuan Isi-isu Strategis ............................................................ 32

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Bappeda .................................................................... 50 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda .......................... 51 4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda .................................................... 52 Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 5.1 5.2 5.3 5.4

Rencana Program dan Kegiatan .................................................... Indikator Kinerja ............................................................................. Kelompok Sasaran ......................................................................... Pendanaan Indikatif .......................................................................

Bab VI Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Penutup Daftar Tabel .......................................................................................................... Daftar Gambar ...................................................................................................... Daftar Lampiran .....................................................................................................

Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

55 59 62 66

BAB I

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali Nomor : 1041 Tahun 2010 Tanggal : 30 Desember 2010

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Mencermati perkembangan dinamika lingkungan strategis, baik regional, nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah semakin kompleks. Derasnya arus globalisasi sehingga membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi penyelenggaran pemerintahan dengan terbatasnya kapasitas tata kelola pemerintahan (governance), sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu lingkungan hidup, penataan ruang wilayah yang lebih baik, kemiskinan, kesehatan masyarakat, penyebaran wabah penyakit, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta masalah tenaga kerja. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan daerah. Hal ini menuntut peningkatan kapabilitas dan kapasitas seluruh satuan kerja perangkat daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara

sistematis mulai dari tahapan perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan,

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasilhasilnya. Peran Bappeda dalam mewujudkan kemajuan pembangunan daerah sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah kedepan dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan di daerah. Untuk itu, Bappeda dituntut memiliki kemampuan


Hal. 1

dalam menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan. Arah yang ingin diwujudkan dalam pembangunan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Peran dan tugas Bappeda mengimplementasikan tujuan di atas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Bappeda harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Sebagai satuan kerja perencana pembangunan daerah, Bappeda berperan melakukan kajian/ telaahan/ evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakankebijakan strategis lainnya. Sebagai koordinator, Bappeda antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Kepala Daerah yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi

penganggaran,

fasilitasi

dan

pelaksanaan

pencarian

sumber-sumber

pembiayaan dalam dan luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan. Kemudian, peran sebagai administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum. Selama periode 2006-2010, pelaksanaan peran Bappeda tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 2

rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD) dengan pelaksanaannya di tingkat SKPD. Terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, dan antisipasi fluktuasi harga bahan bakar minyak terhadap kehidupan masyarakat, Bappeda dituntut untuk antisipatif dan proaktif serta mampu mengembangkan sistem pendeteksian dini (early warning system) sehingga pencapaian tujuan pembangunan tetap terjamin. Dalam pelaksanaan peran Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Salah satu masalah strategis yang harus juga diselesaikan Bappeda adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan berbagai instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang belum terintegrasi dengan baik. Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan,

penganggaran

dan

pelaksanaan

yang

berpotensi

menghambat

pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi obyektif di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan dengan baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan yang solid. Bappeda harus semakin mampu menjadi fasilitator dalam

mengarahkan

proses

pembangunan

secara

efektif

dan

efisien

dengan

mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, dan kepentingan sektoral dan kedaerahan. Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitmen para pemangku kepentingan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif, Bappeda perlu terus melakukan perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 3

kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (organizational learning). Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Bappeda untuk dapat melakukan evaluasi dan mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah kedepan yaitu mewujudkan Kabupaten Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing dan pro investasi yang tidak terlepas dari peran seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan setiap rencana pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut, sehingga dalam merencanakan pembangunan di daerah diharapkan lebih tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran. Merupakan tugas Bappeda dengan visi misinya untuk mengubah wajah Kabupaten Boyolali sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam melaksanakan pola perencanaan yang terpadu dan terstruktur bersama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali secara partisipatif, profesional, demokratis, sinergis, transparan, akuntabel

dan

berkeadilan,

dengan

tidak

meninggalkan

kesinambungan

serta

keseimbangan kebutuhan masyarakat dan potensi alamnya. Pertimbangan tersebut diperlukan untuk kelangsungan perkembangan Kabupaten Boyolali di masa mendatang agar lebih berdaya saing dan pro investasi yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Bappeda Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas pokok di bidang perencanaan pembangunan daerah, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Penyusunan rencana strategis ini dengan harapan agar dalam menentukan arah perkembangan dan kinerja SKPD dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Penyusunan rencana strategis Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Boyolali. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda, maka disusunlah rencana strategis Bappeda Kabupaten Boyolali sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 4

1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Kabupaten Boyolali 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Jalan;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 5

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 26. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

Tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2009-2014;


Hal. 6

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025; 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 – 2014; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga-lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 38. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025; 39. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Renstra Bappeda tahun 2010 – 2015 yaitu : 1.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Bappeda selama 5 ( lima ) ke depan dengan mengacu dan menyelaraskan dengan substansi RPJMD Kabupaten Boyolali;

2.

Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD );


Hal. 7

3.

Menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada di Lingkungan Bappeda

Kabupaten

Boyolali

untuk

secara

konsekuen

dan

konsisten

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan; 4.

Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai instrumen untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja);

5.

Memudahkan seluruh jajaran Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

6.

Memudahkan seluruh jajaran Bappeda untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Adapun tujuannya yaitu : 1.

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan

yang

akuntabel

dengan

meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD; 2.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;

3.

Mendukung program Bupati Boyolali di bidang perencanaan;

4.

Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dengan membandingkan antara proses dan hasil yang dicapai;

5.

Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Bappeda dalam turut mendukung suskesnya pencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

6.

Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;

7.

Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.


Hal. 8

1.2 Landasan Hukum. 1.3 Maksud dan Tujuan. 1.4 Sistematika Penulisan. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda 2.2 Sumber Daya Bappeda 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2010 – 2015. 3.3 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Bappeda. 4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda 4.3 Strategi dan Kebijakan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan 5.2 Indikator Kinerja 5.3 Kelompok Sasaran 5.4 Pendanaan Indikatif

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP


Hal. 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 20, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap

Daerah

(Kabupaten/

kota) harus menetapkan

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu, pararel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh Pemerintahan Daerah sesuai

dengan

Pembangunan dimaksudkan

kewenangannya Daerah.

yang

Penyusunan

untuk menjamin

dilaksanakan perencanaan

keterkaitan

dan

oleh

Badan

pembangunan

konsistensi antara

Perencanaan daerah

juga

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan; Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 10

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; 4. Pengkoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian rencana; 5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan (litbang). Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Boyolali

dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga-lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Bagan struktur organisasi Bappeda sebagaimana tersebut pada paragraph 1 Pasal 15 Perda tersebut diatas adalah sebagai berikut : KEPALA

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN, EVALUASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG EKONOMI

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

SUBBAG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PELAPORAN

BIDANG FISIK PRASARANA DAN SUMBER DAYA ALAM

SUBBIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI

SUBBIDANG PERTANIAN

SUBBIDANG PEMERINTAHAN

SUBBIDANG PERTAMBANGAN ENERGI, LINGK. HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

SUBBIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LITBANG

SUBBIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN JASA

SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA

SUBBIDANG INFRASTRUKTUR

UPT

UPT UPT


Hal. 11

2.2 Sumber Daya Bappeda Adapun susunan kepegawaian Bappeda berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008, yaitu : 1. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Penyusunan, Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan; d. Bidang Ekonomi; e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; f. Bidang Fisik Prasarana dan Sumber Daya Alam. 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pelaporan. 3. Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: a. Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi; b. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Litbang; 4. Bidang Ekonomi, terdiri dari : a. Sub Bidang Prtanian; b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Jasa. 5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari : b. Sub Bidang Pemerintahan; c. Sub Bidang sosial Budaya. 6. Bidang Fisik Prasarana dan Sumber Daya Alam, terdiri dari : a. Sub Bidang Pertambangan Energi, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; b. Sub Bidang Infrastruktur. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali didukung sumber daya manusia karyawan/ wati sampai dengan keadaan Bulan Desember 2010 sejumlah 50 orang terdiri 38 laki-laki dan 12 wanita. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 12

Profil pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan pangkat/ golongan adalah sebagai berikut : a. Golongan IV

:

4 orang

b. Golongan III

:

39 orang

c. Golongan II

:

5 orang

d. PTT

:

2 orang

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan/ ruang dan jenjang/ tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut : No

Gol/ Ruang

SLTP

SLTA

D. III

S. 1

S. 2

Total

1

IV/ c

-

-

-

1

-

1

2

IV/ b

-

-

-

-

1

1

3

IV/ a

-

-

-

-

3

3

4

III/ d

-

-

-

4

3

7

5

III/ c

-

-

2

-

2

4

6

III/ b

-

2

-

14

-

16

7

III/ a

-

1

-

10

-

11

8

II/ c

-

-

1

-

-

1

9

II/ a

1

3

-

-

-

4

10

PTT

-

2

-

-

-

2

JUMLAH

1

8

3

29

9

50

Ketersediaan sumber daya peralatan/ prasarana sebagai penunjang kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, keadaan sampai akhir Bulan Desember 2010 sebagai berikut : NO 1 1.

JENIS PERALATAN / BARANG 2 Gedung Kantor a. Ruang Kerja Kepala. b. Ruang Kerja Sekretaris. c. Ruang Kerja Kabid Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan d. Ruang Kerja Kabid Ekonomi. e. Ruang Kerja Kabid Pemerintahan dan Sosbud. f. Ruang Kerja Kabid Fisik Prasarana dan SDA.

JUMLAH

KONDISI

KET.

B

KB

R

3

4

5

6

1 1 1

1 1 1

-

1 1

1 1

-

1

1

-

1

1

-


7

Hal. 13

1

2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37 38.

2 g. Ruang Pertemuan h. Ruang Perpustakaan i. Ruang Mushola j. Kamar Mandi/WC Kendaraan Dinas Roda 4 Kendaraan Dinas Roda 2 Telepon PaBX Komputer Lap Top Notebook Handy Came Camera Foto Nikkon Standart Scaner Over Head Proyektor + Layar Wireless LCD Tape Recorder Pesawat Televisi Mesin Ketik Listrik Air Minum Meja Tulis Meja Komputer Meja ½ Biro Meja Rapat Meja Kursi Tamu Kursi Rotan Kursi Tangan Kursi Putar Kursi biasa Kursi Lipat Almari Kaca Almari Kayu Rak kayu Filling Besi Filling Kayu Papan Tulis Brand Kas Peta Boyolali Dispenser

3 1 1 1 2 6 21 2 10 19 3 3 3 5 3 1 2 2 2 1 5 2 17 31 61 1 2 16 12 35 147 7 4 7 27 5 4 2 2 3

4 1 1 1 2 3 7 2 8 19 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 14 23 61 1 1 16 4 35 70 6 4 5 22 2 2 1 3

5 3 11 2 1 2 1

6

7

3

1 1 1 2 3 8 1 8 77 1 2 5 3 2

1

-

1 2 -

Keterangan : B : Baik, KB : Kurang Baik, R : Rusak 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 14

Mekanisme

perencanaan

daerah

kedepan

menuntut

untuk

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif.

semakin

Penyusunan

perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda. Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, masih terdapat kesenjangan dalam pelayanan di Bappeda Kabupaten Boyolali. Hal ini dipandang sebagai kelemahan yang mungkin dapat menghambat pencapaian fungsi pelayanan. Namun demikian, dengan tekad untuk lebih baik dimasa mendatang maka menyadari adanya kelemahan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki dan menata diri dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Beberapa hal yang dirasakan sebagai suatu kesenjangan dalam memberikan pelayanan yaitu: 1. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan. 2. Latar belakang pendidikan personel belum sesuai dengan bidang tugas yang diembannya. 3. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat di semua bidang pembangunan. 4. Lemahnya kemampuan evaluasi, analisis serta penelitian dan pengembangan. 5. Pelayanan administrasi perkantoran belum terlaksana secara efektif. 6. Perencanaan ekonomi, sosial dan budaya belum terselenggara secara sinerjik. 7. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam belum terlaksana secara efektif. 8. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana belum terselenggara secara akurat. 9. Kapasitas

aparatur

perencana

belum

sepenuhnya

mendukung

kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas perencanaan daerah. 10. Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah belum memadai. 11. Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan belum terlaksana secara kontinyu. 12. Belum terbangun sinergitas Program kerjasama pembangunan.


Hal. 15

13. Pengembangan wilayah perbatasan belum terselenggara sesuai prosedur yang ditetapkan Pemerintah. 14. Belum terselenggaranya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 15. Belum terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah Sarana dan prasarana aparatur belum memadai. 16. Pengembangan data dan informasi belum terselenggara sesuai tingkat kebutuhan. 17. Program monitoring, evaluasi dan pelaporan belum terlaksana secara efaktif. 18. Ketersediaan referensi berkaitan perencanaan pembangunan masih sangat minim. Dalam pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari target dan realisasi indikator kinerja dari tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk mengukurnya dengan mencermati materi yang termuat dalam program dan kegiatan yang disusun pada rencana strategis (renstra) 2006 – 2010. Dokumen pencapaian target dan realisasi indikator tersebut sebagaimana pada tabel 2.1 terlampir. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas kinerja pelayanan Bappeda dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang mempengaruhi peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1.

Meningkatnya

intensitas

keterlibatan

berbagai

unsur

pemangku

kepentingan

pembangunan, antara lain : DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta. 2.

Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatuf.

3.

Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD.

4.

Meningkatnya

konsistensi

antara

dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran. 5.

Meningkatnya intensitas pendampingan di tingkat kecamatan dan kelurahan oleh Bappeda Kabupaten Boyolali dan SKPD terkait. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya

kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat

fungsional;


Hal. 16

2. Tersedianya

hasil-hasil

kajian

perencanaan,

meliputi

:

master

plan,

grand

design,RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; 3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan

kebijakan pembangunan lainnya; 4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu

antara lain melalui focused group discussion (FGD); 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten / kota provinsi, hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa. Dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung

jawab

dalam

perumusan

konsep

penyelesaian

masalah-masalah

pembangunan di daerah masa sekarang maupun di masa mendatang dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2010 – 2015 dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perumusan konsep penyelesaian masalah pembangunan memerlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu seyogyanya Bappeda telah memiliki data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dalam perumusan perencanaan pembangunan di daerah tidak bisa mengabaikan dokumen perencanaan RPJMD 2008 – 2013 di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dikandung maksud

adanya

kesinambungan

dan

keterkaitan

dokumen

antara

pelaksanaan

pembangunan di provinsi dengan di kabupaten, karena pada dasarnya pembangunan adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang layak, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat menuju keadaan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Potensi, permasalahan serta kebutuhan masyarakat tidak dapat dimanfaatkan, dipecahkan serta dipenuhi dalam jangka pendek. Demikian pula sumber daya yang tersedia untuk pembangunan selalu terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan. Oleh Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 17

karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang saling mendukung sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan tahunan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Dalam memproyeksi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Boyolali kedepannya, perlu kiranya bercermin pada analisis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013. Untuk periode pembangunan Jawa Tengah 2008-2013, telah dipilih pendekatan implementasi (implementation approach) pengembangan kawasan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui rumusan motto Bali Ndeso Mbangun Deso. Visi Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang (2008 - 2013) adalah “Terwujudnya

masyarakat

Jawa

Tengah

yang

semakin

sejahtera”,

peningkatan

kesejahteraan adalah kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai selama masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah periode 2008 – 2013, yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat. 2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya. 3. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan kearifan lokal. 4. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan. 5. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur. 6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi salah satu acuan dalam menyusun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Boyolali dimasa mendatang menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat Boyolali. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyusunan dokumen pembangunan di Bappeda Kabupaten Boyolali dapat berjalan sinergi dengan misi yang tengah dijalankan Pemerintah


Hal. 18

Provinsi Jawa Tengah, yang pada akhirnya berbagai persoalan pembangunan dapat diatasi bersama. Selain mencermati program dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya kesinkronan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali. Hal ini dimaksudkan agar dalam perkembangannya kedepan adanya keserasian dengan pola ruang wilayah di Kabupaten Boyolali. Didalam ketentuan umum penjelasan Perda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali menyebutkan bahwa Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali ini, yaitu antara lain: a. Faktor Eksternal 1. Adanya perubahan dan atau penyempurnaan peraturan dan atau rujukan sistem penataan ruang. Perubahan rujukan tersebut berupa perubahan Undang-undang Penataan Ruang yang semula UU No 24 tahun 1992 menjadi UU No 26 Tahun 2007. Dalam Undang-undang penataan ruang yang baru ini terjadi beberapa perubahan yang signifikan dibandingkan undang-undang yang lama. Perubahan tersebut terutama dalam jangka waktu pelaksanaan rencana yang semula 10 tahun menjadi 20 tahun. Selain itu, terdapat pula penambahan dalam materi yang harus menjadi cakupan RTRW dan proses pelaksanaan rencana. Kondisi ini perlu dicermati dalam penyusunan RTRW Boyolali karena akan berpengaruh besar dalam penyusunan materi rencana. 2. Adanya perubahan sejumlah peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan ruang (sejak RTRW Kabupaten Boyolali disusun tahun 2003 sampai tahun 2008). 3. Adanya Rencana Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang belum diakomodasi dalam RTRW. 4. Adanya Rencana Induk Pengembangan Bandara Internasional Adisumarmo Tahun 2009-2018. 5. Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo dengan panjang 75,800 km, JogjaSolo dengan panjang 40,495 km dan, Solo-Mantingan dengan panjang 56,10 km yang sebagian besar melewati Kabupaten Boyolali serta merupakan jalur pertemuan (intersection) antar jalur tol tersebut. 6. Pengembangan kawasan strategis dan prioritas salah satunya adalah kawasan andalan Subosukawonosraten yang akan diatur melalui Rencana Tata Ruang Kawasan Subosukawonosraten perlu diakomodasi dalam RTRW Kabupaten Boyolali. b. Faktor Internal Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 19

1. Adanya Rencana Minapolitan di Kampung Lele Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit dan dikembangkan ke Kecamatan Banyudono dan Teras. 2. Adanya pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Ampel, Selo, dan Cepogo. 3. Adanya kesenjangan pertumbuhan wilayah yang signifikan terjadi antara Boyolali utara dan selatan terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat. Pada wilayah ini muncul masalah pengembangan wilayah, oleh sebab itu diperlukan rencana

pengembangan

yang

diarahkan

ke

kawasan

tersebut

berkaitan

pengembangan ekonomi dan infrastruktur yang perlu diatur dalam RTRW. 4. Pengembangan sektor unggulan daerah seperti industri, pertanian dan pariwisata perlu diakomodasi dalam ruang-ruang wilayah secara optimal yang diatur melalui RTRW. 5. Penanganan ekosistem wilayah serta perlindungan kawasan seperti Waduk Kedung Ombo serta Kawasan Strategis Taman Nasional Merapi-Merbabu. 6. Adanya pergeseran norma dan perilaku di dalam masyarakat dalam memandang suatu permasalahan secara keseluruhan. Saat ini berkembang isu-isu pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan serta demokratisasi merupakan hal – hal yang sedang dikedepankan dan menjadi isu pokok bagi perencanaan pembangunan. Pendekatan bottom up merupakan salah satu pendekatan yang dirasa sangat tepat untuk situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan sekarang ini, yang lebih mengutamakan partisipasi, keterbukaan dan demokrasi secara utuh. Perubahan dan pergeseran inilah yang ikut menjadikan salah satu faktor internal perlunya peninjauan kembali RTRW Kabupaten Boyolali, dimana pada masa yang lampau isu-isu tersebut kurang dapat terakomodasi dengan baik. Beberapa faktor tersebut di atas, secara jelas nampak bahwa perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal sangat berpengaruh dan perlu diakomodir di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali. Hal ini perlu dilakukan agar dalam merencanakan pembangunan di setiap wilayah mempunyai arah yang jelas dan mendasar serta dapat berkesinambungan. Selain dari faktor hierakhi perencanaan diatasnya dalam hal ini dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan juga faktor desain tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali, dalam pengembangan pelayanan Bappeda juga perlu memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) / (Strategic Environmental Assessment). Hal ini sejalan dengan konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPN, KLHS menjadi kerangka integratif untuk : 1. Meningkatkan manfaat pembangunan.


Hal. 20

2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan. 3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program. 4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. 5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negative lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 10) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu kerangka kerja atau framework pada tahap dini perencanaan pembangunan dengan maksud agar di masa mendatang dapat dicapai harmoni antara pembangunan dengan lingkungan hidup. Dengan menggunakan KLHS, para perencana pembangunan dapat mempertimbangkan jauh ke depan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul dan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi. Tujuan utama KLHS dengan demikian bukan terletak pada dokumen yang dihasilkan melainkan lebih terletak pada lahirnya kebijakan, rencana dan programprogram yang mempertimbangkan lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sudah barang tentu KLHS bukanlah satu-satunya solusi mujarab untuk mengatasi masalah lingkungan hidup, namun instrumen ini dapat menjadi pijakan untuk mengubah paradigma berpikir para perencana pembangunan agar berpandangan jangka panjang, interdependensi dan holistik. Dengan

menggunakan

KLHS,

para

perencana

pembangunan

dapat

mempertimbangkan jauh ke depan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul dan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi. Demikian pula, KLHS dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat. Melalui KLHS ini para pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami manfaat dan lingkup KLHS serta peluang aplikasi KLHS di daerah dan sektor masing-masing.


Hal. 21

Mengapa perlu adanya KLHS didalam kebijakan, rencana dan program Pemerintah, karena Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan KLHS dan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (UU PPLH Pasal 15 ayat 1). Apa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah sebagai berikut : a. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan; b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia; c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi; d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan; e. Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi; f. Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan; g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya

alam,

dan

menangani

masalah

kumulatif

dampak

lingkungan.

(OECD 2006; Fischer 1999; UNEP 2002) Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Namun demikian, ada beberapa prinsip KLHS dalam implementasinya antara lain yaitu: a. Self assessment, artinya bahwa pembuat kebijakan, rencana dan/atau program itu sendiri yang melakukan KLHS. KLHS didesain untuk mendorong pengambil keputusan mengetahui isu tentang lingkungan hidup di wilayahnya sendiri agar pembangunan berkelanjutan dapat di implementasikan dengan baik. b. Planning process improvement, KLHS menjadi salah satu alat yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pada proses perencanaan dengan lebih memperhatikan


Hal. 22

partisipasi, keterbukaan dan pertimbangan yang cermat terhadap “alternatif‐alternatif” dalam konteks suatu kebijakan, rencana dan/atau program. c. Capacity building, KLHS menjadi sarana bagi peningkatan kapasitas bagi pembuat kebijakan, rencana dan/atau program dan pemangku kepentingan lainnya dimana dalam proses melakukan atau menerapkannya pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan mempelajari dan menyusun “alternatifalternatif” terbaik untuk dapat disampaikan kepada pengambil keputusan dan kebijakan. d. Influencing

decision,

penerapan

KLHS

ditujukan

agar

dapat

mempengaruhi

pengambilan keputusan dan kebijakan sehingga dapat diperoleh keputusan dan kebijakan yang paling tepat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 16 UU PPLH, dalam melakukan KLHS memuat kajian antara lain: a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. Kinerja layanan/ jasa ekosistem; d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. KLHS dibutuhkan setiap kali akan merumuskan atau menetapkan suatu Kebijakan, Rencana dan Program yang memiliki dampak dan/atau risiko lingkungan. KLHS merupakan suatu instrument yang digunakan untuk mengintegrasi kepentingan lingkungan ke dalam suatu dokumen perencanaan, dengan instrumen ini pula diharapkan perencanaan pembangunan yang dihasilkan akan lebih baik dan sejalan dengan prinsip‐prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Boyolali diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik dengan jalan peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia perencana, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.


Hal. 23

Untuk mewujudkan harapan diatas, dengan mencermati tantangan dan peluang untuk mengembangkan pelayanan Bappeda kedepan, maka beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut : 1. Menciptakan akselerasi dalam beradaptasi guna mengantisipasi sering terjadinya perubahan/ pedoman perencanaan pembangunan. 2. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara. 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme dan kredibilitas perencanaan. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan. 5. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada masing-masing SKPD. 6. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis. 7. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan. 8. Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan. 9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dalam penetapan skala prioritas kegiatan. 10. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Boyolali. 11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal. 12. Semakin mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.


Hal. 24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda. Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Bappeda ke depan, beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai berikut : 1.

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam belum terlaksana secara efektif.

2.

Ketersediaan data/ Informasi pembangunan yang cepat, akurat dan lengkap kurang tercapai, sehingga setiap permintaan data harus mencari dan memerlukan waktu yang relatif lama..

3.

Alokasi anggaran untuk melaksanakan penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating dan analisa data PDRB dan penyusunan indikator ekonomi daerah tidak mencukupi di 19 (sembilan belas) kecamatan se-Kab. Boyolali.

4.

SDM perencana masih perlu terus ditingkatkan dalam proses perencanaan dan memfasilitasi penyusunan kegiatan serta mengakomodir kepentingan masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

5.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan stakeholders daerah dalam sistem perencanaan pembangunan.

6.

Pengintegrasian perencanaan antara perencanaan reguler dengan program-program pemberdayaan belum optimal.

7.

Kurangnya SDM yang melaksanakan aktivitas peliputan dan kearsipan perencanaan dan pengendalian pembangunan dalam bentuk jadi maupun prosesnya.

8.

Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan belum terlaksana secara kontinyu.

9.

Belum terbangun sinergitas Program kerjasama pembangunan

10. Pengembangan wilayah perbatasan belum terselenggara sesuai prosedur yang ditetapkan Pemerintah 11. Belum terselenggaranya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 12. Belum terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah Sarana dan prasarana aparatur belum memadai 13. Pengembangan data dan informasi belum terselenggara sesuai tingkat kebutuhan.


Hal. 25

14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan belum berjalan secara sinergi, kontinyu dan merata di seluruh lokasi. 15. Ketersediaan referensi berkaitan perencanaan pembangunan masih sangat minim. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2010 – 2015 Bappeda Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Berdasarkan Perbup Boyolali Nomor 14 tahun 2008 tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b.

pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

d.

pengoordinasian, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana;

e.

pengoordinasian dan pelaksanaan di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang); Dalam menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran Peraturan Bupati

tersebut, berada dalam ruang lingkup melaksanakan dan menyukseskan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2010-2015 masih terdapat beberapa kendala yaitu : 1.

Kurangnya kapasitas Perencana pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan koordinasi perencanaan di masing-masing SKPD se-Kabupaten Boyolali untuk mensinkronkan perencanaan;

2.

Belum optimalnya sosialisasi maupun penguatan kapasitas pemerintah desa maupun masyarakat langsung tentang sistem perencanaan daerah;

3.

Belum tersedianya secara lengkap dan utuh profil investasi daerah yang dapat memberikan informasi yang menyeluruh sehingga investor dapat lebih mudah dalam memberikan keputusan.

4.

Mengendurnya semangat dan sikap skeptis masyarakat terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana yang telah disusun berakibat pada tumbuhnya perilaku menggunakan jalur politik dalam mengajukan permohonan bantuan.

5.

Internal Bappeda Kabupaten Boyolali belum mampu menyediakan alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 26

Selain masih adanya kendala dalam pelaksanaannya, namun terdapat faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

2.

Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;

3.

Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

4.

Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan Negara;

5.

Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan;

6.

Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan;

7.

Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan/ pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;

8.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas;

9.

Ketersediaan dan kesanggupan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perguruan tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

10. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan; Bappeda sebagai institusi perencana berfungsi membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang

perencanaan

pembangunan

dan

bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan Telaahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka rencana strategis tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut : Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 27

1. Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab

dan

menyelesaikan

permasalahan

dan

kebutuhan

lokal.

Hal

ini

dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan pro investasi. 2. Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. 3. Akomodatif terhadap dinamika global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan : Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif : Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan consensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel : Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan ( account ) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 28

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top down-bottom up. Pendekatan Politik: Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan. Pendekatan Teknokratik: Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan Partisipatif: Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentukbentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri, sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendekatan Top Down-Bottom Up : Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah (top down) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah penjabaran rencana induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis diberbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan sejalan dengan “ dari atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke bawah “ juga harus memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 29

Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keuangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/ sektor pembangunan. 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Salah satu implikasi yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah menyangkut kapasitas dan kesiapan dalam tataran kebijakan dan perencaan untuk mengintegrasikan KLHS sebagai pengejawantahan prinsip dan mekanisme pembangunan berkelanjutan dalam seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2009. Terutama

dalam

memadukan,

mengintegrasikan

dan

mensinkronisasikan

perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, dan Jangka Menengah di daerah. Hal ini ditujukan agar penerapan KLHS sebagai amanat UU No 32/2009 dapat dilakukan dengan lebih praktis dan aplikatif baik ditinjau dari sisi proses maupun efektifitas waktu dan pendanaan. Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan kajian penguatan kelembagaan dan pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS di Daerah. Kajian institusi, pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS ini disiapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana konsultasi, partisipasi dan jangkauan yang secara legal formal terkait dengan proses perencanaan dan implementasi pembangunan baik ditingkat kebijakan, perencanaan dan program mulai dari


Hal. 30

tingkat nasional, provinsi, sampai ke tingkat kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan Kajian Strategi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Seperti disebutkan diatas bahwa salah satu tujuan jangka pendek penerapan KLHS adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, strategi peningkatan kapasitas ditujukan untuk menetapkan tujuan dan prioritas penerapan KLHS dan meningkatkan efisiensi penerapan KLHS dalam penyusunan RTRW dan RPJMD. Implementasi dari strategi peningkatan kapasitas dalam jangka panjang merupakan standarisasi penerapan KLHS dalam penyusunan dan revisi RTRW, RPJM dan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) isu spesifik yang mempunyai dampak lingkungan, sosial dan ekonomi signifikan sebagai suatu standar praktis dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan hasilnya dipertimbangkan untuk disetujui dan diterima secara luas oleh pemangku kepentingan. Koordinasi dalam finalisasi rencana strategi dan implementasi peningkatan kapasitas merupakan sesuatu yang sangat penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih program yang menyebabkan tidak efisiennya dukungan yang diberikan kepada pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan merupakan kunci keberhasilan penerapan KLHS. Strategi peningkatan kapasitas penerapan KLHS dilaksanakan melalui tiga komponen utama yaitu: peningkatan kapasitas sistemik, kapasitas institusi dan kapasitas individu. Kapasitas sistem adalah terkait dengan menyiapkan peraturan perundangan sebagai dasar legalitas, menyiapkan kebijakan dan kerangka kerja prosedur yang merupakan acuan dalam penerapan KLHS. Kapasitas institusi dimaksudkan adalah kemampuan organisasi untuk menerapkan KLHS secara efektif berdasarkan sistem yang sudah disiapkan. Kapasitas Individu dimaksudkan adalah kemampuan dan motivasi individu. Strategi peningkatan kapasitas khususnya institusi dan individu di daerah di formulasikan agar penerapan KLHS dalam perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai standar praktis dengan tujuan Pemerintah daerah mampu melaksanakan KLHS, kemudian hasil-hasil KLHS dapat diterima oleh semua pengambil keputusan; dan keterlibatan masyarakat, organisasi non-pemerintah dan dunia usaha sesuai dengan kepentingannya serta dapat memberikan kontrol dalam penerapan KLHS. Dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan untuk melaksanakan KLHS ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:


Hal. 31

1.

Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

2.

Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan;

3.

Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antara SKPD dengan SKPD;

4.

Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

5.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku jalan pintas jalur dapil suara pemilu (shortcutting);

6.

Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap);

7.

Internal Bappeda : belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan

data,

teknologi

informasi

dan

komunikasi,

penelitian

dan

pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 3.5.1 Gambaran pelayanan Bappeda 3.5.1.1 Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan. Gambaran kinerja bidang penyusunan perencanan, evaluasi, penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1.

Menyusun dokumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali yang berfungsi untuk mengetahui angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boyolali tiap tahunnya dimulai dengan membentuk Tim Penyusun yang terdiri dari SKPD terkait, kemudian mengumpulkan data (kesehatan, pendidikan, kependudukan, kemampuan daya beli masyarakat dan data pendukung lainnya), dari SKPD terkait, disusun dan dihitung dengan tim ahli dari BPS, setelah angka kabupaten jadi direkonsiliasi tingkat regional/ Provinsi pertama, kemudian rekonsiliasi tingkat nasional/ pusat. Setelah itu pemberitahuan kembali tingkat regional. Penetapan angka IPM tingkat Kabupaten. Manfaat IPM bagi Pemerintah dan Publik adalah, setelah mengetahui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Boyolali, sebagai alat bantu untuk mendeteksi kelemahan-kelemahan dari faktor-faktor pendukungnya, sehingga Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 32

masih pertu ditingkatkan penanganannya, dengan pendekatan kesisteman yang dilaksanakan secara konprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan terkait dengan rencana pembangunan daerah. Keterlibatan dari berbagai pihak mulai pemerintah pusat sampai daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan masyarakat itu sendin diharapkan lebih koordinatif, sehingga sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam rencana pembangunan dapat terwujud. 2.

Penyusunan buku profil daerah Kab. Boyolali sesuai dengan kriteria 8 kelompok data (form dari pusat maupun Provinsi). Buku profil daerah berfungsi untuk mengetahui perkembangan potensi kab. Boyolali dari 8 kelompok data selama tahun data buku. Manfaatnya baik untuk Pemerintah maupun Publik, adalah sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan perencanaan maupun manfaat lain yang banyak sekali dalam bidang perencanaan, aplikasi program, maupun pelaksaan program, dll.

3.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan. menyusunnya dengan cara membentuk Tim Penyusun yang melibatkan semua komponen di Bappeda dan seluruh perencana di masing-masing SKPD seKab. Boyolali, dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD. Bentuk kegiatannya berupa pengumpulan data, analisa data, draft awal, musrenbang dan penyusunan draft akhir untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Fungsi dokumen RPJMD adalah untuk mengetahui rencana kerja pembangunan Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun ke depan. Manfaat bagi Pemerintah Daerah dan publik adalah dokumen RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan pembuatan perencanaan kegiatan dan penganggaran tahunan dari tahun n+1 s/d n+5.

4.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Langkah penyusunannya dengan cara membentuk Tim Penyusun yang melibatkan semua komponen di Bappeda dan seluruh perencana di masing-masing SKPD se-Kab. Boyolali dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD. Bentuk kegiatannya berupa pengumpulan data, analisa data, penyusunan draft awal, musrenbang dan penyusunan draft akhir untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Fungsi dokumen RKPD adalah untuk mengetahui rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun n+1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah dan publik adalah Dokumen RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan/ pembuatan kegiatan dan penganggaran tahun n+1.

5.

Penyusunan dokumen laporan data hasil kegiatan evaluasi monitoring kegiatan pembangunan Kab. Boyolali berupa Buku Laporan Bulanan Belanja Langsung, Buku Evaluasi Semesteran, Buku Evaluasi RPJMD, Buku Sebaran Lokasi Kegiatan dan Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 33

Buku Hasil Monitoring dan Evaluasi. Fungsinya adalah sebagai dokumen evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk perencanaan maupun perbaikan/ peningkatan kualitas hasil maupun perencanaan. Manfaat bagi Pemerintah maupun Publik adalah perencanaan maupun pengambil kebijakan pembangunan akan selaras dengan kondisi yang ada, dan merupakan tindak lanjut dan pemecahan masalah yang ada dalam laporan/ evaluasi yang ada sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat sehingga target tujuan Pemerintah maupun kebutuhan masyarakat/ publik dapat tercapai. 6.

Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik, hasilnya adalah pemanfaatan dokumen survey meliputi tanggapan masyarakat yang diambil sempel di 19 kecamatan secara langsung terhadap pelayanan Pemda dan prioritas kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat untuk perumusan program dan kebijakan Sehingga program pemerintah akan selaras dengan harapan dan kebutuhan prioritas kebutuhan masyarakat. Selain itu kegiatan ini merupakan bagian dari perencanaan partisipatif kabupaten dalam menyusun anggaran APBD.

7.

Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJPD hasilnya adalah pemanfaatan hasil analisis untuk perumusan program dan kebijakan, dimana dokumen tersebut berisi rancangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2005 sampai 2025 atau rencana 20 tahun Pemda yang telah ditetapkan menjadi Perda.

8.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, dengan cara membentuk Tim peneliti dengan melibatkan semua bidang di Bappeda. Bentuk kegiatannya adalah dengan cara meneliti RKA yang dibuat oleh SKPD. Fungsinya, untuk lebih dapat terarah, efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Manfaat bagi pemerintah daerah dan publik adalah sebagai sarana untuk lebih terarah dan kelancaran pelaksanaan APBD.

9.

Penyusunan dokumen KUA – PPAS sebagai acuan penyusunan RKA-SKPD. Cara penyusunannya dengan membentuk tim dalam rangka penyusunan KUA – PPAS dengan acuan perencanaan sebelumnya yang sudah dilaksanakan dan sudah ada dokumen RKPD dengan melihat kemampuan daerah dan melihat capaian RPJMD tahun lalu, maka akan ditetapkan Prioritas Pembangunan sehingga akan diperoleh pagu anggaran sementara SKPD se-Kab. Boyolali berdasar prioritas daerah, dan juga kondisi-kondisi mendesak Pemda yang harus segera ditangani. Bentuk Kegiatannya adalah penyusunan dokumen KUA – PPAS Perubahan Tahun berjalan dan Murni tahun n+1. Kegiatan diatas adalah kegiatan wajib Pemerintah Daerah karena merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang harus


Hal. 34

dilalui dalam penyusunan dan penetapan APBD sehingga mau-tidak mau harus dilaksanakan. 10. Penjaringan inventor (penemu hasil penelitian) usulan kreasi inovasi (krenova) Kabupaten Boyolali, dengan cara membentuk Tim di Bappeda dan melakukan penjaringan ke 19 kecamatan untuk maju di tingkat Provinsi. Dampak bagi Pemerintah Daerah adalah bisa menunjang program pemerintah dalam bidang pendidikan, pertanian dan kesehatan. 11. Pembuatan buku Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB, buku Pengolahan, Updating dan Analisa data PDRB dan buku Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah yang bekerjasama dengan

BPS

kabupaten

Boyolali

yang berfungsi untuk

ketersediaan data dalam pengambilan kebijakan daerah antara lain

Untuk

mengetahui sejauh mana pembangunan bidang ekonomi yang telah dilaksanakan selama ini, memberikan gambaran-gambaran keadaan ekonomi baik masa lalu maupun masa sekarang serta sebagai evaluasi, perencanaan dan sasaran yang akan dicapai masa yang akan datang, kemudian untuk mengetahui indeks harga konsumen yang menggambarkan perbahan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum sehingga dapat diketahui Inflasi yang terjadi di tiap Kecamatan serta untuk mengetahui informasi kegiatan ekonomi yang meliputi Keuangan Daerah, Perbankkan, Produksi dan Perdagangan , Perhubungan dan komunikasi. 12. Penyusunan dokumen dan duplikasi hasil pembangunan dengan cara yaitu momen atau

aktivitas

kegiatan

hasil

pembangunan

yang

strategis

diliput

untuk

didokumentasikan. Bentuk kegiatannya berupa pendokumentasian kegiatan hasil / pembangunan dalam bentuk dokumen foto. 3.5.1.2 Bidang Ekonomi Gambaran kinerja bidang ekonomi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi/ G3PA dalam mendukung Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) melalui kegiatan penyadaran publik PPSIP kepada pengurus dan anggota GP3A serta unsur aparat pemerintah desa, kecamatan, PPL dan Juru Pengairan sebagai kelompok pendamping lapangan. Dampak kinerja bagi birokrasi dan pemerintah daerah adalah meningkatkan

pengetahuan

dan

penyamaan

persepsi

perihal

paradigma

pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, sehingga diharapkan dapat berperan dalam memotivasi, mendampingi GP3A dalam implementasi PPSIP. 2.

Pelaksanaan kegiatan FEDEF sesuai fungsi dan peran FEDEF meliputi Pelatihan penyusunan proposal, Pelatihan dan apel sapi, Pelatihan dan pembentukan kluster, Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 35

pelaksanaan rapat koordinasi kluster/ FGD, Penyusunan dokumen pengembangan ekonomi lokal (PEL), Pelaksanaan pameran kluster, mengikuti rapat koordinasi/ pelatihan terkait FEDEP di luar daerah sesuai dengan undangan Propinsi, Bank Indonesia, BKAD dan Bakorwil. 3.

Penyediaan informasi kegiatan ekonomi yang meliputi keuangan daerah, perbankan, produksi,

perdagangan,

perhubungan

dan

komunikasi.

Bentuk

kegiatan

ini

menyediakan data informasi ekonomi yang dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, dengan cara melakukan survey harga ke berbagai pasar dan pedagang sehingga menghasilkan informasi yang diwujudkan dalam bentuk buku dengan isi berbagai tabel dan alasan yang menerangkan tentang kondisi harga di tingkat konsumen. Dalam publikasi tersebut dapat diketahui melalui indikator harga konsumen yang berlaku di masyarakat dan besar inflasi yang terjadi. Dari kegiatan ini membawa kegunaan bagi masyarakat yaitu dapat diketahui kondisi perekonomian di lingkungan masyarakat setempat dan untuk dasar perumusan kebijakan bagi Pimpinan Daerah maupun pihak yang berkepentingan. 4.

Potensi produk unggulan sebagai informasi kepada investor tentang CJIBF. Cara mencapainya dengan menawarkan produk unggulan Kab. Boyolali ke setiap pameran forum CJIBF dan proses mendapatkan Ijin lokasi tidak dipungut biaya, Kemudahan perijinan ( HO/IMB /keringan biaya 40 %), kenyamanan berusaha. Adapun proyek kegiatan yang ditawarkan dalam CJIBF meliputi Infrastruktur, Property, Manufakture, Mining dan Energy, Tourism dan Agriculture. Forum CJIBF mengatur tentang peluang investasi masing masing produk unggulan di setiap kabupaten anggota CJIBF, agar dapat didapat investor yang berminat menanamkan modalnya. Manfaat yang didapat adalah menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Boyolali dan memaksimalkan potensi daerah Kab. Boyolali.

5.

Penyusunan dokumen dalam Budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui kegiatan penyusunan masterplan perluasan lahan budidaya lele pada Kawasan Minapolitan. Kawasan Minapolitan mengatur tentang tata guna lahan pengembangan

kawasan

minapolitan,

kebutuhan

infrastruktur

kawasan

dan

kebutuhan anggaran serta pentahapan pelaksanaan kegiatan. Manfaat dokumen masterplan bagi daerah terutama SKPD terkait adalah sebagai panduan dalam penyusunan DED dan RAB dalam rangka mengembangan lahan budidaya lele pada kawasan minapolitan, sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah membantu dalam perencanaan kegiatan wirausaha baru budidaya lele guna mendukung peningkatan produktifitas lahan dan pendapatan masyarakat.


Hal. 36

6.

Pendampingan cluster dalam meningkatkan nilai tambah komoditas, misal susu sapi, melalui kegiatan pendampingan Koperasi Keju Indrakila oleh Tenaga Ahli DED. Kegiatan pendampingan meliputi kegiatan penelitian produk keju, bantuan teknis pasca produksi dan fasilitasi dalam hal pemasaran. Manfaat kegiatan bagi pemerintah daerah adalah adanya transfer pengetahuan dalam bidang teknologi pembuatan keju dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas susu. Sedangkan manfaat bagi masyarakat khususnya pengelola koperasi adalah meningkatnya ketrampilan dalam pembuatan keju, diversifikasi usaha, meningkatkan nilai komoditas susu dan pendapatan koperasi.

7.

Penyusunan data tentang potensi daerah dengan cara membuat dokumen masterplan pengembangan kawasan industri, mengadakan workshop/ pameran tentang potensi daerah, mencetak leaflet/ booklet, study banding ke kawasan industri di lain daerah dan mengatur tentang lokasi dan potensi kawasan industri di daerah. Manfaat bagi daerah dan masyarakat adalah menciptakan lapangan pekerjaan, menambah kesejahteraan masyarakat, menambah pendapatan asli daerah dan mengurangi angka pengangguran.

8.

Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap hak dasar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) atau Neighbourhood Development (ND). Cara mencapainya dengan pemenuhan terhadap akses hak dasar meliputi kegiatan di bidang fisik, sosial dan lingkungan, kerjasama dan koordinasi dengan SKPD terkait yang sesuai Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Penanggungjawab Operasional di tingkat Kecamatan dan Desa penerima manfaat. Bentuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan meliputi Pembangunan drainase, Pemugaran rumah, Jambanisasi, Pembangunan jalan dan jembatan, Pelatihan/ peningkatan SDM, Pembuatan pupuk kompos, Pelatihan beternak dsb. Sedangkan kegiatan PLP-BK atau ND meliputi Penyusunan Dokumen Rencana Penyusunan Lingkungan Permukiman (RPLP), Pembangunan drainase, Pemugaran rumah, Jambanisasi, Pembangunan jalan dan jembatan, Pelatihan/ peningkatan SDM, Pembuatan pupuk kompos, Pelatihan beternak dsb.

9.

Pemanfaatan analisis pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan dengan bekerjasama dengan pabrik rokok dalam hal penjualan dan pemasaran tembakau yaitu dengan system barter sarana produksi. Dampak bagi kinerja birokrasi dan Pemerintah Daerah adalah adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, petani dan pabrik rokok sehingga terjadi komunikasi yang lebih baik dalam hal pemasaran produk.


Hal. 37

10. Penyusunan dokumen pembinaan kelembagaan petani tembakau di Kab. Boyolali dan teridentifikasinya potensi aspek – aspek terkait agrowisata tembakau. Dengan cara mengadakan study banding, pelatihan bagi para petani penghasil tembakau dengan tujuan memaksimalkan potensi daerah sebagai penghasil tanaman tembakau sehingga diharapkan petani tembakau dapat menghasilkan tembakau yang berkualitas dan dapat diterima di pasar nasional maupun internasional. Dengan adanya potensi Agrowisata tembakau dapat menciptakan daerah penghasil tembakau menjadi daerah tujuan wisata. Untuk daerah penghasil tembakau terdapat di 3 kecamatan yaitu ampel, cepogo, selo 3.5.1.3 Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Gambaran kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1.

Menyusun dokumen untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap hak dasar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Penataan

Lingkungan

Permukiman

Berbasis

Komunitas

(PLP-BK)

atau

Neighbourhood Development (ND). Cara mencapainya dengan pemenuhan terhadap akses hak dasar meliputi kegiatan di bidang fisik, sosial dan lingkungan, kerjasama dan koordinasi dengan SKPD terkait yang sesuai Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Penanggungjawab Operasional di tingkat Kecamatan dan Desa penerima manfaat. Bentuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan meliputi Pembangunan drainase, Pemugaran rumah, Jambanisasi, Pembangunan jalan dan jembatan, Pelatihan/ peningkatan SDM, Pembuatan pupuk kompos, Pelatihan beternak dsb. Sedangkan kegiatan PLP-BK atau ND meliputi Penyusunan Dokumen Rencana Penyusunan Lingkungan Permukiman (RPLP), Pembangunan drainase, Pemugaran rumah, Jambanisasi, Pembangunan jalan dan jembatan, Pelatihan/ peningkatan SDM, Pembuatan pupuk kompos, Pelatihan beternak dsb. 2.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dengan cara membangun/ menyediakan prasarana dan sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat melalui Program Pamsimas.

3.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS) Kabupaten Boyolali untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen tersebut mengatur tentang rencana aksi bagi percepatan target pembangunan pendidikan di Kabupaten Boyolali khususnya dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pencapaian target Pendidikan Untuk Semua (PUS). Manfaat bagi daerah antara lain teridentifikasi dan teranalisis data capaian indikator Pendidikan Untuk Semua (PUS) dalam rangka menemukan isu strategis dalam pencapaian target Pendidikan Untuk Semua (PUS), tersusunnya target capaian indikator program pembangunan sektor Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 38

pendidikan sejalan dengan kesepakatan DAKAR, tersusunnya rencana aksi pencapaian target capaian indikator PUS pada tahun 2015 yang berupa kerangka program dan kegiatan strategis sejalan dengan Kesepakatan Dakar, sebagai acuan instansi pemerintah Kabupaten Boyolali dan komponen masyarakat terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan mengintensifkan RAD – PUS dengan dokumen perencanaan yang lain terkait dengan pendidikan, terutama RPJPD dan RPJMD Kabupaten Boyolali. 4.

Penyusunan Kajian Regrouping SDN Kabupaten Boyolali. Dokumen tersebut merupakan kajian perencanaan konsep penggabungan (regrouping) SDN di Kabupaten Boyolali. Manfaat bagi daerah antara lain dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberi bantuan dana pendidikan khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dasar; sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan untuk mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, terutama dalam program peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Boyolali; dokumen ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan informasi pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dasar di tingkat sekolah, serta dapat dijadikan sebagai instrumen terhadap program kebijakan sekolah dan dapat dijadikan sebagai dasar informasi mengenai program peningkatan mutu pendidikan dasar melalui mekanisme kegiatan dan sebagai alat penyadaran masyarakat tentang program-program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

5.

Meningkatkan koordinasi ke tingkat Pusat dan Propinsi serta lintas sektoral dengan SKPD terkait bidang pemerintahan dan Sosbud. Bentuk kegiatan meliputi koordinasi penyusunan Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan Kab. Boyolali, Koordinasi rencana percepatan pembentukan Pokja AMPL (Air Minum sanitasi dan Penyehatan Lingkungan) yang dapat diakses oelh Pemerintah Kabupaten Boyolali diantaranya program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) dan koordinasi beberapa proposal dan kegiatan-kegiatan yang didanai dari DAK. Manfaat koordinasi antara lain Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang disusun dalam DSP dengan kesesuaian dengan RPJMD serta untuk mengetahui penyusunan anggaran yang dilaksanakan apakah sudah terdapat kesesuaian dengan DSP.

6.

Penyusunan buku rencana induk pemberdayaan perempuan (RIPP) Kab. Boyolali. Tujuan

penyusunan

dokumen

RIPP

Kabupaten

Boyolali

guna

percepatan

pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidan pembangunan sehingga dapat menjadi pedoman bagi SKPD di Kabupaten Boyolali dan memberikan arah kepada pemerintah dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. 3.5.1.4 Bidang Fisik, Prasarana dan Sumber Daya Alam Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 39

Gambaran kinerja bidang fisik, prasarana dan sumber daya alam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1.

Penyusunan dokumen database perencanaan kawasan perumahan dan permukiman dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan 10 tahun kedepan. Bentuk kegiatan meliputi kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara serta Laporan Akhir dengan jangka waktu 150 hari kalender kemudian melakukan pembahasan setiap tahapan laporan dengan tim tehnis untuk memberi saran masukan sebagai penyempurnaan laporan serta mengadakan FGD (Focus Group Discussion) yang dihadiri oleh Kades dan Kaur Pembangunan untuk menggali potensi dan permasalahan dari setiap kecamatan secara lebih mendalam. Dampak bagi kinerja birokrasi dan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan penyelenggaraan pembangunan perumahan oleh pemerintah daerah yang lebih akomodatif, aspiratif dan transparan dan meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah di bidang perumahan permukiman terhadap masyarakat karena didukung oleh database perumahan permukiman sampai 10 tahun mendatang

2.

Penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam mewujudkan keserasian pembangunan antar sektor. Dengan cara membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dengan Keputusan Bupati Boyolali tentang Pembentukan badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Boyolali dengan tugas utama menyelenggarakan penataan ruang kabupaten baik perencanaan tata ruang, pemanfaatan penataan ruang

maupun pengendalian,

kemudian membentuk Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Boyolali dengan Keputusan Bupati Boyolali dengan tugas utama membantu tugas BKPRD kabupaten serta Pembentukan Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Boyolali sebagai pelaksana administrasi BKPRD kabupaten maupun Pokja BKPRD kabupaten serta sebagai wadah aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan penataan ruang kabupaten. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan satker terkait untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kecamatan Boyolali, kemudian koordinasi pembahasan Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2029 serta berkoordinasi pembahasan Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2029 antara BKPRD Kabupaten Boyolali dengan BKPRD Provinsi dan BKPRD Pusat. 3.

Penyusunan Dokumen rencana detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) Kecamatan. Dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyusunan Dokumen Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 40

Perencanaan dari Buku Pendahuluan, Buku Fakta dan Analisa, Buku Rencana Album Peta maupun Ranperda dengan melibatkan Tim Teknis dan Masyarakat dengan jangka waktu 150 hari kalender kemudian mengadakan FGD (Focus Group Discussion) di tingkat kecamatan untuk menggali potensi dan permasalahan secara lebih mendalam serta melakukan pembahasan setiap tahapan laporan dengan tim tehnis untuk memberi saran masukan sebagai penyempurnaan laporan. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan dilakukan untuk memberikan pedoman/ payung hukum dalam pemanfaatan ruang secara lebih rinci sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RDTR Kecamatan terkait dengan kedudukan kecamatan ini sebagai salah satu wilayah strategis. Selain itu perkembangan eksternal antara lain yang utama adalah diberlakukan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menggantikan UU No 24 Tahun 1992 yang mengamanahkan penyesuaian substansi. 4.

Penyediaan bahan pertimbangan dalam bentuk dokumen perencanaan kegiatan pembangunan sinkronisasi program/ kegiatan berupa proposal usulan kegiatan bidang infrastruktur sub bidang bina marga, cipta karya dan sumber daya air serta usulan proposal penanganan pasca bencana erupsi Gunung Merapi. Bentuk kegiatannya antara lain pengumpulan data informasi melalui koordinasi dengan satker maupun bidang yang erkait sesuai isu dan permasalahan proposal, penyusunan proposal sesuai dengan isue dan permasalahan dan pengiriman proposal ke instansi yang berwenang di pusat maupun propinsi sesuai dengan isue dan permasalahan yang disusun. Manfaat bagi Pemerintah Daerah dan Publik adalah pembangunan bidang infrastruktur lebih terkoordinasi antara pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat sehingga lebih terpadu, efisien efektif dan bermanfaat

serta

berkesinambung

kemudian

diharapkan

adanya

dukungan

pembiayaan bagi pemerintah daerah dari pemerintah pusat sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terakseleratif serta perwujudan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5.

Penyusunan dokumen Masterplan Pengendalian SDA dan LH Kabupaten Boyolali, dengan cara melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dokumen ini merupakan upaya inventarisasi potensi dan kondisi SDA di Kab. Boyolali yang meliputi sumber lahan, hutan, air dan mineral yang tersaji ke dalam neraca aktif dan pasif. Manfaat bagi daerah dan masyarakat adalah dokumen ini digunakan sebagai sumber informasi Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 41

dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam rangka pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang mencakup kepentingan masyarakat maupun dunia usaha. Tujuan penyusunan dokumen ini agar dapat terjalin koordinasi antar instansi terkait GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamat Air) di Sub DAS Kali Grenjengan dan tersusunnya data tentang potensi daerah yang digunakan sebagai bahan informasi dalam penyusunan kebijakan. 6.

Penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah dan pengendalian SDA dengan cara mencapainya dengan kerjasama pihak ketiga (jasa konsultan). Bentuk kegiatan meliputi rapat-rapat dalam rangka penyusunan Master Plan Prasarana Perhubungan Daerah. Manfaat bagi daerah dan masyarakat adalah dalam menentukan kebijakan dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan/ jembatan tahun anggaran yang akan datang bisa lebih efisien dan efektif sesuai dengan skala prioritas serta tersedianya data terbaru kondisi jalan & jembatan setelah dilakukan pemeliharaan jalan & jembatan Tahun 2009 dalam bentuk data buku.

7.

Penyusunan dokumen rencana penataan permukiman ( RPP ) dan terwujudnya rehabilitasi konstruksi daerah rawan bencana. Pelaksanaan BDL juga telah dilakukan di semua desa, dengan catatan pekerjaan lapangan ini akan terus berlanjut hingga masa berakhir program Rekompak-JRF di Kabupaten Boyolali. Program RekompakJRF, dibagi menjadi dua tahap yaitu Tahap preparasi atau persiapan dengan keluaran dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) dan Tahap implementasi atau pelaksanaan fisik dari bantuan dana lingkungan (BDL).

8.

Penyusunan dokumen rencana pengelolaan kawasan pertambangan berbasis wilayah dan berwawasan lingkungan dengan cara melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dampak bagi kinerja birokrasi dan Pemerintah Daerah adalah tersusunnya Peta Zonasi Kawasan Pertambangan, tersedianya informasi yang lebih pasti bagi pengembangan usaha dan sebagai masukan bagi instansi Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang mencakup kepentingan masyarakat maupun dunia usaha.

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Dalam merumuskan isu-isu strategis di Bappeda Kab. Boyolali, tidak terlepas dari arah sasaran strategis Kementrian dan Lembaga (K/L) di Pusat, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan daerah mempunyai pedoman dan acuan yang jelas. Sasaran strategis K/L yang digunakan sebagai acuan yaitu di Kementrian PPN/ Bappenas, dengan mengutip secara utuh isi sasaran strategis tersebut yang terdapat dalam tujuan dan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/ Bappenas sebagai berikut : Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 42

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut: 1.

Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.

2.

Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas di

bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, baik berupa RPJMN maupun RKP. Sedangkan tujuan kedua, terkait dengan dengan tugastugas lain (penugasan khusus) yang diberikan Presiden atau Pemerintah kepada Kementerian PPN/Bappenas, misalnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang memerlukan penanganan lintas instansi dan lintas sektor/bidang dengan skala besar, misalnya koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; serta penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (damages and losses assessment) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (needs assessment) pemulihan pasca bencana; koordinasi penanganan perubahan iklim (climate change), dan sebagainya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Peta Strategi (Strategy Map), “Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP,” yang menjadi tanggung jawab semua kementerian/lembaga atau Kabinet Indonesia Bersatu II, sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, diukur dari: a) Persentase (%) pencapaian target/ sasaran RPJMN 2010-2014; dan b) Persentase (%) pencapaian target RKP setiap tahun pada periode RPJMN 20102014. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk kedua tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: a. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah: 1) Tercapainya antarwaktu,

integrasi, dan

sinkronisasi

antarfungsi

dan

pemerintah,

sinergi

antardaerah,

maupun

antara

antarruang, perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator): Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 43

a) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan 2014 memilki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; b) % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN; c) % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih; d) % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN; e) Renstra Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014; f) Renja Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKP. 2) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur dari: a) Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN. b) Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan. 3) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP, diukur dari: a) Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP. b) Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan. b. Sasaran Strategis dari tujuan kedua: “Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional”, adalah: - Persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/ Presiden. 3.5.3 Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali Sebagai salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pembangunan daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tersebut harus terkait dengan fungsifungsi lainnya yaitu: sistem penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan bahkan pengawasannya. Keterkaitan ini sangat penting agar pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan harus agar dapat menjamin hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah serta memudahkan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasannya untuk melihat ukuran keberhasilan dan akuntabilitasnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka disusuan sasaran strategis yaitu : 1.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah.

2.

Tersusunnya dokumen rencana daerah.

3.

Terjaringnya inventor krenova Kab. Boyolali. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 44

4.

Aset daerah terinventarisir.

5.

Terlaksananya penyusunan RKA SKPD (KUA dan PPAS perubahan dan murni)

6.

Data

dan

informasi

pendukung

perencanaan

pembangunan

yang

bersifat

konprehensif, lengkap dan up to date tersedia. 7.

Dokumen/ arsip daerah terjaga keamanan dan rahasianya.

8.

Data/ informasi/ statistik daerah tersusun validitas data semakin baik dan dimuat dalam website kabupaten.

9.

Kapasitas kelembagaan perencana pembangunan daerah meningkat.

10. Terlaksananya penelitian. 11. Terwujudnya ketersediaan data yang akurat dan kualitas perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik (dokumen perencanaan, analisis, kajian, evaluasi dan konsep-konsep pembangunan) 12. Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain yang memberikan manfaat bagi kemajuan Boyolali dan kesejahteraan masyarakat. 13. Meningkatnya

penganggaran

berbasis

kinerja

yang

mendorong

tumbuhnya

perekonoian daerah. 14. Tersusunnya dokumen RDTR SWP II dan III. 15. Sinkronisasi dan koordinasi Pusat, Propinsi dan Daerah. 16. Tersusunnya data potensi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan. 17. Adanya koordinasi terkait GNKPA dan Sub DAS Grenjengan. 18. Inventarisasi dan rencana kebutuhan energi daerah. 19. Peta zonasi dan rencana pengelolaan kawasan pertambangan berbasis wilayah dan lingkungan. 20. Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman 10 tahun mendatang. 21. Tersusunnya RIS dan drainase perkotaan Boyolali. Dari sasaran pembangunan daerah, maka disusun menjadi sasaran rencana kerja bidang perencanaan pembangunan adalah : 1.

Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

2.

Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya.

3.

Terwujudnya

peningkatan

perencanaan

pembangunan

bidang

prasarana

perwilayahan dan sumber daya alam. 4.

Terwujudnya peningkatan koordinasi pembaharuan kebijakan perencanaan dan pengelolaan sektor pengairan dan irigasi (WISMP).

5.

Terwujudnya peningkatan koordinasi pelaksanaan forum Economic Development And Employment Promotion (FEDEP). Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 45

6.

Terwujudnya ketersediaan data dan informasi hasil monitoring evaluasi yang akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.

7.

Terwujudnya peningkatan program-program kerjasama dalam pembangunan.

8.

Terwujudnya sinkronisasi program dana alokasi khusus dan dana APBN lainnya maupun dana dari Pemerintah Provinsi.

3.5.4 Implikasi RTRW bagi Pelayanan SKPD Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan

seperti

keselarasan,

keserasian,

keterpaduan,

kelestarian,

dan

kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan RTRW Kabupaten Boyolali adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan

acuan

dalam

penyusunan

program

pembangunan

untuk

tercapainya

kesejahteraan masyarakat. Suatu produk RTRW Kabupaten meliputi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kedua faktor tersebut menjadi sangat penting ketika berhadapan dengan sistem peradaban baru yang berlaku dalam masyarakat, sehingga membutuhkan pendekatan baru pula dalam pola pembangunannya. Beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui RTRW Kabupaten Boyolali adalah terkendalinya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat; terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budaya; tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan; terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha dan terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan sektor pembangunan. Keterpaduan program-program pembanguna dalam proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 46

seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memerikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana, dalam hal ini Bappead selaku perangkat daerah yang membantu Kepala daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1.

Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.

2.

Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif.

3.

Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD.

4.

Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

5.

Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan oleh Bappeda Kabupaten Boyolali dan SKPD terkait.

3.5.5 Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD Guna mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental Assessment [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [framework of thinking] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin

tidak terjadinya

efek negatif

terhadap

lingkungan

dan

keberlanjutan

dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program [KRP]. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 47

Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perencanaan terkait. Undang-Undang ini selanjutnya memberi definisi kajian/analis wajib dan opsi yang dilaksanakan pada saat melakukan kajian. Undang-undang ini juga menekankan bahwa pelaksanaan KLHS harus melibatkan komunitas yang bersangkutan atau stakeholders. Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwarnai berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun demikian, tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi tergantung pada peraturan perundangan yang mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan keterbukaan dari pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara umum boleh dikatakan bila KLHS diaplikasikan pada tingkat nasional atau provinsi, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat harus lebih luas dan intens dibanding KLHS pada tingkat kabupaten atau kota. Bila KLHS diaplikasikan untuk tingkat kabupaten, kota, atau kawasan, maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik harus dilakukan sedini mungkin dan efektif. Hal ini disebabkan cakupan muatan yang bersifat operasional memiliki ragam penerapan yang variatif dan bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat. Secara spesifik, harus ada ketersediaan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menelaah, memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan dalam proses KLHS. Kegiatan ini juga mensyaratkan adanya tata laksana penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk pada tahap pengambilan keputusan. Penerapan praktis KLHS berimplikasi kepada arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah kedepan yaitu : 1.

Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem

perencanaan,

pemantauan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan dengan para pemangku kepentingan; 2.

Penerapan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang berbasis kinerja;

3.

Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/ kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;

4.

Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;

5.

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai;


Hal. 48

KLHS dapat dijadikan sebagai bagian dari sistem perencanaan yang modern; yang semakin dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia dengan cara yang lebih berkesinambungan. Melakukan KLHS dengan partisipatif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan pada umumnya – sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama. Berdasarkan uraian diatas, maka isi-isu strategis dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah Kabupaten Boyolali tidak terlepas dari pemasalahan yang dihadapi Tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah diantaranya yaitu : 1.

Masih tingginya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ;

2.

Masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat kesempatan kerja ;

3.

Belum optimalnya akses di bidang pelayanan sosial dasar, baik kesehatan, pendidikan maupun sosial;

4.

Masih adanya kesenjangan antar wilayah, kelompok pendapatan dan rendahnya infrastruktur wilayah termasuk ketersediaan sarana dan prasarana;

5.

Rendahnya nilai tukar petani, diversifikasi usaha, kualitas produk serta jangkauan pemasaran;

6.

Rendahnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi;

7.

Belum optimalnya penerapan dan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi;

8.

Masih perlunya penguatan dan pemantapan keamanan dan ketertiban;

9.

Masih perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup;

10. Mitigasi dan penanggulangan bencana ; 11. Perlunya peningkatan kerjasama antar daerah utamanya pembangunan daerah perbatasan. 12. Cenderung masih tingginya kerusakan Sumber Daya Alam (SDA).


Hal. 49

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2010-2015. Ada 2 tujuan utama Bappeda yaitu: terwujudnya rencana pembangunan (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Bupati dan Wakil Bupati dalam kaitan kebijakan pembangunan daerah. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui 4 kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi SKPD. Proses perencanaan pembangunan daaerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Langkah penting dalam proses perencanaan pembangunan adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil – hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standart yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 50

pemangku kepentingan. Nilai– nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuen untuk diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dan tidak muluk – muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali untuk periode 2011 – 2015 adalah “ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Profesional, Demokratis, Sinergis, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan yang Terarah pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Pro Investasi ”. Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi serta menetapkan arah dan kebijakan pembangunan. Visi juga diharapkan bisa menyediakan nilai- nilai penting, memberi inspirasi dan menumbuhkan kreatifitas bagi aparat Bappeda. Dengan demikian, aparat Bappeda harus mampu menjabarkan dan melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya di Bappeda Kabupaten Boyolali secara keseluruhan. Untuk itu aparat Bappeda harus disiplin untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi tersebut menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan visi diatas, Bappeda Kabupaten Boyolali menyusun misi. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan pleh bappeda sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tinfdakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dulaksankan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi yang dirumuskan Bappeda

Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : 1. Menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif. 2. Membangun penyediaan data dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kelembagaan perencanaan yang kredibel. 4. Meningkatkan keserasian rencana pembangunan daerah secara vertikal (nasional, propinsi) dan horisontal (lintas wilayah, sektor dan antar lembaga) melalui kerjasama dan partisipasi masyarakat. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu – isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dalam mengimplementasikan misi Bappeda Kabupaten Boyolali, dilakukan dengan menyusun tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut : Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 51

1. Meningkatnya perekonomian rakyat dengan mengoptimalkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi, dengan sasaran yaitu : a. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif. b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita. 2. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan pemasaran unggulan lokal, dengan sasaran : a. Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas peternakan dan perikanan serta diversifikasi bahan pangan. b. Terpeliharanya

pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya

infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian. 3. Terciptanya iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, dengan sasaran : a. Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap. 4. Membaiknya mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan,dengan sasaran : a. Optimalisasi pemanfaatan tata ruang. b. Meningkatnya pengendalian tata ruang. c. Terbangunnya

database

dan

informasi

untuk

keperluan

perencanaan

pembangunan. d. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas. 4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Strategi

adalah

pendekatan

secara

keseluruhan

yang

berkaitan

dengan

pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi Bappeda Kabupaten Boyolali adalah: 1. Strategi pengembangan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah: a. Mengoptimalkan

penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-

masing urusan b. Mengupayakan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, baik dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 52

2. Strategi pengembangan sistem koordinasi perencanaan pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah: a. Penyediaan kawasan industri sebagai pusat kegiatan investasi. b. Pengembangan sistem distribusi dan perdagangan. c. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis. 3. Strategi pendayagunaan penelitian dan pengembangan, kebijakan yang dilakukan adalah: a. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada sumberdaya lokal. b. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor. 4. Strategi pendayagunaan evaluasi dan analisa pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah : a. Mengoptimalkan regulasi yang mendorong investasi di Kab. Boyolali. b. Meningkatkan kemampuan petani dan pelaku pertanian dan menguatkan lembaga pendukungnya. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Kebijakan yang akan diambil oleh Bappeda dalam menentukan susunan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan pada dasarnya terdiri dari: 1.

Kebijakan Internal :

Kebijakan

internal merupakan

kebijakan Satuan

Kerja

Perangkat Daerah dalam mengelola pelaksanaan programprogram pembangunannya 2.

Kebijakan Eksternal : Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang diterbiykan oleh

Satuan

mengatur,

Kerja

Perangkat

mendorong,

dan

Daerah

dalam

memfasilitasi

rangka kegiatan

masyarakat Mengacu pada strategi diatas, maka kebijakan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Boyolali adalah: 1. Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 53

2. Mengembangkan sistem database perencanan 3. Mengembangkan jejaring antar SKPD dan pelaku pembangunan dan proses monitoring dan evaluasi pelaksaan pembangunan 4. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah


Hal. 54

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Boyolali. Rencana Strategis Bappeda tahun 2010-2015 memprioritaskan kegiatan-kegiatan pokok untuk kepentingan daerah dan mendukung program pusat dengan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan program berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa : 1.

Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.

2.

Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Adapun program – program pada Bappeda Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut: A.

Program Lokalitas Kewenangan SKPD (Program SKPD) Merupakan gambaran program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program – program tersebut antara lain meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur; Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 55

3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 4. Program Pengembangan Data/ Informasi; 5. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah; 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 7. Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana; 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya; 10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA; 11. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah; 12. Program Pengembangan Perumahan; 13. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH); 14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya; 15. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan; 16. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; 17. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 18. Program Perencanaan Tata Ruang; 19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; 20. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota; 22. Program Kerjasama Pembangunan;

B.

Program Lintas SKPD Merupakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dengan

melibatkan SKPD lain. Program – program tersebut meliputi : 1. Penyusunan dokumen – dokumen perencanaan pembangunan pada setiap tingkat dan tahapan pembangunan. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan semua SKPD yang terlibat dalam proses penyusunannya. 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan pembangunan antar SKPD dan lintas SKPD. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan SKPD yang terkait (SKPD terkait dan beberapa Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah). 3. Pelaksanaan penyusunan data – data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil – hasil pembangunan secara kontinyu, akurat dan akuntabel. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan pihak - pihak terkait (BPS). 4. Pemanfaatan teknologi E-Goverment dalam pengelolaan data – data pembangunan. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan pihak - pihak terkait. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 56

5. Penyusunan indeks pembangunan manusia Kabupaten Boyolali secara kontinyu dan akurat. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan pihak - pihak terkait antara lain meliputi BPS, SKPD terkait dan lain sebagaimya.

C.

Program Kewilayahan. Merupakan program SKPD yang dalam proses mulai dari perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasinya melibatkan daerah sekitarnya atau daerah dalam propinsi ataupun yang menangani kawasan tertentu dalam daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda dalam menjalankan tugasnya, akan selalu berpedoman pada Rencana Strategis melalui program-program prioritas 5 ( lima ) tahun ke depan. Kondisi yang diinginkan akan dijabarkan sebagai berikut ; 1. Terselenggaranya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi berbagai kegiatan, antara lain ; -

Pelayanan jasa surat menyurat

-

Pelayanan jasa telekomunikai, sumber daya air dan listrik.

-

Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

-

Pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional.

-

Pelayanan jasa administrasi keuangan.

-

Pelayanan jasa kebersihan kantor.

-

Pelayanan jasa perbaikan peralatan kantor

-

Ketersediaan alat tulis menulis

-

Ketersediaan sarana perkantoran

-

Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

2. Terselenggaranya sinergitas perencanaan sosial budaya, meliputi ; -

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

-

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

-

Evaluasi dampak sosial ekonomi

-

Monitoring dan evaluasi

3. Terselenggaranya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam secara efektif, meliputi ; -

Koordinasi penyusunan masterplan prasana perhubungan daerah

-

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

4. Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana secara efektif yang meliputi ; -

Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana

-

Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 57

5. Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur perencaaan pembangunan daerah, melalui; -

Peningkatan kompetensi aparat dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan

-

Peningkatan kempetensi aparatur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD

-

Peningkatan kompetensi aparat dalam penyusunan DPA

-

Peningkatan kualitas DPA

-

Peningkatan pemahaman terhadap APBD

6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yang memadai, meliputi ; -

Penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan

-

Peningkatan sarana pertemuan SKPD

-

Peningkatan akses perencanaan pembangunan

-

Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan

-

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan

7. Terciptanya peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi melalui ; -

Penyediaan masterplan pembangunan ekonomi daerah

-

Penyelenggaraan pendampingan bantuan masyarakat miskin perkotaan

-

Penyediaan indikator ekonomi daerah

-

Perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

8. Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif, melalui ; -

Penyusunan laporan kinerja SKPD

-

Penyusunan laporan keuangan berkala (semesteran)

-

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

9. Terlaksananya pengembangan kawasan wilayah perbatasan melalui ; -

Penentuan batas wilayah daerah

-

Penegasan batas wilayah

10. Terlaksananya pengembangan wilayah srtategis dan kawasan cepat tumbuh melalui ; -

Perumusan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

-

Pelaksanaan koordinasi rencana tata ruang wilayah straregis dan cepat tumbuh

11. Dukungan sarana / prasarana aparatur meliputi ; -

Pembangunan gedung kantor Bappeda

-

Penyediaan kendaraan dinas / operasional roda dua dan roda empat

-

Penyediaan peralatan gedung kantor

-

Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 58

12. Terselenggaranya pengembangan sistem informasi dan penyajian data meliputi ; -

Pengumpulan, updating, analisis data dan informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

-

Penyusunan

data

kebutuhan

penyusunan

dokumen

perencanaan

dan

penyusunan profil daerah -

Penyelanggaraan publikasi perstatistikan

-

Penyusunan data potensi desa, kecamatan dan kabupaten

13. Terlaksananya pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan, melalui ; -

Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaliuasi dan pelaporan pelaksanaan musrenbang Desa

-

Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan musrenbang Kecamatan

-

Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan musrenbang Kabupaten

-

Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaankegiatan yang dibiayai APBN dan APBD Provinsi

-

Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaliuasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten dan Dana Perimbangan Desa

5.2. Indikator Kinerja 1.

Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan, distribusi internal serta penyusunan surat keluar, dan distribusi eksternal.

2.

Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor.

3.

Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar.

4.

Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung pemeliharaan kantor.

5.

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung pemeliharaan peralatan kerja agar berfungsi lebih lama.

6.

Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor.

7.

Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya.

8.

Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung kantor.

9.

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran operasional.

10. Tersedianya

buku

literatur

perencanaan

pembangunan

dan

peraturan

perundangundangan untuk bahan referensi bagi perencana. 11. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan menjamu tamu. 12. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 59

13. Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran (tenaga kontrak) yang memadahi. 14. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung kenyamanan aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang ada. 15. Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat. 16. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja. 17. Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran. 18. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran. 19. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun. 20. Tersusunnya Rencana Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/ kegiatan. 21. Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang pengendalian yang lebih mantap dan sinergis. 22. Tersusunnya data pokok pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. 23. Terfasilitasinya kegiatan penelitian, pemanfaatan bahan baku lokal, kreativitas dan inovasi masyarakat dalam Iptek melalui jaringan penelitian. 24. Tersusunnya Profil Daerah Kabupaten Boyolali. 25. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana. 26. Tersusunnya buku promosi ekonomi daerah. 27. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan. 28. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan di kawasan ekonomi. 29. Tersusunnya dokumen Perencanaan Tata Kelola Limbah. 30. Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana. 31. Terlaksananya orientasi pengembangan perencanaan pembangunan daerah. 32. Terlaksananya bimbingan teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya dalam Perencanaan Sosial dan Pro Gender Budgeting bagi aparatur perencana. 33. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pembangunan. 34. Terlaksananya kegiatan jaringan penelitian pendidikan 35. Tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. 36. Tersusunnya rancangan RPJMD, Musrenbang dan Perda-Perda Kabupaten Boyolali Tahun 2010 – 2015. 37. Tersusunnya rancangan RKPD, terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Perda RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. 38. Terlaksananya

kegiatan

monitoring,

evaluasi,

pengendalian,

dan

pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 60

39. Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan DAK dan tugas pembantuan (Non APBD). 40. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Boyolali. 41. Terlaksananya kegiatan akselerasi program pengembangan Kawasan Sentra Produksi. 42. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. 43. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertambangan. 44. Terlaksananya sosialisasi dan orientasi daerah rawan bencana. 45. Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi ekonomi dan teridentifikasinya produk-produk unggulan daerah. 46. Terselenggaranya koordinasi penyusunan Master Plan Pendidikan. 47. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. 48. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). 49. Terkoordinasikannya pelaksanaan program-program subsidi pemerintah pusat. 50. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya. 51. Terkoordinasikannya perencanaan penanggulangan kemiskinan. 52. Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan yang responsif gender. 53. Tersusunnya Master Plan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 54. Terlaksananya fasilitasi pendampingan Program WISMP dan koordinasi pengelolaan irigasi. 55. Terlaksananya survey dan evaluasi pengembangan infrastruktur Kabupaten Boyolali. 56. Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah rawan bencana. 57. Tersusunnya studi potensi dan rencana penyediaan air baku serta data base air baku sistem perpipaan. 58. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali. 59. Terlaksananya Review RDTRK Kecamatan-kecamatan. 60. Tersosialisasikannya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang. 61. Tersedianya data dan peta struktur geologi Kabupaten B oyolali. 62. Terselenggaranya kegiatan pendataan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Boyolali. 63. Tersusunnya dokumen data statistik daerah sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan. 64. Tersusunnya mapping/dokumen, perijinan data investasi penanaman modal daerah sebagai bahan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.


Hal. 61

5.3. Kelompok Sasaran I.

Sasaran Strategis : Terselenggaranya Capacity Building SDM Perencanaan Pembangunan dengan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain : Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana meliputi :

II.

A.

Studi Komparasi Pembangunan Daerah.

B.

Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

C.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Perencana.

Sasaran

Strategis

:

Meningkatkan

Sarana

dan

Prasarana

serta

Fasilitasi

Perencanaan Pembangunan antara lain : A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rincian kegiatan antara lain : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional 5.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

8.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12. Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur dengan rincian kegiatan antara lain: 1.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.

Pengadaan peralatan gedung kantor

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

7.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur


Hal. 62

C. Program Pengembangan Data/Informasi dengan rincian kegiatan antara lain : 1.

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah meliputi : a) Penyusunan Boyolali Dalam Angka b) Survey dan Analisis Statistik Sektoral c) Penyusunan Profil Daerah

2.

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB meliputi Penyusunan dokumen PDRB Kabupaten Boyolali.

III.

Sasaran Strategis : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan, antara lain melalui : A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain : 1.

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Meliputi : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG) RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015

2.

Penyusunan Rancangan RPJMD Meliputi : Penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015

3.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Meliputi : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG)

4.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Meliputi : Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

5.

Penyusunan Rancangan RKPD Meliputi : a) Penyusunan KUA dan PPAS. b) Penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali c) Peningkatan Partisipasi Publik dalam perumusan kebijakan d) Penyusunan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah. e) Penyusunan Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD

6.

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan LPPD Bupati tentang pembangunan daerah, Meliputi : Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LKPJ, LPPD dan LKPJ-AMJ Bupati ).

7.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Meliputi : a) Asistensi dan Verifikasi Program Pembangunan b) Pendukung kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 63

c) Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah.

IV.

Sasaran

Strategis

:

Terjalinnya

komunikasi

dan

koordinasi

perencanaan

pembangunan seluruh stakeholder antara lain : A.

Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan Koordinasi Kerjasama pembangunan antar daerah Meliputi : Penyusunan data permasalahan wilayah pengembangan.

B.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dengan kegiatan : 1.

Sosialisasi Kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, meliputi : Penyusunan dokumen Community Action Plan (CAP) Bidang Pembangunan Permukiman.

2.

Penyusunan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, meliputi : a) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Fisik b) Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Kecil dan Menengah . c) Masterplan Kawasan Industri Strategis

C.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan kegiatan antara lain : 1.

Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/ sosial meliputi : b. Studi Optimalisasi Lahan Kritis Kabupaten Boyolali. c. Survey Pendataan potensi air bawah tanah d. Penyusunan Data Base Spasial Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah

2.

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan meliputi : a. Rencana Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D).

3.

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan meliputi : a. Masterplan Drainase Kota. b. Master Plan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih Kabupaten Boyolali.

D.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan rincian kegiatan antara lain : 1.

Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah, meliputi : a. Penyusunan Master Plan Pengembangan Pertanian. b. Analisa Cluster UMKM dan Komoditi Kabupaten Boyolali. Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 64

c. Model Pertumbuhan Ekonomi dan Penyusunan Profil Ekonomi Kabupaten Boyolali dan Pengembangan Aplikasi Metode Teknik Peramalan (forecasting) untuk Perencanaan Ekonomi. d. Kajian Strategi Pengembangan Sektor Informal untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. e. Analisa kebutuhan Financial/Permodalan Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Boyolali. f. Perencanaan sektor industri pengolahan Sumberdaya Lokal yang mendukung pengembangan Wilayah g. Strategi Pembangunan Pada Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan 2.

Penyusunan Indikator ekonomi daerah, meliputi : a. Analisa Perkembangan Investasi b. Pembangunan Sistem Data base IKM dan UKM (Profil Usaha) Sektor Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Boyolali

3.

Penyusunan perencanan pengembangan ekonomi masyarakat Meliputi : a. Revitalisasi Pertanian Kabupaten Boyolali. b. Pendampingan Program Community Development Bidang Pertanian c. Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Boyolali

E.

Program perencanaan pembangunan sosial budaya dengan rincian kegiatan: 1.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya meliputi : a. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boyolali. b. Perencanaan Prasarana Kesehatan dan Koordinasi Bidang Kesra di Kabupaten Boyolali. c. Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM. d. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. e. Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan. f. Penguatan Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa.

F.

Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber alam dengan rincian kegiatan : Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.


Hal. 65

5.4. Pendanaan Indikatif Pendanaan indikatif pada program perencanaan pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : Pagu Indikatif (dlm juta-an)

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2011 2012 2013 2014 2015 Program pengembangan data/informasi-SOP Sistem

100

150

175

150

175

Program Kerjasama Pembangunan

192

200

225

240

260

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

102

100

110

120

130

68

75

80

85

90

Program perencanaan pembangunan daerah

615

620

635

650

675

Program perencanaan pembangunan ekonomi

556

600

625

650

675

Program perencanaan sosial dan budaya

148

150

155

160

165

Program perancanaan prasarana wilayah dan SDA

55

60

65

70

75

Program perencanaan pembangunan daerah rawan

157

200

200

225

225

Pengumpulan dan pengukuran database indikator kinerja

dan Cepat Tumbuh Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

bencana


Hal. 66

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Agar pencapaian kinerja dapat terealisir sesuai dengan rencana strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis dan terjangkau. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dalam mengukur kinerja Bappeda Boyolali mengacu ke tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015. RPJMD Kabupaten Boyolali mempunyai tujuan : 1.

Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyusun perencanaan jangka pendek tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), sehingga perencanaan dan pelaksanaan lebih terarah.

2.

Sebagai pedoman arah pengembangan dan apa yang hendak dicapai, bagaimana cara mencapai dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

3.

Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015 tujuan Bappeda

Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya perekonomian rakyat dengan mengoptimalkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi.

2.

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan pemasaran unggulan lokal.

3.

Terciptanya iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.


Hal. 67

4.

Membaiknya mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

5.

Terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan sebagai sasaran Bappeda Kabupaten Boyolali 2010-2015 yaitu :

1.

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif.

2.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita.

3.

Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian.

4.

Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap.

5.

Optimalisasi pemanfaatan tata ruang.

6.

Meningkatnya pengendalian tata ruang.

7.

Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan.

8.

Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas. Adapun indikator Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : 1. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri manufaktur 2. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB 3. Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan 4. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 5. Laju pertumbuhan ekonomi 6. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 7. Meningkatnya pendapatan perkapita 8. Indeks Williamson 9. Meningkatkan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 10. Laju pertumbuhan produksi sektor pertanian 11. Meningkatnya nilai tukar petani 12. Penambahan/ penumbuhan kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) 13. Tersedianya RTRW yang mendukung investasi Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

Hal. 68

14. Tersedianya RDTR Kecamatan yang mendukung investasi 15. Tertatanya wajah kota Boyolali 16. Luas wilayah produktif lahan basah 17. Luas wilayah produktif lahan Kering 18. Luas wilayah industri 19. Luas wilayah perkotaan 20. Meningkatnya ruang terbuka hijau 21. Persentase penggunaan tata ruang sesuai peruntukkannya 22. Cakupan masyarakat dan dunia usaha yang telah mendapat sosialisasi tata ruang 23. Persentase pembangunan tower seluler (RBS) yang sesuai dengan tata ruang 24. Persentase terbangunnya sistem manajemen database Pemerintah Kab. Boyolali per urusan 25. % Konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 26. Persentase program/kegiatan pembangunan yang selaras dengan RTRW 27. Tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 sebagai dasar penyusunan Perencanaan Tahunan 28. Termanfaatkannya hasil kajian dan analisis terhadap Wilayah Desa dan Kelurahan 29. Termanfaatkannya hasil kajian terhadap pengembangan kawasan pariwisata Tlatar 30. Termanfaatkannya hasil kajian Penataan Wilayah Kridanggo 31. Termanfaatkannya hasil kajian terhadap Rencana Pembangunan Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali 32. Tersusunnya buku “Kabupaten dalam Angka” dan PDRB Kabupaten 33. Termanfaatkannya hasil penelitian limbah pertanian menjadi genting beton serat 34. Termanfaatkannya hasil penelitian penggunaan briket biocoal (batubara - sekam padi) 35. Usulan Krenova Kabupaten Boyolali kepada KRT melalui Litbang Provinsi Jawa Tengah 36. Meningkatnya jumlah industri kecil, menengah dan koperasi pengguna teknologi tepat guna yang mandiri.


Hal. 69

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat. Daerah ( Bappeda ) Kabupaten Boyolali serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 dan bersifat indikatif. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi

saja,

karena

secara

substansial

merupakan

pencerminan

tuntutan

pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi Daerah yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan visi dibutuhkan peran aktif pada stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang di implementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi misi Bupati Boyolali “pro investasi”. Rencana Strategis Bappeda selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja/ Renja tahunan Bappeda Kabupaten Boyolali. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda tahun 2010-2015 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali tahun 2010-2015, maka telah tersusun salah satu perangkat untuk

mencapai

harmonisasi

perencanaan

pembangunan

daerah.

Keberhasilan

pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Keberhasilan pencapaian visi misi Bappeda Kabupaten Boyolali sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran Bappeda kabupaten Boyolali dalam melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara akuntabel serta senantiasa


Hal. 70

berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Rencana Strategis ini dengan sebaik-baiknya untuk kemudian menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang di Lingkungan Bappeda Kabupaten Boyolali.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali

Drs. PA. MOELJOTO Pembina Utama Muda NIP. 19560626 198403 1 011


Hal. 71

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents