PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2012 - 2017
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JUNI 2013
1
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga Renstra DPPKA DIY Periode 2012-2017 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi DPPKA DIY yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menuju good governance. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya tranparasi terhadap pelayanan publik. Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2012-2017, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD DIY Tahun 2012-2017. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2012- 2017. Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju. Yogyakarta,
Juni 2013
Kepala, Drs Bambang Wisnu Handoyo NIP.19601003 198803 1 006
2
DAFTAR ISI Halaman judul......................................... i Kata Pengantar....................................... ii Daftar Isi ..........................................iii BAB I
PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG............................1 1.2 LANDASAN HUKUM ...........................4 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.........................6 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....................6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 2.1 TUGAS,FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI SKPD...7 2.2 SUMBER DAYA .............................11 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD...................14 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD ......................... 22
BAB III ISU - ISU STRATEGIS 3.1 INDEKTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD ...............24 3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TAHUN 2012-2017..........................41 3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD TERKAIT ....................43 3.4 TELAAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS................................43 3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS.............44 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN VISI SKPD........................45 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD ..47 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD ..............50 BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF......64
BAB
VI INDIKATOR KINERJA SKPD .......................80
LAMPIRAN RENCANA STRATEJIK DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2017
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Undang-Undang
Keistimewaan ditetapkan,
Nomor
Daerah maka
13
Tahun
Istimewa
status
2012
tentang
Yogyakarta
Keistimewaan
telah
Yogyakarta
diakui secara lebih jelas, lebih formal, dan lebih utuh. Berdasarkan Undang undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 , DIY memiliki kewenangan dalam urusan Keistimewaan jabatan,
yang
mencakup:
kedudukan,
tugas,
(a) dan
tatacara
pengisian
kewenangan
Gubernur
dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY,
(c)
kebudayaan,
(d)
pertanahan,
dan
(e)
tata
ruang. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undangundang
Nomor
32
Tahun
Daerah
mengamanatkan
2004
kepada
tentang daerah
Pemerintahan
untuk
menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
serta
memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan Daerah
Daerah
pemangku
Istimewa
kepentingan
masing-masing, merupakan
hal
maka
Yogyakarta
sesuai
menyusun
dokumen
tersebut
RPJMD
perencanaan
peran Tahun lima
Pemerintah
bersama dan
para
kewenangan
2012-2017 tahunan
yang
daerah;
4
yang
memuat
pembangunan
strategi, daerah
arah
kebijakan,
berdasarkan
kondisi
dan
program
dan
potensi
daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan semangat keistimewaan di dalamnya. Mengacu
pada
Dokumen
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Strategis Tahun 2012-2017. Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset
merupakan
dokumen
perencanaan
yang
menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program dalam
pelayanan jangkauan
kerangka
kerja
publik
yang
perubahan
bersifat
kedepan
pembangunan
strategis
dalam
suatu
komprehensif
dan
sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun
fungsi
dari
Rencana
Strategis
ini
adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah secara tujuan, Satuan
Daerah strategis strategi, Kerja
(RPJMD),
kemudian
sistematis kebijakan
Perangkat
dan dan
Daerah
menterjemahkan terpadu
program serta
kedalam prioritas
tolok
ukur
pencapaiannya. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
melalui
proses
yang
transparan, demokratis, partisipatif.
5
Alur Pikir Renstra Gambar G.1.C.1
RPJPD DIY VISI : “ Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” MISI : Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal. 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan. 3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. 4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.
RPJMD DIY Tahun 2012-2017 Visi :“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” Misi: 1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan 2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah
DPPKA DIY VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TERBAIK SE INDONESIA MISI : 1. Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah 2. Mengembangkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah 3. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD 4. Mengoptimalkam pengelolaan aset daerah 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Meningkatkan profesionalisme SDM
FAKTOR EKSTERNAL
1. Perkembangan perekonomian global; 2. Perkembangan Teknologi Informasi; 3. Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan sering berubah ; 4. Kesadaran dan kondisi pada Wajib Pajak.
1. Potensi pendapatan pajak, retribusi, lain2 PAD yang sah 2. Kapasitas pengelolaan keuangan dan aset 3. Kinerja BUMD 4. Optimalisasi aset 5. Pelayanan publik 6. Kompetensi SDM
FAKTOR INTERNAL 6
1.2
LANDASAN HUKUM 1.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);Perubahan UndangUndang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa I – 6 Yogyakarta Nomor 5 Tahun2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7); 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
8
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 30 April 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017 Daerah Istimewa Yogyakarta. 1.3
MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun kedepan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2017, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. 1.3.2 Tujuan Rencana Strategis DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut: a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2012-2017, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berpedoman pada RPJMD 2012-2017; b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2012- 2017. c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset periode Renstra yang lalu.
9
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN Bab I Bab II BAB III BAB IV BAB V
BAB VI
PENDAHULUAN GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ISU – ISU STRATEGIS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INDIKATOR KINERJA SKPD
10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
2.1
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Aset
Pendapatan,
Daerah
berdasarkan
Pengelolaan
Istimewa
Peraturan
Keuangan
Yogyakarta Daerah
dan
dibentuk
Provinsi
Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 12 Desember
2008
Lembaga
Teknis
tentang
Pembentukan
Daerah
di
dan
Organisasi
Lingkungan
Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Aset
Pendapatan,
sebelumnya
Pengelolaan
adalah
gabungan
Keuangan dari
dan
Bagian
Perlengkapan Biro Umum dan Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi
Berdasarkan
Peraturan
Yogyakarta
Nomor
Tugas
Fungsi
dan
Daerah 42
Istimewa
Gubernur Tahun
Dinas
2008
Yogyakarta.
Daerah tentang
Pendapatan,
Istimewa Rincian
Pengelolaan
Keuangan dan Aset dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta,
Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas
:
melaksanakan
pengelolaan
anggaran
pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan
kebijakan,
akuntansi
dan
pengelolaan
tugas
sebagaimana
barang daerah. Dalam
rangka
melaksanakan
tersebut diatas, DPPKA mempunyai fungsi :
11
1.
Penyusunan anggaran
program
dibidang
pendapatan,
anggaran
pengelolaan belanja,
kas
daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah; 2.
Perumusan
kebijakan
pengelolaan
teknis
anggaran
belanja,
kas
keuangan
daerah,
di
pendapatan,
daerah,
pembinaan
akuntansi
dan
bidang anggaran
administrasi pengelolaan
barang daerah; 3.
Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah;
4.
Penyusunan
Rencana
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah; 5.
Pengelolaan kas daerah;
6.
Pelaksanaan
pembinaan
administrasi
keuangan
daerah; 7.
Penyelenggaran akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8.
Penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;
9.
Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
10. Pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
program
dinas. 11. Pelaksanaan
tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya; 2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI Struktur
Organisasi
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari 1.
Kepala Dinas;
2.
Sekretariat Dinas;
3.
Bidang Anggaran Pendapatan;
4.
Bidang Anggaran Belanja;
5.
Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
12
6.
Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah;
7.
Bidang Akuntansi;
8.
Bidang Pengelolaan Barang Daerah;
9.
Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan
cakupan
wilayah
operasional
seluas
3.185,80 km² yang terbagi dalam 4 kabupaten dan 1 kota, 78 kecamatan, serta 438 desa dan kelurahan, Dinas
Pendapatan,
Daerah
Istimewa
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
Yogyakarta
memiliki
5
Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), 2 Samsat Pembantu, yang mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain. Adapun yang
Unit
dimiliki
Pelaksana Dinas
Teknis
Pendapatan,
Dinas
(UPTD)
Pengelolaan
Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut : 1. Kantor
Pelayanan
Pajak
Daerah
DIY
di
Kota
Yogyakarta; 2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul; 3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulonprogo; 4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul; 5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman. Adapun
struktur
organisasi
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sesuai Gambar dibawah :
13
Gambar G.II.C.2 Struktur Organisasi DPPKA DIY
LAMPIRAN:
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PERATURAN DAERAH DIY NOMOR: 06 Tahun 2008 TANGGAl: 15 Agustus 2008
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN UMUM
FUNGSIONAL
BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN
SEKSI
BIDANG ANGGARAN BELANJA
SEKSI PEMERINTAHAN
BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI BINA APBD DAN PERHITUNGAN
KAB/KOTA SEKSI BINA PENGELOLAAN KEUANGAN
PAJAK DAERAH
SEKSI RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
SEKSI PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG BINA ADMINISTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
SEKSI
SEKSI
KESEJAHTERAAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
RAKYAT
SEKSI FISIK, SARPRAS
SEKSI FISIK, SARPRAS
SEKSI
SEKSI
PEREKONOMIAN
PEREKONOMIAN
SUBBAGIAN PROGRAM
BIDANG AKUNTANSI
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SEKSI FISIK, SARPRAS SEKSI ADMINISTRASI DANA NON APBD
SUBBAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BIDANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH
UPT D
SEKSI ADMINISTRASI BARANG DAERAH
SEKSI PENDAYAGUNAAN
BARANG DAERAH
SEKSI MONITORING DAN EVALUASI
SEKSI PEREKONOMIAN
Gambar G.II.C.3 Struktur Organisas KPPD Kabupaten/ Kota
Kepala Kantor
Kasubbag Tata Usaha
Kasi Pendaftaran dan Penetapan
Kasi Pembukuan dan Penagihan
14
2.2. SUMBER DAYA 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Adapun Sumberdaya Manusia Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta per Maret 2013 sebanyak 261 orang dengan perincian sebagai berikut : 1.1 Jumlah pegawai PNS berdasarkan Jenis Kelamin 1.1.1 Laki-laki : 171 orang 1.1.2 Perempuan : 90 orang 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan 1.2.1 Sarjana Strata 2 : 21 orang 1.2.2 Sarjana Strata 1 :104 orang 1.2.3 Sarjana Muda/Diploma: 15 orang 1.2.4 Sekolah Lanjutan Atas :106 orang 1.2.5 Sekolah Lanjutan Pertama : 10 orang 1.2.6 Sekolah Dasar : 5 orang 1.3 Jumlah pegawai berdasarkan Golongan 1.3.1 Golongan IV/c : 1 orang 1.3.2 Golongan IV/b : 7 orang 1.3.3 Golongan IV/a : 9 orang 1.3.4 Golongan III/d : 45 orang 1.3.5 Golongan III/c : 29 orang 1.3.6 Golongan III/b : 88 orang 1.3.7 Golongan III/a : 40 orang 1.3.8 Golongan II/d : 13 orang 1.3.9 Golongan II/c : 2 orang 1.3.10 Golongan II/b : 12 orang 1.3.11 Golongan II/a : 3 orang 1.3.12 Golongan I/d : 4 orang 1.3.13 Golongan I/c : 3 orang 1.3.14 Golongan I/b : 2 orang 1.3.15 Golongan I/a : 3 orang 1.4 Jumlah pegawai per bidang/sekretariat 1.4.1 Sekretariat : 30 orang 1.4.2 Bidang Anggaran Pendapatan :15 orang 1.4.3 Bidang Anggaran Belanja : 22 orang
15
1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7
Bidang Bidang Bidang Bidang
Akuntansi : 18 Pengelolaan Kasda : 20 BAKD : 15 Pengelolaan Aset : 20
1.5 Jumlah pegawai Per KPPD 1.5.1 KPPD Kota Yogyakarta 1.5.2 KPPD Bantul 1.5.3 KPPD Kulonprogo 1.5.4 KPPD Gunungkidul 1.5.5 KPPD Sleman
: : : : :
orang orang orang orang
27 orang 25 orang 18 orang 18 orang 33 orang
Tabel T.II.C.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta Per 31 Maret 2013 GOL
LAKI-LAKI S2
S1
D3/SM
PEREMPUAN
SLTA
SLTP
SD
JML
S2
S1
D3/SM
SLTA
SLTP
SD
JML
JML.TOTAL
IV/e
0
0
0
IV/d
0
0
0
IV/c
1
1
IV/b
2
4
6
IV/a
6
2
8
JML.GOLIV
8
7
III/d
3
24
III/c
2
12
III/b
11
III/a
11 58
0
0
0
0
6
1
1
27
4
14
20
13
3
4
20
40
38
8
29
82
202
5
13
2
0
2
12
0
12
II/c
1
II/b
12 2 2
45 88
8
1
18 35
8
2
17
24
II/d
21
2
0
2
120
0
0
6
50
0
0
29
7
0
0
9
20
II/a
9
1
8
JML.GOL.II
1
3
1
1
7
5
53
5
1
1 1
15
42
JML.GOL.III
0 1
3 7
0
0
5
3 25
0 0
0
0
5
0
0
5
3 30
I/d
4
4
0
4
I/c
3
3
0
3
I/b
2
2
0
2
I/a JML.GOL.I
0
0
JML.TOTAL
13
65
0 7
0 71
9 11
2
2
2
11
0
0
171
8
39
4
0 8
0 34
0 0
1
1
1
3
1
1
12
90
261
Sumber : DPPKA data diolah
16
2.2.2
SARANA DAN PRASARANA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menempati Kantor di Unit III dan IV Komplek Kepatihan serta Jalan Tentara Pelajar 15 Yogyakarta. Unit III digunakan untuk ruang kerja Sekretariat di Lantai 1, bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah lantai 2, Bidang Akuntansi di Lantai 3. Untuk Unit IV ditempati oleh bidang Anggaran Belanja untuk Lantai 1, Unit IV lantai 2 ditempati bidang Pengelolaan Kas Daerah, Lantai 3 ditempati bidang Pengelolaan Barang Daerah. Bidang Anggaran Pendapatan menempati Kantor di Jalan Tentara Pelajar No.5 Yogyakarta. Tabel T.II.C.2 Sarana dan Prasarana LOKASI Jl. Pelajar
LANTAI
1
2
Tentara Yka
I II
Unit III
I
II
BIDANG/SEKSI 3
Aula Bidang Pendapatan Bidang Anggaran Pendapatan : - Kepala Bidang - Seksi Pajak Daerah - Seksi Retribusi dan PLL - Seksi Dana Perimbangan Sekretariat : - Kepala Dinas - Sekretaris - Subbag Umum - Subbag Program - Subbag Data dan TI Bidang BAKD : - Kepala Bidang Seksi APBD & Perhitungan Kab/Kota Seksi Bina Pengelolaan Keuangan - Seksi Administrasi dana Non APBD
17
LOKASI
LANTAI
BIDANG/SEKSI
1
2 III
3 Bidang Akuntansi - Kepala Bidang - Seksi pemerintahan - Seksi Perekonomian - Seksi Kesra - Seksi Fisik dan Sarpras Bidang Anggaran Belanja - Kepala Bidang - Seksi pemerintahan - Seksi Perekonomian - Seksi Kesra - Seksi Fisik dan Sarpras Bidang Pengelolaan Kas Daerah - Kepala Bidang - Seksi pemerintahan - Seksi Perekonomian - Seksi Kesra - Seksi Fisik dan Sarpras Bidang Pengelolaan Barang Daerah Seksi Administrasi Barang Daerah Seksi Pendayagunaan Barang Daerah - Seksi Monitoring dan Evaluasi
Unit IV
I
II
III
Jalan Tentara Pelajar 15 Yka Jalan Badegan Bantul Jalan Bayangkara, Terbah, Wates Kulonprogo Jalan Ki Hajar Dewantoro, Wonosari, Gunungkidul Jl. Magelang KM. 13 Krapyak Triharjo Sleman
-
KPPD DIY di Kota Yogyakarta
-
KPPD DIY di Bantul
-
KPPD DIY di Kulonprogo
-
KPPD DIY di Gunungkidul
-
KPPD DIY di Sleman
Sumber : DPKA 2012
Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta terus dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan dalam satu atap . Untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, retribusi maupun pajak air permukaan telah dibangun gedung baru untuk Samsat Pembantu Sleman di Jalan Solo, Maguwoharjo dan Samsat Pembantu Bantul di Jalan Parangtritis Sewon Bantul.
18
Selain itu juga dibuka dan beroperasi Samsat Payment Point pada 6 lokasi yaitu Kantor Kas Bank BPD Giwangan, Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Piyungan, Nanggulan, Karangmojo, Kalasan dan Godean. Samsat Corner di Plza Mall Ambarukmo, Samsat Drive Thru di Sewon. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 6 bidang dan Sekretariat maupun 5 KPPD, telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja terdiri dari : kendaraan roda 6 untuk Bus Satling sebanyak 1 unit, kendaraan roda 4 berbagai merk 27 unit, kendaraan roda 2 berbagai merk sebanyak 30 unit, komputer PC berbagai merk dan type sebanyak 227 buah, Note Book / Laptop sebanyak 83 buah, UPS berbagai type sebanyak 99 buah, Server sebanyak 45 unit, printer berbagai merk sebanyak 310 unit, Scanner sebanyak 8 unit, Dump Terminal sebanyak 14 unit, Air Conditioning sebanyak 165 buah, pesawat telepon sebanyak 39 unit, LCD OHP sebanyak 11 unit, LCD Proyektor sebanyak 11 unit, LCD Monitor sebanyak 26 unit, mesin ketik manual sebanyak 67 buah, Televisi sebanyak 28 unit, Lemari es sebanyak 5 unit, Faximile sebanyak 11 unit, Monitor sebanyak 11 unit, CPU sebanyak 16 unit dan komputer untuk informasi layanan wajib pajak sebanyak 2 unit. Adapun rincian peralatan dan perlengkapan kerja adalah sebagaimana tabel dibawah.
19
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tabel T.II.C.3 Barang yang tersedia Jenis Barang Jumlah Bus Satling 1 unit Kendaraan roda empat 27 unit Kendaraan roda dua 30 unit Komputer PC 227 buah Note Book 83 buah UPS 99 buah Server 45 unit Printer 310 unit Scanner 8 unit Dum Terminal 14 unit Air Conditioning 165 buah Pesawat Telepon 39 unit LCD OHP 11 unit LCD Viewer 11 unit LCD Monitor 26 unit Mesin ketik 67 buah Televisi 28 unit Lemari Es 5 unit Faximile 11 unit Monitor 11 unit CPU 16 unit Komputer informasi layanan 2 unit
Sumber : SIMA Tahun 2012
2.3
KINERJA PELAYANAN SKPD
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan. Capaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan pelaksanaan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2012, dapat digambarkan sesuai tabel dibawah.
20
Tabel T.II.C.4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta Realisasi Capaian Tahun ke-
Target Renstra SKPD Tahun keNO -1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) -2
1 2009
2 2010 -6
3 2011 -7
4 2012 -8
1
5 2013 -9
2009
2 2010 -11
3 2011 -12
Rasio Capaian pada Tahun ke-
4 2012 -13
1
5 2013 -14
2009
2 2010 -16
3 2011 -17
4 2012 -18
5 2013 -19
Indikator Kinerja Utama 1
Prosentase peningkatan pendapatan daerah
5,13
6,00
6,3
6,8
10,01
2,18
6,85
16,79
35.32
-
42,53
114.22
266.48
519.38
-
2
100
100
100
100
100
112.10
115.86
111.87
109,38
-
112.10
115.86
111.87
109
-
48,86
48,86
48,86
44,87
41,88
50.16
53.86
54,03
46,23
-
103
110
110
103
-
4
Prosentase Realisasi PAD terhadap target PAD Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Prosentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah
100
100
100
100
100
89.79
91.30
91.42
89,88
-
95
78,79
89,41
89.88
-
5
Jumlah Peraturan tentang APBD yang ditetapkan
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
100
100
100
100
-
6
Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
100
100
100
100
-
7
Jumlah barang milik daerah yang dapat diinventarisasi
n/a
n/a
694.544
902.461
959.371
n/a
n/a
903.180
940.401
-
n/a
n/a
130
104
-
8
Jumlah aset tanah Pemda yang dapat disertifikatkan
n/a
n/a
25
25
20
n/a
na
19
22
-
n/a
n/a
76
90
-
9
Persentase Aset Pemda yang dapat dioptimalkan Rasio Pendapatan BUMD dan LKM terhadap penyertaan modal BUMD dan LKM Rasio PNS yang menguasai operasional SIPKD
n/a
42
42
10
10
n/a
42
42
11,29
-
n/a
100
100
113
-
n/a
n/a
n/a
8
5,17
n/a
n/a
n/a
15,72
-
n/a
n/a
n/a
197
-
n/a
n/a
4,33
5,97
100
n/a
n/a
4,33
5,97
-
n/a
n/a
100%
100%
-
3
10 11
Sumber : DPPKA, data diolah Keterangan : n/a : Not available
15
Sesuai tabel T.II.C.4 tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKA DIY untuk periode 2009-2013 ditinjau sasaran strategis, rasio capaian prosentase peningkatan pendapatan rata-rata 235%, akan tetapi pada tahun 2009 hanya mencapai 42,53% dari target Renstra karena prediksi pendapatan di Renstra targetnya terlalu tinggi sehingga realisasinya belum tercapai. Untuk tahun 2010 s/d 2012 capaiannya terus meningkat sesuai realisasi capaian APBD-nya. Untuk prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah, rasio capaian ratarata sebesar 112,30% dan setiap tahun realisasinya melebihi yang ditargetkan baik dari target Renstra maupun target APBD. Capaian kinerja prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, rasio capaian rata-rata 106,63% dan setiap tahun realisasinya melebihi yang ditargetkan baik Renstra maupun APBD. Capaian kinerja prosentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja, rasio capaian rata-rata 90,59% dan dari tahun 2009 s/d 2012 kurang dari 100% karena adanya efisiensi anggaran dan adanya kegiatan yang belum selesai 100%. Jumlah peraturan tentang APBD yang ditetapkan dan keberadaan laporan keuangan daerah rasio capaian kinerja sesuai yang ditargetkan di Renstra dan APBD. Capaian kinerja jumlah barang milik daerah yang dapat diinventarisasi ditargetkan di Renstra mulai tahun 2011, rasio capaian rata-rata 117%. Jumlah aset tanah pemda yang dapat disertifikatkan , di targetkan di IKU mulai tahun 2011, rasio capaian rata-rata 83%, di tahun 2011 capaian 76% dan tahun 2012 capaiannya 90%. Untuk Aset Pemda yang dapat dioptimalkan rasio capaian rata-ratanya 104,33% dan setiap tahunnya dari tahun 2010 s/d 2012 realisasinya melebihi yang ditargetkan.
16
Rasio pendapatan BUMD dan LKM terhadap penyertaan modal BUMD dan LKM dimasukkan dalam IKU mulai tahun 2012 dan rasio capaiannya 197%, sedang rasio PNS yang menguasai operasional SIPKD rasio capaiannya 100%.
17
Tabel T.II.C.5 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta Anggaran pada tahun ke Uraian
1 Pendapatan Pendapatan Asli Daerah - Hasil Pajak Derah
Realisasi Anggaran pada tahun ke
Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke
1 2009 2 1,213,220,909,412
2 2010 3 1,275,220,502,557
3 2011 4 1,504,464,260,295
4 2012 5 2,078,185,750,549
5 2013 6 2.286.855.095.445
1 2009 7 1,286,067,485,169
2 2010 8 1,374,205,096,491
3 2011 9 1,604,910,831,406
4 2012 10 2,171,734,307,663
575,516,509,511
638,881,411,884
775,117,447,989
917,957,788,795
1.014.089.544.450 885.217.610.000
645,145,551,076
740,202,076,369
867,112,885,353
1,004,063,125,812
494,847,565,500
539,653,461,500
655,306,917,953
805,095,980,000
32,591,963,785
31,556,968,029
33,575,099,081
32,149,648,150
5 2013 11 -
1 2009 12 106 112 109
2 2010 13 108
3 2011 14 107
116
112
4 2012 15 105
5 2013 16 -
Rata -rata Pertumbuhan Anggaran 17 216,241,210,284
Realisasi 18 221,416,705,624
109
85,610,319,821
89,729,393,684
541,192,265,770
634,710,019,497
735,226,105,916
871,630,605,393
118
112
108
77,562,103,625
82,609,584,906
34,785,228,681
32,836,503,244
35,985,658,458
34,115,157,619
107
104
107
106
(110,578,909)
(167,517,765)
20,094,713,176
26,333,869,885
28,961,383,473
35,492,532,563
102
98
99
100
3,959,011,450
3,849,454,847
41.436.702.950 - Hasil Retribusi Daerah - Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
36.326.245.281 19,736,868,047
26,953,742,568
29,200,366,955
35,572,913,845 51.106.986.219
- Lain - lain PAD yang Sah
28,340,112,179
40,717,239,787
57,035,064,000
45,139,246,800
630,650,143,691
627,947,119,673
715,166,925,806
873,661,154,754
73,320,193,691
89,091,772,673
74,864,997,806
97,551,718,754
49,073,343,450
46,321,683,744
66,939,737,506
62,824,830,237
173
114
117
139
4,199,783,655
3,437,871,697
631,011,121,384
626,677,339,122
722,339,653,053
894,544,324,851
100
100
101
102
60,752,752,766
65,883,300,867
73,681,173,384
87,821,992,122
82,037,725,053
118,434,888,851
100
6,057,881,266
11,188,428,867
523,919,948,000
527,471,247,000
620,812,328,000
757,056,696,000
100
100
100
100
58,284,186,500
58,284,187,000
33,410,000,000
11,384,100,000
19,489,600,000
19,052,740,000
100
100
100
100
(3,589,315,000)
(3,589,315,000)
9,910,812,710
7,325,681,000
15,458,293,000
273,126,857,000
140
87
109
95
69,878,137,698
65,804,011,073
7,124,862,710
5,232,631,000
6,315,972,000
6,568,977,000
101
116
125
114
(319,597,303)
(138,971,428)
-
2,093,050,000
9,142,321,000
266,557,880,000
-
54
100
95
70,197,735,000
66,639,470,000
2,785,950,000
-
-
-
-
961.190.992.745 Dana Perimbangan
98.360.324.745 - Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak
99
110
121
828.334.768.000 - Dana Alokasi Umum
523,919,950,000
527,471,247,000
620,812,328,000
757,056,696,000
- Dana Alokasi Khusus
33,410,000,000
11,384,100,000
19,489,600,000
19,052,740,000
7,054,256,210
8,391,971,000
14,179,886,500
286,566,807,000
34.495.900.000 311.574.558.250 Lain -lain Pendapatan daerah Yang Sah
8815.476.250 - Pendapatan hibah
7,054,256,210
4,501,471,000
5,037,565,500
5,775,867,000 0
- Dana darurat - Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah lain
0 302.759.082.000
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya Pendapatan lainnya
3,890,500,000
9,142,321,000
280,790,940,000 0
-
0
18
Anggaran pada tahun ke Uraian
1
Realisasi Anggaran pada tahun ke
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1,483,751,313,695
1,708,874,569,772
BELANJA DAERAH
1,478,511,498,412
2,285,140,075,735
Belanja Tidak langsung
762,258,077,684
825,195,492,733
1,028,144,706,158
1,310,184,282,987
- Belanja Pegawai
329,142,837,472
361,608,925,696
431,785,979,061
479,688,076,525
2.454.919.429.465 1.427.652.115.833
1,327,487,848,943
Rata -rata Pertumbuhan
Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke
1,354,594,058,106
1,562,268,734,645
2,053,825,959,467
90
91
696,922,383,489
788,491,845,658
961,364,910,688
310,260,955,405
335,693,915,466
414,966,135,024
45,778,400
19,464,200
-
-
91
90
1,239,114,375,495
91
455,794,239,590
94
96
94
93
96
100
100
-
5 2013 16
Anggaran
Realisasi
17
18
201,657,144,331
181,584,527,631
95
136,981,551,326
135,547,998,002
95
37,636,309,763
36,383,321,046
-
(11,444,600)
(11,444,600)
503.342.635.078 -Belanja bunga
45,778,400
19,464,200
-
-
- Belanja Subsidi - Belanja Hibah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,015,222,300
89,895,291,845
17,943,134,000
406,004,124,000
467.336.913.650
15,550,887,300
89,895,291,845
17,578,561,700
369,002,245,000
91
100
98
91
97,247,225,425
88,362,839,425
116,393,128,300
98,866,347,612
148,359,261,200
24,153,330,000
15.955.857.100 306.120.014.000
96,290,500,384
88,513,099,537
114,820,604,720
24,153,330,000
83
90
77
100
(23,059,949,575)
(18,034,292,596)
198,385,862,000
214,667,402,470
268,047,340,000
314,308,555,000
100
100
100
100
28,980,673,250
28,980,673,250
76,388,400,000
56,967,000,000
145,929,020,362
74,683,445,362
96
100
97
91
545,236,341
(426,238,660)
-
2,735,672,140
23,248,882
1,172,560,543
-
86
0
27
(4,356,499,278)
293,140,136
630,565,465,454
566,102,212,448
600,903,823,957
814,711,583,972
88
86
88
84
64,675,593,005
46,036,529,630
- Belanja bentuan Sosial - Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes
198,385,862,000
214,667,402,475
268,047,340,000
314,308,555,000
- Belanja Bantuan Keuangan
79,488,400,000
56,967,000,000
150,394,530,362
81,669,345,362
124.470.680.362 10.426.015.643 - Belanja Tidak Terduga
21,786,849,212
3,171,060,905
11,614,461,535
4,360,852,100 1.027.267.313.632
Belanja Langsung
716,253,420,728
658,555,820,962
680,729,863,614
974,955,792,748 125.019.270.760
- Belanja Pegawai
93,880,113,574
93,738,198,651
93,575,509,381
124,922,323,183
- Belanja Barang dan Jasa
401,326,275,210
405,181,835,763
426,372,440,757
569,954,139,742
- Belanja Modal
221,047,031,944
159,635,786,548
160,781,913,476
280,079,329,824
(265,290,589,000)
(208,530,811,138)
(204,410,309,477)
(206,954,325,186)
86,714,402,232
86,792,090,244
83,786,456,016
116,229,477,602
92
93
90
93
7,760,552,402
7,378,768,843
350,913,011,793
355,885,366,573
374,323,534,963
482,062,123,930
87
88
88
85
42,156,966,133
32,787,278,034
192,938,051,429
123,424,755,631
142,793,832,978
216,419,982,440
87
77
89
77
14,758,074,470
5,870,482,753
(41,420,363,774)
19,611,038,385
42,642,096,761
117,908,348,196
-
-
-
-
14,584,065,954
39,832,177,993
609.742.631.432 292.505.411.440 Surplus / Defisit
(168.064.334.020)
19
Anggaran pada tahun ke Uraian
Realisasi Anggaran pada tahun ke 5 2013
Rata -rata Pertumbuhan
Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
6
7
8
9
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
10
11
12
13
5 2013
1
2
3
4
5
Penerimaan Pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
292,705,153,850
257,674,320,409
252,317,210,530
282,729,902,186
213.738.934.020
285,824,680,009
256,568,355,188
254,231,963,782
293,608,592,856
98
100
101
104
(2,493,812,916)
1,945,978,212
279,499,643,186
231,489,751,385
232,076,541,506
269,529,213,644
190.048.264.996 -
279,499,643,186
231,489,751,385
232,076,541,506
269,529,213,643
100
100
100
100
(2,492,607,386)
(2,492,607,386)
- Pencairan dana Cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Penerimaan pinjaman daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,947,092,976
20,885,008,000
-
-
145
109
-
-
-
5,445,531,350
-
-
(3,022,360,410)
(1,361,382,838)
Anggaran
Realisasi
14
15
PEMBIAYAAN
16,565,000,000
19,124,600,000
-
- Penerimaan Piutang Daerah - Penerimaan kembali Investasi Dana bergulir - Penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan
12,089,441,640
8,503,500,000
-
-
-
12,084,619,518
22.574.600.000
-
-
-
23,019,937,048
-
-
-
190
3,021,154,880
5,754,984,262
1,116,069,024
1,116,069,024
1,116,069,024
1,116,069,024
1.116.069.024
879,505,473
1,131,510,827
1,270,414,276
1,059,442,165
79
101
114
95
-
44,984,173
Pengeluaran pembiayaan
27,414,564,850
49,152,852,067
47,906,901,053
75,775,577,000
45.674.600.000
12,914,564,850
44,102,852,067
27,344,846,900
32,275,000,000
47
90
57
43
12,090,253,038
4,840,108,788
- Pembentukan dana cadangan - Penyertaan Modal ( Investasi) pemerintah Daerah
1,575,000,000
-
-
-
-
1,575,000,000
-
-
-
100
-
-
-
(393,750,000)
(393,750,000)
24,700,000,000
21,187,852,067
2,600,000,000
75,775,577,000
45.674.600.000
10,200,000,000
21,187,852,067
2,600,000,000
32,275,000,000
41
100
100
43
12,768,894,250
5,518,750,000
100,000,000
50,000,000
-
-
100,000,000
50,000,000
-
-
100
100
-
-
(25,000,000)
(25,000,000)
Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pembayaran kewajiban tahun lalu yang blm diselesaikan
27,915,000,000
43,159,572,482
-
1,039,564,850
-
2,147,328,571
-
265,290,589,000
208,521,468,342
204,410,309,477
206,954,325,186
-
22,865,000,000
23,225,000,000
-
-
82
54
-
-
-
1,039,564,850
-
1,519,846,900
-
100
-
71
-
(259,891,213)
(259,891,213)
272,910,115,159
212,465,503,121
226,887,116,882
261,333,592,856
103
102
111
126
(14,584,065,954)
(2,894,130,576)
231,489,751,385
232,076,541,506
269,529,213,643
379,241,941,053
168.064.334.020
Pembiayaan Netto SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
-
Sumber : DPPKA 2012 diolah
20
Sesuai tabel T.II.C.5 capaian kinerja untuk pendapatan untuk pelayanan SKPD dalam kurun waktu 2009-2012 telah tercapai dengan rata-rata capaian 106,5% atau rata rata pertumbuhan target pendapatan Rp. 216.241.210.284,dan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan adalah Rp. 221.416.705.624,-. Meskipun rata-rata pertumbuhan naik namun sumber pendapatan dari retribusi mengalami penurunan hal ini disebabkan karena berdasarkan peraturan perundangan yang baru khususnya UU.28/2009 banyak obyek retribusi yang tidak diperkenankan untuk dipungut, hal ini berdampak pada potensi retribusi menjadi berkurang. Dana Alokasi Khusus juga mengalami penurunan karena sesuai dengan peraturan pembagian DAK dari Pemerintah Pusat yang bersifat given. Pendapatan Hibah juga mengalami penurunan karena komponen terbesar hibah sebelum tahun 2009 berasal dari dana bantuan bencana yang dikemudian hari komponen ini mengalami penurunan seiring jogja bangkit. Sedang capaian kinerja untuk belanja daerah rata-rata realisasi belanja sampai dengan tahun 2012 adalah 90,25% dengan rata-rata pertumbuhan target belanja Rp. 201.657.144.331 dan rata-rata realisasi belanja Rp. 181.584.527.631,-. Belanja daerah meskipun rata rata pertumbuhannya mengalami pertumbuhan naik, namun belanja daerah dari belanja bunga mengalami penurunan karena sudah tidak punya kewajiban untuk membayar hutang sekaligus bunganya. Belanja Bansos rata-rata pertumbuhannya juga mengalami penurunan karena Bansos diberikan sesuai dengan kebutuhan.
21
Belanja tak terduga juga mengalami penurunan karena posting belanja tak terduga sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembiayaan rasio antara realisasi dan anggaran adalah 100,75%, dengan ratarata pertumbuhan untuk penerimaan pembiayaan minus Rp.2.493.812.916,, rata-rata realisasi penerimaan pembiayaan Rp. 1.945.978.212,-. Penurunan rata-rata pembiayaan dari komponen SiLPA, hal ini dikarenakan daya serap kegiatan baik. Penurunan rata-rata pembiayaan juga berasal dari piutang daerah karena kewajiban dari pihak lain sudah dipenuhi. Pembentukan dana cadangan juga mengalami penurunan karena Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan telah dicabut. Pembayaran Pokok hutang juga mengalami penurunan dikarenakan hutang Pemda DIY sudah lunas. Pembayaran kewajiban tahun lalu mengalami penurunan karena kegiatan yang bersifat multi years sudah terselesaikan.
22
2.4
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut : 2.4.1 Tantangan 1.
2. 3. 4.
5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah Identifikasi, mengkaji, monitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan Adanya tanah milik daerah namun bangunan diatasnya terdapat rumah golongan III yang sudah beralih kepemilikannya Masih adanya aset di SKPD yang belum dioptimalkan Adanya aset pusat yang pengelolaannya oleh daerah, namun belum diserahkan. Kelembagaan BUKP belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Optimalisasi koordinasi dengan kabupaten/kota. Penerapan system akuntansi berbasis accrual Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan aset. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.
23
2.4.2 Peluang 1.
Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi terbesar dalam peningkatan PAD 2. Lokasi pelayanan pajak dan retribusi yang strategis, on-line dan mudah diakses oleh masyarakat 3. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia. 4. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 5. Pengembangan BUMD menjadi lokomotif perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. 6. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan. 7. Adanya website sebagai media informasi publik 8. Pertumbuhan ekonomi berakibat bertambahnya kendaraan baru 9. Rencana kenaikan harga BBM 10. Tarif pungutan dalam pengelolaan retribusi daerah dapat disesuaikan dengan masyarakat di daerah 11. Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi terhadap penggunaan Barang Milik Daerah 12. Badan Usaha Milik Daerah dapat dikembangkan dan ditingkatkan.
24
BAB III ISU - ISU STRATEGIS
3.1
INDENTIFIKASI PERMASALAHAN FUNGSI PELAYANAN SKPD
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
Dinas pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu instansi di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah. 3.1.1 Kondisi sekarang Kondisi realisasi pendapatan s/d tahun 2012 adalah sebagai berikut :
25
Tabel T.III.C.6 TARGET APBD TAHUN 2008-2012 DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2008 - 2012 2008 URAIAN
2009
2010
2011
2012
TARGET ( RENSTRA)
REALISASI
TARGET ( RENSTRA)
REALISASI
TARGET ( RENSTRA)
REALISASI
TARGET ( RENSTRA)
REALISASI
TARGET (RENSTRA)
1,161,986,630,223
1,258,609,946,407
1,221,594,240,781
1,286,067,485,169
1,294,889,895,228
1,374,205,096,491
1,376,467,958,628
1,609,761,447,240
1,470,067,779,814
2.171.734.307.663
PENDAPATAN ASLI DAERAH
547,887,175,315
632,872,311,654
596,850,801,653
645,145,551,076
632,661,849,752
740,202,076,369
672,519,546,287
871,963,501,186
718,250,875,434
1.004.063.125.812
Pajak Daerah
486,168,175,841
525,185,354,193
524,567,434,500
541,192,265,770
556,041,480,570
634,710,019,497
591,072,093,846
735,226,105,916
631,264,996,227
871.630.605.393
Retribusi Daerah
33,144,872,640
29,259,898,276
32,935,463,785
34,785,228,681
34,911,591,612
32,836,503,244
37,111,021,884
35,985,658,458
39,634,571,372
34.115.157.619
Hsl Pengelolaan Kekayaan
12,768,526,834
12,481,050,739
14,071,903,368
20,094,713,176
14,916,217,570
26,333,869,885
15,855,939,277
28,961,383,473
16,934,143,148
35.492.532.563
15,805,600,000
65,946,008,447
25,276,000,000
49,073,343,450
26,792,560,000
46,321,683,744
28,480,491,280
71,790,353,339
30,417,164,687
62.824.830.237
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
590,574,676,643
601,802,167,488
618,381,981,128
631,011,121,384
655,484,899,996
626,677,339,122
696,780,448,696
722,339,653,054
744,161,519,207
894.544.324.851
59,333,281,643
70,560,773,088
61,052,031,128
73,681,173,384
64,715,152,996
87,821,992,122
68,792,207,635
82,037,725,054
73,470,077,754
118.434.888.851
Dana Alokasi Umum
511,773,395,000
511,773,394,400
523,919,950,000
523,919,948,000
555,355,147,000
527,471,247,000
590,342,521,261
620,812,328,000
630,485,812,707
757.056.696.000
Dana Alokasi Khusus
19,468,000,000
19,468,000,000
33,410,000,000
33,410,000,000
35,414,600,000
11,384,100,000
37,645,719,800
19,489,600,000
40,205,628,746
19.052.740.000
23,935,467,265
6,361,458,000
9,910,812,710
6,743,145,480
7,325,681,000
7,167,963,645
15,458,293,000
7,655,385,173
266.557.880.000
JUMLAH PENDAPATAN
REALISASI
Daerah yang Dipisahkan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
LAIN - LAIN PENDAPATAN
23,524,778,265
DAERAH YANG SAH
Sumber data : DPPKA DIY diolah
26
Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah DIY dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Dalam periode Tahun 2009 – 2012 terdapat beberapa kebijakan penting yang diambil dalam penganggaran Pemerintah Daerah; Pertama Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Kedua Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Ketiga Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Keempat alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). Kelima pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas) Penyerapan belanja Daerah Istimewa Yogyakarta secara rata-rata mencapai dilihat pada tabel dibawah
Pemerintah Daerah Tahun 2009 – 2012 90,59%, yang dapat ini.
TABEL T.III.C.7 Penyerapan Belanja Daerah 2009-2012 TAHUN
ANGGARAN
REALISASI
PENYERAPAN
2009
1.478.511.498.412
1.327.487.848.943
89,79%
2010
1.483.751.313.695
1.354.594.058.106
91,30%
2011
1.708.874.569.772
1.562.268.734.645
91,42%
2012
2.285.140.075.735
2.053.825.959.467
89,88%
Sumber: LRA Th 2008 -2012
27
Dari penyerapan sebesar 90,59% diketahui, Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang terkecil penyerapannya dari anggaran. Setelah itu Belanja Modal menempati urutan kedua dalam penyerapan anggaran. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan, pengendalian pencairan anggaran lebih cepat dan efektif. Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama periode satu tahun. Terkait dengan hal tersebut, opini BPK terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 tahun (Tahun 2009 s.d. 2011) dapat dilihat pada tabel berkut: Tabel T.III C.8 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY NO 1
TAHUN 2009
OPINI WDP
2
2010
WTP
3
2011
WTP
KETERANGAN Aset belum dapat diyakini kewajaranya Paragraf penjelas berupa aset Dinas PUESDM yang belum diserahkan Paragraf penjelas berupa : pencatatan Dana bergulir belum sesuai SAP dan belum diberlakukannya penyusutan aset
Sumber : DPPKA, diolah
Jumlah barang milik daerah yang dapat di inventarisasi s/d tahun 2012 yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset adalah 940.401 unit dengan tafsiran harga Rp.4.727.074.614.964,-. Barang milik daerah tersebut terdiri dari tanah, alat-alat, bangunan gedung, jalan, jembatan, hewan ternak dan tanaman maupun konstruksi dalam pengerjaan.
28
Dari barang milik daerah tersebut, aset tanah yang dapat disertifikatkan sampai dengan tahun 2012 adalah 41 bidang. Aset daerah yang dapat dioptimalkan berupa tanah, kendaraan dan bangunan, baik itu dengan sistem sewa, pinjam pakai maupun bangunan guna serah (BGS). Sampai dengan tahun 2012 Aset tanah Pemda DIY sebanyak 850 bidang yang dapat dioptimalkan. Bank BPD adalah bank umum dengan 197 jaringan di DIY, sesuai laporan keuangannya telah menunjukkan perkembangan yang positif dengan total aset s/d tahun 2012 sebesar Rp. 5.632 milyar, laba yang dihasilkan Rp. 149.439 milyar meningkat 68,47% dari tahun sebelumnya. Modal dasar bank BPD sebesar Rp. 250 milyar dimana sebesar Rp. 127,50 milyar atau 51% adalah modal pemda. Setoran PAD dari BPD tahun 2012 berupa deviden dan dana pembangunan sebesar Rp. 31,76 milyar atau 24.90% dari modal disetor. PT. AMI bergerak dibidang percetakan dan penerbitan, pertambangan, perdagangan, pariwisata dan rekayasa industri. PT AMI juga bekerjasama dengan pihak ketiga dengan PT Yogya Indah Sejahtera mengelola Mall Malioboro, PT. Adicandra Ghraha Misata mengelola Sagan Resto, PT Kaidi Indojaya mengelola pembangunan pusat perdagangan Jogjatronik dan PT Mirota Batik. Modal PT AMI yang disetor Pemda Rp. 15,36 milyar, sampai tahun 2011, namun hingga tahun 2012 belum dapat memberikan kontribusi PAD kepada pemda. PD. Taru Martani bergerak dibidang usaha prosesing tembakau, dengan tenaga kerja 255 orang. Pada tahun 2011 modal yang disetor Pemda Rp. 3,4 milyar. Sampai tahun 2012 kontribusi PAD Rp. 86 juta.
29
BUKP se DIY sebanyak 75 unit, sampai tahun 2012 dengan modal disetor Pemda Rp. 17.64 milyar, kontribusi PAD kepada Pemda Rp. 10.12 milyar. SDM pengelola keuangan dan aset terdiri dari perencana program, Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, petugas akuntansi, pengurus dan penyimpan barang yang ada disetiap SKPD. Jumlah SDM pengelola keuangan dan aset di Pemda DIY dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel T.III.C.9 SDM Pengelola Keuangan dan Aset Pemda DIY NO
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1 2 3 4 5 6
Perencana Program Bendahara penerimaan Bendahara pengeluaran Petugas akuntansi Pengurus barang Penyimpan barang
70 30 68 67 117 95
orang orang orang orang orang orang
Sumber : DPPKA, diolah
Wajib pajak yang dilayani oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah per hari adalah 4.460 wajib pajak dengan perincian sebagai berikut : Tabel T.III.C.10 Wajib pajak yang dilayani per hari No.
KPPD
JUMLAH WP/HARI
1
2
3
1. 2. 3. 4. 5.
KPPD KPPD KPPD KPPG KPPD
KOTA YOGYAKARTA BANTUL KULONPROGO GUNUNGKIDUL SLEMAN
850 1.000 440 470 1.700
WP WP WP WP WP
Sumber : DPPKA, diolah
Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik khususnya wajib pajak pada pendaftaran kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor serta upaya untuk
30
meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, maka dilaksanakan layanan unggulan pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Daerah / Kantor Bersama Samsat di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengembangan layanan antara lain : 1. Samsat Pembantu di Sewon Bantul dan Maguwoharjo Sleman. Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 2. Samsat Payment Point Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang pelaksanaannya berada pada 1 Kantor Kas dan 5 Cabang Pembantu Bank BPD DIY, yaitu : a. Kantor Kas Bank BPD Giwangan Kota Yogyakarta b. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Piyungan Bantul c. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Nanggulan Kulon Progo d. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Karangmojo Gunungkidul e. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Kalasan Sleman. f. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Godean Sleman.
31
3. Samsat Corner. Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang ditempatkan di Plaza /Mall Ambarukmo. 4. Samsat Drive Thru Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa Wajib Pajak harus turun dari kendaraan, terletak di Samsat Pembantu Sewon Bantul. 5. Samsat Keliling Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) menggunakan 5 unit Bus pada tempat-tempat strategis. 6. Samsat pada Acara Tertentu. Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) / Pameran Pembangunan di Kabupaten / Kota. Dalam memberikan pelayanan publik, KPPD / SAMSAT se DIY telah memperoleh penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima (CPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009 untuk KPPD Gunungkidul dan KPPD Bantul, sedang KPPD Kota Yogyakarta pada tahun 2012, dan pengakuan pelayanan dengan Indek
32
Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Baik untuk 5 KPPD serta Sertifikasi ISO 9001-2008 sejak tahun 2009. Untuk mendukung kelancaran tugas dan menjamin tingkat akselerasi dan akurasi data pada proses pelayanan di KPPD seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan sistem pelayanan online. Untuk menjamin transparansi pelayanan publik telah dibangun berbagai fasilitas berbasis teknologi informasi, antara lain : 1. SMS Informasi PKB. Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui SMS. 2. SMS Informasi Jatuh Tempo. Layanan informasi jatuh tempo masa Pajak Kendaraan Bermotor yang memberikan informasi SMS, 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa pajak. Dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik sebagai tindak lanjut tuntutan masyarakat terhadap mutu Pelayanan Prima, maka aparatur pemerintah perlu mempersiapkan diri dengan memperbaiki kinerja palayanan secara terus menerus dan berkesinambungan diiringi dengan peningkatan Sarana dan Prasarana dari tahun ke tahun. 3.1.2 Potensi Potensi pendapatan Tahun 2012-2017 bersumber dari Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan. Potensi Pendapatan Daerah diukur dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, khusus untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sifatnya closed listed. Hal ini sedikit membatasi gerak di daerah untuk melakukan perbaharuan
33
penerimaan khususnya dari pajak dan retribusi karena obyek baru yang dianggap sebagai potensi pendapatan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan untuk dipungut. Sehingga potensi yang akan digalakkan untuk beberapa tahun ke depan diarahkan berasal dari sumber Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, komponen dana perimbangan dan juga komponen dana hibah, maupun dana-dana penyesuaian dari pusat. Adapun potensi pendapatan dari pajak daerah adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan ekonomi sehingga bertambah kendaraan baru (10-12%) 2. Potensi realisasi wajib pajak yang belum mendaftar (40%) 3. Rencana kenaikan harga BBM (PBBKB) Rata-rata peningkatan kendaraan roda empat sebesar 531 unit kendaraan roda empat setiap bulan sedang rata-rata peningkatan kendaraan roda dua sebesar 8.949 unit setiap bulan. Dengan menggunakan model estimasi jumlah kendaraan, diperoleh proyeksi jumlah kendaraan untuk roda empat, terbesar terdapat di Kabupaten Sleman, diikuti oleh Kota Yogyakarta sedangkan untuk sepeda motor, proporsi terbesar terdapat di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga bahan bakar kendaraan, rata-rata jarak yang ditempuh kendaraan bermotor per hari, rata-rata jarak yang mampu ditempuh oleh kendaraan per liter bahan bakar yang digunakan, jumlah kendaraan bermotor, nilai jual kena pajak yang telah di tentukan, dan tarif pajak.
34
Potensi jenis bahan bakar yang tinggi adalah premium dan solar karena kedua jenis BBM ini pula yang memberikan kontribusi yang relatif paling besar terhadap penerimaan PBBKB. Pertamax dan Pertamax Plus bernilai sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Konsumsi bahan bakar jenis premium diwakili oleh jenis kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat selain jenis truck, pick up, dan bus (B1, B2, C1, C2) yang dianggap mewakili konsumsi bahan bakar jenis solar. Untuk mengestimasi potensi jenis pajak dari pajak air permukaan ini dipergunakan rata-rata pertumbuhan tertimbang sebesar rata-rata 5,58 persen. Presentase ini digunakan untuk mengestimasi potensi pada tahun mendatang. Potensi pelayanan sebagai berikut :
kepada
wajib
pajak
adalah
1. Partisipasi masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik cukup baik. 2. Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM 3. Komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedang potensi pendapatan adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.
dari
retribusi
daerah
Retribusi jasa umum Retribusi jasa usaha Retribusi perijinan tertentu
Ketiga jenis retribusi ini dimungkinkan terjadi penambahan jenis penerimaan disamping ada revisi terhadap tarif yang menyesuaikan dengan harga pasar. Nilai proyeksi potensi retribusi dihitung dengan menggunakan dasar perhitungan nilai potensi moderat dengan rumus sebagai berikut: Potensi retribusi tahun ini = Potensi tahun lalu (skenario modercit) x Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
35
Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang digunakan masih sama dengan perhitungan potensi yaitu sebesar 4% (skenario pesimis), 5% (skenario moderat) dan 6% (skenario optimis). Dengan model perhitungan tersebut terlihat ada kenaikan nilai potensi retribusi dari tahun ke tahun. Nilai pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan nilai potensi sebesar 5% untuk ketiga skeniario. Dilihat dari nilai nominalnya, nilai potensi retribusi untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 50 miliar (nilai pesimis), Rp 55 miliar (nilai moderat) atau Rp 60 miliar (nilai optimis). Selain itu potensi pendapatan yaitu :
pendapatan
dari
lain-lain
1. Optimalisasi aset Dapat diketahui kondisi dan penggunaan saat ini, sehingga apabila penggunaan belum optimal dapat lebih dioptimalkan 2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Potensi pendapatan setiap tahun dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan tidak terlepas dari jumlah penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD maupun kepada Swasta. Untuk Potensi Badan Usaha Milik Daerah, Bank BPD dapat ditingkatkan mejadi bank devisa, PT AMI menjadi mitra kerja Pemda dalam memberikan kontribusi PAD, PD. Taru Martani dengan badan hukum jelas menjadi PT sebagai mitra kerja pemda memberikan kontribusi PAD yang meningkat setiap tahunnya, BUKP memberikan kontribusi PAD terhadap Pemda setiap tahun.
36
3.1.3 Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset sesuai tugas dan fungsi pelayanan, antara lain sebagai berikut : 1.
Data base wajib pajak masih kurang valid karena tidak ada sensus kendaraan 2. Perpanjangan STNK belum sesuai Peraturan POLRI 3. Belum ada kaderisasi SDM 4. Lemahnya indentifikasi potensi retribusi karena keterbatasan kewenangan pungutan (closed list) 5. Penentuan harga satuan yang sangat cepat berubah, sedangkan proses perundangan membutuhkan waktu, sehingga antara target dan realisasi terdapat gap yang tinggi. 6. Belum ada peraturan perundangan tentang pendapatan dari lain-lain pendapatan yang mengikat sebagai bahan pungutan 7. Jenis dan ragam lain-lain pendapatan sangat banyak sehingga pemilahan juga harus dikoordinasikan bersama dari pusat hingga kabupaten dan kota. 8. Belum optimalnya penggunaan instrumen ( ASB dan SPM) perencanaan penganggaran dalam penyusunan anggaran 9. Belum adanya hasil evaluasi SPM sebagai input perencanaan penganggaran tahun berikutnya. 10. Belum adanya persamaan persepsi dalam pengambilan kebijakan tentang indikator kinerja dari TAPD terhadap implementasi instrumen perencanaan penganggaran 11. Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan di masing-masing SKPD belum sama terutama untuk pengajuan SP2D LS 12. Pencairan anggaran tidak sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di triwulan IV
37
13. SDM petugas pengelola keuangan daerah perlu ditingkatkan 14. Verifikator SKPD belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 15. Masih terdapat kesalahan input data dalam SIPKD 16. Jaringan internet yang belum lancar/trouble di SKPD 17. Data kepegawaian yang tidak valid sebagai dasar penghitungan gaji 18. Proses pemeriksaan BPK terkadap laporan keuangan Pemda kedepan juga dikembangkan melalui elektronik audit (e-audit)hal ini mengharuskan pemda untuk terus mengembangkan proses pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. 19. Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki. 20. Terkait dengan Bentuk pemanfaatan aset yang optimal, permasalahan yang dihadapi adalah belum teridentifikasi asset idle yang terdapat di SKPD/UPTD. 21. Dalam upaya Peningkatan penatausahaan asset, khususnya Pengelolaan BMD dengan menggunakan SIPKD modul asset, Pengurus dan penyimpan barang belum terampil dalam mengoperasionalkan aplikasi. 22. Penyusunan RKBMD maupun RKPBMD belum mengacu daftar inventaris barang sebagai dasar pengalokasian anggaran, perencanaan kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD belum mengacu standar sarana dana prasarana 23. Terdapat aset tanah yang belum bersertifikat.
38
24. Perluasan usaha Badan Usaha Milik Daerah, terkendala modal sehingga setoran minimal sebagai akibat persaingan dunia perbankan sangat ketat 25. Perseroan terbatas dan perusahaan daerah mengalami Kesulitan likuiditas, disamping bidang usaha yang dikelola tidak berjalan dengan baik, beban operasional tinggi, tekanan pasar, ruang gerak usaha dan regulasi dibatasi. 26. Payung hukum Kelembagaan BUKP belum ada bahkan terdapat 6 BUKP belum sehat. 27. Pemahaman SDM pengelolaan keuangan terhadap regulasi pengelolaan keuangan belu memadai hal ini disebabkan salah satunya oleh sering terjadi perubahan regulasi. 28. Penguasaan SDM pengelola keuangan terhadap teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah masih kurang memadai. 29. Adanya Mutasi PNS SDM pengelola keuangan 30. Sebagian SDM pelayan publik kualifikasinya belum sesuai dengan kebutuhan. 31. Dengan bertambahnya tempat-tempat pelayanan Wajib Pajak menyebabkan perbandingan kuantitas SDM dengan Wajib Pajak tidak seimbang. 32. Lahan parkir dan ruang tunggu untuk wajib pajak kurang memadai
d.
Target Pendapatan sebagai berikut:
tahun
2013
s/d
2017
adalah
39
Tabel T.III.C.11 Target Pendapatan 2013-2017 URAIAN
2013
2014
2015
2016
2017
PENDAPATAN
2,822,069,129,115
2,984,169,114,501
3,648,949,719,135
3,930,844,900,784
4,245,609,201,460
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1,014,089,544,450
1,130,625,412,406
1,260,733,194,326
1,406,008,528,672
1,568,235,891,221
885,217,610,000
991,443,723,200
1,110,416,969,984
1,243,667,006,382
1,392,907,047,148
Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
41,436,702,950
44,751,639,186
48,331,770,321
52,198,311,947
56,374,176,902
36,328,245,281
39,234,504,903
42,373,265,296
45,763,126,519
49,424,176,641
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
51,106,986,219
55,195,545,117
59,611,188,726
64,380,083,824
69,530,490,530
961,190,992,745
1,033,964,090,885
1,153,790,615,762
1,287,656,390,342
1,437,218,929,927
98,360,324,745
106,229,150,725
114,727,482,783
123,905,681,405
133,818,135,918
Dana Alokasi Umum
828,334,768,000
927,734,940,160
1,039,063,132,979
1,163,750,708,937
1,303,400,794,009
Dana Alokasi Khusus
34,495,900,000
-
-
-
-
Pendapatan Pajak Daerah
DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil pajak/Bagi Hasil bukan pajak
40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
846,788,591,920
819,579,611,210
1,234,425,909,047
1,237,179,981,771
1,240,154,380,312
8,815,476,250
6,216,033,150
6,713,315,802
7,250,381,066
7,830,411,551
-
-
-
-
-
837,973,115,670
813,363,578,060
1,227,712,593,245
1,229,929,600,704
1,232,323,968,761
23,759,082,000
25,659,808,560
27,712,593,245
29,929,600,704
32,323,968,761
Dana BOS Pusat
279,000,000,000
Dana Keistimewaan Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainya
535,214,033,670
787,703,769,500
1,200,000,000,000
1,200,000,000,000
1,200,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pendapatan lainnya Sumber : DPPKA, data diolah
41
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TAHUN 2012-2017. Visi
:
Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”
Misi Misi 3 RPJMD adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik kearah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Tujuan Misi 3. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien. Sasaran Misi 3 1. Akuntabilitas meningkat. 2. Akuntabilitas meningkat.
kinerja pengelolaan
Program pembangunan diatas adalah :
daerah
pemerintah
daerah
keuangan
daerah
berdasarkan
sasaran
a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran diatas arah kebijakan pembangunannya adalah meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dari B menjadi A, dan Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Strategi yang ditetapkan untuk dilakukan adalah Meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel, dan Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD serta optimalisasi pendapatan daerah.
42
Strategi diatas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA ( RENSTRA SKPD TERKAIT DIY, RENSTRA SKPD SEBELUMNYA ) Tabel T.III. C.12 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L No (1 ) 1 2 3
4
5
6
Indikator Kinerja
Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi
Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota*)
Sasaran pada Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(2)
(3)
(4)
(5)
Prosentase peningkatan pendapatan daerah Prosentase Realisasi PAD terhadap target PAD Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Prosentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Jumlah Peraturan tentang APBD yang ditetapkan
Tersusunnya keuangan pemda Tersusunnya keuangan pemda
rencana tahunan rencana tahunan
Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi
103%
Tersusunnya keuangan pemda
rencana tahunan
Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi
90%
Tersusunnya keuangan pemda
rencana tahunan
100%
Tersusunnya keuangan pemda
rencana tahunan
104% 109%
Laporan keuangan pemerintah daerah 100%
7
8
9 10
11
Jumlah barang milik daerah yang dapat diinventarisasi Jumlah aset tanah Pemda yang dapat disertifikatkan Persentase Aset Pemda yang dapat dioptimalkan Rasio Pendapatan BUMD dan LKM terhadap penyertaan modal BUMD dan LKM Rasio PNS yang menguasai operasional SIPKD
104%
90%
113%
Tersedianya laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami Terlaksananya penatausahaan aset sesuai peraturan perundang-undangan Terlaksanya pengamanan dan penanganan sengketa aset Terlaksananya pemanfaatan aset
197%
Tersusunnya rencana keuangan tahunan pemda
100%
Terlaksananya penatausahaan keuangan dan aset sesuai peraturan perundang-undangan
Tingkat optimal
pendapatan
yang
Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Peningkatan dan pengelolaan negara
transparansi akuntabilitas keuangan
Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu
43
3.4
TELAAHAN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
WILAYAH
DAN
Rencana Tata Ruang Wilayah DIY disusun atas dasar amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Peraturan Menteri PU Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi , telah dituangkan dan ditetapkan melalui Perda No 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri PU Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Peraturan Menteri PU Nomor: 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Sehingga Provinsi DIY berikut Kabupaten/Kota nya telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam penyusunannya Rencana Tata Ruang Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa Tengah). Sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, telah disusun Rencana Rinci dengan kedalaman 1:5000 khusus pada kawasan strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan strategis jawa-bali maupun kawasan strategis provinsi. 3.5.
PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS 1. Potensi pendapatan dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan daerah yang syah untuk meningkatan PAD. 2. Peningkatan Kapasitas pengelolaan keuangan daerah 3. Perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD
44
4. Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan asset 5. Peningkatan kompetensi SDM 6. Peningkatan kualitas layanan pajak.
45
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
VISI DAN MISI SKPD
4.1.1 VISI Visi Organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset adalah “ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TERBAIK SE INDONESIA". Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai lembaga / institusi yang mempunyai tugas menghimpun, menghasilkan pendapatan untuk dan mengalokasikan keuangan daerah dan mengelola kekayaan / aset daerah. Terbaik se Indonesia dimaksudkan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi instansi / lembaga / institusi yang mampu bersaing dan komitmen tinggi dalam mewujudkan kemandirian kemampuan keuangan daerah. 4.1.2 MISI Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi : "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset terbaik se Indonesia", Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu :
46
1. Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah 2. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 3. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMD 4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Meningkatkan profesionalisme SDM Misi Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah dimaknai bahwa pengelolaan pendapatan harus dapat meningkatkan kemampuan pendapatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Misi Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dimaknai bahwa setiap pengelolaan keuangan daerah harus mampu meningkatkan kemampuan SDM, berikut Sarana dan Prasarana serta system yang mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pengawasan (pengendalian). Misi Memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMD dimaknai sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang selama ini sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah kinerjanya masih belum optimal dan terdapat Badan Usaha Milik Daerah karena belum menemukan core busines sehingga belum menghasilkan pendapatan, dan Badan Usaha Milik Daerah yang telah eksis perlu dipertahankan keberadaannya agar masyarakat memperoleh manfaat yang besar. Misi Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dimaknai sebagai aset daerah dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk pelayananan kepada masyarakat. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak
47
lain/swasta baik dalam bentuk Bangun Guna Serah maupun Kontrak Konsesi dan pembentukan badan usaha baru yang khusus menangani pengoptimalan aset daerah. Misi Meningkatkan kualitas pelayanan publik dimaknai sebagai segala bentuk jasa pelayanan untuk publik, baik dalam bentuk barang jasa yang menjadi tanggungjawabnya dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Misi Meningkatkan profesionalisme SDM dimaknai sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM pengelolaan keuangan agar memiliki keahlian dan inovasi untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya serta mempunyai inisiatif untuk selalu mengembangkan kemampuan dirinya. 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sesuai tabel dibawah:
48
Tabel T.IV.C.13 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
1
2
3
4
1
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah
1.1
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan
1.1.1
Prosentase PAD terhadap daerah
kontribusi pendapatan
2
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
2.1
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2.1.1
Penurunan Kelemahan Pengendalian dan pelaporan
Temuan Sistem Akuntansi
3
Mengoptimalkan peningkatan kinerja BUMD
3.1
Meningkatnya kinerja BUMD
3.1.1
Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD
4
Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah bagi pemda
4.1
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
4.1.1
Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan
Target
Kinerja Tahun ke
1 (2013)
2 (2014)
3 (2015)
4 (2016)
5 (2017)
5
6
7
8
9
44.34%
51.47%
51.48%
51.49%
51.49%
12 temuan
12 temuan
12 temuan
12 temuan
31,56%
26,13%
22,95%
24,45%
28,36%
11.43%
11.57%
11.71%
11.86%
12%
12 temuan
49
4.3.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan melalui strategi yang tepat. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut : Gambar G-IV.C.3 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi
Sasaran 1 Sasaran 1
Strategi 1 Atau
Sasaran 2
Sasaran 2
Strategi 1
Strategi 2 Sasaran 3
Untuk menentukan alternative strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran dapat dilakukan dengan analisis SWOT. 4.3.1
Analisis Eksternal. Secara umum analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi DPPKA dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
51
Peraturan tentang pajak dan retribusi merupakan kewenangan pusat. Data base yang masih kurang valid karena tidak ada sensus kendaraan. Perpanjangan STNK belum sesuai peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Lemahnya identifikasi potensi retribusi karena keterbatasan kewenangan pungutan, belum adanya peraturan perundangan yang mengikat sebagai bahan pungutan untuk lain-lain pendapatan yang sah, jenis dan ragamnya sangat banyak sehingga pemilahan harus di koordinasikan bersama dari pusat hingga kab dan kota. Peraturan regulasi ditentukan pusat sering berubah dan tidak ada sinkronisasi dan menimbulkan multi tafsir. Belum adanya hasil evaluasi SPM sebagai output perencanaan penganggaran tahun berikutnya. Belum adanya persamaan persepsi dalam pengambilan kebijakan tentang indikator kinerja dari TAPD terhadap implementasi instrumen perencanaan penganggaran. Dalam pengelolaan kas daerah tingkat pemahaman penatausahaan keuangan di masingmasing SKPD belum sama terutama untuk pengajuan SP2D LS. Pencairan anggaran tidak sesuai aliran kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di triwulan IV. Data kepegawaian yang tidak valid sebagai dasar penghitungan gaji. Proses pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemda kedepan juga dikembangkan melalui audit elektronik (e-audit), hal ini mengharuskan pemda untuk terus mengembangkan proses pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Dalam pengelolaan aset daerah belum ada peraturan perundangan yang mengikat sebagai pedoman pungutan. Jenis dan ragam peraturan perundangan tersebut sangat banyak sehingga pemilihan harus dikordinasikan bersama dari pusat hingga kabupaten/kota.
52
Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, persaingan dunia usaha sangat ketat. Bank BPD diperluas menjadi bank devisa dengan syarat modal disetor Bank Indonesia minimal 1 trilyun, sedangkan modal disetor sekarang 250 milyar. Untuk Perusahaan Daerah Taru Martani dibatasi regulasi untuk jenis usahanya karena belum ada perubahan Peraturan Daerah, sedangkan Badan Usaha Kredit Pedesaan payung hukum kelembagaannya belum jelas. 4.3.1.1 Peluang. 1) Pertumbuhan ekonomi berakibat bertambahnya kendaran baru 2) Rencana kenaikan harga BBM 3) Tarif pungutan dalam Pengelolaan retribusi daerah dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat di daerah. 4) Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi terhadap penggunaan barang milik daerah 5) Badan Usaha Milik Daerah dapat dikembangkan dan ditingkatkan 6) Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset masih bisa dikembangkan. 4.3.1.2 Ancaman 1) Potensi pendapatan dari pajak PKB setiap tahun naik sehingga akan mengalami titik jenuh mengakibatkan stagnan dan terus menurun, sehingga sumber PAD dari pajak akan menurun. 2) Adanya pembatasan/kepemilikan KBM untuk menekan penggunaan BBM; luasan/panjang lintasan jalan yang terbatas menyebabkan polusi. 3) Penentuan harga satuan sangat cepat berubah, sedangkan proses perundangan membutuhkan waktu, sehingga antara target dan realisasi terdapat gap yang tinggi. 4) Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sering berubah.
53
4.3.2
Analisis Internal.
Analisis internal bertujuan untuk memahami kondisi SKPD dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan, kekurangan agar dapat di eliminir dampaknya. Dalam pengelolaan pendapatan, SDM pengelola pendapatan, Sarpras pendukung pengelola pendapatan dan kualitas pelayanan wajib pajak kurang. Pengelolaan belanja daerah belum optimal dalam penggunaan instrumen ASB dan SPM perencanaan penganggaran serta penyusunan anggaran; ferivikator SKPD belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; masih terdapat kesalahan input data dalam SIPKD; jaringan yang belum lancar/ trobel di SKPD; permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan out come yang dikehendaki; selain itu diperlukan masa transisi untuk mengubah sistem anggaran berimbang yang telah dilaksanakan masa lalu menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja. Dalam pengelolaan aset belum teridentifikasi "asset idle" yang terdapat di SKPD/UPTD; pengurus dan penyimpan barang belum terampil dalam mengoperasikan aplikasi; penyusunan RKBMD dan RKPBMD belum mengacu daftar inventaris barang sebagai dasar pengalokasian anggaran; perencanaan kebutuhan BMD dan RKPBMD belum mengacu standar sarana dan prasarana. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah PT AMI kesulitan likuiditas, manajemen kurang
54
profesional, bidang usaha yang dikelola tidak berjalan baik dan beban operasional tinggi. Sedangkan PD Taru Martani selain kesulitan likuiditas, juga terdapat 6 BUKP kurang sehat. 4.3.2.1
Kekuatan 1) Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi terbesar dalam PAD 2) Lokasi strategis dan pelayanan pajak dan retribusi-online mudah diakses oleh masyarakat 3) Potensi sumber-sumber PAD tersedia 4) Pengembangan BUMD menjadi lokomotif perekonomian dan sumber PAD DIY 5) Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel 6) Penyelenggaraan penatausahaan aset dengan sistem aplikasi menertibkan administrasi pengelolaan Barang milik daerah. 7) Adanya website sebagai media informasi
4.3.2.2
Kelemahan. 1) Meningkatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tidak tertagih karena terbatasnya SDM untuk penagihan tunggakan pajak KBM. 2) Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi daerah dan anggaran untuk sosialisasi dan promosi terbatas dan sistem pengawasan retribusi kurang optimal 3) Kewenangan pemda sebatas peningkatan kinerja dan fasilitasi dalam pengelolaan BUMD 4) Pengurus dan penyimpan barang belum optimal dalam pengoperasian aplikasi. 5) "Asset idle" pada SKPD belum teridentifikasi. 6) Pengadaan barang belum mengacu pada kebutuhan barang milik daerah, pemeliharaan belum mengacu pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
55
Tabel T.IV.C.14 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman KEKUATAN
KELEMAHAN
1)Pajak Kendaraan Bermotor 1)Meningkatnya tunggakan menjadi sumber pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan kontribusi terbesar yang tidak tertagih dalam PAD karena terbatasnya SDM 2)Lokasi strategis, pelayanan untuk penagihan pajak dan retribusi ontunggakan pajak KBM. line,mudah diakses oleh masyarakat 3)Potensi sumber-sumber tersedia
PAD 2)Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta sistem pengawasan retribusi kurang optimal
4)BUMD menjadi lokomotif 3)Kewenangan pemda dalam perekonomian dan sumber PAD pengelolaan BUMD sebatas DIY peningkatan kinerja dan fasilitasi dalam pengelolaan BMD 5)Sistem informasi 4)Pengurus dan penyimpan pengelolaan keuangan daerah barang belum optimal untuk perencanaan, dalam pengoperasian penganggaran, penatausahaan aplikasi. dan pelaporan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. 6)Penyelenggaraan 5."Asset idle" pada SKPD penatausahaan aset dengan belum teridentifikasi sistem menertibkan administrasi pengelolaan Barang milik daerah. 7)Adanya website sebagai 6.Pengadaan barang belum media informasi mengacu pada kebutuhan
barang milik daerah, pemeliharaan belum mengacu pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
56
PELUANG ANCAMAN/TANTANGAN 1) Pertumbuhan ekonomi 1) Potensi pendapatan dari menyebabkan bertambahnya pajak PKB setiap tahun kendaran baru naik sehingga akan 2) Rencana kenaikan harga BBM mengalami titik jenuh 3) Tarif pungutan dalam mengakibatkan stagnan Pengelolaan retribusi dan terus menurun, daerah dapat disesuaikan sehingga sumber PAD dari dengan kemampuan masyarakat pajak akan menurun di daerah. 2) Adanya pembatasan / kepemilikan KBM selain 4) Koordinasi, klarifikasi untuk menekan penggunaan dan inventarisasi BBM karena luasan dan terhadap penggunaan panjang lintasan jalan barang milik daerah yang terbatas serta 5) Badan Usaha Milik Daerah potensi polusi. dapat dikembangkan dan 3) Penentuan harga satuan ditingkatkan yang sangat cepat 6) Kualitas dan kapabilitas berubah sedangkan proses SDM pengelola keuangan perundangan membutuhkan dan aset masih bisa waktu, sehingga antara dikembangkan. target dan realisasi terdapat gap yang tinggi 4) Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sering berubah
57
Tabel T.IV.C.15 Analisis SWOT
STRENGHTS ( S ) Faktor Internal
Faktor Internal
1) Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan dengan kontribusi terbesar dalam PAD 2) Lokasi strategis dan pelayanan pajak dan retribusi-online mudah diakses oleh masyarakat 3) Potensi sumber-sumber PAD tersedia 4) BUMD menjadi lokomotif perekonomian dan sumber PAD DIY 5) Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel 6) penyelenggaraan penatausahaan, aset dengan sistem aplikasi menertibkan administrasi pengelolaan Barang milik daerah. 7) Website sebagai media informasi
WEAKNESSES (W) 1)Meningkatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tidak tertagih karena terbatasnya SDM untuk penagihan tunggakan pajak KBM. 2)Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi daerah dan anggaran untuk sosialisasi dan promosi terbatas serta sistem pengawasan retribusi kurang optimal. 3)Kewenangan pemda sebatas peningkatan kinerja dan fasilitasi dalam pengelolaan BUMD. 4)Pengurus dan penyimpan barang belum optimal dalam pengoperasian aplikasi 5)Aset idle pada SKPD belum teridentifikasi 6)Pengadaan barang belum mengacu pada kebutuhan barang milik daerah, pemeliharaan belum mengacu kepada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
58
OPPORTUNITIES - O STRATEGI S - O 1)Pertumbuhan ekonomi menyebabkan 1)Intensifikasi dan ekstensifikasi bertambah kendaran baru pendapatan dari pajak retribusi dan 2)Rencana kenaikan harga BBM lain-lain pendapatan 3)Tarif pungutan dalam Pengelolaan 2)Penentuan tarif pungutan untuk Perda reritribusi daerah dapat sebagai dasar regulasi pungutan disesuaikan dengan kemampuan Retribusi masyarakat di daerah 3)Pengembangan manajemen BUMD 4)Badan Usaha Milik daerah dapat 4)Penguatan Modal dan pengembangan usaha dikembang dan ditingkatkan 5)Monitoring dan investigasi aset daerah 5)Koordinasi, klarifikasi dan 6)Peningkatan Kualitas SDM inventarisasi terhadap penggunaan barang milik daerah 6)Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset masih bisa dikembangkan THREATS- T STRATEGI S - T 1) Potensi pendapatan dari pajak PKB 1)Penggalian sumber-sumber pontensi setiap tahun naik sehingga akan peningkatan PAD selain pajak. mengalami titik jenuh mengakibatkan 2)Percepatan regulasi dasar pungutan stagnan dan terus menurun, sehingga 3)Perencanaan penganggaran daerah sesuai sumber PAD dari pajak akan menurun. peraturan perundang-undangan yang 2) Adanya pembatasan /kepemilikan KBM berlaku selain untuk menekan penggunaan BBM 4)Pelaporan keuangan sesuai ketentuan karena luasan dan panjang lintasan yang berlaku jalan yang terbatas serta potensi polusi. 3) Penentuan harga satuan yang sangat cepat berubah sedangkan proses perundangan membutuhkan waktu, sehingga antara target dan realisasi terdapat gap yang tinggi 4) Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sering berubah
STRATEGI W - O 1)Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak 2)Penggalian sumber pendapatan dan penentuan besaran tarif retribusi 3)Penataan kelembagaan BUMD 4)Verifikasi, klasifikasi dan penilaian 5)Diklat / Bimtek pengelolaan keuangan dan aset daerah
STRATEGI W - T 1)Perbaikan manajement terhadap semua potensi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan. 2)Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan
59
1. Sasaran
meningkatnya
retribusi yang
dan
pendapatan
lain-lain
dilakukan
adalah
dari
pendapatan,
Perbaikan
pajak, strategi
manajemen
dan
Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari pajak dan, retribusi dan lain-lain pendapatan . 2. Sasaran
Efisiensi
daerah,
strategi
perencanaan dilakukan
dan
dan
efektifitas
yang
dilakukan
penganggaran
sesuai
dengan
anggaran adalah
belanja
peraturan
daerah
perundang-
undangan yang berlaku . 3. Sasaran
meningkatnya
transparansi
dan
akuntabilitas penyusunan APBD Kab/Kota, strategi yang
dilakukan
penganggaran keuangan
adalah
perencanaan
belanja
daerah
disesuaikan
dengan
dan
dan
pelaporan
ketentuan
yang
berlaku. 4. Sasaran
meningkatnya
kinerja
BUMD,
strategi
yang dilakukan adalah Penataan kelembagaan BUMD, Pengembangan
Manajemen
BUMD,
penguatan
permodalan dan pengembangan usaha 5. Sasaran
meningkatnya
secara efektif, dengan
pemanfaatan
aset
daerah
strategi yang dilakukan adalah
verifikasi,
klasifikasi
dan
penilaian,
monitoring dan investigasi aset daerah 6. Sasaran pajak
meningkatnya dan
strategi
wajib jemput
pelayanan
retribusi, bola
dan
kepada
wajib
dilakukan
dengan
mendekatkan
lokasi
layanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi. 7. Sasaran keuangan
meningkatnya dan
aset,
kemampuan strategi
SDM
pengelola
yang
dilakukan
Diklat keuangan dan aset daerah.
60
Sedang kebijakan yang dilakukan adalah : 1. Peningkatan
koordinasi
dan
kualitas
SDM
pengelolaan pendapatan daerah 2. Peningkatan
pelayanan,
pemenuhan
Sarpras
dan
Sistem. 3. Perubahan bentuk badan hukum, penataan manajemen dan penyehatan BUMD. 4. Pendayagunaan kekayaan daerah 5. Ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan 6. Pemberian penghargaan dan sanksi Hubungan kebijakan
antara dapat
tujuan,
sasaran,
digambarkan
strategi
sebagaimana
dan tabel
dibawah ini.
61
Tabel T.IV.C.16 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Visi
:
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset terbaik se Indonesia
Misi 1
: Mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan kemampuan Meningkatnya pendapatan 1. Perbaikan manajemen keuangan daerah untuk daerah dari pajak, terhadap semua potensi membiayai pembangunan retribusi dan lain-lain pendapatan daerah dari daerah pendapatan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan
: Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Tujuan Sasaran Strategi Mewujudkan pengelolaan Meningkatnya kualitas 1.Perencanaan penganggaran keuangan yang transparan pengelolaan keuangan penatausahaan dan dan akuntabel daerah pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan uang berlaku
Kebijakan Peningkatan Koordinasi dan Kualitas SDM Pengelolaan Pendapatan Daerah
Misi 2
Kebijakan Ketepatan waktu proses Pengelolaan Keuangan
62
Misi 3
: Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD Tujuan Sasaran Strategi Mengoptimalkan Meningkatnya kinerja BUMD 1. Penataan kelembagaan peningkatan kinerja BUMD Badan Usaha Milik Daerah 2. Pengembangan Manajemen BUMD 3. Penguatan modal dan pengembangan usaha
Misi 4
: Mengoptimalkan Tujuan Meningkatkan kontribusi Pendapatan asli daerah bagi pemda
pengelolaan aset daerah Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan aset (tanah, bangunan, kendaraan)
Strategi Verifikasi, klasifikasi dan penilaian, Monitoring dan investigasi aset daerah
Kebijakan Perubahan bentuk badan hukum, penataan manajemen dan penyehatan BUMD.
Kebijakan Pendayagunaan kekayaan daerah
63
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Tabel T.V.C.17 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Tujuan
Sasaran
1
2
Indikator Sasaran
3
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
4 1
5 Urusan Wajib
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan persandian
1.20.09 Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah meningkat
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
01
01.01
Indiaktor Kinerja Program (outcome) dan kegiatan ( output)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) - 2012
6
7
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2013)
Tahun-2 (2014)
Tahun-3 (2015)
Tahun-4 (2016)
Tahun-5 (2017)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penangung Jawab
Lokasi
21
target
Rp000
target
Rp000
target
Rp000
target
Rp000
target
Rp000
target
Rp000
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan kualitas pelayanan internal
Penyediaan Jasa Rurat Menyurat
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
100
100
4,326,568
100
5,496,921
100
6,004,327
100
6,604,760
100
7,265,236
100
29,697,812
DPPKA
1 tahun
100
19,549
100
22,345
100
24,575
100
27,033
100
29,736
100
29,736
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
65
1
2
3
4 01.02
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
6 Prosentase pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
7 1 tahun
8 100
9 1,459,188
40 gedung, 55 kendaraan
100
490,000
01.06
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
100
23,295
100
29,307
100
32,196
100
01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
85 orang
100
198,240
100
198,240
100
198,240
100
01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun, 10 gedung
100
574,990
100
596,696
100
646,566
100
01.10
Penyediaan tulis kantor
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun, 65 jenis
100
336,098
100
368,997
100
403,697
100
01.05
Alat
10 100
11 1,623,541
100
815,000
12 100
13 1,783,896
14 100
100
900,000
100
15 1,964,485
16 100
17 2,160,934
100
18 100
19 2,160,934
20 DPPKA
1,089,000
100
1,089,000
DPPKA
100
38,957
100
38,957
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
100
239,873
100
239,873
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
100
782,344
100
782,344
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
100
488,473
100
488,473
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
990,000
35,416
218,064
711,222
444,066
21 DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY DPPKA DIY
01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
100
320,160
100
405,800
100
446,380
100
491,018
100
540,119
100
540,119
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
15 jenis
100
79,989
100
92,088
100
101,296
100
111,426
100
122,569
100
122,569
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
100
20,099
100
39,765
100
43,741
100
48,115
100
52,927
100
52,927
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
66
1
2
3
4 01.15
01.17
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
6 Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
7 1 tahun
Penyediaan Makanan Minuman
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
100
110,868
100
125,870
100
138,268
100
dan
8 100
9 68,865
10 100
11 74,805
12 100
13 80,817
14 100
15
16 100
17 97,788
152,094
100
18 100
19 97,788
20 DPPKA
21 DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
167,304
100
167,304
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
88,898
01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
100
524,635
100
996,976
100
1,081,710
100
1,189,710
100
1,308,681
100
1,308,681
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
01.22
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Te mpat kerja
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
6 orang
100
90,990
100
97,489
100
110,107
100
121,107
100
133,218
100
133,218
DPPKA
Bangun tapan, Tegalre jo, Kalasan
01.26
Penyediaan Retribusi Sampah
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
100
9,600
100
10,000
100
11,000
100
12,100
100
13,310
100
13,310
DPPKA
5 KPPD se DIY
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja
100%
100
27,906,460
100
7,608,497
100
7,957,520
100
8,137,074
100
8,950,782
100
60,560,333
DPPKA
02.02
Pengadaan Tanah
2 bidang
100
-
100
11,170,000
0
-
0
-
0
-
100
11,170,000
DPPKA
Bantul, Sleman
02.03
Pembangunan Gedung kantor
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
2 gedung, 3.500 m2
100
20,369,000
100
11,087,000
100
30,000,000
0
-
0
-
100
61,456,000
DPPKA
Bantul, Kulon progo
02
67
1
2
3
5
6
8
9
10
11
12
02.05
4
Pengadaan Kendaraan dinas /operasional
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
4 unit
7
100
1,650,000
100
1,059,463
0
02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
6 jenis
100
363,887
100
691,855
100
02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
6 jenis, 36 unit
100
573,994
100
655,248
100
02.10
Pengadaan Mebeleur
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
7 set, 11 buah
100
216,583
100
234,030
100
02.11
DED Pembangunan Gedung Kantor
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
2 set gambar gedung, 2 set RAB
100
150,000
100
400,000
0
02.21
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
7 PBB, 1 tahun
100
44,931
100
49,424
100
13
14
15
16
17
18
19
20
21
100
530,000
100
583,000
100
583,000
DPPKA
DPPKA DIY
718,690
100
790,559
100
869,615
100
869,615
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
720,772
100
792,850
100
872,135
100
872,135
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
257,176
100
283,176
100
311,493
100
311,493
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
-
0
-
0
-
100
550,000
DPPKA
Bantul, Sleman
100
59,804
100
65,784
100
65,784
DPPKA
Gondoku suman, Kotagede , Umbulha rjo, Wirobraj an, Depok
-
54,367
68
1
2
3
4
5
6
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
1 tahun
02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
1 tahun
100
02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur) Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
1 tahun, 3 jaringan, 65 unit
100
7 jenis, 130 unit
100
02.22
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100
883,080
100
971,388
100
1,068,526
100
1,175,379
100
100
785,020
100
863,522
100
949,874
100
1,044,862
100
951,978
100
1,047,176
100
1,151,893
100
167,250
100
195,885
100
215,473
100
237,020
100
20
21
1,175,379
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
100
1,044,862
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
1,267,083
100
1,267,083
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
100
260,722
100
260,722
DPPKA
DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
530,850
652,118
849,850
02.28
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
02.30
Pemeliharaan Arsip kendaraan bermotor
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
695.000 berkas, 15.000 buah, 30 buah
100
1,407,797
100
1,111,334
100
1,222,467
100
1,344,714
100
1,479,185
100
1,479,185
DPPKA
5 KPPD se DIY
02.31
Pemeliharaan Arsip Keuangan
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
17.500 berkas, 650 m2, 1.500 buah
100
154,000
100
169,400
100
186,340
100
204,974
100
225,471
100
225,471
DPPKA
DPPKA DIY
02.32
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
1 tahun
100
73,908
100
81,298
100
85,363
100
93,900
100
103,290
100
103,290
DPPKA
DPPKA DIY
02.40
Rehabilitasi Sedang/Berat Jabatan
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
2 unit
100
90,000
100
170,650
100
187,715
100
206,486
100
227,135
100
227,135
DPPKA
Sewon, Depok
69
1
Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
2
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
3
Prosentase PNS yang mengikuti diklat
4 02.49
5 Perubahan Status Hukum Barang Daerah
6 Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur
7 5 gedung, 100 R.4, 25 R.2
8 100
9 133,300
02.57
Sensus Barang Milik Daerah
34 SKPD, 64 UPTD
100
330,000
02.60
Monitoring dan investigasi pengelolaan barang milik daerah
Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur Posentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 dokumen
100
148,990
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
100%
100%
550,318
10 100
100
100%
11 169,828
100
13 186,811
0
0
149,260
100
606,959
12
100%
100
15 205,492
-
0
198,000
100
652,162
14
100%
100
17 226,042
-
0
217,800
100
717,378
16
100%
100
19 226,042
20 DPPKA
21 DPPKA DIY
-
100
330,000
DPPKA
34 SKPD+ UPTD se DIY
239,580
100
239,580
DPPKA
DPPKA DIY
3,315,933
DPPKA
789,116
18
100%
05.02
Sosialisasi peraturan perundangundangan
Prosentase PNS yang mengikuti sosialisasi /diklat
675 orang
100
195,000
100
243,119
100
267,431
100
294,174
100
323,591
100
323,591
DPPKA
5 KPPD se DIY
05.08
Bimtek Kasamsatan
Prosentase PNS yang mengikuti sosialisasi /diklat
168 orang
100
70,000
100
58,910
100
64,801
100
71,281
100
78,409
100
78,409
DPPKA
5 KPPD se DIY
05.42
Pembinaan dan pelaksanaan Bimtek bagi pengelola keuangan
Prosentase PNS yang mengikuti sosialisasi /diklat
186 orang
100
255,389
100
275,000
100
290,000
100
319,000
100
350,900
100
350,900
DPPKA
DPPKA DIY
05.46
Pembinaan Teknis Penyusunan APBD
Prosentase PNS yang mengikuti sosialisasi /diklat
40 orang
100
29,929
100
29,930
100
29,930
100
32,923
100
36,215
100
36,215
DPPKA
DPPKA DIY
70
1 Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
3 Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 06
06.02
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendalian Akuntansi dan pelaporan
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
6 Terwujudnya akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan LAKIP, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Laporan keuangan smesteran, prognosis realisasi dan laporan keuangan akhir tahun SKPD Sinkronisasi pengembangan FGD penyusunan rencana program dan kegiatan instansi Kompilasi laporan dan rakor evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan
06.17
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
06.18
Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
06.19
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD
17
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
Prosentase peningkatan PAD
17.04
Penyusunan Sisdur Pengelolaan keuangan Daerah
Pergub dan Sosialisasi Sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan Daerah
7
8
100%
100
9 155,730
10
11
12
13
14
100%
162,078
100
178,286
15
100%
16
178,115
17
100%
18
213,926
19
100%
20
888,135
DPPKA
21
3dokumen
100
7,494
100
8,243
100
9,067
100
9,974
100
10,971
100
10,971
DPPKA
DPPKA DIY
2 laporan
100
24,396
100
26,835
100
29,519
100
32,471
100
35,718
100
35,718
DPPKA
DPPKA DIY
3 dokumen, 40 org, 3 kali
100
92,245
100
92,245
100
101,469
100
93,616
100
120,978
100
120,978
DPPKA
DPPKA DIY
1 dokumen, 30 orang
100
31,595
100
34,754
100
38,229
100
42,052
100
46,258
100
46,258
DPPKA
DPPKA DIY
10.47%
8,306,453
11.49%
11.52%
11,055,889
11.54%
12,161,478
11.54%
12,161,478
DPPKA
100
90,000
0
0
-
0
-
0
-
DPPKA
10.26%
2 Pergub, 1 kali, 90 orang
9,137,098
11.51%
0
10,050,808
-
DPPKA DIY
71
1
2
3
4
5
6
7
20
21
Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
17.06
Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
Rancangan peraturan daerah tentang APBD
1 Raperda, 34 SKPD, 800 buku
100
699,048
100
713,208
100
738,208
100
812,029
100
893,232
100
893,232
DPPKA
Proses penyusu nan APBD
Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
17.07
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD
1 raperda, 500 SET
100
727,524
100
757,524
100
782,524
100
860,776
100
946,854
100
946,854
DPPKA
Proses penyusu nan penjabar an APBD
Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
17.08
Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
1 Raperda, 500 buku
100
620,557
100
645,557
100
670,557
100
737,613
100
811,374
100
811,374
DPPKA
Proses penyusu nan perubah an APBD
Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
17.09
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD
1 Rapergub, 500 buku
100
684,307
100
714,307
100
739,307
100
813,237
100
894,561
100
894,561
DPPKA
Proses penyusu nan penjabar an perubah an APBD
Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
17.10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an APBD
Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungja waban pelaksanaan APBD
1 Raperda, 34 SKPD, 600 buku
100
412,272
100
453,500
100
498,850
100
548,735
100
603,608
100
603,608
DPPKA
Proses penyusu nan pertangg ungjawab an pelaksan aan APBD
72
1 Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
3 Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendalia n Akuntansi dan pelaporan
4 17.11
5 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD
6 Rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD
7 1 Rapergub, 150 buku
Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Prosentase peningkatan PAD
Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan
17.15
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembinaan teknis implementasi paket regulasi tentang penyusunan laporan keuangan
120 orang, 4 akt
100
199,352
100
219,287
100
17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pendapatan daerah
Konsultasi, fasilitasi penerimaan dana perimbangan, rekonsiliasi data DBH PBB dan BP PBB
5 dokumen
100
537,715
100
564,600
17.20
Penatausahaan dan pengendalian gaji pegawai daerah
Pendampingan pencetakan daftar gaji, laporan tahunan realisasi gaji dan koordinasi IWP dengan pihak ketiga, pemerintah pusat dan provinsi lain
100
476,741
100
389,000
34 SKPD
8
9 100
10 100
11 133,096
12
13
100
15 161,046
241,216
100
100
591,486
100
395,000
100
120,996
14
16 100
17 177,151
265,337
100
100
650,635
100
434,500
18 100
19 177,151
20 DPPKA
291,871
100
291,871
DPPKA
100
715,698
100
715,698
DPPKA
100
477,950
100
477,950
DPPKA
146,406
21 Proses penyusu nan penjabar an pertangg ungjawab an pelaksan aan APBD DPPKA DIY
Proses intensifik asi dan ekstensif ikasi sumbersumber pendapat an daerah Proses penataus ahaan dan pengend alian gaji pegawai pemda DIY
73
1
2
4
5
6
7
20
21
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembanguna n daerah Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembanguna n daerah Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembanguna n daerah
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
Prosentase peningkatan PAD
3
17.21
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Bantul
Rp. 152.327.02 2.000,- , 250.000 lembar
100
1,007,672
100
1,057,958
100
1,163,754
100
1,280,129
100
1,408,142
100
1,408,142
DPPKA
15 kecamat an di Bantul
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
Prosentase peningkatan PAD
17.22
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Gunungkidul
Rp. 49.839.50 0.000,- , 270.000 lembar
100
547,131
100
495,000
100
544,500
100
598,950
100
658,845
100
658,845
DPPKA
18 kecamat an di Gunungki dul
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
Prosentase peningkatan PAD
17.23
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta
Rp. 176.985.16 3.000,-
100
1,071,050
100
1,260,090
100
1,386,099
100
1,524,708
100
1,677,179
100
1,677,179
DPPKA
14 kecamat an di Kota Yogyakar ta
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
Prosentase peningkatan PAD
17.24
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Kulonprogo
Rp. 44.256.00 0.000,-
100
628,055
100
660,000
100
726,000
100
798,600
100
878,460
100
878,460
DPPKA
12 kecamat an di Kulonpro go
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
Prosentase peningkatan PAD
17.25
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Sleman
Rp. 331.669.34 0.000,- , 250.000 lembar
100
1,658,419
100
1,500,000
100
1,650,000
100
1,815,000
100
1,996,500
100
1,996,500
DPPKA
16 kecamat an di Sleman
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan
17.26
Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemungutan pajak kendaraan bermotor, Retribusi dan lain-lain pendapatan Pemungutan pajak kendaraan bermotor, Retribusi dan lain-lain pendapatan Pemungutan pajak kendaraan bermotor, Retribusi dan lain-lain pendapatan Pemungutan pajak kendaraan bermotor, Retribusi dan lain-lain pendapatan Pemungutan pajak kendaraan bermotor, Retribusi dan lain-lain pendapatan Keputusan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3 SK Gub, 1 Pergub, 5 bank
100
75,000
100
165,000
100
181,500
100
199,650
100
219,615
100
219,615
DPPKA
Proses penyusu nan kebijakan pengelol aan
74
1 Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembanguna n daerah
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
3 Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Prosentase peningkatan PAD
4 17.28
5 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
6 Penilaian dan workshop PPK BLUD
7 1 Pergub, 1 SK Gub, 3 SKPD
8 100
9 90,000
10 100
11 90,000
12 100
13 99,000
14 100
15 108,900
16 100
17 119,790
18 100
19 119,790
20 DPPKA
21 Kab. Sleman dan Kota Yogyakar ta
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembanguna n daerah Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembanguna n daerah Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembanguna n daerah Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembanguna n daerah
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
17.29
Pembinaan Pengelolaan Pajak Daerah
Pembinaan teknis aparat pengelolaan pajak daerah
50 orang
100
400,355
100
420,390
100
440,000
100
484,000
100
532,400
100
532,400
DPPKA
DPPKA DIY
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
Prosentase peningkatan PAD
17.31
Pelayanan Kesamsatan
6 pameran, 5 SKH, spanduk, 3 software
100
717,475
100
753,349
100
789,000
100
867,900
100
954,690
100
954,690
DPPKA
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
Prosentase peningkatan PAD
17.39
Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
Pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor, publikasi dan software aplikasi Dasar pengenaan PKB, BBNKB dan Tabel NJKB
1 Pergub, 1 tabel
100
168,870
100
177,870
100
185,000
100
203,500
100
223,850
100
223,850
DPPKA
Proses pelayana n pajak kendaraa n bermoto r DPPKA DIY
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
Prosentase peningkatan PAD
17.46
Perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah
Dokumen perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah
1 dokumen
100
173,490
100
100
190,443
100
209,487
100
230,436
100
230,436
DPPKA
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang teransparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan
17.49
Penyusunan laporan keuangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di wilayah DIY
2 laporan, 24 SKPD, 25 SK Gub
100
142,705
100
100
156,975
100
172,673
100
189,940
100
189,940
DPPKA
182,164
142,705
Proses perencan aan dan pengend alian pendapat an daerah DPPKA DIY
75
1 Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembanguna n daerah
2 Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
3 Prosentase PAD terhadap APBD
4 17.50
5 Pembinaan Pengelolaan Retribusi Daerah
6 Penyelenggara an koordinasi pembinaan retribusi daerah
7 36 kali
8 100
9 163,281
10 100
11 171,445
12 100
13 180,017
14 100
15 198,019
16 100
17 217,821
18 100
19 217,821
20 DPPKA
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang teransparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
17.60
Pengesahan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
dan
Dokumen pelaksanaan laporan cash bughet dan idle cash, SPD SKPD
34 SKPD, 390 buku, 4 triwulan
100
312,965
100
332,965
100
352,965
100
388,261
100
427,087
100
427,087
DPPKA
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang teransparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
17.61
Pengesahan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
dan
Dokumen pelaksanaan perubahan, laporan cash bughet dan idle cash, SPD SKPD
34 SKPD, 390 buku, 1 triwulan
100
302,333
100
319,175
100
100
373,093
100
410,402
100
410,402
DPPKA
Kecamat an Danureja n
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Prosentase PAD terhadap APBD
Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah
Dokumen sumbersumber potensi pendapatan daerah
1 dokumen
100
100
144,378
100
158,816
100
158,816
DPPKA
Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
Prosentase PAD terhadap APBD
17.66
Sertifikasi ISO 9001 : 2008
1 sertifikat, 1 aplikasi, 1 unit mobil, 2 unit SPM
100
70,000
100
137,000
100
84,700
100
93,170
100
102,487
100
102,487
DPPKA
Prosentase PAD terhadap APBD
17.66
Peningkatan Kualitas pemungutan pajak daerah di KPPD Kota Yogyakarta Peningkatan Kualitas pemungutan pajak daerah di KPPD Sleman
Proses penggali an potensi sumber pendapat an daerah KPPD Yogyakar ta
Sertifikasi ISO 9001 : 2008
1 sertifikat, 1 aplikasi, 25 org, 1 hr, 2 kl
100
70,000
100
137,000
100
84,700
100
93,170
100
102,487
100
102,487
DPPKA
17.64
339,175
119,504
100
119,321
100 131,253
21 Proses pembuin aan pengelol aan retribusi daerah di DIY Kecamat an Danureja n
KPPD Sleman
76
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
17.70
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kompilasi laporan keuangan smesteran dan akhir tahun anggaran pemerintah daerah
2 laporan, 34 SKPD
100
280.623
100
308,685
100
339.553
100
373.508
100
410.859
100
410.859
DPPKA
Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi pemda
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Prosentase Aset Daerah Yang dapat dimanfaatk an
4
17.72
Pembinaan dan Pengembangan pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)
3 aplikasi, 194 orang
100
192,374
100
168,674
100
185,541
100
204,095
100
224,505
100
224,505
DPPKA
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
17.68
Pembinaan dan pengembangan program gaji pegawai daerah
1 paket program
100
150000
100
165,000
100
175.000
100
192.500
100
211.750
100
211.750
DPPKA
Proses gaji pegawai daerah
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
17.69
Peningkatan pelayanan sistem penerbitan SP2D
Penerbitan, Pencetakan dan pemeliharaan perangkat penerbitan SP2D
1 paket program
100
105.000
100
115,000
100
125.000
100
137500
100
151.250
100
151.250
DPPKA
DPPKA DIY
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan
Software dan pendampingan entri data dalam aplikasi barang persediaan, SIMA, SIPKD Modul Aset Program gaji pegawai daerah terpelihara sesuai peraturan
17.73
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual
Kebijakan akuntansi berbasis acrual tersosialisasi kepada semua SKPD
34 SKPD
100
150,000
100
265,000
100
100
199,650
100
219,615
100
219,615
DPPKA
Kota Yogyakar ta
181,500
20
21 Proses penyusu nan laporan keuanga n pemerint ah daerah DPPKA DIY
77
1 Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
2 Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan
3 Prosentase PAD terhadap APBD
4 17.74
5 Peningkatan Kualitas Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Bantul Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Gunungkidul
6 Sertifikasi ISO 9001 : 2008
7 1 sertifikat, 1 aplikasi
8 100
Prosentase PAD terhadap APBD
17.75
Sertifikasi ISO 9001 : 2008
1 sertifikat, 1 aplikasi
100
Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Meningkatkan kontribusi PAD bagi Pemda
Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lainlain pendapatan Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
Prosentase PAD terhadap APBD
17.76
Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Kulonprogo Penatausahaan Barang Milik Daerah
Sertifikasi ISO 9001 : 2008
1 sertifikat, 1 aplikasi
100
Prosentase Aset Daerah Yang dapat dimanfaatk an
17.82
Laporan mutasi, daftar kebutuhan, daftar kebutuhan pemeliharaan, rencana kebutuhan dan RKPBD Sistem Aplikasi pengelolaan dana keuangan hibah dan bansos
1 buku, 194 orang pengelola barang
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
17.83
Mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBD Kab./Kota
Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Jumlah Raperda APBD Kab/Kota yang di evaluasi
1 program aplikasi
18
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBD Kab./Kota
Jumlah Raperda APBD Kab/Kota yang di evaluasi
18.01
Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota
Penyusunan Aplikasi Dana Hibah dan Bansos
Peningkatan pengelolaan keuangan kabupaten/ko ta sesuai peraturan perundangan yang berlaku Evaluasi Raperda Pertanggungja wabanan, Perubahan dan perda APBD kab/Kota
100%
5 Pergub, 5 kab/kota,
9 70,000
10 100
11 137,000
12 100
13 84,700
14 100
15 93,170
16 100
17 102,487
18 100
19 102,487
20 DPPKA
21 KPPD di Bantul
100
137,000
100
84,700
100
93,170
100
102,487
100
102,487
DPPKA
KPPD Gunungki dul
70,000
100
137,000
100
84,700
100
93,170
100
102,487
100
102,487
DPPKA
KPPD Kulonpro go
100
135,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100
135.000
DPPKA
Proses penata usahaan barang milik daerah
100
58,959
0
0
-
0
-
100
58,959
DPPKA
DPPKA DIY
70,000
0 -
100%
494,996
100%
350,653
100%
375,545
100%
419,340
100%
455,975
100%
2,096,509
DPPKA
100
396,000
100
460,000
100
506,000
100
556,600
100
612,260
100
2,530,860
DPPKA
Kab/Kota se DIY
78
1
2
3
4
5
6
7
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBD Kab./Kota
Jumlah Raperda APBD Kab/Kota yang di evaluasi
18.02
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota
5 Pergub, 5 kab/kota, 2 kali
100
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBD Kab./Kota
Jumlah Raperda APBD Kab/Kota yang di evaluasi Prosentase penyimpan gan pada obyek pemeriksa an
18.06
Evaluasi Rancangan Peraturan Walikota/Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban, Penjabaran Perubahan, Penjabaran APBD Raker pengelolaan keuangan kab/kota
2 kali, 75 orang
100
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
Prosentase penyimpan gan pada obyek pemeriksa an
20.03
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Penurunan temuan kelemahan Sistem pengendali an Akuntansi dan pelaporan Prosentase penyimpan gan pada obyek pemeriksa an
20.06
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
20
20.13
Rapat Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
8
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan
Monitoring dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah
Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan
Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Tuntutan 61 orang perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
75%
9 148,824
10
11 100
12
148,824
13
14
100
20
21
100
15 180,077
16 100
198,085
17
18 100
19 839,517
DPPKA
Kab/Kota se DIY
0
-
0
-
100
54,858
DPPKA
Kota Yogyakar ta
163,707
54,858
0
0
0 -
60%
3,144,764
45%
3,130,000
30%
3,150,00 0
15%
3,208,000
0%
3,230,000
0%
3,230,000
Inspektorat
34 SKPD
100
118,009
100
123,909
100
130,000
100
143,000
100
157,300
100
157,300
DPPKA
Kab/Kota se DIY
1 laporan, 35 buku
100
65,753
100
72,328
100
100
87,517
100
96,268
100
96,268
DPPKA
Pemda DIY
100
110,942
100
122,036
100
122,036
DPPKA
Proses TPTGR
79,561
100
75,000
100
91,688
100
100,856
79
1
2
3
4
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu
23
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Prosentase rancangan produk hukum yang terselesaikan
Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah bagi pemda Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah bagi pemda
Meningkatnya kemampuan SDM Pengelola keuangan dan aset
Prosentase PNS yang menguasai operasional SIPKD
7
8
9
11
12
13
20%
Pengelolaan data dan Pengembangan Teknologi Informasi
Website, Data base, Company profile
1 paket
25%
Program Penataan Peraturan perundangundangan
Prosentase Rancangan produk hukum yang terselesaikan
100%
100%
Penyusunan Rapergub tentang Tata Kelola Pendapatan dari Jasa Layanan
Rapergub tentang Tata kelola Pendapatan dari jasa Layanan, Sosialisasi
1 Rapergub, 60 orang
100%
36
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Prosentase PNS yang menguasai operasional SIPKD
5.97%
100%
600,000
100%
660,000
100%
36.01
Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah
Pelatihan dan Pendampingan implementasi SIPKD
34 SKPD, 63 PA/KPA
100%
600,000
100%
660,000
Prosentase Aset daerah yang dioptimalkan
11.29%
11.43%
382,920
11.57%
Peningkatan Status Atas Hak Tanah
Jumlah aset tanah pemda yang di sertifikatkan
41 bidang, 125 warkah
20
115,000
27
26
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
Prosentase Aset daerah yang dapat dimanfaatkan
39
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
Prosentase Aset daerah yang dapat dimanfaatkan
39.01
25%
10
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu.
26.26
Meningkatkan kualitas SDM
6
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
23.05
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
5
14
15
16
17
18
19
20
35%
35,200
50%
36,960
70%
40,656
95%
44,721
95%
44,721
DPPKA
35%
35,200
50%
36,960
70%
40,656
95%
44,721
95%
44,721
DPPKA
0%
0
0%
0%
-
0%
-
100%
41.950
DPPKA
0%
-
0%
-
100%
41.950
DPPKA
726,000
100%
798,460
100%
878,460
100%
878,460
DPPKA
100%
726,000
100%
798,460
100%
878,460
100%
878,460
DPPKA
381,942
11.71%
401,938
11.86%
431,938
12.00%
469,386
12.00%
469,386
DPPKA
103,227
34
113,550
41
124,905
49
137,396
49
137,396
DPPKA
21
58,832
58,832
41,950
41,950
DPPKA DIY
-
0%
0
0% -
DPPKA DIY
34 SKPD se DIY
Proses penyeles aian aset tanah pemda DIY
80
1 Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah bagi pemda Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah bagi pemda
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
3 Prosentase Aset daerah yang dapat dimanfaatkan
4 39.02
5 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
6 Prosentase aset daerah yang dapat dioptimalkan
7 30 unit sewa, 29 unit pinjam pakai
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
Prosentase Aset daerah yang dapat dimanfaatkan
39.003
Penatausahaan Barang Milik Daerah
1 buku, 194 orang pengelola barang
Mengoptimal kan peningkatan kinerja BUMD
Meningkatnya kinerja BUMD
Prosentase deviden BUMD terhadap total penyertaan modal BUMD Prosentase deviden BUMD terhadap total penyertaan modal BUMD Prosentase deviden BUMD terhadap total penyertaan modal BUMD
46
Program pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Laporan mutasi, daftar kebutuhan, daftar kebutuhan pemeliharaan, RK dan RKPBD Prosentase deviden BUMD terhadap total penyertaan modal BUMD)
46.01
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Daerah
46.02
Pembinaan BUKP
46.03
Peningkatan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro
Penyehatan BUKP, Training Motivasi , Penyusunan Standar gaji BUKP, RakerBUMD dan BUKP Keputusan Gubernur tentang laporan Keuangan BUKP, RKAT dan laporan Perkembangan BUKP Sistem Informasi Teknologi dan Sertifikasi BUKP
Prosentase deviden BUMD terhadap total penyertaan modal BUMD
8 100
9 267,920
-
22%
10 100
11 291,791
-
100
522,951
22%
321,500
22%
100
15 353,067
575,246
100
23.10%
385,000
6 BUKP, 18 org, 5 kl, 1 Rapergub
100
321,500
100
353,650
100
2 Keputusan Gubernur, 1 pedoman, 1 dokumen
100
250,000
100
250,000
1 software keuangan, 75 BUKP, 20 orang,
100
500,000
-
-
350,000
12 100
13 320,970
100
14
16 100
17 388,373
632,770
100
25.60%
400,000
389,015
100
100
275,000
-
-
18 100
19 388,373
20 DPPKA
21 Kab/Kot a se DIY
696,047
100
696,047
DPPKA
Proses penataus ahaan barang milik daerah
28.30%
425,000
28.30%
425,000
DPPKA
427,916
100
470,708
100
470,708
DPPKA
Danurejan, Jetis, Kotagede, Mantrijeron ,Kalibawang , Moyudan
100
302,500
100
332,750
100
332,750
DPPKA
75 kecamatan
-
-
-
-
100
500,000
DPPKA
75 kecamatan
81
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian visi dan misi instansi sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur. Adapun Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : Tabel T.VI C.18 Indikator Kinerja SKPD INDIKATOR KINERJA
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) (2012)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun-1 (2013)
Tahun-2 (2014)
Tahun -3 (2015)
Tahun-4 (2016)
Tahun-5 (2017)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1
2
3
4
5
6
7
8
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah
43.90%
44.34%
51.47%
51.48%
51.49%
51.49%
51.49%
Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD
22%
31,56%
26,13%
22,95%
24,45%
28,36%
28,36%
Prosentase Aset Daerah yang dapat dimanfaatkan
11,29%
11,43%
11,57%
11,71%
11,86%
12%
12%
Penurunan Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
12
12
12
12
12
12
12
82
LAMPIRAN PERENCANAAAN STRATEJIK DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2017 Visi
:
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset terbaik se Indonesia
Misi
:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kebijakan
:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah Mengembangkan Kapasitas pengelolaan keuangan Daerah Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan profesionalisme SDM Peningkatan koordinasi dan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah Peningkatan pelayanan, Pemenuhan Sarpras, Sistem Perubahan bentuk badan hukum,penataan manajemen dan penyehatan BUMD. Pendayagunaan kekayaan daerah Ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan Pemberian penghargaan dan sanksi
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Satuan
1
2
3
4
5
1
Meningkatkan 1.1 kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan
1.1.1
Prosentase Pendapatan terhadap Daerah
Kontribusi Asli Daerah Pendapatan
%
Target 1 6 44.34
2 7 51.47
Kinerja Tahun ke 3 8 51.48
4 9
5 10
51.49
51.49
1
1
2
2
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
3
4
3 2.1
5
4
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2.1.1
Penurunan Kelemahan Pengendalian dan Pelaporan
Temuan Sistem Akuntansi
Mengoptimal 3.1 kan peningkatan kinerja BUMD
Meningkatnya kinerja BUMD
3.1.1
Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD
Meningkatkan 4.1 kontribusi pendapatan asli daerah bagi pemda
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
4.1.1
Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan
Jumlah
%
%
6
7
8
9
10
12
12
12
12
12
31,56
26,13
22,95
24,45
28,36
11.43
11.57
11.71
11.86
12
2
3
