RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010-2014 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG JL DIPONEGORO NO.8 PADANG TELP.(0751) 841470, 28400-FAX.(0751) 28400
[email protected] PADANG - 25117
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................ A. Latar Belakang............................................................................. B. Dasar Hukum................................................................................ C. Ruang Lingkup ............................................................................. - Kinerja di bidang fisik ........................................................... - Kinerja di bidang non fisik ....................................................
1 1 1 2 2 2
BAB II
RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 ............................................. I. Visi ............................................................................................... II. Misi ............................................................................................. III. Tujuan ......................................................................................... IV. Sasaran ........................................................................................ V. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.............................................. a. Kebijakan Program................................................................ b. Kebijakan Kegiatan ...............................................................
4 4 4 4 4 5 5 6
BAB III
PENUTUP........................................................................................
9
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan kualitas kinerjanya. Dalam pelaksanaan tupoksinya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selama ini belum memiliki pola dan acuan yang baku dan terencana terutama untuk jangka menengah sehingga belum berjalan secara terpola dan sistematis dalam satu kesatuan (integral) yang utuh dan menyeluruh. Berdasarkan hal itu, sesuai kehendak Cetak Biru Mahkamah Agung RI ”Perbaruan
Peradilan
2010-2035”,
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Padang membuat Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2010-2014,
sebagai acuan dan pedoman dalam
melaksanakan kinerja dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan sumber daya manusia,
yang ingin
dicapai dan dihadapi, dalam satu
kesatuan perencanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara utuh dan menyeluruh.
B. Dasar Hukum -
Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
-
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
-
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.
-
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum 1
dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung R.I -
Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV.
-
Hasil
Keputusan Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan empat
Lingkungan Peradilan di bawahnya Tahun 2009 di Palembang -
Hasil
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung (Cetak Biru
Mahkamah Agung RI ”Perbaruan Peradilan 2010-2035”) se Sumatera tanggal 1-2 Nopember 2010 di Batam.
C. Ruang Lingkup -
Memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju (Visi, Tujuan dan Sasaran).
-
Mempertimbangkan kondisi saat ini (Misi organisasi).
-
Memuat cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (Kebijakan, Program dan Kegiatan).
-
Memuat ukuran keberhasilan (Indikator kinerja).
Secara umum kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang meliputi bidang fisik dan non fisik: -
Kinerja di bidang fisik kinerja ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang kekayaan milik negara untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. dari segi waktu kinerja ini ada yang bersifat temporer, artinya program dan kegiatan dari kinerja ini dapat diselesaikan dalam satu anggaran berdasarkan kepada jenis program dan kegiatan yang ditetapkan serta anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, seperti pengadaan fasilitas sarana dan prasarana kantor, dan lain-lain, dan ada pula yang harus dilakukan secara berkesinambungan, seperti kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Pengukuran kinerja sasaran ini dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan indikator yang digunakan.
-
Kinerja di bidang non fisik Kinerja ini merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (justiciabelen). kinerja ini dirinci dalam beberapa sasaran, 2
program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus meliputi bidang : 1. Manajemen Peradilan 2. Administrasi Perkara 3. Administrasi Persidangan 4. Administrasi Umum 5. Kinerja Pelayanan Publik Pengukuran atas kinerja ini lebih dominan berbentuk kualitatif (tingkat prosentase) dibandingkan dengan pengukuran secara kuantitatif.
3
BAB II RENCANA STRATEGIS 2010-2014
I. Visi “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG AGUNG” (TERSELENGGARANYA PROSES PERADILAN YANG TRANSPARAN, BERSIH, DAN BERWIBAWA, SERTA TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT) II. Misi 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar. III. Tujuan 1. Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang mandiri, baik secara struktur kelembagaan maupun penyelenggaraan proses peradilan. 2. Terwujudnya penanganan dan penyelesaian perkara 3. Terwujudnya kualitas produk pengadilan yang berkeadilan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 4. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan manajemen peradilan secara sistematis, konsekuen, dan berkesinambungan. 5. Terwujudnya sumber daya manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang berkualitas dan profesional. 6. Terwujudnya aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang bermartabat dan dihormati. 7. Terwujudnya
transparansi
penyelenggaraan
proses
peradilan
dan
pengelolaan administrasi kesekretariatan. IV. Sasaran 1. Tersusunnya perumusan rencana anggaran tahun 2012 2. Terwujudnya pelaksanaan poses peradilan secara mandiri, professional, efektif dan efisien. 3. Terselesaikan sisa perkara tahun 2010 dan perkara masuk tahun 2011. 4
4. Terwujudnya optimalisasi penyelesaian perkara tahun 2012 5. Terwujudnya peningkatan kualitas produk pengadilan, baik berupa putusan/penetapan maupun produk pelayanan di bidang hukum lainnya tahun 2012 6. Terwujudnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses peradilan tahun 2012. 7. Terlaksananya fungsi-fungsi dasar manajemen peradilan mulai tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/ evaluasi tahun 2012 8. Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia teknis dan non yudisial tahun 2012. 9. Terwujudnya peningkatan integritas moral aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 10. Terwujudnya percepatan pelaksanaan tugas administrasi yudisial dan non yudisial secara efektif dan efisien dengan penerapan fasilitas teknologi tahun 2012. 11. Terwujudnya transparansi proses peradilan dan informasi kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tahun 2012.
V. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran a. Kebijakan Program 1. Merumuskan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk usulan kegiatan Tahun Anggaran 2012 2. Menyelenggarakan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memeriksa, memutus, menyelesaikan sisa perkara tahun 2010 dan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara masuk tahun 2011, secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 5. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 6. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern dalam menata dan mengelola Pengadilan Tata Usaha Negara (planning, organizing, actuating/executing, controoling/evaluating). 7. Mengikuti pelatihan penerapan teknologi informasi dalam rangka menunjang tupoksi.
5
8. Melaksanakan pembinaan fisik dan mental bagi seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2012 9. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk mewujudkan percepatan administrasi perkara dan kesekretariatan. 10. Mengoptimalkan pemanfaatan website Pengadilan
Tata Usaha
Negara Padang untuk menyediakan informasi tentang proses peradilan dan penyelengaraan administrasi kesekretariatan. 11. Memberdayakan pejabat humas Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memberikan informasi hukum khususnya acara perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara
b. Kebijakan Kegiatan 1. Pembentukan Komite Penganggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 2. Mengumpulkan data dan bahan serta penyusunan TOR dan RAB Untuk usulan kegiatan tahun anggaran 2012 3. Mengirimkan RKA-KL Tahun Anggran 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 4. Membuat
susunan
majelis
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Padang 5. Membuat
penugasan
panitera
pengganti
dan
jurusita/jurusita
pengganti untuk masing-masing tahun 2012 6. Melanjutkan penanganan sisa perkara tahun 2011 dan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tahun 2012 7. Menyediakan “Information Desk” dan melatih petugas khusus untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. 8. Menunjuk pejabat HUMAS (Hubungan Masyarakat) untuk melayani masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. 9. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan website Pengadilan Tata
Usaha
transparansi berperkara,
Negara proses biaya
Padang peradilan,
perkara,
untuk meliputi
jadual
meningkatkan transparansi
sidang,
panggilan
upaya
prosedur sidang,
putusan/penetapan, pengembalian sisa panjar biaya perkara, dan statistik perkara. 10. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak paling lambat empat belas hari sejak dibacakan. 6
11. Mengupayakan
publikasi
putusan/penetapan
pada
website
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang paling lambat dua hari sejak dibacakan. 12. Membuat pamplet, booklet, dan brosur yang memuat informasi tentang proses peradilan tata usaha negara 13. Melayani masyarakat untuk mengadakan praktek kerja lapangan dan penelitian yang berkaiatan dengan tupoksi pengadilan. 14. Pengkajian terhadap Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2010-2014. 15. Menunjuk panitia pembuatan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan Job Description (uraian tugas) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 16. Menerbitkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2012 17. Membuat Job Description (uraian tugas) masing-masing pegawai Pengadilan Tata Usaha Tahun 2012 18. Melaksanakan program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2012 sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. 19. Meningkatkan koordinasi antar unit/sektor pelaksana tugas dalam menjalankan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2012, dalam bentuk rapat kerja secara berkala. 20. Menerbitkan S.K tentang Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2012 21. Mengefektifkan
pengawasan
melekat
(WASKAT)
oleh
atasan
langsung dan pengawasan fungsional oleh hakim pengawas bidang (HAWASBID). 22. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2012 secara berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan). 23. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaaan tugas yang diperoleh melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. 24. Melaporkan
hasil
evaluasi
pelaksanaan
tugas
program
kerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2012 25. Melaksanakan
Eksaminasi
Berkas
Perkara
Tahun
2012
per
caturwulan.
7
26. Melaksanakan diskusi berkala tentang hukum formil dan materil bagi seluruh pejabat fungsional tahun 2012. 27. Melaksanakan
Pelatihan
Di
Tempat
Kerja
(PDTK)
untuk
meningkatkan kemampuan di bidang pendayagunaan Teknologi Informasi (TI) untuk percepatan pelaksanaan Tupoksi. 28. Melaksanakan senam kesegaran jasmani setiap Jum’at pagi. 29. Melaksanakan latihan tenis lapangan dan menyukseskan program kerja PTWP Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 30. Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan teknis yudisial. 31. Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan teknis non yudisial. 32. Pembuatan Penetapan Kinerja Tahunan (selama periode 2010-2014). 33. Menyusun distribusi tugas dan tanggungjawab (Job Description) masing-masing aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang setiap tahun, yang merupakan perincian dari Penetapan Kinerja Tahunan dengan indikator kinerja yang terukur. 34. Melaksanakan dan memelihara koordinasi kerja secara harmonis dan kekeluargaan. 35.
Efektivitas
pengawasan
melekat
oleh
atasan
langsung
dan
pengawasan reguler oleh hakim pengawas bidang. 36. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan terukur. 37. Percepatan penyelenggaraan administrasi yudisial. 38. Percepatan penyelenggaraan adminsitrasi non yudisial. 39. Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 40. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan barang kekayaan milik negara. 41. Penyediaan fasilitas pendukung program transparansi informasi peradilan.
8
BAB III PENUTUP
Demikianlah rencana strategi ini disusun semoga dapat dipedomani dan dilaksanakan
dengan
sungguh-sungguh
sehingga
terwujud
visi
yang
diharapkan.
9
