RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013 - 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE 2013
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan Ridhonya sehingga penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018 dapat diselesaikan. RENSTRA ini dibuat sebagai tindak lanjut untuk mendukung visi dan misi yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih yaitu Dr. H. A. FAHSAR MAHDIN PADJALANGI, M.Si. dan Drs. H. AMBO DALLE, M.M. sebagai Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone masa bakti 2013 – 2018. Semoga RENSTRA ini dapat direalisasikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan
perikanan di Kabupaten Bone dalam kurun waktu
2013 – 2018.
Watampone,
Mei 2013
Kepala Dinas
Drs. H. ZAINAL ARIFIN Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19571231 198003 1 128
1
DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I.
BAB II.
PENDAHULUAN …………………………………………………………………………..
1
1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………....
1
1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………………….
3
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………
4
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………………
5
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ……...….
6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ..………………………………….
6
2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan …………..……………….
12
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
……………………. 14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan …..…………….. 23 BAB III.
ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .….
24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ………….
24
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terplih ...................................................................................
25
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DKP Propinsi ........................
26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
BAB IV.
Lingkungan Hidup Strategis .....................................................
29
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ....................................................
31
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............
33
4.1. Visi dan Misi ………………………………………………………………………….. 33 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ….………………………………… 34 4.3. Strategi dan Kebijakan .…………………………………………………………. 36 BAB V.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………………………………….
2
38
BAB VI.
INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII.
………………. 44
P E N U T U P …………………………………………………………………………….. 45
3
DAFTAR TABEL HALAMAN TABEL 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2008-2012
…………………………………………………………………….. 15
TABEL 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2008-2012
…………………………………………………………………….. 18
TABEL 5.1. Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ………………………………………………..
38
TABEL 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ……………………………….
4
44
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pembangunan daerah pada periode 5 tahun kedepan lebih tepat diarahkan pada pemulihan kembali perekonomian daerah dan lingkungan laut dan pesisir melalui upaya terobosan dengan merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sumber-sumber pertumbuhan
ekonomi
yang
sepatutnya
dikembangkan
adalah
yang
berbasis
keunggulan komperatif (sumberdaya) daerah. Diantara sumberdaya sebagai bahan dasar bagi industri tersebut, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu keunggulan komperatif yang berpotensi menjadi keunggulan kompetitif (bersaing) untuk menggerakkan perekonomian daerah
menuju daerah blue economi yang
beridustrialisasi sehingga dapat meningkatakan derajat kesejaterahan. Akan tetapi, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain: gejala Penangkapan Ikan illegal (Ilegal fishing ), gejala penangkapan berlebih (over fishing), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dll), konflik penggunaan ruang dan sumberdaya, belum tersedianya teknologi kelautan dan perikanan secara memadai dan terbatasnya sumber digunakan untuk investasi,
dan
kemiskinan
permodalan yang
dapat
yang masih melilit sebagian besar
penduduk di wilayah pesisir, khususnya nelayan, Pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Permasalahan tersebut diakibatkan dari paradigma pembangunan masa lalu yang lebih berorientasi ke darat (terresterial), yang menyebabkan pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor daratan. Akibatnya, kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memecahkan problem ketertinggalan serta kemiskinan nelayan, pembudidaya ikan dan Pengolah hasil Perikanan serta masyarakat Kabupaten Bone pada umumnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bone yang menangani urusan pilihan kelautan dan
5
perikanan.
Sebagai SKPD, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone perlu
memiliki Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan SKPD Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun. Restra SPKD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Bupati Bone dalam RPJMD, 2. Merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, 3. Merupakan rumusan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, 4. Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD, 5. Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD, 6. Merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 7. Merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai dokumen perencanaan di tingkat SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone memperhatikan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Rebuplik Indonesia periode tahun 2010 - 2014 dan Renstra SKPD Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018,
6
RTRW Kabupaten Bone sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bone. 1.2.
Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 3. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
7
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per 06/Men/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 20082013; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032. 1.3.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan pada periode 2013–2018. Tujuan penyusunan Renstra SKPD adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, sekaligus mengantisipasi dinamika
8
dan perkembangan situasi dan kondisi dalam daerah, lingkungan strategis, dan kecenderungan nasional yang berubah dengan cepat. 1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan yang digunakan pada penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone terdiri dari: BAB I.
Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD, berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi; berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis. BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan; berisi tentang penjabaran Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD. BAB V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; berisi tentang rencana program dan kegiatan jangka menengah SKPD, serta indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya. BAB VI. Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD; berisi tentang indikator kinerja dan target-target kinerja yang menjadi tanggung jawab SKPD. Bab VII. Penutup; berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.1.1 Struktur Organisasi Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone, maka Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone mengarah kepada Struktur Organisasi pola maksimal untuk pengelolaan bidang yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan yang terdiri dari : a.
Kepala Dinas,
b.
Sekretaris, dengan 3 sub bagian,
c.
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya, dengan 3 seksi,
d.
Kepala Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan, dengan 3 seksi,
e.
Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan, dengan 3 seksi,
f.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pesisir, dengan 3 seksi,
g.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan 2 UPTD yaitu :
PPI
BBI
Untuk lebih jelas dari struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone maka dapat dilihat pada skema berikut ini :
10
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARI S KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB. BAG.UMUM, PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUB.BAG.KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PERIKANAN BUDIDAYA
SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA
SEKSI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
SEKSI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
BIDANG USAHA DAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN
BIDANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSI PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SEKSI PEMBINAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKSI PENGAWASAN SUMBER DAYA
SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN
SEKSI IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA IKAN
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
UPTD BBI
PPI
11
BIDANG PERIKANAN TANGKAP PESISIR
SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP
SEKSI PEMBINAAN DAN JASA KELAUTAN
SEKSI PEMBINAAN PESISIR
2.1.2 Tugas Dan Fungsi Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai berikut : 1. Kepala Dinas a. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 1) Memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Materi Kelautan dan Perikanan. 2) Memberi bimbingan teknis dibidang kelautan dan perikanan. 3) Penyuluhan kelautan dan perikanan. 4) Pemberian Izin dan Pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya. 5) Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani. 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas. 7) Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 2. Sekretaris a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan. b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi : 1) Melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan
dan urusan
umum. 2) Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan. 3) Pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
keuangan
dan
melaksanakan
pengurusan rencana program, pelaporan serta pembuatan organisasi tatalaksana.
12
4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. 3. Bidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya 1. Bidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dinas dibidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya 2. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pengembangan teknologi perikanan dan kelautan. b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi pengembangan perikanan budidaya laut, payau, air tawar dan perairan umum. c. Melaksanakan
pembinaan
dan
pengaturan
sarana
dan
prasarana
pengembangan teknologi dan budidaya perikanan laut, payau, air tawar dan perairan umum. d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan a. Bidang Usaha, kelembagaan dan penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir tugas dibidang Usaha dan kelembagaan Penyuluhan. b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Usaha dan kelembagaan penyuluhan mempunyai fungsi : 1) Mengkoordinir pembinaan dan pengembangan usaha perikanan 2) Mengkoordinir pembinaan kelembagaan dan penyuluhan 3) Mengkoordinir Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 5. Bidang Pengawasan dan Perlindungan a. Bidang Pengawasan dan Perlindungan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan perlindungan.
13
b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan mempunyai fungsi : 1) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan serta pemantauan dan evaluasi sumberdaya ikan dan jasa kelautan. 2) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan. 3) Menyusun petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan. 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 6. Bidang Perikanan Tangkap Pesisir a. Bidang Perikanan Tangkap Pesisir dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dinas dibidang Perikanan Tangkap Pesisir . b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pesisir mempunyai fungsi : 1) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi pembinaan dan pengembangan produksi dan teknologi penangkapan ikan di laut dan perairan umum. 2) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan jasa kelautan 3) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan pesisir. 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan bidang tugasya. 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas
14
Kelautan dan
Perikanan
Kabupaten
Bone
khususnya
dalam
pengelolaan
Pangkalan
Pendaratan Ikan . b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai fungsi : 1) Memberikan
informasi,
saran
dan
pertimbangan
mengenai
kondisi
Pangkalan Pendaratan Ikan dan sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan pengelolaannya. 2) Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan. 3) Melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian
terhadap
pengelolaan
Pangkalan Pendaratan Ikan. 4) Memberikan Pelayanan umum dibidang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan. 5) Melaksanakan tugas pengembangan sarana dan prasarana dan pembinaan pemasaran. 6) Mengadakan hubungan kerja sama, baik dengan Instansi Pemerintah Kabupaten maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Kepala Dinas. 7) Mempertanggungjawabkan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas baik secara Teknis Operasional maupun Tekhnis Administrasi kepada Kepala Dinas. 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan ( BBI) di Kecamatan Amali a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone khususnya dalam Pengelolaan Balai Benih Ikan. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :
15
1) Memberikan informasi, saran dan pertimbangan mengenai kondisi Balai Benih
Ikan
dan
sebagai
bahan
untuk
menentukan
kebijaksanaan
pengelolaannya. 2) Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Balai Benih Ikan. 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Balai Benih Ikan. 4) Memberikan Pelayanan umum dibidang Pengelolaan Balai Benih Ikan. 5) Melaksanakan tugas pembinaan produksi dan pemasaran benih ikan 6) Mengadakan hubungan kerja sama, baik dengan Instansi Pemerintah Kabupaten maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Kepala Dinas. 7) Mempertanggungjawabkan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas baik secara Teknis Operasional maupun Tekhnis Administrasi kepada Kepala Dinas.
2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan
dan
Perikanan Kabupaten Bone, saat ini didukung sebanyak 90 orang yang terdiri dari : 1.
Status Pegawai Negeri Sipil (55 orang) a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Pendidikan setara S2 sebanyak 6 orang Pendidikan setara S1 sebanyak 38 orang Pendidikan setara D3 sebanyak 4 orang Pendidikan setara SLTA sebanyak 7 orang b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan Pendidikan Diklat Pim II sebanyak 0 orang Pendidikan Diklat Pim III sebanyak 6 orang Pendidikan Diklat Pim IV sebanyak 9 orang c. Berdasarkan Status dan Golongan/Kepangkatan.
16
Status Struktural (55 orang)
Golongan IV/c sebanyak 1 orang
Golongan IV/b sebanyak 3 orang
Golongan IV/a sebanyak 2 orang
Golongan III/d sebanyak 6 orang
Golongan III/c sebanyak 8 orang
Golongan III/b sebanyak 11 orang
Golongan III/a sebanyak 11 orang
Golongan II/d sebanyak 2 orang
Golongan II/c sebanyak 1 orang
Golongan II/b sebanyak 6 orang
Golonagan II/a sebanyak 4 orang
Status Fungsional (0 orang) d. Berdasarkan Eselonisasi (25 orang) Eselon II.b sebanyak 1 orang Eselon III.a sebanyak 1 orang Eselon III.b sebanyak 4 orang Eselon IV.a sebanyak 17 orang Eselon IV.b sebanyak 2 orang e. Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki sebanyak 26 orang Perempuan sebanyak 29 orang 2.
Status Tenaga Kerja Honorer (35 orang) a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Pendidikan setara S1 sebanyak 4 orang Pendidikan setara D3 sebanyak 0 orang Pendidikan setara SLTA sebanyak 28 orang Pendidikan setara SLTP sebanyak 3 orang b. Berdasarkan Status Dipekerjakan
17
Sebagai Tenaga Teknis 35 orang Sebagai Tenaga Fungsional 0 orang c. Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki sebanyak 20 orang Perempuan sebanyak 15 orang 2.3. Kinerja Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan Capaian kinerja selama kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pelaksanaan pelayanan sektor kelautan dan perikanan periode tahun 2008-2012 berdasarkan target yang telah ditetapkan secara umum menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan ataupun melampaui dari target yang telah ditetapkan, walaupun berfluktuatif. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pada tahun berkenaan, antara lain cuaca yaitu curah hujan dan gelombang laut yang mempengaruhi produktivitas hasil produksi nelayan dan pembudidaya ikan. Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat adanya peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Bone, dari sebanyak 122.364 ton pada tahun 2008 menjadi 193.983,5 ton pada tahun 2012. Produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari sebesar 71.441 ton pada tahun 2008 menjadi 68.479 ton pada tahun 2012. Penurunan tersebut terutama pada perikanan laut. Perikanan budidaya mengalami peningkatan dari sebesar 50.924 ton pada tahun 2008 menjadi 125.505 ton pada tahun 2012. Sebaliknya, konsumsi ikan mengalami menurunan dari sebesar 45,90 kg/kapita/tahun pada tahun 2008 menjadi 43,50 kg/kapita/tahun pada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk tidak sebanding dengan peningkatan jumlah produksi perikanan, dengan asumsi ikan yang dipasarkan keluar daerah dianggap tetap, ataupun pola masyarakat yang cenderung beralih konsumsi selain ikan.
18
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2008-2012 Target No
1.
2. 3.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
SPM
IKK
-
-
a. Perikanan Tangkap (Ton)
-
b. Perikanan Budidaya (Ton)
Target Renstra SKPD Tahun Lain-
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
-
142.073
146.496
151.140
156.020
161.142
122.365
119.737
181.107
194.161
193.984
86,13
81,73
120
124
120
-
-
96.537
98.056
99.599
101.167
102.751
71.441
72.145
68.451
68.733
68.479
74,00
73,58
68,73
67,94
66,65
-
-
-
45.536
48.440
51.541
54.853
58.392
50.924
47.592
112.656
125.428
125.505
112
98
219
229
215
-
-
-
46,10
46,30
46,51
46,71
46,92
45,90
46,20
43,01
43,50
43,50
99,57
99,78
92,47
93,13
92,71
Capaian Bina Kelompok (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
a. Jumlah Kelompok
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Produksi Perikanan (Ton)
Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)
nya
8,85
13,53
20,49
18,58
17,08
-
-
-
-
-
-
27
41
75
105
109
-
-
-
-
-
-
-
-
4
30
70
59
-
-
-
-
-
-
-
-
20
32
43
35
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
218
220
220
222
224
305
303
366
565
638
139,91
137,73
166,36
254,50
284,82
-
-
50
51
51
52
53
51
50
50
164
179
102,00
98,04
98,04
315,38
337,74
-
-
-
98
99
99
100
101
164
165
226
275
317
167,35
166,67
228,28
275,00
131,86
-
-
-
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
100
100
100
100
100
-
-
-
5
5
5
5
5
25
23
25
61
77
500
460
500
1.220
1.540
mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana (Klp) - Kelompok Usaha Bersama (KUB) - Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) - Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (Poklahsar) - Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) b. Jumlah Kelompok Berkembang (Klp) - Kelompok Usaha Bersama (KUB) - Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) - Kelompok Pembenih Ikan (Pokdatan) - Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan
19
(Poklahsar) - Kelompok Masyarakat
-
-
-
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
41,35
51,01
55,07
57,48
64,36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.598
61.078
99.740
111.603
124.844
-
-
-
-
-
- KUB (Ton)
-
-
-
-
-
-
-
-
30.142
32.420
32.487
40.570
49.678
-
-
-
-
-
- Pokdakan (Ton)
-
-
-
-
-
-
-
-
20.456
28.658
67.253
71.033
75.166
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.580
31.451
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
20
30
40
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.662
9.603
12.571
13.767
2.674
-
-
-
-
-
-
-
-
54
54
54
72
81
8
23
42
61
78
15
43
78
85
96
-
-
-
27
27
27
45
54
5
15
25
40
53
19
56
93
89
98
-
-
-
27
27
27
27
27
3
8
17
21
25
11
30
63
78
93
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
50
60
70
80
90
40
45
50
55
60
80
75
71
69
67
-
-
-
60
65
70
75
80
50
50
55
60
60
83
77
79
80
75
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Pengawas (Pokmaswas) 4.
Kontribusi Produksi Perikanan (%) Produksi Perikanan dari Kelompok (Ton)
Jumlah Produksi Benih Ikan BBI Amali (Ekor) Persentase wilayah perairan bebas illegal fishing (%) Jumlah produksi ikan olahan (Ton) Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (Unit) Jumlah bahan/KIT penyuluhan (Unit) Jumlah motor penyuluh yang diadakan Unit) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%) Persentase peralatan kantor yang berfungsi dengan baik (%) Persentase pelaksanaan administrasi pengelolaan
20
keuangan (%) Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
100
100
100
100
100
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
2
3
6
4
5
1
2
5
1
1
50
67
83
25
20
-
-
-
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
10
5
-
-
-
-
-
-
-
-
70
75
80
85
90
60
60
60
70
70
86
80
75
82
78
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
(Jenis) Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah (%) Tingkat pemenuhan alat tulis perkantoran (%) Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/Bimtek (Orang) Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun (Jenis) Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan (Unit) Persentase gedung kantor dinas yang berfungsi dengan baik (%) Persentase kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik (%)
21
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2008-2012
No
Uraian
Anggaran pada Tahun (dalam juta Rupiah) 2008
2009
2010
162,5
161,4
175,0
2011
Realisasi Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah) 2010
2011
2012
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah) 201 2008 2009 2010 2011 2
2012
2008
2009
335,7
345,0
121,2
124,9
210,2
235,5
178,9
74,63
77,40
120,09
70,14
Rata-rata Pertumbuhan Ang.
Real.
51,86
25,59
14,82
1
Pendapatan
2
Belanja
8.488,9
7.913,2
12.028,4
11.653,7
8.533,8
8.415,1
7.183,5
11.872,9
11.068,2
8.229,1
99,13
90,78
98,70
94,98
96,43
3,83
4,55
2.1
Belanja tidak langsung
1.767,2
2.297,1
2.623,2
2.997,5
2.259,2
2.065,1
2.407,4
2.840,4
3.225,8
2.286,2
116,86
104,80
108,28
107,62
101,19
8,46
4,75
2.2
Belanja langsung
6.721,8
5.616,1
9.405,2
8.656,2
6.274,6
6.350,0
4.776,1
9.031,6
7.842,4
5.943,9
94,47
85,04
96,03
90,60
94,71
3,89
6,73
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
441,5
397,3
367,8
398,6
276,9
384,1
252,6
272,0
318,9
262,9
86,98
63,57
73,96
80,03
94,95
(9,90)
(6,71)
Penyediaan jasa surat menyurat
10,00
-
1,70
-
-
10,00
-
1,49
-
-
100
-
88,18
-
-
(50,00)
(50,00)
30,03
-
33,45
63,30
65,41
11,78
-
25,06
51,23
57,64
39,23
-
74,91
80,94
88,13
(1,87)
4,24
-
-
2,00
3,00
-
-
-
2,00
3,00
-
-
-
100,00
100,00
-
(12,50)
(12,50)
289,70
277,28
211,94
207,94
79,54
250,47
174,11
146,53
144,57
79,14
86,46
62,79
69,14
69,52
99,50
(22,87)
(23,23)
-
-
6,00
6,00
-
-
-
5,71
4,65
-
-
-
95,17
77,58
-
(25,00)
(29,62)
-
-
18,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
22
No
2.2.1.7
2.2.1.8
2.2.1.9
2.2.2
2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
Uraian Penyediaan alat tulis kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan ongkos kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Anggaran pada Tahun (dalam juta Rupiah) 2008
2009
2010
2011
10,00
-
-
-
101,80
120,00
69,00
-
-
45,50
Realisasi Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah)
2012
Rata-rata Pertumbuhan
2008
2009
2010
2011
2012
Ang.
Real.
2008
2009
2010
2011
-
9,99
-
-
-
-
99,96
-
-
-
-
-
-
74,00
75,30
101,80
78,45
68,23
73,34
75,28
100,00
65,38
98,89
99,11
99,98
(3,91)
(6,46)
25,00
44,31
56,74
-
-
22,98
42,17
50,92
-
-
91,93
95,16
89,74
26,33
26,06
-
51,06
52,69
26,00
45,50
-
36,13
45,60
25,70
-
-
70,77
86,54
98,85
(11,86)
(4,36)
-
-
2,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,00
-
25,00
26,66
-
20,00
-
25,00
26,66
-
100,00
-
100,00
100,00
-
48,34
48,34
25,50
-
13,76
26,03
26,00
25,50
-
11,13
18,93
25,70
100,00
-
80,92
72,75
98,85
2,73
1,45
81,35
-
32,00
275,90
72,27
81,28
-
29,44
212,07
72,27
99,92
92,01
76,87
100,00
147,10
113,59
81,35
-
32,00
25,90
22,27
81,28
-
29,44
22,07
22,27
99,92
-
92,01
85,23
100,00
33,26
31,03
-
-
-
250,00
50,00
-
-
-
190,00
50,00
-
-
-
76,00
100,00
20,00
18,42
23
2012
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah)
No
2.2.4
2.2.4.1 2.2.4.2
2.2.5
2.2.5.1
2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3
2.2.6.4
Uraian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (M) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan Wilayah Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengawasan Sumberdaya Kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Budidaya
Anggaran pada Tahun (dalam juta Rupiah) 2008 2009 2010 2011 2012
Realisasi Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah) 2008 2009 2010 2011 2012
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah) 2008 2009 2010 2011 2012
Rata-rata Pertumbuhan Ang. Real.
95,00
124,55
254,00
677,74
722,25
95,00
79,68
227,80
638,40
591,45
100,00
63,98
89,69
94,20
81,89
77,11
85,66
95,00
124,55
66,00
25,40
32,25
95,00
79,68
48,48
18,68
31,04
100,00
63,98
73,47
73,55
96,26
(12,61)
(12,64)
-
-
188,00
652,34
690,00
-
-
179,31
619,72
560,40
-
-
95,38
95,00
81,22
63,19
59,01
91,00
158,37
191,00
346,64
15,50
90,10
137,35
181,43
332,14
15,50
99,01
86,72
94,99
95,82
100,00
20,15
18,07
91,00
158,37
191,00
346,64
15,50
90,10
137,35
181,43
332,14
15,50
99,01
86,72
94,99
95,82
100,00
20,15
18,07
1.881,9
546,70
663,11
889,32
2.497,1
1.880,5
437,51
583,49
856,84
2.381,3
95,68
80,03
87,99
96,35
95,36
41,31
45,61
1.785,4
546,70
351,01
185,61
-
1.704,0
437,51
343,99
176,94
-
95,44
80,03
98,00
95,33
-
(63,07)
(61,07)
-
-
-
489,21
-
-
-
-
469,74
-
-
-
-
96,02
-
(25,00)
(25,00)
96,50
-
312,10
196,50
2.416,70
96,50
-
239,49
194,20
2.301,96
100,00
-
76,74
98,83
95,25
248,21
241,61
-
-
-
18,00
21,00
-
-
-
15,95
20,04
-
-
-
88,66
95,45
4,17
6,40
24
No
Uraian
2.2.6.5
Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Budidaya (M)
2.2.7
2.2.7.1 2.2.7.2 2.2.7.3
2.2.7.4
2.2.7.5
2.2.8
2.2.8.1 2.2.8.2
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengembangan Minapolitan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Prasasati Mina
Anggaran pada Tahun (dalam juta Rupiah) 2008
2009
2010
2011
-
-
-
-
3.954,3
3.847,3
6.613,5
-
-
3.954,3
Realisasi Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah)
2012
Rata-rata Pertumbuhan
2008
2009
2010
2011
2012
Ang.
Real.
-
-
-
-
99,77
-
-
94,14
92,41
98,78
97,91
97,31
(0,43)
(1,87)
-
-
-
100,00
97,61
7,27
6,50
2008
2009
2010
2011
59,43
-
-
-
-
59,30
1.958,7
1.948,5
3.722,6
3.555,3
6.532,5
1.917,7
1.896,0
-
27,50
35,50
-
-
-
27,50
34,65
3.847,3
4.808,9
1.259,2
1.067,1
3.722,6
3.555,3
4.733,0
1.212,2
1.018,5
94,14
92,41
98,42
96,27
95,45
(16,70)
(15,43)
-
-
1.804,6
672,00
806,78
-
-
1.799,4
671,32
806,78
-
-
99,72
99,90
100,00
(10,68)
(10,63)
-
-
-
12,00
39,17
-
-
-
6,73
36,07
-
-
-
56,14
92,10
56,60
108,88
-
-
-
281,30
-
-
-
-
62,28
-
-
-
-
22,14
-
(25,00)
(25,00)
60,00
145,00
777,95
219,50
120,00
59,99
-
777,90
217,00
120,00
100,00
-
99,99
98,86
100,00
115,27
(54,20)
60,00
-
777,95
219,50
120,00
59,99
-
777,90
217,00
120,00
100,00
-
99,99
98,86
100,00
(54,28)
(54,20)
-
145,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
2012
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah)
No
2.2.9
2.2.9.1
2.2.9.2
2.2.10
2.2.10.1
2.2.11
2.2.11.1
Uraian Program Pengembangan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (M) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Anggaran pada Tahun (dalam juta Rupiah) 2008
2009
2010
2011
71,16
329,81
282,64
1.064,2
71,16
329,816
282,64
-
-
-
Realisasi Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah)
2012
Rata-rata Pertumbuha n
2008
2009
2010
2011
2012
Ang.
Real.
2008
2009
2010
2011
535,90
70,85
313,65
282,64
972,80
520,65
99,56
95,10
100,00
91,41
97,15
144,02
132,63
405,27
445,63
70,85
313,65
282,64
314,45
430,58
99,56
95,10
100,00
77,59
96,62
100,63
95,25
-
659,00
90,27
-
-
-
658,35
90,06
-
-
-
99,90
99,77
(21,58)
(21,58)
-
-
37,50
-
-
-
-
17,50
-
-
-
-
46,67
-
(25,00)
(25,00)
-
-
-
37,50
-
-
-
-
17,50
-
-
-
-
46,67
-
(25,00)
(25,00)
-
20,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
2012
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah)
Pembinaan kelompok nelayan (KUB), pembudidaya ikan (Pokdakan), pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar) cenderung mengalami peningkatan. Hal ini ditunjang dengan adanya dukungan program daerah kabupaten, propinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai target sasaran nasional, propinsi dan kabupaten. Perkembangan jumlah kelompok juga telah mengalami peningkatan ditunjang dengan adanya pembinaan kepada masyarakat kelautan dan perikanan berbasis kelompok. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan Pengembangan sektor kelautan dan perikanan 5 tahun kedepan cukup berat bilamana mengacu pada target nasional maupun target yang akan dicapai propinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada beberapa komoditi tertentu. Persoalan tata ruang khususnya wilayah pesisir/pantai antara pembudidaya rumput laut dengan nelayan terkait pemisahan arus lalu lintas pelayaran dengan wilayah pembudidaya. Demikian juga persoalan pengrusakan lingkungan akibat masih adanya
masyarakat
pesisir
yang
melakukan
aktivitas
usahanya
tanpa
mempedulikan kerusakan lingkungan khususnya pengrusakan terumbu karang, tanaman bakau/mangrove. Namun demikian kendala-kendala tersebut menjadi tantangan bagi sektor kelautan dan perikanan untuk memacu peningkatan usaha produksi hasil perikanan, terutama pada bidang budidaya dengan terus menggalakkan usaha budidaya air tawar dan terus mengoptimalkan pengelolaan budidaya tambak dan laut. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan akan mengupayakan terbitnya peraturan perundangan di Kabupaten Bone yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir. Dengan tetap bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, maka harapan capaian target dapat diwujudkan.
27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan sektor kelautan dan perikanan dapat diindentifikasi sebagai berikut: a. Masih tingginya penduduk miskin di wilayah pesisir. b. Rendahnya pelaku kegiatan usaha kelautan dan perikanan (KUKP) untuk mengakses permodalan (kredit program). c. Masih banyaknya nelayan yang masih tergantung pada tengkulak. d. Nelayan
belum
memahami
pentingnya
berkelompok
dalam
pengelolaan
usahanya. e. Terjadinya sengketa pemanfaatan ruang pengelolaan wilayah pesisir. f.
Tingginya illegal fishing.
g. Masih rendanya peran masyarakat dalam pengendalian sumberdaya kelautan. h. Menurunan produksi rumput laut gracilaria disebabkan harga yang menurun. i.
Menurunnya produksi udang windu disebabkan penyakit.
j.
Menurunnya produksi kepiting bakau disebabkan peningkatan kerusakan habitat mangrove.
k. Terbatasnya sarana produksi perikanan budidaya. l.
Kondisi tambak yang masih jauh dari standar cara budidaya ikan yang baik (CBIB).
m. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen masih rendah. n. Produksi perikanan tangkap menurun dipengaruhi oleh perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan mangrove. o. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen pada perikanan tangkap masih rendah. p. Rendahnya kesadaran nelayan dalam memenuhi perijinan kapal penangkapan ikan. q. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami standar penanganan ikan di atas kapal. r. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas mutu ikan di PPI.
28
s. Rendahnya penggunaan sarana API dan ABPI yang ramah lingkungan. t. Rendahnya koordinasi antar lembaga BP4K dengan Dinas Kelautan dan perikanan. u. Masih terbatasanya sarana dan prasarana penunjang penyuluhan perikanan. v. Rendahnya laporan binaan kelompok dengan rasio penyuluh. w. Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan dari bahan baku menjadi barang jadi (produk). x. Jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar) masih kurang. y. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam mengolah hasil perikanan. z. Kurangnya pengolah ikan yang memiliki ijin depkes. aa. Rendahnya penggunaan alat pemasaran yang higienis. bb. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran. cc. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran dd. Masih rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ee. Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan statistik Dinas Kelautan dan Perikanan 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sebagaimana telah diketahui bupati dan wakil bupati terpilih telah mencanangkan visi dan misi serta program strategi yang akan dilakukan selama masa pemerintahan 5 tahun kedepan adalah. Visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018 yaitu: “Masyarakat Bone yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera” Dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018, misi yang ditempuh sebagai berikut: Misi 1 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
Misi 2 :
Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
29
Misi 3:
Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
Misi 4:
Meningkatkan
pelayanan
publik
dalam
memenuhi
hak-hak
dasar
masyarakat yang berkeadilan. Misi 5 :
Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
Misi 6 :
Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014 telah ditetapkan : “Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia yaitu: “Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah: 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah: 1. Meningkatkan Produksi dan Produksivitas Usaha Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: a. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; b. Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan; c. Meningkatkan pendapatan. 2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
30
a. Meningkatkan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan; b. Meningkatkan branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri; c. Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. 3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: a. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan; b. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil; c. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan. 2. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam rakyat. 3. Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan/Pembudidayaan Ikan. 4. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita. 5. Meningkatnya branding produk perikanan dan produk perikanan dan market share di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan. 6. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
31
7. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah tugas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan. 8. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil. Indikator nKinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola. 9. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran trategis ini adalah persentase wilayah perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP. 3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 menetapkan visi dan jangka menengah. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 yaitu: “Menjadikan Sulawesi Selatan sebagai propinsi sepuluh terbaik dalam pembinaan, pelayanan dan pengaturan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan” Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan memiliki misi sebagai berikut : 1. Membina, melayani, dan mengembangkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap peningkatan dan pemerataan kesejateraan masyarakat, 2. Perwujudan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi, 3. Pengembangan sarana dan prasarana yang mampu mendorong laju ekonomi, 4. Menciptakan
iklan
usaha
yang
kondusif
bagi
pelaku
ekonomi
dalam
pengembangan usaha dan penerimaan devisa, 5. Penguatan kelembagaan masyarakat yang berwawasan lingkungan dalam mengoptimalkan pengelola sumber daya kelautan dan perikanan serta jasa lainnya secara berkelanjutan dan supermasi penegakan hukum pada pengelola sumber daya kelautan perikanan
32
6. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada dasarnya organisasi merupakan sistematisasi dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka organisasi senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya untuk pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan, tidak saja sebagai penyedia sumber daya (input) untuk diproses menjadi output tetapi juga sebagai penerima output. Implikasi dari ketergantungan suatu organisasi kepada lingkungannya baik internal maupun eksternal mengharuskan organisasi menetapkan strategi terutama dalam
meminimalkan
masalah
atau
dampak
negatif
yang
terjadi
dan
memaksimalkan pengaruh positif. Demikian pula halnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pemahaman terhadap lingkungan organisasi harus tepat baik dari faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) maupun dari faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan). Peluang adalah situasi dan kondisi yang membantu dan mendukung organisasi, sedangkan ancaman adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai tujuan dan sasaran.
Kekuatan
adalah potensi dan sumberdaya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan kelemahan
adalah
kondisi
dan
keadaan
yang
dapat
menyebabkan
dan
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi tidak dapat terwujud. Sedangkan Lingkungan yang dimaksud berupa kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan dampak yang mempengaruhi organisasi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone tahun 20122032, kawasan peruntukan perikanan terdiri atas : a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajuara, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Salomekko, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tonra, kawasan pesisir dan laut Kecamatan
33
Mare, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sibulue, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Barebbo, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Awangpone, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellu Siattinge, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Cenrana dengan wilayah penangkapan mencakup kawasan perairan Teluk Bone berdasarkan cakupan batas wilayah kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari: 1) Kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luasan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bone Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Bone Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bone Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Bone Barat; 2) Kawasan budidaya perikanan air payau dengan luasan 15.244 (lima belas ribu dua ratus empat puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagain wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara; dan 3) Kawasan budidaya perikanan air laut dengan luasan 101.638 (seratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagain wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara. c. Kawasan Pengolahan Ikan Kawasan pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan
34
Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo; d. Pelabuhan Perikanan Pelabuhan perikanan, terdiri dari: 1) Pelabuhan Perikanan Ancu di Kecamatan Kajuara, Pelabuhan Perikanan BuluBulu di Kecamatan Tonra, dan Pelabuhan Perikanan LonraE di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan 2) Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan ditetapkan di Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1) Masih kurangnya keberdayaan nelayan dan kemandirian pelaku usaha kelautan dan perikanan. 2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan. 3) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya, dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan penyakit ikan, serta keterbatasan sarana produksi, dan penerapan teknologi yang masih rendah. 4) Menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan mangrove. 5) Masih rendahnya mutu hasil perikanan disebabkan penerapan teknologi pengolahan pasca panen yang masih rendah. 6) Belum optimalnya penyuluhan perikanan untuk menunjang peningkatan produksi perikanan. 7) Masih terbatasnya produk olahan ikan yang bermutu dan berdaya jual, disebabkan jumlah kelompok pengolah yang masih kurang, penerapan teknologi produksi yang masih rendah, dan penggunaan alat pemasaran yang kurang higienis.
35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi 4.1.1 Visi Visi merupakan cita-cita atau cara pandang jauh kedepan tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai suatu organisasi dalam jajaran Pemerintah Daerah memiliki visi yang akan diwujudkan dalam tahun 20132018 sebagai berikut : “Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” Dengan visi tersebut, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone lima tahun kedepan dapat : 1. Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi, artinya pembangunan kelautan dan perikanan mengarah pada tercapaiannya peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone. 2. Berdaya Saing artinya pembangunan kelautan dan perikanan menghasilkan produk yang dapat diperhitungkan oleh konsumen baik lokal, regional maupun keperluan ekspor. 3. Kesejahteraan Masyarakat yang berarti melalui pembangunan kelautan dan perikanan dengan program dan kegiatannya mengarahkan pada tujuan untuk mengupayakan peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/ pemasar hasil perikanan. 4.1.2 Misi Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mengetahui peran
36
program yang akan dilaksanakan. Adapun misi pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu
hasil perikanan tangkap serta
pemberdayaan masyarakat pesisir 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya. 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual. 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2013 – 2018). Misi 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir Tujuan dari misi 1 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran: -
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap, dengan sasaran: -
Meningkatnya mutu hasil perikanan tangkap
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan sasaran: -
Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan
Misi 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya 1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran: -
Meningkatnya produksi perikanan budidaya air laut, air payau dan air tawar.
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, dengan sasaran: -
Mempertahankan kualitas penanganan pasca panen hasil perikanan
37
Misi 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual. 1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan, dengan sasaran: -
Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan.
2. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan ikan, dengan sasaran: -
Meningkatnya mutu, dan nilai jual produk olahan ikan
-
Meningkatnya keamanan produk olahan ikan
Misi 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan 1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, dengan sasaran: -
Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah illegal fishing
Misi 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD. 1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dengan sasaran: -
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Meningkatkan kualitas pelayanan SKPD, dengan sasaran: -
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
-
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan SKPD
-
Meningkatkan ketersediaan data statistik kelautan dan perikanan yang terbarukan.
-
Meningkatnya ketersediaan data dan laporan kinerja SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan 4.3.1 Strategi Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut:
38
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan. 2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin. 3. Meningkatkan
peran
masyarakat
pesisir
dalam
pengembangan
usaha
perikanan. 4. Meningkatkan
produksi
perikanan
budidaya
melalui
ekstensifikasi
dan
intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pembenihan. 5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin. 6. Meningkatkan
produksi
hasil
olahan
ikan
melalui
pembentukan
dan
pemberdayaan POKLAHSAR. 7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk. 8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB). 9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis 11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur. 12. Meningkatkan
penyediaan
sarana
dan
prasarana
aparatur
penunjang
pelayanan SKPD 13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan petugas pelaporan. 4.3.2. Kebijakan Mengacu pada sasaran pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan, maka dirumuskan kebijakan sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan 2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan ikan diatas kapal 3. Peningkatan sarana prasarana lingkungan pesisir
39
4. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya dalam rangka mengembangan kawasan budidaya terpadu (minapolitan). 5. Peningkatan penerapan percontohan budidaya unggulan. 6. Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik. 7. Peningkatan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 8. Peningkatan fasilitasi sarana produksi dan pengemasan produk olahan ikan. 9. Peningkatan fasilitasi perijinan kesehatan produk olahan ikan. 10. Meningkatkan frekuensi operasi terhadap praktek illegal fishing. 11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 13. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Meningkatkan Mutu Hasil Perikanan Tangkap
Meningkatnya Mutu Hasil Perikanan Tangkap
Program Pengembangan Perikanan Jumlah Kelompok Tangkap Perikanan Tangkap (KUB)
a. Pendam Jumlah Nelayan yang pingan pada Mendapat Alokasi Kelompok Ne- Sertifikat Tanah (Persil) layan Perikanan Tangkap
Target
Rp. Juta
Target
Rp. Juta
Target
Rp. Juta
Target
Rp. Juta
Target
Rp. Juta
Target
Rp. Juta
68.478
70.512
1.997
72.606
2.997
74.763
2.817
76.983
3.059
79.270
3.325
79.270
14.196
179
193
-
209
-
225
-
244
-
263
-
263
-
200
200
53.2
300
58,52
450
64.3
400
70.8
400
77.9
1.750
324.8
2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada Akhir
2017
b. Pembangu- Jumlah TPI/PPI yang nan Tempat akan dibangun (Unit) Pelelangan Ikan
5
-
-
2
800.0
1
400.0
1
400.0
1
400.0
5
2.000
c.Pemeliharaan Jumlah PPI/TPI yang Rutin /Berkala akan direhabilitasi (Unit) Tempat Pelelangan Ikan
1
1
204.8
1
225.3
1
247.8
1
272.6
1
299.8
1.00
1.250
d.Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
34
30
1.690
31
1.859
32
2.045
32
2.249
32
2.474
157
10.318
Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan
41
DKP
Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Produksi Perikanan Tangkap (ton) 1
2
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Kode
Sasaran
Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2012)
1
Tujuan
Indi kator Sasaran
No
Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu tahun 2013-2018 ditampilkan pada Tabel 5.1.
e. Pengemba Optimalnya Operasional ngan UPTD, PPI (100) Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap
3
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pesisir
2
Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya
Meningkatnya Produksi Perikanan Air Laut, Payau danTawar 3
5
Meningkatkan Mutu Hasil Perikanan Budidaya
Meningkatnya Mutu Hasil Perikanan Budidaya
2014 Rp.
2015 Rp.
Target
Rp.
Target Juta
2016 Rp.
Target Juta
Rp.
Target Juta
Kondisi Kinerja pada Akhir
2017
Rp
Target Juta
Target Juta
Juta
100
100
49.7
100
54.7
100
60.1
100
66.1
100
72.8
100
303.4
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Terberdayakan (KUB)
25
20
834.5
21
918.0
21
1.010
22
1.111
23
1.222
106
5.095
Jumlah Kelompok Masyarakat yang didampingi (KUB)
25
20
46.0
21
50.6
21
55.7
22
61.2
23
67.3
106
280.8
b. Pengemba- Jumlah Sarana dan ngan Wilayah Prasarana yang Pesisir dibangun/diadakan (Paket)
7
6
788.5
6
867.4
6
954.0
6
1.049
6
1.154
30
4.813
Produksi Perikanan Budidaya
125.5
129.3
2.905
133.3
3.246
137.5
3.570
141.6
3.927.
146.0
4.319
146.0
17.518
323
329
-
336
-
343
-
350
-
357
-
357
-
-
-
-
1
1
110
1
121
1
133
4
464
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarkat Pesisir
4
2013
Program Pengembangan Perikaan Jumlah Kelompok Budidaya Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
a. Pengemba- Jumlah Kelompok ngan Bibit Ikan Pembenihan Ikan yang Unggul mendapat bantuan (Pokdakan)
42
100
Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Program dan Kegiatan
Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2012)
Kode
Sasaran
Indikator Sasaran
No
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
7
8
Meningkatkan Meningkatnya Produksi Hasil Produksi Hasil Olahan Ikan Olahan Ikan Meningkatkan Meningkatnya mutu Keamanan Mutu dan Nilai dan Nilai Jual Jual Produk Produk Olahan Olahan Ikan Ikan
Meningkatkan Pengawasan terhadap SD Kelautan dan Perikanan
4
2013
Target
2014 Rp Juta
Target
2015 Rp Juta
Target
2016 Rp Juta
Target
Kondisi Kinerja pada Akhir
2017 Rp Juta
Target
Rp Juta
Target
Rp Juta
b.Pendampi- Jumlah Pokdatan yang ngan pada mendapat Pendampingan Kelompok Tani (Kelompok) Perikanan Budidaya
19
11
-
15
25,0
21
27,50
30
30,25
41
33,27
118
116.0
c. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
15
31
2.805
38
3.086
45
3.394
55
3,733
66
4.106
235
17.125
d. Pengemba- Jumlah Benih Ikan Air ngan UPTD, Tawar Produksi BBI Pembinaan dan (Ekor) Mekanisme Pengelolaan Perikanan Budidaya
31,451
150.000
100.0
255.00 0
110.1
433.50 0
121.1
735.95 0
133.2
1.252. 815
146.6
1.252. 815
161.2
Jumlah Produksi Ikan
2.673,6
2.727,0
477.8
2.782
525.5
2.837
578.0
2.894
635.9
2.952
699.5
2.952
2.917
77
79
-
80
-
82
-
83
-
85
-
85
-
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun /diadakan (Paket)
Program Olahan (Ton) Optimalisasi Pengelolaan danJumlah Poklahsar yang Pemasaran berkembang (Kelompok) Produksi Perikanan
Meningkatnya Mutu Produk Olahan Ikan
a. Kajian Jumlah Poklahsar yang Optimalisasi mendapat Bantuan Pengelolaan dansarana dan prasarana Pemasaran Pengolahan dan Produksi Pemasaran Perikanan
16
10
477.8
14
525.5
15
578.0
17
635.9
21
699.4
77
2.917
Meningkatkan Pengawasan terhadap praktek Ilegal Fishing
Program Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Pengawas Mas-yarkat (Pokmaswas) dalam Pengawasan dan Pengendalian SD Kelautan
59
59
349.8
59
384.8
59
423.2
59
465.6
59
512.1
59
2.134
5
43
Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Program dan Kegiatan
Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2012)
Kode
Sasaran
Indikator Sasaran
No 6
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Meningkatkan Meningkatnya Kapasitas SDM Kapasitas SDM Aparatur Aparatur
6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan SKPD
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana
7
Target
2014 Rp Juta
2015
Target
Rp Juta
Target
2016 Rp Juta
Target
Kondisi Kinerja pada Akhir
2017 Rp Juta
Target
Rp Juta
Target
Rp Juta
-
2
349.8
3
384.8
4
423.2
4
465.6
4
512.1
17
2.134
Program Jumlah Pegawai yang Peningkatan mengikuti Pelatihan Kapasitas /Bimtek (Orang) Sumber Daya Aparatur
1
4
15.0
4
16.5
4
18.2
4
20.0
4
22.0
20
92.0
Jumlah Pegawai yang diikutkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis /Pelatihan (Orang)
1
4
15.0
4
16.5
4
18.2
4
20.0
4
22.0
20
92.0
Program Persentase Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
100
100
324.9
100
357.4
100
393.1
100
432.5
100
475.8
100
1.984
3
3
64.0
3
70.4
3
77.4
3
85.1
3
93.7
3
390.7
b. Penyediaan Prosentase Peralatan dan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor dan Perlengka- yang berfungsi (%) pan Kantor
60
63
5.0
66
5.5
69
6.1
73
6.7
77
7.3
77
30.5
c.Penyediaan Prosentase Pelak-sanaan JasaAdminis- Administrasi Pengelolaan trasi Keuangan Keuangan (%)
100
100
108.0
100
118.8
100
130.7
100
143.8
100
158.1
100
659.6
3
3
9.5
3
10.5
3
11.5
3
12.6
3
13.9
3
57.9
a.Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik (Jenis)
Ketersediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)
44
Lokasi
2013
a. Pembentukan Jumlah POKMASWAS Kelompok yang dibina (Kelompok) Masyarakat SwakarsaPenga manan
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 10
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Program dan Kegiatan
Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2012)
Kode
Sasaran
Indikator Sasaran
No 9
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
12
Meningkatkan Ketersediaan data statistic Kelautan dan Perikanan yang terbarukan
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Perikanan yang terbarukan
Meningkatkan Meningkatnya Fasilitas Sarana Fasilitas Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Aparatur
8
9
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Unit Kerja SKPD Penangg ung LokasiJawab
Program dan Kegiatan
Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2012)
Kode
Sasaran
Indikator Sasaran
No 11
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2013
Target
2014 Rp Juta
2015
2016 Rp Juta
Kondisi Kinerja pada Akhir
2017
Target
Rp Juta
Target
92.4
100
101.6
100
111.8
100
122.9
100
512.8
Target
Rp Juta
Target
Rp Juta
Target
Rp Juta
e. Rapat-Rapat Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi Keluar Daerah (%) Keluar Daerah
100
100
84.0
100
f. Penyediaan Tingkat Pemenuhan Ongkos Kantor Kebutuhan Alat Tulis Perkantoran (%)
100
100
54.4
100
59.8
100
65.8
100
72.4
100
79.7
100
332.1
ProgramPening- Jumlah Laporan Kinerja katan Pengem- yang tersusun (Jenis) bagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5
5
34.9
5
38.4
5
42.2
5
46.5
5
51.1
5
213.4
a. Penyusunan Jumlah Laporan Kinerja Laporan Kinerja yang Tersusun (Jenis) SKPD dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5
5
34.9
5
38.4
5
42.2
5
46.5
5
51.1
5
213.4
Program Prosentase Kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sarana dan Aparatur (%) Prasarana Aparatur
60
65
102.5
70
112.7
75
124.0
80
136.4
85
150.0
85
625.7
a. Pengadaan Jumlah Kendaraan Kendaraan Bermotor (Unit) Dinas/Operasion al
28
2
40.0
2
44.0
2
48.4
2
53.2
2
58.6
8
244.2
b. Pemeliharaan Prosentase Fungsi Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas (%) gedung kantor
70
75
25.0
80
27.5
85
30.3
90
33.3
95
36.6
95
152.6
c. Pemeliharaan Berfungsinya Kendaraan Rutin/Berkala Bermotor (%) Kendaraan Dinas/Operasion al
100
100
37.5
100
41.3
100
45.4
100
49.9
100
54.9
100
228.9
45
Meningkatkan Meningkatnya Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur Penyulu Penyuluh
10
2014 Rp Juta
Target
Target
Program Jumlah Sarana dan Pengembangan Prasarana Penyuluhan Sistem (Unit) Penyuluhan Perikanan
78
82
50.0
86
a. Peningkatan Jumlah Bahan/Kit Sarana dan Penyuluhan Prasarana Penyuluhan
53
4
50.0
2
25
-
-
2
Jumlah Motor Penyuluh (Unit)
46
2015 Rp Juta 70.0
10.0
60.0
Target
2016 Rp Juta
Target
Kondisi Kinerja pada Akhir
2017 Rp Juta
Target
Rp Juta
Target
Rp Juta
90
77.0
94
84.7
98
93.2
98
374.9
2
11.0
2
12.1
2
13.3
12
96.4
2
66.0
2
72.6
2
79.9
8
278.5
Lokasi
2013
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2012)
Kode
Sasaran
Indikator Sasaran
No 13
Tujuan
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang tercantum pada Tabel 6.1. Target kinerja sesuai indikator ditetapkan sebagai komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1
Produksi Perikanan Tangkap
68,478.50
70,513.4
72,609.20
74,767.60
76,990.60
81,638.10
81,638.10
2
Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap
179
193
209
225
244
263
263
3
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB)
59
50
52
52
55
55
263
4
Produksi Perikanan Budidaya
125,505.00
129,364.3
133,346.20
137,455.00
141,694.70
146,069.70
146,069.70
5
Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
323
329
336
343
350
357
357
6
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (Pokdakan)
34
42
54
67
85
109
357
7
Jumlah Produksi Ikan Olahan (Ton)
2,673.6
2,727
2,782
2,837
2,894
2,894
2,894
8
Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yang berkembang (Poklahsar)
77
79
80
82
83
83
83
9
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
59
59
59
59
59
59
59
10
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis (Orang)
1
4
4
4
4
4
20
11
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)
100
100
100
100
100
100
100
12
Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun (Jenis)
5
5
5
5
5
5
5
13
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)
60
65
70
75
80
85
85
14
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)
78
82
86
90
94
98
98
NO
Indikator
Target Capaian Setiap Tahun
47
BAB VII PENUTUP
Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone tahun 2013-2018. Renstra SKPD ini menjadi pedoman bagi bidang-bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2013-2018. Dalam pelaksanaannya, Renstra SKPD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Seluruh bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan wajib mempedomani Renstra SKPD dalam penyusunan Renja SKPD. 2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra SKPD, Kepala SKPD melakukan pemantauan terhadap penjabaran Renstra SKPD ke dalam Renja SKPD untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan. 3. Renstra SKPD ini memiliki jangka waktu 5 tahun, maka dapat dilakukan evaluasi paruh waktu (mid term evaluation) Renstra SKPD untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Tata kala Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sama dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Bone tahun 2013-2018. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah Renstra SKPD berakhir, maka Renstra SKPD ini dapat dijadikan pedoman penyusunan Renja SKPD tahun 2018.
48
