PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: PER.17/MEN/2005 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2005 - 2009 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka menyusun dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2005 - 2009, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2005 - 2009;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
1.
Undang-undang Nomor Perbendaharaan Negara;
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5.
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kebinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
6.
Peraturan Pesiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 -2009;
7.
Peraturan Pesiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
1
Tahun
2004
tentang
8.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.24/MEN/2002 tentang Tata cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
10.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan: MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2005 - 2009.
PERTAMA
: Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2005 - 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
KEDUA
: Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2005 - 2009 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan sebagai landasan dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2005 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Ttd FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Ttd Narmoko Prasmadji
LAMPIRAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.17/MEN/2005 Tentang Rencana Startegis (RENSTRA) Departeman Kelautan dan Perikanan Tahun 2005 – 2009
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Arah pembangunan yang tepat pada periode 5 Tahun Kabinet Indonesia Bersatu adalah pemulihan kembali perekonomian nasional melalui upaya terobosan dengan merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada keunggulan komparatif bangsa. Di antara resources based industries tersebut, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu keunggulan komparatif yang berpotensi menjadi keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian nasional, sehingga sudah saatnya sektor tersebut dikembangkan. Pentingnya membangun sektor kelautan dan perikanan makin terasa berdasarkan suksesnya beberapa negara dalam pembangunan sektor tersebut, seperti Islandia, Norwegia, Thailand, dan Korea Selatan. Berdasarkan pengalaman pembangunan kelautan dan perikanan di beberapa negara tersebut, bangsa Indonesia sepatutnya optimis bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia bernilai sekitar US$82 miliar. Keberadaan sumber daya kelautan dan perikanan yang demikian besarnya adalah merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapinya juga cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah pencemaran laut dan pembuangan limbah secara ilegal oleh negara lain, pencurian ikan, gejala penangkapan berlebih (over fishing), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dll), konflik penggunaan ruang dan sumber daya, belum tersedianya teknologi kelautan dan perikanan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi, dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya pembudidaya ikan kecil dan nelayan kecil.
1
Permasalahan tersebut muncul antara lain sebagai akibat dari paradigma pembangunan masa Orde Baru yang lebih berorientasi ke darat (terresterial) yang menyebabkan pengalokasian segenap sumber daya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor daratan. Melihat kondisi yang demikian, kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memecahkan problem krisis ekonomi, ketertinggalan serta kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan serta rakyat Indonesia pada umumnya. Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi secara bertahap, maka bukan suatu pilihan yang salah jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Untuk mendayagunakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta menggerakkan seluruh potensi bangsa diperlukan kesungguhan dalam pembangunan kelautan dan perikanan serta dukungan politik, ekonomi dan sosial untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal itu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan perlu merumuskan strategi pembangunan yang tepat yakni pro-poor, pro-job dan pro-growth, agar tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan dapat tercapai. Disamping itu, perlu disusun kebijakan dan strategi yang pro bussiness. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan bagian dari proses Perencanaan Strategis, yakni modal dasar (yang antara lain meliputi potensi sumberdaya alam, SDM, IPTEK, dan peraturan perundangan), tantangan dan masalah yang masih dihadapi hingga saat ini, instrumental input, dan lingkungan strategis (baik global maupun regional). Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan strategi, juga untuk menetapkan visi, dan misi serta kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan.
B. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2005-2009 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan pada periode 2005–2009. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 Tahun ke depan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat. 2
BAB II KONDISI SAAT INI
A. Keragaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu institusi pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Sejak dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan menjelang akhir Tahun 1999 pada masa pemerintahan Presiden KH.Abudurrahman Wahid, hingga saat ini telah memasuki usia 5 (lima) Tahun. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang efektif mulai bulan Juli 2001, peranan Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi semakin penting sebagai salah satu komponen untuk mewujudkan program normalisasi kehidupan ekonomi, dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat, yang merupakan salah satu program kerja Kabinet Gotong Royong pada periode tersebut. Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode Tahun 2000-2004 masih mengacu kepada Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2001-2004, serta Program Kerja Kabinet Gotong Royong. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan industri berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mencapai daya saing yang tinggi. Dalam konteks manajemen suatu organisasi seperti Departemen Kelautan dan Perikanan, pencapaian hasil (kinerja) terutama dalam periode 2000-2004 diukur dari indikator proses (process indicators) dan indikator luaran (output indicators). Indikator proses mencakup adanya konsistensi kebijakan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator luaran yang merupakan hasil dari implementasi kebijakan dan program. Indikator luaran pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode Tahun 2000-2004 antara lain sebagai berikut: 1. Lingkungan
Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan, meliputi ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, padang lamun dan estuaria, serta ekosistem budidaya laut.
3
Secara umum kondisi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil telah mengalami degradasi fisik dengan laju degradasi yang mengancam keberlanjutan dan kelestarian sumber daya. Saat ini, kondisi ekosistem terumbu sebagai berikut:
karang dapat digambarkan
a. Luas terumbu karang di perairan Indonesia mencapai lebih dari 60.000 km2. Wilayah Indonesia merupakan lokasi bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang dunia dan merupakan wilayah yang kaya dengan keanekaragaman biota perairan. b. Terdapat 300 jenis karang sebagai habitat dari 200 jenis ikan, mollusca, crustacea, sponge, algae, lamun dan biota lainnya. c. Kondisi terumbu karang saat ini mencapai kerusakan rata-rata 40% (sumber: P3O-LIPI) dengan rincian: rusak berat 40,14%, rusak sedang 29,22%, dan baik 6,41-24,23%. Di Indonesia Barat kondisi memuaskan tinggal 3,93%, di Indonesia Tengah tinggal 7,09%, sedangkan di Indonesia Timur kondisi memuaskan tinggal 9,80%. d. Penyebab kerusakan terumbu karang antara lain adalah (i) kegiatan manusia: penangkapan dengan alat yang merusak dan eksploitasi berlebih, pencemaran dan sedimentasi, perencanaan kurang tepat, dampak pembangunan di darat dan (ii) faktor alam: Elnino, La-Nina, topan, gempa dan banjir e. Wilayah yang mengalami degradasi oleh pencemaran tinggi antara lain adalah di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Lampung dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk ekosistem mangrove, kondisi saat ini dapat digambarkan sebagai berikut: a. Mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan di wilayah pesisir dan laut karena memiliki fungsi proteksi, ekologi, dan ekonomi. Disamping itu, wilayah mangrove merupakan daerah asuhan (nursery ground), pemijahan (spawning ground), dan tempat mencari makan (feeding ground), serta shelter berbagai jenis biota. Potensi lain adalah sebagai tempat ekowisata. b. Pada periode 1982-1993, terjadi penurunan luasan mangrove dari 5,21 juta menjadi 2,5 juta ha dan terjadi hampir merata di seluruh wilayah pesisir. c. Konversi lahan mangrove menjadi lahan usaha tambak secara besarbesaran terjadi di provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur (delta Mahakam). Demikian 4
pula konversi lahan mangrove menajdi lahan industri terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. d. Terjadinya konflik penggunaan ruang dengan pertanian, permukiman, pertambangan, perhubungan laut dan pariwisata menyebabkan sebagian wilayah mangrove tidak dapat dipertahankan. Untuk ekosistem padang lamun (seagrass), yang merupakan sumber produktivitas primer pendukung kehidupan biota laut, kondisi saat ini dapat digambarkan sebagai berikut: a. Padang lamun merupakan ekosistem penyangga pantai terhadap abrasi dan erosi, serta sebagai perangkap sedimen dan penstabil dasar laut. Di Indonesia ditemukan 12 jenis dominan yang termasuk ke dalam 7 marga dan 2 suku, juga terdapat jenis lamun dalam skala besar dan menutupi dasar perairan yang luas membentuk suatu padang lamun (seagrass bed). b. Penyebaran ekosistem padang lamun di Indonesia mencakup wilayah perairan Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tengga dan Papua. 2. Sosial
a. Meluasnya Pemerataan Orientasi pembangunan kelautan dan perikanan 4 (empat) Tahun terakhir mampu memperluas pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya melalui distribusi dan alokasi anggaran ke kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kegiatan berbasis masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di daerah telah menunjukkan peningkatan dalam pemerataan dan perluasan cakupan area pembangunan. Pembangunan telah dilaksanakan di kabupaten/ kota di wilayah pesisir dan kabupaten/kota pedalaman yang potensial untuk budidaya air tawar, serta secara bertahap di pulau-pulau kecil. Cakupan program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir meningkat dari Tahun ke Tahun mencakup jumlah kabupaten/kota. Pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat tersebut dilaksanakan di kabupaten/kota melalui : 1) Peningkatan kegiatan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, serta pulau-pulau kecil yang masih miskin, melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. 5
2) Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil. 3) Pengembangan intensifikasi pembudidayaan udang, kerapu, rumput laut, dan nila. 4) Pemberdayaan perempuan dan generasi muda. 5) Pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil dan di wilayah perbatasan. b. Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Langkah-langkah sistematis dan terarah dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh telah mendorong partisipasi masyarakat dan menunjukkan peningkatan kepedulian masyarakat luas (masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya, LSM, perguruan tinggi, media massa, kelompok masyarakat lainnya) terhadap sektor kelautan dan perikanan. Kepedulian ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan departemen serta sumbangan pemikiran untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di berbagai media massa dan kepedulian dalam proses pembangunan secara keseluruhan.
3. Ekonomi a. Meningkatnya Pertumbuhan
Pembangunan kelautan dan perikanan sejak berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan sampai Tahun 2003 telah melakukan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan mendorong terjadinya keberlanjutan pertumbuhan pada berbagai bidang sebagai berikut:
Tahun 2000 PDB Perikanan
Rp. 30,94 triliun
Produksi Hasil Perikanan Ekspor Hasil Perikanan Konsumsi Ikan
Tahun 2004
Kenaikan 2000-2004
Rp. 55,26 triliun
15,66% per thn
5,1 juta ton
6,8 juta ton
7,42 % per thn
US$ 1,6 miliar
US$ 2,1 miliar
7,16% per thn
21,57 kg/kapita
23,18 kg/kapita
1,83% per thn
3,1 juta orang
3,4 juta orang
2,59% per thn
2,1 juta orang
2,4 juta orang
2,97% per thn
Kesempatan Kerja : Jumlah nelayan Jumlah pembudidaya ikan
Disamping itu, terjadi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp. 11,7 miliar pada Tahun 2000 menjadi Rp. 615,73 miliar pada Tahun 2004. 6
Dalam kurun waktu yang sama, juga telah terjadi peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya penerima Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dari Rp. 392.569,00 pada Tahun 2000 menjadi Rp. 742.700,00 pada Tahun 2003. b. Berkembangnya Sistem Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Dalam periode Tahun 2000-2004, telah dikembangkan sistem pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain meliputi: 1) Sistem perijinan usaha 2) Sistem pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya 3) Sistem penyaluran bahan bakar untuk nelayan 4) Sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan 5) Sistem karantina ikan nasional 6) Program legislasi nasional 7) Pengembangan riset dan teknologi 8) Dukungan permodalan 9) Penertiban penambangan pasir laut ilegal 10) Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan 11) Sistem pengelolaan sumber daya laut dan pesisir terpadu
B. Potensi dan Peluang Pengembangan
Sumber daya pesisir dan lautan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik jenis maupun potensinya. Potensi sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion); dan energi yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources) seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. Pada bagian berikut secara singkat dipaparkan gambaran potensi sumber daya tersebut, khususnya sumber daya yang dapat diperbaharui, yang mencakup perikanan tangkap dan jasa lingkungan laut, budidaya, baik budidaya laut, air payau, kolam air tawar dan karamba penangkapan di perairan umum, terumbu karang, serta sedikit paparan tentang potensi sumber daya yang non
renewable.
7
1. Potensi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,8 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan potensi sumber daya, terutama sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per Tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia, yakni Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per Tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4,5 juta ton pada Tahun 2004 atau baru 87,89% dari JTB. Sedangkan dari sisi diversivitas, dari sekitar 28.400 jenis ikan yang ada di dunia, yang ditemukan di perairan Indonesia lebih dari 25.000 jenis. Di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk: a. perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta ha dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun; b. budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kerang-kerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut; c. budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha; d. budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah; serta e. bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan. Peluang pengembangan usaha perikanan dan kelautan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US$ 82 miliar per tahun, dengan rincian: a. potensi perikanan tangkap sebesar US$ 15,1 miliar per tahun; b. potensi budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun; c. potensi peraian umum sebesar US$ 1,1 miliar per tahun; d. potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 miliar per tahun; e. potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per tahun; dan f. potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun. Potensi dan peluang pengembangan sektor kelautan dan perikanan meliputi: a. perikanan tangkap; b. perikanan budidaya; 8
c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
industri pengolahan hasil perikanan; industri bioteknologi kelautan dan perikanan; pengembangan pulau-pulau kecil; pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam; deep sea water; industri garam rakyat; pengelolaan pasir laut; industri penunjang; pengembangan kawasan industri perikanan terpadu; dan keanekaragaman hayati laut.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta stakeholder lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting. Disamping adanya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, terdapat pula: a. potensi kelembagaan, seperti peranan Komisi Tuna, Komisi Udang, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), LSM bidang kelautan dan perikanan, dll., yang ke depan perlu terus disinergikan. b. potensi sarana prasarana yang telah dimiliki, seperti layanan unit karantina ikan, balai pengembangan, balai riset, balai/loka budidaya, sekolah perikanan, dll. c. potensi daerah yang telah menyusun Renstrada (Rencana Strategis Daerah) dibidang kelautan dan perikanan.
2. Pasar Ekspor Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, permintaan terhadap produk-produk kelautan dan perikanan di pasar dunia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: a. Meningkatnya kesadaran manusia terhadap produk perikanan sebagai makanan yang sehat untuk dikonsumsi karena mengandung nilai gizi yang tinggi, rendah kolesterol dan mengandung asam lemak tak jenuh, omega 3 yang dapat meningkatkan kecerdasan.
9
b. Dampak consumption mass dari globalisasi yang menuntut produk pangan yang dapat diterima secara internasional (food become more international), tanpa memperhatikan umur, kewarganegaraan dan agama. Komoditas ikan merupakan jenis produk pangan yang memenuhi syarat tersebut. c. Semakin berkembangnya industri farmasi, kosmetika dan makanan serta minuman yang sebagian besar bahan produksinya berasal dari biota perairan. Secara umum perdagangan hasil perikanan dunia terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,50% sepanjang Tahun 1990-an dengan nilai sekitar US$ 10,37 miliar. Laju pertumbuhan produksi dunia masih didominasi oleh perikanan tangkap, sekitar 80%, namun menunjukan pertumbuhan yang mendatar, yakni 1,7% per tahun. Hal ini membuka peluang bagi peningkatan produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya laut. Negara-negara tujuan ekspor dunia, khususnya Indonesia masih didominasi Jepang (25%), Singapura (13%), USA (11%), Hongkong (7%), RRC (4%), dan Thailand (4%).
3. Pasar Dalam Negeri Produk perikanan di pasar dalam negeri (domestik) berguna untuk menyediakan kebutuhan pangan berupa protein hewani dimana sekitar 6065% kebutuhan protein hewani bersumber dari produk perikanan. Di samping itu, produk perikanan di dalam negeri berfungsi pula sebagai bahan baku industri pengolahan tepung ikan, kosmetika, obat-obatan, probiotik dan bioaktif. Pasar domestik memiliki potensi yang besar untuk menyerap hasil perikanan nasional. Hal ini dapat diperkirakan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 217 juta pada Tahun 2004. Bila tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita pada Tahun 2004 mencapai 23,18 kg/kapita, maka jumlah produk perikanan yang diserap di pasar nasional mencapai 5,3 juta ton pada tahun tersebut. Jumlah tersebut masih berasal dari kebutuhan pangan saja, belum termasuk kebutuhan bahan baku industri.
C. Permasalahan Yang Dihadapi
Walaupun berbagai hasil telah dicapai dalam periode Tahun 2000-2004, namun masih terdapat permasalahan yang dihadap yaitu:
10
1. Masalah internal bidang kelautan dan perikanan: a. Sebagian besar masih merupakan nelayan tradisional dan struktur armada perikanan didominasi skala kecil; b. Ketimpangan pemanfaatan stok ikan antar wilayah maupun antar spesies; c. Terjadinya praktek illegal fishing; d. Pengembangan perikanan budidaya belum optimal; e. Belum optimalnya pemanfaatan pulau-pulau kecil; f. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut di beberapa kawasan; g. Belum optimalnya pengelolaan konservasi laut dan perairan umum; h. Belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan non konvensional. 2. Masalah eksternal yang mempengaruhi kelautan dan perikanan: a. Rendahnya kesadaran bangsa tentang arti penting dan nilai strategis sumber daya kelautan dan perikanan bagi pembangunan ekonomi nasional (kemakmuran bangsa), sehingga perhatian, pengetahuan (wawasan) dan penguasaan serta penerapan IPTEK kelautan dan perikanan juga menjadi rendah; b. Belum adanya dukungan permodalan yang memadai; c. Kebijakan moneter, fiskal dan investasi belum kondusif; d. Tata ruang dan pengendalian pencemaran belum kondusif; e. Keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha; f. Penegakan hukum (Law Enforcement) masih lemah. Namun demikian, permasalahan tersebut di atas terus menerus diupayakan pemecahannya bersama-sama dengan instansi sektor terkait lain dan para stakeholders.
D. Lingkungan Strategis
1. Faktor Lingkungan Strategis a. Faktor Lingkungan Internasional
Memasuki abad ke-21, Indonesia dihadapkan pada tantangan internasional sehubungan dengan mulai diterapkannya pasar bebas, mulai dari AFTA (pasar bebas ASEAN) hingga APEC (pasar bebas Asia Pasifik). Seiring dengan itu, terjadi berbagai perkembangan lingkungan strategis internasional, antara lain: (1) proses globalisasi; (2) regionalisasi blok perdagangan; 11
(3) isu politik perdagangan yang menciptakan non-tariff barier; (4) isu tarifikasi dan tariff escalation bagi produk agroindustri; dan (5) perkembangan kelembagaan perdagangan internasional. Esensi dari pengaruh lingkungan strategis internasional adalah terbukanya peluang pasar untuk ekspor dan sekaligus tantangan untuk bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Dengan demikian strategi untuk menghadapi peluang dan tantangan tersebut adalah meningkatkan keunggulan berdaya saing. Keunggulan bersaing yang dimiliki suatu negara dalam era perdagangan bebas tidak dapat hanya mengandalkan keunggulan potensi sumber daya saja sebagai keunggulan komparatif. Menguatnya globalisasi ekonomi dunia (produksi dan konsumsi) yang menyertai liberalisasi perdagangan, memungkinkan negara lain memanfaatkan melimpahnya sumber daya melalui perusahaan global, aliansi strategis dan perusahaan multinasional. Dengan demikian peran keunggulan sumber daya (keunggulan komparatif) suatu negara akan semakin kabur, meskipun demikian keunggulan komparatif ini dapat memberikan kontribusi pada keunggulan bersaing. Faktor-faktor yang menjadi tulang punggung kemampuan daya saing adalah: (1) inovasi teknologi dalam sistem produksi, sehingga biaya produksi menjadi efisien; (2) inovasi teknologi dalam penanganan pasca panen, sehingga sesuai dengan tuntutan konsumen, baik dalam bentuk (form) maupun dalam selera (taste); (3) inovasi manajemen dalam sistem agribisnis, sehingga mampu mengakumulasi efisiensi yang dicerminkan dalam keunggulan bersaing; (4) sistem pendukung yang akomodatif, berupa pembangunan infrastruktur, perbankan dan kebijakan pemerintah; dan (5) Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Globalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks dan kompetitif tersebut menuntut tingkat efisiensi yang tinggi. Pergerakan ke arah tingkat efisiensi ini menuntut penggunaan teknologi tinggi yang semakin intensif yang harus tetap memperhatikan asas-asas kelestarian lingkungan, serta kemampuan manajerial dan profesionalisme yang semakin meningkat pula. Dampak lain dari kondisi tersebut adalah persaingan yang ketat dalam kualitas produk termasuk produk dan jasa dari sektor kelautan dan perikanan.
12
Terdapat dua aspek globalisasi yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, yaitu: (1) Aspek ekologi, terdapat berbagai kaidah internasional dalam pengelolaan sumber daya perikanan (fisheries management), seperti: (a) Code of Conduct for Responsible Fisheries yang dikeluarkan FAO (1995). Aturan ini menuntut adanya praktek pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, dimana setiap negara dituntut untuk memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Kaidah-kaidah tersebut selanjutnya dijabarkan di tingkat regional melalui organisasi/komisi-komisi regional (Regional Fisheries Management Organizations-RFMOs) seperti IOTC (Indian Ocean Tuna Comission) yang mengatur penangkapan tuna di perairan India, CCSBT, dll. (b) Committee on Fisheries FAO telah menyepakati tentang
International Plan of Action on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang mengatur mengenai: praktek ilegal seperti pencurian ikan, praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah, atau laporannya di bawah standar, dan praktek perikanan yang tidak diatur sehingga mengancam kelestarian stok ikan global. (2) Aspek ekonomi, liberalisasi perdagangan merupakan ciri utama globalisasi. Konsekuensinya adalah ketatnya persaingan produkproduk perikanan pada masa datang. Oleh karenanya produk-produk perikanan akan sangat ditentukan oleh berbagai kriteria, seperti: (a) produk tersedia secara teratur dan berkesinambungan, (b) produk harus memiliki kualitas yang baik dan seragam, dan (c)
produk dapat disediakan secara masal.
Selain itu, produk-produk perikanan harus dapat pula mengantisipasi dan mensiasati segenap isu perdagangan internasional, termasuk: isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu property right, isu responsible fisheries, precauteonary approach, isu hak asasi manusia (HAM), dan isu ketenagakerjaan. Akan halnya ISO 14000, mensyaratkan bahwa produk sektor perikanan harus dihasilkan dari suatu proses produksi yang berwawasan lingkungan, yaitu: (1) proses produksi tidak merusak tatanan, fungsi dan proses ekologis; dan (2) proses produksi tidak membahayakan pelaku produksi dan kesehatan atau jiwa konsumen.
13
Selain itu, telah disepakati pula beberapa standar internasional, misalnya mengenai SPS (Sanitary and Phytosabitary) yang bersifat multidimensi. Kriteria kualitas SPS mencakup keamanan pangan (Food Safety Attributes), kandungan gizi (Nutrition Attributes). Oleh karena itu standarisasi produk dan proses perlu segera dikembangkan. Pengaruh globalisasi yang lainnya, terutama di bidang pembinaan sumber daya manusia kelautan yang harus berstandar training,
Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnels (STCW-F 95). STCW-F 95 merupakan peraturan internasional dari IMO yang mengatur standar pelatihan, sertifikasi dan jaga laut khusus untuk personil kapal penangkap ikan, sehingga Indonesia perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka menuju pencapaian standar sumber daya manusia kelautan internasional. b. Perkembangan Isu Domestik
Kewenangan pelaksanaan pembangunan nasional termasuk pengimplementasian pembangunan berkelanjutan serta penciptaan keunggulan bersaing, sebagian besar telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, melalui instrumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah merupakan jawaban dari kebutuhan untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengacu hal-hal tersebut, dan seiring dengan perkembangan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri, Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian wewenang serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai pelayan utama dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat, yang berkeadilan, demokratis, aspiratif, serta memiliki keunggulan bersaing. Untuk itu, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang cukup luas, yakni kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Untuk menjalankan kewenangan di atas, Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. 14
Begitu juga kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Dengan demikian arah dari pembangunan daerah merupakan resultante dari perkembangan paradigma pembangunan berkelanjutan, perkembangan arah global, kecenderungan integrasi ekonomi dan perubahan isu domestik. Arah pembangunan daerah adalah menjadikan pemerintah daerah sebagai pelayan utama untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengakomodasikan arah perkembangan paradigma pembangunan berkelanjutan, keunggulan bersaing dan isu demokratisasi, berkeadilan dan aspiratif dan partisipasi masyarakat. Dalam implementasinya, Otonomi Daerah membawa sejumlah implikasi terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan, yaitu: (1) sudah seharusnya daerah mengetahui potensi perikanan serta batasbatas wilayahnya sebagai dasar untuk meregulasi pengelolaan sumber daya, seperti penentuan jenis dan tipe kegiatan perikanan yang sesuai di daerahnya. (2) daerah dituntut bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan di daerahnya itu. (3) semakin terbuka peluang bagi masyarakat lokal, utamanya nelayan untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya. 2. Strategi Pembangunan Untuk Abad 21 Pembangunan ekonomi pada abad 21 menempatkan masyarakat sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk bersaing dan mengakomodasikan tuntutan pasar global. Upaya yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat menuju pada kemandirian sedangkan pemerintah hanya bersifat fasilitator. Tiga hal pokok yang akan dilakukan tentang arah pembangunan ekonomi ke depan, yaitu: a. membangun perekonomian yang berkeunggulan kompetitif (competitive berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage) advantage), b. menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, c. mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Dalam konteks pola pembangunan tersebut terdapat tiga fase yang dilalui dalam mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing, yaitu: 15
a. fase pembangunan yang digerakkan oleh kelimpahan sumber daya alam (resource driven), Fase ini adalah identik dengan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan yang bercirikan peningkatan produksi melalui intensifikasi, sub sistem hulu-hilir belum berkembang dan produk akhir didominasi produk primer atau produk yang bersifat natural resources based and unskill labour intensive. Karenanya pembangunan pada fase ini merupakan perekonomian yang berbasis pada sumber daya kelautan dan perikanan. b. fase pembangunan yang digerakkan oleh investasi (investment driven) Pembangunan sistem usaha kelautan dan perikanan adalah digerakkan oleh investasi yang berimbang dari hulu sampai hilir dan sub sistem penunjangnya. Produk akhir fase ini bersifat olahan atau bersifat capital and skill labour intensive. Dan perekonomian pada fase kedua ini merupakan perekonomian berbasis industri. c. fase ketiga adalah pembangunan yang digerakkan oleh inovasi (inovation driven) Sistem usaha kelautan dan perikanan yang digerakkan oleh innovation driven, dicirikan oleh menonjolnya kegiatan riset dan pengembangan. Pada sub sistem hilir digerakkan oleh inovasi-inovasi dalam teknologi proses, teknologi produk, teknologi kemasan. Produk akhir dari sistem usaha kelautan dan perikanan akan didominasi oleh produk-produk yang bersifat technology intensive and knowledge based. Perekonomian pada fase merupakan perekonomian berbasis teknologi. Keberlanjutan dari sistem usaha kelautan dan perikanan merupakan upaya untuk senantiasa mengimplementasikan dimensi keberlanjutan, antara lain memelihara kelestarian sistem penunjang kehidupan, mengakomodasikan aspek keadilan dan pemerataan, pemberdayaan kelembagaan (empowering), dan mengakomodasikan prinsip efisiensi dan keadilan alokasi sumber daya alam pada seluruh fase pembangunan. Dengan demikian arah jangka panjang dari pembangunan kelautan dan perikanan adalah diarahkan untuk mentransformasikan dari fase pertama ke fase ketiga dengan tetap mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan melibatkan masyarakat, sehingga memiliki daya saing tinggi pada pasar global.
16
BAB III KONDISI YANG DIINGINKAN
Rencana Strategis Pembangunan Departemen Kelautan dan Perikanan dihasilkan melalui penyerasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Visi, Misi Departemen Kelautan dan Perikanan dan Renstra sebelumnya. Program disusun berdasarkan usulan dari unit kerja, yang selanjutnya disusun berdasarkan bidang kewenangan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Setiap unit kerja dituntut kinerjanya sesuai dengan format AKIP-LAKIP, untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Indikator makro merupakan pengerucutan dan interaksi berbagai kinerja unit kerja, sehingga indikator makro adalah pencapaian sasaran strategis.
A. Lingkungan
Dalam periode lima Tahun ke depan, kondisi lingkungan yang diinginkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang mampu mengelola sumber daya di wilayahnya secara bertanggung-jawab 2. Terwujudnya lingkungan pesisir dan laut yang bersih dan sehat sehingga dapat menjamin produktivitas sumber daya perikanan serta keanekaragaman hayati laut. 3. Sumber daya kelautan non-konvensional yang dapat memberikan manfaat dan dapat diperhitungkan sebagai kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. 4. Terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui upaya (a) pembentukan kelembagaan pengawasan yang mandiri, (b) pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan dan tenaga pengawas, (c) pengembangan teknologi pengawasan, (d) peningkatan partisipasi dan peran masyarakat dalam pengawasan, (e) penaatan dan penegakan hukum.
B. Sosial
Jangkauan program pengentasan kemiskinan dalam lima Tahun kedepan, ditargetkan sebesar 18% dari populasi masyarakat pesisir, dengan tahapan sebagai berikut:
17
SASARAN JANGKAUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN, 2005-2009 Uraian
2005
2006
2007
2008
2009
Kenaikan (%/thn)
Jangkauan Program Pengentasan Kemiskinan
7,5
10,00
14,00
16,00
18,00
25,03
(% populasi masyarakat pesisir)
C. Ekonomi
Indikator makro untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai oleh Departemen Kelautan dan Perikanan pada periode Tahun 20052009 adalah sebagai berikut: INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2005-2009
No.
Uraian
1.
Produksi Perikanan
2005
2006
2007
2008
2009
Kenaikan (%/thn)
7.218.010
7.727.730
8.297.480
8.979.060
9.708.840
7,69
(ton) :
Perikanan Tangkap
4.970.010
5.101.930
5.209.480
5.331.560
5.438.840
2,28
Perikanan Budidaya
2.248.000
2.625.800
3.088.000
3.647.500
4.270.000
17,40
3.000.000
3.200.000
3.800.000
4.500.000
5.000.000
13,74
25,00
26,00
29,00
31,60
32,29
6,67
6.937.760
7.735.030
8.446.960
9.276.510
10.238.720
10,22
2.
Ekspor Hasil Perikanan
(US 1.000) 3.
Konsumsi Ikan
(kg/kapita/Tahun) 4.
5
Penyediaan kesempatan kerja kumulatif (orang)
Perikanan Tangkap
3.561.860
3.741.900
3.746.510
3.750.170
3.754.370
1,35
Perikanan Budidaya
3.375.900
3.993.130
4.700.450
5.526.340
6.484.350
17,73
Kontribusi terhadap PDB Nasional (%)
2,50
3,10
3,80
4,40
5,10
19,57
(tidak termasuk pengolahan)
18
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai suatu organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan diharapkan mampu turut mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2004-2009. Arah kebijakan RPJMN 2004-2009 yang terkait dengan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana diuraikan diatas, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan. RENSTRA adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan renstra ini diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang merupakan rencana tindak yang akan dilaksanakan setiap Tahun selama lima Tahun berlangsungnya program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam RENSTRA, Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005. Tugas pokok Departemen Kelautan dan Perikanan adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Adapun fungsinya adalah melakukan: 1.
Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
2.
Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3.
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
4.
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5.
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut: 1.
Sekretariat Jenderal Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. 19
2.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perikanan tangkap.
3.
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perikanan budidaya.
4.
Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
5.
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang eksplorasi dan tata pemanfaatan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
6.
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
7.
Inspektorat Jenderal Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Departemen.
8.
Badan Riset Kelautan dan Perikanan Melaksanakan riset di bidang kelautan dan perikanan
9.
Staf Ahli
lingkungan
Memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
20
BAB – V KEBIJAKAN DAN PROGRAM
A. Visi dan Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah: ”PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG LESTARI DAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI KESATUAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK BANGSA”. Masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya merupakan pelaku utama pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu masyarakat adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan yang berkelanjutan, yang diarahkan pada keharmonisan antara kesejahteraan/pemerataan (equity), pertumbuhan (growth), dan berkelanjutan daya dukung lingkungan (environmental sustainability). Untuk itu, misi pembangunan kelautan dan perikanan adalah: 1. Meningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya. 2. Meningkatan peran sektor pertumbuhan ekonomi.
kelautan
dan
perikanan
sebagai
sumber
3. Memelihara daya dukung dan meningkatkan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. 4. Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan. 5. Meningkatkan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan memperkuat budaya bahari bangsa.
B. Tujuan dan Sasaran Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangunan jangka menengah adalah: 1. Terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia melalui peningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya. 21
2. Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional. 3. Terwujudnya kondisi lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan terciptanya kelestarian daya dukung. 4. Meningkatnya konsumsi ikan masyakarat. 5. Meningkatnya peran laut sebagai pemersatu bangsa dan menguatnya budidaya bahari bangsa. Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah : 1. Meningkatnya usaha dan kualitas sumberdaya manusia kelompok sasaran program 2. Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional 3. Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. 4. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat. 5. Terciptanya kesadaran masyarakat bahwa laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari pada masyarakat. Penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kelautan dan perikanan terwujud dari indikator makro pada tahun 2009, yaitu: 1) Meningkatnya pendapatan rata-rata kelompok sasaran program menjadi sebesar Rp 1,5 juta per bulan; 2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 75.000 orang dalam 5 tahun dan 7.500 orang aparatur; 3) Kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5,1 %; 4) Produksi perikanan sebesar 9,7 juta ton; 5) Nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$ 5,0 miliar; 6) Konsumsi ikan sebesar 32,3 kg/kapita /tahun; 7) Penyediaan kesempatan kerja kumulatif sebanyak 10,2 juta jiwa: a. Perikanan Tangkap : 3,7 juta orang; b. Perikanan Budidaya : 6,5 juta orang; 8) Jangkauan program pengentasan kemisikinan sebesar 18% dari populasi masyarakat pesisir (21 juta orang).
22
C. Dasar Kebijakan Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dasar kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah: 1. Undang-Undang No. 25 Pembangunan Nasional
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 3. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R-PJMN) Tahun 2004-2009, rencana strategis pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu kepada agenda pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu yakni:
Agenda ke-1 : Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai, Agenda ke-2 : Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis, Agenda ke-3 : Mewujudkan Indonesia Yang Lebih Sejahtera. Pelaksanaan ketiga agenda pembangunan nasional tersebut di atas didasarkan pada 3 pilar strategi pembangunan, yakni pro-poor, pro-job dan progrowth yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rumusan strategi pembangunan yang tepat. Dalam hal ini, Departemen Kelautan dan Perikanan terkait dengan Agenda ke-1 dan Agenda ke-3, yang selanjutnya dirumuskan dalam kebijakan dan berbagai program pembangunan kelautan tahun 2005-2009. D. Strategi dan Kebijakan Dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional dan mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: 1. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau good governance dan clean government, yang tercermin dalam berbagai bentuk pelayanan publik dan pelaksanaan program, untuk mencapai sasaran strategis jangka menengah. 2. Potensi kelautan dan perikanan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, yang direfleksikan ke dalam berbagai regulasi yang berpihak kepada bangsa sendiri dan diarahkan untuk dapat mengentaskan kemiskinan (pro-poor), menyerap tenaga kerja (pro-job) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro-growth). 23
3. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan antar wilayah, mengurangi ketertinggalan dan kesenjangan serta prioritas pengembangan pulau-pulau kecil terluar sebagai bagian penting kedaulatan NKRI. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan, meliputi: 1. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya. 2. Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. 3. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap nasional secara efisien, lestari, dan berbasis kerakyatan. 4. Mengembangkan dan memperkokoh industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil. 5. Membangun pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. 6. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, beserta ekosistemnya. 7. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. 8. Meningkatkan upaya penanggulangan illegal fishing 9. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. 10. Memperkokoh riset dan iptek kelautan dan perikanan.
E. Program Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan maka program-program pembanguan kelautan dan perikanan tahun 2005-2009 secara garis besar sebagai berikut: 1. Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Lainnya Tujuan program adalah meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya. Sasaran program adalah meningkatnya usaha dan kualitas sumber daya manusia kelompok sasaran program. Program ini juga meliputi penyediaan kredit untuk usaha skala kecil, mikro dan menengah, peningkatan kemampuan usaha kecil mulai dari produksi, pengolahan sampai pemasaran, penyediaan bantuan langsung sarana dan prasarana dasar dan penjaminan distibusi BBM serta subsidi harga sesuai kebijakan nasional. Pemberdayaan masayarakat kecil termasuk 24
pemberdayaan perempuan yang merupakan bagain dari upaya pengentasan kemiskinan. 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tujuan program adalah meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional. Sasaran program adalah meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional. Program ini juga mencakup Revitalisasi Perikanan, yang merupakan bagian dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan Presiden R.I pada tanggal 11 Juni 2005. Upaya yang ditempuh adalah merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada berupa berbagai kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan dan budidaya perikanan, serta mengoptimalkan operasional unit usaha pengolahan ikan dalam negeri. Disamping itu, juga menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru berupa pemanfaatan peluang usaha perikanan yang masih memiliki prospek yang baik. Kebijakan Revitalisasi Perikanan pada dasarnya mengembangkan daerah yang memiliki potensi besar, yang pada tahap awal akan difokuskan pada pengembangan 3 komoditas ekonomis penting, yakni tuna, udang, dan rumput laut. Pengembangan ketiga komoditas di atas merupakan fokus tahap awal Revitalisasi Perikanan. Disamping itu, akan dilakukan pula pengembangan komoditas ekonomis penting lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik setiap daerah/lokasi pengembangan. Disamping itu, program mencakup pula pengembangan industri perikanan terpadu yang meliputi: 1.
Pengembangan industri perikanan tuna terpadu, termasuk inisiasi dan pengembangan awal budidaya tuna untuk menghasilkan tuna segar.
2.
Pengembangan industri tambak udang terpadu, termasuk pembangunan broodstock, balai benih, revitalisasi backyard hatchery, pabrik pakan, dan pos kesehatan ikan.
3.
Pengembangan pabrik industri rumput laut terpadu dan massal di daerah produsen di seluruh Indonesia, serta pabrik pengolahan bahan kering menjadi semi-refined products di pusat-pusat industri. Untuk mendukung kontinuitas bahan baku, akan dibangun kebun bibit rumput laut.
Dalam rangka pengembangan prasarana pelabuhan sebagai basis pengembangan industri perikanan terpadu, khususnya di daerah perbatasan sebagai penangkal dan pencegah IUU fishing, transhipment dari kapal ikan ke kapal angkut secara illegal, Departemen Kelautan dan Perikanan saat ini sedang merencanakan pembangunan pelabuhan perikanan pada sentra-sentra penangkapan di titik-titik lingkar luar wilayah Indonesia (Outer Ring Fishing Port).
25
Disamping itu, akan dilakukan pula pembangunan prasarana budidaya yang diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan, dengan membuka lahan baru dan rehabilitasi lahan tambak yang rusak akibat bencana alam, meliputi jaringan irigasi tambak udang, dan mendorong swasta untuk mengembangkan industri benih, industri pakan dan obat-obatan. Dalam rangka peningkatan partisipasi Indonesia dalam perikanan regional, secara bertahap Indonesia akan meningkatkan status keanggotaan dalam organisasi perikanan regional, antara lain sebagai anggota (contracting party) dari Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan cooperating party dari Commission for Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Keanggotaan ini akan membuka akses Indonesia sebagai pemanfaat sumberdaya ikan (utamanya tuna) di perairan internasional (high seas), terutama Samudera Hindia. Keanggotaan juga akan memberi peluang Indonesia memiliki kuota penangkapan serta menghindarkan Indonesia dari kemungkinan embargo produk tuna dan tuduhan kapal Indonesia melakukan praktek IUU fishing. 3. Program Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tujuan program adalah mewujudkan kondisi lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas. Sasaran program adalah menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Program ini juga ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, Illegal sea-sand mining, dan pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di laut, serta kejahatan pelanggaran dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Disamping itu, bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan sumber konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Program tersebut termasuk rehabilitasi lingkungan laut dan pesisir dilaksanakan secara nasional maupun kerjasama dengan luar negeri. Kegiatan pokok yang akan mengisi berbagai program pembangunan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan tugas dan kewenangan unit kerja eselon I sebagai penanggungjawab.
26
MATRIKS RENSTRA – KL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2005-2009 A. Misi ke-1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usahakelautan dan perikanan lainnya
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya
Meningkatnya kemampuan usaha dan kualitas SDM kelompok sasaran program
Indikator Sasaran • Pendapatan rata-rata kelompok sasaran program sebesar Rp. 1,5 juta/bulan pada Tahun 2009 • Jumlah SDM yang mengikuti diklat sebanyak 75.000 orang dan 7.500 orang aparatur dalam 5 Tahun
Strategi
• Memberdayakan sosial ekonomi dan budaya masyarakat kelautan dan perikanan • Meningkatkan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya, termasuk SDM aparatur • Memperpendek rantai tata niaga dari produsen ke konsumen
Kebijakan
• Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. • Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
Program
Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Lainnya
Kegiatan Pokok
Penanggung jawab
Pendukung
• Pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
• Ditjen KP3K
• Ditjen PT • Ditjen PB • Ditjen P2HP
• Peningkatan usaha perikanan skala kecil
• Ditjen PT • Ditjen PB
• BRKP
• Peningkatan mutu, nilai tambah, dan pengembangan produk hasil perikanan
• Ditjen P2HP
• Ditjen PT • Ditjen PB
• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
• Ditjen PPSDKP
• Ditjen PT
• Diseminasi dan asimilasi hasil riset dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan
• BRKP
• Penyelenggaraan diklat perikanan
• Setjen (Pusbangtur dan Pusbang SDM KP)
• Peningkatan akses permodalan dan investasi
• Pengembangan penyuluhan budidaya dan pemasaran produk perikanan • Pengembangan diklat bertaraf internasional • Penyediaan tenaga teknis
• Setjen dan Itjen sebagai pendukung
• Penyelenggaraan diklat aparatur
27
B. Misi ke-2 : Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Tujuan
Sasaran
Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional
Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional
Meningkatnya produktivitas
Indikator Sasaran • Kontribusi PDB sebesar 5,1% pada Tahun 2009 • Produksi perikanan sebesar 9,7 juta ton pada Tahun 2009 • Nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$ 5 miliar pada Tahun 2009 • Penyerapan tenaga kerja kumulatif sebanyak 10,2 juta orang pada Tahun 2009
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan Pokok
Mengembang kan usaha kelautan dan perikanan yang berdaya saing
• Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Program Pengelolaan dan Pengembanganan Sumber da ya Kelautan dan Perikanan
• Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar
• Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap nasional secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan • Mengembangkan dan memperkokoh industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil • Membangun pulaupulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat • Memperkokoh riset dan iptek kelautan dan perikanan
Penanggung jawab
Pendukung
• Ditjen PB
• Ditjen KP3K • BRKP
• Ditjen PT
• BRKP
• Ditjen P2HP
• Ditjen KP3K • Ditjen PT • Ditjen PB
• Ditjen P2SDKP
• Ditjen PT
• Ditjen KP3K
• Ditjen P2HP • Ditjen PT • Ditjen PB • BRKP
• Pengemb. sistem perbenihan, produksi, usaha, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan • Pengembangan pelabuhan perikanan dan kapal perikanan • Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha • Peningkatan akses pasar • Peningkatan promosi produksi perikanan dalam dan luar negeri • Revitalisasi industri pengolahan hasil perikanan • Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan • Penaatan dan penegakan hukum • Peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulaupulau kecil; • Pendayagunaan pulaupulau kecil dan fasilitasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu • Riset dan pengemb. iptek tepat guna
• BRKP
• Peningkatan kapasitas sumber daya riset kelautan dan perikanan • Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan;
• Ditjen • Ditjen • Ditjen • Ditjen
KP3K PT PB P2HP
• Setjen (Puskari, Pusdatin)
• Pengemb. sistem karantina ikan • Pengembangan sistem karantina ikan • Pengembangan sistem informasi dan data statistik • Pengembangan kerja sama regional dan internasional • Pengawasan fungsional terhadap kebijakan program, pencegahan penyimpangan dan penegakan disiplin aparatur
• Itjen
• Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan • Bimbingan dan asistensi penyuluhan LAKIP
• Setjen dan Itjen sebagai pendukung
28
C. Misi ke-3 :Memelihara daya dukung dan meningkatkan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan
Tujuan
Sasaran
Mewujudkan kondisi lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas
Menurunnya tingkat kerusakan ekosistem dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
Indikator Sasaran • Penurunan tingkat pelanggaran sebesar 5 % per Tahun • Peningkatan kualitas ekosistem pesisir, laut dan pulaupulau kecil berkelanjutan • Pengembangan kawasan konservasi laut seluas 9 juta ha • Penurunan kawasan yang terdegradasi dan spesies/ genetik yang punah • Peningkatan pentaatan terhadap peraturan perundangundangan tata ruang laut dan pulau-pulau kecil
Strategi
Kebijakan
Program
Memelihara keberlanjutan sumber daya dan ekosistem laut, pesisir dan pulaupulau kecil dan perairan tawar
• Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya
Program Konservasi dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
• Memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan • Meningkatkan upaya penanggulangan illegal fishing
Kegiatan Pokok
Penanggung Jawab
Pendukung
• Ditjen KP3K
• BRKP
• Rehabilitasi sumber daya kawasan budidaya
• Ditjen PB
• Ditjen KP3K
• Peningkatan tata pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
• Ditjen PT
• BRKP
• Peningkatan tata pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
• Ditjen P2SDKP
• Ditjen PT
• Pengawasan dan pengelolaan ekosistem dan jasa kelautan
• BRKP
• Pengelolaan dan pengembangan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan estuaria • Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil • Pemeliharaan dan peningkatan pengelolaan ekosistem laut, pesisir dan pulaupulau kecil • Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut • Penamaan pulau-pulau kecil • Percepatan penyelesaian kesepakatan dan batas wilayah laut dengan negara tetangga
• Riset dan pengembangan iptek bagi pengelolaan sumber daya dan ekosistem kelautan dan perikanan secara berkelanjutan • Pengembangan riset ekologi laut
• Setjen dan Itjen sebagai pendukung
29
D. Misi ke-4 :Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan
Tujuan
Sasaran
Meningkatnya konsumsi ikan
Meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat
Indikator Sasaran • Tingkat konsumsi ikan meningkat 6,67% per tahun
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan Pokok
Mengembangkan usaha kelautan dan perikanan yang berdaya saing
Mengembangkan dan memperkokoh industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
• Peningkatan mutu hasil perikanan
• Nilai konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai 32,29 kg/kapita pada tahun 2009
Penanggung Jawab • Ditjen P2HP
• Peningkatan distribusi dan pemasaran hasil perikanan
Pendukung • Setjen • Ditjen PT • Ditjen PB • Ditjen KP3K
• Kampanye gemar makan ikan • Sosialisasi
• Masyarakat sadar dan mengerti pentingnya nilai gizi protein ikan
E. Misi ke-5 :Meningkatkan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan memperkuat budaya bahari bangsa
Tujuan Meningkatnya peran laut sebagai pemersatu bangsa dan menguatnya budaya bahari bangsa
Sasaran Terciptanya kesadaran masyarakat bahwa laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari pada masyarakat
Indikator Sasaran • Peningkatan kesadaran bangsa akan arti penting laut dan kawasan pesisir • Peningkatan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
Strategi
Kebijakan
Program
Meningkatkan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya termasuk SDM aparatur
Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pokok • Penyusunan kebijakan kelautan yang didukung oleh seluruh stakeholders kelautan dan perikanan
Penanggung Jawab • Setjen
Pendukung • DMI • Ditjen KP3K • Ditjen PT • BRKP
• Membangun wawasan kelautan/maritim bagi generasi muda • Peningkatan peran generasi muda di bidang kelqutan dan perikanan • Sosialisasi
30
BAB VI PENUTUP Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kelautan dan Perikanan 20052009 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 ini merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) serta Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL) setiap Tahunnya. RENSTRA ini juga merupakan acuan perencanaan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Departemen Kelautan dan Perikanan, sehingga harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terwujud.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Ttd FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Ttd Narmoko Prasmadji
31
