RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 – 2015
KATA PENGANTAR Dalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan penyelenggara pendidikan harus mampu melahirkan sumber daya manusia (sdm) yang mempunyai kualitas, kompetensi, dan daya saing dalam era globalisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas diperlukan adanya suatu perencanaan program yang realistis dan terarah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan 2010-2015 yang disinkronisasikan dengan Renstra Pendidikan Nasional dengan menitik beratkan pada : Lima Prioritas Pembangunan Pendidikan seperti sbb : 1) Ketersediaan; 2) Keterjangkauan; 3) Kualitas; 4) Kesetaraan; 5) Kepastian. Pencapaian Renstra bermuara pada terciptanya insan cerdas, kreatif, kompetitif, berwawasan global, tanpa meninggalkan akar budaya daerah. Salah satu program prioritas pembangunan pendidikan adalah Penuntasan Wajib Belajar 12 tahun dan Pendidikan Bersubsidi yang bermutu, Penegakan Disiplin serta efektivitas Pelaksanaan disetiap Tingkat Satuan Pendidikan . Pelaksanaan program dengan melibatkan stakeholder mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasinya sehingga terlaksana secara partisipatif. Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan prioritas program dengan memperhatikan kondisi pendidikan kita di Kabupaten Pesisir Selatan dengan berbagai permasalahan antara lain : 1) masih rendahnya tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan 2) masih terdapat 90 orang anak usia SD dan 96 anak usia SMP yang putus sekolah dan 102 org untuk usia SLTA (profil pendidikan 2009/2010) 3) masih terdapat 2130 orang buta aksara. 4) Belum adanya Perda tentang Pengelolaan Pendidikan Dalam upaya pencapaian target tersebut perlu upaya yang lebih keras lagi untuk menggalang peran aktif pengelola pendidikan dan partisipasi masyarakat, juga keterlibatan institusi swasta. Untuk mendekati kesempurnaan dan lebih aspiratif, maka penyusunan Renstra ini melibatkan seluruh pejabat eselon Dinas Pendidikan, Pengawas, kepala sekolah, Dewan Pendidikan dan Unsur masyarakat pemerhati pendidikan sebagai fasilitator, dengan harapan semua pilar pendidikan ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Demikianlah Rentsra ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan program kegiatan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun kedepan ( 2010-2015 ). Kepada pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Renstra ini kami ucapkan terima kasih.
1
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB
I
PENDAHULUAN .........................................................................................4 A. Latar Belakang .......................................................................................4 B. Maksud dan Tujuan ................................................................................4 C. Landasan Hukum ...................................................................................4 D. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .................5 E. Sistematika Renstra ................................................................................5
BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN ......................................................................7 A. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................7 B. Gambaran Umum Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan .................7 C. Gambaran Kinerja Pelayanan Pendidikan ..............................................9
BAB
III ISU-ISU STRATEGIS ..................................................................................12 A. Analisis Situasi Strategis ........................................................................12 B. Isu-Isu Strategis ......................................................................................13
BAB
IV VISI DAN MISI ............................................................................................16 A. Visi dan Misi ..........................................................................................16 B. Upaya Mewujudkan Visi ........................................................................17
BAB
V
BAB
VI LIMA PRIORITAS PEMBANGUNAN ......................................................21 A. Ketersediaan Layanan Pendidikan .........................................................21 B. Keterjangkauan Layanan Pendidikan .....................................................22 C. Kualitas Layanan Pendidikan .................................................................22 D. Kesetaraan Layanan Pendidikan .............................................................24 E. Kepastian Layanan Panedidikan .............................................................24
BAB
VII PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ..........................................26 A. Program Layanan Administrasi Perkantoran ..........................................26 B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran .............................26 C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur .................................................26 D. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.....................................26 E. Program Pendidikan Anak usia Dini.......................................................26 F. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ...................27 G. Program Pendidikan Menengah ..............................................................28 H. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ..........29 I. Program Management Layanan kependidikan........................................30
STRATEGI KEBIJAKAN ............................................................................18 A. Strategi Pembangunan ............................................................................18 B. Arah Kebijakan Pembangunan ...............................................................19
2
J. Program Kesiswaan.................................................................................30 K. Program Pendidikan Luar Sekolah..........................................................30 BAB VIII PENUTUP .....................................................................................................31 LAMPIRAN Matrik Rencana Pembangunan Strategis (Renstra 2010-2015)
3
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pendidikan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Memperhatikan pentingnya dokumen rencana strategis yang harus dimiliki oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Rencana Strategis ini yang berisi visi, misi, tugas pokok, fungsi dan tujuan, analisis situasi strategis serta program prioritas, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja yang realistis.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menyusun suatu dokumen perencanaan jangka menengah sebagai sinkronisasi RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan usulan masyarakat serta usulan penyelenggara satuan pendidikan melalui Rapat Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra ini bertujuan untuk : 1. Menjadi pedoman pembangunan bidang pendidikan sehingga dapat lebih efesien dan efektif serta mempertajam program pembangunan pendidikan berdasarkan berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. C. LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 ini berlandaskan pada : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 7. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 4
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 11. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2010 - 2014 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor …… Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor …… Tahun …… tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ….. Tahun ……. tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima)tahun yang mengacu pada RPJP Daerah dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain berisi : 1. Gambaran pelayanan Dinas Pendidikan; 2. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 3. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan 4. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; 5. Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Penyusunan dokumen perencanaan strategis, harus tetap berpedoman pada RPJPD dan RPJMD serta RKPD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dianggap penting dan strategis. Skema Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya :RPJP RPJM RKP Nasional Nasional RPJP, RPJM, RKP Daerah RENSTRA RENJA SKPD SKPD E. SISTEMATIKAN RENSTRA Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 ini disusun melalui proses Rapat Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009 dengan melibatkan semua kepala sekolah, pengawas, dewan pendidikan dan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)serta usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Restra ini selanjutnya dibahan lebih lanjut oleh tim yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
5
BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang; Maksud dan Tujuan; Landasan Hukum; Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya; Sistematika Renstra. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, berisi tentang : Gambaran Tupoksi;Gambaran Keadaan Pembangunan Pendidikan Daerah; Gambaran Kinerja Pelayanan yang Telah Dicapai. BAB III ISU-ISU STRATEGIS, berisi tentang : Analisis Lingkungan Strategis; Isu-isu strategis. BAB IV VISI dan MISI, berisi tentang : Visi dan Misi BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi tentang : Strategi yang akan digunakan dalam menjalankan misi; Kebijakan yang akan ditempuh dalam menjalankan misi BAB VI PROGRAM dan KEGIATAN, berisi tentang : Program beserta sasaran dan kegiatan pada setiap program, kelompok sasaran serta pendanaan BAB VII INDIKATOR KINERJA, berisi tentang : Indikator kinerja Dinas Pendidikan
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, adalah melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pendidikan, dengan fungsi sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menyusun perencanaan di bidang pendidikan Menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan Menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan Mengendalikan pelaksanaan pendidikan yang mengacu kepada Delapan Standar Pendidikan Nasional 7. Melakukan pembinaan Kapasitas UPTD dan kelompok jabatan fungsional 8. Melaksanakan urusan ketatausahaan B. GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN (Profil 2009/2010) 1. Kelompok Usia Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan yang dihuni 484.152 jiwa KK 120.441 penduduk (BPS Tahun 2010),yang tersebar pada Dua Belas Kecamatan dengan sebaran menurut usia sekolah sebagai berikut : a. usia TK (5 – 6 Tahun) : 24.415 orang b. usia SD (7 – 12 Tahun) : 52.469 orang c. usia SMP (13 – 15 Tahun) : 28.216 orang d. usia SLTA (16 – 18 Tahun) : 27.091 orang 2. Tenaga Kependidikan Non Personalia Jumlah Personalia Laki-laki Perempuan dengan rincian sbb : A. Peg.Dinas Pendidikan 90 orang dengan jenjang pendidikan terakhir a. Tingkat SLTA : 20 orang b. Tingkat D1 : 0 Orang c. Tingkat D2 : 0 orang d. Tingkat D3 : 0 orang e. Tingkat S1 : 57 orang f. Tingkat S2 : 12 orang g. Tingkat S3 : 1 orang
7
3. Tingkat Pendidikan Tenaga Pendidik Non Tenaga Pendidik Tingkat Pendidikan (Ijazah) SLTA D1 D2 D3 S1 S2 Jumlah sbb : 9.223 1. Guru TK/RA/BA : 860 orang 2. Guru SD/MI : 4.535 orang 2. Guru SMP/MTs : 2.233 orang 3. Guru SMA/MA/SMK : 1.595 orang Jumlah : 9.223 Orang 4. Keadaan Siswa Sekolah Jumlah Siswa Laki-laki Perempuan Jumlah sbb : 1. TK/RA/BA : 2.721 orang 2. SD / MI : 65.232 orang 3. SMP/MTs : 27.419 orang 4. SMA/MA : 15.528 orang 5. SMK : 4.008 orang Jumlah : 114.908 orang 5. Keadaan Sekolah Tingkat Sekolah Jumlah Sekolah Negeri Swasta Jumlah 1. TK/RA/BA : 129 unit 2. SD/MI : 401 unit 3. SMP/MTs : 96 unit 4. SMA/MA : 35 unit 5. SMK : 14 unit Jumlah : 675 unit 6. Kejar Paket a. Kejar Paket A b. Kejar Paket B c. Kejar Paket C Jumlah
: 8 Kelompok : 30 Kelompok : 13 Kelompok : 51 Kelompok
7. Angka Partisipasi Tingkat Sekolah APK 1. TK / RA / BA : 11.14% 2. SD / MI : 124.32% 3. SMP / MTs : 97.18% 4. SMA / MA / SMK : 72.11%
8
C. GAMBARAN KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dicapai dalam lima tahun terakhir antara lain sebagai berikut : 1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan : a. Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan (SLTP : 25, SMA : 5, SMK 4, Sekolah), Kursus, sebanyak 20 lembaga, kelompok bermain sebanyak 228 kelompok, Satuan Paud Sejenis (SPS) 8 lembaga , Tempat Penitipan Anak (TPA) 2 lembaga dan sebanyak :17 TK/RA, serta 20 PKBM. b. Rehabilitasi Ruang Kelas, ruang guru, dan ruang penunjang lainnya c. Pembangunan Ruang Kelas Baru, sehingga ratio jumlah kelas dengan jumlah usia sekolah hampir terpenuhi (ratio 1 : 36 ) d. Pengadaan meubilier kelas, baru terpenuhi sekitar 65 % dari kebutuhan disemua jenjang pendidikan. e. Pendataan anak putus sekolah di setiap kenegarian, sehingga diperoleh data jumlah anak putus sekolah yang terdiri dari usia SD (7-12 Th) sebanyak 90 orang, usia SMP (13-15 Th) sebanyak 96 orang dan usia SMA (16-18 Th) sebanyak 102 orang f. Pendataan siswa kurang mampu di setiap sekolah g. Memberikan subsidi (pakaian dan sepatu) bagi siswa baru yang kurang mampu sebanyak 23.103 orang 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan : a. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik sebagai tenaga fungsional yang profesional: 1) Sertifikasi guru dari jumlah …… yang telah disertifikas sebanyak 1.600 orang (2009) + 504 org (2010) = 2.110 org dengan rincian sbb : a) Sertifikasi guru PNS 5.946 org yang telah disertifikasi 1.944 org b) Sertifikasi guru Non PNS dari 2.197 org yang telah disertifikasi 166 org 2) Kualifikasi pendidikan melalui SD/Mi yang belum S1 : 2.961 org dan yang sudah S1 : 1.751 org , guru SLTP yang belum S1: 648 org dan yang sudah S1 1.084 org, SD/Mi yang sudah S2 : 2 org , guru SLTP sudah S2 : 7 org, SLTA yang sudah SMA 16 org dan SMK 7 org. 3) Bintek OSN bagi guru mata pelajaran sebanyak 30 orang guru SMP/MTs mata pelajaran (Matematika, IPS dan IPA) dan 70 orang Guru SMA/MA mata pelajaran (Matematika, biologi, fisika,kimia, ekonomi, geo-sains, computer dan Astronomi ) 4) Pelatihan Manajemen Sekolah yang terdiri dari 384 Kepala Sekolah yang telah dilatih : 120 orang kepala SD/Mi. 5) Pelatihan Manajemen Sekolah yang terdiri dari 68 Kepala Sekolah SMP yang telah dilatih : 40 orang.
9
b. Pengembangan pembelajaran : 1) Pembimbingan penyusunan KTSP bagi SMA sebanyak 21 sekolah, SMK 14 sekolah, SMP 68 sekolah , dan SD 384 sekolah. 2) Pelakasanaan dan pembinaan kegiatan KKG pada 64 gugus dan 12 MGMPSMP/MTs serta 15 MGMP-SMA dan 15 MGMP-SMK 3) Pembinaan lembaga PAUD sebanyak 238 c. Pengembangan Pengelolaan Sekolah : 1) Pelaksanaan kegiatan MBS pada setiap satuan pendidikan 2) Pelaksanaan dan Pembinaan Akreditasi disekolah pada semua jenjang pendidikan. d. Peningkatan kualitas peserta didik : 1) Pembimbingan OSN kepada 1020 orang siswa SMP dan SMA 2.940 2) Lomba Kreatifitas siswa 3) Lomba mata pelajaran 4) Olimpiade olah raga siswa nasional (02SN) dan F2LSN e. Peningkatan mutu layanan dan Mata Pelajaran yang di UASBN/UN kan : 1) Pengayaaan dan try out bagi siswa kelas VI SD/MI, siswa kelas III SMP/MTs dan SMA/SMK. 2) Praktik Kerja Industri dan Pendidikan Sistem Ganda bagi siswa kelas II SMK f. Perbaikan pelaksanaan pembelajaran : 1) Pengadaan alat dan bahan praktik 2) Pengadaan Lembar Kerja Siswa 3) Pelaksanaan Pemetaan Kls di beberapa sekolah khususnya RSBI dan SSN 4) Pengadaan buku Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP dan SMA 5) Pelaksanaaan sistem guru mata pelajaran di beberapa SD yang telah memenuhi jumlah kebutuhan guru, agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif h. Pembinaan akhlak dan budi pekerti peserta didik 1) Pesantren kilat setiap bulan ramadhan pada setiap jenjang pendidikan 2) Pembelajaran pendidikan al-Qur’an pada semua jenjang pendidikan 3) Menghafal ayat-ayat pendek setiap awal mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan 4) Peringatan hari besar keagamaan (Maulid dan Isra’ Mi’Raj) disetiap sekolah
10
3. Penguatan Tata kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik a. Peningkatan partisipasi masyarakat : 1) melakukan kerjasama dengan media cetak dalam meningkatkan sosialisasi berbagai kebijakan pendidikan 2) melaksanakan workshop pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 3) melakukan kerja sama dengan Dewan Pendidikan, PGRI dan masyarakat serta pemerhati Pendidikan dalam menyusun beberapa regulasi pendidikan 4) bekerja sama dengan beberapa BUMN dalam pelaksanaan program kegiatan pendidikan b. Pelaksanaan MBS : 1) Menerapkan Management Berbasis Sekolah (MBS) disetiap jenjang pendidikan 2) Melakukan sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah kepada semua kepala sekolah 3) Menyusun pedoman pelaksanaan MBS c. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun : 1) Bekerjasama PGRI ,Wali Nagari dan perangkat Nagari, LSM Pendidikan dan Perguruan Tinggi dalam melakukan pendataan anak putus sekolah. 2) Melakukan sosialisasi Tuntas Wajar 12 Tahun pada masyarakat yang penduduknya banyak putus sekolah 3) Memberi rekomendasi kepada semua anak usia SD dan SMP yang putus Sekolah untuk memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun pelajaran 2010/2011 d. Melibatkan Dewan Pendidikan,PGRI, Wali Nagari dan perangkat Nagari LSM dan Pengusaha dalam penyusunan regulasi bidang pendidikan : 1) Bersama Dewan Pendidikan, PGRI, LSM Pendidikan dan pengusaha dalam menyusun draft beberapa regulasi pendidikan, termasuk konsep Peraturan Daerah No…….Tahun ……… tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. 2) Bersama Dewan Pendidikan, PGRI, LSM Pendidikan dan pengusaha telah menyusun …… draft Peraturan dan Keputusan Bupati Kabupaten sebagai penjabaran dari Perda Nomor …… Tahun ………… 3) Pemenuhan kebutuhan tenaga pengelola pendidikan : telah terdata jumlah guru dan kebutuhan guru mata pelajaran setiap sekolah, serta konsep rencana relokasi guru mata pelajaran agar terjadi pemerataan guru mata pelajaran di setiap sekolah
11
BAB III ISU-ISU STRATEGIS A. ANALISIS SITUASI STRATEGIS 1. Peluang a. Letak geografis yang strategis, menempati sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Kota Propinsi yaitu Kodya Padang sebelah Selatan dengan Propinsi Bengkulu, sebelah Timur dengan Kab. Solok dan Propinsi Jambi dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia b. Aksesibilitas transportasi yang baik, angkutan transpor darat yang lancar, dan tersedianya 3 buah pelabuhan antar pulau. c. Dukungan masyarakat dan Perguruan tinggi d. Dukungan lembaga legislatif cukup tinggi e. Dukungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan cukup besar dengan menjadikan sektor pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan f. Dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar dalam proses PBM g. Tingginya minat masyarakat mengikuti pendidikan 2. Ancaman a. Banyaknya sarana prasarana sekolah yang rusak akibat gempa 30 september 2009. b. Lambatnya pelaksanaan rehabilitasi terhadap sarana prasarana sekolah akibat gempa c. Penyalahgunaan TIK dapat meningkatkan pornografi, penyalahgunaan internet lainnya d. Melemahnya kepercayaan pasar terhadap mutu keluaran pendidikan e. Rawannya peredaran Narkoba dan minuman keras yang dapat merambah dan mempengaruhi anak usia sekolah sehingga sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan f. Kemungkinan akan munculnya ajaran sesat yang tidak sesuai dengan kaidah agama 3. Kekuatan a. Dukungan masyarakat perantau terhadap pendidikan cukup tinggi b. Mulai diliriknya Kabupaten Pesisir Selatan oleh pihak NGO asing dalam memberikan bantuan sarana prasarana pendidikan c. Motivasi guru untuk meningkatkan kualifikasi cukup tinggi d. Jumlah guru yang telah tersertifikasi semakin meningkat e. Tersedianya pedoman pembelajaran berupa KTSP pada semua jenjang pendidikan f. Terbentuknya Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) baik tingkat kabupaten maupun tingkat satuan pendidikan 4. Kelemahan a. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sekolah b. Komite Sekolah belum berfungsi dan berperan secara maksimal c. Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) belum optimal d. Sarana belajar beberapa sekolah belum memenuhi SPM sesuai Standa Nasional Pendidikan 12
e. Distribusi penyebaran guru yang belum merata f. Masih banyaknya guru yang belum memenuhi standar kualifikasi dan rendahnya kompetensi guru g. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan belum terprogram dan terlaksana dengan baik. B. ISU-ISU STRATEGIS 1. Ketersediaan Menjamin tempat belajar bagi semua anak usia sekolah yang memadai (dimensi mutu) dengan penyediaan ruang kelas baru dan Rehabilitasi gedung sekolah untuk mencapai Wajar 12 tahun yang bermutu. Seiring dengan telah dicanangkanya oleh Gubernur Sumatera Barat tentang pelaksanaan Wajib belajara 12 tahun pada tgl 17 Juni 2009 Pemda Kabupaten Pesisir Selatan, memutuskan untuk meningkatkan dari Wajar Sembilan Tahun menjadi Wajar 12 tahun dengan dasar pertimbangan untuk tahun pelajaran 2009/2010 , APK tingkat SD sudah mencapai APK 124,32 % sedangkan APK tingkat SMP/MTs 97.21 % dan APK tingkat SMA/MA/SMK adalah 72.11 % . dan masih banyak siswa yang tidak melanjutkan ke SLTA akibat ekonomi lemah. Dampak dari pelaksanaan Wajar 12 Tahun yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 2009 telah dapat meningkatkan Daya Tampung di Tingkat SLTA Tahun Pelajaran 2009/2010 17.982 Siswa meningkat menjadi 19.536 Siswa (1.554 siswa). Khusus untuk penerimaan Siswa Baru Tingkat SLTA Tahun 2009/2010 lulusan SMP/MTS sejumlah 6.649 Siswa, tertampung sebanyak 6.318 siswa di SLTA (95.02%), jika dibandingkan dari tahun sebelumnya maka penerimaan siswa baru di tingkat SLTA terdapat peningkatan sebesar 10%, terlihat dari lulusan siswa tingkat SLTP tahun 2006/2007 sebanyak 5.628 Siswa tertampung di SLTA sebanyak 4.829 Siswa, dan ini sangat berpengaruh terhadap APK Tingkat SLTA yang pada tahun 2007/2008 sebesar 61.53% Meningkat menjadi 69,92% pada tahun 2009/2010 dan tahun 2009/2010 APK SLTA meningkat menjadi 72.11%. Dalam rangka meningkatkan daya saing dalam penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka program pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa Wajib Belajar 12 Tahun yang mewajibkan anak memiliki pendidikan dasar sampai SMA sederajat, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tesrsebut, pemerintah daerah telah mealokasikan tiap tahunnya anggaran untuk pendidikan terutama untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung lainya , seperti telah meningkatnya ketersedian ruang kelas yang memadai dan sarana pendukung lainnya, yang telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya serap siswa yang ditandai dengan peningkatan APK pada lima TP (Tahun Pelajaran) terakhir. APK SD pada TP 2005/2006 sebesar 102.00% dan lima tahun kemudian pada TP 2009/2010 meningkat menjadi 124.32%, dan untuk tingkat SMP pada TP 2005/2006 sebesar 92.20%, menjadi 97.21% pada TP 2009/2010, selanjutnya untuk tingkat SMA pada TP 2005/2006 sebesar 58.52% menjadi 72.11% pada TP 2009/2010. Dari kondisi APK yang cukup tinggi tersebut, ternyata masih banyak anak usia SD, SMP dan SMA yang masih belum dapat menikmati pendidikan karena putus sekolah. Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2009/2010, diketahui bahwa jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan masih tinggi, yakni sebesar 293 orang, tersebar di tiga kecamatan. Angka putus sekolah yang paling besar terdapat di Kecamatan 13
Pancung Soal dengan jumlah 52 orang, kemudian di Kecamatan IV Jurai sebesar 42 orang dan terakhir Kecamatan Sutera sebesar 41 orang. Jika angka putus sekolah ini dicermati kembali, ternyata semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin tinggi pula angka putus sekolah. Namun angka putus sekolah yang paling besar berada pada jenjang pendidikan SMA/SMK, yakni sebesar 102 orang, kemudian jenjang SMP sebesar 96 orang dan jenjang SD sebesar 90 orang. Alasan mendasar yang menyebabkan anak siswa sekolah ini mengalami putus sekolah sebagian besar diantaranya disebabkan karena alasan tidak mampu atau ekonomi, kemudian karena faktor lingkungan, tidak ada motivasi untuk sekolah, alasan bekerja, kawin dan lainnya. 2. Tuntas Buta Aksara Hal lain yang menjadi isu peningkatan kualitas SDM selain Tuntas Wajar 12 Tahun adalah masih adanya warga masyarakat yang buta aksara. Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2009, di Kabupaten Pesisir Selatan masih terdapat 2.130 orang yang dikategorikan buta aksara. Jumlah ini sebagian besar disandang oleh kelompok Laki-laki dengan jumlah 880 orang, kemudian diikuti oleh kelompok Perempuan yakni sebesar 1250 orang. Permasalahan buta aksara ini terletak pada masih rendahnya minat belajar masyarakat, sehingga terkadang fasiltas yang disediakan oleh pemerintah tidak termanfaatkan secara optimal. Namun demikian, sejak dua tahun terakhir telah dilakukan berbagai kegiatan yang membelajarkan warga masyarakat, sehingga pada awal tahun 2010, tinggal 849 orang yang buta aksara dan akan diupayakan dapat dituntaskan pada tahun 2014. 3. Pengembangan IT untuk pembelajaran Seiring dengan perkembangan teknologi, maka proses pembelajaran secara perlahan dituntut untuk berubah dari metode konvensional menjadi metode modern melalui pemanfaatan sarana pembelajaran yang menggunakan teknologi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, metode pembelajaran dengan menggunakan IT atau e-learning akan lebih efektif dan efesien dalam pelaksanaan proses pemebelajaran dan memudahkan siswa dalam menyerap pelajaran. Perubahan metode mengajar tersebut tentunya membutuhkan konsekuensi, diantaranya penyediaan sarana IT dan kesiapan dan kemapuan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan e-learning 4. Kompetensi tenaga pendidik Antara kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, adalah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Di samping itu, keduanya merupakan hal yang menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian, kondisi kedua hal tersebut, masih belum memadai, misalnya saja guru yang berkualifikasi S.1 sebagai standar sesuai UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen masih belum terpenuhi. Begitupula dari sisi kompetensi guru pada semua tingkatan, pada penguasaan metodologi mengajar dan penguasaan IT dalam pembelajaran masih belum memadai.
14
5. Pemerataan akses PAUD Dalam upaya meningkatkan daya serap peserta didik pada kelompok bermain dan siswa pada Taman Kanak, maka beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaaran PAUD tersebut. Hal ini menyebabkan APK TK pada Tahun Pelajaran 2009/2010 baru mencapai 11.14%. Kondisi ini diakibatkan oleh ketersedian sarana ruang pembelajaran dan fasilitas pendukungnya belum memdai. Begitupula dengan penyediaan tenaga tutor pada play group dan guru pada TK belum terpenuhi sesuai rasio yang dibutuhkan, di karenakan masih rendahnya ketersediaan dana untuk membiayai tenaga tersebut. Di samping itu, terkait dengan pendanaan ini, maka pada sektor pembiayaan opersional, juga belum terpenuhi dari pihak pemerintah. 6. Penguatan tata kelola manajemen sekolah Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah sebagai satuan pendidikan memegang peranan penting sebagai pihak pemberi pelayanan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola manajemen yang efektif dan efesien, sehingga dapat memenuhi standar operasional pelayanan yang baik. Tata kelola manajemen sekolah yang tidak baik, akan berdampak pada buruknya kinerja sekolah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pencitraan publik akan melemah terhadap sekolah tersebut. Sebaliknya, dengan tata kelola manajemen yang baik, akan memberi pencitraan publik yang bagus, karena sekolah dapat menyelenggaran pendidikan dengan sistem manajemen yang memenuhi asas tertib administrasi, transparan, akuntabel dan demokratis. 7. Partispasi masyarakat Penyelenggaraan pendidikan BERSUBSIDI untuk jenjang Pendidikan Dasar 12 Tahun melalui program dana BOSDA dan Program Pendidikan BERSUBSIDI Kabupaten Pesisir Selatan, pada satu sisi dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dan tidak ada lagi tamatan SLTP yang tidak tertampung pada jenjang pendidikan SLTA. Namun di sisi lain, hal ini dapat menjadi bagian yang bersifat negatif terhadap peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan BERSUBSIDI, akan mengakibatkan berkurangnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat menganggap dengan adanya program pendidikan BERSUBSIDI, maka tidak ada lagi tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, pada hal pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama pemerintah, orang tua dan masyarakat sesuai dengan amanat UU no.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
15
BAB IV VISI DAN MISI A. VISI DAN MISI 1. Visi “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk Membentuk Insan Cerdas, Berbudaya dan Berakhlak Mulia secara Komprehensif “ 2. Misi Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ke depan sebagaimana yang tertuang dalam visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di atas, maka dirumuskan misi sebagai berikut : a. Melaksanakan layanan Prima Pendidikan di setiap satuan pendidikan b. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai budaya sehingga menjadi sumber kearifan bertindak dalam diri peserta didik c. Mengintegrasikan proses pembelajaran intelektual, emosional, dan spiritual. d. Memasyarakatkan budaya demokratis, watak kebangsaan dan wawasan masa depan dalam diri tenaga pendidik dan peserta didik e. Mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang responsif, adil dan merata. f. Meningkatan komptensi guru untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan pembelajaran g. h. Meningkatkan partsipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan yang berwawasan dan bermutu i. Melaksanakan proses pembelajaran yang bernuansa surau. 3. Arah Kebijakan Umum a. Program peningkatan kualitas SDM tenaga kependidikan b. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan c. Program pembinaan lembaga/organisasi pendidikan d. Program peningkatan partsipasi masyarakat di bidang pendidikan 4. Target : a. Pada tahun 2014, masyarakat Pesisir Selatan bebas buta aksara b. Pada tahun 2014, masyarakat Pesisir Selatan minimal 90 % tuntas Wajib Belajar 12 Tahun. c. Pada tahun 2014, sarana dan prasarana pada setiap jenjang pendidikan memenuhi standar pelayanan minimal d. Pada tahun 2015, Pesisir Selatan memenuhi indicator sebagai Kabupaten pendidikan
16
B. UPAYA MEWUJUDKAN VISI 1. Ketersediaan Menjamin tempat belajar bagi semua anak usia sekolah yang memadai (dimensi mutu) a. Penyediaan ruang kelas baru b. Rehabilitasi gedung sekolah 2. Keterjangkauan Mempunyai dua makna: dalam arti geografis dan ekonomi. a. Penyelenggaraan SMP Terbuka b. Penyelenggaraan SD SMP satu atap c. Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus d. Pemberian BOS, BOMM, beasiswa miskin, 3. Kualitas Mempunyai proses dan hasil sbb : a. Optimalisasi pemenuhan delapan standar nasional pendidikan b. Penyediaan sarana dan prasarana , laboratorium, perpustakaan ,TIK, ruang keterampilan, ruang multimedia dan aula c. Pemberdayaan KKG, MGMP, KKS, MKKS, KKPS, MKPS dan FKKS dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan d. Penyelenggaraan SSN, RSBI dan SBI e. Optimalisasi penyelenggaraan lomba OSN, O2SN, F2LSN dan mata pelajaran lainya. f. Penyediaan beasiswa dan penghargaan bagi siswa yang berprestasi disemua jenjang pendidikan g. Pemberian penghargaan bagi tendik yang berprestasi 4. Kesetaraan Kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi berdasarkan pada latar belakang sosial siswa. a. Pendidikan berwawasan gender b. Pendidikan inklusif dan Holistik. c. Penyediaan beasiswa miskin 5. Kepastian Kepastian untuk mendapatkan tempat ketika peserta didik melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial. a. Pembangunan USB atau RKB pada setiap jenjang pendidikan b. Penyediaan Beasiswa miskin c. Pemberian dan perbaikan gizi d. Penggunaan dana BOS , BOSDA secara efesien dan efektif.
17
BAB V STRATEGI KEBIJAKAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2010–2015 A. STRATEGI PEMBANGUNAN Isu-isu strategis yang mengemuka tentang pendidik untuk saat ini dan perkembangannya pada masa mendatang telah disampaikan pada bab sebelumnya, adalah sebagai berikut ; 1. Tuntas wajib belajar 12 tahun, 2. tuntas buta aksara, 3. peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 4. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, 5. pemerataan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan untuk semua / education for all (EFA) , 6. 7. penguatan tata kelola dan manajemen sekolah dan 8. partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. “Pendidikan yang berwawasan lingkungan dan Sekolah Sehat ”, 9. Selanjutnya memperhatikan analisis situasi strategis maka perlu ada langkah konkrit untuk mendorong perwujudan isu tersebut, perlu dirumuskan strategi pencapaiannya agar supaya isuisu tersebut dapat dijalankan dan dioperasionalkan dalam bentuk program dan kegiatan. Secara khusus dari isu strategis tersebut diatas dapat diprioritaskan dalam 5 (lima) yakni 1) Ketersediaan; 2) Keterjangkauan; 3) Kualitas; 4) Kesetaraan; 5) Kepastian. Oleh karena itu, strategi pembangunan bidang pendidikan untuk tahun 2010–2014 sesuai dengan isu-isu dan hasil analisis lingkungan yang ada, maka strategi pembangunan yang diambil adalah sebagai berikut : 1. Menyusun regulasi pendidikan. 2. Memberikan kesempatan yang seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan, dan terlebih khususnya pada kelompok-kelompok usia sekolah. 3. Mendorong pendidikan yang bermutu dan berkualitas sehingga mempunyai daya saing yang tinggi. 4. Penguatan capaian lima program tersebut di atas dengan cara pendekatan yang komprehensif. 5. Menumbuhkembangkan kesadaran peduli lingkungan pada peserta didik, warga sekolah dan stakeholder. 6. Penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap pendidikan.
18
B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Arah kebijakan pembangunan diperlukan sebagai dasar pedoman pelaksanaan operasional lapangan, dan menjadikannya lebih terencana, terarah, serta terukur dengan baik. Untuk perluasan akses pendidikan, maka arah kebijakan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan biaya operasional pendidikan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional pendidikan. 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan. 4. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. 5. Pemberian insentif penuntasan buta aksara dan pengembangan keaksaraan fungsional. Selanjutnya arah kebijakan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, yang diambil untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kemampuan dan kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan agar dapat memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. 2. Sertifikasi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, bahan ajar, metode pembelajaran dan sistem penilaian yang berstandar nasional dan internasional. 4. Pengembangan sekolah-sekolah potensial sebagai sekolah unggulan, baik yang berbasis keunggulan lokal maupun nasional. 5. Pembinaan dan pengembangan minat, kemampuan dan bakat siswa, serta pemberian penghargaan serta fasilitasi anak-anak berprestasi. 6. Penyediaan sarana dan bahan belajar (perpustakaan, laboratorium, matematika, alat peraga pendidikan, buku teks pelajaran, buku non-teks pelajaran dan bacaan lain yang relevan). 7. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan untuk peningkatan kompetensi peserta didik, guru dan pamong belajar 8. Perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan standar dan sistem pengadaan, penempatan dan pemerataan tenaga pendidik sesuai dengan standarisasi nasional pendidikan. 9. Pemberian penghargaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang prestasi Arah kebijakan untuk Ramah Lingkungan melalui gerakan “SEKOLAH SEHAT” , adalah : 1. Pengembangan budaya peduli lingkungan pada peserta didik, tenaga pendidik, dan warga sekolah. 2. Mendorong kompetisi pengelolaan lingkungan sekolah yang berbasis “ Pendidikan yang berwawasan lingkungan dan Sekolah Sehat ” Sesuai dengan amanah UndangUndang bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab dari pemerintah dan masyarakat.
19
Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan tentang partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi peran dan fungsi Komite Sekolah. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.
20
BAB VI LIMA SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN A. KETERSEDIAN LAYANAN PENDIDIKAN 1. Penambahan jumlah dan pemerataan tenaga pengelola pendidikan, antara lain : a. Pengangkatan tenaga administrasi SD/MI b. Pengangkatan tenaga pengelola perpustakaan c. Pengangkatan tenaga pengelola laboratorium d. Penambahan guru kelas pada beberapa SD/MI e. Relokasi guru mata pelajaran f. Pengadaan guru BK. g. Pengadaan Guru TIK 2. Pemberian fasilitas sekolah secara gratis 3. Memberikan fasilitas/tempat khusus bagi anak putus sekolah untuk bersekolah 4. Sarana Penunjang Proses Pembelajaran, antara lain : a. Pengadaan LCD, Laptop, komputer, VCD, Infocus, sound sistem, alat monitor pada satuan pendidikan b. Penggunaan internet sebagai sarana penunjang pembelajara c. Pengadaan alat peraga dan alat olahraga serta media pembelajaran tematik d. Penambahan buku referensi dan buku paket/modul e. Pengadaan bahan praktik laboratorium IPA f. Pengadaan peralatan seni budaya, peralatan SMK g. Perbaikan peralatan program keahlian, peralatan komputer h. Pengadaan alat dan media pembelajaran serta bahan praktik i. Pengadaan alat pendukung tata busana, mesin jahit, mesin obras dan mesin jahit industri di SMK j. Pengadaan alat praktik Keperawatan, praktik pelayaran di SMK k. Pembangunan dan rehabilitasi gedung sarana belajar, yaitu : l. Rehabilitasi ruang kelas, kantor, ruang keterampilan, ruang guru dan ruang komputer m. Pembangunan ruang kelas baru, Perpustakaan, laboratorium, ruang kantor dan ruang praktik n. Pembangunan dan rehabilitas fasilitas penunjang sekolah, antara lain : o. Pembangunan musholla, pagar dan pintu gerbang sekolah p. Rehabilitasi Musholla, Pagar sekolah, aula, dan rumah dinas q. Pembangunan kantin, rumah dinas, tempat parkir, pos jaga, ruang UKS dan WC sekolah r. Pemasangan pavin blok, perbaikan saluran air dan selasar serta perbaikan jalan dan halaman sekolah s. Pembangunan gedung KKG t. Pengadaan besi pengaman jendela u. Pengadaan meubilier dan perlengkapan sekolah : v. Pengadaan Bel listrik, lemari, dan televisi di sekolah w. Pengadaan meja/kursi rapat 21
x. Pengadaan kursi dan meja belajar y. Pengadaan aliran listrik, telepon, dan air bersih pada beberapa sekolah z. Pengadaan meubiler meja/kursi siswa, dan papan tulis aa. Penambahan daya listrik bb. Pengadaan drumband cc. Pengadaan alat qasidah dd. Pengadaan meubiler Laboratorium dan perpustakaan ee. Pengembangan media pendidikan ff. Pengadaan alat kontrol kelas gg. Pengadaan faximile hh. Perbaikan meja kuris guru ii. Perbaikan meubilier ruang kelas dan ruang guru jj. Pengadaan fasilitas olahraga B. KETERJANGKAUAN LAYANAN PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pemberian biaya transpor bagi siswa yang kurang mampu Memberikan subsidi (Pakaian dan sepatu) bagi siswa baru Pemberian bea siswa bagi anak yang kurang mampu Pembebasan pembayaran kepada semua siswa (pendidikan gratis) Penyelenggaraan SMP Terbuka Penyelenggaraan SD, SMP satu atap Pemberian Dana BOS, BOMM
C. KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN 1. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik sebagai tenaga fungsional,melalui : a. Pelatihan metodologi pembelajaran b. Pelatihan penyusunan kisi-kisi soal dan teknik penilaian c. Pelatihan/orientasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan d. Pelatihan Pengembangan/Penyusunan Rencana Program Pembelajaran (RPP) e. Pelatihan Guru Mata pelajaran f. Pelatihan guru Taman Kanak-kanak. 2. Pengembangan pembelajaran, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pelatihan Penyusunan bahan ajar b. Pelatihan penyusunan Silabus c. Pelatihan penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) d. Pelatihan pembuatan dan penggunaan alat peraga dan media pembelajaran e. Pendidikan dan Latihan sistem pembelajaran kela tematik f. Bimbingan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) g. Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran h. Pelatihan penggunaan Teknologi Informatika dalam pembelajaran
22
3. Pengembangan Pengelolaan sekolah a. Workshop manajemen pengelolaan sekolah dan kelas b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium d. Orientasi kerja berbasis kinerja e. Pelatihan Quantum Learning f. Penyusunan Database dan Renstra g. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 4. Pengembangan diri tenaga pendidik sebagai tenaga profesional, melalui : a. Seminar dan diskusi kependidikan b. Pelatihan komputer dan internet c. Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah d. Pelatihan Neuro Language Program (NLP) e. Orientasi kerja berbasis kinerja f. Pemagangan guru pada sekolah yang dianggap berhasil g. Studi komparasi di daerah yang dianggap berhasil mengelola pendidikan h. Pemberian penghargaan bagi guru yang berprestasi 5. Peningkatan kualitas peserta didik, dengan melaksanakan kegiatan : a. Pembinaan olahraga berprestasi b. pembinaan siswa berprestasi c. Pembinaan kegiatan pramuka dan PMR d. Pembinaan dan persiapan olimpiade e. Pembinaan kegiatan festival kompetensi siswa f. Pembinaan sanggar seni dan keterampilan g. Lomba mata pelajaran h. Lomba melukis bagi peserta didik tingkat TK/RA dan SD/MI i. Lomba kreatifitas siswa j. Lomba cerdas cermat k. Seleksi olimpiade Sains l. Lomba pidato bahasa Inggris m. Lomba penelitian sederhana n. Tes kompetensi minat dan bakat siswa o. Melaksanakan Porseni 6. Peningkatan mutu ekstra kurikuler dan hasil evaluasi tahap akhir, dengan kegiatan: a. Bimbingan menghadapi ujian nasional (Try out) b. Pelaksanaan pengayaan c. Praktik Kerja Industri (Prakerin) d. Pemberian bimbingan khusus bagi siswa berprestasi. 7. Memberikan motivasi dan mendorong kreatifitas peserta didik, dengan : a. Pemberian pengharaan bagi siswa berprestasi b. Pemberian beasiswa berprestasi dan siswa kurang mampu c. Mengaktifkan kelompok belajar sehingga terbentuk komunitas belajar 23
d. Pembinaan seni budaya bagi siswa e. Pembinaan kewirausahaan dan life skill 8. Perbaikan pelaksanaan pembelajaran dan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran, antara lain : a. Melengkapi koleksi buku perpustakaan, buku literatur dan buku panduan b. Pelaksanaan sistem guru mata pelajaran di SD/MI c. Pelaksanaan moving class d. Menetapkan mata pelajaran keunggulan 9. Pembinaan akhlak dan budi pekerti peserta didik, melalui : a. Pembelajaran baca tulis al-Qur’an b. Lomba mengahafal surah-surah pendek c. Pelaksanaan pesantren kilat d. Pengajian rutin dan peringatan hari besar keagamaan e. Pelatihan kepemimpinan 10. Mengefektifkan pelaksanaan kegiatan organisasi penunjang proses pembejaran, melalui a. Peningkatan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) b. Peningkatan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) c. Peningkatan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) D. KESETARAAN LAYANAN PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bekerjasama dengan Camat dan Wali Nagari untuk menggiring anak putus sekolah Melakukan sosialisasi Wajar dan Pendidikan gratis Pendataan siswa yang tidak lanjut ke jenjang sekolah berikutnya Pendataan siswa kurang mampu Mengajak/menggiring anak usia sekolah untuk bersekolah Menghindarkan anak putus sekolah Pendidikan inklusif. Penyelenggaraan SSN, RSBI dan SBI Penyediaan sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan
E. KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN Kepastian untuk mendapatkan tempat ketika peserta didik melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial. 1. Pembangunan USB atau RKB pada jenjang pendidikan berikutnya 2. Penyediaan Beasiswa miskin 3. Pemberian dan perbaikan gizi 4. BOS dengan berbagai penyempurnaan sistemnya 5. Peningkatan partisipasi masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan, melalui kegiatan Workshop Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 24
6. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara optimal pada semua jenjang pendidikan dengan mengaktifkan peran dan fungsi Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan 7. Melibatkan aparat pemerintahan dan stakeholder untuk bersama-sama menyuskseskan pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun. 8. Pelibatan Dewan Pendidikan, LSM, pengusaha dan stakeholder dalam penyusunan regulasi bidang pendidikan
25
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Rapat-rapat dan Koordinasi dalam Daerah Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan
PROGRAM PENINGATAN SARANA DAN PRASARANAN APARATUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengadaan peralatan gedung Kantor Pengadaan Mebeuler Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Kantor Rehap Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Pegawai PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain TK 2. Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerja sama Pendidikan Anak Usia Dini 3. Pemberian Bantuan alat permainan edukatif pada setiap Nagari 4. Pelatihan pengelolaan PAUD setiap Nagari 5. Pembinaan dan Koordinasi PAUD 6. Pelatihan Tutor PAUD 7. Bantuan Lembaga Paud 8. Hari Anak Nasional (HAN)
26
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar (DAK) Pengadaan Mebelair Kantor Sekolah Dasar Pengadaan Komputer SD Dana Pendamping BOS SD/SMP Rehabilitasi Sedang berat ruang kelas sekolah -SD dan SMP berorietasi SBI Pengadaan buku reverensi Menhadapi bencana,SD,MI,SMP,MTs Pemb. Perpustakaan SD Rehab TK Bayangkari Lanjutan Pembangunan USB SMP Pembangunan Pagar SMP Pembangunan Ruang Kelas Belajar SMP Pembangunan Ruang Kantor SMP Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar SMP Rehabilitasi Pustaka SMP Rehabilitasi WC Guru dan Siswa SMP Pengadaan Meubiler Kelas SMP Pengadaan Meubiler Kantor SMP Pengadaan Meubiler Labor IPA SMP Pengadaan Meubiler Pustaka SMP Pengadaan Meubiler Ruang Media SMP Pengadaan Komputer SMP Pembangunan Ruang Labor Keteramplan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar Lanjutan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Pratikum SMP Dana Sharing SSN SMP Dana Sharing SSN SD UAS SD Lomba Olimpiade Sain & Matematika dan Lomba lain di SD Lomba Olimpiade Tingkat SMP Pembinaan Kelas Unggul SMP Pra UN SMP Lomba Mengarang Bahasa Indonesia SMP Lomba Karya Ilmiah Penyelenggaraan UAS SMP Lomba OSN SMP/MTs Pelaksanaan Pra UN SD,MI dan SDLB TOT Desain bahan Ajar BIN. BIG. MAT. IPA. SLTP TOT Desain Evaluasi BIN. BIG. MAT. IPA. SLTP TOT Desain pembelajaran Bahasa Arab SD,SLTP TOT Desain Pembelajaran Bahasa Inggris SD,SLTP TOT Guru SD TC. Lomba Paduan Suara SD/MI TC.Peserta Kreativitasi Siswa SD Pengadaan Perlengkapan Sekolah Luar Biasa (SLB) 27
45. Pelaksanaan Ujian Sekolah PLB 46. Pelaksanaan Lomba Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Pembangunan Sekolah Unggul Pembangunan Sekolah Khusus Perikanan Pembangunan Perpustakaan , mobiler, labor SMA Rehabilitasi ruang kelas SMA dan SMK berorientasi SBI Bantuan beasiswa miskin bagi keluarga tak mampu (Bantuan Biaya Hidup) Bantuan Pengadaan Kapal Praktek bagi SMK Kelautan Di Painan Rehabilitasi Gedung SMP/SMA/SMK (DAK) Rehabilitasi Gedung SMP/SMA/SMK (DAK) Pengadaan alat laboratorium IPA SMA berorientasi SBI TC Olimpiade SD, SMP, SMA Lomba Cerdas Cermat berbasis Imtaq Pelaksanaan Pra Ujian Nasional SMA/MA/SMK Penyelenggaraan SMA Unggul TOT Desain Pembelajaran Pend. Al -Qur'an SMA dan SMK TOT Disain Evaluasi BIN, BING, MAT, TI dan MAT BM SMA/MA TOT Desain Bahan Ajar Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris,Matematika Untuk SMK TOT Desain Evaluasi Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris, Matematika,dan Ekonomi,untuk SMA TC Peserta LKS, O2SN, OSN, F2LSN untuk Tingkat Propinsi dan Nasional Pembinaan Club Bahasa Inggris SMA/SMK Pemberian Beasiswa bagi keluarga tidak mampu ,SD/MI/SMP/MTsN SMA/SMK/MA Sosialisasi dan Informasi Penggunaan Buku Pelajaran Pendidikan Menengah Pembinaan dan Workshop Sekolah Sehat Pelatihan Penulisan Bahan Ajar Bebasis ICT Pelatihan Pemanfaatan dan pengembangan Bahan Ajar berbasis ICT Supervisi Sekolah Piloting Kurikulum Pendidikan Al qur'an untuk Tingkat SD,SMP,SMA dan SMK Sosialisasi/Workshop kurikulum Pendidikan Al qur'an untuk Tingkat SD,SMP,SMA dan SMK Reviu dan pengesahan KTSP SMA,MA dan SMALB Pemberian Hadiah untuk nilai UN tertinggi TC guru Pembina Olimpiade SD,SMP dan SMA Pengawasan Pelaksanaan proses Pembelajaran KTSP SMA dan SMK Penyelenggaraan Akreditasi sekolah SD,SMP,SMA/SMK Pembangunan Ruang Kelas Belajar SMA Lanjutan Pembangunan Kantor SMA Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar SMA Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar SMA Pembangunan Ruang Kelas Belajar SMA Rehabilitasi Bangunan Labor IPA SMA/SMK 28
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
Rehabilitasi Bangunan Pagar SMA Pengadaan Alat-alat Praktek SMK Pengadaan Alat-alat Labor IPA Pengadaan Meubileur Kelas SMA/SMK Pengadaan Meubileur Kantor SMA Penimbunan Lokasi Sekolah Pemb. USB SMKN 1 Basa Ampek Balai Pemb. USB SMKN 1 Linggo Sari Baganti Pemb. SMA Internasional Rehabilitasi Perpustakaan SMA/SMK Pra UN SMA-SMK Pelaksanaan UAS/SMA/SMK Lomba Debat dan Pidato Berbahasa Inggris Pemberdayaan Tim TPK dan Pendampingan Kurikulum Lomba Cerdas Cermat UUD 45 Pembinaan Kelas Unggul SMA/SMK (SKM/SSN) (Islamic Center) Lomba LKS SMK Workshop Program PJP/SKM Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK/MA Dana Sharing SSN SMA/SMK Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Apung Bermotor
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1. Penilaian & Penghargaan terhadap guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi 2. Pemberdayaan KKG, KKS, MGMP, MKKS, KKPS, MKPS, FKKS dan Forum Ilmiah Pendidik 3. Pendidikan lanjutan bagi pendidik Tenaga kependidikan untuk memenuhi Standar Kualifikasi 4. Standarisasi Kepala Sekolah dan pengawas ,SD/SMP/SMA/SMK 5. Seleksi guru dan kepala sekolah berstandar Nasional dan Internasional 6. Pelatihan Metodologi dan Penulisan Proposal Penelitian (action riset),guru 7. Pelatihan Guru Kelas Dan Mata Pelajaran 8. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 9. Sosialisasi sertifikasi guru dan Pengawas 10. Pembinaan guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi 11. Studi Banding Siswa,Guru,Kepala Sekolah Dan Pengawas Berprestasi 12. Seleksi calon Kepala Sekolah 13. Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru 14. Pembuatan profil Pendidik danTenaga kependidikan 15. Pengembangan , pendataan dan pemetaan Pendidik danTenaga kependidikan 16. Supervisi dan pengawasan Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan 17. Pemberdayaan peran dan fungsi pengawas sekolah dan penilik pendidikan luar sekolah
29
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pembangunan Gedung UPTD Kec. Linggo Sari Baganti Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor UPTD kec. Bayang Utara Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD (11 Kecamatan) Pengadaan Meubileur Kantor UPTD Pembuatan Master Plan Sekolah SD, SMP, SMA/SMK Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Diknas Updating Data Pokok Pendidikan dan Pembuatan Profil Pendidikan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pendidikan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Sarana Pendidikan Pemberdayaan Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan Tim Penanggungjawab Program SSN dan RSBI 11. Unit Pelaksanan Akreditasi Sekolah PROGRAM KESISWAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN-SD),(O2SN-SMP),(O2SN-SMA) POPDA Kemah Bhakti Pramuka Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Bea siswa Anak Keluarga Miskin yang kurang mampu Di SMP/MTsN Pembinaan dan Lomba UKS SD,SMP,SMA, SMK Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Patroli Keamanan Sekolah (PKS) Pelatihan Kepemimpinan Pengurus OSIS
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Penyelenggaraan Paket A setara SD Penyelenggaraan Paket B setara SMP Ujian Paket B setara SMP Penyelenggaraan Paket C setara SMA Ujian Paket C setara SMA Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Pelatihan Tutor Paket A, B, C Pelatihan Tutor KF Jambore PTK PNF Hari Aksara Internasional (HAI)
30
BAB VIII PENUTUP Dalam siklus perencanaan pembangunan, keberhasilan pembangunan dapat diukur apabila ada target dan sasaran yang jelas dari suatu program dan kegiatan. Untuk menetapkan target capaian diperlukan data dan informasi yang cukup akurat sebagai dasar penetapan, yang selanjutnya digunakan untuk memproyeksi target tersebut. Target dimaksud disebut dengan indikator capaian kinerja.
Indikator kinerja ini dibuat untuk menjadi alat ukur capaian kinerja dari kegiatan pokok strategis yang terdiri dari :
a) Ketersediaan layanan pendidikan; b) Keterjangkauan layanan pendidikan; c) Kualitas layanan pendidikan; d) Kesetaraan layanan pendidikan e) Kepastian layanan pendidikan
Sesuai dengan isu strategis, visi dan misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan tahun 2010-2015 serta program dan kegiatan prioritas dengan memperhatikan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan, maka ditetapkanlah indikator capaian kinerja sebagai berikut :
31
7 Meningkatnya APK PAUD
25,15
26, 15
27,45
28,50
29,64
98,52 98,16 96,42 97,70 0,13 0,27 0,24 0.05
98,75 100 97,55 97.85 0,10 0,25 0,20 0,02
100 100 98,65 98,45 0,8 0,20 0,18 0,02
100 100 98,96 99,05 0,00 0,18 0,15 0,00
100 100 99,15 99,45 0,00 0,15 0,10 0,00
68,95
79,85
80,15
80,15
C. KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatnya Prosentase angka kelulusan SD/MI 2. Meningkatnya Prosentase angka kelulusan SLTP 3. Meningkatnya Prosentase angka kelulusan SLTA 4. Meningkatnya Prosentase angka kelulusan SMK 5. Menurunnya angka mengulang SD/MI 6. Menurunnya angka mengulang SMP/MTs 7. Menurunnya angka mengulang SMA/MA 8. Menurunnya angka mengulang SMK 9. Meningkatnya jumlah siswa ikut Lomba Sains tingkat 9 nasional
29,05 50,36
D. KESETARAAN LAYANAN PENDIDIKAN 10. Meningkatnya kualifikasi Sekolah Standar Nasional 1 SD 11. Meningkatnya kualifikasi Sekolah Standar Nasional 2 SMP 12. Meningkatnya kualifikasi Sekolah Standar Nasional 3 SMA 4 13. Meningkatnya kualifikasi RSBI SD 5 14. Meningkatnya kualifikasi RSBI SMP 6 15. Meningkatnya kualifikasi RSBI SMA 7 16. Meningkatnya kualifikasi RSBI SMK 8 17. Meningkatnya SMK yang memperoleh ISO
1,82
32,35
40,45
70,05
13,43
32,35
40,45
70,05 80,80
23,81 0 0 0 0 5,56
32,35 7,85 10,85 15,85 10,15 16,15
40,45 10,65 15,65 25,65 20,65 22,45
70,05 80.95 15,25 17,55 25,25 30,55 35,25 45,55 40,55 50,25 27,65 36.00
14,67 15,65 17,55 98 100 100 94 95 96 85 90 95 20 40 60 100 100 100 76 85 95 100 100 100 50 30 20
19,25 20,00 100 100 98 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 10 5
E. KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya Pembiayaan Pendidikan (Di luar gaji) Berkurangnya jumlah angka buta aksara latin Berkurangnya jumlah angka buta aksara al-Qur’an Meningkatnya jumlah daya tampung siswa setiap sekolah Meningkatnya Prosentase Sekolah Pelaksana MBS Meningkatnya Prosentase Pembuatan RABS Meningkatnya Kualitas Tata kelola Administrasi sekolah Tersusunnya profil sekolah Menurunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (Temuan)
32
