Rencana Strategis (RENSTRA) Disdikpora

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Dalam pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara kesatuan Republik indoneia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu batang tubuh konstitusi itu diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem pendidikan Nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pembangunan dibidang pendidikan, dengan strategi penguatan kelembagaan pendidikan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia nya dengan arah sasaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat bersekolah atau mendapat layanan akses pendidikan yang baik dan layak.

Saat ini pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan trend yang positif dengan ditandai berbagai peningkatan, diantaranya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), meluasnya Rencana Strategis (RENSTRA) Disdikpora 2012-2016

|7

pemerataan akses pendidikan, adanya penambahan dan peningkatan sarana prasarana

pendidikan,

meningkatnya

prestasi

siswa,

serta

semakin

berkualitasnya tenaga pendidik dan kependidikan yang diharapkan dapat terus memajukan bidang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Renstra

SKPD

Dinas

Pendidikan,

Pemuda

dan

Olahraga

Kabupaten

Kotawaringin Barat 2012 – 2016 merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah kedalam rencana 5 (lima) tahunan. Secara hirarkis Renstra SKPD ini terkait dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat

khususnya dalam proses penyusunan, implementasi dan

evaluasinya.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD ini juga merupakan bagian tidak terpisahkan

dari

dokumen

Rencana

Strategis (RENSTRA)

Kementerian

Pendidikan Nasional 2010 – 2014 . Selain itu RENSTRA SKPD ini juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahunan yaitu dokumen perencanaan pembangunan oleh SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan berpedoman pada RENSTRA SKPD.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih perlu adanya penyempurnaan dan perbaikan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, sehingga merasa perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) bidang pendidikan untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan, selain itu juga dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk menjalankan program kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kotawaringin Barat 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Rencana Strategis (RENSTRA) Disdikpora 2012-2016

|8

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen 6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025. 7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. 8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 9. Peraturan Pemerintah No. 41 Tentang Organisisai Perangkat Daerah. 10. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 12. Permendagri No.

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah 13. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 14. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD adalah memberikan arah yang lebih konkrit bagi penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu lima

tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan

pelaksanaan misi jangka menengah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Rencana Strategis (RENSTRA) Disdikpora 2012-2016

|9

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD merupakan dokumen resmi yang berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD ini antara lain : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD 2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD 3. Sebagai salah satu dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta 4. Sebagai dasar/acuan SKPD untuk menjalankan program kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

daerah,

proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. 1.2.

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3.

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Rencana Strategis (RENSTRA) Disdikpora 2012-2016

| 10

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2.

Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan pelayanan,

dan

macam arahan

pelayanan, lokasi

perkiraan

besaran

pengembangan

kebutuhan

pelayanan

yang

dibutuhkan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.


| 11

3.3.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5.

Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview di paparkan isu isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1

Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD .

1.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD..

1.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.


| 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.1.1. Tugas Pokok SKPD Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah Daerah dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan Pemuda dan Olah Raga

2.1.2. Fungsi SKPD Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

diatas,

Dinas

Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga menyelenggarakan Fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 2) Perencanaan, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan pemuda dan Olah Raga ; 3) Pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Dasar

Pendidikan

Menengah

Dan

Pendidikan

Nonformal ; 4) Pembinaan dan pemberdayaan pemuda ; 5) Pembinaan dan pengembangan Olah Raga Tradisional ; 6) Pembinaan, pelestarian dan pengembangan Olah Raga tradisional ; 7) Pembinaan, Perencanaan, pengawasan, pemuda dan Olah Raga ; 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas ; 9) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.1.3. Struktur Organisasi SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk Sesuai Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :


| 13

1) Kepala Dinas 2) Sekretaris Dinas yang membawahi : a. Kepala

Sub

Bagian

Umum

Perlengkapan

Dan

Kepegawaian b. Kepala Sub Bagian Keuangan c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pengendalian Program 3) Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : a. Kepala Seksi Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar b. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama c. Kepala Seksi Ketenagaan 4) Kabid Pendidikan menengah : a. Kepala Seksi Sekolah Menangah Atas/Madrasah Aliayah b. Kepala Seksi Sekolah Menangah Kejuruan c. Kepala Seksi Ketenagaan 5) Kabid Pendidikan Luar Sekolah : a. Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah b. Kepala Seksi Kepemudaan c. Kepala Seksi Keolah Ragaan 6) Kabid Sarana Prasarana dan pelayanan Pendidikan : a. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar b. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah c. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pelayanan Pendidik

Selain kelima bidang tersebut, secara struktural Kepala Dinas juga membawahi 6 (enam) Cabang Dinas di Kecamatan, UPTD SKB serta kelompok Jabatan Fungsional yaitu Pengawas sekolah, dan Tenaga Lapangan Dikmas ( TDL ).

Berikut struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan susunannya :


| 14

2.1.4. Kewenangan Dalam Bidang Pendidikan Sesuai dengan pasal 11 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah terdapat 11 (sebelas) bidang kewenangan yang wajib dilaksanakan Kabupaten/Kota, yang salah satunya adalah bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 meyatakan bahwa seluruh kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh Pemeritnah Pusat dan Propinsi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan pada penjelasan di atas, maka kewenangan yang akan dikelola

oleh

Dinas

Pendidikan

Pemuda dan

Olah

raga Kabupaten

Kotawaringin Barat sebagai berikut :

Kewenangan Bidang Pendidikan Jalur Sekolah o

Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Menetapkan kurikulum muatan lokal PAUD/TK, SD, SLTP yang berdasarkan kepada karakteristik budaya, tradisi daerah masingmasing dengan tetap mengacu kepada Kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

o

Melaksanakan kurikulum nasional berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Mengembangkan standar kompetensi siswa PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasar standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah.

o

Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan Manajemen sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemeritnah.


| 15

o

Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif

PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK

berdasarkan keputusan pemerintah. o

Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan gedung sekolah,

pengadaan,

perawatan

sarana

pendistribusian,

dan

prasarana

pendayagunaan

termasuk

dan

pembangunan

infrastruktur PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. o

Mengadakan blangko STTB SD, SLTP, SMU dan SMK dan buku raport siswa.

o

Mengadakan blangko Surat Tanda Kelulusan (SPAUD/TK) SD, SLTP, SMU/MA dan SMK.

o

Mengadakan buku pelajaran pokok dan lainnya yang diperlukan PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

o

Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

o

Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Menetapkan petunjuk pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasar pedoman dari pemerintah.

o

Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

o

Merencanakan

dan

menetapkan

pendirian

dan

penutupan

PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. o

Melaksanakan Akreditasi dan Penegerian PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.


| 16

o

Melaksanakan program kerjasama luar negeri dibidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

o

Membina pengelola PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK termasuk sekolah

di

daerah

terpencil,

sekolah

terbuka,

sekolah

rintisan/unggulan dan sekolah yang terkena musibah/bencana alam berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. o

Menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh.

o

Melaksanakan

pengendalian,

pengawasan

dan

evaluasi

penyelenggaraan belajr jarak jauh atas dasar pengaturan dari pemerintah. o

Menetapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan alokasi biaya pendidikan agar mendapat prioritas berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Mengembangkan petunjuk pelasanaan pengelolaan pendidikan di sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya.

o

Melakukan mutasi tenaga kependidikan PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Melakukan

pembinaan

dan

pengembangan

karir

tenaga

kependidikan PAUD/TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. o

Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Mengembangkan

soal

ujian/penilaian

hasil

belajar

sesuai

kurikulkum muatan lokal di Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. o

Mengembangkan inovasi pendidikan dan pengajaran di kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.


| 17

o

Membina pengelolaan pendidikan tinggi sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Kewenangan Bidang Pendidikan Jalur Luar Sekolah o

Menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah berdasarkan kurikulum nasional yang ditetapkan pemerintah.

o

Melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal

pendidikan

luar

sekolah

berdasarkan

pedoman

yang

ditetapkan pemerintah. o

Menetapkan

petunjuk

pelaksanaan

penilaian

hasil

belajar

pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. o

Melaksanakan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Melaksanakan program kerjasama luar negeri dibidang pendidikan luar sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Menyediakan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah.


| 18

o

Menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (kursus) berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Memberikan ijin penyelenggaraan PLS (kursus) berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan PLS (kursus) berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Meneliti dan mengembangkan model program PLS (kursus) berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Melaksanakan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Mengembangkan soal ujian/penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah sesuai kurikulum muatan lokal di Kabupaten/Kota.

o

Melaksanakan inovasi pendidikan luar sekolah di Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Kewenangan Bidang Pemuda dan Olah Raga o

Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis pembinaan pemuda dan olah raga.

o

Melaksanakan mutasi tenaga teknis pembinaan pemuda dan olah raga berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis pembinaan pemuda dan olah raga berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Menyediakan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pembinaan pemuda dan olah raga.

o

Melaksanakan pembinaan tenaga pembina Pemuda dan olah raga berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Menetapkan

petunjuk

pelaksanaan

pemberdayaan

pemuda

berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. o

Melaksanakan pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.


| 19

o

Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Paskibra (PAUD/TK. Kabupaten) berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah dan di luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan olah raga di sekolah dan di luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Memfasilitasi

dan

mengembangkan

olah

raga

masyarakat/tradisional berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. o

Mendorong pemasalan dan pembinaan prestasi olah raga.

Kewenangan Bidang Sekretariat o

Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

o

Menyusun

rencana

kebutuhan

dana

rutin

dan

program

pembangunan pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan. o

Mengumpulkan,

menganalisis

data

perencanaan

pendidikan

sebagai bahan masukan bagi atasan. o

Menyusun proyeksi kebutuhan pendidikan dasar, menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga, SKB dan Perpustakaan Daerah.

o

Menyusun

rencana

dan

melaksanakan

pembagian

struktur

pendidikan dan lintas sektoral sesuai kebutuhan dan ketentuan berlaku. o

Menyusun usulan DPA dan melaksanakan program pendidikan dasar dan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga sesuai ketentuan yang berlaku.

o

Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan Program Rutin dan Program Pembangunan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

o

Menyusun

laporan

Program

Rutin

dan

Program-program

Pembangunan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.


| 20

o

Menyusun, mengevaluasi dan mengembangkan Program Penelitian dan Pengembangan Kebutuhan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

o

Memberikan, menampung usulan Program Rutin dan Program Pembangunan Pendidikan Dasar, Menegah, Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah raga, SKB dan Perpustakaan Daerah sesuai ketentuan berlaku.

Kewenangan Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga o

Menyusun rencana dan program kerja cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

o

Membagi Tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang/tugas dan fungsinya.

o

Memberi petunjuk bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

o

Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan untuk pembinanaan dan pengembangan karier.

o

Menyusun konsep rencana kegiatan pembinanaan PAUD/TK, SD/MI,

Program

Wajib

Belajar,

Pendidikan

Masyarakat,

pembinanaan generasi muda dan keolahragaan. o

Mengkoordinasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan dasar.

o

Memantau kegiatan pembinanaan PAUD/TK, SD/MI, Program Wajib Belajar, Pendidikan Masyarakat, pembinanaan generasi muda dan keolahragaan.

o

Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

secara

menyeluruh

untuk

mengetahui permasalahan teknis dan upaya penanggulangannya. o

Menyusun laporan cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berdasarkan hasil kerja yang telah dan belum dilaksnakan sebagi pertanggungjawaban tugas.

Kewenangan Bidang UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) o

Meyusun dan menetapkan petunjuk pengelolaan UPTD Sanggar Kegiatan

Belajar

(SKB)

sesuai

petunjuk

yang

ditetapkan

pemerintah.


| 21

o

Menetapkan

kurikulum

muatan

lokal

berdasarkan

kurikulum

nasional yang ditetapkan pemerintah. o

Melaksanakan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

o

Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

o

Menetapkan

petunjuk

teknis

penyelenggaraan

dibidang

Peningkatan Sumber Daya Manusia. o

Menetapkan

pedoman

penyelenggaraan

kegiatan

pendidikan

masyarakat. o

Melaksanakan pembinaan teknis tenaga Pamong Belajar.

o

Memberikan layanan teknis dibidang Sanggar Kegiatan Belajar.

o

Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga Pamong Belajar.

o

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier Pamong Belajar.

o

Melaksanakan

evaluasi

penyelenggaraan

kursus-kursus

berdasarkan pedoman yang ditetapkan. o

Menetapkan program kerjasama dengan Dinas/Lembaga lain untuk mengadakan pelatihan.

o

Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi program SKB.

2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1. Kewenangan Dalam Bidang Pendidikan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 2.1 sebagai berikut : Tabel 2.1. Pegawai Menurut Pendidikan No

Uraian

Jumlah

1.

S2

2

2.

S1

27

3.

Sarjana Muda

4

4.

SLTA

28


| 22

5.

SLTP

1

6.

SD

-

Jumlah

62

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 2.2 sebagai berikut : Tabel 2.2. Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan No 1.

Uraian Golongan I/a

-

Golongan I/b

-

Golongan I/c

-

Golongan I/d

-

Jumlah Gol I 2.

Posisi Akhir

Pengatur Muda (II/a)

0 7

Pengatur Muda Tk.I (II/b) 2 Pengatur ( II/c) 6 Pengatur Tingkat I (II/d)

2 Jumlah Gol II 3.

Penata Muda (III/a)

17 21

Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c)

5

Penata Tingkat I (III/d)

2 10

Jumlah Gol III 4.

Pembina (IV/a)

38 5

Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina Utama Muda


| 23

No

Uraian (IV/c)

Posisi Akhir 2

Jumlah Gol IV

7

2.2.3. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 2.3 sebagai berikut Tabel 2.3. Pegawai Menurut jabatan Struktural dan Fungsional No 1.

Uraian

Posisi Akhir

Menurut Jabatan Struktural Eselon I Eselon II b 1 Eselon III a 5 Eselon IV a 12 Fungsional 28 Staf 44 Jumlah

2.

90

Menurut Jabatan Fungsional Eselon I Eselon II b Eselon III a Eselon IV a Fungsional Staf Jumlah

-

2.2.4. Sarana Prasarana


| 24

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan sebagaimana pada tabel 2.4 berikut : Tabel 2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana No

Jenis/Nama Barang

Jumlah

I

Tanah & Bangunan

1.

Tanah Bangunan/Kantor

2.

Bangunan Kantor Induk

1 Unit

3.

Bangunan Kantor Dinas Dikpora

3 Unit

4.

Bangunan Kantor Dinas Cabang

6 Unit

5.

Bangunan Gedung Aula

1 Unit

6.

Bangunan Tempat Parkir

1 Unit

7.

Pagar Keliling

II

Perlengkapan Gedung Kantor

1.

Teralis Besi Kantor

2.

Teralis Besi ………….

3.

Sumur Pompa

4.

Horden Kantor

3 set

5.

Horden Aula

8 set

6.

Meja dan Kursi Kepala

1 Buah

7.

Meja & Kursi Kabid/Sekretaris

1 Buah

8.

Meja & Kursi Kasi dan Staff

44 Buah

9.

Meja Rapat

10.

Meja …………………

11.

Meubelair Ruang Pimpinan

1 set

12.

Meja, Kursi Ruang Tamu

1 set

13.

Kursi Lipat

14.

Filling Kabinet

15.

Lemari Besi 2 Pintu

16.

Rak Arsip


1 set

150 buah

| 25

No

Jenis/Nama Barang

Jumlah

17.

Podium

18.

Tiang Bendera

19.

Kipas Angin

III

Peralatan Gedung Kantor

1.

AC diruang Pimpinan

2.

AC diruang ………….

3.

Genset

4.

Kulkas

5.

Mesin Pemotong Rumput Gendong

6.

Mesin Pemotong Rumput Dorong

7.

Sound Sistem

IV

Peralatan & Perlengkapan Kantor

1.

Komputer / PC

15 Buah

2.

Note Book

10 Buah

3.

Printer

10 Buah

4.

LCD Projector

2 Buah

5.

Wireless

6.

GPS

7.

Telepon

8.

Kamera

V

Kendaraan Dinas / Operasional

1.

Kendaraan Roda Empat

1 Unit

2.

Kendaraan Roda Dua

21 Unit

VI

Instalasi Listrik / Penerangan


1

1 Unit

3 Unit

2 Buah

2 Buah

| 26

No

Jenis/Nama Barang

Jumlah

Bangunan Kantor 1.

Daya Listrik yang digunakan

5500 Kwh

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Secara umum, Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas 6 kecamatan, 72 desa dan 13 kelurahan, dengan luas wilayah keseluruhan 10.759 Km2. Tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 223.431 Jiwa.

Fasilitas Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebar secara merata di kecamatan, kecuali Kecamatan Kotawaringin Lama. Dari 126 TK/PAUD, hanya 2 unit TK/PAUD yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan 124 unit TK/PAUD lainnya dikelola oleh swasta.

Untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar, cukup merata di setiap kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah SD, baik negeri maupun swasta, adalah 179 unit termasuk SDLB. Total siswa yang ditampung adalah 30.137 siswa dengan tenaga pengajar berjumlah 2.021 guru. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 14 sekolah dengan tenaga pengajar 131 guru dan siswa sebanyak 2.025 anak.

Demikian pula Sekolah Menengah Pertama cukup merata di hampir setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah SMP, baik negeri maupun swasta adalah 51 unit. Total siswa yang ditampung adalah 8.611 siswa dengan tenaga pengajar berjumlah 747 guru. Sedangkan untuk Madrasah Tsanawiyah berjumlah 13 unit dengan total siswa sebanyak 2.179 siswa yang ditangani oleh tenaga pengajar sebanyak 136 guru. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kotawaringin Barat, baik negeri maupun swasta, berjumlah 12 unit, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 326 guru dan siswa sebanyak 4.294 siswa. Untuk menampung lulusan Madrasah Tsanawiyah telah tersedia sekolah lanjutan setingkat SMU yaitu Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 4 sekolah dengan tenaga pengajar sebanyak 50 guru dan jumlah siswa sebanyak 780 siswa.


| 27

Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai tersedia Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri ataupun swasta sebanyak 12 unit, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 203 guru dan jumlah siswa sebanyak 3.362 siswa.

Yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah mengenai ketersedian Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang saat ini hanya tersedia di ibu kota Kabupaten. Idealnya SDLB minimal harus tersedia di kecamatan mengingat jarak masing-masing kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup jauh, sehingga apabila SDLB hanya tersedia di kota kabupaten maka bagi siswa yang seharusnya bersekolah di sekolah luar biasa yang berada di luar kota kabupaten praktis tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang merupakan hak mereka sebagai warga negara.

Untuk lebih jelas kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada 2.5 dan lampiran 1 tabel 2.6

Tabel 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target SPM

Target Target Renstra SKPD Tahun keTarget Indikator IKK Lainnya 2007 2008 2009 2010 2011 (prov)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

a) Partisipasi anak bersekolah (PAB)

95 %

74,29%

b) Angka putus sekolah (APS)

<1%

<1%

98,77%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis

90 %

75%

85,25%

55%

60%

65%

70%

75%

d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

90 %

80%

95%

70%

73%

75%

78%

80%

e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

50,50% 74,84%

35%

40%,

40,%

f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

95 %

85,50%

g) Jumlah siswa per kelas

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

h) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs

95 %

90%

82%

84%

86%

88%

90%

96,82

84,76

SPM A. Pendidikan Formal 1. SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah) 67,82% 69,20% 70,62% 72,06% 74,29%

69,64% 73,30% 77,16% 81,22% 85,50%

i)

APK SD/MI

90

j)

APM SD/MI

76,8

80

98,02

1:20

1:26

1:24

k) Rasio guru Murid

45,45% 50,50%

1:32

2. SMP/Mts a) Partisipasi anak bersekolah

90 %

85,61% 98,72% 69,72% 73,39% 77,26% 81,32% 85,61%


<1%

0,33%

82,09%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis

90 %

65,50%

90%

45%

50%

55%

60%

65,50%

d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

90 %

85%

90%

65%

70%

75%

80%

85%


| 28

NO


(1)

(2)

Target SPM


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

75%

90%

55%

60%


100 %

80%

60%


30-40

30-40

30-40

h) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK

70 %

94,60%

63,06

l)

APK SMP/Mts

m) APM SMP/Mts n) Rasio guru Murid

90

(8)

(9)

(10)

65%

70%

75%

65%

70%

75%

80%

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

82%

84%

86%

88%

90%

119,50 119,50

94

98

99,04

1:20

1:26

1:22

3. SMA/MA a) Partisipasi anak bersekolah

60 %

82,27% 82,00%

67%


<1%

0,50%

<1%

c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan

90 %

80,75% 85,05% 72,97% 74,84% 76,76% 78,73% 80,75%

d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru

80 %

80%

85,00%

e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

90 %

90%

65,23%


100 %

100%


30-40

30-36

h) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi

25 %

o) APK SMA

<1%

70,53% 74,24% 78,15% 82,27% <1%

<1%

<1%

0,50%

80% 70%

75%

80%

85%

90%

60%

70%

80%

90%

100%

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

30%

22%

24%

26%

28%

30%

<1%

<1%

<1%

<1%

0,50%

70%

70%

75%

75%

80,05%

82%

84%

86%

88%

90%

30-40

70

p) APM SMA 4. SMK a) Angka putus sekolah (APS)

<1%

0,50%

b) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan

90 %

80,05%

c) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan

90 %

90%

d) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa

100 %

85%

90%

65%

70%

75%

80%

85%

e) Jumlah siswa per kelas

30-40

30-40

3,40%

30-40

30--40

30-40

30-40-

30-40

f) Jumlah lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi

20 %

50%

60,00%

50%

g) Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.

20 %

50%

40,90%

50%

a) Bisa membaca dan menulis

100 %

95%

65%

70%

75%

85%

95%

b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun

<7%

0,55%

1

2

3

4

5

c) Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 tahun

< 30%

< 30%

22%

24%

26%

28%

30%

a) Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belumbersekolah SD/MI

85 %

85%

74%

76%

78%

80%

85%

b) Peserta didik Paket A yang tidak aktif

< 10%

5%

3%

3,5%

4%

4,5%

5%

c) Kepemilikan modul program paket A oleh peserta didik

100 %

100%

96%

96%

97%

98%

99%

95%

B. Pendidikan Non Formal 1. Pendidikan Keaksaraan

2. Kesetaraan SD (program Paket-A)


| 29

NO


(1)

Target SPM


(2)

(3)

(4)

d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan

95 %

e) Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/MTs) atau Program Paket B

95 %

f) Tersedianya data dasar kesetaraan SD yang diperbarui terus menerus.

(5)

(6)

(7)

95%

91%

92%

95%

91%

95%

90%

(8)

(9)

(10)

93%

94%

95%

92%

93%

94%

95%

75%

80%

85%

90%

95%

82%

84%

86%

88%

90%

96%

97%

98%

99%

100%

3. Kesetaraan SMP (Program Paket B) a) Peserta didik Program Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/MT

90 %

b) Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif

< 10%

c) Kepemilikan modul program paket B oleh peserta didik

100 %

100%

70%

75%

80%

85%

90%


80 %

90%

20%

30%

40%

50%

60%

e) Jumlah lulusan Program Paket B yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C)

50%

85%

60%

68%

76%

84%

90%

a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK

70 %

70%

30%

40%

50%

60%

70%

b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif

<5%

<3

1%

1,5%

2%

2,5%

3%

c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik

60 %

100%

96%

97%

98%

99%

100%


80 %

95%

91%

92%

93%

94%

95%

e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi

10 %

55%

35%

40%

45%

50%

55%

95%

75%

80%

85%

90%

95%

f) Tersedianya data dasar kesetaraan SMP yang diperbarui terus menerus. 4. Kasetaraan SMA (Program Paket C)

f)

Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang diperbarui terus menerus

5. Pendidikan Taman Kanak-kanak a) Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA

20 %

80%

b) Guru yang layak mendidik T/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

90 %

50%

60%

70%

80%

90%

c) TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain

90 %

75%

75,50%

80%

80,5%

90%

d) TK/RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri

60 %

25%

30%

35%

50%

80%


80,25% 80,50% 80,50%

90%

| 30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan yang dihadapi lima tahun mendatang dibidang pendidikan antara lain : 1. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terdepan, terpencil, dan rawan bencana searah dengan program KALTENG HARATI; 2. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;16 KEMENDIKNAS 2010 - 2014

3. Menerapkan

Standar

Nasional

Pendidikan

dengan

menekankan

keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga; 4. Mengembangkan

kebijakan

pemberdayaan

tenaga

pendidik

dan

kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme; 5. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah; 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global; 7. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah; 8. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah; 9. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD; 10. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.


| 31

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Urusan

Pendidikan

antara

lain

sebagai berikut : 1. Belum optimalnya anggaran belanja langsung yang diberikan serta belum optimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja. 2. Belum optimalnya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Masih kurangnya sarana prasarana dasar bidang pendidikan di daerah tertentu. 4. Belum maksimalnya sistem pendataan yang valid. 5. Masih kurangnya pelayanan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah terpencil. 6. Ledakan penduduk pada daerah-daerah pengembangan industri perkebunan, pertambangan sangat memerlukan pelayanan pendidikan. 7. Kurangnya

akses

dan

pemanfaatan

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi (TIK). Faktor yang mempengaruhinya terhadap permasalahan tersebut di atas antara lain : 1. Belum terpenuhinya kuota 20% anggaran belanja langsung bagi pendidikan yang langsung menyentuh masyarakat. 2. Masih terjadi penumpukan guru didaerah perkotaan dan belum meratanya kebutuhan guru sesuai dengan jurusan dan bidang studi yang diperlukan. 3. Pemenuhan SPM yang belum tuntas 4. Belum

optimalnya

monitoring,

evaluasi

dan

pendataan

karena

keterbatasan anggaran, SDM dan fasilitas pendukung. 5. Letak geografis yang yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam waktu singkat diperlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima. 6. Masih kurangnya layanan pendidikan di daerah perkebunan dan pertambangan baru, serta belum tertibnya administrasi bagi sekolah sekolah swasta yang belum berijin operasional.


| 32

7. Masih rendahnya pengetahuan, pemanfaatan serta fasilitas TIK di daerah terpecil. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN JAYA ”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan: 1. Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia 3. Jaya,

terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan

yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut:

1. Melanjutkan

Pembangunan

Kotawaringin

Barat

Sebagai

Daerah

Pengembangan Pembangunan 2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang 3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat

Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut, maka ditetapkan pula prioritas dan rencana aksi di bidang pendidikan, yaitu : 1. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan


| 33

memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika. 2. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBD, pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau sampai dengan pendidikan 12 tahun pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. 3. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras. 4. Meneruskan perbaikan kualitas guru,

agar menjadi pilar pendidikan yang

mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Diupayakan sebelum 2015 seluru guru telah berpendidikan S1. 5. Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan. 6. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan. 7. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. 8. Meningkatkan peran pendidikan kejuruan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, Kemendiknas mempunyai visi 2025 untuk “ menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) “.

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Tabel 3.1 memberikan deskripsi lengkap yang dimaksud dengan insan cerdas dan kompetitif. Dalam visi misi Kementerian Pendidikan Nasional lebih menekankan pada pembangunan manusia indonesia seutuhnya.


| 34

Cita-cita Kemendiknas dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional seperti dijelaskan pada Bab I. Tema pembangunan yang kedua (2010-2014) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan.

Selain penguatan pada pelayanan pendidikan, hal lain yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan pendidikan di Kalimantan Tengah adalah dengan ikut mendukung program KALTENG HARATI, karena dalam program tersebut diharapkan Kalimantan Tengah umumnya dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada khususnya dapat meningkatkan pendidikan secara baik dan membawa dampak positif bagi masyarakat.

Dimana pada tanggal 3 Mei 2010 bertepatan pelaksanaan upacara peringatan Hardiknas tanggal 2 Mei 2010 Gubernur Kalimantan Tengah mencanangkan Kalimantan Tengah “HARATI”. Konsep ini harus kita tindaklanjuti implementasinya dengan strategi yang tepat. Filosofi semangat Isen Mulang dan budaya Huma Betang harus menjadi penguat kita dalam mewujudkan Kalimantan Tengah HARATI, yang pada akhirnya bagaimana mempercepat pencapaian Kalimantan Tengah yang sejahtera dan bermartabat. Tujuan Kalimantan Tengah HARATI adalah menyamakan sikap dan komiten kepada semua pemangku kepentingan pendidikan dalam peningkatan pelayanan pendidikan untuk terwujudnya mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan di Kalimantan Tengah yang lebih baik sehingga dapat membentuk insan Kalimantan Tengah cerdas komprehensif, sejahtera dan bermartabat.


| 35

Sedangkan Sasasaran garapan Kalimantan Tengah HARATI terdiri atas 5 (lima) hal pokok, yaitu : Pelatihan Guru; Kesejahteraan Guru; Bea siswa untuk siswa berprestasi; Penyediaan dan Pendistribusian Buku; dan Kualitas Mutu Belajar Mengajar. Berikut gambar alur sasaran bidang garapan Kalimantan Tengah “HARATI” dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, sejahtera dan bermartabat.

“HARATI” berasal dari bahasa Dayak Ngaju, yang berkenaan dengan sikap. Orang yang harati orang yang memiliki sikap baik/terpuji, pandai mengendalikan emosinya, tahu kapan berbicara dan kapan diam, menyadari sepenuhnya dirinya (masi arep), terampil menempatkan dirinya dilingkungannya, bertanggung jawab, rendah hati, berkarakter, memiliki solf skill. HARATI dalam konteks ini diartikan cerdas komprehensif yaitu cerdas intelegensi, cerdas emosi, cerdas moral, cerdas spiritual, dan cerdas sosial.

Dalam budaya dayak Kalimantan Tengah HARATI akan sempurna jika berdampingan dengan PINTAR (kecerdasan intelegensi), sebab keduanya merupakan filsafat pendidikan suku dayak Kalimantan Tengah dan keduanya tidak bisa dipisahkan.


| 36

Sehingga dalam filsafat budaya dayak sesorang akan ideal kualitas dirinya jika ia pintar dan juga harati yang sering disebut PINTAR tuntang HARATI.

Nilai-nilai dalam HARATI akan terlihat pada Nilai-nilai Kalimantan Tengah HARATI akan nampak hasilnya pada 4 (empat) nilai luhur dalam olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa, dan olah raga sebagai berikut : 1. Olah Pikir : cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi Ipteks, dan reflektif; 2. Olah Hati : jujur, beriman dan bertakwa, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik; 3. Olah Rasa/Karsa : peduli, ramah, santun, rapi, nyaman, saling menghargai, toleran,

suka

menolong,

gotong

mengutamakan kepentingan umum,

royong,

nasionalis,

kosmopolit,

bangga menggunakan bahasa dan

produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja; 4. Olah Raga : tangguh, bersih dan sehat, disiplin, sportif, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam perkembangan dan penetapan RTRW dan KLHS, dapat dilihat dan ditentukan dengan mudah, daerah mana saja yang memerlukan perhatian khusus di bidang pendidikan, baik peningkatan akses dan sarana prasarana, maupun peningkatan kualitas. Hal ini berkenaan pula dengan arahan RPJMD yang mengutamakan untuk memberikan perlakuan khusus bagi daerah daerah tertinggal dan terpencil, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena letak geografis yang sulit dijangkau, biaya transportasi mahal atau daerah yang sulit diakses. 3.5. Penentuan Isu Isu Strategis Selain berkaitan dengan ke tiga belas pilar diatas, juga di dikaitkan dengan isu strategis bidang pendidikan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang berkembang di bidang pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain : 1. Pemenuhan SPM Pendidikan disemua satuan pendidikan yang belum merata dan tuntas.


| 37

2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana di daerah tertinggal. 3. Kebutuhan pendidik secara kuantitas memang belum mencukupi dan belum merata penyebarannya sehingga diperlukan pemetaan dan pemerataan tenaga pendidik yang tepat dan sesuai kebutuhan. 4. Perlunya sebuah kebijakan untuk mengangkat tenaga pendidik dari daerah lokal. 5. Peningkatan profesionalisme dan kualitas pendidik dan dengan target capaian semua guru berpendidikan S1 pada tahun 2015 6. Penyediaan layanan pendidikan yang setara, adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. 7. Pemberantasan buta aksara secara tuntas pada tahun 2016 8. Peningkatan peran sekolah kejuruan dalam menciptakan lulusan yang siap kerja 9. Perluasan pelayanan akses pelayanan PAUD-NI


| 38

BAB IV VISI, MISI, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.3. Visi dan Misi SKPD 1.3.1. Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana sebuah instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Dengan visi, akan terlihat suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh sebuah instansi pemerintah.

Searah dengan visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : “TERSELENGGARANYA

LAYANAN

PRIMA

PENDIDIKAN

DI

KOTAWARINGIN BARAT UNTUK MEMBENTUK INSAN YANG CERDAS KOMPEREHENSIF”.

Visi ini lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Untuk itu pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman.

Adapun yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan adalah layanan pendidikan yang: 1) tersedia secara merata di seluruh daerah kabupaten Kotawaringin Barat; 2) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat ; 3) berkualitas/bermutu

dan

relevan

dengan

kebutuhan

kehidupan

bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;


| 39

4) setara bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosialbudaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; 5) menjamin kepastian bagi seluruh lapisan masyarakat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

4.1.2. Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Mengacu kepada rumusan visi tersebut di atas, maka misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2) Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan 3) Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan 4) Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan 5) Meningkatkan Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan 6) Meningkatkan Pendidikan Kecakapan Hidup Diseluruh Jenjang dan Jenis Pendidikan. 2.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2.1. Tujuan Tujuan dari visi dan misi pendidikan di kabupaten Kotawaringin Barat dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Tersedianya layanan PAUD-NI yang

berkualitas, merata

dan

terjangkau di kabupaten Kotawaringin Barat 2. Tersedianya layanan pendidikan dasar yang berkualitas, merata dan terjangkau di kabupaten Kotawaringin Barat 3. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan relevan di kabupaten kotawaringin Barat. 4. Terlaksananya kegiatan kepemudaan dan olah raga dan pendidikan non formal sebagai salah satu sarana pengembangan kecakapan hidup masyarakat 5. Tersedianya sistem

tata

kelola yang

handal dalam

menjamin

terselenggaranya layanan prima pendidikan.


| 40

4.2.2. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Sasaran tujuan 1 (satu) : a. pada tahun 2016 APK PAUD mencapai > 25% b. Tahun 2016 semua PAUD melaksanakan pembelajaran yang membangun karakter

2. Sasaran tujuan 2 (dua) : a. APM SD/MI Paket A mencapai > 98% b. APK SD/MI Paket A mencapai > 100% c. APK SMP/MTs Paket B mencapai >98% d. APM SMP/ MTs mencapai > 80% e. Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,14%, SMP maksimal 1,5%, angka f.

Angka melanjutkan SMP sederajat 93,5%

g. 100% SD/MI terakresitasi h. 100% SMP/Mts terakresitasi i.

Sekurang-kurangnya 80% guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4

j.

Sekurang-kurangnya 95% guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4

k. Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti pelatihan Profesional berkelanjutan l.

100% sekolah SD/MI memiliki ruang kelas yang cukup sesuai SPM

m. 100% sekolah SMP/Mts memiliki ruang kelas yang cukup sesuai SPM n. Sekurang kurangnya 85% sekolah SD/MI memiliki ruang perpustakaan o. Sekurang kurangnya 75% sekolah SMP/Mts memiliki perpustakaan p. sekurang kurangnya 70% SMP/Mts memiliki laboratorium IPA q. Rasio guru dan siswa SD r.

Rasio guru dan siswa SMP

s. Sekurang-kurangnya 3% SD menjadi SD Unggulan t.

Sekurang-kurangnya 10% SMP menjadi SMP Unggulan


| 41

3. Sasaran tujuan 3 (tiga) : a. 100% SMA terakreditasi, dan sekurang kurangnya 92% berakreditasi minimal B b. 100% SMK terakreditasi, dan sekurang kurangnya 70%-nya berakreditasi minimal B c. Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMK berkualifikasi S1/D4 d. Sekurang-kurangnya 20% SMA/MA/SMK melaksanakan epembelajaran e. APK SMA/MA/SMK/Paket C minimal 70,09% f.

70% lulusan SMK bekerja pada Tahun Kelulusan

g. APM SMA/MA/SMK/Paket C minimal 67,24% h. Sekolah SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan i.

Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/Paket C maksimal 0,7%,

j.

Sekurang kurangnya 90% SMA/MA/SMK memiliki ruang kelas yang cukup sesuai SPM

k. sekurang kurangnya 90% sekolah SMA/MA/SMK memiliki perpustakaan l.

sekurang kurangnya 80% sekolah SMA/MA/SMK memiliki laboratorium

m. Rasio Guru dan siswa SMA/SMK n. Sekurang-kurangnya 30% SMA/SMK menjadi SMA/SMK unggulan

4. Sasaran tujuan 4 (empat) : a. Sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga meningkat b. Gelanggang olah raga dan sarana olah raga meningkat kuantitasnya c. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat d. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga yang berkelanjutan


| 42

e. Sekurang-kurangnya

70%

program

keahlian

lembaga

nonformal, kursus dan pelatihan terdata. f.

Buta aksara tuntas 100% tahun 2016

g. Kegiatan pembinaan kepemudaan meningkat

5. Sasaran tujuan 5 (lima) : a. Membuat regulasi penyelenggaraan sistem pendidikan di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah b. Peningkatan sistem perencanaan pendidikan dalam rencana strategis pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersifat

komprehensip

dan

mampu

menampung

aspirasi/tuntutan masyarakat c. Kualitas Data pendidikan d. Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012 e. Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 50

Untuk penjabaran lebih rinci dtentang tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dilihat pada lampiran 2 tabel 4.1. 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Pada dasarnya bahwa program kegiatan yang direncanakan memiliki pertimbangan yang sangat kuat untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan SKPD dalam lima tahun mendatang (2012-2016) dalam mewujudkan pencapaian visi misi pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”, maka sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas utama, khususnya dalam pencapaian target kesejahteraan rakyat.

Tingkat sejahtera bagi masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan masyarakat itu sendiri yang diperoleh melalui proses pendidikan, baik pada jalur formal, non formal, dan in formal.


| 43

Fakta dilapangan masih banyak dijumpai berbagai masalah dalam peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di tingkat satuan pendidikan, terutama satuan pendidikan di daerah terpencil atau pedalaman antara lain : masih banyaknya guru tidak pernah mendapatkan pelatihan; tingkat kesejahteraan guru terutama yang bertugas di daerah pedalaman atau terpencil sangat

kurang; adanya siswa

berprestasi tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi tidak mampu; kurangnya buku pelajaran pegangan siswa, guru dan perpustakaan sangat kurang dan tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum; dan proses pembelajaran di kelas yang masih berpusat pada guru (tidak efektif).

Akibat dari permasalahan di atas sangat jelas berdampak pada mutu pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain terlihat dari hasil Ujian Nasional maupun lomba-lomba olympiade sains kurang memuaskan. Bahkan kualitas pendidikan antar satuan pendidikan di kota dan di daerah pedalaman terjadi disparitas sangat tinggi.

Untuk mengatasi hal hal diatas maka diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat, untuk meningkatkan sektor pendidikan disemua tingkat pendidikan, baik formal maupun non formal, strategi dan kebijakan yang di buat di paparkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan seperti yang tertera pada lampiran 3 Tabel 4.2.


| 44

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

2.5. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Rencana program dan kegiatan pembangunan pendidikan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Stratejik SKPD 2012-2016 harus benar-benar dapat mencerminkan strategi dalam pencapaian visi dan misi dari pemerintah daerah dengan tolok ukur Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh sebab itu ketepatan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan, penetapan indikator kinerja, dengan mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada merupakan syarat dalam penyusunan rencana program dengan prinsip efektif dan efisien serta tepat guna. Dalam pembahasan lebih lanjut terhadap rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran 3 tabel 5.1. Secara umum ada beberapa program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah di tetapkan, baik kegiatan fisik maupun kegiatan peningkatan mutu siswa, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, antara lain : 1. Kegiatan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, antara lain, penambahan ruang kelas baru, pebangunan perpustakaan dan laboratotium untuk sekolah sekolah di daerah terpencil dan yang belum memenuhi SPM. 2. Kegiatan untuk mendukung program PM2L dan Program penanggulangan kemiskinan melalui bidang pendidikan. 3. Kegiatan pembinaan minat dan bakat serta kreativitas siswa dan kepemudaan. 4. Kegiatan pengembangan kemampuan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. 5. Kegiatan pendidikan luar sekolah dan PAUD NI Untuk Rincian Progran dan kegiatan, pagu indikatif kegiatan dan rincian sumber dana yang dipakai dapat dilihat pada lampiran 3 tabel 5.1.


| 45

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2.6. Indikator Kinerja Skpd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO

1 1 2 3 4 5 6

7 8

Indikator

Kondisi Awal Tahun 2011 3

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2016)

2012

2013

2014

2015

2016

4

5

6

7

8

9

17,64

18,65

21,35

23,31

25,79

27,58

27,58

85,08

97,82

97,86

97,89

98,01

98,82

98,82

110,4

114,43

115,50

116,50

117,50

119,50

119,5

73

96,77

96,89

97,01

97,50

98,00

98

80,32 SD : 0.31, SMP : 2,05

81,02 SD : 0.27, SMP : 1,97

81,72 SD : 0.21, SMP : 1,89

82,42 SD : 0.19, SMP : 1,75

82,50 SD : 0.14, SMP : 1,54

82,5

Persentase angka putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs menurun

55 SD : 0.37 SMP : 2,14

Persentase melanjukan Sekolah SMP sederajat meningkat

83,57

83,57

85,62

87,55

90,20

93,50

90

100

100

100

100

90

100

100

100

100

2 PAUD dan Pendidikan Dasar Persentase APK PAUD Persentase APM SD/MI dan Paket A Persentase APK SD/MI dan Paket A Persentase APK SMP/MTs dan Paket B Persentase APM SMP/MTs

SD : 0.14, SMP : 1,54 93,5

Persentase SD/MI yang terakreditasi Persentase SMP/Mts yang terakreditasi Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM

28,41

45,65

55,94

65,79

75,16

83,54

83,54

89,94

91,64

93,34

95,05

96,75

98,45

98,45

79,46

82,85

88,26

93,66

99,07

100,00

100

13

Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM

86,27

86,30

89,73

93,16

96,59

100,00

100

14

Persentase SD/MI yang memiliki ruang perpustakaan Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang perpustakaan Persentase SMP/Mts yang memiliki Laboratorium IPA Perbandingan guru dan siswa SD/Mts Perbandingan guru dan siswa SMP/Mts

71,35

71,80

75,58

79,37

83,15

86,94

86,93513514

29,03

39,03

49,03

59,03

69,03

79,03

79,03

24,19

34,19

44,19

54,19

64,19

74,19

74,19

1:26

1:26

1:26

1:26

1:27

1:28

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

9 10 11 12

15 16 17 18

85 85


100 100

1:28 1:14

| 46

NO

1

Indikator

2

Kondisi Awal Tahun 2011 3

Target Capaian Setiap Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

4

5

6

7

8

Pendidikan menengah 1 2 3

4 5 6

Persentase SMA terakreditasi dan berakreditasi B Persentase SMK terakreditasi dan berakreditasi B Persentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4 Persentase APK SMA/MA/SMK/Pkt C Persentase APM SMA/MA/SMK/Pkt C Persentase angka putus Sekolah SMA/MA/SMK menurun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2016) 9 0

90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

65

70,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

67,01

74,58

79,16

85,46

92,84

98,00

98

54,53

69,87

69,92

69,97

70,01

70,09

70,09

36,86

63,25

64,23

65,24

66,23

67,24

67,24

2,76

2,07

1,98

1,50

1,03

0,70

0,7

7

Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM

75,00

80,00

85,00

89,23

94,00

98,20

98,20

8

Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang perpustakaan

71,43

77,14

82,86

88,57

94,29

98,00

98

9

Persentase SMA/MA.SMK yang memiliki ruang Laboratorium

53,57

61,20

65,90

65,90

65,90

65,90

65,9

Perbandingan guru dan siswa SMA/MA/SMK

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:13

1:13

6

6

7

7

8

8

8

7

7

7

8

8

9

9

94,93

95,94

96,96

97,97

98,99

100,00

100

10

1 2 3

Pemuda, Olah Raga dan nonformal Jumlah sarana prasarana kepemudaan dan olah raga Jumlah Gelanggang olah raga, lapangan olah raga Persentase angka melek huruf


| 47

BAB VII PENUTUP Rensta SKPD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan kinerja Tahunan dan 5 ( Lima ) Tahunan. Harapan disusunnya Renstra SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1. Renstra SKPD ini merupakan sebuah dokumen perencanaan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dan peranan bagi aparat di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan sehingga pencapaian target, indikator dan tujuan dapat terlaksana secara maksimal. 2. Adanya komitmen yang kuat dari pihak eksekutif dan legislatif dalam hal program

kegiatan dan penganggaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik pembangunan jangka menengah maupun rencana stratejik pembangunan jangka panjang; 3. Renstra SKPD ini merupakan suatu pedoman untuk memberikan arah pencapaian visi dan misi yang merupakan komitmen bersama dan harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional. 4. Renstra SKPD ini tidak bersifat permanen dan pasti tergantung situasi dan kondisi serta perubahan-perubahan yang mempengaruhinya. 5. Dengan adanya Renstra SKPD ini dapat memperkecil hambatan/kendala yang dihadapi. Semoga, apa yang menjadi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Kotawaringin Barat.


| 48

Rencana Strategis (RENSTRA) Disdikpora

Recommend Documents