RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015 – 2019
1
'
'
I
I I ll'l'l,ll,llllillllllllml '
RERSTRA tOIS-1019
KATA PENGANTAR
~ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 merupakan dasar penyusunan Rencana Strategis. Rencana Strategis lnspektorat Jenderal tahun 2015 - 2019 dibuat dengan mengacu
Rencana
Strategis
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan
Peru mahan Rakyat tahun 2015- 2019. Rencana Strategis lnspektorat Jenderal tahun 2015 - 2019 merupakan dokumen perencanaan lnspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra lnspektorat Jenderal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian PUPR tahun 20152019. enyusunan Renstra lnspektorat Jenderal tahun 2015 - 2019 berdasarkan tugas dan fungsi lnspektorat Jenderal, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan program dan encana Kerja dan Anggaran lnspektorat Jenderal setiap tahun mulai tahun 2015 sampai engan 2019. enstra lnspektorat Jenderal tahun 2015 - 2019 diharapkan dapat diterjemahkan dalam asaran
program
5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat mensukseskan program
ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. INSPEKTUR JENDERAL ---::-
~~ r .
-
RILDO ANANDA ANWAR, SH , MH
I
alaman i ... - ~
RENSTRA 2015 - 2019
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................ i DAFTAR ISI ................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1 1.1 KONDISI ................................................................................ 1 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN ................................................. 5 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGISINSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR ............................................ 10 2.1 VISI ...................................................................................... 10 2.2 MISI ...................................................................................... 11 2.3 TUJUAN ................................................................................. 11 2.4 SASARAN STRATEGIS .............................................................. 12 BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGIINSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR .......................................................... 13 3.1 KEBIJAKAN ............................................................................. 13 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANINSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR ........................................... 16 4.1 TARGET KINERJA .................................................................... 16 4.2 KERANGKA PENDANAAN .......................................................... 20 BAB V PENUTUP .......................................................................... 22 LAMPIRAN-LAMPIRAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 1
RENSTRA 2015 - 2019
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Kondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
pimpinan
Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan menjadi salah satu
dasar
bagi
Kementerian/Lembaga
dalam
menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku unit Eselon I diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2014 – 2019.
Renstra
tersebut
merupakan
dokumen
perencanaan
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2019. Bab pendahuluan ini menyajikan kondisi umum Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan penjabaran keberhasilan yang telah dicapai. Dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2010 – 2014 terdapat 4 (empat) isu strategis, antara lain: a. Mengurangi kebocoran, meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengayomi pelaksana yang telah bekerja dengan baik dan benar; INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 1
RENSTRA 2015 - 2019
b. Masih adanya hasil pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang kualitasnya masih rendah dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan serta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat; c. Masih belum sepenuhnya dilaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan
sarana
dan
prasarana
infrasruktur
bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; d. Masih lemahnya sistem Pengendalian Internal di masing-masing unit kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
mempunyai
tugas
melakukan
pengawasan
Intern terhadap seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan
kegiatan
pengawasan
lain
terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan
Umum
melakukan
pengendalian
dan
atas
Perumahan
Rakyat
penyelenggaraan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
telah
kegiatan
Halaman 2
RENSTRA 2015 - 2019
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Langkah – langkah yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk
tercapainya
efektivitas
dan
efisiensi
seluruh
kegiatan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaatan satker, antara lain: a. Penegakan integritas dan nilai etika; b. Komitmen terhadap kompetensi; c. Kepemimpinan yang kondusif; d. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan; e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; serta g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait. Sebagaimana diterapkan
halnya
pada
Pengendalian
Sistem
Pengendalian
Kementerian/Lembaga
Intern
yang
diterapkan
di
Intern
yang
lainnya,
Sistem
Inspektorat
Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilandasi pada
pemikiran
bahwa
Sistem
Pengendalian
Intern
melekat
sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Oleh sebab itu Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengembangkan unsur Sistem Pengendalian
Intern
penyelenggaraan
dan
yang
berfungsi
tolok
ukur
sebagai pengujian
pedoman efektivitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempertimbangkan aspek biaya
–
manfaat,
sumber
daya
manusia,
kejelasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
kriteria
Halaman 3
RENSTRA 2015 - 2019
pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi yang dilakukan secara komprehensif. Unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi: a. Lingkungan pengendalian Inspektur
Jenderal
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan Rakyat dan seluruh pegawai telah menciptakan dan memelihara
lingkungan
menimbulkan
perilaku
pada positif
keseluruhan dan
organisasi
mendukung
yang
terhadap
pengendalian intern dan manajemen yang sehat; b. Penilaian Risiko Pengendalian intern memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. c. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian telah membantu memastikan bahwa arahan pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian dinilai efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. d. Informasi dan Komunikasi Informasi telah dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga
memungkinkan
pimpinan
Instansi
Pemerintah
melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. e. Pemantauan Pemantauan telah dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu pencapaian lain yang telah diraih oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 4
RENSTRA 2015 - 2019
adalah dengan telah diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk seluruh system dan prosedur pengawasan serta tata administrasi yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Atas pendampingan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia
terhadap
Laporan
Keuangan pada tahun 2014. 1.2. Potensi dan Permasalahan 1.2.1. Potensi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bahwa
dengan
telah
ditetapkannya
pembentukan
Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan
Peraturan
Presiden
tentang
Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya pembentukan
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan Rakyat yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penggabungan dari dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Hal ini berimplikasi terhadap peleburan instansi pengawasan intern dari masing-masing kementerian. Dinamika
penggabungan
Inspektorat
Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Inspektorat Kementerian Perumahan
Rakyat
menjadi
kekuatan
dan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
tantangan
Halaman 5
RENSTRA 2015 - 2019
tersendiri
dalam
rangka
melaksanakan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019. Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM)
Kementerian
2015
Pekerjaan
–
2019,
Umum
Inspektorat
dan
Jenderal
Perumahan
Rakyat
memiliki potensi, antara lain: 1.
Kebijakan
pemerintah
dalam
mewujudkan
iklim
pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (good governance), akan menjadikan peran pengawas intern dalam posisi yang sangat penting dalam Sistem Pengelolaan Negara Republik Indonesia. 2.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang
secara
fungsional
melaksanakan
pengawasan
intern adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
yang
bertanggung
menteri/pimpinan
jawab
lembaga.
langsung
Dengan
kepada demikian
Inspektorat Jenderal menempati peran sangat strategis sebagai
pengawal
Sistem
Pengendalian
Intern
Kementerian/Lembaga. 3.
Adanya perubahan paradigma dari sebagian masyarakat terhadap
APIP
dan
kegiatan
pengawasan,
dimana
sebagian masyarakat menjadikan aparat pengawasan sebagai
mitra
dan
sarana
konsultasi.
Selain
itu
kesadaran sebagian dari masyarakat sudah tidak lagi menganggap kegiatan pengawasan sebagai aktifitas yang mencari-cari kesalahan. 4. Pelaksanaan
audit
dan
kegiatan
administrasi
di
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 6
RENSTRA 2015 - 2019
Perumahan
Rakyat
telah
menggunakan
Sistem
Manajemen Mutu (ISO 9001:2008). 5.
Sumber Daya Manusia yang tersedia dan potensial untuk diangkat menjadi Jabatan Fungsional Auditor cukup memadai dengan memiliki sertifikat auditor. Pada tanggal 31 Desember 2014 Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 280 pegawai. Jumlah auditor sebanyak 158 orang yang terdiri dari 78 orang dengan pendidikan teknik dan 80 orang non teknik, sementara selebihnya melaksanakan tugas administrasi. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tenaga akuntan dan tenaga terlatih dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk melakukan pendampingan dan reviu terhadap Laporan Keuangan yang diharapkan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan
atas
Laporan
Keuangan
yang
diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
peningkatan
kapabilitas
dilingkungan kompetensi peraturan
dalam
baru
dan
periodik
auditor
internalnya aparatur
dilaksanakan
secara
secara
untuk
pengawasan. bentuk pelatihan
melakukan mandiri
meningkatkan Hal
sosialisasi tugas
tersebut peraturan-
serta
fungsi
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang antara lain berupa bimbingan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 7
RENSTRA 2015 - 2019
teknis reviu laporan keuangan, evaluasi LAKIP, dan pelatihan
lainnya
yang
terkait
dengan
kegiatan
pengawasan. 6.
Dukungan anggaran yang cukup memadai sehingga pelaksanaan
kegiatan
pengawasan
dapat
berjalan
dengan baik. 1.2.2. Permasalahan Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan
masih menghadapi
Umum
dan
Perumahan
Rakyat
berbagai persoalan, terutama yang
terkait dengan pelaksanaan fungsinya sebagai APIP. Secara
garis
besar,
permasalahan
yang
ada
di
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan kegiatan pengawasan intern, antara lain: 1. Masih adanya irregularities di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disebabkan oleh kurang
memadainya
pegawai,
kurangnya
profesionalisme sanksi
dan
dan
integritas
penegakan
hukum,
lemahnya hierarki komando dan pengawasan berjenjang dari Atasan, serta minimnya tindakan preventif KKN dan Gratifikasi. 2. Masih terdapat Laporan Hasil Audit yang tidak segera ditindaklanjuti oleh auditi (Satker) sehingga berpotensi menjadi temuan berulang yang akan berdampak menjadi temuan pihak aparat pengawas eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 8
RENSTRA 2015 - 2019
3. Masih adanya paradigma dari sebagian pejabat yang memandang aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti musuh, bahkan sebagian pihak menganggap bahwa kegiatan pengawasan
sebagai
wahana
untuk
mencari-cari
kesalahan/menemukan penyimpangan (watch dog) dan belum sepenuhnya memandang sebagai mitra auditi serta tempat berkonsultasi dalam memperbaiki kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4. Mengingat opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
terhadap
Laporan
Keuangan
Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan, maka
perlu
adanya
tindakan
koreksi
atas
seluruh
kegiatan pengawasan dan meninjau kembali penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kementerian Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat.
Hal
ini
dilakukan untuk meniadakan temuan dari pihak aparat pengawasan eksternal (BPK). 5. Reward yang ada dinilai masih belum memadai untuk APIP,
bila
dibandingkan
dengan
pekerjaan
yang
mengandung risiko tinggi dan menuntut integritas serta profesionalisme. 6. Sarana dan prasarana alat uji teknik/uji mutu dinilai masih
terbatas
baik
kuantitas
maupun
kualitasnya
sehingga dalam pelaksanaan audit kegiatan uji teknik/uji mutu masih terbatas dan belum dilakukan sepenuhnya dan kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas hasil audit.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 9
RENSTRA 2015 - 2019
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR 2.1. Visi Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diharapkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Memiliki nilai yang dicita-citakan; b. Wajar dan memungkinkan untuk dicapai dalam situasi, kondisi dan kapasitas yang tersedia; c. Fokus terhadap permasalahan dan isu strategis; d. Sesuai dengan perubahan dan memiliki nilai antisipasi yang memadai; e. Mudah dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh pihak-pihak terkait; f. Dapat dirumuskan dalam pernyataan yang singkat, padat dan jelas. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana
termaktub
dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah (RPJM) 2015 – 2019, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan visi tahun 2015-2019 yakni : “Menjadikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai institusi pengawasan intern yang handal, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025”.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 10
RENSTRA 2015 - 2019
2.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam
rangka
mewujudkan
visinya,
Inspektorat
Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengemban misi, sebagai berikut : a. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN serta Gratifikasi; b. Meningkatkan
kualitas
pengawasan
intern
sehingga
dapat
menjadi penjamin kualitas (Quality Assurance); c. Mendorong
terwujudnya
Good
Governance
di
lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; d. Mengembangkan SDM yang profesional menuju pengawasan yang efektif; e. Mendorong auditi menerapkan sistem pengendalian intern; f.
Meningkatkan kualitas hasil pembangunan dan mengurangi keborosan serta kebocoran;
g. Mewujudkan audit sesuai kode etik auditor dan standar audit; h. Meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional dan memberdayakan pengawasan masyarakat; serta i.
Meningkatkan kerjasama dan sinergi pengawasan internal dan eksternal.
2.3. Tujuan Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, potensi yang dimiliki Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta pencapaian Renstra 2010-2014, untuk mewujudkan visi dan misi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Tujuan tahun 2015-2019, yaitu: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 11
RENSTRA 2015 - 2019
“Terwujudnya pengawasan yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme aparat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”. 2.4. Sasaran Strategis Sasaran strategis bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kinerja yang hendak dituju dan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terprogram dan terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) periode sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan
berpedoman
kepada
tujuan
tersebut
di
atas,
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan sasaran sebagai berikut : a. Mewujudkan sistem pengendalian intern, manjemen risiko, dan tata kelola yang baik; b. Mendorong
terciptanya
efektivitas
dan
efisiensi
pengelolaan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Mendorong
ketaatan
dan
kepatuhan
aparatur
Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap peraturan dan perundang-undangan; d. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. Mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatan pelayanan publik; serta f. Mencegah
dan
menindak
setiap
penyimpangan
serta
penyalahgunaan wewenang.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 12
RENSTRA 2015 - 2019
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR 3.1. Kebijakan Visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan rencana aksi dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijabarkan dalam suatu rencana kinerja yang lebih rinci mengenai pengawasan dan faktor-faktor pendukung pengawasan dalam rangka mencapai sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan Rakyat mengingat kedudukannya sebagai lembaga pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dituntut untuk mewujudkan kinerja dalam
mengawal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif dan taat pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka arah kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menitikberatkan sebagai berikut : a. Jangka panjang
1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025 khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal dan umumnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2) Terlaksananya pengawasan intern secara profesional dan berkualitas dengan kompetensi, obyektifitas, independensi, dan integritas yang tinggi;
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 13
RENSTRA 2015 - 2019
3) Terwujudnya pengawasan intern menjadi penjamin kualitas (Quality Assurance) dan dapat menjadi agen perubahan (Agent
of
Change)
dalam
pembangunan
infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 4) Tercapainya manajemen
pembangunan kinerja
infrastruktur
dimana
yang
pembangunan
berbasis
dilaksanakan
secara hemat, efisien, dan efektif; serta 5) Tercapainya visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu “Menjadikan Inspektorat
Jenderal Rakyat
Kementerian sebagai
Pekerjaan
institusi
Umum
pengawas
dan
intern
Perumahan
yang
handal,
memiliki integritas dan profesional untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan
yang
baik
dan
penyelenggaraan
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025”. b. Jangka menengah dan tahunan 1)
Terwujudnya
peran
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Quality Assurance sehingga dapat menjadi Agent of Change untuk meningkatkan
kapasitas
manajemen
Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2)
Terwujudnya
peningkatan
transparansi
dan
tertib
administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya
pembangunan
infrastruktur
bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN dan Gratifikasi; 3)
Terlaksananya audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu
yang
pengawasan
efektif,
terhadap
dalam
penyelenggaraan
penyelenggaraan
tugas
pembangunan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 14
RENSTRA 2015 - 2019
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4)
Terlaksananya reviu laporan keuangan kementerian dengan benar untuk mencapai kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
5)
Terwujudnya sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel;
6)
Terlaksananya pemerintahan
penerapan yang
baik
prinsip–prinsip
tata
di
Kementerian
lingkungan
kelola
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7)
Terwujudnya peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas;
8)
Meningkatnya
pelaksanaan
koordinasi
antar
aparat
pengawasan fungsional menuju tatanan pengawasan yang efektif
dan
efisien
serta
pemberdayaan
pengawasan
masyarakat; 9)
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan;
10)
Dilaksanakannya kode etik aparatur dan kode etik auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11)
Terselenggaranya
asistensi,
sosialisasi/diseminasi
peraturan-peraturan kepada para auditi dan stakeholder dalam rangka penerapan Good Governance dan Good Corporate Governace, serta fungsi konsultansi.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 15
RENSTRA 2015 - 2019
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR 4.1. Target Kinerja Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta dalam mendukung tercapainya kebijakan pada tingkat Kementerian dan pada tingkat nasional, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan tujuan berupa terwujudnya pengawasan yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah
melalui
peningkatan
efektivitas
dan
efisiensi
proses
manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme aparat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu sasaran strategis yang ada yakni “Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR”, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yakni pengendalian pelaksanaan program dan anggaran
“Tingkat
pembangunan
bidang PUPR”, dimana keduanya merupakan kondisi yang ingin dicapai
secara
Pekerjaan
nyata
Umum
oleh
dan
Inspektorat
Perumahan
Jenderal
Rakyat
dan
Kementerian mencerminkan
pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa
program.
Untuk
mengetahui
tingkat
keberhasilan
pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program yang masing-masing memiliki target kinerja tiap tahunnya, dapat dilihat pada lampiran renstra. Inspektorat Perumahan
Jenderal
Rakyat
telah
Kementerian
Pekerjaan
menetapkan
Program
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Umum
dan
Peningkatan
Halaman 16
RENSTRA 2015 - 2019
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran strategis. Indikator Kinerja Program antara lain: 1. Level Internal Audit Capability Model (IACM); 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu; dan 3. Prosentase
Jumlah
Unit
Kerja/Satker
yang
bersih
dari
penyimpangan materiil. Adapun kegiatan utama yang akan dilaksanakan dan sasaran kegiatan yang akan dicapai sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Program di atas antara lain : 1. Kegiatan
1:
Layanan
Teknis
dan
dan
Evaluasi
Administratif
Bidang
Pengawasan, Sasaran Kegiatan:
Rencana,
Program
Kinerja
Inspektorat
Jenderal
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Pembinaan Auditor dan Auditi
Layanan
Administrasi
Perkantoran,
Kepegawaian
&
Pengawasan
Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan 2. Kegiatan
2:
Pelaksanaan
Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR Di Inspektorat I. Sasaran Kegiatan:
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I
3. Kegiatan
3:
Pelaksanaan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR Di Inspektorat II. Sasaran Kegiatan:
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 17
RENSTRA 2015 - 2019
4. Kegiatan
4:
Pelaksanaan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR Di Inspektorat III. Sasaran Kegiatan:
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III
5. Kegiatan
5:
Pelaksanaan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR Di Inspektorat IV. Sasaran Kegiatan:
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV
6. Kegiatan
6:
Pelaksanaan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR Di Inspektorat V. Sasaran Kegiatan:
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V
Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
Kegiatan utama tersebut di atas akan dijabarkan dan didukung dengan beberapa kegiatan penunjang selama kurun waktu 5 tahun, antara lain: 1.
Penyusunan
dan
penyempurnaan
Dokumen
Perencanaan
Pengawasan dan Peraturan/Pedoman bidang Pengawasan; 2.
Penerapan ISO 9001:2008, melalui sertifikasi ISO 9001 : 2008 dan melakukan evaluasi penerapan ISO 9001 : 2008;
3.
Penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan sosialisasi serta evaluasi penerapan WBK;
4.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
5.
Pelaksanaan Whistle Blowing System dan Pengembangan Pengaduan Masyarakat;
6.
Pengawasan dan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 18
RENSTRA 2015 - 2019
perencanaan (preaudit), pendampingan dan pengawalan (probbity audit)
terhadap
proses
pengadaan
barang
dan
jasa,
serta
pemeriksaan kinerja (post audit); 7.
Pelaksanaan Join Audit dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi;
8.
Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
9.
Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Yang terintegrasi;
10. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Eselon I dan II; 11. Reviu RKA-KL dan Revisi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 12. Reviu Laporan Keuangan; 13. Evaluasi SAKIP Unit Eselon I dan II; 14. Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 15. Percepatan
peningkatan
kapabilitas
APIP
Inspektorat
Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengacu pada Internal Audit Capability Model (IA-CM) 16. Bimbingan Teknis Pengawasan; 17. Konsultansi Pengawasan; 18. Rapat Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal; 19. Rapat Koordinasi Pengawasan Regional; 20. Pemantauan dan Evaluasi Unit Pelayanan Publik; 21. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Struktural, Fungsional dan Teknis; 22. Pelatihan Kantor Sendiri; 23. Outdoor Development Training; 24. Penerbitan Jurnal Auditor; 25. Pengadaan Alat Pengolah Data; 26. Penataan ulang ruang kerja; 27. Pengadaan kendaraan operasional; serta 28. Perlindungan profesi auditor;
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 19
RENSTRA 2015 - 2019
4.2. Kerangka Pendanaan Dalam
rangka
mencapai
tujuan
Inspektorat
Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan untuk memenuhi
sasaran–sasaran
strategis
yang
telah
ditetapkan,
diperlukan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan berupa alokasi anggaran yang cukup. Anggaran tersebut di atas dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan teknis yang dilakukan oleh Sekretariat
Itjen
dan
kegiatan
peningkatan
pengawasan
dan
pemeriksaan kinerja aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Inspektorat I sampai dengan V dengan komposisi anggaran meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Oleh sebab itu, sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 20
RENSTRA 2015 - 2019
Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 ALOKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)
PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL PROGRAM 03 : PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL SASARAN PROGRAM
105,200 112,564 120,443 128,875 141,738
608,820
1 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KEGIATAN 1 : LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN SASARAN KEGIATAN
64,078
68,563
73,363
78,498
86,325
370,827
1 Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal
4,281
4,581
4,902
5,245
5,746
24,754
2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
3,400
3,639
3,893
4,166
4,582
19,680
11,573
12,383
13,250
14,178
15,596
66,980
44,823
47,961
51,318
54,910
60,401
259,413
3
Pembinaan Auditor dan Auditee
4 Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan
KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I SASARAN KEGIATAN 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I
9,282
9,932
10,627
11,371
12,508
53,721
9,282
9,932
10,627
11,371
12,508
53,721
KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT II SASARAN KEGIATAN 1
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II
7,398
7,916
8,470
9,063
9,969
42,817
7,398
7,916
8,470
9,063
9,969
42,817
KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III SASARAN KEGIATAN 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III
11,151
11,932
12,767
13,661
15,027
64,537
11,151
11,932
12,767
13,661
15,027
64,537
KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IV SASARAN KEGIATAN 1
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV
8,829
9,447
10,109
10,816
11,898
51,099
8,829
9,447
10,109
10,816
11,898
51,099
KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V SASARAN KEGIATAN 1
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V
2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
4,461
4,773
5,108
5,465
6,012
25,819
3,807
4,074
4,359
4,664
5,130
22,034
654
700
749
801
881
3,785
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 21
RENSTRA 2015 - 2019
BAB V PENUTUP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 mengacu
pada
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
(RPJMN) Bidang Pengawasan tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat
tahun
2015-2019
dan
Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Renstra Inspektorat Jenderal digunakan sebagai acuan bagi arah kebijakan dan program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Renstra ini juga menjadi pedoman Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, aparatur negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Renstra Inspektorat Jenderal akan dapat dilaksanakan secara optimal melalui komitmen dan dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan internal Inspektorat Jenderal dan eksternal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam upaya
mengaktualisasikan
Renstra
ini
dibutuhkan
keterbukaan,
keterpaduan, kerjasama dan etos kerja seluruh personil di lingkungan Inspektorat Jenderal. Melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Jenderal secara konsisten diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksanaan RENSTRA Inspektorat Jenderal selama kurun waktu 5 (lima) tahun tidak akan terlepas dari kondisi yang berkembang baik di tingkat nasional maupun global sehingga terbuka kemungkinan untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 22
RENSTRA 2015 - 2019
LAMPIRAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 23
RENSTRA 2015 - 2019
TABEL L1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2015-2019 SASARAN / TARGET ANGGARAN (JUTA) SATUAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PROGRAM 03 : PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TOTAL 15
UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL SASARAN PROGRAM 1
105,200 112,564 120,443 128,875 141,738
608,820
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (1)
Level Internal Audit Capability Model (IACM)
Prosentase Rekomendasi Hasil (2) Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu (3)
Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil
Level
JAKARTA
Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3
%
JAKARTA
70%
75%
80%
85%
90%
90%
%
JAKARTA
60%
65%
70%
75%
80%
80%
KEGIATAN 1 : LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL SASARAN KEGIATAN 1 Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal
2
8
8
8
8
9
41
(1) Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Laporan
JAKARTA
4
4
4
4
5
21
(2) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen Kemen. PU dan PR
Laporan
JAKARTA
2
2
2
2
2
10
(3) Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian PU dan PR
Laporan
JAKARTA
2
2
2
2
2
10
7
7
7
7
7
35
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP
Laporan
JAKARTA
4
4
4
4
4
20
(2) Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
Laporan
JAKARTA
1
1
1
1
1
5
(3) Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
Laporan
JAKARTA
2
2
2
2
2
10
64,078
68,563
73,363
78,498
86,325
370,827
4,281
4,581
4,902
5,245
5,746
24,754
3,400
3,639
3,893
4,166
4,582
19,680
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 24
RENSTRA 2015 - 2019
SASARAN / INDIKATOR KINERJA 1 3
LOKASI
2
3
Pembinaan Auditor dan Auditee (1) Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/Raker/ FGD/ Kegiatan Sejenis bidang (2) pengawasan Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Bidang Pengawasan
4
SATUAN
TARGET 2017 2018 6 7
2015 4
2016 5
13
13
13
TOTAL 9
2015 10
2016 11
13
13
65
11,573
12,383
13,250
14,178
15,596
66,980
47,961
51,318
54,910
60,401
259,413
Laporan Keg.
JAKARTA
10
10
10
10
10
50
Laporan Keg.
JAKARTA
3
3
3
3
3
15
18
18
18
18
18
90
44,823 36,338
Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan
ANGGARAN (JUTA) 2017 2018 2019 12 13 14
2019 8
(1) Jumlah Laporan Pengelolaan Adminsitrasi Perkantoran
Laporan
JAKARTA
12
12
12
12
12
60
(2) Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Laporan
JAKARTA
1
1
1
1
1
5
3,485
(3) Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan Auditor Itjen PUPR
Laporan Keg.
JAKARTA
5
5
5
5
5
25
5,000
TOTAL 15
KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT I SASARAN KEGIATAN
1
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I
LHP
JAKARTA
140
140
140
140
140
700
140
140
140
140
140
700
9,282
9,932
10,627
11,371
12,508
53,721
9,282
9,932
10,627
11,371
12,508
53,721
KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT II UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT II SASARAN KEGIATAN
1
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II
LHP
JAKARTA
84
84
84
84
84
420
84
84
84
84
84
420
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
7,398
7,916
8,470
9,063
9,969
42,817
7,398
7,916
8,470
9,063
9,969
42,817
Halaman 25
RENSTRA 2015 - 2019
SASARAN / INDIKATOR KINERJA 1
SATUAN
LOKASI
2
3
2015 4
2016 5
TARGET 2017 2018 6 7
2019 8
TOTAL 9
2015 10
2016 11
ANGGARAN (JUTA) 2017 2018 2019 12 13 14
TOTAL 15
KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT III SASARAN KEGIATAN
1
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III
LHP
JAKARTA
140
140
140
140
140
700
140
140
140
140
140
700
11,151
11,932
12,767
13,661
15,027
64,537
11,151
11,932
12,767
13,661
15,027
64,537
KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IV UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT IV SASARAN KEGIATAN
1
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV
LHP
JAKARTA
98
98
98
98
98
490
98
98
98
98
98
490
8,829
9,447
10,109
10,816
11,898
51,099
8,829
9,447
10,109
10,816
11,898
51,099
KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT V SASARAN KEGIATAN 1
Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V
2
LHP
JAKARTA
Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus
LHP
JAKARTA
16
16
16
16
16
80
16
16
16
16
16
80
17
17
17
17
17
85
17
17
17
17
17
85
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
4,461
4,773
5,108
5,465
6,012
25,819
3,807
4,074
4,359
4,664
5,130
22,034
654
700
749
801
881
3,785
Halaman 26
RENSTRA 2015 - 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR
Halaman 27