RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah 74662

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dapat diselesaikan untuk perencanaan 5 tahun kedepan yaitu tahun 2013 sampai dengan 2018. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, diharapkan sebagai acuan bagi seluruh elemen aparatur Pemerintah di jajaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan program pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sehingga dapat mewujudkan visi dan misi dinas dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas, sistematis dan terukur bagi pembangunan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk lebih berhasilnya pencapaian tujuan kami merasa perlu adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan rencana strategis ini. Meskipun demikian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang baik khususnya di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka rencana strategis ini merupakan langkah awal yang kami paparkan untuk mencapai tujuan dimaksud.

Nanga Bulik, 31 Maret 2014 KepalaDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenLamandau

Drs. Y UA N O, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19630504 199003 1 009

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB. I

PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang I.2 Landasan Hukum I.3 Maksud dan Tujuan I.4 Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi II.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi BAB. III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayananan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi III.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota III.4 Penentuan Isu-isu Strategis BAB.IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN IV.1 Visi dan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi IV.3 Strategi dan Kebijakan BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program dan Kegiatan

i ii

1-4 4-8 8 8-12

13-17 18-23 23-25 32-34

35-36 40-42 42-68 74-75 76-77 78-79 81

84-89

BAB.VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

90

BAB.VII PENUTUP

95

TABEL dan LAMPIRAN 1) Tabel 2.3.1 Pengukuran Kinerja Pelayanan Dinsosnakertrans 26-31 2) Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinsosnakertrans (lampiran) 3) Tabel 3.1.a Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran Dinsosnakertrans di Lingkungan Strategis Eksternal di Kabupaten Lamandau 36-37 4) Tabel3.1.b Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran Dinsosnakertrans di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Lamandau 38-40 5) Tabel 3.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L 69-73 6) Tabel 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 80 7) Tabel 4.3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 82-83 8) Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Inikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau (lampiran) 9) Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 91-94

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Alamat : Jl. WR.Supratman Komplek Perkantoran Bukit Hibul No. 069 Nanga Bulik 74662 Telp. (0532) 2071017 Fax. (0532) 2071017 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 870/

/III/Dinsosnakertrans-2014 TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018 KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/219/III/HUK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;

Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang ...............

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);

7.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah ...................

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan

Pemerintah

Pengendalian

Dan

Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Presiden ........................

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 19. Peraturan Daerah .................

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis (Renstra) Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal 31 Maret 2014

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau,

Drs. YUANO, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630504 199003 1 009

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen resmi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra SKPD harus memperhitungkan potensi, isu-isu strategis, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul serta kewenangan dan tugas pokok unit kerja. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Berkaitan dengan dokumen Renstra SKPD, ada tiga masalah yang banyak ditemukan ketika dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Daerah, ketiga masalah itu adalah : 1.

Adanya inkonsistensi content atau isi dari dokumen yang satu dengan yang lainnya. Padahal seharusnya merupakan satu rangkaian yang runtut berkesinambungan dan saling berkaitan;

2.

Banyak dijumpai rumusan kegiatan yang tidak memberi kontribusi secara langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD atau Renstra SKPD;

3.

Indikator kinerja utama sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada tingkat capaian program, keluaran dan hasil tidak dirumuskan secara jelas, terinci dan terukur. Adanya keterkaitan antaraRenstra SKPD dengan RPJMD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi melakukan penyusunan terhadap rancangan Renstra SKPD dengan RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

1

maksud untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam : 1.

Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;

2.

Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;

3.

Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;

4.

Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan

5.

Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Renstra disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance (partisipatif,

transparan, akuntabel), dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 1.

Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Pada tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, melakukan orientasi untuk menyamakan persepsi yang berkaitan teknis penyusunan Renstra, penyusunan agenda tim dan penyiapan data dan informasi bagi penyusunan Renstra yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.

2.

Tahap Perumusan/Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Rancangan Renstra dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Sebaliknya perumusan rancangan awal RPJMD juga menerima masukan dari rancangan Renstra SKPD.

3.

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD dimaksud, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan

RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

2

kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD. 4.

Penetapan Renstra SKPD Penetapan Renstra SKPD dilakukan dengan tahapan sesuai dengan lampiran VI Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : a.

Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;

b.

Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD oleh Bappeda;

c.

Verifikasi akhir, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;

d.

Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;

e.

Pengesahan Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

f.

Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;

g.

Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

h.

Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

Oleh sebab itu renstra ini dirancang sebagai dokumen perencanaan nasional yang dapat dipakai sebagai pedoman serta acuan dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

3

para perencana, pengelola maupun penyelenggara Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau. RENSTRA DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Lamandau ini kemudian dijabarkan dalam RENJA SKPD sektor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih seperti yang tertuang dalam RPJMD. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan

gambaran wujud

pelayanan yang dapat diberikan oleh SKPD hingga 5 (lima) tahun mendatang. Serta memberikan gambaran mengenai keselarasan berbagai pelaksanaan program SKPD dengan program Renstra Kementerian/lembaga serta Renstra provinsi. Maka kualitas penyusunan Renstra SKPD ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, capaian program RPJMD ke dalam dokumen Renstra SKPD sesuai tupoksi SKPD. Renstra Sehingga Renstra merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala SKPD dengan Bupati. Dengan adanya Renstra SKPD, diharapkan SKPD memiliki pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa lima tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 1.2 LANDASAN HUKUM Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 disusun atas dasar : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


4

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);

7.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


5

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan


6

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

7

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 ini yaitu untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra SKPD juga dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pembangunan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 2013 sampai dengan 2018 serta sebagai kontribusi nyata terhadap kemajuan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah daerah yang menangani Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode lima tahun Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dalam mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Tujuan lainnya yaitu mewujudkan pemerintah yang baik di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. I.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

8

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN I.1

Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

I.2

Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

I.3

Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

I.4

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).


9

II.2

Sumber Daya SKPD, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

II.3 Kinerja Pelayanan SKPD, berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atauindikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. II.4 Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan SKPD

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD.

III.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih menguraikan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor


10

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktorfaktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. III.3

Telaahan Renstra

K/L dan Renstra Provinsi

bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra SKPD Provinsi. III.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menguraikan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

III.5

Penentuan Isu-isu Strategis memuat tentang review kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1

Visi dan Misi SKPD pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.

IV.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.


11

IV.3

Strategi dan Kebijakan SKPD berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII. PENUTUP berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra-SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.


12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a.

Melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

b.

Penyelenggara koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial, pengembangan tenaga kerja dan transmigrasi;

c.

Penyelenggara

kebijakan

di

bidang

penanggulangan

bencana,

penempatan

ketenagakerjaan, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan syarat

kerja, pengawasan

keselamatan

dan kesehatan

kerja

serta norma

ketenagakerjaan; d.

Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial, pembinaan pendidikan dan latihan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif serta pengembangan transmigrasi;

e.

Pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat, dan peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja dan asosiasi pengusaha dan pekerja;


13

f.

Melakukan koordinasi dan pengendalian bencana, pengembangan masyarakat, penyiapan pemukiman transmigrasi dan kerjasama sumber daya manusia (SDM) transmigrasi;

g.

Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

h.

Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis daerah;

i.

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau terdiri dari kepala

dinas, 1 (satu) sekretariat, dan 4 (empat) bidang pelayanan teknis yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut. 1. KEPALA

DINAS,

mempunyai

tugas

memimpin,

membina,

mengkoordinasikan,

merencanakan, serta menetapkan program kerja sebagai kebijakan program dinas, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi 2. SEKRETARIS,

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

penyusunan

program

dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan aministratif, pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu : a. KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tatalaksana, urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan dinas. b. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menyusun rencana dan program, menyusun informasi program bidang sosial, ketenagakerjaan daerah dan ketransmigrasian, serta evaluasi dan pelaporan. RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

14

c. SUB BAGIAN KEUANGAN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan adminstrasi keuangan, bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan. 3. BIDANG SOSIAL mempunyai tugas melaksanakan perumusan petunjuk teknis program jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan usaha kesejahteraan sosial. 4. BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelatihan tenaga kerja, informasi pasar kerja, bursa kerja, analisis dan klasifikasi jabatan serta penyuluhan dan bimbingan jabatan, menyusun standarisasi dan sertifikasi. 5. BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan meliputi norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengawasan dan perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. 6. BIDANG TRANSMIGRASI mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman penyiapan pemukiman, penempatan, pemberdayaan masyarakat kawasan, pengerahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi. Adapun struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari : 1.

KEPALA DINAS;

2.

SEKRETARIAT, membawahkan :

3.

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;

b.

Sub Bagian Keuangan;

c.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan.

BIDANG terdiri dari :

1. Bidang Sosial, membawahkan : a. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

15

b. Seksi Rehabilitasi Sosial; c. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial 2. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, membawahkan : a.

Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja;

b.

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

c.

Seksi Perluasan Kerja dan Padat Karya.

3. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, membawahkan : a.

Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

b.

Seksi Norma Kerja dan Jamsostek;

c.

Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

4. Bidang Transmigrasi, membawahkan : a.

Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;

b.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;

c.

Seksi Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan.

5.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

6.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Adapun bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada bagan 2.1 :


16

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 05 Maret 2012 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

BAGA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU KEPALA DINAS

`

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG SOSIAL

SUB BAG KEUANGAN

BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN DAN

SUB BAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG TRANSMIGRASI

PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

SEKSI KESEHATAN DAN

SEKSI BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS

SEKSI REHABILITASI SOSIAL

TENAGA KERJA SEKSI PENYALURAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI NORMA KERJA

SEKSI PERLUASAN KERJA DAN PADAT KARYA

SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

SEKSI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

KESELAMATAN KERJA

DAN JAMSOSTEK

UPTD


SEKSI PENYIAPAN PEMUKIMAN & PENEMPATAN TRANSMIGRASI

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KAWASAN TRANSMIGRASI

SEKSI PENGERAHAN & FASILITAS PERPINDAHAN

17

II.2 Sumber Daya SKPD Sumber Daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. II.2.1

Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau didukung oleh 41 (empat puluh satu) orang Pegawai, terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil atau dan 17 (Tujuh belas) orang Pegawai Honorer. Kondisi kepegawaian Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sampai dengan 28 Februari 2014 dapat dilihat pada tabel klasifikasi pegawai sebagai berikut :

Tabel I. Klasifikasi PNS Dinsosnakertrans berdasarkan Tingkat Pendidikan Per – 28 Februari 2014 No.

Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin Pria

Wanita

Jumlah

1.

Pasca Sarjana (S2)

1

-

1

2.

Sarjana (S1)

11

4

15

3.

Sarjana Muda (D3)

2

2

4

4.

SLTA / SLTP / Sederajat

5

2

7

19

7

27

Jumlah


Keterangan

18

Tabel II. Klasifikasi PNS Dinsosnakertrans berdasarkan Jabatan / Eselon dan Jumlah Jabatan Per – 28 Februari 2014 No.

Jumlah Jabatan

Jabatan Eselon

Formasi

Terisi

Lowong

Keterangan

1.

Eselon II b

1

1

-

Kadis

2.

Eselon III a

1

1

-

Sekretaris

3.

Eselon III b

4

4

-

Kabid

4.

Eselon IV a

15

6

9

Kasi/Kasubbag

Jumlah

21

12

9

Landasan PERDA 13/2008

TABEL III Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorarium Daerah Berdasarkan Golongan Ruang (Per – 28 Februari 2014) Unit Kerja di Lingkungan Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau N o

Status Kepegawaian

Gol/ Ruang

Bidang Kepala Dinas

Sek

Bidang

Bidang

Pengaw

Bidang

Sosial

P3TK

asan &

Trans

Total

HI 1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

1

PNS Pembina Utama Muda

IV/c

1

-

-

-

-

-

1

Pembina Tingkat I

IV/b

-

1

-

-

-

-

1

Pembina

IV/a

-

-

-

-

-

-

-


19

2

Penata Tingkat I

III/d

-

-

1

1

1

1

4

Penata

III/c

-

1

1

1

1

1

5

Penata Muda Tingkat I

III/b

-

-

1

-

1

1

3

Penata Muda

III/a

-

2

1

1

-

1

5

Pengatur Tingkat I

II/d

-

-

-

-

1

-

1

Pengatur

II/c

-

1

1

-

-

-

1

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

-

2

1

1

-

4

Pengatur Muda

II/a

-

-

-

-

-

-

-

Juru Tingkat I

I/d

-

-

-

-

-

-

-

Juru

I/c

-

-

1

-

-

-

1

Juru Muda Tingkat I

I/b

-

-

-

-

-

-

-

Juru Muda

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

2

2

1

2

17

1

17

8

6

6

6

44

Honorarium Daerah TOTAL

II.2.2 Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana Tabel IV berikut :


20

TABEL IV Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Per - 28 Februari 2014 NOMOR

JENIS SARANA DAN PRASARANA

JUMLAH

1

Bangunan gedung kantor

2 unit

2

Kendaraan roda empat

5 unit

3

Kendaraan roda dua

15 unit

4

Speed boat

1 unit

5

Genset

1 buah

6

Mesin penghisap debu

2 unit

7

AC

8 buah

8

Mesin potong rumput

3 buah

9

Filling besi/metal

8 buah

10

Brankas

1 buah

11

Lemari kayu

16 buah

12

Papan pengumuman

1 buah

13

Meja resepsionis

1 buah

14

White board

3 buah

15

Umbul-umbul

16 buah

16

Meja kayu/rotan

30 buah

17

Meja panjang

3 buah


21

NOMOR


JUMLAH

18

Kursi putar

13 buah

19

Kursi lipat

43 buah

20

Meja komputer

3 buah

21

Tenda pameran

1 buah

22

Meja biro

4 buah

23

Sofa

2 unit

24

Jam dinding

1 buah

25

Lemari es

2 buah

26

Kipas angin

8 buah

27

TV

2 buah

28

Wireless

1 buah

29

Unit Power Supply (UPS)

4 buah

30

Stabilisator/stavol

8 buah

31

Tiang umbul-umbul

1 buah

32

Dispenser

3 buah

33

Kamera

4 buah

34

Water jet pump

1 unit

35

PC unit

11 unit

36

Laptop

7 buah

37

Speaker komputer

2 buah

38

Printer

9 buah


22

NOMOR


JUMLAH

39

Scanner

1 buah

40

Kursi kerja pejabat eselon II

1 buah

41

Kursi kerja pejabat eselon III

4 unit

42

Proyektor aula

1 buah

43

Sound system

2 buah

44

Pesawat telepon

1 buah

45

Mesin fax

1 buah

46

Proyektor

1 buah

47

Antena parabola

1 buah

II.3 Kinerja Pelayanan SKPD Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atauindikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dapat dikategorikan pada 5 (lima) peran utama yang saling terkait pada masing-masing bidang, yaitu: 1. Pelayanan dalam bidang administrasi 2. Pelayanan dalam bidang Sosial 3. Pelayanan dalam bidang Penempatan, Pelatihan, dan Produktifitas Tenaga Kerja 4. Pelayanan dalam bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial 5. Serta Pelayanan dalam bidang Transmigrasi


23

Kelima kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis. A. Pelayanan Dalam Bidang Sekretariat Sesuai dengan Tupoksi Bidang Sekretariat pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau melakukan kegiatan Pelayanan Administrasi meliputi Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan. B. Pelayanan Dalam Bidang Sosial Kehidupan sosial masyarakat sekarang ini cenderung mengalami banyak permasalahan sosial, seperti tingginya tingkat pengangguran yang menyebabkan taraf hidup masyarakat rendah dan permasalahan psikis lainnya yang ditimbulkan. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau khususnya bidang sosial berusaha membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial. C. Bidang Dalam Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau khususnya bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja bertujuan memberikan pelatihan keterampilan berupa pembinaan, pendidikan, penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia menjadi tenaga kerja siap pakai diharapkan terpenuhinya kesempatan kerja pada semua sektor dan terbukanya lapangan usaha mandiri, guna menggurangi tingkat pengangguran. D. Pelayanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial dalam hal ini membantu permasalahan dalam hal ketenagakerjaan yaitu dengan meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3).


24

E. Pelayanan Dalam Bidang Transmigrasi Pembangunan permukiman transmigrasi merupakan pembangunan wilayah yang harus disesuaikan dengan daya dukung sumber daya dan kebutuhan masyarakat setempat, maupun transmigran sebagai pendatang. Pelaksanaan pengembangan masyarakat dan lingkungan permukiman transmigrasi diarahkan pada upaya mengakomodasikan secara optimal kondisi dan muatan lokal serta partisipasi masyarakat, sehingga konsep pembangunan yang dilakukan berlandaskan kebutuhan pada pengembangan masyarakat itu sendiri. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau khususnya bidang transmigrasi di Kabupaten Lamandau membantu program pemerintah untuk melaksanakan ketransmigrasian. Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 5 (lima) tugas dan fungsi utama Dinsosnakertrans di atas, berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Dinsosnakertrans 2009-2013 disajikan dalam Tabel II.3.1 dan Tabel II.3.2 (terlampir).


25

TABEL II.3.1 PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU

NO (1) 1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)

Target Target Renstra SKPD Tahun keTarget Target Indikator SPM IKK Lainnya 2009 2010 2011 2012 2013 (9)

(10)

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Catatan Analisis

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

-

-

-

10 anak

10 anak

10 anak

10 10 anak 10 anak anak

10 anak

10 anak

30 anak

65 anak

100%

100%

100%

3%

6,5%

-

Jumlah penyandang cacat yang dibina

25%

-

-

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

30 orang

30 orang

100%

100%

100%

3%

3%

-

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina

25%

-

-

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 10 10 orang lorang orang

20 orang

100%

100%

100%

100%

2%

-

MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PMKS Jumlah Anak Terlantar yang dibina


26

NO

(1)

2


Target Target Target Indikator SPM IKK Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-


Catatan Analisis


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

86%

-

-

30 orang

30 orang

530 orang

430 orang

315 orang

30 orang

30 orang

530 orang

430 orang

315 orang

100%

100%

100%

100%

100%

-

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sosial

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tingkat Pengangguran Terbuka

-

-

-

Jumlah lulusan S1/S2/S3

-

-

-

MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA 5,20% 4,76% 4,66% 4,56% 2,35% 4,86% 2,95% 2,53% 2,40% 2,35% 9,35% 6,20% 5,43% 5,26% 100%

689

1.414

718


798

898 orang

212

962

395

459

898 30,77% 68,03% 55,01% 57,52% 100% orang

27

NO

(1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2) Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja

Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

3

Target Renstra SKPD Tahun keTarget Target Target Indikator SPM IKK Lainnya 2009 2010 2011 2009 2010 (3)

(4)

(5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)



2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Target Renstra SKPD Tahun ke(21)

15,10% 27,84% 28,54% 30,54% 31,15% 10,15% 16,01% 13,80% 10,15% 10,04% 6,72% 5,75% 4,84% 3,32% 3,22%

2875

2889

2895

2912

2980

538

1962

1487

414

2870 18,71% 67,91% 51,36% 14,22% 96,31%

20%

-

66,70% 67,34% 68,68% 70,05% 86,91% 65,70% 69,60% 75,19% 85,70% 86,91% 9,85% 10,33% 10,95% 12,23% 100%

PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

20%


28

Target Renstra SKPD Tahun keNO

(1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(2) Persentase keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Target Target Target Indikator SPM IKK Lainnya 2009

(3)



2010

2011

2009

2009

2010

2011

2009

2009

2010

2011

2009

2009

2010

2011

Target Renstra SKPD Tahun ke-

(21)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

-

-

20%

20%

20%

20%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

0,5%

0,5%

2,0%

2,0%

2,0%

10%

100%

-

-

20%

20%

20%

20%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

100%

-

-

10 kasus

10 kasus

10 10 kasus kasus

10 10 10 10 10 100% kasus kasus kasus kasus kasus

100%

100%

100%

100%

-

Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

-

Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun

-


10 kasus

29

NO

(1) 4


Target Renstra SKPD Tahun keTarget Target Target Indikator SPM IKK 2009 2010 Lainnya 2009 2010 2011



2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Persentase pengukuran lahan yang telah dilakukan pengukuran untuk unit Permukiman Transmigrasi Baru

-

-

-

-

75

100

100

100

-

50

75

100

100

Lokasi permukian transmigrasi baru

-

Target Renstra SKPD Tahun ke(21)

TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Belum ada pegukuran lahan transmigrasi baru di tahun 2009

-

-

-

-

-

-


-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

30

Berdasarkan Tabel 2.3.1 diatas dapat dilihat bahwasanya dalam Bidang Sosial, hampir semua target dapat dicapai dengan baik dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara pihak Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten itu sendiri, serta kerjasama yang baik pula dari kalangan masyarakat terkait. Sedangkan pada Bidang P3TK (Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja)masih terlihat adanya keterhambatan dalam pencapaian target pada tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang terlatih untuk melaksanakan tugas selaku pengantar kerja, sehingga yang melaksanakan tugas pengantar kerja hanya dilaksanakan oleh petugas antar kerja. Serta lowongan pekerjaan yang ada di lembaga swasta tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja sehingga antara pencari kerja dan pemberi kerja sulit dipertemukan. Sedangkan pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan masih adanya keterhambatan dalam pencapaian target yang diantaranya dikarenakan masih kurangnya pegawai pada Bidang Pengawas Ketenagakerjaan dan pegawai Mediator. Serta masih kurangnya kendaraan operasional untuk dapat menjangkau perusahaan-perusahaan swasta yang sebagian besar berada pada jalur yang sulit untuk diakses. Sedangkan adanya beberapa keberhasilan pencapaian target pada Bidang P3TK dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dikarenakan adanya kekompakan antara aparatur dari masing-masing bidang. Sehingga mudahnya ditemui kata sepakat dalam melaksanakan tugas.


31

Untuk Tabel II.3.2 (terlampir), sedangkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya rasio antara realisasi dan anggaran selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Hal ini dikarenakan SKPD selalu melakukan pembenahan dalam hal administrasi keuangan terutama, agar dana yang tersedia dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Selain itu juga SKPD selalu melakukan pembenahan dalam hal birokrasi kepegawaian dari tahun ke tahun dengan melakukan evaluasi pada akhir tahunnya sehingga selalu ada perubahan dalam hal penempatan posisi kepegawaian. Akan tetapi di tahun 2011 dalam hal belanja langsung mengalami penurunan dikarenakan untuk pembayaran anggaran gaji PNS besar, karena diwacanakan ada penambahan CPNS dan kekosongan posisi jabatan tertentu sehingga realisasinya tidak sesuai dengan anggaran. II.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang. II.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinsosnakertrans, meliputi: 1.

Keterbatasan

sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa

jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau; 2.

Banyak peraturan perundangan yang saling tumpang tindih dan terus mengalami perubahan di dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

3.

Pemekaran wilayah desa, kelurahan dan kecamatan beberapa tahun kedepan akan menambah beban kerja bagi Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau jika tidak diiringi dengan pertambahan jumlah pegawai;


32

4.

Munculnya dinamika sosial di masyarakat menambah beragam permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi prioritas tersendiri bagi bidang sosial khususnya dalam mengatasinya;

5.

Masih tingginya angka pencari kerja di Kabupaten Lamandau khususnya, membuat bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja harus lebih luas lagi dalam membuka jalinan kerjasama pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja serta memberikan informasi lowongan kerja;

6.

Terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia, sementara jumlah angkatan kerja terus bertambah. Disisi lain, banyak perusahaan yang di buka namun tidak dapat menyerap tenaga kerja lokal.

7.

Beraneka ragamnya suku yang ada di tengah-tengah masyarakat khususnya dalam lingkup kerja, membuat masih tingginya angka perselisihan antar serikat pekerja. Sehingga hal ini membuat bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial harus mencari strategi untuk mengatasinya

8.

Tantangan utama dalam pembangunan masyarakat di daerah transmigrasi adalah bagaimana melakukan pembinaan transmigran untuk memanfatkan potensi yang dimiliki baik SDM maupun SDA, pendatang maupun masyarakat setempat untuk dapat meningkatkan keterampilan, potensi kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan kondisi lingkungan.

9.

Disamping itu pengolahan/pemanfaatan lahan usaha belum optimal, produktivitas lahan masih rendah, kegiatan pengembangan usaha belum diprioritaskan, serta aksesibilitas menuju lokasi sangat terbatas karena kerusakan pada jalan kabupaten dan jalan provinsi, legalitas lahan.

10. Tingginya angka transmigran di Kabupaten Lamandau, pun menjadi prioritas tersendiri untuk dapat mampu meningkatkan kualitas hidup para transmigran tersebut.


33

II.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi: 1.

Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada sehingga Dinsosnakertrans maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;

2.

Peningkatan profesionalisme aparatur Dinsosnakertrans serta melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik;

3.

Terbitnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan angin segar bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.

4.

Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan intern Dinas Sosial diharapkan mampu mewujudkan yang lebih integratif.

5.

Dukungan infrastruktur PSM, Karang Taruna, Orsos, Relawan Sosial, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat.

6.

Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial.

7.

Memonitoring sarana dan prasarana sumber daya alam dan wilayah, apa yang menjadi kebutuhan daerah seperti sarana infrastruktur dan non infrastruktur yang lebih maju sehingga segala aspek-aspek ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.


34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Pada bagian identifikasi permasalah berdasarkan tugas dan fungsi Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya,

telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Lamandau 2013-2018, serta telaahan Renstra Dinsosnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah. Identifikasi permasalahan Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut : 1.

Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara merata serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan disiplin bidang studi;

2.

Permasalahan asset barang yang tumpah tindih dikarenakan pemindahan asset masih belum dilimpahkan pada saat asset menjadi asset tetap Dinsosnakertrans maupun asset yang sudah keluar dari Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau. Diharapkan dengan adanya pelimpahan asset menjadi asset tetap maupun asset keluar, penataan asset barang menjadi tertib administrasi;

3.

Permasalahan tingginya angka pencari kerja, diharapkan bidang penempatan, pelatihan, dan produktifitas tenaga kerja mampu meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang meliputi pendidikan keterampilan bagi pencari kerja agar dapat ditempatkan pada sektor kerja tertentu atau bahkan mampu berwirausaha.

4.

masih banyaknya perselisihan antar serikat pekerja, diharapkan dengan adanya bidang pengawasan ketenagkerjaan dan hubungan industrial mampu melakukan Peningkatan


35

pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta mengatasi perselisihan yang ada melalui sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 5.

Beragamnya permasalahan sosial di masyarakat, membuat bidang sosial agar terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi potensi dan

permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Pemerintah Kabupaten Lamandau, baik di lingkungan strategis eksternal pada Tabel III.1.a, maupun di lingkungan strategis internal pada Tabel III.1.b Tabel III.1.a Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran Dinsosnakertrans di Lingkungan Strategis Eksternal di Kabupaten Lamandau Potensi 1. Globalisasi

Permasalahan 1.a. Ketatnya tingkat

Tindak Lanjut 1.a.i. Mempersiapkan SDM

persaingan global

Dinsosnakertrans dengan

menuntut peningkatan

mengikuti peningkatan

kapasitas SDM

kapasitas dan frekuensi

Dinsosnakertrans;

keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga

2. Desentralisasi

2.a. Tuntutan pemekaran wilayah;

2.a.i. Mempersiapkan sejak dini hal-hal yang terkait dengan permasalahan pemekaran wilayah khususnya wilayah transmigrasi.


36

3. Koordinasi antar lembaga

3. a. banyaknya

3.a.i. lebih dibuka lagi akses untuk

permasalahan yang

berkomunikasi dengan

muncul dalam bidang

berbagai pihak terkait

sosnakertrans salah

dalam berbagai hal agar

satunya dikarenakan

terjalin kesepakatan dan

banyaknya

kesepahaman sehingga

kesalahpahaman dalam

dapat memecahkan

berkomunikasi

permasalahan sosnakertrans dengan baik

4. Peraturan Perundangundangan

4.a. adanya beberapa perubahan perundang-

4.a.i. Menyesuaikan mekanisme dan sistematika penulisan.

undangan mengenai sosnakertrans 5. Lingkungan Hidup

5.b. Belum tersedianya SDM

5.b.1. Menyiapkan SDM

Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans melalui

Kabupaten Lamandau

manajemen kepegawaian

yang berkualifikasi

yang khusus menangani

khusus dalam

isu-isu lingkungan hidup.

penanganan isu-isu lingkungan hidup.


37

Tabel III.1.b Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran Dinsosnakertrans di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Lamandau Potensi 1. Sumber Daya Manusia

Permasalahan 1.a. Penempatan SDM belum

Tindak Lanjut 1.a.i. Pengembangan

sesuai dengan kualifikasi

manajemen SDM

pendidikan dan disiplin ilmu

berbasis kompetensi

yang dimiliki;

dan penilaian kinerja;

1.b. Belum adanya penilaian kinerja dan kompetensi SDM secara khusus; 1.c. Longgarnya penegakan disiplin SDM.

1.b.i. Penerapan manajemen berbasis kinerja; 1.c.i. Penegakan disiplin secara merata disertai dengan pembinaan SDM.

2. Sarana dan Prasarana

2.a. Tuntutan terhadap

2.a.i. Peningkatan anggaran

pemeliharaan dan

pemeliharaan serta

pembaharuan sarana

pengadaan sarana dan

prasarana kantor

prasarana kantor;

semakin meningkat; 2.b. Penyediaan sarana

2.b.i. Pemilihan sarana

prasarana belum

prasarana kantor

menyesuaikan dengan

dengan tepat dan

kebutuhan kantor.

memiliki kualitas serta kuantitas yang memadai.


38

3. Kewenangan

3.a. Kurang optimalnya

3.a.i. Meningkatkan koordinasi

pemanfaatan kewenangan

dengan masyarakat dan

Dinsosnakertrans dalam

instansi/pihak terkait

koordinasi antara masyarakat dan pihakpihak terkait dalam lingkup permasalahan sosnakertrans 4. Data dan Informasi

4.a. Data permasalahan

4.a.i. Adanya database

sosnakertrans yang belum

dinsosnakertrans

terorganisasi dengan baik;

dengan memanfaatkan teknologi informasi;

4.b. kurang menyeluruhnya

4.b.i. lebih mendalam lagi

informasi mengenai

dalam mencari data dan

permasalahan

informasi terkait

sosnakertrans hingga ke

permasalahan

pelosok wilayah Kabupaten

sosnakertrans di

Lamandau

masyarakat agar terselenggaranya kesejahteraan sosial masyarakat

5. Anggaran

5.a. Keterbatasan anggaran

5.a.i. Perlunya pemeringkatan

menjadi permasalahan

prioritas dalam

klasik dalam pelaksanaan

penentuan program dan

kegiatan;

kegiatan yang direncanakan;

5.b. Penentuan kegiatan yang

5.b.i. Mengefisiensikan

tidak berdampak secara

penggunaan anggaran

langsung pada masyarakat;

kegiatan dengan hasil


39

yang efektif; 5.c. Anggaran koordinasi yang

5.c.i. Memaksimalkan fungsi

tidak terserap secara

koordinasi dan

maksimal.

konsultasi baik ke provinsi maupun ke pusat.

III.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi Bupati Lamandau terpilih tahun 2013-2018 adalah: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” Misi Bupati Lamandau terpilih tahun 2013-2018 adalah : 1.

Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera;

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;

3.

Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;


40

4.

Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;

5.

Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa;

6.

Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;

7.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan serta melayani;

8.

Menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

9.

Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan;

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui: a.

Pernyataan misi ke 1: Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan sebagai fasilitasi kehidupan masyarakat yang kurang mampu sehingga menurunnya angka kemiskinan, terbukanya lahan pekerjaan bagi pencari kerja atau bahkan mampu berwirausaha mandiri sehingga menurunnya tingkat pengangguran terbuka di masyarakat.

b.

Pernyataan misi ke-4: Pada misi ini terlihat peran serta Dinsosnakertrans dalam Meningkatkan pembinaan kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

c.

Pernyataan misi ke 7: Pada misi ini terlihat peran serta Dinsosnakertrans dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel. Serta meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan publik.


41

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018, Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi ke-1, ke-4, dan ke-7 yang selaras dengan peran DINSOSNAKERTRANS itu sendiri yaitu menurunnya tingkat pengangguran terbuka di masyarakat, meningkatkan

pembinaan

kepada PMKS

(Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial), dan penangggulangan bencana, serta meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah sehingga terwujudnya pelayanan prima. III.3

Telaahan Renstra Dinsosnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah Hasil telaahan terhadap Renstra Dinsosnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah 20102015, yang bertujuan untuk mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinsosnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukkan penting dalam perumusan isu-isu strategis serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau. III.3.1 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015, berikut ini Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 adalah : “TerwujudnyaKesejahteraan Sosial Masyarakat Kalimantan Tengah yang Adil dan Bermartabat” Sedangkan Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 : a.

Mewujudkan kemitraan yang sistematis antar pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompokkelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berkesinambungan.


42

b.

Mewujudkan penanggulangan masalah sosial yang dapat direspon secara cepat dan tepat. Berdasarkan visi dan misi Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 2010-

2015, maka Dinas Sosial Kabupaten Lamandau harus memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan : 1.

Selalu melaksanakan fungsi konsultasi dan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat di dalam pelaksanaan kegiatan, yang berkaitan dengan pelayanan sosial masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan sosial yang merata di wilayah Kabupaten Lamandau khususnya;

2.

Lebih mengoptimalkan fungsi pendataan atas berbagai permasalahan sosial dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat dalam penanggulangan berbagai bentuk permasalahan sosial. Beberapa hal tersebut di atas menjadi masukan di dalam menentukan visi dan misi

Dinas Sosial Kabupaten Lamandau 2013-2018. III.3.2 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015, berikut ini Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 adalah : “Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Mandiri” Sedangkan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 : a.

Mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja;

b.

Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

c.

Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja;


43

d.

Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan;

e.

Meningkatkan kualitas SDM transmigran dan penyebaran perpindahan penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota dan Kerjasama antar daerah;

f.

Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.

g.

Mengembangkan desa transmigrasi produktif menuju desa maju, mandiri dan produktif. Berdasarkan visi dan misi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Tengah 2010-2015, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau harus memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan : a.

Selalu melaksanakan mengedepankan kualitas calon tenaga kerja khususnya agar dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas di lingkup kerjanya;

b.

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak perusahaan guna memperoleh informasi penempatan calon tenaga kerja, sekaligus melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan agar tenaga kerja memperoleh haknya;

c.

Lebih mengoptimalkan fungsi pendataan para transmigran pendatang, agar dapat merata penyebarannya dan melakukan lebih banyak lagi pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kualitas transmigran;

d.

Selalu melaksanakan evaluasi mengenai peningkatan kualitas hidup para transmigran menuju kesejahteraan para transmigran dan perkembangan desa transmigrasi. Beberapa hal tersebut di atas menjadi masukan di dalam menentuka visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau 2013-2018.

III.4 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.4.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2010 – 2014 dengan program dan kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut :


44

1.

Program pemberdayaan sosial dengan kegiatan meliputi : -

Penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

-

Pemberdayaan komunitas adat terpencil. Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (bargaining position) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali


45

menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT. Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi: (1) Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial. (2) Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat. (3) Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun eksitu. Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian. (4) Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT. (5) Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial). (6) Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial. (7) Perlindungan dan advokasi sosial KAT. (8) Pemantapan

peraturan

perundang-undangan

berkaitan

dengan

pemberdayaan KAT. (9) Pengembangan manajemen sistem informasi KAT. (10) Monitoring dan evaluasi. -

Pemberdayaan keluarga. masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik


46

dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran. -

Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat. Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

-

Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri

pahlawan,

perintis

kemerdekaan,

dan

janda

perintis

kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda


47

perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi: (1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan. (2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional. (3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas). (4) Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintiskemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan. (5) Bimbingan

pelestarian

K2KS

kepada

guru,

tokoh

masyarakat/agama/pers. (6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK. 2. Program rehabilitasi sosial -

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan,perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar,anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan Anak (LPA).. Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.


48

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut, (1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak: upaya ini diarahkan

untuk

meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak. (2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi. (3) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat peran dan fungsi lembaga sebagai institusi penganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak. (4) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah

upaya

yang

diarahkan

untuk

meningkat

sinergisitas

penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. (5) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak. (6) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

49

memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak. -

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia. Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka. Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

-

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat. Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem: (1) Institutional-based yang mencakup program reguler, multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat,


50

(2) Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan

pendekatan

family-based

dan

community-based

yang

menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), (3) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE). Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk

meningkatkan jumlah penyandang

cacat berat yang dapat menerima program tersebut. -

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang tuna sosial. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif. Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tuna susila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan. Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tunasosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tunasusila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.


51

-

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia.Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial. Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki

kecenderungan

meningkat.

Penambahan

jumlah

kasus

penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban.


52

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, pelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut. (1) Tersedianya

buku-buku,

pedoman/acuan/panduan

tentang

penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat. (2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia. (3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan. (4) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yangtelah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan. (5) Meningkatnya

kesadaran dan peran

serta

masyarakat dalam

menanggulangi penyalahgunaan Napza. (6) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza. (7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat. (8) Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/ masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri). (9) Terbentuknya jaringan kerja antarlembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza. (10) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.


53

(11) Tersedianya

perangkat

perundang-undangan

yang

mendukung

pemulihan korban penyalahgunaan Napza. (12) Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten. 3. Program perlindungan dan jaminan sosial -

Bantuan sosial korban bencana alam. Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit. Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/baffer stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut. Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan: a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana;


54

b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka

percepatan

penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana); c. Pasca bencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban; d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana). -

Bantuan sosial korban bencana sosial. Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung,


55

penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus. Penangana bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan: (1) Prabencana Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial dan atau mencegah muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a) Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu” b) Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum saresehandengan tokoh masyarakat lokal. c) Penanganan implementasi MoU antara Pemerintah RI dan GAM dari tahun 2005 hingga tahun 2009 melalui kegiatan Reintegrasi Aceh. (2) Tanggap Darurat Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana.sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian (3) Pasca Bencana Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.


56

-

Bantuan tunai bersyarat. Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan. Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

4. Program asuransi kesejahteraan sosial. Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya. Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan,


57

pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri. 5. Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja migran. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerjamigran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasuskasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).


58

6. Program penyelenggaraan undian. Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial. 7. Program

pendidikan,

pelatihan,

pemeliharaan

dan

pengembangan

kesejahteraan sosial. Kegiatan

penelitian

dan

pengembangan

kesejahteraan

sosial

yang

dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar-negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutamakearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial. 8. Program pengembangan sistem perlindungan sosial. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari paparan RENSTRA Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan. ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

59

untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. III.4.2 Telaahan RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Arah kebijakan dan strategi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 20102014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 program teknis dan 3 program pendukung. A. Bidang Tenaga Kerja Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2010-2014 diarahkan untuk: (1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai; (2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan; (3) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja; (4) Menyempurnakan

peraturan-peraturan

ketenagakerjaan

dan

melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional; (5) Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja; (6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas; (7) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; (8) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan; RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

60

(9) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja. Memasuki pembangunan tahun 2010-2014, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai permasalahan, antara lain: 1) Tingginya tingkat pengangguran; 2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja; 3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial. Untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2010 – 2014 dengan program dan kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, melalui kegiatan: a. Pelatihan Kewirausahaan; b. Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja danProgram Pelatihan; c. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan; d. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas; e. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri; f.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas;

g. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi; h. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja; i.

Pelaksanaan dan Peningkatan Produktivitas;


61

j.

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri;

k. Peningkatan Kualitas Transmigran dan Calon Transmigran; l.

Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan Ketransmigrasian;

m. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja; n. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Industri; o. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; p. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Program kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing. 2.Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan kegiatan meliputi: a. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; b. Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri; c. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja; d. Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja; e. Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing; f.

Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;

g. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Program kegiatan ini bertujuan untuk perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

62

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu dalam RENSTRA

2011-2015

telah

menyusun

Program

Peningkatan

Kesempatan Kerja beserta kegiatannya. Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja, yang diukur melalui: a. Jumlah penempatan tenaga kerja; b. Jumlah lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan standar pelayanan minimum. 3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dengan kegiatan meliputi : a. Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan; b. Pengelolaan

Kelembagaan

dan

Pemasyarakatan Hubungan

Industrial; c. Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial; d. Konsolidasi Peningkatan Pelaksanaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Lebih Baik; e. Konsolidasi Pembinaan Syarat-Syarat Kerja Non Diskriminasi; f.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Indikator

kinerja

Program

Pengembangan

Hubungan

Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diukur dari: RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

63

a. Jumlah tenaga kerja yang menjadi anggota Jamsostek; b. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui mediator; c. Jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit yang terbentuk; d. Jumlah Lembaga Kerjasama Tripartit yang dibentuk; e. Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan; f.

Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan.

4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Dengan kegiatan meliputi : a. Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. Peningkatan Peran Serta Lembaga-Lembaga dan Personil Dalam Penerapan Norma Ketenagakerjaan; c. Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; d. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak; e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Indikator Kinerja dari program ini adalah meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, yang diukur dari: a. Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3); b. Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi; c. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; d. Persentase perusahaan yang memenuhi norma pekerja perempuan; e. Jumlah pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja. RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

64

B. Bidang Transmigrasi Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2010-2014 diarahkan sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkonstribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan papan, memperkuat

pilar

ketahanan

nasional,

mendukung

kebijakan

pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ketransmigrasian adalah: 1) Mengembangkan potensi sumberdaya alam perdesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan

ekonomi

wilayah

dalam

bentuk

Wilayah

Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan pemugaran permukiman penduduk setempat, pembangunan permukiman pada kawasan potensial, dan revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada untuk membentuk atau mendukung kawasan perkotaan baru dengan skema KTM; b. Menetapkan

produk

unggulan

sejak

perencanaan

dan

pembangunan permukiman melalui pola pengembangan agribisnis dan agroindustri; c. Mengembangkan investasi melalui kerjasama kemitraan Badan Usaha dengan masyarakat di kawasan transmigrasi;


65

d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi potensi dan peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi; e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia calon transmigran serta pembekalan mental dan etos kerja; f.

Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran;

g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah. 2) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: a. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat, melalui pemberian input dan modal, penguatan lembaga sosial, fasilitasi kewirausahaan, penguatan lembaga sosial dan lembaga masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan mental spiritual; b. Pengembangan usaha ekonomi melalui fasilitasi pengembangan usaha produktif, pendampingan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta fasilitasi dan mediasi pengembangan bisnis dan kemitraan; c. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan, penyediaan prasarana intra dan antar kawasan, pembangunan sarana dan prasarana pusat pertumbuhan baru; d. Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi; e. Penguatan kapasitas SDM Pengelola dalam pengembangan kawasan sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan baru.


66

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang ketransmigrasian dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu: 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasimeliputi: a. Penyediaan Tanah Transmigrasi; b. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi; c. Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi; d. Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi; e. Pengembangan peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi; f.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Pembinaan

Penyiapan

Permukiman

dan

Penempatan

Transmigrasi. Indikator kinerja dari program ini adalah terbangunnya permukiman di Kawasan Transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak, yang diukur dari: 1)

Jumlah permukiman transmigrasi, sarana dan prasarana Kawasan Transmigrasi yang dibangun;

2)

Jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahan dan penempatannya di Kawasan Transmigrasi serta jumlah penduduk

setempat

yang

ditata

terintegrasi

dengan

penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi; 3)

Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan di Kawasan Transmigrasi.

2. Program

Pengembangan

Masyarakat

Transmigrasi

dan

Kawasan Transmigrasi, meliputi: a. Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi;


67

Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi; b. Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi; c. Pengembangan

Sarana

dan

Prasarana

di

Kawasan

Transmigrasi; d. Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi; e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Pembinaan

Pengembangan

Masyarakat

dan

Kawasan

Transmigrasi. Indikator Kinerja Program Pengembangan Masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi adalah berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing, yang diukur dari: a.

Jumlah permukiman dan keluarga yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya di kawasan transmigrasi;

b.

Jumlah lahan produktif dan kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi;

c.

Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri;

d.

Jumlah

kawasan

transmigrasi

sebagai

embrio

pusat

pertumbuhan/perkotaan baru;


68

Tabel III.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L Capaian Sasaran No

Indikator Kinerja

Sasaran pada Renstra

Sasaran pada Renstra

SKPD Provinsi

K/L

(3)

(4)

(5)

- Kegiatan Pelestarian Nilai-

- Melaksanakan pelestarian

Renstra SKPD Kabupaten/Kota

(1)

(2) Bidang Sosial

1

- Tersedianya bantuan sosial bagi veteran dan

nilai Kepahlawanan,

nilai-nilai Kepahlawanan,

keluarganya

Keperintisan dan

Keperintisan, Kejuangan

Kesetiakawanan Sosial

dan Kesetiakawanan

keluarga pahlawan perintis

dapat dilaksanakan

Sosial

kemerdekaan/ janda

- Berlanjutnya pembangunan makam pahlawan

2

- Pemugaran dan

- Berkembang dan

pemeliharaan TMP - Bantuan perbaikan rumah

perintis kemerdekaan

- Terlaksananya Kegiatan

-Peningkatan kualitas

- Pelayanan kesejahteraan

berfungsinya

Pengembangan

Pendidikan dan pelatihan

sosial bagi lanjut usia

kelembagaan sosial bagi

Kelembagaan

bagi penghuni panti

berbasis keluarga dan

lanjut usia

Perlindungan Bagi Lanjut

asuhan/panti jompo (klien

komunitas atau

Usia (Lansia)

yang ada di PSTW Sinta

masyarakat

Rangkang) 3

- Meningkatnya kualitas dan


- Terlaksananya Pelatihan

- Tersedianya fasilitas bagi

produktifitas keluarga

Sosialisasi/Penyuluhan/Bi

keterampilan berusaha

keluarga miskin dalam

miskin

mbingan Berusaha Bagi

bagi keluarga miskin

kegiatan yang bersifat

Keluarga Miskin

pemberdayaan atau bimbin gan sosial

4

- Meningkatnya jumlah dan

- Terselenggaranya

-

- Bimbingan sosial dan

kapasitas lapangan

Kegiatan Pemberdayaan

keterampilan serta

pekerjaan bagi fakir

Fakir Miskin Melalui

bantuan usaha bagi fakir

miskin melalui KUBE

Kelompok Usaha

miskin

Bersama (KUBE)

- Pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin


69

4

- Meningkatnya kesejahteraan KAT

- KAT dapat memperoleh

-

- Pelaksanaan

tempat tinggal yang layak

pemberdayaan (tahun I, II,

melalui bantuan bedah

dan III) baik secara insitu

rumah

maupun eksitu. Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian. - Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT.

5

Meningkatnya penyaluran

- Fakir miskin memperoleh

-

- Bantuan sosial tunai

bantuan sosial bagi fakir

bantuan JSLU melalui

bersyarat bagi rumah

miskin

kegiatan pemeberdayaan

tangga sangat miskin

fakir miskin dan lanjut

(RTSM)

usia

- Pemberian Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos).

6

Meningkatnya Kemampuan (Capacity Building) Petugas

- Terwujudnya kesejahteraan PMKS

- Melaksanakan peningkatan

- Pemberdayaan

kualitas Monitoring dan

Kelembagaan Sosial

Dan Pendamping Sosial

Evaluasi program

Masyarakat dalam bentuk

Pemberdayaan Fakir Miskin,

Pemberdayaan Fakir

pelatihan manajemen

Komunitas Adat Terpencil

Miskin, Komunitas Adat

pengelolaan dan

dan Penyandang Masalah

Terpencil (KAT) dan

pengembangan Usaha

Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah

Ekonomi Produktif (UEP)

(PMKS)

Kesejahteraan Sosial lainnya

7

Meningkatnya kemampuan

- Warga miskin memiliki

-Terlaksananya Pelatihan

- Pelayanan sosial lainnya

warga miskin dalam hal

ketrampilan Otomotif

keterampilan berusaha

mencakup Loka Bina

perbengkelan dan meubelair

(Perbengkelan) dan

bagi keluarga miskin

Karya, Praktek Belajar

khususnya bagi wilayah

Meubelair

Kabupaten Lamandau

Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).


70

8

Meningkatnya kemampuan anak terlantar

- Anak terlantar dapat

- Terlaksananya Pelatihan

- Penguatan dan

memiliki kemampuan

keterampilan dan praktek

pengembangan kerja

untuk hidup mandiri

belajar kerja bagi anak

sama serta kemitraan

terlantar (klien yang dikirim

strategis adalah upaya

ke PSBRKW)

yang diarahkan untuk meningkat sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak.

9

Meningkatnya kualitas para

- Para penyandang cacat

- Terlaksananya Pendidikan

- Pelayanan sosial

penyandang cacat dan eks

dapat memiliki

dan pelatihan keterampilan

mencakup Loka Bina

trauma di wilayah Kabupaten

kemampuan tertentu

berusaha bagi eks

Karya, Praktek Belajar

penyandang penyakit sosial

Kerja (PBK), Usaha

Lamandau

Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE). 10

Terlaksananya Pembinaan

- Para penyandang penyakit

- Terlaksananya Pendidikan

- Kegiatan bimbingan sosial,

Eks Penyandang Penyakit

sosial dapat tumbuh dan

dan pelatihan bagi

bimbingan keterampilan

Sosial (Eks Narapidana,

berkembang serta hidup

penyandang cacat dan eks

dan pemberian bantuan

PSK, Narkoba dan Penyakit

berdampingan bersama

trauma

Usaha Ekonomis Produktif

Sosial Lainnya) di wilayah

masyarakat sekitar

dalam rangka pembinaan

Kabupaten Lamandau

dengan mandiri

lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Bidang P3TK 1

Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja

- Terlaksananya kerjasama

-

Pendidikan dan Pelatihan

- Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluasluasnya dan merata dalam sektorsektor pembangunan; - Menciptakan kesempatan kerja melalui programprogram pemerintah


71

2

3

- Meningkatnya penerapan

- Terlaksananya sosialisasi

peraturan daerah tentang

peraturan daerah tentang

perpanjangan ijin

perpanjangan ijin

menggunakan tenaga

menggunakan tenaga

kerja asing

kerja asing

Berkembangnya operasional bursa kerja online

- SDM aparatur dapat mengoperasikan bursa

- Monitoring dan Pembinaan

- Bimbingan pengendalian

Tenaga Kerja Asing

penggunaan tenaga kerja asing

- Terlaksananya operasional

-

bursa kerja online

kerja online dan membimbing pencari kerja dalam menggunakannya 4

Meningkatnya produktifitas

Tenaga kerja mampu

Pelatihan Ketrampilan

tenaga kerja

mencapai hasil maksimal

berbasis Kompetensi

- pelatihan kewirausahaan

dalam bekerja

Bidang Pengawasan 1

2

3

Menurunnya Kasus

- Terlaksananya

-Fasilitasi Penyelesaian

- Penerapan Norma

perselisihan hubungan kerja

Perlindungan dan

prosedur penyelesaian

Ketenagakerjaan dan

industri

Pengembangan Lembaga

perselisihan hubungan

Jaminan Sosial Tenaga

Ketenagakerjaan

industrial

Kerja;

Peningkatan penerapan Apel

- Terlaksananya Apel Bulan

Bulan Keselamatan dan

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

Kesehatan Kerja (K3)

Nasional

Nasional

Meningkatnya Penerapan


Peraturan Perundang-

Pemeriksaan Berkala

undangan ketenagakerjaan

Penerapan Norma Kerja

di tempat kerja

dan Norma K3 serta

- Kampanye dan upacara

-

bendera bulan K3

-Penyuluhan kader norma Ketenagakerjaan -Penyuluhan SMK3

SMK3

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan - Peran Serta LembagaLembaga dan Personil Dalam Penerapan Norma Ketenagakerjaan


72

4

5

Meningkatnya kualitas

- Ditemukannya sebab

pemeriksaan khusus

akibat suatu kecelakaan

terhadap kecelakaan kerja

kerja

Meningkatnya Sosialisasi

- Terlaksananya Sosialisasi

-

-

-

Fasilitasi

Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian

prosedur

Hubungan Industrial

Perselisihan Hubungan

perselisihan

Industrial

industrial

Penyelesaian

- Konsolidasi Pelaksanaan

penyelesaian

Peningkatan Intensitas

hubungan

Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial

Bidang Transmigrasi 1

2

3

Berkembangnya Masyarakat

- Masyarakat transmigran

-

- Memberikan akses kepada

dan Kawasan Transmigrasi

dapat hidup mandiri dan

masyarakat terhadap

(P2MKT)

kawasan transmigrasi

informasi potensi dan

menjadi kawasan yang

peluang yang tersedia di

potensial

kawasan transmigrasi;

Berkembangnya kawasan

Terlaksananya Kegiatan

penghijauan di lokasi

Penghijauan di lokasi

transmigrasi

transmigrasi

Terbangunnya permukiman

- Terlaksananya Program

di Kawasan Transmigrasi

Pengembangan dan

sebagai tempat tinggal dan

Pemberdayaan Kawasan

tempat berusaha yang layak,

Transmigrasi

-

- Pengembangan Sarana dan Prasarana

- Fasilitasi Perpindahan dan

- Pengembangan Peran serta Masyarakat

dalam

Penempatan Transmigrasi - Dukungan Manajemen dan

Pembangunan

Dukungan Teknis Lainnya

Transmigrasi

Ditjen. Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi.

III.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Lamandau serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis. RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

73

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun di perkotaan. Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan. Sedangkan untuk kawasan transmigrasi pada hakikatnya merupakan kawasan pemukiman dengan kegiatan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan maupun kehutanan serta kegiatan usaha ekonomi lainnya sehingga didalam pemetaan wilayahnya juga belum diatur secara khusus. III.6 Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut : Bidang Sosial : 1. Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga 2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Isu strategis berkaitan dengan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau lima tahun kedepan dikarenakan: a. Kesempatan kerja sekalipun cukup terbuka namun bekerja hanya sebagai buruh kasar seperti di perusahaan perkebunan, buruh angkut dan petani. b. Kompetisi antar pencari kerja semakin meningkat, khususnya pekerja dari pendatang yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Sedangkan, isu strategis berkaitan dengan Penanganan Penyandang Masalah Sosial adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau lima tahun kedepan dikarenakan: a. Pemetaan yang dilakukan SKPD terkait belum cermat dilakukan terhadap kelompokkelompok penyandang masalah sosial. b. Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memunuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial. RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

74

c. Penduduk Usia Lanjut terus meningkat dikarenakan oleh tingginya Usia Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak tercover oleh pemerintah dalam penanganannya. Bidang Ketenagakerjaan : Isu-isu strategis Bidang Ketenagakerjaan adalah: 1. Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta 2. Kualitas Tenaga Kerja Isu strategis berkaitan dengan Ketenagakerjaan adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau lima tahun kedepan dikarenakan: a.

Kesempatan kerja sekalipun cukup terbuka, namun bekerja hanya sebagai buruh kasar baik di perusahaan perkebunan, buruh angkut dan petani.

b.

Semakin meningkatnya arus in migration rentan peluang kerja bagi penduduk sekitar termarjinalkan sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Adapun, isu strategis berkaitan dengan Kualitas Tenaga Kerja adalah hal yang perlu

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau lima tahun kedepan dikarenakan: a.

Tinggi angka keluaran SLTP dan SLTA menjadi angkatan kerja untuk siap menjadi tenaga kerja.

b.

Masih rendahnya sumber daya manusia dan keterampilan lulusan untuk masuk dunia kerja karena tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga tercover pada pekerjaan buruh kasar seperti Tenaga kerja lulusan SD dan SLTP , atau masuk dalam sektor Tersier.

Bidang Ketransmigrasian : Isu Strategis sebagai berikut : 1.

Klaim lahan warga transmigrasi oleh pihak luar sehingga penyediaan calon lokasi transmigrasi harus betul-betul memenuhi kriteria 2C (Clean and Clear) dan 4L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan).

2. Tapal batas antara desa ex UPT dengan desa lama maupun tapal batas bersama desa ex UPT. Untuk ini perlu diadakan penataan batas desa di wilayah Kabupaten Lamandau.


75

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

IV.1.

Visi dan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan Misi Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau menunjang

akan

dan menjabarkan dukungan terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Lamandau pada RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. IV.1.1

Visi Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, maka visi Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah : “ Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat dan transmigrasi yang di

dukung oleh tenaga kerja yang terampil dan mandiri “ Makna yang terkandung didalamnya dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut : 1.

Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara berkesinambungan dan mandiri.


76

2.

Transmigrasi, yaitu suatu perpindahan penduduk antar pulau dari yang berpenduduk padat ke penduduk yang sedikit untuk mendapat penghidupan yang lebih layak.

3.

Tenaga Kerja, yaitu sumber daya manusia yang memiliki potensi

4.

Terampil, yaitu suatu keahlian tertentu yang dimiliki seseorang

5.

Mandiri, yaitu suatu kemampuan seseorang untuk dapat berdiri sendiri. Dari penjabaran mengenai Visi Dinsosnakertrans di atas, dapat di tarik

kesimpulan mengenai Visi Dinsosnakertrans secara keseluruhan yaitu masyarakat dan para transmigran Kabupaten Lamandau dapat mencapai kondisi hidup yang sejahtera dimana mereka dapat memperoleh hak-hak sebagai berikut : a. Mempunyai mata pencaharian/penghasilan yang memadai (mampu memenuhi kebutuhan dasar); b. Mempunyai rasa aman dan nyaman dalam keluarga dan masyarakat; c. Bisa beribadah dengan baik (beriman) dan rukun; d. Memperoleh perlakuan hukum yang adil (supremasi hukum dapat ditegakkan); e. Dapat hidup dengan demokratis; Serta dapat menciptakan kualitas tenaga kerja yang produktif, terampil dan mandiri hingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan

serta

meratanya

pembangunan

infrastruktur

dan

hasil-hasil

pembangunan lainnya IV.1.2

Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinsosnkertrans Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

-

Melakukan upaya-upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.


77

-

Memfasilitasi, melayani dan membantu upaya peningkatan ke produktivitas tenaga kerja di perusahaan, transmigrasi dan masyarakat.

-

Mendorong dan meningkatkan pengembangan SDM secara optimal.

-

Mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteran masyarakat tenaga kerja dan transmigrasi sehingga mampu setara dengan masyarakat sekitarnya.

IV.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau. Tujuan jangka menengah Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel

2.

Meningkatkan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan berbagai pihak terkait

3.

Mewujudkan kehidupan yang tenteram, nyaman, dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan

4.

Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan terwujudnya Transmigran yang mampu, mandiri dan sejahtera Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis SKPD Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau sebagai berikut :


78

1.

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

2.

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

3.

Meningkatnya

pembinaan

kepada

penyandang

Kesejahteraan

Sosial

dan

Penanggulangan Bencana 4.

Meningkatnya pemukiman PTB dan kualitas transmigran Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat dilihat pada

Tabel IV.2.1


79

Tabel IV.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Meningkatkan tata kelola

- Meningkatnya

kualitas - Persentase peningkatan kualitas

Pemerintahan yang semakin

sumberdaya aparatur Pemerintah

transparan, responsif dan akuntabel

dalam

rangka

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014

2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

100%

100%

100%

100%

45.342

49.879

54.866

60.352

66.387

2,3%

2,25%

2,2%

2,15%

2,1%

93,42%

95,43%

96,3%

97,45%

98,5%

73,5%

86,5%

76,9%

92,5%

85,7%

500

450

400

350

300

75%

80%

90%

95%

100%

pelayanan publik

meningkatkan

kualitas pelayanan publik 2.

Meningkatkan

investasi

melalui

Menurunnya

tingkat -

penyediaan fasilitas dan insentif serta

pengangguran terbuka dan jumlah

kemitraan dengan berbagai pihak

penduduk miskin

terkait

Angka partisipasi angkatan kerja

- Tingkat pengangguran terbuka - Tingkat partisipasi angkatan kerja

3.

4.

Mewujudkan kehidupan yang tenteram,

Meningkatnya pembinaan kepada

nyaman, dan terpeliharanya keamanan

penyandang Kesejahteraan Sosial

serta semangat berkebangsaan

dan Penanggulangan Bencana

Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan terwujudnya Transmigran yang

- Meningkatnya pemukiman PTB dan kualitas transmigran

- Persentase penanganan PMKS - Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

-

Teroptimalisasinya kawasan transmigrasi yang potensial

mampu, mandiri dan sejahtera


80

IV.3 Strategi dan Kebijakan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel IV.3.1


81

Tabel IV.3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau 2013-2018 : “Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat dan transmigrasi yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dan mandiri” Misi I

: Melakukan upaya-upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuan

Sasaran

Mewujudkan kehidupan yang tenteram,

Meningkatnya

nyaman, dan terpeliharanya keamanan serta

penyandang Kesejahteraan Sosial dan

semangat berkebangsaan

Penanggulangan Bencana

Misi II

pembinaan

Strategi kepada

Peningkatan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan Peningkatan pemberdayaan masalah Kesejahteraan Sosial

: Memfasilitasi, melayani dan membantu upaya peningkatan ke produktivitas tenaga kerja di perusahaan, transmigrasi dan

masyarakat Tujuan

Sasaran

Meningkatkan investasi melalui penyediaan

Menurunnya tingkat pengangguran

fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan

terbuka dan jumlah penduduk miskin

Strategi Pemberdayaan masyarakat miskin dan pengangguran

Kebijakan Mengembangkan tempat pelatihan kerja terhadap masyarakat yang belum bekerja

berbagai pihak terkait


82

Misi III

: Mendorong dan meningkatkan pengembangan SDM secara optimal. Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang

- Meningkatnya kualitas sumberdaya

semakin transparan, responsif dan akuntabel

aparatur Pemerintah dalam rangka meningkatkan

kualitas

- Peningkatan

pemberdayaan

Kebijakan SDM

Aparatur

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi

pelayanan

publik

-

- Peningkatan sarana dan prasarana

Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana Aparatur

aparatur

Misi IV

: Mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteran masyarakat tenaga kerja dan transmigrasi sehingga mampu setara dengan masyarakat sekitarnya. Tujuan

Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan terwujudnya Transmigran yang mampu,

Sasaran - Meningkatnya pemukiman PTB dan kualitas Transmigran

mandiri dan sejahtera


Strategi

Kebijakan

- Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana

dan

prasarana

wilayah

-

Pengembangan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi

transmigrasi

83

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI V.1 Rencana Program Tahun 2013 - 2018 Penyusunan program pembangunan akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenLamandau, dengan 6 (enam) Program Prioritas untuk Bidang Sosial yaitu: 1.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

3.

Program Pembinaan Anak Terlantar.

4.

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma.

5.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

6.

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya Selanjutnya untuk program prioritas Bidang Ketenagakerjaan, diantaranya :

1.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

3.

Program Peningkatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

4.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Sedangkan untuk Bidang Transmigrasi dengan 3 (tiga) Program Pilihan yaitu : 1. Program Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi 2. Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru 3. Program Pengembangan Masyarakat dan Permukiman Transmigrasi. V.2 Rencana Kegiatan tahun 2013 – 2018 Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau untuk kurun waktu tahun 2013 – 2018 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut: RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

84

V.2.1 Program Prioritas 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan meliputi : a. Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Bagi Lanjut Usia (Lansia) b.

Pemberdayaan Karang Taruna

c.

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan kegiatan meliputi : a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS a. b. Bimbingan/ S Penyuluhan Berusaha Bagi Keluarga Miskin o c. Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Melalui s

Bantuan Bedah Rumah (BBR-RTLH)

i d. Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial a

Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

l e. Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan i

Sosial Lanjut Usia (JSLU) dari Kementrian Sosial RI

s f. Pelatihan keterampilan automotif (perbengkelan) dan meubelair bagi warga a

miskin

s g. Pendampingan pemberdayaan fakir miskin melalui kegiatan penanggulangan i

kemiskinan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kemensos RI

/ h. Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui KUBE Penumbuhan Fakir Miskin i. Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan sosial Lanjut Usia (JSLU) P j. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional . k. Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Warga Miskin 3 Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan meliputi : a. Bimbingan/ Penyuluhan Belajar dan Berusaha Bagi Anak Terlantar RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

85

b. Pemberdayaan Anak Terlantar / Putus Sekolah c. Penyuluhan / Bimbingan Berusaha Bagi Anak Putus Sekolah d. Paket Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Anak Terlantar / Putus Sekolah 4 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan kegiatan meliputi: a. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma b. Bimbingan dan penyuluhan bagi penyandang cacat dan eks trauma c. Pendampingan kegiatan pemberdayaan penyandang cacat melalui bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda d. Pemberdayaan penyandang cacat melalui bantuan jaminan sosial, bantuan operasi bibir sumbing, alat kursi roda, alat tongkat dan bantuan pendengaran e. Paket Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Untuk Penyandang Cacat f. Peringatan Hari Disabilitas Internasional g. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat dan trauma h. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan meliputi : a. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat kejadian luar biasa c. Pendataan PMKS d. Pembangunan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat dan lanjut usia (Panti jompo/Panti rehabilitasi) e. Pemberdayaan keluarga harapan f. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial g. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat kejadian luar biasa h. Pelayanan sosial lanjut usia dalam keluarga RENSTRA DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

86

i. Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan tunai bersyarat/Keluarga harapan) j. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan bencana alam / bencana sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial 6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), dengan kegiatan meliputi : a. Penyuluhan Sosial Bagi Wanita Tuna Susila (WTS) b. Paket Bantuan usaha Ekonomi produktif bagi eks wanita tuna susila (WTS) 7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan meliputi : a. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan meliputi : a. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial b. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan c. Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau (surey KHL) d. Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional e. Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja dan Norma K3 f. Pembinaan penerapan SMK3 g. Sosialisasi penanggulangan dan pecegahan HIV/AIDS di tempat kerja h. Sosialisasi anti penyalahgunaan narkoba di tempat kerja i. Pendataan objek pengujian K3 j. Pemetaan masalah ketenagakerjaan k. Pemeriksaan khusus terhadap kecelakaan kerja l. Pembuatan data base ketenagakerjaan m. Monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan n. Monitoring norma kerja dan jamsostek 9. Program Peningkatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan meliputi : a.

Sosialisasi Pemagangan dalam negeri (dalam rangka Pembentukan Forum


87

Komunikasi Jejaring Pemagangan) b.

Pelatihan kerja berbasis kompetensi (Pelatihan security)

c.

Belanja modal pembebasan tanah untuk sarana umum lokasi Balai Latihan Kerja (BLK)

d.

Pelatihan Berbasis Teknologi Tepat Guna (Kegiatan Pelatihan Pembuatan Batako dan Paving Stone)

e.

Pelatihan Menjahit Bagi Pencari Kerja (pelatihan kerja berbasis masyarakat)

f.

Pelatihan Kerja Bidang Otomotif

10. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan meliputi : a.

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

b.

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Ijin

c.

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

d.

Pelayanan dan Analisa Informasi Pasar Kerja

e.

Operasional Bursa Kerja Online

f.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja di luar negeri

g.

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

h.

Perencanaan Tenaga Kerja Makro

V.2.2 Program Pilihan Bidang Transmigrasi 1. Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, dengan kegiatan meliputi : a.

Pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi baru

2. Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru, dengan kegiatan meliputi : a.

Pembebasan lahan UPT

b.

Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi


88

c.

Pengembangan areal potensial permukiman transmigrasi baru

3. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan meliputi : a. Pendampingan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi melalui bantuan dari Kemenakertrans RI b. Pendampingan pengembangan usaha di kawasan transmigrasi melalui bantuan dari Kemenakertrans RI c. Pendampingan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di kawasan transmigrasi melalui bantuan dari Kemenakertrans RI dan beasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman Purwakarta Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dilihat dalam daftar tabel, pada Tabel 5 (terlampir).


89

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Diperlukan adanya suatu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Lamandau dalam pencapaian target lima tahun mendatang. Untuk mengukur kinerja target capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel VI.1.


90

Tabel VI.1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

Bidang Urusan

Satuan

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

Akhir

Akhir

Tahun

Tahun

2018

2013

1.12

2014

2015

2016

2017

2018

Sosial

1.12.1

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

orang

315

500

450

400

350

300

300

1.12.3

Persentase penanganan PMKS

persen

50

73,5

86,5

76,9

92,5

85,7

85,7

1.12.4 1.13

Sarana Panti Sosial Ketenagakerjaan

Unit

0

0

1

0

0

0

1

1.13.1

Angka Partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Persentase keselamatan dan perlindungan Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebjakan pemerintah daerah Fokus Sumber Daya Manusia

jiwa

41.220

45.342

49.879

54.863

60.352

66.387

66.387

angka

10

20

15

15

15

15

15

persen

86,91

93,42

95,43

96,3

97,45

98,5

98,5

persen

2,35

2,3

2,25

2,2

2,15

2,1

2,1

persen

0,5

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

persen

5

0,4

0,35

0,25

0,2

0,2

0,2

Jumlah

2368

2.486

2.611

2.741

2.878

2.878

2.878

Persen

65

80

-

90

95

100

100

1.13.2 1.13.3 1.13.4 1.13.5 1.13.6

4 4.1 4.1.1 -

Ketenagakerjaan Jumlah lulusan S1/S2/S3 Ketransmigrasian Persentase wilayah transmigran yang mencapai sasaran


91

No

Bidang Urusan

Satuan

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

Akhir

Akhir

Tahun

Tahun

2018

2013

1 1.1 (jenis pelaya nan dan kegiat an) Indika tor Indika tor Indika tor 1.2 (jenis pelaya nan dan kegiat an) Indika tor 1.3 (jenis pelaya nan dan kegiat an) Indika tor 1.4 (jenis pelaya nan

2014

2015

2016

2017

2018

SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN Pelayanan Pelatihan Kerja

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Persen

-

-

40

50

60

75

75

Persen

20

30

40

50

60

60

60

Persen

-

30

40

50

60

75

75

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Persen

20

30

40

50

60

70

70

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

Persen

20

30

40

45

55

70

70


92

dan kegiat an) Indika tor 1.5 (jenis pelaya nan dan kegiat an) Indika tor Indika tor 2 2.1 (jenis pelaya nan dan kegiat an)

Indika tor

Indika tor

2.2 (jenis pelaya nan dan kegiat an)

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Persen

35

40

45

55

65

80

80

Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan BIDANG SOSIAL Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial : a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Persen

15

25

40

50

65

80

80

Persen

10

25

35

50

70

80

80

Persen

86

89

90

95

97

100

100

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Penyediaan sarana dan prasarana sosial a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota

Persen

60

75

85

90

95

100

100


93

Indika tor

Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Indika tor

Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Penanggulangan korban bencana a. Bantuan sosial bagi korban bencana skalaKabupaten/Kota b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

2.3 (jenis pelaya nan dan kegiat an) Indika tor

Indika tor

2.4 (jenis pelaya nan dan kegiat an) Indika tor

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Persen

-

25

40

50

65

80

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Persen

60

10

10

Persen

45

25

10

10

5

5

5

Persen

25

25

15

15

10

10

10


10

5

5

5

94

BAB VII PENUTUP

Demikian Renstra ini dibuat untuk waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, semoga terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan profesional serta meningkatnya pendapatan daerah sebagai penyangga pembangunan Kabupaten Lamandau menuju masyarakat yang maju dan sejahtera dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan melalui tahapan satu perencanaan, satu tujuan organisasi sesuai yang diinginkan.

Nanga Bulik, 31 Maret 2014 Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau

Drs. Y UA N O, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19630504 199003 1 009


95

RENSTRA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU 2013-2018

5-71

1.297.603.185

1.250.000.000

1.650.000.000

1.894.138.276

1.496.715.000

2.752.108.372

960.553.690

1.247.747.213

1.365.053.239

1.247.747.213 1.297.603.185

1.250.000.000

1.650.000.000

1.894.138.276

1.496.715.000

2.752.108.372

960.553.690

1.365.053.239

2.524.557.150

2.382.606.215

2.754.023.962

3.230.916.000

3.223.233.715

1.868.225.910

1.947.758.835

2.330.749.529

3.035.916.123

319.100.000

329.720.000

326.907.000

536.325.000

479.440.000

238.117.000

243.336.000

242.717.000

481.972.200

1.639.895.650

1.816.295.495

2.253.116.962

1.820.059.625

2.293.362.215

1.126.593.410

1.494.465.549

1.914.182.529

1.684.093.923

565.561.500

236.590.720

174.000.000

874.531.375

450.431.500

503.515.500

209.957.286

173.850.000

869.850.000

1.364.777.991

1.364.777.991 2.652.625.391 407.788.600 1.839.796.191 405.040.600

212,0916782

Lampiran Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau 2009-2013 Uraian Program (1)

Anggaran pada Tahun ke-

Kegiatan (2)

2009 (4)

Rp Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp

2011 (6)

(5) 1.297.603.185,00 Rp 1.250.000.000,00 Rp 1.650.000.000,00 Rp

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2012 (7)

1.894.138.276,00 Rp

2.510.557.150,00 Rp 2.382.606.215,00 Rp 2.784.023.962,00 Rp 3.230.916.000,00 Rp 1.090.623.200,00 Rp 838.091.980,00 Rp 1.193.040.137,00 Rp 1.171.675.875,00 Rp

2013 (8)

2009

2010 (11)

2011 (12)

960.553.690,00 Rp

1.247.747.213,00 Rp

3.089.161.215,00 Rp 1.812.473.609,00 Rp 1.947.758.835,00 Rp 1.107.283.715,00 Rp 852.595.409,00 Rp 693.997.184,00 Rp

2.330.749.529,00 Rp 1.075.680.334,00 Rp

(10) 1.496.715.000,00 Rp 2.752.108.372,00 Rp

2012 (13)

2009 (16)

2010 (17)

2011 (18)

2012 (19)

2013 (20)

Anggaran (21)

Realisasi (22)

1.365.053.239,00 Rp

1.364.777.991,00

3.035.852.123,00 Rp 1.070.355.023,00 Rp

2.654.093.891,00 1.022.563.011,00

212 72,19 78,18

76,84 81,75 82,81

75,62 83,72 90,16

72,07 93,96 91,35

91,18 85,92 92,35

22,15 23,42

106 84

11,91

87

-28,79

71

17,57

50

#DIV/0!

#VALUE!

56,03

70

12,37

80

-27,88

99

117,20

92

-165,16

84

#DIV/0!

#DIV/0!

32,07

73

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-15,44

79

76,86

95

147,04

94

77,66

#VALUE!

Rp

12.000.000,00 Rp

8.760.000,00 Rp

5.200.000,00 Rp

7.590.000,00 Rp

7.050.000,00 Rp

5.000.000,00 Rp

6.000.000,00 Rp

2.439.000,00 Rp

7.539.000,00 Rp

7.029.000,00

41,67

68,49

46,90

99,33

99,70

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp

33.600.000,00 Rp

49.000.000,00 Rp

47.017.200,00 Rp

49.200.000,00 Rp

35.000.000,00 Rp

15.756.984,00 Rp

25.935.534,00 Rp

24.834.453,00 Rp

23.616.718,00 Rp

17.718.711,00

46,90

52,93

52,82

48,00

50,62

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Opersional

Rp

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Rp

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Rp

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Rp

123.061.500,00 Rp

8.000.000,00 Rp

261.350.000,00 Rp

97.445.000,00 Rp

20.000.000,00 Rp

25.000.000,00 Rp

14.812.500,00

4.828.335,00 Rp

232.752.000,00 Rp

60.058.075,00 Rp

35.000.200,00 Rp

15.000.000,00 Rp

Rp

3.600.000,00 Rp

272.172.000,00 Rp

69.990.875,00 Rp

41.850.000,00 Rp

3.550.000,00 Rp

4.000.000,00 Rp

279.900.000,00 Rp

47.687.750,00 Rp

50.940.000,00 Rp

3.000.000,00 Rp

Rp

3.492.870,00 Rp

2.807.425,00 Rp

3.732.125,00 Rp

30.000.000,00 Rp

29.960.000,00 Rp

5.040.000,00 Rp

11.520.000,00 Rp

8.400.000,00 Rp

289.800.000,00 Rp

60.000.000,00 Rp

51.400.000,00 Rp

2.000.000,00 Rp

118.378.000,00 Rp

1.791.000,00 Rp

193.067.000,00 Rp

92.438.475,00 Rp

20.000.000,00 Rp

24.865.000,00 Rp

3.233.715,00

3.086.000,00 Rp

186.951.000,00 Rp

60.000.000,00 Rp

34.900.250,00 Rp

11.041.000,00 Rp

-

96,19

2.863.000,00 Rp

204.092.000,00 Rp

69.990.500,00 Rp

32.830.000,00 Rp

2.955.000,00 Rp

3.999.000,00 Rp

234.414.000,00 Rp

47.687.500,00 Rp

42.226.250,00 Rp

7.078.900,00

255.048.600,00

60.000.000,00

51.040.000,00

2.170.000,00 Rp

1.787.000,00

Rp

3.444.000,00 Rp

2.422.000,00 Rp

3.644.000,00 Rp

3.150.000,00

13.317.500,00 Rp

13.800.000,00 Rp

4.200.000,00 Rp

11.040.000,00 Rp

9.600.000,00

22,39

73,87

94,86

100,00

99,46

#DIV/0!

63,91

80,32

99,90

99,71

73,61

#VALUE!

79,53

74,99

100,00

78,45

83,24

#DIV/0!

99,98

83,75

100,00

82,89

72,33

#DIV/0!

84,27

88,01

100,00

99,30

89,35

98,60

86,27

97,64

97,41

46,06

83,33

95,83

96,00

Rp

Penyediaan Bahan Logistik

Rp

45.560.000,00 Rp

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rp

10.000.000,00

Penyediaan Makan dan Minum Kantor

Rp

60.000.000,00 Rp

62.100.000,00 Rp

50.716.800,00 Rp

51.216.000,00 Rp

50.400.000,00 Rp

23.220.000,00 Rp

57.030.000,00 Rp

47.932.500,00 Rp

45.027.500,00 Rp

41.796.000,00

38,70

91,84

94,51

87,92

82,93

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daearah

Rp

220.000.000,00 Rp

186.720.000,00 Rp

412.111.000,00 Rp

383.320.000,00 Rp

300.000.000,00 Rp

198.246.350,00 Rp

161.732.900,00 Rp

411.020.881,00 Rp

381.534.055,00 Rp

298.624.300,00

90,11

86,62

99,74

99,53

99,54

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daearah

Rp

Pameran Pembangunan

Rp

133.206.700,00 Rp

11.400.000,00 Rp

Rp

Rp

95.540.000,00 Rp

20.568.000,00 Rp

258.984.837,00 Rp

20.000.000,00 Rp

259.570.000,00 Rp

20.000.000,00 Rp

270.000.000,00 Rp

20.000.000,00 Rp

17.273.500,00 Rp

14.032.500,00

37,91

7.000.000,00

110.841.600,00 Rp

11.400.000,00 Rp

44,39

37,33

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

19.500.000,00

10.000.000,00 Rp

5.530.000,00

70,00

92.005.000,00 Rp

18.509.000,00 Rp

250.576.000,00 Rp

19.525.000,00 Rp

Rata-rata Pertumbuhan

2013 (14)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyedian Peralatan Rumah Tangga

di Tahun 2013 Masuk program Peningkatan Proomosi dan Kerjasama Investasi

2010

249.794.000,00 Rp

17.663.000,00

269.690.500,00

-

83,21

100,00

71,96

#DIV/0!

96,30

89,99

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

96,75

97,63

96,23

88,32

99,89

#VALUE!

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda dua (2)

Rp

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rp

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Rp

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Rp

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Rp

283.500.000,00 Rp

196.182.435,00

Rp

65.500.000,00 Rp

50.000.000,00

112.500.000,00 Rp

60.000.000,00 Rp

48.000.000,00 Rp

13.000.000,00 Rp

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor

Rp

47.429.000,00

83.461.720,00

Rp

40.000.000,00 Rp

Rp

40.531.375,00

Rp

40.491.715,00 Rp

5.000.000,00 Rp

19.800.000,00 Rp

943.731.375,00 Rp

36.600.000,00 Rp

20.000.000,00 Rp

8.900.000,00 Rp

563.977.500,00 Rp

405.000.000,00 Rp

Rp

27.000.000,00 Rp

44.600.000,00 Rp

20.000.000,00 Rp

21.600.000,00 Rp

3.627.500,00 Rp

73.100.000,00 Rp

48.500.000,00 Rp

240.982.000,00 Rp

160.307.286,00 Rp

43.253.000,00 Rp

40.000.000,00

98.300.000,00 Rp

58.850.000,00 Rp

37.332.000,00 Rp

6.500.000,00 Rp

33.750.000,00

Rp

43.937.286,00

61.430.000,00

34.220.000,00 Rp

1.000.000,00 Rp

19.720.000,00 Rp

918.042.500,00 Rp

Rp

40.000.000,00 Rp

Rp

39.400.000,00

Rp

25.527.000,00 Rp

9.948.000,00 Rp

7.778.000,00 Rp

495.655.600,00

360.890.600,00

85,00

80,00

87,38

26.150.000,00 Rp

34.510.000,00 Rp

10.157.500,00 Rp

21.125.000,00 Rp

3.000.000,00

49.629.000,00

48.500.000,00

33.636.000,00

98,08

77,78

50,00

#DIV/0!

81,71

#DIV/0!

92,64

73,60

84,51

20,00

99,60

66,04

97,28

#DIV/0!

100,00

#DIV/0!

97,21

#DIV/0!

69,75

49,74

87,39

96,85

77,38

50,79

97,80

87,89

#DIV/0!

#DIV/0!

99,33

#DIV/0!

Pembangunan Gudang Buffer Stock Untuk Bantuan Bencana Alam

Rp

600.000.000,00

Rp

597.700.000,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

99,62

#DIV/0!

Rp

18.000.000,00 Rp

15.750.000,00 Rp

20.000.000,00

Rp

-

Rp

73.657.200,00 Rp

16.195.000,00 Rp

14.196.000,00 Rp

Rp

16.195.000,00 Rp

14.196.000,00

15.750.000,00

47.502.000,00 Rp

16.000.000,00 Rp

8.000.000,00 Rp

7.900.000,00 Rp

3.100.000,00 Rp

33.650.000,00 Rp

9.150.000,00 Rp

8.000.000,00

17,56

8,86

70,84

57,19

100,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Rp

45.000.000,00 Rp

35.000.000,00 Rp

47.502.000,00 Rp

16.000.000,00 Rp

8.000.000,00 Rp

7.900.000,00 Rp

3.100.000,00 Rp

33.650.000,00 Rp

9.150.000,00 Rp

8.000.000,00

17,56

8,86

70,84

57,19

100,00

Rp

155.850.000,00 Rp

Pendamping Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

235.000.000,00 Rp

33.950.000,00

Rp

Peningkatan Kemampuan (Capacity Bulding) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainya

Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

351.200.000,00 Rp

Rp

Rp

30.000.000,00 Rp

90.000.000,00 Rp

97,02

60.450.000,00 Rp

153.204.760,00 Rp

232.072.500,00

94,53

89,84

Rp

Rp

20.000.000,00

343.167.750,00 Rp

30.500.000,00

75.000.000,00

26.075.000,00

Rp

84.030.000,00 Rp

25.450.000,00 Rp

90.000.000,00 Rp

73.200.000,00

25.605.000,00

#DIV/0!

#DIV/0!

Rp

19.755.000,00

#DIV/0!

#DIV/0!

48,29

#DIV/0!

#DIV/0!

98,30

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

84,83

#DIV/0!

98,20

#DIV/0!

99,55

#DIV/0!

97,71

#DIV/0!

100,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

60,51

75

380,96

54

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-165,52

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-102,82

51

-102,82

51

253,91

88

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Rp

4.851.000,00

#DIV/0!

#DIV/0!

35.000.000,00

174.000.000,00

80,95

99,55 #DIV/0!

45.000.000,00 Rp

63.950.000,00 Rp

19.910.000,00

90,13

Rp

Rp

Rp

90,13

89,97

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.000.000,00

68.806.200,00

89,97

Rp

Masuk Kesra tahun 2009

Rp

81,84 #DIV/0!

Pengadaan peralatan olah raga

Bimbingan penyuluhan fakir Rp miskin

20.000.000,00

-

Rp

Rp

Rp

Rp

Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS

85.000.000,00

19.910.000,00

#DIV/0!

99,66

#DIV/0!

18.000.000,00

#DIV/0!

100,00

149.000.000,00

Rp

#DIV/0!

67,89

Rp

90.000.000,00 Rp

#DIV/0!

82,70

150.000.000,00

Rp

#DIV/0! #DIV/0!

Rp

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

84

89,11

Pembuatan Pagar Taman Pahlawan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1203,16

#DIV/0!

#DIV/0!

98,75

#DIV/0!

97,60

#DIV/0!

98,78

Pendamping Kegiatan Pemberdayaan Komunitas adat Terpencil ( KAT ) Melalui Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni ( BBR-RTLH )

Rp

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi PMKS dan Keluarga Miskin

Rp

Pendataan PMKS di lokasi PM2L

Rp

99.775.000,00 Rp

Paket Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Untuk Fakir Miskin

30.000.000,00 Rp

30.000.000,00

Rp

30.000.000,00

Penjajagan awal Kegiatan Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil ( KAT )

Rp

Rp

Pendamping Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kementrian RI

Rp

Rp

26.800.000,00 Rp

42.000.000,00

Pengadaan Masalahmasalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Pemulangan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Penyandang Cacat

Rp

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Rp

Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba di Lokasi PM2L

Rp

26.800.000,00 Rp

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Lokasi PM2L Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas rumah dalam Rumah Tangga

Penyuluhan sosial pencegahan KDRT Program Pembinaan Anak Terlantar Pendidikan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar

Rp

Rp

Rp

Rp

26.800.000,00

Rp

Rp

25.000.000,00 Rp

28.640.000,00

Rp

60.000.000,00 Rp

35.000.000,00 Rp

30.000.000,00 Rp

Rp

25.000.000,00 Rp

35.000.000,00 Rp

30.000.000,00

26.700.000,00 Rp

5.000.000,00

Rp

10.000.000,00

Rp

-

Rp

60.000.000,00

Rp

30.000.000,00 Rp

26.700.000,00 Rp

30.000.000,00

-

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

27.695.000,00 Rp 27.695.000,00

50.000.000,00 Rp

30.000.000,00 Rp

26.700.000,00

Rp

#DIV/0!

22.170.000,00 Rp

19.790.000,00

28.109.000,00

54.921.250,00 Rp

64.992.500,00

118.467.500,00

34.610.000,00 Rp

29.720.000,00

Rp

24.904.000,00 Rp

34.610.000,00 Rp

29.720.000,00

Rp

265.000,00

#DIV/0!

#DIV/0!

99,63 #DIV/0!

#DIV/0!

9.692.500,00

99,63

4.869.000,00

-

#DIV/0!

#DIV/0!

24.885.250,00

#DIV/0!

Rp

-

Rp

-

26.700.000,00

99,63

99,63

55.900.000,00 Rp

56.447.000,00 Rp

24.665.000,00 Rp

Rp

26.505.000,00 Rp

24.665.000,00

31.942.000,00 Rp

29.415.000,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

25.169.000,00 Rp

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

39.446.750,00 Rp

-

25.000.000,00

5.000.000,00 Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

29.500.000,00

#DIV/0!

99,83

119.715.000,00

26.800.000,00

63.950.000,00 Rp

29.940.000,00

65.000.000,00

Rp

2.000.000,00 Rp

29.950.000,00 Rp

54.335.000,00

29.132.500,00 Rp

30.000.000,00

56.485.000,00 Rp

98.467.260,00 Rp

20.000.000,00

Rp

Pendamping Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

Program Pelayanan dan Rehabilitas Sosial

30.000.000,00

Rp Rp

Rp

Rp

30.000.000,00

Bimbingan/penyuluhan berusaha bagi keluarga miskin Masuk Kesra tahun 2009

55.000.000,00

87,41 #DIV/0!

#DIV/0!

98,69

97,11 #DIV/0!

99,80

#DIV/0!

95,47

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

93,92 #DIV/0!

#VALUE!

99,54

96,93

#DIV/0!

98,33

#DIV/0! 88,68

#DIV/0!

93,70

#DIV/0!

97,23

#DIV/0!

98,96

98,79

#DIV/0!

#DIV/0!

-

#DIV/0!

#DIV/0!

94,08

89,06

88,35

89,06

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

63,88 #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

43,62

87

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-19,48

86

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

99,07

#DIV/0!

#DIV/0!

99,99

98,89

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

99,62

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

99,07

#DIV/0!

#DIV/0!

98,95

98,89

5,30

#DIV/0!

#DIV/0!

41,95

97,38

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

98,05 #DIV/0!


Bimbingan / Penyuluhan Belajar dan Berusaha Bagi Anak Terlantar

Rp

33.950.000,00

Rp


Paket Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Untuk Anak Terlantar / Putus Sekolah

Rp

30.000.000,00 Rp

Rp

52.475.000,00 Rp

Rp

60.000.000,00

Rp

Rp

25.000.000,00 Rp

10.000.000,00

24.675.000,00 Rp

25.000.000,00 Rp

54.000.000,00 Rp

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan eks trauma Bimbingan dan Penyuluhan Bagi Penyandang dan eks trauma

Rp

Pendamping Kegiatan Pemberdayaan Cacat Melalui Bantuan Jaminan Sosila Bagi Penyandang Cacat Berat/Ganda Pendidikan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Rp

22.475.000,00 Rp

30.000.000,00 Rp

Paket Bantuan Usaha Ekonomi Produktifitas Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Rp

30.000.000,00 Rp

30.000.000,00

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Nara Pidana,PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya )

Rp

-

Rp

24.975.000,00 Rp

Rp

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Rp

Rp

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos Rp

- Rp

-

Rp

26.800.000,00 Rp

42.000.000,00

Bimbingan/Penyuluhan Karang Taruna PM2L

Rp

30.000.000,00

Honorarium Tenaga Kerja sosial Kecamatan

Rp

12.000.000,00 Rp

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

25.000.000,00 Rp

20.000.000,00

Rp

Rp

Rp

26.800.000,00

2.300.000,00 Rp

2.300.000,00 Rp

30.900.000,00

Rp

25.000.000,00 Rp

56.511.000,00 Rp

-

Rp

Rp

22.450.000,00 Rp

26.631.000,00 Rp

Rp

29.950.000,00 Rp

29.880.000,00

Rp

-

Rp

-

Rp

10.000.000,00 Rp

15.000.000,00

Rp

10.000.000,00 Rp

15.000.000,00

199.000.000,00 Rp

109.000.000,00 Rp

24.000.000,00 Rp

23.937.000,00 Rp

Rp

Rp

84.000.000,00 Rp

-

Rp

23.125.000,00 Rp

24.000.000,00

175.000.000,00

-

Rp

Rp

7.095.000,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

19.070.000,00 Rp

17.580.000,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

40.105.000,00 Rp

Rp

28.105.000,00

Rp

12.000.000,00 Rp

Rp

Rp

20.000.000,00 Rp

15.000.000,00 Rp

Rp

15.000.000,00 Rp

15.000.000,00

23.125.000,00

1.530.000,00 Rp

1.530.000,00 Rp

2.000.000,00

2.000.000,00

99,86

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

41.055.000,00

23.937.000,00

-

99,81

#DIV/0!

19.070.000,00 Rp

16.380.000,00

#DIV/0!

#DIV/0!

9.415.000,00

21.855.000,00

2.000.000,00

Rp

91,02

Rp

Rp

Rp

24.000.000,00 Rp

21.855.000,00 Rp

10.050.000,00

24.000.000,00

2.000.000,00

20.000.000,00

83,33

Rp

52.400.000,00 Rp

21.892.000,00 Rp

29.942.000,00

24.975.000,00

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat


10.000.000,00

24.675.000,00

Penertiban Tuna Sosial/ Gelandangan/ Pengemis/ WTS/Waria/Terlantar Cacat

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Rp

Rp

- Rp

20.000.000,00 Rp

30.000.000,00

Pemberdayaan Anak Terlantar/Putus Sekolah Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

25.000.000,00 Rp

94,19

#DIV/0!

99,89

88,77

99,83

99,60

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

88,57

#DIV/0!

88,57

#DIV/0!

95,84

#DIV/0!

95,84

87,57

#DIV/0!

100,00

40,20

94,15

76,28

76,03

#DIV/0!

76,28

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

63,77

95,82

Rp

6.376.500,00 Rp

14.372.500,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

63,77

95,82

197.850.000,00 Rp

95.164.650,00 Rp

82.730.000,00

87,31

98,49

24.000.000,00 Rp

24.000.000,00 Rp

24.000.000,00

173.850.000,00

#DIV/0!

93,68

#DIV/0!

100,00

#DIV/0!

Rp

18.225.000,00 Rp

14.110.000,00

Rp

14.900.000,00

15.000.000,00

Rp

86,29

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

100,00

99,34

#DIV/0!

100,00

#DIV/0!

72,78

87

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

362,36

93

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

14.372.500,00

99,42

#DIV/0!

100,00

6.376.500,00 Rp

95,49

#DIV/0!

100,00

Rp

86,29

#DIV/0!

68,25

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

87,90

#DIV/0!

66,52

#DIV/0!

70,95

#DIV/0!

66,52

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

100,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

91,13

94,07

#DIV/0!

#DIV/0!

99,33

100,00

Pengembangan kelembagaan perlindungan bagi Lansia

Program Kesejahteraan Rakyat Pembebasan lahan lokasi makam pahlawan 2 hektar

Rp

Rp

100.000.000,00 Rp

Rp

100.000.000,00

88.000.000,00

Rp

-

Rp

50.000.000,00 Rp

-

Rp

30.000.000,00

-

Rp

Rp

78.344.000,00 Rp

Rp

78.344.000,00

86.524.000,00

Rp

38.039.650,00

-

Rp

Rp

29.620.000,00

-

#DIV/0!

78,34 78,34

#DIV/0!

98,32 #DIV/0!

#DIV/0!

76,08

98,73

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Pemantapan Lahan Taman Makam Pahlawan

Rp

35.000.000,00

Rp

34.850.000,00

#DIV/0!

99,57

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Dukungan Penanganan Bencana Alam / Pasca Bencana

Rp

53.000.000,00

Rp

51.674.000,00

#DIV/0!

97,50

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Rp

-

Rp

135.200.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Rp

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Rp

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Rp

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Rp

Rp

Rp

Sosialisasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek

Rp

Fasilitas Penyelesaian Perselisihan HI dan PHK Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenaga Kerjaan

Rp

-

Rp

Rp

Rp

-

Rp

250.000.000,00 Rp

Rp

250.000.000,00

Rp

Rp

Rp

Rp

207.714.875,00 Rp

97.000.000,00 Rp

167.600.000,00 Rp

26.870.000,00

Rp

26.870.000,00

Rp

Rp

20.000.000,00 Rp

31.370.000,00

26.870.000,00 Rp

35.000.000,00 Rp

33.955.750,00 Rp

128.569.500,00 Rp

110.000.000,00

56.500.000,00

125.000.000,00

Rp

Rp

300.000.000,00

112.480.000,00 Rp

-

105.000.000,00

250.200.000,00 Rp

18.800.000,00

Sosialisasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Rp

Rp

Rp

Penyuluhan dan penyebaran informasi (pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektifitas IPK)

Rp

110.000.000,00

30.200.000,00

300.000.000,00

85.000.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan

100.223.250,00 Rp

250.200.000,00 Rp

Pendidikan pelatihan dan Rp keterampilan montir sepeda motor Rp

100.223.250,00 Rp

160.300.000,00 Rp

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan menjahit

Rp

Rp 97.000.000,00

9.700.000,00 Rp

95.569.250,00 Rp

95.569.250,00 Rp

109.736.000,00

Rp

-

109.736.000,00

#DIV/0!

#DIV/0!

30.200.000,00

#DIV/0!

98.369.500,00

#DIV/0!

134.570.000,00 Rp

250.000.000,00 Rp

300.000.000,00

Rp

250.000.000,00

Rp

250.000.000,00 Rp

300.000.000,00

Rp

250.000.000,00

48.695.000,00

83,95 #DIV/0!

86,19

67.925.000,00

79,91

17.950.000,00

95,48

101.824.000,00 Rp

114.213.500,00 Rp

165.758.750,00 Rp

94.126.200,00 Rp

124.565.500,00

24.705.000,00

90,53

91,94

25.869.000,00

96,27

Rp

14.226.000,00 Rp

28.538.500,00

25.625.000,00 Rp

33.773.000,00 Rp

31.084.500,00 Rp

Rp 94.126.200,00

9.485.000,00

#DIV/0! 95,37

95,10

#DIV/0!

100,00

93,69

95,36

95,36

#DIV/0!

#DIV/0!

99,76

99,76

#DIV/0!

#DIV/0!

99,92

100,00

#DIV/0!

100,00

#DIV/0!

91,37

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

79,80

#DIV/0!

#DIV/0!

71,13

90,97

96,49

91,54

#DIV/0!

#DIV/0!

97,04

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! 97,04

97,78

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Pembentukan LKS Tripartit

Rp

25.000.000,00

Rp

23.951.500,00

#DIV/0!

95,81

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

22.829.000,00 Rp

24.943.750,00

95,37

91,32

78,77

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

96,78

87

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

112,94

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

97,17

25.625.000,00 Rp

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Rp

#DIV/0!

#DIV/0!

19.434.000,00

31.668.125,00

#DIV/0!

74,32

Rp

25.000.000,00 Rp

#DIV/0!

#DIV/0!

20.000.000,00

26.870.000,00 Rp

#DIV/0!

#DIV/0!

Rp

Rp

#DIV/0!

#DIV/0!

Pembentukan LKS Bipartit

Sosialisasi Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3

#DIV/0!

#DIV/0!

100,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

100,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

99,92

#DIV/0!

#DIV/0!

Pengadaan buku UU Rp Ketenagakerjaan, KepMen, Keppres dan UU Jamsostek

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rp

47.861.250,00

Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau

Rp

62.859.750,00

Rp

Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional

Rp

Pemeriksaana Berkala Penerapan Norma Kerja dan Norma K3

Rp

Pembinaan Penerapan SMK3

Rp

Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru

Tahun 2013 Masuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan kawasan transmigrasi

5.000.000,00

302.062.500,00

Rp

275.489.000,00 Rp

272.008.375,00 Rp

#VALUE!

37.862.500,00

Rp

45.563.500,00

Rp

35.628.500,00

-

44.662.500,00

Rp

31.800.000,00

Rp

43.575.000,00

312.731.500,00 Rp

77.326.000,00 Rp

211.464.365,00 Rp

113.294.935,00 Rp

40.109.500,00

31.539.000,00

Rp

43.432.000,00

267.996.500,00 Rp

209.859.500,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

95,20

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

56,68

#DIV/0!

#VALUE!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Rp

29.480.000,00

17,04

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Koordinasi dan sosialisasi calon UPT baru

Rp

50.000.000,00

Rp

47.846.000,00

95,69

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Penyelesaian masalah lahan Rp usaha I

144.878.950,00

#VALUE!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Sosialisasi Calon PTB

Rp

25.000.000,00

Rp

Bantuan Catu Pangan / Jadup Transmigrasi di UPT Bayat

Rp

Indetifikasi Lahan Calon PTB

Rp

Perencanaan Teknis PTB

Rp

25.012.500,00 Rp

275.489.000,00 Rp

250.000.000,00 Rp

66.175.865,00

#DIV/0!

13.980.500,00

#DIV/0!

150.000.000,00

Rp

22.008.375,00

Rp

127.950.000,00

Rp

7.808.000,00 Rp

113.294.935,00 Rp

246.790.000,00 Rp

149.592.000,00

21.206.500,00

123.500.000,00

#DIV/0!

53,32

55,92 #DIV/0!

#DIV/0!

31,22

#DIV/0!

96,52

#DIV/0! #DIV/0!

41,13

#DIV/0! 98,72

96,36

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Rp

19.117.500,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

15,81

Peningkatan unit permukiman transmigrasi

Rp

41.804.000,00

Rp

41.150.000,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

98,44

Operasional Pembinaan UPT Tapin Bini

Rp

100.869.300,00

Rp

25.056.800,00 Rp

86.609.700,00 Rp

18.000.375,00 Rp

229.568.500,00

Rp

14.880.000,00

Rp

14.688.500,00

24.788.450,00

Penyuluhan/Pelatihan Budi Daya Tanaman Perkebunan Sosialisasi Calon PTB

Rp

Pengurusan/Penyelesaian Legalitas Lahan/status kawasan hutan Invetarisasi Warga Transmigrasi dan Lahan UPT Tapin Bini

75.812.500,00 Rp

61.821.250,00

-

Rp

6.848.250,00 Rp

Rp

3.442.000,00 Rp

42.666.500,00 Rp

14.675.000,00 Rp

112.085.280,00

#DIV/0!

6,79

49,26

Rp

11.088.000,00

#DIV/0!

13,74

25,03

Rp

1.468.500,00

#DIV/0!

6.204.500,00

18.000.375,00

Rp Rp

Rp

Rp

200.000.000,00

14.675.000,00 Rp

Rp

3.406.250,00 Rp

36.462.000,00

99.528.780,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4,49

58,98

81,53

48,82

#DIV/0!

74,52

#DIV/0!

10,00

81,53 #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-12,98

60

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#VALUE!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

120.927.500,00

- Rp

#DIV/0!

99,73

Rp

Rp

#DIV/0!

67,11

Pembebasan Lahan UPT

Program Pembinaan Transmigrasi

#DIV/0!

99,67

173.000.000,00

Rp

#DIV/0!

99,18

Rp

124.100.000,00

98,53

#VALUE!

89,81

Pemantapan calon lokasi PTB Bayat

Rp

41,13

#DIV/0!

367.878.950,00 Rp

Kordinasi dan Konsultasi Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru

70,01

#DIV/0!

Rp

-

21,02

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! 49,76

#DIV/0!

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Inikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan Kode

(1)

BL Bidang Sekretariat Meningkatkan 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Transparan, Responsif dan Akuntabel

(2)

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah

(3)

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

(4)

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1

(5)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

(6)

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianyajasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Satuan

Data Capaian pada Awal Tahun 2013

2014

2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016

2017

Kondisi Kinerja Akhir Periode SKPD

2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

100%

100%

1.124.793.900

100%

1.201.000.000

100%

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

Lokasi

(20)

(21)

1.226.950.000

100%

1.271.000.000

100%

1.311.000.000

100%

6.134.743.900

Sekretariat

N. Bulik

1500 Lbr 12 Bulan

8.000.000

1500 Lbr 12 Bulan

8.000.000

7050 Lbr 60 Bulan

37.150.000

Sekretariat

N. Bulik

233.200.000

Sekretariat

N. Bulik

1350 Lbr 1350 Lbr

7.050.000 1350 Lbr

7.050.000 1350 Lbr

7.050.000

12 Bulan 12 Bulan

45.500.000 12 Bulan

46.000.000 12 Bulan

45.700.000

24.000.000

38 Unit

26.000.000 38 Unit

26.000.000

183 Unit

124.475.000

Sekretariat

N. Bulik

48.000.000

48.000.000

Tersedianya jasa 1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 3 Penyediaan jasa peralatan dan penyediaan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor

-

34 Unit

23.975.000

36 Unit

24.500.000

Tersedianya 1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan jaminan perizinan perizinan kendaraan kendaraan dinas dinas/operasional

21 Blanko Pajak

28 Blanko Pajak

12.900.000

29 Blanko Pajak

13.000.000 29 Blanko Pajak

13.000.000

30 Blanko Pajak

15.000.000

30 Blanko Pajak

15.000.000

146 Blanko Pajak

68.900.000

Sekretariat

N. Bulik

36 Unit

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 Bulan 12 Bulan

375.000.000 12 Bulan

380.000.000 12 Bulan

375.000.000

12 Bulan

385.000.000

12 Bulan

385.000.000

60 Bulan

1.900.000.000

Sekretariat

N. Bulik

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 0 Penyediaan alat tulis kantor 1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 12 Bulan

75.015.000 12 Bulan

75.015.000 12 Bulan

76.000.000

Sekretariat

N. Bulik

67.000.000

60 Bulan 60 Bulan

386.030.000

66.735.000 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

80.000.000

66.735.000 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

80.000.000

12 Bulan 12 Bulan

336.470.000

Sekretariat

N. Bulik

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganba ngunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan 12 Bulan

3.000.000 12 Bulan

2.800.000 12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

3.500.000

12 Bulan

3.500.000

60 Bulan

15.800.000

Sekretariat

N. Bulik

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 4 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

12 Bulan 12 Bulan

2.618.900 12 Bulan

2.700.000 12 Bulan

2.700.000

12 Bulan

3.500.000

12 Bulan

3.500.000

60 Bulan

15.018.900

Sekretariat

N. Bulik

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan aparatur

12 Bulan 12 Bulan

13.000.000 12 Bulan

13.200.000 12 Bulan

13.500.000

12 Bulan

14.000.000

12 Bulan

14.000.000

60 Bulan

67.700.000

Sekretariat

N. Bulik

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan luar daerah

300.000.000

55 Kali

1.520.000.000

Sekretariat

Luar Daerah

46 Kali

40 Kali

250.000.000

50 Kali

300.000.000

50 Kali

68.000.000

320.000.000 60 Kali

68.000.000

350.000.000 255 Kali

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Bertambahnya sarana dan prasarana perkantoran

300.000.000

180 Kali

310.000.000 880 Kali

1.430.000.000

Sekretariat

Dalam Daerah

100%

308.000.000

100%

320.000.000

100%

330.000.000

100%

1.705.159.500

Sekretariat

N. Bulik

Bertambahnya kendaraan dinas/ operasional roda dua

1 unit roda 4 dan 2 Unit Roda 2

2 Unit Roda Dua

66.000.000

2 Unit Roda Dua

50.000.000

2 Unit Roda Dua

50.000.000

2 Unit Roda Dua

65.000.000

2 Unit Roda Dua

65.000.000

10 unit Roda Dua

296.000.000

Sekretariat

N. Bulik

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Terlaksananya 1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 2 0 9 peralatan gedung pengadaan kantor peralatan gedung kantor Gedung Kantor 1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 2 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpelihara kantor

1 Paket

1 Paket

61.279.500

1 Paket

45.000.000

1 Paket

60.000.000 1 Paket

57.000.000 1 Paket

57.000.000 5 Paket

280.279.500

Sekretariat

N. Bulik

-

1 Paket

56.100.000

1 Paket

40.000.000

1 Paket

60.000.000 1 Paket

60.000.000 1 Paket

60.000.000 5 Paket

276.100.000

Sekretariat

N. Bulik

12 Bulan 12 Bulan

26.940.000 12 Bulan

28.000.000 12 Bulan

38.000.000

12 Bulan

38.000.000

12 Bulan

38.000.000

60 Bulan

168.940.000

Sekretariat

N. Bulik

Kendaraan dinas / operasional terpelihara

12 Bulan 12 Bulan

93.840.000 12 Bulan

95.000.000 12 Bulan

100.000.000

12 Bulan

100.000.000

12 Bulan

110.000.000

60 Bulan

503.840.000

Sekretariat

N. Bulik

Berlanjutnya pembangunan sarana dan prasarana TMP

1 Paket

-

180.000.000

Sekretariat

N. Bulik

70%

80%

Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal

2 Kali

Tingkat kepatuhan pegawai

1 Paket

180.000.000

45.000.000

80%

25.000.000

80%

26.000.000

80%

27.000.000

80%

28.000.000

80%

151.000.000

Sekretariat

N. Bulik

9 Kali

45.000.000

4 Kali

25.000.000

4 Kali

26.000.000

5 Kali

27.000.000

5 Kali

28.000.000

27 kali

151.000.000

Sekretariat

N. Bulik

100%

100%

44.000.000

100%

45.000.000

100%

47.000.000

100%

46.000.000

100%

50.000.000

100%

232.000.000

Sekretariat

N. Bulik

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 3 0 4 Pengadaan pakaian Tersedianya KORPRI pakaian KORPRI dan perlengkapannya

-

44 Stell

22.000.000

-

-

-

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 3 0 5 Pakaian khusus sehari-hari

-

44 Stell

22.000.000

-

-

- 48 Stell

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 5

Peningkatan Persentase kapasitas sumber sumber daya daya aparatur aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 5 0 4 Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Persentase kepatuhan pegawai

300.000.000 180 Kali

438.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

180 Kali

100%

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 2 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

270.000.000

304.159.500

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 2 0 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah

250.000.000 180 Kali

100%

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 2 0 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

180 Kali 160 Kali

100%

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 2

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan dalam daerah

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 0 3

Peningkatan disiplin aparatur

Tersedianya pakaian batik khas Lamandau beserta perlengkapannya

-

-

-

-

-

-

- 1 Paket

-

-

- 44 Stell

22.000.000

Sekretariat

N. Bulik

22.000.000

-

- 92 Stell

44.000.000

Sekretariat

N. Bulik

Pengadaan Pakaian Tersedianya Dinas Harian Pengadaan Pakaian Dinas Harian

-

-

-

46 Stell

22.000.000

- 48 Stell

Pengadaan pakaian Tersedianya olahraga Pengadaan pakaian olahraga

-

-

-

46 Stell

23.000.000

-

-

Pengadaan Pakaian Teersedianya Linmas Pengadaan Pakaian Linmas

-

-

-

-

-

Pengadaan PSR 2 Meningkatkan Investasi melalui penyediaan fasilitas dan inseftif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM

Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha

Bertambahnya pendapatan Kabupaten Lamandau

1 1 6 1 1 4 0 1 0 1 1 5

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1 1 6 1 1 4 0 1 0 1 1 5 1 6 Penyelenggaraan pameran tingkat pembangunan 3 Mewujudkan kehidupan yang tenteram, nyaman, dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan

Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara

Persentase partisipasi masyarakat dan aparat dalam BBGRM

Tersedianya Pengadaan PSR Cakupan promosi dan kerjasama investasi

Keikutsertaan Dinsosnakertrans Kab. Lamandau dalam pameran

-

46 Stell

22.000.000

- 94 Stell

46.000.000

Sekretariat

N. Bulik

- 48 Stell

25.000.000 94 Stell

48.000.000

Sekretariat

N. Bulik

- 48 Stell

25.000.000 94 Stell

47.000.000

Sekretariat

N. Bulik

24.000.000

-

-

-

-

46 Stell

25.000.000

-

25.000.000

Sekretariat

N. Bulik

1 Kali

1 Kali

20.000.000

1 Kali

20.000.000

1 Kali

21.000.000

1 Kali

22.000.000

1 Kali

23.000.000

5 kali

106.000.000

Sekretariat

N. Bulik

1 Kali

1 Kali

20.000.000

1 Kali

20.000.000

1 Kali

21.000.000

1 Kali

22.000.000

1 Kali

23.000.000

5 kali

106.000.000

Sekretariat

N. Bulik

-

-

-

-

- 46 Stell

Peningkatan Persentase desa partisipasi terprogram masyarakat dalam BBGRM membangun desa

100%

100%

13.567.315

100%

14.000.000

100%

14.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

71.567.315

Sekretariat

N. Bulik

1 2 0 1 1 4 0 1 0 1 3 0 0 3 Penyelenggaraan Terlaksananya Kegiatan Bulan kegiatan BBGRM Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1 kali

1 kali

13.567.315

1 kali

14.000.000

1 kali

14.000.000

1 kali

15.000.000

1 kali

15.000.000

5 Kali

71.567.315

Sekretariat

N. Bulik

% lembaga kesejahteran sosial yang mendapatkan pemberdayaan

50,51%

60,61%

43.000.000 80,81%

258.000.000

Bidang Sosial

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 2 1 0 7 Pelestarian Nilainilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Terlaksananya Penanaman Nilainilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

1 Kali

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 2 1 0 8 Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Bagi Lanjut Usia (Lansia)

Tersedianya kelembagaan perlindungan bagi lanjut usia

1 2 0 1 1 4 0 1 0 1 3 0

BIDANG SOSIAL 4

Mewujudkan Meningkatnya kehidupan yang pembinaan tenteram, kepada nyaman, dan penyandang terpeliharanya Kesejahteraan keamanan serta Sosial dan semangat Penanggulangan berkebangsaan Bencana

Jumlah Kegiatan KesSos yang dilaksanakan

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 2 1

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Terlaksananya pemberdayaan karang taruna

1 Kali

38.000.000

14.000.000

65,66%

1 Kali

95.000.000

15.000.000

70,71%

1 Kali

40.000.000

15.000.000

75,76%

1 Kali

42.000.000 80,81%

16.000.000

1 Kali

17.000.000

5 Kali

Kabupate n Lamanda u

77.000.000 Bidang Sosial Kabupate n Lamanda u

12 Bulan 12 Bulan

-

-

24.000.000 12 Bulan

- 12 Bulan

30.000.000 12 Bulan

20.000.000

-

25.000.000

-

12 Bulan

-

26.000.000

-

12 Bulan

-

26.000.000

-

60 Bulan

131.000.000 Bidang Sosial

12 Bulan


Kabupate n Lamanda u Kabupate n Lamanda

Jumlah penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

Terlaksananya peringatan hari kesetiakwanan sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE / kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

23,07%

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 5 0 1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS

Terlaksananya peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial

20 orang 23 orang

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 5 0 8 Bimbingan/ Penyuluhan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

Terlaksananya sosialisasi berusaha bagi keluarga miskin

50 Orang 25 orang

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 5

-

-

-

1 Kali

30.000.000

-

-

-

-

-

1 Kali

30.000.000 Bidang Sosial Kabupate n Lamanda u

45,21%

382.440.500

38,43%

263.000.000

40,33%

299.000.000 26,93%

319.000.000 23,27%

328.000.000 23,27%

1.591.440.500 Bidang Sosial Kabupate n Lamanda u

69.000.000 15 orang

22.327.500 30 orang

30.000.000 27 orang

25.000.000 30 orang

75.000.000

26.000.000

27 orang

75.000.000

30 orang

30.000.000

27 orang

75.000.000

30 orang

30.000.000

Terlaksananya 1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 5 1 1 Pendampingan Kegiatan pemberdayaan Pemberdayaan KAT Komunitas Adat Terpencil (KAT) Melalui Bantuan Bedah Rumah (BBRRTLH)

50 KK

30 KK

24.000.000

35 KK

32.000.000

30 KK

24.000.000

30 KK

30.000.000 30 KK

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 5 1 2 Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)

Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni

50 Rumah

100 Rumah

150.000.000

30 Rumah

23.000.000

30 Rumah

30.000.000

30 Rumah

35.000.000

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 5 1 0 Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dari Kementrian Sosial RI

Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan JSLU

60 Org

25 Org

17.673.000

30 Org

30.000.000

30 Org

35.000.000

35 Org

40.000.000 35 Org

Terlatihnya 1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 5 1 3 Pelatihan keterampilan keluarga miskin automotif dalam berusaha (perbengkelan) dan meubelair bagi warga miskin

-

30 Rumah

119 orang


145 orang


34.000.000 155 KK

35.000.000

220 rumah

40.000.000 155 Org


Kecamata n dan Desa 144.000.000 Bidang Sosial Desa

273.000.000 Bidang Sosial Kecamata n dan Desa


-

50 orang

48.060.000

-

- 50 orang

54.000.000

50 orang

54.000.000

50 orang

54.000.000

200 Orang


Terlaksananya 1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 5 1 4 Pendampingan pemberdayaan fakir pemberdayaan miskin melalui fakir miskin kegiatan penanggulangan kemiskinan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kemensos RI

-

Pemberdayaan Terlaksananya Fakir Miskin Melalui pemberdayaan KUBE Penumbuhan fakir miskin Fakir Miskin

-

Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan sosial Lanjut Usia (JSLU)

-

Jumlah anak 1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 7 terlantar yang menerima bantuan sosial

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 8

-

-

51.380.000 25 KUBE

- 25 KUBE

-

20 Org

30.000.000 80 KUBE

30.000.000

20.000.000

-

-

55.000.000

-

-

80 KUBE

-

-

55.000.000

-

-

80 KUBE

-

-

60.000.000

-

-

345 KUBE


25 KUBE


20 Org


Kecamata n dan Desa

Kecamata n dan Desa

Kecamata n dan Desa

Peringatan Hari Terlaksananya Lanjut Usia Nasional peringatan Hari Lansia Nasional

-

Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Warga Miskin

Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha bagi warga miskin

-

Pembinaan anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang dibina

96 Org

Teroptimalisasinya anak terlantar dalam belajar dan berusaha

50 Org

Pemberdayaan Anak Terlantar / Putus Sekolah

Berkembangnya kualitas hidup anak terlantar

46 Org

Penyuluhan / Bimbingan Berusaha Bagi Anak Putus Sekolah

Terlaksananya bimbingan berusaha bagi anak putus sekolah

-

-

-

50 Org

25.000.000

-

-

-

-

-

-

50 Org

Kecamata n dan Desa 25.000.000 Bidang Sosial Kecamata n dan Desa

Paket Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Anak Terlantar / Putus Sekolah Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma

Terlaksananya pengadaan paket bantuan bagi anak terlantar / putus sekolah Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang dilatih

-

-

-

10 Org

20.000.000

-

-

-

-

-

-

10 Org


1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 7 0 8 Bimbingan/ Penyuluhan Belajar dan Berusaha Bagi Anak Terlantar


Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan JSLU

80 KUBE

-

-

-

-

1 Kali

2 Kec

23.000.000

20.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali

2 Kec



Kecamata n dan Desa Kecamata n dan Desa

96 Org

50 Org

29.600.000

19.600.000

100 Org

-

65.000.000

-

96 Org

50 Org

32.000.000

20.000.000

96 Org

50 Org

33.000.000 96 Org

21.000.000 50 Org

34.000.000 494 Org

21.000.000 200 Org

193.600.000

Bidang Sosial

Kecamat an dan Desa


46 Org

10.000.000

50 Org

20.000.000

46 Org

12.000.000

46 Org

12.000.000 46 Org

13.000.000 234 Org


Kecamata n dan Desa 73 Org

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 8 0 4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Terlaksananya pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

3 Org

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 8 0 7 Bimbingan dan penyuluhan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Terlaksananya penyuluhan bagi penyandang cacat dan eks trauma

50 Org

18 Org

3 Org

31.280.000

10.000.000

95 Org

10 Org

172.000.000

25.000.000

20 Org

5 Org

36.000.000

13.000.000

20 Org

5 Org

37.000.000 20 Org

14.000.000

5 Org

38.000.000

173 Org

14.000.000 28 Org

314.280.000

Bidang Sosial

Kecamat an dan Desa


-

-

50 Org

22.000.000

-

-

-

-

-

-

50 Org


1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 8 0 9 Pendampingan kegiatan pemberdayaan penyandang cacat melalui bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda


1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 2 3

Tersedianya bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda

20 Org

Pemberdayaan penyandang cacat melalui bantuan jaminan sosial, bantuan operasi bibir sumbing, alat kursi roda, alat tongkat dan bantuan pendengaran

Tersedianya bantuan bagi penyandang cacat berat/ganda

-

Paket Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Untuk Penyandang Cacat

Tersedianya paket bantuan usaha bagi penyandang cacat

-

Peringatan Hari Disabilitas Internasional

Terlaksananya peringatan hari disabilitas internasional

-

Pelayanan sosial bagi penyandang cacat dan trauma

Terlaksananya pelayanan sosial bagi penyandang cacat dan trauma

-

Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

Terlaksananya pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

-

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang menerima bimbingan mental sosial

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 2 3 0 1 Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, WTS dan WARIA)

15 Org

21.280.000

25 Org

30.000.000

15 Org

23.000.000

15 Org

23.000.000 15 Org

24.000.000 85 Org


-

-

10 Org

20.000.000

-

-

-

-

-

- 10 Org


-

-

1 Paket

15.000.000

-

-

-

-

-

- 1 Paket


-

-

1 Kali

25.000.000

-

-

-

-

-

-

1 Kali


-

- 12 Bulan

-

50

Terlaksananya Penertiban Tuna Susila (Gelandangan, Pengemis, WTS dan WARIA)

5 Org

Penyuluhan Sosial Bagi Wanita Tuna Susila (WTS)

Terlaksananya penyuluhan sosial bagi WTS

-

Paket Bantuan usaha Ekonomi produktif bagi eks wanita tuna susila (WTS)

Terlaksananya penyediaan paket bantuan Usaha

-

- 12 Bulan

50

3 Org

1.450.000

1.450.000

50

17 Org

17.000.000

18.000.000

-

-

45.000.000

10.000.000

-

-

50

5 Org

-

-

2.000.000

2.000.000

-

-

50

5 Org

-

-

2.000.000

2.000.000

-

-

50

5 Org

2.000.000

2.000.000

12 Bulan


12 Bulan


50

35 Org

Kecamata n dan Desa Kecamata n dan Desa 52.450.000

Bidang Sosial



-

-

- 12 Bulan

-

1 Paket

15.000.000

20.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Bulan

- 1 Paket

15.000.000 Bidang Sosial Kecamata n dan Desa 20.000.000 Bidang Sosial Kecamata n dan Desa


Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

75,25

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 6 1 9 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Tertanganinya masalah-masalah strategis dan terlaksananya kegiatan Jambore daerah TAGANA

-

1 kali Jambore

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 6 1 0 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat kejadian luar biasa

Terlaksananya Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat kejadian luar biasa

-

400 KK

313.520.000

405 KK

320.000.000

405 KK

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 6 1 4 Pendataan PMKS

Jumlah PMKS yang terdata

-

500

54.060.000

450

60.000.000

400

1 1 3 1 1 4 0 1 0 1 1 6

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kes Sos

Pembangunan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat dan lanjut usia (Panti jompo/Panti rehabilitasi)

Tersedianya Panti jompo/Panti rehabilitasi

Pemberdayaan keluarga harapan

Terwujudnya keluarga harapan

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat kejadian luar biasa

Tersedianya data PMKS di 80 desa dan 3 kelurahan

Pelayanan sosial lanjut usia dalam keluarga

Tersedianya pelayanan sosial bagi lanjut usia

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan tunai bersyarat/Keluarga harapan)

Tersedianya jaminan Kesos

Tersedianya bantuan tanggap darurat dan kejadian luar biasa

78,3

389.580.000

80,25

22.000.000 8 masalah

425.000.000

85,5

45.000.000 9 masalah

436.000.000

87,5

50.000.000 10 masalah

320.000.000 406 KK

66.000.000

350

452.000.000

90,15

60.000.000 13 masalah

326.000.000 407 KK

66.000.000

300

467.000.000

90

2.170 DINSOSNAK ERTRANS Kabupate n Lamanda u

67.000.000

100

244.000.000 DINSOSNAK ERTRANS Kecamata n dan Desa

330.000.000

100

1.609.520.000 DINSOSNAK ERTRANS Kecamata n dan Desa

70.000.000

300

316.060.000 DINSOSNAK ERTRANS Lamanda u Nanga Bulik

Kabupate n Kabupate n Lamanda u Kabupate n Lamanda u

Kabupate n Lamanda u Kabupate n Lamanda u

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan bencana alam / bencana sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lancar

Pusat, Provinsi

BIDANG P3TK 5 Meningkatkan Investasi melalui penyediaan fasilitas dan inseftif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM

Menurunnya Angka 1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 6 tingkat partisipasi pengangguran angkatan kerja terbuka dan jumlah penduduk miskin

Program Cakupan Peningkatan pelayanan Kesempatan Kerja penempatan tenaga kerja

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 6 0 3 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

14 Meningkatkan Investasi melalui penyediaan fasilitas dan inseftif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM

Menurunnya Angka 1 1 4 1 1 4 0 1 2 0 tingkat partisipasi pengangguran angkatan kerja terbuka dan jumlah penduduk miskin

97,95

98,65

200.000.000

99,3

237.000.000

99,4

244.000.000

99,5

252.000.000

99,7

260.000.000

100

1.194 DINSOSNAK Lamanda ERTRANS u

Tingkat Partisipasi Persentase angkatan kerja

100%

93,42

200.000.000

95,43

237.000.000

96,3

244.000.000

97,45

252.000.000

98,5

260.000.000

99

1.193.000.000 DINSOSNAK ERTRANS Kabupate n DINSOSNAK Nanga ERTRANS Bulik

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Pecaker mempunyai pengetahuan untuk mengikuti seleksi CPNS

Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja

Persentase Persentas tenaga kerja yang e ditempatkan

0

0,92

137.340.000

0,92

146.000.000

0,93

150.000.000

0,93

155.000.000

0,93

160.000.000

0,93

748 DINSOSNAK DINSOSN ERTRANS AKERTR ANS

Persentase

-

80

37.340.000

85

40.000.000

90

40.000.000

95

45.000.000

100

50.000.000

100

212.340.000 DINSOSNAK DINSOSN ERTRANS AKERTR ANS

Terciptanya Persentase kegiatan sosialisasi dan penempatan Tenaga Kerja Asing yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan peraturan lainnya yang terkait

-

80

100.000.000

85

106.000.000

90

110.000.000

95

110.000.000

100

110.000.000

100

536.000.000 DINSOSNAK DINSOSN ERTRANS AKERTR ANS

1 1 4 1 1 4 0 1 2 0 1

Penyusunan Tersedianya Informasi Pasar informasi pasar Melalui Operasional kerja Bursa Kerja Online

1 1 4 1 1 4 0 1 2 0 2

Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Asing

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Penyuluhan dan Pemahaman akan Bimbingan Jabatan bakat dan minat kepada pelajar SLTA

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Termonitornya data penempatan Tenaga Kerja Asing

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

Pelayanan dan Analisa Informasi Pasar Kerja

Lancarnya informasi pasar kerja

Operasional Bursa Kerja Online

Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman berjalan lancar

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja di luar negeri

Tersedianya PERDA tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja di luar negeri

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Tersedianya PERBUP tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

Perencanaan Tersedianya Tenaga Kerja Makro perencanaan Tenaga Kerja Makro daerah

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

Program Peningkatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Cakupan pelayanan dan produktivitas tenaga kerja

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

Sosialisasi Pemagangan dalam negeri (dalam rangka Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan)

Terbentuknya forum komunikasi jejaring pemagangan

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

Pelatihan kerja Tersedianya berbasis kompetensi tenaga security (Pelatihan security) yang handal

persentase

DINSOSNAK Kabupate ERTRANS n Lamanda u DINSOSNAK Nanga ERTRANS Bulik

Belanja modal Tersedianya lokasi pembebasan tanah BLK untuk sarana umum lokasi Balai Latihan Kerja (BLK)

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

Pelatihan Berbasis Terbukanya lahan Teknologi Tepat usaha baru bagi Guna (Kegiatan pencari kerja Pelatihan Pembuatan Batako dan Paving Stone)

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

Pelatihan Menjahit Bagi Pencari Kerja (pelatihan kerja berbasis masyarakat)

Terbukanya lahan usaha baru bagi pencari kerja

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

Pelatihan Kerja Bidang Otomotif

Terbukanya lahan usaha baru bagi pencari kerja

DINSOSNAK ERTRANS

Nanga Bulik

100

BIDANG PENGAWASAN 15 Meningkatkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja di Perusahaan

Pihak Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang sudah memahami peraturan ketenagakerja an

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Persentas e

0,25

0,35

275.960.000

0,35

320.000.000

0,25

328.000.000

0,2

340.000.000

0,2

351.000.000

0,2

1.616 DINSOSNAK Lamanda ERTRANS u

DINSOSNAK ERTRANS Kabupate n Lamanda u

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 0 2 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Terfasilitasinya Persentase 97,78% para tenaga kerja di perusahaan dalam menyelesaikan masalah

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 0 4 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Pekerja dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar peraturan

Persentase

-

80

52.753.000

85

55.000.000

90

56.000.000

95

56.000.000

100

56.000.000

100

275.753.000 DINSOSNAK ERTRANS Kabupate n Lamanda u

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 0 9 Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau (surey KHL)

Terlaksananya rapat rencana survey kebutuhan hidup layak

Persentase

-

80

43.838.000

85

45.000.000

90

48.000.000

95

50.000.000

100

50.000.000

100

236.838.000 DINSOSNAK Kec. ERTRANS Bulik, Kec. Menthobi Raya

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 1 1 Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional

Terlaksananya Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional

Kali

1

1

44.022.000

1

46.000.000

1

46.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

1


1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 1 2 Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja dan Norma K3

Terwujudnya penerapan norma kerja dan norma K3

Persentase 99,18%

80

17.817.000

85

20.000.000

90

20.000.000

95

20.000.000

100

20.000.000

100


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#VALUE!

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 1 3 Pembinaan penerapan SMK3

Pembinaan penerapan SMK3

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan penerapan SMK3 di 4 (empat) perusahaan

Persentase 99,67%

80

20.875.000

85

22.000.000

90

22.000.000

95

22.000.000

100

22.000.000

100

Terbinanya pekerja

108.875.000 DINSOSNAK ERTRANS Perusaha an

DINSOSNAK ERTRANS Kabupate n Lamanda 98.696.000 DINSOSNAK ERTRANS Kabupate n Lamanda u

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 1 5 Sosialisasi penanggulangan dan pecegahan HIV/AIDS di tempat kerja

Pekerja dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar peraturan

Persentase

-

80

14.696.000

85

20.000.000

90

20.000.000

95

20.000.000

100

24.000.000

100

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 1 6 Sosialisasi anti penyalahgunaan narkoba di tempat kerja

Lancarnya pekerja Persentase di perusahaan dalam bekerja

-

80

14.696.000

85

20.000.000

90

20.000.000

95

20.000.000

100

20.000.000

100


1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 1 7 Pendataan objek pengujian K3

Tersedianya data Persentase objek pengujian K3

-

80

15.742.000

85

20.000.000

90

20.000.000

95

20.000.000

100

20.000.000

100

Persentase

-

80

11.737.500

85

16.000.000

90

18.000.000

95

19.000.000

100

22.000.000

100

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 1 9 Pemeriksaan khusus terhadap kecelakaan kerja

Lancarnya pekerja Persentase di perusahaan dalam bekerja

-

80

13.139.500

85

18.000.000

90

20.000.000

95

20.000.000

100

22.000.000

100

95.742.000 DINSOSNAK ERTRANS Kabupate n Lamanda 86.737.500 DINSOSNAK ERTRANS Kabupate n Lamanda 93.139.500 DINSOSNAK u

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 2 0 Pembuatan data base ketenagakerjaan

Tersedianya data base ketenagakerjaan

-

Monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan

Terwujudnya ketenagakerjaan yang baik

1 1 4 1 1 4 0 1 0 1 1 7 1 8 Pemetaan masalah Terselesainya ketenagakerjaan masalah ketenagakerjaan

Persentase

ERTRANS

80

11.902.000

85

18.000.000

90

18.000.000

95

18.000.000

100

20.000.000

100


85.902.000 DINSOSNAK ERTRANS Kabupate n Lamanda u Kabupate n Lamanda u

Monitoring norma Terwujudnya kerja dan jamsostek norma kerja dan jamsostek yang baik


BIDANG TRANSMIGRASI 16 Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan terwujudnya Transmigran yang mampu, mandiri dan sejahtera

Meningkatnya pemukiman PTB kualitas transmigran

Terpenuhinya 2 0 8 1 1 4 0 1 0 1 2 1 kebutuhan hidup transmigran Teroptimalisas inya kawasan transmgrasi

Program Pengembangan Permukiman Transmigrasi Baru (P2MKT)

Persentase Jumlah wilayah transmgrasi yang mencapai sasaran

Persentas 2 0 8 1 1 4 0 1 0 1 2 1 0 3 Pembebasan lahan Terlaksananya UPT pembebasan lahan e

2

2

675.817.500

2

732.000.000

2

752.000.000

2

779.000.000

2

804.000.000

2

-

80

500.000.000

85

550.000.000

90

550.000.000

95

550.000.000

100

550.000.000

100

3.743 DINSOSNAK ERTRANS Lamanda u

2.700.000.000 DINSOSNAK Kawasan ERTRANS Transmigr asi

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman

2 0 8 1 1 4 0 1 0 1 2 1 0 4 Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi

Persentas Terlaksananya e penyusunan dokumen redesain rencana teknis satuan permukiman (RTSP) UPT Tapin Bini

-

80

125.000.000

85

130.000.000

90

142.000.000

95

150.000.000

100

150.000.000

100

697.000.000 DINSOSNAK ERTRANS Lamanda u

2 0 8 1 1 4 0 1 0 1 2 1 0 5 Pengembangan areal potensial permukiman transmigrasi baru

Terlaksananya pengembangan areal potensial permukiman transmigrasi baru

Persentas e

-

80

50.817.500

85

52.000.000

90

60.000.000

95

79.000.000

100

104.000.000

100

345.817.500 DINSOSNAK Kawasan ERTRANS Transmigr asi

Pengembangan Masyarakat dan kawasan transmigrasi

Persentase wilayah transmigrasi yang mencapai sasaran

Pendampingan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi melalui bantuan dari Kemenakertrans RI

Tersedianya dana pendamping pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi

DINSOSNAK UPT ERTRANS Bayat

Pendampingan pengembangan usaha di kawasan transmigrasi melalui bantuan dari Kemenakertrans RI

Tersedianya dana pendamping pengembangan usaha di kawasan transmigrasi

DINSOSNAK UPT ERTRANS Bayat

Pendampingan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di kawasan transmigrasi melalui bantuan dari Kemenakertrans RI dan beasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman Penyiapan Permukiman dan penempatan Transmigrasi

Tersedianya dana pendamping peningkatan kapasitas SDM di kawasan transmigrasi

DINSOSNAK UPT ERTRANS Bayat, UPT Tapin Bini

Meningkatnya kawasan transmigrasi yang potensial

DINSOSNAK ERTRANS

Pengembangan kawasan permukiman transmigrasi baru

Tersedianya permukiman transmigrasi baru

DINSOSNAK ERTRANS Kabupate n Lamanda u

TOTAL

-

795

3.712.988.715

799

3.970.043.900

809

4.076.950.000

812

4.224.000.000

820

4.359.000.000

821

20.344

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Recommend Documents