RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2013 - 2018

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE 2016

KATA PENGANTAR Perubahan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Organisasi

Perangkat

Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sektor Kelautan dan perikanan.

Namun proses pembangunan

tersebut sangat dinamis dan cepat sehingga perencanaan serta target yang sudah ditetapkan harus disesuaikan sejalan dengan perubahan yang terjadi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Perubahan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Organisasi

Perangkat

Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone ini seperti hal-nya Renstra awal memberikan gambaran tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isi-isu strategis berdasarkan tugas,pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Perbedaanya pada Perubahan Renstra ini Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan mengalami perubahan atau penambahan. Selain itu juga ada beberapa indikator yang mengalami penajaman ataupun perubahan dengan berdasarkan kepada hasil analisa dan evaluasi pada proses pembangunan yang sudah berjalan serta kewenangan Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2013-2018 didasarkan kepada : 1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018. 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 3. Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 4. Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan. 5. Laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2015. 6. Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Insatansi Pemerintahan 2013-2015. 7. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Perubahan Rencana Strategis ini dibuat sebagai tindak lanjut untuk mendukung visi dan misi yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih yaitu Dr. H. A. FAHSAR MAHDIN PADJALANGI, M.Si. dan Drs. H. AMBO DALLE, M.M. sebagai Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone masa bakti 2013 – 2018. Semoga Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 ini menjadikan arah proses pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone lebih terarah.

Watampone,

Desember 2016

Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si Pangkat : Pembina Tk.I NIP : 19681130 199403 2 007

DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN …………….………………………………………..

1

1.1.

Latar Belakang ………………………………………..........

1

1.2.

Landasan Hukum ……………………………………….....

3

1.3.

Maksud dan Tujuan ………………………………………..

5

1.4.

Sistematika Penulisan ……………………………………..

6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ……...…....................................................

7

2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .……….….....

7

2.2.

Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan ……..... 21

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

2.4.

………………………….………………..... 22

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan …..…………………………………..…………...

31

BAB III. ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .…...................................................... 32 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ………………………………………….... 32

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terplih ......................................... 33

3.3.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra DKP Propinsi ........................................................... 37

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......................... 37

3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis .................................... 40

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............................................................... 39 4.1.

Visi dan Misi ……………………………………………....... 39

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ……………...

4.3.

Strategi dan Kebijakan . ………………………….…….... 41

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……….………......

40

43

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

……...........................…………...

52

BAB VII. P E N U T U P ………….............………………………………....

53

DAFTAR TABEL HALAMAN TABEL 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2008-2012 ……………………………….

24

TABEL 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan

Tahun 2008-2012

…………………………..

27

TABEL 5.1. Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ………….…………..

43

TABEL 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ………….

52

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah pada periode 5 tahun kedepan lebih tepat diarahkan

pada

lingkungan

laut

pemulihan dan

pesisir

kembali

perekonomian

melalui

upaya

daerah

terobosan

dan

dengan

merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sumbersumber pertumbuhan ekonomi yang sepatutnya dikembangkan adalah yang berbasis keunggulan komperatif (sumberdaya) daerah. Diantara sumberdaya sebagai bahan dasar bagi industri tersebut, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu keunggulan komperatif yang berpotensi

menjadi

keunggulan

kompetitif

(bersaing)

untuk

menggerakkan perekonomian daerah menuju daerah blue economi yang beridustrialisasi sehingga dapat meningkatakan derajat kesejaterahan. Akan tetapi, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain: gejala Penangkapan Ikan illegal (Ilegal fishing ), gejala penangkapan berlebih (over fishing), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dll), konflik penggunaan ruang dan sumberdaya, belum

tersedianya

teknologi

kelautan dan perikanan secara memadai dan terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi, dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya nelayan, Pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Permasalahan tersebut diakibatkan dari paradigma pembangunan masa

lalu

yang

lebih

berorientasi

ke

darat

(terresterial),

yang

menyebabkan pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor daratan. Akibatnya, kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar itu belum dapat dimanfaatkan secara

optimal

untuk

memecahkan

problem

ketertinggalan

serta

kemiskinan nelayan, pembudidaya ikan dan Pengolah hasil Perikanan serta masyarakat Kabupaten Bone pada umumnya.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2013-2018

│

1

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bone yang menangani urusan pilihan kelautan dan perikanan. Sebagai OPD, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone perlu memiliki Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), yang merupakan dokumen perencanaan OPD Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2013-2018 merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategisk baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran priorintas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2013-2018 ini merupakan revisi dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, antara lain : (1) adanya Revisi RPJMD Kabupaten Bone yang telah menjadi Perda No. 10

tahun 2016, (2) adanya beberapa indikator

kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut. Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone ini akan dilaksanakan dalam sisa periode 2 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2017 sampai tahun 2018. Restra SPKD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Merupakan keadaan yang ingin diwujudkan OPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada akhir periode Renstra OPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Bupati Bone dalam RPJMD, 2. Merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi OPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, 3. Merupakan rumusan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2013-2018

│

2

4. Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi OPD, 5. Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani OPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra OPD, 6. Merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 7. Merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan

sumberdaya

sebagai

masukan

(input),

untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kab.Bone, sebagai dokumen perencanaan di tingkat OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra OPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone memperhatikan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Rebuplik Indonesia periode tahun 2010 - 2014 dan Renstra OPD Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, RTRW Kabupaten Bone sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bone. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang

Nomor

31

Tahun

2004

tentang

Perikanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua


│

3

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

54

Tahun

2002

tentang

Usaha

Perikanan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per 06/Men/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;


│

4

15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 . 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone. 23. Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi dan keadaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan pada periode 2013–2018 dapat dilaksanakan sesuai rencana dan kondisi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2013-2018

│

5

yang sesungguhnya. Tujuan penyusunan Renstra OPD adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam daerah, lingkungan strategis, dan kecenderungan nasional yang berubah dengan cepat. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan yang digunakan pada penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone terdiri dari: BAB I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. BAB II. Gambaran Pelayanan OPD, berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD. BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi; berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis. BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan; berisi tentang penjabaran Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah OPD. BAB V. Rencana Sasaran

Program, dan

Kegiatan,

Pendanaan

Indikator

Indikatif;

Kinerja,

berisi

Kelompok

tentang

rencana

program dan kegiatan jangka menengah OPD, serta indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya. BAB VI. Indikator kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD; berisi tentang indikator kinerja dan target-target kinerja yang menjadi tanggung jawab OPD. Bab VII. Penutup;

berisi

tentang

pedoman

transisi

dan

kaidah

pelaksanaan.


│

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II.1.1 Struktur Organisasi Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Peraturan

Bupati

Bone

Nomor

82

Tahun

2016

tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone mengarah kepada Struktur Organisasi pola maksimal untuk pengelolaan bidang yang berkaitan dengan perikanan yang terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, dengan 3 sub bagian, c. Bidang Kenelayanan, dengan 3 seksi, d. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan, dengan 3 seksi, e. Bidang Jasa Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengelolaan, Penyelenggaraan TPI, dengan 3 seksi, f.

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan 3 seksi,

g.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan 2 UPTD yaitu : -

PPI

-

BBI

h. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Untuk lebih jelas dari struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone maka dapat dilihat pada skema berikut ini :


│

7

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE KEPALA DINAS

SEK R ET AR I S

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB. BAGIAN PROGRAM

SUB.BAG.KEUANGAN

SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

BIDANG KENELAYANAN

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

BIDANG JASA USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN TPI

Seksi Pengembangan SDM Nelayan

Seksi Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan

Seksi Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan

Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya

Kelompok Jabatan Pelaksana




Seksi Kemitraan Usaha Nelayan


Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan IKan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)

Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan


Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan


Kelompok Jabatan Pelaksana Seksi Kelembagaan Nelayan dan Produksi

Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan



Seksi Teknologi dan Produksi Pembudidayaan Ikan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI



UPTD


│

8

II.1.2 Tugas Dan Fungsi Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut : 1.

Dinas Kelautan dan Perikanan 1.1 Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang

mempunyai

tugas

membantu

Bupati

dalam

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan daerah sesuai peraturan perundangundangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. 1.2 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

Kelautan

dan

Perikanan daerah; b. pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan daerah kepada masyarakat; c. penyelenggaraan

fasilitasi

pengelolaan

Kelautan

dan

Perikanan kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang Kelautan dan Perikanan; d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); e. pelaksanaan urusan kesekretariatan; f.

penyampaian

laporan

hasil

evaluasi

saran

dan

pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. 2.

Sekretariat 2.1 Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di

bidang

kesekretariatan

yang

menjadi

tanggungjawab

kedinasan. 2.2 Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2013-2018

│

9

a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan; b. pengkoordinasian tugas-tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan memberikan pelayanan adminsitrasi kepada bidang-bidang lain di Kelautan dan Perikanan; c. penghimpunan

bahan

untuk

penyusunan

peraturan-

peraturan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; d.

penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan,

pengelolaan

perpustakaan

dan

penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat; e.

penyusunan

data,

evaluasi

dan

penyiapan

laporan

pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas; f.

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;

g.

penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

h.

pelaksanaan pembinaan staf; dan

i.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.2.1

Sub Bagian Program Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyusun Program Kerja dan Anggaran Dinas, data dan informasi Teknis, serta laporan kinerja dinas. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. melaksanakan perencanaan,

pengumpulan, penyusunan,

pengolahan,

monitoring,

membuat

laporan dan evaluasi program kerja; b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; c. melaksanakan sosialisasi program Dinas Kelautan dan Perikanan;


│

10

d. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja; e. menyiapkan rencana umum pengadaan; f.

membuat rencana kerja tahunan; dan

g. melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris terkait tugasnya. 2.2.2

Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan

penyiapan

penatausahaan Keuangan,

bahan

penyusunan

pendapatan dan belanja

Dinas. Kepala Sub Bagian Keuangan dalam mempunyai tugas : a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin,

melaksanakan

pembukuan

keuangan,

menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan

penyelenggaraan

membuat

laporan

dokumen

keuangan

pertanggungjawaban

serta

keuangan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mengidentifikasi

dan

menginventarisasi

sumber-

sumber penerimaan dinas; c.

mengatur dan menjalankan adminsitrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan; e. membina

dan

perbendaharaan

mengatur sesuai

dengan

penatausahaan ketentuan

yang

berlaku yang berlaku; f.

membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;

g. menyusun

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

di

│

11

bidangnya; dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2013-2018

h. melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris terkait tugasnya. 2.2.3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu

Sekretaris

dalam

melaksanakan

tugas

mengelola administrasi umum dan kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. melaksanakan pengiriman

penerimaan,

surat-menyurat,

pendistribusian

dan

naskah

dan

dinas

pengelolaan kearsipan; b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan,

komunikasi

dan

informasi

serta

penyiapan rapat-rapat dinas; d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai; e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan; f. melaksanakan

pemeliharaan/perawatan

kendaraan

dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya; g. menyiapkan

penghapusan

sarana

dan

prasarana/perlengkapan/aset; h. melaksanakan pembinaan staf; dan i. melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris terkait tugasnya. 3. Bidang Kenelayanan 3.1 Bidang Kenelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan program Kenelayanan.


│

12

3.2 Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian

dan

memfasiltasi

program

Bidang

Kenelayanan; b. perencanaan Program Bidang kenelayanan; c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan diklat dan pendampingan nelayan, iptek, dan informasi kenelayanan serta pembinaan kelembagaan nelayan; d. pengevaluasian

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

yang

berkaitan dengan Bidang Kenelayanan; e. pelaporan laporan kinerja Bidang Kenelayanan; dan f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

3.2.1 Seksi Pengembangan SDM Nelayan Seksi Pengembangan SDM Nelayan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan

dan

pelatihan

(Diklat) dan

Pendampingan

Nelayan kecil. Kepala Seksi Pengembangan SDM Nelayan mempunyai tugas: a.

merencanakan

penyelenggaraan

Pendidikan

dan

pelatihan (Diklat) serta Pendampingan Nelayan; b. mengumpulkan dan mengolah data serta melaporkan hasil

identifikasi

dan

analisis

penyelenggaraan

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta Pendampingan Nelayan; c. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Diklat dan Pendampingan Nelayan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kenelayanan sesuai tugasnya. 3.2.2 Seksi Kemitraan Usaha Nelayan Seksi Kemitraan Usaha Nelayan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi

yang

mempunyai

tugas

memfasilitasi

Kemitraan Usaha dan Fasilitas Permodalan bagi Nelayan. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Nelayan mempunyai tugas; a. merencanakan

rencana

kegiatan

penyelenggaraan

Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Permodalan; Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2013-2018

│

13

b. mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi dan analisis kegiatan seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Permodalan; c. melakukan

evaluasi dan

pelaporan

kegiatan

seksi

Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Permodalan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kenelayanan sesuai tugasnya. 3.2.3 Seksi Kelembagaan Nelayan dan Produksi Seksi Kelembagaan Nelayan dan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Kelembagaan Nelayan dan Produksi. Kepala Seksi Kelembagaan Nelayan dan Produksi mempunyai tugas; a.

merencanakan penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan produksi penangkapan ikan;

b.

mengumpulkan dan mengolah data serta melaporkan hasil identifikasi

dan

analisis

penyelenggaraan

Pembinaan

Kelembagaan Nelayan dan produksi penangkapan ikan;

c. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pembinaan

Kelembagaan

Nelayan

dan

produksi

penangkapan ikan; dan d.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kenelayanan sesuai tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan 4.1 Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan; 4.2 Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas menyelengarakan fungsi : a. perencanaan

program

Bidang

Pemberdayaan

Usaha

dan

Pembudidaya Ikan; b. pelaksanaan

pembinaan

pelaksanaan

Diklat

dan

Pendampingan Pembudidaya Ikan, Akses Iptek dan Informasi Pembudidaya

Ikan,

Pembinaan

Kelembagaan

dan

Pembudidaya Ikan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan; Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2013-2018

│

14

d. pelaksanaan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidaya Ikan; dan e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

4.2.1 Seksi Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan Seksi Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan dipimpin oleh seorang

Kepala

Seksi

yang

mempunyai

tugas

menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan Pendampingan

Pembudidaya

Ikan.

Kepala

Seksi

Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan mempunyai tugas : a. merencanakan pelatihan

penyelenggaraan

(Diklat)

serta

Pendidikan

Pendampingan

dan

Pembudidaya

Ikan; b. mengumpulkan dan mengolah data serta melaporkan hasil

identifikasi

dan

analisis

penyelenggaraan

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta Pendampingan Pembudidaya Ikan; c. melakukan

evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan

Diklat dan Pendampingan Pembudidaya Ikan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidaya Ikan sesuai

tugasnya.

4.2.2 Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas memfasilitasi Kemitraan

Usaha

Pembudidayaan

dan Ikan.

Fasilitas Seksi

Permodalan Kemitraan

bagi Usaha

Pembudidayaan Ikan dalam mempunyai tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Permodalan; b. mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi dan analisis kegiatan seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Permodalan; c. melakukan

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

seksi

Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Permodalan; dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2013-2018

│

15

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidaya Ikan sesuai tugas nya.

4.2.3 Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan Seksi

Kelembagaan

Pembudidaya

Ikan

dipimpin

oleh

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

kelembagaan pembudidaya ikan. Kepala Seksi

Kelembagaan Pembudidaya Ikan mempunyai tugas : a. merencanakan penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan; b. mengumpulkan dan mengolah data serta melaporkan hasil

identifikasi

dan

analisis

penyelenggaraan

Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan; c. melakukan

evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan

Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidaya Ikan sesuai tugas nya. 5. Bidang Jasa Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengelolaan Penyelenggaraan TPI 5.1 Bidang

Jasa

Usaha

pembudidayaan

ikan

dan

Pengelolaan

penyelenggaraan TPI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memfasilitasi jasa Usaha pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI. 5.2 Bidang

Jasa

Usaha

pembudidayaan

ikan

dan

Pengelolaan

penyelenggaraan TPI menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program Bidang jasa Usaha pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI; b. pelaksanaan

pembinaan

pelaksanaan

Perizinan

Usaha

Pembudidayaan Ikan dan Penerbitan TPUPI dan TPKPIH, Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Permodalan serta Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI. c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang jasa Usaha pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI; Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2013-2018

│

16

d. pelaksanaan

laporan

kinerja

Bidang

jasa

Usaha

pembudidayaan ikan dan Pengelolaan penyelenggaraan TPI; e. pemberian

rekomendasi

dan

layanan

perizinan

usaha

Pembudidayaan ikan serta penerbitan TPUPI dan TPKPIH; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. 5.2.1 Seksi Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Seksi

Penerbitan

Izin

Usaha

Pembudidayaan

Ikan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas

memfasilitasi

penerbitan

Surat

Izin

Usaha

Perikanan (SIUP). Kepala Seksi Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas; a. merencanakan

penyelenggaraan

Penerbitan

Izin

Usaha Pembudidayaan Ikan; b. mengumpulkan melaporkan

dan

hasil

mengolah identifikasi

penyelenggaraan

Penerbitan

data

serta

dan

analisis

Izin

Usaha

Pembudidayaan Ikan; c.

melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;

d. menyediakan media informasi Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; dan e.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang

jasa

Usaha

pembudidayaan

ikan

dan

Pengelolaan penyelenggaraan TPI sesuai tugasnya. 5.2.2 Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan IKan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) Seksi

Penerbitan

Tanda

Pencatatan

Usaha

Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) dipimpin oleh seorang

Kepala

memfasilitasi

Seksi

Penerbitan

yang

mempunyai

tugas

Tanda

Pencatatan

Usaha

Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2013-2018

│

17

Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH). Kepala Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) mempunyai tugas; a. merencanakan penyelenggaraan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH); b. mengumpulkan melaporkan

dan

hasil

penyelenggaraan

mengolah identifikasi

Penerbitan

data dan

Tanda

serta analisis

Pencatatan

Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH); c. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan

(TPUPI)

dan

Tanda

Pencatatan

Kapal

Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH); d. menyediakan media informasi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH); e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang

jasa

Usaha

pembudidayaan

ikan

dan

Pengelolaan penyelenggaraan TPI sesuai tugasnya. 5.2.3

Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai tugas : a. merencanakan

kegiatan

Pengelolaan

dan

Penyelenggaraan TPI; b. mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi dan analisis Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI serta penerbitan tanda pencatatan kapal perikanan; Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2013-2018

│

18

c. melakukan evaluasi dan pelaporan Pengelolaan dan Penyelenggaraan

TPI

serta

penerbitan

tanda

pencatatan kapal perikanan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang

jasa

Usaha

pembudidayaan

ikan

dan

Pengelolaan penyelenggaraan TPI sesuai tugasnya. 6. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 6.1 Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang

yang

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. 6.2 Kepala

Bidang

Pengelolaan

Pembudidayaan

Ikan

dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan

program Bidang

Pengelolaan

Pembudidayaan

Ikan; b. pelaksanaan

pembinaan

kawasan

perikanan

budidaya,

Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, Teknologi Budidaya dan produksi; c. pelaksaaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; d. pelaksanaan

laporan

kinerja

Bidang

Pengelolaan

Pembudidayaan Ikan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugasnya. 6.2.1 Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Seksi

Pengembangan

Kawasan

Perikanan

Budidaya

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan

Pengembangan

Kawasan

Perikanan Budidaya. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya mempunyai tugas : a.

merencanakan

kegiatan

Pengembangan

Kawasan

Perikanan Budidaya; b.

mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi dan

analisis

pengelolaan

Sarana

dan

Prasarana

Perikanan Budidaya;


│

19

c.

melaksanakan normalisasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Budidaya;

d.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan

e.


Pengelolaan

Pembudidayaan

Ikan

sesuai

tugasnya. 6.2.2. Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Seksi

Pengelolaan

Kesehatan

Ikan

dan

Lingkungan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Kepala Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas : a.

merencanakan kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

b.

mengumpulkan dan mengolah data hasil identifiksasi dan analisis kegiatan seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

c.

melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

d.

melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana POSIKANDU; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang

Pengelolaan

Pembudidayaan

Ikan

sesuai

tugasnya. 6.2.3 Seksi Teknologi dan Produksi Pembudidayaan Ikan Seksi

Teknologi

dan

Produksi

Pembudidayaan

Ikan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan Teknologi dan Produksi Pembudidayaan Ikan. Kepala Seksi Teknologi dan Produksi Pembudidayaan Ikan mempunyai Tugas : a.

merencanakan

kegiatan

Teknologi

dan

produksi

Pembudidayaan Ikan; b.

mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi dan penerapan Teknologi dan Produksi Budidaya Ikan;


│

20

c.

melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

penerapan

Teknologi dan produksi Pembudidayaan Ikan; dan d.


Pengelolaan

Pembudidayaan

Ikan

sesuai

tugasnya. 7. UPT Dinas UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurusi.

8. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 8.1 Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 8.2 Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.

II.1. 3. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Bone, saat ini didukung

sebanyak 90 orang yang terdiri dari : 1.

Status Pegawai Negeri Sipil (54 orang) a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal  Pendidikan setara S2 sebanyak 17 orang  Pendidikan setara S1 sebanyak 26 orang  Pendidikan setara D3 sebanyak 1 orang  Pendidikan setara SLTA sebanyak 10 orang b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan  Pendidikan Diklat Pim II sebanyak 0 orang  Pendidikan Diklat Pim III sebanyak 3 orang  Pendidikan Diklat Pim IV sebanyak 11 orang c. Berdasarkan Status dan Golongan/Kepangkatan.


│

21

 Status Struktural (54 orang) 

Golongan IV/c sebanyak 0 orang



Golongan IV/b sebanyak 2 orang



Golongan IV/a sebanyak 4 orang



Golongan III/d sebanyak 8 orang



Golongan III/c sebanyak 14 orang



Golongan III/b sebanyak 14 orang



Golongan III/a sebanyak 3 orang



Golongan II/d sebanyak 1 orang



Golongan II/c sebanyak 4 orang



Golongan II/b sebanyak 3 orang



Golonagan II/a sebanyak 1 orang

 Status Fungsional (0 orang) d. Berdasarkan Eselonisasi (25 orang)  Eselon II.b sebanyak 1 orang  Eselon III.a sebanyak 1 orang  Eselon III.b sebanyak 4 orang  Eselon IV.a sebanyak 17 orang  Eselon IV.b sebanyak 2 orang e. Berdasarkan Jenis Kelamin  Laki-laki sebanyak 26 orang  Perempuan sebanyak 28 orang 2.

Status Tenaga Kerja Honorer (36 orang) a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal  Pendidikan setara S1 sebanyak 12 orang  Pendidikan setara D3 sebanyak 2 orang  Pendidikan setara SLTA sebanyak 22 orang  Pendidikan setara SLTP sebanyak 0 orang b. Berdasarkan Status Dipekerjakan  Sebagai Tenaga Teknis 20 orang  Sebagai Tenaga Fungsional 16 orang c. Berdasarkan Jenis Kelamin  Laki-laki sebanyak 22 orang Perempuan sebanyak 14 orang


│

22

II.1.4 Kinerja Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan Capaian kinerja selama kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pelaksanaan pelayanan sektor kelautan dan perikanan periode tahun 2008-2012 berdasarkan target yang telah ditetapkan secara umum menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan ataupun melampaui dari target yang telah ditetapkan, walaupun berfluktuatif. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pada tahun berkenaan, antara lain cuaca yaitu curah hujan dan gelombang laut yang mempengaruhi produktivitas hasil produksi nelayan dan pembudidaya ikan. Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat adanya peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Bone, dari sebanyak 122.364 ton pada tahun 2008 menjadi 193.983,5 ton pada tahun 2012. Produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari sebesar 71.441 ton pada tahun 2008 menjadi 68.479 ton pada tahun 2012. Penurunan tersebut terutama pada perikanan laut. Perikanan budidaya mengalami peningkatan dari sebesar 50.924 ton pada tahun 2008 menjadi 125.505 ton pada tahun 2012.

Sebaliknya, konsumsi ikan mengalami penurunan dari sebesar 45,90

kg/kapita/tahun

kg/kapita/tahun

pada

pada tahun

tahun 2012.

Hal

2008 ini

menjadi

43,50

disebabkan

oleh

peningkatan jumlah penduduk tidak sebanding dengan peningkatan jumlah produksi perikanan, dengan asumsi ikan yang dipasarkan keluar

daerah

dianggap

tetap,

ataupun

pola

masyarakat

yang

│

23

cenderung beralih konsumsi selain ikan.


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2008-2012 Target No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD

Target Renstra OPD Tahun Lain-

SPM

IKK

-

-

-

142.073

-

-

-

96.537

b. Perikanan Budidaya (Ton)

-

-

-

45.536

48.440

51.541

54.853

58.392

50.924

47.592

112.656

2.

Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)

-

-

-

46,10

46,30

46,51

46,71

46,92

45,90

46,20

43,01

3.

Capaian Bina Kelompok (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Produksi Perikanan (Ton) a. Perikanan Tangkap (Ton)

nya

2008

2009

Realisasi Capaian Tahun

146.496 98.056

2010

2011

151.140

156.020

99.599

2012

101.167

2008

161.142 102.751

2009

2010

122.365

119.737

181.107

71.441

72.145

68.451

Rasio Capaian Tahun

2011 194.161 68.733

2012

2008

2009

2010

2011

2012

193.984

86,13

81,73

120

124

120

74,00

73,58

68,73

67,94

66,65

112

98

219

229

215

99,57

99,78

92,47

93,13

92,71

68.479

125.428

125.505

43,50

43,50

8,85

13,53

20,49

18,58

17,08

-

-

-

-

-

-

27

41

75

105

109

-

-

-

-

-

-

-

-

4

30

70

59

-

-

-

-

-

-

-

-

20

32

43

35

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

218

220

220

222

224

305

303

366

565

638

139,91

137,73

166,36

254,50

284,82

-

-

50

51

51

52

53

51

50

50

164

179

102,00

98,04

98,04

315,38

337,74

-

-

-

98

99

99

100

101

164

165

226

275

317

167,35

166,67

228,28

275,00

131,86

-

-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

100

100

100

100

100

a. Jumlah Kelompok mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana (Klp) - Kelompok Usaha Bersama (KUB) - Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) - Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (Poklahsar) - Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) b. Jumlah Kelompok Berkembang (Klp) - Kelompok Usaha Bersama (KUB) - Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) - Kelompok Pembenih Ikan (Pokdatan) - Kelompok Pengolahan dan


│

24

Pemasaran Ikan (Poklahsar) - Kelompok Masyarakat Pengawas

-

-

-

5

5

5

5

5

25

23

25

61

77

500

460

500

1.220

1.540

-

-

-

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

100

100

100

100

100

Kontribusi Produksi Perikanan (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

41,35

51,01

55,07

57,48

64,36

-

-

-

-

-

 Produksi Perikanan dari Kelompok

-

-

-

-

-

-

-

-

50.598

61.078

99.740

111.603

124.844

-

-

-

-

-

- KUB (Ton)

-

-

-

-

-

-

-

-

30.142

32.420

32.487

40.570

49.678

-

-

-

-

-

- Pokdakan (Ton)

-

-

-

-

-

-

-

-

20.456

28.658

67.253

71.033

75.166

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.580

31.451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

20

30

40

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.662

9.603

12.571

13.767

2.674

-

-

-

-

-

-

-

-

54

54

54

72

81

8

23

42

61

78

15

43

78

85

96

-

-

-

27

27

27

45

54

5

15

25

40

53

19

56

93

89

98

-

-

-

27

27

27

27

27

3

8

17

21

25

11

30

63

78

93

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

50

60

70

80

90

40

45

50

55

60

80

75

71

69

67

-

-

-

60

65

70

75

80

50

50

55

60

60

83

77

79

80

75

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

(Pokmaswas)

4.

(Ton)

 Jumlah Produksi Benih Ikan BBI Amali (Ekor)  Persentase wilayah perairan bebas illegal fishing (%)  Jumlah produksi ikan olahan (Ton)  Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (Unit)  Jumlah bahan/KIT penyuluhan (Unit)  Jumlah motor penyuluh yang diadakan Unit)  Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)  Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)  Persentase peralatan kantor yang berfungsi dengan baik (%)  Persentase pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan (%)  Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


│

25

(Jenis)  Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah (%)  Tingkat pemenuhan alat tulis perkantoran (%)  Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/Bimtek (Orang)

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

2

3

6

4

5

1

2

5

1

1

50

67

83

25

20

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

10

5

-

-

-

-

-

-

-

-

70

75

80

85

90

60

60

60

70

70

86

80

75

82

78

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun (Jenis)  Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan (Unit)  Persentase gedung kantor dinas yang berfungsi dengan baik (%)  Persentase kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik (%)


│

26

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2008-2012

No

Uraian

Anggaran pada Tahun (dalam juta Rupiah) 2008

1

Pendapatan

2

2009

2010

2011

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah)

Realisasi Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah)

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Rata-rata Pertumbuhan

2008

2009

2010

2011

2012

Ang.

Real.

162,5

161,4

175,0

335,7

345,0

121,2

124,9

210,2

235,5

178,9

74,63

77,40

120,09

70,14

51,86

25,59

14,82

Belanja

8.488,9

7.913,2

12.028,4

11.653,7

8.533,8

8.415,1

7.183,5

11.872,9

11.068,2

8.229,1

99,13

90,78

98,70

94,98

96,43

3,83

4,55

2.1

Belanja tidak langsung

1.767,2

2.297,1

2.623,2

2.997,5

2.259,2

2.065,1

2.407,4

2.840,4

3.225,8

2.286,2

116,86

104,80

108,28

107,62

101,19

8,46

4,75

2.2

Belanja langsung

6.721,8

5.616,1

9.405,2

8.656,2

6.274,6

6.350,0

4.776,1

9.031,6

7.842,4

5.943,9

94,47

85,04

96,03

90,60

94,71

3,89

6,73

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

441,5

397,3

367,8

398,6

276,9

384,1

252,6

272,0

318,9

262,9

86,98

63,57

73,96

80,03

94,95

(9,90)

(6,71)

2.2.1.1

Penyediaan jasa surat menyurat

10,00

-

1,70

-

-

10,00

-

1,49

-

-

100

-

88,18

-

-

(50,00)

(50,00)

2.2.1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

30,03

-

33,45

63,30

65,41

11,78

-

25,06

51,23

57,64

39,23

-

74,91

80,94

88,13

(1,87)

4,24

2.2.1.3

Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor

-

-

2,00

3,00

-

-

-

2,00

3,00

-

-

-

100,00

100,00

-

(12,50)

(12,50)

2.2.1.4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

289,70

277,28

211,94

207,94

79,54

250,47

174,11

146,53

144,57

79,14

86,46

62,79

69,14

69,52

99,50

(22,87)

(23,23)

-

-

6,00

6,00

-

-

-

5,71

4,65

-

-

-

95,17

77,58

-

(25,00)

(29,62)

-

-

18,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1

2.2.1.5

2.2.1.6

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


│

27

No

Uraian

2008 2.2.1.7

Penyediaan alat tulis kantor

Realisasi Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah)

Anggaran pada Tahun (dalam juta Rupiah) 2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta Rupiah)

2012

Rata-rata Pertumbuhan

2008

2009

2010

2011

2012

Ang.

Real.

10,00

-

-

-

-

9,99

-

-

-

-

99,96

-

-

-

-

-

-

2.2.1.8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

101,80

120,00

69,00

74,00

75,30

101,80

78,45

68,23

73,34

75,28

100,00

65,38

98,89

99,11

99,98

(3,91)

(6,46)

2.2.1.9

Penyediaan ongkos kantor

-

-

25,00

44,31

56,74

-

-

22,98

42,17

50,92

-

-

91,93

95,16

89,74

26,33

26,06

45,50

-

51,06

52,69

26,00

45,50

-

36,13

45,60

25,70

-

-

70,77

86,54

98,85

(11,86)

(4,36)

-

-

2,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.2 2.2.2.1

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2.2.2.2

Pengadaan Meubeleur

2.2.2.3

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

20,00

-

25,00

26,66

-

20,00

-

25,00

26,66

-

100,00

-

100,00

100,00

-

48,34

48,34

2.2.2.4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

25,50

-

13,76

26,03

26,00

25,50

-

11,13

18,93

25,70

100,00

-

80,92

72,75

98,85

2,73

1,45

81,35

-

32,00

275,90

72,27

81,28

-

29,44

212,07

72,27

99,92

92,01

76,87

100,00

147,10

113,59

81,35

-

32,00

25,90

22,27

81,28

-

29,44

22,07

22,27

99,92

-

92,01

85,23

100,00

33,26

31,03

-

-

-

250,00

50,00

-

-

-

190,00

50,00

-

-

-

76,00

100,00

20,00

18,42

95,00

124,55

254,00

677,74

722,25

95,00

79,68

227,80

638,40

591,45

100,00

63,98

89,69

94,20

81,89

77,11

85,66

95,00

124,55

66,00

25,40

32,25

95,00

79,68

48,48

18,68

31,04

100,00

63,98

73,47

73,55

96,26

(12,61)

(12,64)

-

-

188,00

652,34

690,00

-

-

179,31

619,72

560,40

-

-

95,38

95,00

81,22

63,19

59,01

2.2.3

2.2.3.1 2.2.3.2

2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (M) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan Wilayah Pesisir


│

28

2.2.5

2.2.5.1

2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3 2.2.6.4

2.2.6.5

2.2.7 2.2.7.1 2.2.7.2 2.2.7.3 2.2.7.4 2.2.7.5

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengawasan Sumberdaya Kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Budidaya (M) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengembangan Minapolitan

91,00

158,37

191,00

346,64

15,50

90,10

137,35

181,43

332,14

15,50

99,01

86,72

94,99

95,82

100,00

20,15

18,07

91,00

158,37

191,00

346,64

15,50

90,10

137,35

181,43

332,14

15,50

99,01

86,72

94,99

95,82

100,00

20,15

18,07

1.881,9

546,70

663,11

889,32

2.497,1

1.880,5

437,51

583,49

856,84

2.381,3

95,68

80,03

87,99

96,35

95,36

41,31

45,61

1.785,4

546,70

351,01

185,61

-

1.704,0

437,51

343,99

176,94

-

95,44

80,03

98,00

95,33

-

(63,07)

(61,07)

-

-

-

489,21

-

-

-

-

469,74

-

-

-

-

96,02

-

(25,00)

(25,00)

96,50

-

312,10

196,50

2.416,70

96,50

-

239,49

194,20

2.301,96

100,00

-

76,74

98,83

95,25

248,21

241,61

-

-

-

18,00

21,00

-

-

-

15,95

20,04

-

-

-

88,66

95,45

4,17

6,40

-

-

-

-

59,43

-

-

-

-

59,30

-

-

-

-

99,77

-

-

3.954,3

3.847,3

6.613,5

1.958,7

1.948,5

3.722,6

3.555,3

6.532,5

1.917,7

1.896,0

94,14

92,41

98,78

97,91

97,31

(0,43)

(1,87)

-

-

-

27,50

35,50

-

-

-

27,50

34,65

-

-

-

100,00

97,61

7,27

6,50

3.954,3

3.847,3

4.808,9

1.259,2

1.067,1

3.722,6

3.555,3

4.733,0

1.212,2

1.018,5

94,14

92,41

98,42

96,27

95,45

(16,70)

(15,43)

-

-

1.804,6

672,00

806,78

-

-

1.799,4

671,32

806,78

-

-

99,72

99,90

100,00

(10,68)

(10,63)

-

-

-

12,00

39,17

-

-

-

6,73

36,07

-

-

-

56,14

92,10

56,60

108,88

-

-

-

281,30

-

-

-

-

62,28

-

-

-

-

22,14

-

(25,00)

(25,00)


│

29

2.2.8 2.2.8.1 2.2.8.2 2.2.9

2.2.9.1 2.2.9.2

2.2.10 2.2.10.1

2.2.11 2.2.11.1

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Prasasati Mina Program Pengembangan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (M) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

60,00

145,00

777,95

219,50

120,00

59,99

-

777,90

217,00

120,00

100,00

-

99,99

98,86

100,00

115,27

(54,20)

60,00

-

777,95

219,50

120,00

59,99

-

777,90

217,00

120,00

100,00

-

99,99

98,86

100,00

(54,28)

(54,20)

-

145,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71,16

329,81

282,64

1.064,2

535,90

70,85

313,65

282,64

972,80

520,65

99,56

95,10

100,00

91,41

97,15

144,02

132,63

71,16

329,816

282,64

405,27

445,63

70,85

313,65

282,64

314,45

430,58

99,56

95,10

100,00

77,59

96,62

100,63

95,25

-

-

-

659,00

90,27

-

-

-

658,35

90,06

-

-

-

99,90

99,77

(21,58)

(21,58)

-

-

-

37,50

-

-

-

-

17,50

-

-

-

-

46,67

-

(25,00)

(25,00)

-

-

-

37,50

-

-

-

-

17,50

-

-

-

-

46,67

-

(25,00)

(25,00)

-

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


│

30

Pembinaan kelompok nelayan (KUB), pembudidaya ikan (Pokdakan), pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar) cenderung mengalami peningkatan. Hal ini ditunjang dengan adanya dukungan program daerah kabupaten, propinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai target sasaran nasional, propinsi dan kabupaten. Perkembangan jumlah kelompok juga telah mengalami peningkatan ditunjang dengan adanya pembinaan kepada masyarakat kelautan dan perikanan berbasis kelompok. 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan Pengembangan sektor kelautan dan perikanan 5 tahun kedepan cukup berat bilamana mengacu pada target nasional maupun target yang akan dicapai propinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada beberapa komoditi tertentu. Persoalan tata ruang khususnya wilayah pesisir/pantai antara pembudidaya rumput laut dengan nelayan terkait pemisahan arus lalu lintas pelayaran dengan wilayah pembudidaya. Demikian juga persoalan pengrusakan lingkungan akibat masih adanya

masyarakat

pesisir

yang

melakukan

aktivitas

usahanya

tanpa

mempedulikan kerusakan lingkungan khususnya pengrusakan terumbu karang, tanaman bakau/mangrove. Namun demikian kendala-kendala tersebut menjadi tantangan bagi sektor kelautan dan perikanan untuk memacu peningkatan usaha produksi hasil perikanan, terutama pada bidang budidaya dengan terus menggalakkan usaha budidaya air tawar dan terus mengoptimalkan pengelolaan budidaya tambak dan laut. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan akan mengupayakan terbitnya peraturan perundangan di Kabupaten Bone yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir. Dengan tetap bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, maka harapan capaian target dapat diwujudkan.


│ 31

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan sektor kelautan dan perikanan dapat diindentifikasi sebagai berikut: a. Masih tingginya penduduk miskin di wilayah pesisir. b. Rendahnya pelaku kegiatan usaha kelautan dan perikanan (KUKP) untuk mengakses permodalan (kredit program). c. Masih banyaknya nelayan yang masih tergantung pada tengkulak. d. Nelayan

belum

memahami

pentingnya

berkelompok

dalam

pengelolaan

usahanya. e. Terjadinya sengketa pemanfaatan ruang pengelolaan wilayah pesisir. f.

Tingginya illegal fishing.

g. Masih rendanya peran masyarakat dalam pengendalian sumberdaya kelautan. h. Menurunan produksi rumput laut gracilaria disebabkan harga yang menurun. i.

Menurunnya produksi udang windu disebabkan penyakit.

j.

Menurunnya produksi kepiting bakau disebabkan peningkatan kerusakan habitat mangrove.

k. Terbatasnya sarana produksi perikanan budidaya. l.

Kondisi tambak yang masih jauh dari standar cara budidaya ikan yang baik (CBIB).

m. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen masih rendah. n. Produksi perikanan tangkap menurun dipengaruhi oleh perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan mangrove. o. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen pada perikanan tangkap masih rendah. p. Rendahnya kesadaran nelayan dalam memenuhi perijinan kapal penangkapan ikan. q. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami standar penanganan ikan di atas kapal. r. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas mutu ikan di PPI. s. Rendahnya penggunaan sarana API dan ABPI yang ramah lingkungan. t.

Rendahnya koordinasi antar lembaga BP4K dengan Dinas Kelautan dan perikanan.

u. Masih terbatasanya sarana dan prasarana penunjang penyuluhan perikanan. v. Rendahnya laporan binaan kelompok dengan rasio penyuluh. w. Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan dari bahan baku menjadi barang jadi (produk).


│ 32

x. Jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar) masih kurang. y. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam mengolah hasil perikanan. z. Kurangnya pengolah ikan yang memiliki ijin depkes. aa. Rendahnya penggunaan alat pemasaran yang higienis. bb. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran. cc. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran dd. Masih rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ee. Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan statistik Dinas Kelautan dan Perikanan 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sebagaimana telah diketahui bupati dan wakil bupati terpilih telah mencanangkan visi dan misi serta program strategi yang akan dilakukan selama masa pemerintahan 5 tahun kedepan adalah. Visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018 yaitu: “Masyarakat Bone yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera” Dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018, misi yang ditempuh sebagai berikut: Misi 1 :

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.

Misi 2 :

Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.

Misi 3:

Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.

Misi 4:

Meningkatkan

pelayanan

publik

dalam

memenuhi

hak-hak

dasar

masyarakat yang berkeadilan. Misi 5 :

Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Misi 6 :

Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014 telah ditetapkan : “Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia yaitu: “Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.”


│ 33

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah: 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah: 1. Meningkatkan Produksi dan Produksivitas Usaha Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: a. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; b. Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan; c. Meningkatkan pendapatan. 2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: a. Meningkatkan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan; b. Meningkatkan branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri; c. Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. 3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: a. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan; b. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil; c. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan. 2. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam rakyat. 3. Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan/Pembudidayaan Ikan.


│ 34

4. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita. 5. Meningkatnya branding produk perikanan dan produk perikanan dan market share di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan. 6. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra. 7. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah tugas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan. 8. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil. Indikator nKinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola. 9. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran trategis ini adalah persentase wilayah perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP. 3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 menetapkan visi dan jangka menengah. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 yaitu: “Menjadikan Sulawesi Selatan sebagai propinsi sepuluh terbaik dalam pembinaan, pelayanan dan pengaturan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan” Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan memiliki misi sebagai berikut : 1. Membina, melayani, dan mengembangkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap peningkatan dan pemerataan kesejateraan masyarakat, 2. Perwujudan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi, 3. Pengembangan sarana dan prasarana yang mampu mendorong laju ekonomi, 4. Menciptakan

iklan

usaha

yang

kondusif

bagi

pelaku

ekonomi

dalam

pengembangan usaha dan penerimaan devisa, 5. Penguatan kelembagaan masyarakat yang berwawasan lingkungan dalam mengoptimalkan pengelola sumber daya kelautan dan perikanan serta jasa


│ 35

lainnya secara berkelanjutan dan supermasi penegakan hukum pada pengelola sumber daya kelautan perikanan 6. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada dasarnya organisasi merupakan sistematisasi dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka organisasi senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya untuk pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan, tidak saja sebagai penyedia sumber daya (input) untuk diproses menjadi output tetapi juga sebagai penerima output. Implikasi dari ketergantungan suatu organisasi kepada lingkungannya baik internal maupun eksternal mengharuskan organisasi menetapkan strategi terutama dalam

meminimalkan

masalah

atau

dampak

negatif

yang

terjadi

dan

memaksimalkan pengaruh positif. Demikian pula halnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pemahaman terhadap lingkungan organisasi harus tepat baik dari faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) maupun dari faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan). Peluang adalah situasi dan kondisi yang membantu dan mendukung organisasi, sedangkan ancaman adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Kekuatan

adalah potensi dan sumberdaya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan kelemahan

adalah

kondisi

dan

keadaan

yang

dapat

menyebabkan

dan

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi tidak dapat terwujud. Sedangkan Lingkungan yang dimaksud berupa kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan dampak yang mempengaruhi organisasi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone tahun 20122032, kawasan peruntukan perikanan terdiri atas : a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajuara, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Salomekko, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tonra, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mare, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sibulue, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Barebbo, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Awangpone, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellu Siattinge, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Cenrana dengan wilayah penangkapan mencakup kawasan perairan Teluk Bone


│ 36

berdasarkan cakupan batas wilayah kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari: 1) Kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luasan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bone Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Bone Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bone Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Bone Barat; 2) Kawasan budidaya perikanan air payau dengan luasan 15.244 (lima belas ribu dua ratus empat puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagain wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara; dan 3) Kawasan budidaya perikanan air laut dengan luasan 101.638 (seratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagain wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara. c. Kawasan Pengolahan Ikan Kawasan pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo; d. Pelabuhan Perikanan Pelabuhan perikanan, terdiri dari: 1) Pelabuhan Perikanan Ancu di Kecamatan Kajuara, Pelabuhan Perikanan BuluBulu di Kecamatan Tonra, dan Pelabuhan Perikanan LonraE di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan 2) Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan ditetapkan di Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara.


│ 37

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1) Masih kurangnya keberdayaan nelayan dan kemandirian pelaku usaha kelautan dan perikanan. 2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan. 3) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya, dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan penyakit ikan, serta keterbatasan sarana produksi, dan penerapan teknologi yang masih rendah. 4) Menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan mangrove. 5) Masih rendahnya mutu hasil perikanan disebabkan penerapan teknologi pengolahan pasca panen yang masih rendah. 6) Belum optimalnya penyuluhan perikanan untuk menunjang peningkatan produksi perikanan. 7) Masih terbatasnya produk olahan ikan yang bermutu dan berdaya jual, disebabkan jumlah kelompok pengolah yang masih kurang, penerapan teknologi produksi yang masih rendah, dan penggunaan alat pemasaran yang kurang higienis.


│ 38

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.1.1 Visi Visi merupakan cita-cita atau cara pandang jauh kedepan tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai suatu organisasi dalam jajaran Pemerintah Daerah memiliki visi yang akan diwujudkan dalam tahun 20132018 sebagai berikut : “Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” Dengan visi tersebut, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone lima tahun kedepan dapat : 1. Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi, artinya pembangunan kelautan dan perikanan mengarah pada tercapaiannya peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone. 2. Berdaya Saing artinya pembangunan kelautan dan perikanan menghasilkan produk yang dapat diperhitungkan oleh konsumen baik lokal, regional maupun keperluan ekspor. 3. Kesejahteraan Masyarakat yang berarti melalui pembangunan kelautan dan perikanan dengan program dan kegiatannya mengarahkan pada tujuan untuk mengupayakan peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/ pemasar hasil perikanan. 4.1.2 Misi Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mengetahui peran program yang akan dilaksanakan. Adapun misi pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu

hasil perikanan tangkap serta

pemberdayaan masyarakat pesisir 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya. 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual. 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.


│ 39

5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan OPD. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2013 – 2018). Misi 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir Tujuan dari misi 1 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran: -

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap, dengan sasaran: -

Meningkatnya mutu hasil perikanan tangkap

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan sasaran: -

Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan

Misi 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya 1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran: -

Meningkatnya produksi perikanan budidaya air laut, air payau dan air tawar.

2. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, dengan sasaran: -

Mempertahankan kualitas penanganan pasca panen hasil perikanan

Misi 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual. 1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan, dengan sasaran: -

Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan.

2. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan ikan, dengan sasaran: -

Meningkatnya mutu, dan nilai jual produk olahan ikan

-

Meningkatnya keamanan produk olahan ikan

Misi 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan 1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, dengan sasaran: -

Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah illegal fishing


│ 40

Misi 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan OPD. 1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dengan sasaran: -

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Meningkatkan kualitas pelayanan OPD, dengan sasaran: -

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

-

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan OPD

-

Meningkatkan ketersediaan data statistik kelautan dan perikanan yang terbarukan.

-

Meningkatnya ketersediaan data dan laporan kinerja OPD

4.3. Strategi dan Kebijakan 4.3.1 Strategi Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan. 2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin. 3. Meningkatkan

peran

masyarakat

pesisir

dalam

pengembangan

usaha

perikanan. 4. Meningkatkan

produksi

perikanan

budidaya

melalui

ekstensifikasi

dan

intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pembenihan. 5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin. 6. Meningkatkan

produksi

hasil

olahan

ikan

melalui

pembentukan

dan

pemberdayaan POKLAHSAR. 7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk. 8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB). 9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 10. Mengikutkan aparatur OPD pada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis 11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur. 12. Meningkatkan

penyediaan

sarana

dan

prasarana

aparatur

penunjang

pelayanan OPD


│ 41

13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan petugas pelaporan. 4.3.2. Kebijakan Mengacu pada sasaran pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan, maka dirumuskan kebijakan sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan 2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan ikan diatas kapal 3. Peningkatan sarana prasarana lingkungan pesisir* 4. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya dalam rangka mengembangan kawasan budidaya terpadu 5. Peningkatan penerapan percontohan budidaya unggulan. 6. Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik. 7. Peningkatan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan* 8. Peningkatan fasilitasi sarana produksi dan pengemasan produk olahan ikan* 9. Peningkatan fasilitasi perijinan kesehatan produk olahan ikan 10. Meningkatkan frekuensi operasi terhadap praktek illegal fishing* 11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 13. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan*

Catatan : Tanda * : Tidak menjadi Kewenangan Kabupaten


│ 42

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu tahun 2013-2018 ditampilkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

N o

1

2

Tujuan

Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap

Meningkatkan Mutu Hasil Perikanan Tangkap

Sasaran

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Meningkatnya Mutu Hasil Perikanan Tangkap

Indikator Sasaran

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2.Jumlah Kelompok Nelayan / Kelompok Usaha Bersama (KUB) 3. Jumlah Nelayan yang terlatih 4. Jumlah Nelayan (KUB) yang mendapat bantuan Alat Tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan

Jumlah PPI/TPI yang terpelihara

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome ) dan Kegiatan (Output)

- Produksi Perikanan Tangkap

1

Data Capaian pada awal tahun Perencan aan (2012)

2013

2014

2015

2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode (2018)

2017

Unit kerja OPD Penaggung jawab Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (Juta)

68,478.5

70,513.4

1,944,500

72,609.2

2,938,950

74,767.6

2,752,845

76,990.6

2,988,129 .5

40,117.4

3,356,942.4 5

43,878.5

13,992,366.95

179

193

-

209

-

225

-

244

-

228

-

238

-

DKP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap (KUB)


│

43

Lok asi

a

2

-

-

-

-

-

-

Jumlah penerbitaan/ Pencatatan tanda kapal nelayan (Unit)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00

-

-

2

800,000

1

400,000

1

1.00

1

204,800

1

225,280

1

247,808

34

30

1,690,000

31

1,859,000

32

100

49,700

100

54,670

20

834,500

21

917,950

- Jumlah PPI/TPI yang akan direhabilitasi (Unit)

Pembinaan Kelonpok Nelayan Perikanan Tangkap

- Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan (KUB)

Pengembanga n UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Optimalnya Operasional PPI (%)

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

- Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Terbedayakan (KUB) dan POKDAKAN

e

3

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan

d .

Meningkatnya Keber-dayaan Masyarakat Pesisir

-

- Jumlah PPI/TPI yang akan dibangun (Unit)

c .

Meningkat-kan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

-

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan

b .

1. Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) , Pokdakan yang mendapat pendampingan. 2. Jumlah legalitas / kemitraan KUB/Nelayan 3. Jumlah Jalan Kampung di Wilayah Pesisir yang dibangun /direhab

Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

- Jumlah Nelayan yang terlatih (Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan) (Orang)

100

25


│

30

100,000

30

110,000

100

110,000

100

121,000

400,000

1

400,000

5

2,000,000

1

272,588.8

1

299,847.68

1

1,250,324.48

2,044,900

32

2,249,390

10

2,474,329

10

10,317,619

100

60,137

100

66,150.7

100

72,765.77

100

303,423.47

21

1,009,745

22

1,110,719 .5

23

67,348.6

24

3,940,263.1

44

- Jumlah Nelayan yang mendapat alokasi sertifikat tanah (Persil) dan bermitra b

a .

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

200

200

- Jumlah Nelayan yang mendapat alokasi Asuransi Perlindungan

-

-

- Jumlah penerbitaan/ Pencatatan Usaha Budidaya dan pengangkut ikan hidup /asal ikan

-

- Jumlah Penerbitan Ijin Usaha budidaya skala besar ( > 5Ha)

- Jumlah Kelompok Masyarakat yang didampingi (KUB)

b. Pengembangan Wilayah Pesisir

- Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadakan (Paket)

300

58,520

450

64,372

400

70,809.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

20

46,000

21

50,600

21

55,660

22

7

6

788,500

6

867,350

6

954,085

6


│

53,200

100

2,500

77,890.12

-

100

3,000

324,791.32

-

100

50,000

100

55,000

3

50,000

5

55,000

61,226

23

67,348.6

24

280,834.6

1,049,493 .5

-

-

-

-

45

4

5

Meningkat-kan Produksi Perikanan Budidaya

Meningkatkan Mutu Hasil Perikanan Budidaya

Meningkatnya Produksi Perikanan Air Laut, Payau dan Tawar

1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 2. Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Air Laut, Air tawar dan Air Payau (Pokdakan) Terlatih / terampil 3. Jumlah Pokdakan yang mendapat Sarana dan Prasarana dalam kawasan 4. Jumlah Legalitas Tanah /Kemitraan Pembudidaya /Pokdakan 5. Jumlah Produksi Benih Ikan Air Tawar dari BBI

- Produksi Perikanan Budidaya

3

125,505

129,364

100,097

133,346

235,106.7

137,455

258,617.3 7

141,695

284,479.1 07

310,316

812,927.01 8

355,663

1,210,307.219

329

-

336

-

343

-

350

-

522

-

532

-

-

-

1

100,000

1

110,000

1

121,000

1

133,100

4

464,100

100

100,000

100

110,000

5

200,000

5

220,000

30

100,000

30

110,000

20

33,275

20

35,000

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Meningkatnya Mutu Hasil Perikanan Budidaya

- Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)

a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

b .

c .

Pendampingan pada Kelompok Tani Perikanan Budidaya

Pembinaan dan Pengembanga n Perikanan

- Jumlah Kelompok Pembenih Ikan yang Mendapat Bantuan (Pokdakan) - Jumlah Pembudidaya /Pokdakan yang terlegalitasi Tanahnya / bermitra (Persil Tanah ,Premi Asuransi) - Jumlah Pembudidaya /Pokdakan yang didampingi melalui Penguatan Kelembagaan (Pokdakan) - Jumlah Pembudidaya dan /Pokdakan terlatih (Orang) - Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana Produksi (Pokdakan)

323

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

11

11

25,000

11

27,500

11

30,250


│

-

46

- Jumlah Pembudidaya Pokdakan yang terbina dan terdampingi melalui pemantauan Kesehatan Ikan dan Limguingan (Pokdakan) d .

4

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar a .

6

7

Meningkatkan Produksi Hasil olahan Ikan

Meningkatkan Mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan ikan

Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan

Meningkatnya Mutu dan Nilai Jual produk olahan Ikan

1. Jumlah Produksi Olahan Ikan 2. Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) yang berkembang 3. Jumlah Poklahsar yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pengeolahan dan Pemasaran 4. Jumlah Fasilitasi Promosi Usaha Produk Perikanan

5

Pengembanga n UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemsaran Produksi Perikanan

- Jumlah Produksi Benih Ikan BBI (Ekor)

-

-

- Jumlah Poklahsar yang berkembang (kelompok)

-

-

-

-

-

-

5

100,000

5

110,000

150,000

100,097

255,000

110,106.7

433,500

121,117,. 37

736,950

133,229.1 07

1,252,815

146,552.01 8

1,252,815

161,207.219

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

700,000

60

870,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200,000

1

220,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

500,000

5

650,000

2,673.6

2,727.07

477,750

2,781.61

525,525

2,837.25

578,077.5

2,893.99

635,885.2 5

-

-

-

-

79

-

80

-

82

-

83

-

-

-

-

-

31,451

Prosesntase Penigkatan eknonomi Pokdakan melalui pendekatan Pengembangan Kawasan Budidaya (%) - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penataan pengembangan kawasan budidaya, baik di air laut, payau maupun air tawar - Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangunan/diadakan di Kawasan Pengembangan Budidaya (Paket)

- Jumlah Produksi Ikan Olahan (Ton)

-

77


│

47

a. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Meningkatnya Muta produk olahan ikan

6

8

9

Meningkat-kan pengawasan terhadap SD kelautan dan perikanan

Meningkat-kan Kapasitas SDM Aparatur

Meningkat-kan penga-wasan terhadap praktek ilega fising

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

1. Persentase Laporan Ilegal Fisihing yang ditindaklanjuti 2. Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis atau pelatihan setiap tahun

7

8

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Micro Kecil Menengah a Penyelenggara . an promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Pembentukan Kelompok Masyarakat swakarsa pengamanan

Jumlah POKMASWAS yang dibina (Kelompok)

Bimbingan Tek. Implementasi Peraturan PerundanganUndangan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatkan kualitas pelayanan OPD

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran

9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

477,750,

14

525,525

15

578,077.5

17

635,885.2 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

250,000

2

275,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

250,000

2

275,000

59

59

349,800

59

384,780

59

423,258

59

465,583.8

-

-

-

-

-

2

349,800

3

384,780

4

423,258

4

465,583.8

-

-

-

-

1

4

15,000

4

16,500

4

18,150

4

19,965

4

65,000

4

70,000

1

4

15,000

4

16,500

4

18,150

4

19,965

4

65,000

4

70,000

-

-

-

-

-

-

-

-

4

65,000

4

70,000

100

324,947.4 00

100

357,442.1 40

100

393,186.3 54

100

432,504.9 89

100

1,625,755.4 88

100

3,283,836.372

Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Perikanan (Jenis)

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10

16

Fasilitasi Promosi Usaha Produk Perikanan (Jenis)

Program pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SD Kelautan

a .

1 0

Jumlah Poklahsar yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang) Jumlah pegawai yang diikutkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan (orang)

-

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)

-

100


│

48

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan OPD

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik (Jenis)

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Berfungsi (%)

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1. Prosentase pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (%) 2. Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS yang diberikan honor /jasa atas pelaksanaan Adminsitrasi Pengelolaan Keuangan selama 1 Tahun (Orang)

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

- Ketersedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Jenis)

e. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Prosentase pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (%)

3

3

64,000

3

70,400

3

77,440

3

85,184

3

93,702.4

3

390,726.4

60

63

5,000

66

5,500

69

6,050

73

6,655

77

7,320.5

77

30,525.5

100

100

108,040

100

118,844

100

130,728.4

100

143,801.2 4

100

158,181.36 4

100

659,595.004

-

-

-

-

-

-

-

-

90

400,000

90

450,000

3

9,500

3

10,450

3

11,495

3

12,644.5

3

13,908.95

3

57,998.45

100

84,000

100

92,400

100

101,640

100

111,804

100

122,984.4

100

512,828.4

-

-

-

-

-

-

-

-

90

350,000

90

400,000

100

54,407.4

100

59,848.14

100

65,832.95 4

100

72,416.24 9

100

79,657.874

100

332,162.618

-

-

-

-

-

-

-

-

100

400,000

100

450,000

-

3

100

Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS) yang diberi Tugas Dinas dalam Daerah dan Dinas Luar Daerah selama 1 Tahun (Orang) f. Penyediaan Ongkos Kantor

- Tingkat pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Perkantoran (%)

g. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

- Tingkat pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis, Barang Cetakan, Penggandaan dan makanan serta Minuman selama 1 Tahun (%)

-

100

-


│

49

1 1

Meningkat-kan keter-sediaan data statistik kelautan dan perikanan yang terbarukan

Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Perikanan yang Terbarukan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penysusunan Laporan Kinerja OPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

11

1 2

Menigkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur

12

- Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel (Jenis) - Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel (Jenis)

5

5

34,950

5

38,445

5

42,289.50 0

5

46,518.45 0

5

51,170.295

5

213,373.245

5

5

34,950

5

38,445

5

42,289.5

5

46,518.45

5

51,170.295

5

213,373.245

5

650,070.25

5

1,175,772.75

1

50,000

1

55,000

Program Pengembangan Data / Informasi

- Updating Dokumen Database tindak lanjut intervensi program dan kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

- Updating Dokumen Database tindak lanjut intervensi program dan kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Prosentase kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)

a .

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onal

- Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)

b .

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Prosentase fungsi Gedung Kantor Dinas (%)

c .

d .

e .

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

60

65

102,500

70

28

2

40,000

2

44,000

2

70

75

25,000

80

27,500

85

- Jumlah Gedung Kantor yang direhab sedang/Berat - Berfungsinya Kendaraan Bermotor (%) - Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)

-

100

-

100

-


-

37,500

-

│

-

112,750

-

100

-

41,250

-

75

-

124,025

-

100

80

136,42.,5

85

650,070.25

85

1,175,772.75

48,400

2

53,240

2

58,564

8

244,204

30,250

90

33,275

95

36,602.5

95

152,627.5

-

45,375

-

-

-

100

-

49,912.5

-

-

1

100

3

500,000

54,903.75

15,000

1

100

2

550,000

228,941.25

18,000

50

f . g .

13

Meningkat-kan Kinerja Aparatur Penyuluh Perikanan

Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh Perikanan

14

Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengadaan Mebeleur

Jumlah Mebeleur (unit)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur a .

1 3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

a .

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Jumlah Pegawai yang melakukan Disiplin Kerja (orang)

-

Jumlah Mesin/Kartu Absensi - Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,000

-

94

100,000

5

120,000

2

50,000

2

50,000

-

90 -

82

50,000

86

- Jumlah Bahan/Kit Penyuluhan

53

4

50,000

2

10,000

2

11,000

2

12,100

- Jumlah Motor Penyuluh (Unit)

25

-

-

2

60,000

2

66,000

2

72,600

│

90

-

78


70,000

-

5

84,700

1

0

25,000

90

1

25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja OPD yang ditetapkan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang tercantum pada Tabel 6.1. Target kinerja sesuai indikator ditetapkan sebagai komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

70,513.4

72,609.20

74,767.60

76,990.60

40.117.4

43.878.5

43.878.5

1

Produksi Perikanan Tangkap

68,478. 50

2

Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap

179

193

209

225

244

228

238

238

3

Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB)

59

50

52

52

55

30

30

318

4

Produksi Perikanan Budidaya

125,505.0 0

129,364.3

133,346.20

137,455.00

141,694.70

310.316

355.663

355.663

5

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)

323

329

336

343

350

522

532

532

6

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat sarana produksi budidaya/Terberdayakan(Pokdakan)

34

42

54

67

85

55

56

512

7

Jumlah Produksi Ikan Olahan (Ton)

2,673.6

2,727

2,782

2,837

2,894

-

-

-

8

Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yang berkembang (Poklahsar)

77

79

80

82

83

-

-

-

9

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif

59

59

59

59

59

-

-

-

10

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis (Orang)

1

4

4

4

4

2

2

2

11

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

12

Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun (Jenis)

5

5

5

5

5

5

5

5

13

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)

60

65

70

75

80

85

85

85

14

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)

78

82

86

90

94

-

-

-


│

52

BAB VII PENUTUP Rencana strategis perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bone tahun 2013-2018 disusun berdasarkan perubahan lingkungan strategis dan pergeseran kebijakan serta

pembagunan. Pelaksanaan rencana strategis

perubahan

memasuki tahun

ke-4

pelaksanaan RPJMD kabupaten Bone dimana akan digunakan sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang dimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan, pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, Renstra Perubahan ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah Renstra OPD berakhir, maka Renstra OPD ini dapat dijadikan pedoman penyusunan Renja OPD tahun 2017 - 2018. Akhir kata semoga Renstra perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2017-2018 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.


│

53

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

Recommend Documents