PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011 – 2015

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5894558 Soreang 40911

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Pembangunan

merupakan

usaha

peningkatan

kualitas

manusia

dan

masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan daerah dengan

memperlihatkan

kemajuan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

suara

memperluaskan perkembangan global, sedangkan kuantitas pembangunan memiliki kebutuhan sumber daya, sehingga pencapaian hasil pembangunan selalu lebih mudah dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang telah diselesaikan. Demikian pula proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung adalah merupakan bagian dari pembangunan Propinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesinambungan pembangunan, memberikan daya dukung tercapainya kondisi masyarakat yang lebih baik, dimana pada

hakekatnya

merupakan

upaya

peningkatan

kualitas

manusia

dengan

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana dalam prioritas daerah pembangunan pra ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan pedesaan. Koperasi,

UKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan

diharapkan

mampu

membangun struktur perekonomian yang lebih baik terutama dalam mengatasi masalah ekonomi yang ada di Kabupaten Bandung maupun pengaruh era globalisasi. Hal ini tergambar dalam misi Kabupaten Bandung yang ke-6 yaitu Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing, dalam salah satu tujuannya yaitu terwujudnya peningkatan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah dengan sasaran antara lain : 1) Meningkatnya pelaku KUMKM yang berbasis potensi lokal dan mampu bersaing 2) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing 3) Meningkatnya nilai tambah petani 4) Meningkatkan potensi-potensi unggulan daerah Dalam mendukung terwujudnya misi unggulan tersebut, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) pembangunan koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan Tahun 2011 – 2015 sebagai perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

PERUBAHAN RENSTRA DISKOPERINDAG

1

I.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015, berlandaskan : 1. Landasan Idiil

: Pancasila

2. Landasan Konstitusional

: Undang-Undang Dasar 1945

Disamping itu mengacu pula pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang berlaku, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyelesaian Keuangan Negara; 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Darah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi Kabupaten Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang

Pedoman

Penataan

dan

Pembinaan

Pasar

Tradisional,

Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern; 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara PERUBAHAN RENSTRA DISKOPERINDAG

2

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah; 15. Peraturan

Daerah Kabupaten Bandung Nomor

6 Tahun 2004 tentang

Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

I.3 Maksud Dan Tujuan 1) Maksud Rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2011 – 2015 disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi harus melibatkan partisipasi

seluruh

elemen

masyarakat, dengan karakter

efektif, efisien,

transparan, partisipatif, akuntabel berdasarkan kerangka hukum, adil dan responsif. 2) Tujuan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Tahun

2011 – 2015 adalah untuk memberikan arahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan pembangunan koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung, sehingga akan didapat kejelasan, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bandung yang diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mendorong tumbuhnya daya beli yang akan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).


3

I.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi B. Sumber Daya SKPD C. Kinerja Pelayanan SKPD D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan B. Telaahan Visi, Misi dan Program C. Penentuan Isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan Sasaran Jangka Menengah SKPD C. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII

PENUTUP


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

II.1

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yang merupakan Dinas teknis serta bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan yang meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan hasil industri pertanian dan kehutanan dan industri logam, mesin dan kimia, industri aneka, sarana dan pengembangan perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, maka tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut: 1) Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,

mengkoordinasikan

dan

mempertanggungjawabkan

kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah serta bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Fungsi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


5

2) Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengolahan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penetapan

penyusunan

rencana dan program

kerja pengelolaan

pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas. d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi

umum dan

kerumahtanggaan. e. Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. f.

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas. i.

Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.

j.

Penetapan

rumusan

kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas. k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. l.

Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ke tiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretaris membawahkan: a. Sub Bagian Penyusunan Program. b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Sub Bagian Keuangan. PERUBAHAN RENSTRA DISKOPERINDAG

6

3) Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Pengembangan

Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas

di bidang pelayanan pengembangan usaha

koperasi yang meliputi pengembangan koperasi produsen, konsumen dan jasa, pengembangan permodalan koperasi serta pengawasan dan penilaian USP koperasi.Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai fungsi: a. Penetapan

dan

penyusunan

rencana

program

kerja

pelayanan

pengembangan usaha koperasi. b. Penetapan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi. c. Penetapan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah. d. Penetapan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP. e. Penetapan pembinaan KSP dan USP. f.

Penetapan fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP.

g. Penetapan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya. h. Penetapan

pengembangan

iklim

serta

kondisi

yang

mendorong

pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. i.

Penetapan pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi.

j.

Penetapan dan perlindungan kepada koperasi.

k. Penetapan fasilitasi pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi. l.

Penetapan pengawasan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi.

m. Penetapan fasilitasi penjaminan permodalan dan pembiayaan bagi koperasi yang meliputi kredit perbankan / bukan bank, modal Ventura pinjaman BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain. n. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha koperasi. o. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha koperasi. p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


7

q. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pengembangan usaha koperasi. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi membawahkan : a. Seksi Pengembangan Koperasi Produsen Konsumen dan Jasa. b. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Permodalan Koperasi. c. Seksi Pengawasan dan Penilaian USP Koperasi. 4) Bidang Kelembagaan Koperasi Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas pokok di bidang pelayanan kelembagaan koperasi yang meliputi pendaftaran koperasi, pengembangan organisasi dan tatalaksana koperasi serta pengembangan sumber daya manusia koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi: a. Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

pelayanan

kelembagaan koperasi. b. Penetapan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi. c. Penetapan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten. d. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pengesahaan dan pengumuman akta pengesahan koperasi. e. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan PAD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi. f.

Penetapan fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah.

g. Penetapan pengawasan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi. h. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kelembagaan koperasi. i.

Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan kelembagaan koperasi.

j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


8

k. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga dan pihak ketiga di bidang pelayanan kelembagaan koperasi. Bidang Kelembagaan Koperasi membawahkan: a. Seksi Pendaftaran Koperasi. b. Seksi Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi. c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. 5) Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi pengembangan kemitraan dan pengembangan kewirausahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. Penetapan

penyusunan

rencana dan program

kerja pengelolaan

pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. b. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil yang meliputi pendanaan / penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan prasarana, informasi kemitraan, perijinan dan perlindungan. c. Penetapan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi d. Penetapan fasilitasi akses penjaminan dalam penyedian pembiayaan bagi UKM yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain. e. Penetapan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan UKM. f.

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. h. Pelaksanaan tugas,

kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.


9

i.

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi

/

lembaga

atau

pihak

ketiga

di

bidang

pengelolaan

pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahkan: a. Seksi Pengembangan Kemitraan. b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan. 6) Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia Bidang Industri, Logam, Mesin dan Kimia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia yang meliputi logam mesin dan elektronik, industri agro serta kimia dan bahan bangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan industri agro, logam mesin dan kimia. c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia. d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia. e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia. f.

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia.

g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan industri agro, logam mesin dan kimia. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai

dengan bidang tugas dan

fungsinya. i.

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia.


10

Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia membawahkan: a. Seksi Logam Mesin dan Elektronik. b. Seksi Industri Agro. c. Seksi Kimia dan Bahan Bangunan. 7) Bidang Industri Aneka Bidang Industri Aneka dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan industri aneka yang meliputi tekstil dan produk tekstil, kulit dan produk kulit serta kerajinan dan aneka. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Industri Aneka mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan industri aneka. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan industri aneka. c. Pengkoordinasian perencanaan kerja di bidang pengelolaan industri aneka. d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan industri aneka. e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan industri aneka. f.

Pelaporan pelaksanan tugas pengelolaan industri.

g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan industri. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i.

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan industri.

Bidang Industri Aneka membawahkan: a. Seksi Tekstil dan Produk Tekstil b. Seksi Kulit dan Produk Kulit c. Seksi Kerajinan dan Aneka 8) Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan

tugas-tugas

di

bidang

pengelolaan sarana dan

pengembangan perdagangan yang meliputi sarana perdagangan kerja sama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan usaha pedagangan. PERUBAHAN RENSTRA DISKOPERINDAG

11

Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

Bidang

Sarana

Pengembangan

Perdagangan mempunyai fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana dan pengembangan perdagangan. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di sarana dan pengembangan perdagangan. c. Pengkoordinasian

perencanaan

teknis

di

bidang

sarana

dan

pengembangan pasar. d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang sarana pengembangan perdagangan. e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang sarana pengembangan perdagangan. f.

Pelaporan pelaksanaan tugas

pengelolaan sarana pengembangan

perdagangan. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan di bidang pengelolaan sarana pengembangan perdagangan. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i.

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga di bidang sarana dan pengembangan perdagangan.

Bidang Sarana Pengembangan Perdagangan membawahkan : a. Seksi Sarana Perdagangan. b. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Perdagangan. c. Seksi Bina Usaha Perdagangan. 9) Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan perdagangan dalam dan luar negeri yang meliputi distribusi dan informasi, perlindungan konsumen dan metrologi legal serta perdagangan luar negeri.


12

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja perdagangan dalam dan luar negeri. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri. c. Pengkoordinasian perencanaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri. d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri. e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri. f.

Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.

g. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i.

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.

Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri membawahkan : a. Seksi Distribusi dan Informasi. b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal. c. Seksi Perdagangan Luar Negeri. 10) UPTD Pasar Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagai fungsi dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala UPTD Pasar mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan pasar. b. Perencanaan operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan pasar.


13

c. Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pengelolaan dan pengembangan pasar. d. Pengelolaan anggaran pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar. e. Pengembangan kemitraan pengelolaan dan pengembangan pasar. f.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. UPTD Pasar membawahkan Sub. Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pasar di bidang pengelolaan dan pengembangan pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi yaitu : a. Penyusunan

rencana operasional ketatausahaan pengelolaan dan

pengembangan pasar. b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan sarana dan prasarana UPTD Pasar. c. Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan dan pengembangan pasar. d. Pemberian

dan

penyusunan

bahan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian pengelolaan dan pengembangan pasar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung mempunyai peran aktif dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung melalui gerakan dan pemberdayaan koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung sebagai berikut : Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar berikut :


14


15


16

II.

Sumberdaya SKPD Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung didukung oleh aparat / personil dengan jumlah pegawai pada tahun 2013 sebanyak 531 orang dengan rincian 94 orang wanita dan 393 orang pria. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Uraian (1)

Jumlah (2)

Ket.

(3)

(4)

Status Pegawai 1. Pegawai Negeri Sipil

360

2. Calon PNS

11

3. Kontrak Kerja

58

1. Pegawai Negeri Sipil 2. Kontrak Kerja Tingkat Pendidikan

Wanita

Pria

105

313

6

52

PNS

CPNS

1. Strata 3 (S3 2. Strata 2 (S2)

1 16

3. Strata 1 (S1)

63

4. Sarjana Muda

5

5. SLTA

187

6. SLTP

40

7. SD

67

1

10

Kepangkatan 1. IV / c

1

2. IV / b

5

3. IV / a

7

4. III / d

16

5. III / c

15

6. III / b

37

7. III / a

23


17

Uraian

Jumlah

(1)

(2)

Ket. (3)

8. II / d

4

9. II / c

8

10. II / b

138

11. II / a

19

12. I / d

29

13. I / c

2

14. I / b

57

15. I / a

9

(4)

Jabatan Struktural / Eselon

III.

1. Eselon II / b

1

2. Eselon III / a

1

3. Eselon III / b

7

4. Eselon IV / a

32

5. Eselon IV / b

7

6. Staf

370

7. TKK

58

11

Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut : Sampai dengan tahun 2012, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung telah melaksanakan pelayanan sebagai berikut : Tahun No

1. a.

b.

Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Meningkatnya Jumlah Pelaku UMKM Meingkatnya Penyerapan Tenaga Kerja UMKM

2010

2011

2012

6.375

7.218

7.894

28.957

57.120

61.088


18

Tahun No

c.

d. e. f. 2. a.

b.

c.

d. 3. a.

b. c.

Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah Omzet UMKM Meningkatnya UMKM yang memiliki Sertifikasi Halal dan PIRT Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi Aktif Urusan Perdagangan Terwujudnya pasar tradisional yang berkondisi baik Meningkatnya ekspor komoditas non migas ($) Meningkatnya fasilitas advokasi perlindungan konsumen Jumlah lokasi PKL yang sudah ditata Urusan Perindustrian Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah Jumlah omzet unit usaha industri kecil dan menengah Jumlah potensi produk unggulan IKM

2010

2011

2012

3.021.886.684.000

3.070.548.688.000

3.084.145.158.000

55 Sertifikasi

75 sertifikasi

60 Sertifikasi

747

782

1.593

1.489

1524

871

8 pasar

2 Pasar

3 pasar

462.771.009,20

511.338.087.31

833.686.178,32

0

10 Putusan

20 putusan

0

2 Pasar

2 Pasar

4,118 IKM

4,239 IKM

4,450 IKM

2.176.213.790.000

2.213.199.234.000

2.279.595.221.020

98 IKM

22 IKM

40 IKM


19

IV.

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan, terinventarisasi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : Tantangan

Peluang

1. Meningkatnya jumlah penduduk 2. Rendahnya daya beli 3. Meningkatnya jumlah pengangguran 4. 5.

6.

7.

1. Angkatan kerja meningkat 2. Tenaga kerja cukup tersedia 3. Meningkatnya masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif Komersialisasi fasilitas dan asset 4. Meningkatnya animo masyarakat pasar terhadap non pedagang dalam mendirikan koperasi Membangun sinergitas yang efisien 5. Dukungan pemerintah semakin mulai dari pemasok, pedagang dan tinggi dengan adanya prioritas pembeli kebijakan ekonomi nasional Peningkatan kualitas hubungan status 6. Tersedianya tenaga ahli dari hukum / kepemilikan (pengelola / perguruan tinggi, Litbang Balai Pemda / pedagang) besar maupun IKATSI Perwujudan dan pencitraan identitas 7. Bahan baku dan penunjang mudah pasar tradisional sesuai dengan ciri tersedia didapat khas / keunikan masing-masing pasar 8. Indonesia merupakan pasar yang besar 9. Melimpahnya sumber daya alam 10. Dengan adanya perjanjianperjanjian antara Negara yang baru, barang ekspor kita akan kompetitif di pasar internasional 11. Adanya kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Daerah yang mendukung adanya sistem keterbukaan dan kemudahan dalam proses pengadaan barang / jasa 12. Makin terjangkaunya ruang gerak pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan oleh pihak LPKSM di wilayah Kabupaten Bandung 13. Makin tumbuhnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab


20

Tantangan

Peluang 14. Makin meningkatnya pengetahuan pelaku usaha mengenai peraturan pemerintah tentang peredaran barang dan jasa 15. Terbukanya kewenangan untuk melaksanakan urusan / kegiatan di bidang kemetrologian 16. Memiliki potensi unggulan yang mejadi trademark suatu produk yang berkualitas 17. Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan maupun lembaga terkait untuk memproses Hak Paten 18. Adanya lembaga-lembaga keuangan 19. Adanya kepedulian terhadap pengrajin untuk menjadi mitra binaan dari perusahaan besar 20. Adanya pusat perbelanjaan / pasar modern / mall untuk sarana promosi 21. Kesempatan mengikuti event pameran 22. Tersebarnya distributor / agen / grosir 23. Adanya kegiatan pasar lelang komoditi agro 24. Dukungan pemerintah semakin tinggi melalui APBN, Program GEMPITA 25. Di Kabupaten Bandung, terdapat 12 pasar tradisional dan 34 pasar desa, warung serta toko-toko 26. Koperasi sebagai ekonomi kerakyatan yang harus terus menerus dibina agar koperasi menjadi tangguh dan sejajar dengan badan usaha lainnya 27. Koperasi salah satu cara utuk mencegah ekonomi liberal yang mengutamakan modal besar


21

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1

Identifikasi Permasalahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung telah melakukan identifikasi permasalahan, diantaranya yaitu : 1. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana kurang memadai 2. Sumberdaya manusia IKM yang masih rendah 3. Tingkat kesadaran, budaya, jiwa kewirausahaan yang masih konvensional 4. Lemahnya penegakkan hukum 5. Daya saing pasar tradisional yang semakin melemah dengan maraknya pasar modern 6. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan promosi 7. Koperasi masih terkendala permodalan dan jaringan pemasaran produk 8. Masih sulit untuk memperoleh akses ke perbankan 9. Belum stabilnya mutu produk

III.2

Telaahan Visi Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Bandung dijabarkan dalam RPJPD 2005 – 2025 (20 tahun), selain itu, mengacu pula pada usulan-usulan dari tingkat kecamatan (MPKT), serta KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Kabupaten Bandung. Dengan demikian Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan harus menggambarkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung melalui MPKT, KUA, RPJMD dan RPJPD. Selain memperhatikan RJPMD / Renstrada Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Bandung, juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RUTR Kabupaten Bandung, lingkungan hidup dan sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bandung. Berdasarkan RJPMD Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015, Visi Kabupaten Bandung yaitu ”Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

RENSTRA DISKOPERINDAG

22

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan keamanan dan keterbitan wilayah 2. Meningkatkan profesionalisme birokrasi 3. Memulihkan

keseimbangan

lingkungan

dan

menerapkan

pembangunan

berkelanjutan 4. Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda 5. Memantapkan pembangunan perdesaan. 6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah. 7. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung dengan memperhatikan permasalahan, potensi dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung, dengan tetap memandang semua bidang pembangunan dalam kedudukan yang penting, juga disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan Jawa Barat, ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Reformasi birokrasi 2. Pengembangan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan 4. Pengurangan kemiskinan daerah dan penyandang masalah sosial 5. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah 6. Peningkatan kemudahan bagi pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) 7. Pengembangan produk unggulan 8. Rehabilitasi kerusakan lingkungan, penataan ruang dan penanganan bencana 9. Pemantapan pembangunan daerah dan wilayah perdesaan 10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan pangan


23

III.3

Penentuan Isu-Isu Strategis Dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), disusunlah isu-isu strategis sebagai berikut :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Internal Kekuatan (Strength) LPE masih cukup tinggi Industri pengolahan masih dominan Banyaknya kegiatan ekonomi (UMKM) berbasis sumberdaya lokal Prosedur untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan cukup sederhana Adanya konsep pengembangan OVOP Sumber daya alam yang melimpah sebagai bahan baku Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan Kelemahan (Weakness) Adanya disparasi pembangunan antar daerah PDRB belum merata untuk seluruh sektor Lemahnya SDM untuk meningkatkan produktivitas Aksesibilitas terhadap modal dan pasar masih rendah Kurangnya data potensi dan kondisi ekonomi pedesaan Aksesibilitas dan informasi terhadap pasar masih rendah Kurangnya akses masyarakat terhadap permodalan

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Eksternal Peluang (Opportunity) Sumber daya alam masih banyak tersedia Meningkatnya arus investasi pada beberapa sektor unggulan Adanya pola kemitraan antar industri kecil mengengah dengan industri besar Pasar yang masih terbuka luas Minat swasta dalam berinvestasi di bidang agropolitan cukup tinggi Ancaman (Threat) Alih fungsi pertanian ke non pertanian Perilaku masyarakat yang semakin permisif Masih dominannya industri besar dalam perekonomian daerah Produk sejenis dari wilayah lain Ketatnya standar terhadap produk hasil pertanian

Adapun isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah : 1. Rendahnya keterampilan para pengurus / pengelola dalam pengelolaan koperasi 2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian 3. Kurangnya ketersediaan skema pembiayaan di bidang industri kecil 4. Rendahnya transformasi, informasi dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu sehingga masih sering terjadi distorsi harga yang berdampak terhadap perekonomian di tingkat pusat dan daerah 5. Rendahnya nilai tambah, daya saing dan produktivitas SDM industri kecil 6. Masih lemahnya daya saing industri kecil 7. Adanya perjanjian FTA dan FTA yang baru diantaranya : ASEAN-India FTA, AJCEP dan AANZ FTA yang harus segera direalisasikan dimana Indonesia sebagai salah satu pihak penandatangan penerbitan SKA 8. Penerbitasn Certificate of Origin (CO) SKA merupakan pelimpahan pemerintah pusat ke daerah. RENSTRA DISKOPERINDAG

24

9. Di wilayah Bandung Raya ada 3 (tiga) penerbit SKA yaitu Prov. Jawa Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung 10. Pemberlakuan ACFTA (Asia China Free Trade Agreement) baik langsung maupun tidak mempengaruhi kebedaraan maupun daya saing para pelaku usaha di Kabupaten Bandung, sehingga perlu adanya terobosan untuk mempermudah akses pemasaran para pengrajin dalam mempromosikan produknya sehingga produk-produk Kab. Bandung dapat bersaing dan dikenal masyarakat luas 11. Akibat adanya pengaruh ekstrim cuaca mempengaruhi terhadap kebutuhan pokok masyarakat khususnya di pasar-pasar tradisional sehingga berpengaruh pula terhadap fluktuasi harga 12. Sebagai kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap para pengrajin Kabupaten Bandung perlu mensosialisasikan program peningkatan penggunaan produk Indonesia melalui slogan “Aku Cinta Produk Indonesia” 13. Terwujudnya pasar yang representative, sehat, bersih, aman dan nyaman 14. Memberdayakan para pelaku usaha (supplier, pedagang dan pembeli) 15. Meningkanya perlindungan terhadap Pasar Tradisional


25

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1

Visi Dan Misi SKPD Visi Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan memperhatikan visi dan misi daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung mempunyai visi sebagai berikut : “Terwujudnya pelaku usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan”. Makna dari visi tersebut: a. Pelaku usaha yang menjadi binaan Diskoperindag di sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. b. Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, adalah : 1. Maju,

dimaksudkan

agar

para

pelaku

usaha mampu meningkatkan

kapasitasnya dalam mengembangkan kelembagaan dan usahanya. 2. Mandiri, dimaksudkan agar pelaku usaha mempunyai sikap dan mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang telah menjadi keputusan, mampu mengoptimalkan potensi diri dan mengurangi ketergantungan. 3. Berdaya saing, dimaksudkan agar pelaku usaha mampu meningkatkan nilai tawar produk barang/jasa yang didukung dengan konsistensi atas kualitas barang dan pelayanan jasa. Misi Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut : 1. Memantapkan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 2. Meningkatkan usaha industri yang maju dan mandir. 3. Meningkatkan usaha perdagangan yang berdaya saing yang berdaya saing berbasis sumberdaya lokal. 4. Membangun iklim usaha yang kondusif berwawasan lingkungan. 5. Mengembangkan pasar tradisional sebagai pusat perbelanjaan yang representatif. 6. Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen.


26

Makna dari misi tersebut adalah : 1. Memantapkan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Bahwa kondisi Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi kerakyatan menjadi prioritas dan

mendapat perhatian yang besar serta keseriusan dalam

pemberdayaannya melalui peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, akses terhadap peluang usaha dan akses permodalan serta pemasaran, penguasaan informasi dan teknoogi sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi yang dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. 2. Meningkatkan Peran Sektor Perindustrian dan Perdagangan Dalam / Luar Negeri. Bahwa sektor Perindustrian dan Perdagangan perlu terus didorong peranannya dalam menumbuhkan perekonomian daerah, melalui kemudahan perijinan, berinvestasi, penyediaan lokasi usaha dan infrastruktur penunjang serta didorong untuk mampu memanfaatkan peluang ekspor berbagai komoditi. 3. Mengembangan Potensi Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal. Dalam pengembangan potensi ekonomi daerah perlu memanfaatkan sumberdaya lokal (SDM dan SDA) yang sebesar-besarnya serta diikuti upaya-upaya yang mendorong peningkatan daya saing kualitas produk barang/jasa. 4. Membangun Iklim Usaha yang Berwawasan Lingkungan. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian perlu didukung dengan iklim usaha yang mendorong minat para pelaku usaha untuk berinventasi, dengan disertai upaya menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 5. Mengembangkan pasar tradisional sebagai pusat perbelanjaan yang representatif. Kondisi pasar tradisional perlu terus dikembangkan agar menjadi pusat perbelanjaan yang representatif (bersih, sehat dan nyaman) melalui peningkatan sarana / prasarana dan infrastruktur yang memadai sehingga mampu tetap bertahan yang disertai pengendalian pemberian ijin pembangunan pasar swalayan (mall, super/toko/mini market). 6. Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen. Dalam upaya menjaga stabilitas harga maka ketersediaan barang dan jasa perlu didukung dengan kelancaran arus distribusi disertai upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap konsumen. PERUBAHAN RENSTRA DISKOPERINDAG

27

IV.2

Tujuan Arah pembangunan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan yang merupakan bagian integral dari pembangunan provinsi dan nasional adalah membentuk koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan menjadi kelompok usaha yang kuat dan mandiri dengan tingkat fleksibilitas, kewirausahaan dan daya saing global yang tinggi serta menjadi pengusaha yang inovatif serta dilandas i nilai moral, etos dan disiplin kerja. Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai suatu penentu sukses tidaknya pembangunan KUMKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung, yang merupakan penjabaran dari misi adalah: 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan, organisasi dan manajemen koperasi, agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi insentif sehingga menjadi semakin baik. 2. Peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM, dalam upaya penigkatan potensi perekonomian daerah dan serta perluasan kesempatan kerja guna mendukung pengurangan jumlah pengangguran. 3. Meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah, dalam upaya penigkatan potensi perekonomian daerah dengan upaya yang mendorong peningkatan daya saing kualitas produk barang/jasa. 4. Meningkatkan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen. Upaya perlindungan konsumen

bertujuan meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan

kewajibannya,

menumbuhkan

kesadaran

pelaku

usaha

akan

pentingnya

perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa serta menciptakan perlindungan konsumen. 5. Meningkatkan Akses Pasar Domestik, Nasional dan Internasional. Sasaran yang ingin

dicapai

dalam

peningkatan

akses

pasar

domestik,

nasional dan

internasional. 6. Meningkatkan kapasitas pemasaran melalui pembangunan pusat distribusi dan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan bagi kegiatan ekonomi daerah. 7. Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah, untuk meningkatkan kontibusi pertumbuhan ekonomi daerah di sektor industri.


28

IV.3

Sasaran 1. Peningkatan Jumlah Koperasi yang berbadan hukum. 2. Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif. 3. Penigkatan pelaku UMKM yang berbasis potensi lokal dan mampu barsaing. 4. Peningkatan kontribusi penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM. 5. Peningkatan jumlah omzet UMKM. 6. Peningkatan jumlah sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi Halal bagi para pelaku UMKM. 7. Meningkatkan tingkat fasilitas advokasi perlindungan konsumen. 8. Peningkatan nilai eksport non migas. 9. Peningkatan sarana perdagangan 10. Penataan lokasi tempat berjualana bagi PKL 11. Peningkatan pertumbuhan Industri Kecil Menengah. 12. Peningkatan Omzet Usaha Industri Kecil Menengah. 13. Meningkatnya potensi-potensi unggulan daerah.

IV.4

Strategi Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan yaitu : 1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan KUMKM yang kompeten melalui pembinaan dan pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan permodalan KUMKM . 3. Mengembangkan industri produktif berbasis sumberdaya lokal. 4. Meningkatkan keterampilan kewirausahaan bagi para pelaku KUMKM. 5. Mewujudkan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal. 6. Mengembangkan model kemitraan usaha hulu hingga hilir . 7. Meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah. 8. Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah. 9. Penataan pedagang kaki lima dan asongan. 10. Penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One Product (OVOP). 11. Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan. 12. Pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu.


29

IV.5

Kebijakan Dalam mencapai tujuan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang telah tersusun dalam sasaran strategi, perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut yaitu : 1. Peningkatkan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku KUMKM melalui pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, menumbuhkan kemitraan dengan usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan sektor-sektor non unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-besarnya bermanfaat dalam penciptaan lapangan kerja. 3. Peningkatan fasilitasi akses permodalan kepada pelaku usaha industri kecil menengah, pedagang golongan ekonomi lemah, Koperasi dan UMKM. 4. Penetapan regulasi yang mendorong berkembangnya pasar-pasar tradisional dan pengembangan usaha UMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


30

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

V.1

Program Dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung menetapkan programprogram yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program

dan

kegiatan

dilakukan

dengan

berpedoman

pada

program

pembangunan daerah dalam RPJMD 2011-2015 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut : A. Urusan Wajib Koperasi Dan UKM 1. Program Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif a. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah b. Monitoring dan evaluasi 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan c. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah a. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah. b. Monitoring dan evaluasi 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi b. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian c. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi d. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi e. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan


31

B. Urusan Pilihan Perdagangan 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen c. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa d. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 2.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri b. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan dokumen ekspor

3.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan operasional b. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha c. Pengembangan distribusi dan promosi barang / produk d. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk e. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan f. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan g. Sosialisasi Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

4.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan a. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan. b. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

C. Urusan Pilihan Perindustrian 1.

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi a. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri b. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi c. Pengembangan industri kreatif berbasis fashion

2.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri b. Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi IKM


32

3.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a. Pembinaan kemampuan teknologi industri b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

4.

Program Penataan Struktur Industri a. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

5.

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial a. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

Indikator kinerja SKPD memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2010 dan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :


38


39


40

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung 2011 – 2015 merupakan suatu acuan dan program dasar pemberdayaan KUMKM, perindustrian dan perdagangan yang mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan KUMKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung. Untuk mendukung rencana tersebut di atas, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, standar pelayanan minimal dan merupakan penjabaran visi dan misi pengembangan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan maupun visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.


41

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr wb. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjunan kita, Nabiyullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011 – 2015. Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 merupakan rangkaian perencanaan program dalam pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bandung dalam jangka menengah, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber-sumber lainnya. Penyusunan Perubahan Renstra juga mengacu kepada prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Stategis dan Program Pembangunan dalam daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 dan Peraturan Perundangan serta Kebijakan Nasional, Provinsi, yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sangatlah disadari bahwa penyajian Perubahan Rencana Strategis ini masih belum sempurna, serta masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada kami. Namun demikian, diharapkan Perubahan Rencana Strategis ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan. Wassalamu’alaikum wr wb. Soreang, Februasi 2014 KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG

Dra. Hj. POPI HOPIPAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600722 199109 2 001

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI BAB I

BAB II

iii PENDAHULUAN

1

I.1. Latar Belakang

1

I.2. Landasan Hukum

2

I.3. Maksud dan Tujuan

3

I.4. Sistematika Penulisan

4

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

5

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

5

II.2. Sumber Daya SKPD

17

II.3.Kinerja Pelayanan SKPD

18

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

20

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

22

III.1. Identifikasi Permasalahan

22

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program

22

III.3. Penentuan Isu Strategis

24

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

26

IV.1. Visi dan Misi SKPD

26

IV.2. Tujuan

28

IV.3. Sasaran

29

IV.4. Strategi

29

IV.5. Kebijakan

30

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

31

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

38

BAB VII

PENUTUP

41

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN - LAMPIRAN

ii

Tabel 6.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/kota Renstra SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Periode Pelaksanaan: Tahun Pelaksanaan 2011 - 2013 Indikator dan target Kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten : Bandung Sasaran

NO

Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke-

Target Capaian evaluasi pelaksanaan s/d tahun 2013 (kumulatif)

2011

(6) (1)

1

1

(3)

1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

1

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program penciptaan iklim Usaha Kecil 2 Menengah yang kondusif

1

1

2

1

2

Jumlah koperasi

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

K

1.524

(7) Rp

Rp Realisasi

1.621

790

888

Jumlah pelaku UMKM

6.375

8.432

Jumlah tenaga kerja UMKM

28.957 3.021.886.684.000

34.043 3.145.828.061.160

Jumlah pelaku UMKM

6.375

8.432

Jumlah tenaga kerja UMKM

28.957

34.043

Jumlah Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal

55 Sertifikasi

0

3

1

1

4

1

1

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Tingkat fasilitas advokasi perlindungan konsumen

4

2

1

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Nilai eksport barang dan jasa ($)

5

1

1

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata

5

1

2

Program Pembinaan Jumlah lokasi PKL pedagang kaki lima yang sudah ditata dan asongan

6

1

1

Jumlah omzet unit usaha industry kecil dan menengah

6.982 594.200.000

57.120 3.075.548.668.000

456,850,399,57

8 pasar

0

2.176.213.790.000

821,019,618,92

7 Pasar

4 Pasar

7.545

57.120

7.218

57.120

655.169.450

75 sertifikasi

75 sertifikasi

195.106.000

672.140.250

0

0

961.145.500

678.528.611

1.707.370.000

3.084.145.158.000

7.894

194.706.000

55 Sertifikasi

55 Sertifikasi

144.617.500

195.000.000

183.360.000

10 Putusan

10 Putusan

150.350.000

148.515.000

4458337500

0

0

0

215.500.000

902.707.750

4.277.976.250

0

213.150.000

833.686.178,32

(11) Rp Anggaran

268.076.000

3.145.828.061.160

35.962

8.432

34.043

1.377.600.550

143.067.500

100 Sertifikasi

134 Sertifikasi

315.445.950

290.645.000

289.986.770

35 putusan

35 putusan

186.495.250

543.450.000

483.244.400

1.250.617.400

8.672

Diskoperindag 604,000,000 Diskoperindag

940

Diskoperindag

9.236 200,000,000

3.208.744.622.383

8.109

(12) Rp Anggaran

1.653

8.672 275.000.000

K Target

538,000,000 906

8.432

34.043

K Target

298.773.500

888

34.043

1.053.087.000

746.381.472

34.043 3.145.828.061.160

61.088

2 Pasar

2.205.675.089.000

61.088

148.140.000

Realisasi

1.633 319.174.000

8.109

7.545

2 Pasar

2.219.738.065.800

7.894

Anggaran

1.613

309.685.000 871

150.000.000

Rp Realisali

871

60.120

1.027.421.500

511,338,087,31

60.120 3.090.548.668.000

3.070.548.688.000

6.982

361.200.000

158.865.000

Target

Unit Penanggung Jawab

2015

(10)

K Realisasi

1.613 321.325.000

832

7.218

Anggaran

1.593

275.960.000

839

169.200.000

Rp Realisali

1.697

57.120

34.089.652.775

Target

2014

(9)

K Realisasi

1.562

3.458.109.050

269 Sertifikat

Target

286.220.000 813

2013

(8)

K Target

1.613

Jumlah koperasi aktif

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

(5)

926.719.000

Jumlah omzet UMKM

3

2

(4)

2012

37.480

225,000,000

1,060,000,000

9.236

Diskoperindag Diskoperindag

3.272.919.514.831

1,360,000,000

Diskoperindag

1.006.999.750

821.019.619

821,019,618,92

35.962

315.445.950

267.345.500

263.895.500

Diskoperindag

37.480

100 Sertifikasi

220,000,000

100 Sertifikasi

370,000,000

Diskoperindag

40 putusan

615,000,000

40 putusan

480,000,000

Diskoperindag

903,121,580,82

135,000,000

695,650,417

Diskoperindag

993,433,738,90

3 pasar

3 pasar

20.258.553.500

9.513.857.400

2 pasar

2 pasar

9.372.761.775

9.185.024.250

2 pasar

4,245,000,000

2 pasar

1,430,000,000

Diskoperindag

2 Pasar

2 Pasar

225.000.000

218.641.500

2 Pasar

2 Pasar

136.200.000

130.715.545

2 Pasar

320,000,000

2 pasar

60,000,000

Diskoperindag

2.213.199.234.000

787.400.000

775.790.000

704.470.000

698.470.000

1,437,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

Diskoperindag

2.249.788.590.780

2.279.595.211.020

2.213.756.984.000

2.347.983.067.351

NO

Program/Kegiatan

(1)

6

1

Indikator Kinerja

(3)

Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

(4)

(5)

Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke-

Target Capaian evaluasi pelaksanaan s/d tahun 2013 (kumulatif)

2011

2012

2013

2014

2015

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

K

Rp

1

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Jumlah omzet unit usaha industry kecil dan menengah Jumlah unit usaha industry kecil dan menengah

4,118 IKM

4,450 IKM

2.125.302.000

2.176.213.790.000

2.191.147.500

K Target 2.219.738.065.800

Rp Realisasi

Target

K Realisasi

2.205.675.089.000

485.542.500

485.542.500

4.250 IKM

4,210 IKM

627.725.000

620.055.000

Target 2.249.788.590.780

Rp Realisali

Anggaran

K Realisasi

2.213.199.234.000

1.065.000.000

1.063.375.000

4.350 IKM

4,239 IKM

610.917.000

609.917.000

6

1

2

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

7

1

1

Program Penataan Struktur Industri

Jumlah unit usaha industry kecil dan menengah

4.118 IKM

4.450 IKM

170.988.000

4.250 IKM

4.210 IKM

75.638.000

75.638.000

4.350 IKM

4.239 IKM

7

1

2

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Jumlah potensi produk unggulan IKM

98 IKM

142 IKM

237.650.000

22 IKM

22 IKM

50.000.000

36.500.000

40 IKM

40 IKM

0

112.650.000

0

112.335.000

Target 2.279.595.211.020

Rp Realisali 2.213.756.984.000

Anggaran

Realisasi

Rp Anggaran

K Target

Rp Anggaran

640.605.000

628.105.000

2.347.983.067.351

1,035,000,000

2.418.422.559.371

265,000,000

Diskoperindag

4.450 IKM

4,450 IKM

886.660.000

851.799.000

4,500 IKM

632,000,000

4,550 IKM

622,500,000

Diskoperindag

4.450 IKM

4.450 IKM

95.350.000

74.060.000

0

0

4.550 IKM

55,000,000

Diskoperindag

80 IKM

80 IKM

75.000.000

67.550.000

0

0

88 IKM

Dra. H.j POPI HOPIPAH , M.Si Pembina Uatama Muda NIP. 19600722 199109 2 001 Faktor penghambat: Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya: Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:

(12)

K Target

Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Unit Penanggung Jawab

237.650.000

Diskoperindag

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Data Capaian pada Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Tahun Awal Kegiatan (output) Perencanaan

Kode

Tahun 2011 Target

4

1 Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

2 Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi

3 Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan


Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran


Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

1




1




1




1




1




1




1




1




1




1




1

x

x

1

05

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

6 Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan (Orang)

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan (Orang)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ketersediaan tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik, air minum, telekomunikasi dan jasa internet (Paket)

Jumlah petugas kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan (OB)

Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor, pengadaan suku cadang (Paket)

Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Paket)

Jumlah penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan (Paket)

12 Penyediaan Komponen Jumlah alat-alat listrik Instalasi dan elektronik (Paket) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target

Rp

Target

Tahun 2014 Rp

Target

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

40

70.000.000

40

0

Tahun 2015 Rp

14

Target

Rp

Target

Lokasi

Rp

15

16

17

18

19

20

21

10

26.000.000

10

100.000.000

60

196.000.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

70.000.000

10

26.000.000

10

100.000.000

60

196.000.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

3.975.932.761

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

90

788.076.350

91,15

781.579.575

92

858.179.489

95

779.897.347

100

768.200.000

0

5.000

2.400.000

5.000

8.600.000

5.000

10.000.000

5.000

32.300.000

5.000

30.000.000

25.000

83.300.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

4

54.440.000

4

88.980.000

4

101.000.000

4

110.832.000

4

100.000.000

20

455.252.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

24

45.000.000

24

44.840.000

24

51.626.000

24

113.481.600

24

50.000.000

120

304.947.600

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

4

45.000.000

4

44.228.500

4

40.000.000

4

25.000.000

4

30.000.000

20

184.228.500

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

1

103.752.600

1

94.531.075

1

102.148.489

1

117.131.147

1

130.000.000

5

547.563.311

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

2

38.636.250

2

40.000.000

2

50.135.000

2

37.036.600

2

40.000.000

10

205.807.850

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

1

7.500.000

1

7.500.000

1

10.000.000

1

10.000.000

1

10.000.000

5

45.000.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

2

47.140.000

2

193.075.000

2

232.465.000

2

102.465.000

2

100.000.000

10

675.145.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

2

3.000.000

2

3.000.000

2

3.000.000

2

2.700.000

2

3.200.000

10

14.900.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

2

8.220.000

2

13.000.000

2

15.000.000

2

14.000.000

2

20.000.000

10

70.220.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

1.650

98.287.500

716

21.420.000

748

24.060.000

750

22.090.000

750

30.000.000

4.614

195.857.500

Bappeda

Kabupaten Bandung

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis bacaan)

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

0

Rp

Tahun 2013

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran (%)

1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah pembuatan Menyurat surat keluar dan Penerimaan Surat Masuk (Buah) 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7

Tahun 2012

Unit Kerja SKPD PenangKondisi Kinerja pada akhir periode gung-jawab Renstra SKPD

Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)

2

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



Kode

Tahun 2011 Target


2 Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

3 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

4 1




1




1







1




1




1




1







x




x




x




x




x




1




1

1

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

5 6 18 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah pegawai Ke Luar Daerah memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)

22 Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

2

2

2

2

2

4

Pengadaan Mobil Jabatan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

x

x

x

x

x

6

6

03

03

03

03

03

6

Target

Rp

Rp

0

122

199.450.000

263

188.155.000

245

178.745.000

0

239

130.250.000

72

25.000.000

252

0

3

5.000.000

3

9.250.000

0

99,90

464.340.000

100

965.840.000

0

-

-

3

486.750.000

0

-

-

-

-

6

150.000.000

0

1

100.400.000

1

100.000.000

1

246.650.000

1

194.420.000

1

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda empat (Unit)

0

22

363.940.000

22

379.090.000

22

351.440.000

22

361.740.000

Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (Paket)

0

-

-

-

-

-

-

-

0

90

-

91,15

92

44.200.000

95

0

-

-

-

-

60

23.200.000

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

60

21.000.000

0

90

26.742.000

91,15

28.000.000

92

137.526.000

95

0

32

20.226.000

24

20.000.000

24

125.442.000

24

Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali)

14

Target

13

Target

Lokasi

Rp

15

16

17

18

19

20

21

90

172.286.000

100

180.000.000

820

918.636.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

30.000.000

101

11.800.000

100

35.000.000

764

232.050.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

5

10.000.000

7

8.775.000

7

10.000.000

25

43.025.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

100

748.090.000

100

1.091.845.000

100

900.000.000

100

4.170.115.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

3

535.685.000

6

1.022.435.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

6

150.000.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

120.000.000

5

761.470.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

25

380.000.000

113

1.836.210.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

-

1

400.000.000

1

400.000.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

-

100

58.000.000

100

102.200.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

60

37.000.000

120

60.200.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

-

-

-

-

-

Bappeda

Kabupaten Bandung

-

-

-

-

-

Bappeda

Kabupaten Bandung

60

21.000.000

120

42.000.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

91.070.000

100

149.000.000

100

432.338.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

59.600.000

32

135.000.000

136

360.268.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

Jumlah kendaraan Mobil Jabatan (Unit)

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Unit)

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)

04 Pengadaan pakaian KORPRI

Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)

Program Peningkatan Prosentase pemenuhan Pengembangan Operasional Sistem Pelaporan perkantoran (%) Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp 12

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1

Target 11

Program peningkatan Prosentase pemenuhan disiplin aparatur Operasional perkantoran (%)

6

Rp

Tahun 2015

10

22 Pemeliharaan Jumlah paket Rutin/Berkala Gedung pemeliharaan gedung Kantor dan halaman kantor (Paket)

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Target

Tahun 2014

9

Program Peningkatan Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana peralatan dan Aparatur perlengkapan perkantoran (%)

4

Rp

Tahun 2013

8

20 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah pegawai dan Konsultasi Dalam memenuhi undangan Daerah dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)

7

Tahun 2012


Jumlah Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Renja Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) dan Renstra (Buku)

3

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



Kode

Tahun 2011 Target

4


2 Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

3 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran




1

Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Meningkatkan ketersediaan data dan informasi

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan

1

Mewujudkan pelayanan publik yang prima










Meningkatkan Prosentase ketersediaan data kesesuaian dan informasi program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan Meningkatkan Prosentase

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Meningkatkan Prosentase ketersediaan data kesesuaian dan informasi program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan

1

1

6

6

3

4

21

21

21

ketersediaan data kesesuaian dan informasi program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan


2

6 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)

Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan akhir (Buku) Program perencanaan Prosentase kesesuaian pembangunan daerah program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan (%)

4

Penetapan RPJPD

05 Penyusunan Draf/rancangan RPJMD Tahun 20162020

21 06

21

5 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyelenggaraan Musrembang RPJMD

07 Penetapan RPJMD


Revisi RPJMD 20112015


Revisi Perda 8 Tahun 2005

Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJPD 2005-2025 (Buku)

7

Tahun 2012 Rp

Target

Tahun 2013 Rp

Target

1


1


1


1

6

6

6

6

21

21

21

21

10 Penetapan RKPD

12 Koordinasi Penyusunan Keterarangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

Target

9

10

11

12

13

0

12

2.510.000

12

3.000.000

12

6.084.000

0

12

2.003.000

12

2.500.000

12

0

12

2.003.000

12

2.500.000

93,01

93,24

1.573.848.000

93,67

0

300

221.212.500

0

-

0

0

Tahun 2015 Rp

14

Target

Rp

Target

Lokasi

Rp

15

16

17

18

19

20

21

12

10.390.000

12

6.000.000

60

27.984.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

3.000.000

12

10.390.000

12

4.000.000

60

21.893.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

12

3.000.000

12

10.690.000

12

4.000.000

60

22.193.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

998.554.150

98,11

1.804.339.900

100

1.515.920.300

100

2.095.000.000

100

7.987.662.350

Bappeda

Kabupaten Bandung

-

-

-

-

-

-

-

-

300

221.212.500

Bappeda

Kabupaten Bandung

-

-

-

72

250.000.000

72

250.000.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

1

232.730.000

-

-

1

230.000.000

2

462.730.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

300

139.410.500

-

-

300

120.000.000

600

259.410.500

Bappeda

Kabupaten Bandung

Jumlah dokumen Ranwal RPJMD Tahun 2016-2020 (Buku)

Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2010-2015 (Kali) -

-

-

-

Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJMD 2010-2015 (Buku)

Jumlah Dokumen Revisi RPJMD 2010-2015 (Dokumen) 1

334.800.000

-

44.844.300

-

-

1

379.644.300

Bappeda

Kabupaten Bandung

Jumlah Dokumen Revisi Perda 8 Tahun 2005 (Dokumen)

08 Penyusunan rancangan Jumlah Dokumen RKPD Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung. (Buku)

09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Rp

8

0


Tahun 2014


Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyediaan Sistem RKPD Online (Kali)

Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan Perbup RKPD (Buku)

Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati (Buku)

0

-

-

-

-

1

287.400.000

-

51.032.000

-

-

1

338.432.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

50

48.386.000

50

48.800.000

50

55.884.000

50

64.424.000

72

65.000.000

272

282.494.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

1

440.677.000

1

422.915.000

1

454.008.000

1

679.729.000

1

750.000.000

5

2.747.329.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

500

124.124.000

500

241.141.400

500

139.725.000

500

202.876.000

500

130.000.000

2.500

837.866.400

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

150

143.520.000

-

-

150

143.520.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

4

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



Kode

Tahun 2011 Target

1 Mewujudkan pelayanan publik yang prima







2 3 Meningkatkan Prosentase ketersediaan data kesesuaian dan informasi program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi

Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar

4 1

1


1


1



Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi


1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

21

5 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

19

19

19

19

22

22

Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar

2

3

9

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

Koordinasi Perencanaan air minum, drainasi dan sanitasi perkotaan

6 Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil pembangunan dan laporan evaluasi hasil pembangunan semester I & 2, serta dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 20102015 (Buku)

Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar (%)

Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi dan hasil rekomendasinya (Buku)

Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial dan hasil rekomendasinya (Buku)

Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaandan hasil rekomendasinya (Buku)

Program perencanaan Prosentase kesesuaian pembangunan program yang ekonomi direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi (%)

03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah dokumen grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan/analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat dan hasil rekomendasinya (Buku)

7

Tahun 2012 Rp

Target

Tahun 2013 Rp

Target

Tahun 2014 Rp

Target

8

9

10

11

12

13

0

40

223.788.000

40

285.697.750

40

532.522.900

96,98

97,97

295.214.500

98,73

228.809.800

98,74

0

10

89.840.000

10

78.918.800

0

10

39.450.000

10

0

10

165.924.500

98,40

99,32

0

25

Tahun 2015 Rp

14


Target

Rp

Target

Lokasi

Rp

15

16

17

18

19

20

21

40

473.015.000

50

550.000.000

210

2.065.023.650

Bappeda

Kabupaten Bandung

352.500.000

100

315.281.500

100

340.000.000

100

1.531.805.800

Bappeda

Kabupaten Bandung

10

94.850.000

10

115.912.500

10

125.000.000

50

504.521.300

Bappeda

Kabupaten Bandung

33.500.000

10

37.650.000

10

41.728.500

10

45.000.000

50

197.328.500

Bappeda

Kabupaten Bandung

10

116.391.000

10

220.000.000

10

157.640.500

10

170.000.000

50

829.956.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

932.650.000

98,73

1.012.069.984

100,00

831.140.000

100,00

869.529.000

100,00

900.000.000

100,00

4.545.388.984

Bappeda

Kabupaten Bandung

249.700.000

25

173.000.000

25

272.500.000

25

278.189.000

25

300.000.000

125

1.273.389.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

5

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



Kode

Tahun 2011 Target










4 1

1


1


1

Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya


1

6

6

6

6

6

5 22

22

22

Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA

1

6

06 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

10 dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau)

23

23



04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

24

6 Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan dan hasil rekomendasinya (Buku)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung serta Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa dan hasil rekomendasinya (Buku)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau Desa dan hasil rekomendasinya (Buku)

Program perencanaan Prosentase kesesuaian sosial budaya program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya (%)

3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Bosial dan Budaya

Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan serta Pagu Indikatif Kewilayahan dan hasil rekomendasinya (Buku)

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja

Jumlah Dokumen Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja (Buku)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA (%)

7

Tahun 2012 Rp

Target

Tahun 2013 Rp

Target

Tahun 2014 Rp

Target

8

9

10

11

12

13

0

5

288.250.000

5

222.891.500

5

263.640.000

0

10

144.700.000

10

272.800.000

10

0

25

250.000.000

25

343.378.484

94,97

95,95

368.195.000

96,20

0

20

368.195.000

0

-

97,12

97,97

Tahun 2015 Rp

14


Target

Rp

Target

Lokasi

Rp

15

16

17

18

19

20

21

5

299.555.000

5

350.000.000

25

1.424.336.500

Bappeda

Kabupaten Bandung

215.000.000

10

291.785.000

10

250.000.000

50

1.174.285.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

25

80.000.000

25

-

25

125

673.378.484

Bappeda

Kabupaten Bandung

276.595.000

99

274.189.700

100

463.650.000

100

500.000.000

100

1.882.629.700

Bappeda

Kabupaten Bandung

20

268.380.000

20

274.189.700

20

463.650.000

25

500.000.000

105

1.874.414.700

Bappeda

Kabupaten Bandung

-

1

8.215.000

-

-

-

-

-

-

1

8.215.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

193.867.500

98,73

178.838.400

99,37

390.880.000

100,00

302.152.000

100,00

140.000.000

100,00

1.205.737.900

Bappeda

Kabupaten Bandung

6

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



Kode

Tahun 2011 Target




4 1

Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu

1


Meningkatkan Prosentase ketersediaan data dokumen dan informasi perencanaan yang tepat waktu

1


Meningkatkan Prosentase ketersediaan data dokumen dan informasi perencanaan yang tepat waktu

1



1



4

Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)



24




6

Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan

Meningkatkan Persentase ketersediaan data pemanfaatan data dan informasi dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan


Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung Meningkatkan Jumlah Dokumen ketersediaan data Kestatistikan dan informasi penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung

Meningkatkan Jumlah Dokumen ketersediaan data Kestatistikan dan informasi penunjang capaian kinerja

5 Dst... Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

1

1

1

1

6

6

6

6

6

16

16

16

23

4

6

15

15

23 15

23

Program Kerjasama Pembangunan

15

15

2

6 Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP dan hasil rekomendasinya (Buku)

Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu (%)

Tingkat sinergitas antara Pemerintah Prov. Jabar dengan Pemkab Bandung (%)

Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Kajian Analisis DSP (Dokumen)

Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan (%)

Program pengembangan data/informasi/statis tik daerah 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Rp

Target

Tahun 2013 Rp

Target

Tahun 2014 Rp

Target

8

9

10

11

12

13

0

10

193.867.500

10

178.838.400

10

149.000.000

0

-

-

-

-

10

100

100

300.000.000

100

125.000.000

0

100

125.000.000

100

0

1

175.000.000

0

100

0

Tahun 2015 Rp

14

Target

Rp

Target

Lokasi

Rp

15

16

17

18

19

20

21

10

129.822.000

10

140.000.000

50

791.527.900

Bappeda

Kabupaten Bandung

241.880.000

10

172.330.000

-

-

20

414.210.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

100

47.390.000

100

-

-

100

472.390.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

125.000.000

100

47.390.000

100

100

297.390.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

-

-

-

-

-

-

-

-

1

175.000.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

313.142.500

100

252.745.000

100

280.900.000

100

342.865.550

100

325.000.000

100

1.514.653.050

Bappeda

Kabupaten Bandung

20

313.142.500

20

252.745.000

20

280.900.000

20

342.865.550

20

325.000.000

100

1.514.653.050

Bappeda

Kabupaten Bandung

5

4

878.016.250

4

823.850.000

4

756.613.250

3

1.047.849.000

3

1.130.000.000

18

4.636.328.500

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

150

728.325.150

150

698.850.000

150

616.613.250

150

676.929.000

150

730.000.000

750

3.450.717.400

Bappeda

Kabupaten Bandung

0

25

149.691.100

40

125.000.000

40

140.000.000

50

370.920.000

50

400.000.000

205

1.185.611.100

Bappeda

Kabupaten Bandung

Jumlah Dokumen Pendampingan WISMP (Buku)

Koordinasai Dalam Pemecahan Masalahmasalah Daerah

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

7

Tahun 2012


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian terbaru dan hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan kerjasama kelitbangan dan hasil rekomendasinya (Buku)

Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung (Jenis)

100

Jumlah Dokumen profil dan informasi kegiatan perkecamatan, buku IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok Perencanaan Pembangunan, Suseda dan Indeks Gini Rasio (Buku)

04 Pengolahan, updating Jumlah Buku PDRB dan analisis data PDRB Kabupaten (Buku)

7

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



Tahun 2011 Target

1 Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah

2 Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah

4

3 5

5

Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang (Perda/Perbup)

1

Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang


1




Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, Jumlah penyediaan dan Ekonomi untuk peta yang sudah Review RTRW bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen)




Review RTRW Kab Bandung

5

15

15

Program Perencanaan Tata Ruang

6 Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang Perda/Perbup (Dokumen)

7

Tahun 2012 Rp

Target

Tahun 2013 Rp

Target

Tahun 2014 Rp

Target

Tahun 2015 Rp

14


Target

Rp

8

9

10

11

12

13

1 Dokumen

1

549.638.500

1

483.400.000

1

1.060.000.000

0

1

549.638.500

-

-

-

-

4

483.400.000

1

1.060.000.000

1

1.060.000.000

1

486.832.500

1

8.279

6.155.281.909

8.687

7.655.948.339

8.222

7.332.892.197

8.685

Target

Lokasi

Rp

15

16

17

18

19

20

21

1

486.832.500

1

525.000.000

5

3.104.871.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

-

-

-

-

1

549.638.500

Bappeda

Kabupaten Bandung

4

483.400.000

Bappeda

Kabupaten Bandung

525.000.000

4

3.131.832.500

Bappeda

Kabupaten Bandung

7.930.200.000

39.192

35.758.053.045

Bappeda

Kabupaten Bandung

13 Survey dan pemetaan Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen)

0

Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) Jumlah

6.683.730.600

8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Perubahan 2010-2015 SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten : Bandung Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1)

Jenis Kegiatan

(2)

ADA

TIDAK ADA

Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak

(3)

(4)

(5)

(6)

KESESUAIAN

1.

Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja

√

2.

Penyiapan data dan informasi

√

3.

Analisis gambaran pelayanan SKPD Kabupaten/Kota

4.

Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi

5.

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

√

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD Kabupaten/Kota

√

6. 7.

Perumusan isu-isu strategis

8.

Perumusan visi dan misi SKPD Kabupaten/Kota Perumusan visi dan misi SKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah

√

9.

10.

Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD Kabupaten/Kota

√

11.

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD Kabupaten/Kota

√ √

12.

Mempelajari Surat Edaran bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Kabupaten/Kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD Kabupaten/Kota

√

13.

Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kabupaten/Kota i guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Kabupaten/Kota Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan

√

14.

Perumusan indikator kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota

√

15. 16.

Pelaksanaan forum SKPD Kabupaten/Kota

17.

Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah

√ √

√ √

√ √

Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1)

Jenis Kegiatan

(2)

ADA

TIDAK ADA

Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak

(3)

(4)

(5)

(6)

KESESUAIAN

18.

Perumusan rancangan akhir Rentra SKPD Kabupaten/Kota

√ √

19.

Pentahapan pelaksanaan program SKPD Kabupaten/Kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota.

20.

Dokumen Renstra SKPD Kabupaten/Kota yang telah disyahkan

√

Soerang, 17 Februari 2014 KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG


RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

No

Kode Rekening

Urusan/Program/Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor x xx xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

x xx xx 01 09

Rp Rp Rp Rp

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp

x xx xx 01 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp

x xx xx 01 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp

x xx xx 01 10

x xx xx 01 13

x xx xx 01 15 x xx xx 01 17

x xx xx 01 18 x xx xx 01 19

x xx xx 01 20 x xx xx 01 21

Rp

Rp

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Rp perundang-undangan Penyediaan makan dan minum Rp

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dst………(Penyediaan tenaga Pendukung administrasi teknis dan perkantoran) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Peringatan hari-hari Bersejarah

Rp

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) 5

Sasaran

Target

Satuan

Lokasi

Ket.

6

7

8

9

10

Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pembelian :

12

bulan

Diskoperindag

Roda sampah Cangkul Gacok besar Gacok kecil Sapu lidi Singkup Sewa sarana mobilitas angkut sampah Belanja mesin pembabat rumput

24 150 200 150 250 150 12

buah buah buah buah buah buah bulan

UPTD

2

unit

12

Bulan

12

Bulan

Diskoperindag

12

bulan

Diskoperindag

12

bulan

Diskoperindag

22

buah

UPTD

9 9

unit unit

2.604.500.000 8.500.000 Terbayarnya rekening telepon 175.000.000 Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 200.000.000 Terciptanya lingkungan kantor yang disiplin

50.000.000 Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 80.000.000 Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi Tersedianya alat tulis kantor perkantoran 195.000.000 Tercapainya percetakan karcis dan Tersedianya cetakan quasi penggandaan dan non quasi serta penggandaan 8.500.000 Tersedianya alat penerangan kantor Tersedianya komponen listrik dan elektronik 450.000.000 Tersedianya sarana penunjang kantor Pengadaan tabung pemadam kebakaran Pembelian komputer Belanja printer Pembelian Meubelair 27.500.000 Belanja surat kabar / majalah 600.000.000 Tercapainya jumlah makanan dan minuman untuk rapat Dinas, pegawai piket UPTD dan Dinas. 120.000.000 Terselenggaranya perjalanan Dinas

Rp

500.000.000 Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pendukung teknis dan perkantoran

Rp

90.000.000 Terselenggaranya perjalanan Dinas

Rp

100.000.000 Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional ( Hari koperasi, Hari Jadi. Kab. Bandung, dll)

Diskoperindag


No

Kode Rekening


x xx xx 02 Program Peningkatan Sarana dan x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

x xx xx 02 22 x xx xx 02 24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

x xx xx 02 42

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor x xx xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur x xx xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya x xx xx 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Rp Rp

Rp Rp

Pengadaan Kendaran Dinas / Operasional Roda 4 (2.000 cc) 300.000.000 Terpeliharanya gedung kantor Dinas dan UPTD, Perbaikan, pengecatan dan laburan 700.000.000 Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dan terbayarnya perpanjangan STNK

Rp Rp

300.000.000 150.000.000 Tersedianya PDH (Warna Khaki dan Batik)

Rp

150.000.000 Tersedianya pakaian kamtib dan kebersihan

x xx x xx

Rp Rp Rp Rp

Sasaran

1.500.000.000 850.000.000 Tersedinya Kendaraan Dinas/Operaswional Roda Empat

500.000.000 Terlaksananya rehabilitasi kantor

Rp

x xx

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rp

x xx xx 03 05

x xx

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu xx 06 Program Peningkatan Pengembangan xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD xx 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran xx 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Anggaran

150.000.000 Tersedianya Pakaian Olahraga 57.000.000 40.000.000 Tersedianya laporan kinerja Dinas, RKA dan laporan tahunan 8.500.000 Tersedianya laporan keuangan semesteran Dinas 8.500.000 Tersedianya laporan keuangan Dinas

Diskoperindag PDH (warna Khaki) Pembelian pakaian kerja lapangan Kamtib dan Kebersihan Tersedianya pakaian kamtib dan kebersihan kopel dan topi sepatu lapangan borgol dan sangkur Pakaian Kebersihan sepatu boot jas hujan Pakaian Batik Pakaian Olahraga

Target

Satuan

Lokasi

unit 4

Diskoperindag

1

Paket

435

stel

Diskoperindag

200

stel

UPTD

400 200 200 100 100 100 417 435

buah pasang buah stel pasang buah stel stel

Diskoperindag


Ket.

No

Kode Rekening

URUSAN WAJIB Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1 15 xx 15

1 15 xx 15 08

1 15 xx 16


Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 03 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan bagi UMKM

06

07 10 1 15 xx 17

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

11


Rp

225.000.000 Terfasilitasinya kebutuhan UMKM baik tentang perundang-undangan, publikasi dan informasi tentang UMKM maupun Lembaga Keuangan Mikro sebagai penyalur bantuan pengembangan usaha mikro-kecil serta terfasilitasinya kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana UMKM

Rp

225.000.000 Terselenggaranya : Sosialisasi tentang Kebijakan UMKM dan Perundang-undangan Pembuatan Brosur UMKM 1.190.000.000 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta jiwa dan semangat wirausaha para pelaku UMKM 625.000.000 Terselenggaranya : Temu Bisnis Tk. Kab. Bandung Temu Bisnis Tk. Provinsi Temu Bisnis Tk. Pusat Pemaknaan Hubungan Transaksi Produk Unggulan UMKM

Rp

Rp

Rp

Sasaran

Target

Satuan

UMKM

500

Orang

UMKM Unggulan

300

Buku

300

Orang

UMKM Unggulan UMKM Unggulan UMKM Unggulan UMKM yang telah memasarkan produknya di luar Prov. Jabar

Intermediasi UMKM dengan BUMN/BUMS 335.000.000 Terselenggaranya :

Rp

180.000.000

Rp

50.000.000

Rp

395.000.000

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Rp

250.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rp

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

08

Anggaran

145.000.000

Pelatihan Kewirausahaan UMKM Pelatihan UEP Posyandu PKK Terbinanya pengurus koperasi dalam hal manajemen koperasi Terrevitalisasinya koperasi yang tidak aktif menjadi aktif Terbinanya industri rumah tangga kecil dan menengah dan terfasilitasinya kebutuhan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dari DEPKES (izin kesehatan) dan sertifikasi halal (MUI) Terselenggaranya : Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Labelisasi Halal Terselenggaranya monitoring, evaluasi terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapat bantuan permodalan, fasilitasi PIRT dan Labelisasi Halal serta lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapat bantuan dana bergulir

Lokasi

wilayah Kabupaten Bandung

wilayah Kabupaten Bandung, Prov. Jabar

wilayah Kabupaten Bandung pelaku UMKM Pelaku UEP Petugas Anggota Pengurus dan Pengawas Koperasi Koperasi tidak aktif

Pelaku usaha yang bergerak di bidang industri makanan olahan UMKM yang mendapat bantuan permodalan baik dari Pemkab maupun Pemprov. Jabar

LKM yang mendapat bantuan dana bergulir

400

orang

160

Orang

100

Orang

100 SP-PIRT

Orang

50 Halal 100

Orang Orang

62

LKM

wilayah Kabupaten Bandung wilayah Kabupaten Bandung


Ket.

Kode Rekening

No

1 15 xx 18


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 01 Koordinas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 04 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian 05 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Anggaran

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Peningkatan Pemahaman terhadap Prinsipprinsip koperasi Tersosialisasinya UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Peningkatan Pemahaman terhadap Prinsipprinsip koperasi Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi koperasi berprestasi

Rp

554.000.000

Rp

75.000.000

Rp

100.000.000

Rp

155.000.000

124.000.000 Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama lembaga koperasi dengan lembaga keuangan mikro lainnya 100.000.000 Dipahaminya pola koperasi konvensional dan pola koperasi syariah

06

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

Rp

07

Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi

Rp

Sasaran

Target

Satuan

100

Orang

Koperasi

150 UKM dan masyarakat 150

buah

Koperasi

160

buah


150

orang


4

Pengawasan

Pengurus dan Pengawas Koperasi Pengurus dan Pengawas Koperasi UKM dan masyarakat umum

Peningkatan Pemahaman terhadap Prinsip-prinsip koperasi

Lokasi

wilayah Kabupaten Bandung wilayah Kabupaten Bandung wilayah Kabupaten Bandung

URUSAN PILIHAN 2

06 xx 15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 01 Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen 02 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahanpermasalahan Pengaduan Konsumen

Rp

Rp

200.000.000 Terselenggaranya penyelesaian sengketa konsumen

Pelaku usaha dan konsumen

35

03

Rp

100.000.000 Terlaksananya pengawasan barang dan jasa

Pelaku usaha / pedagang

20

Pengawasan

Kabupaten Bandung

Rp

40.000.000 Terlaksananya kegiatan ukur ulang terhadap Konsumen akhir dan barang kebutuhan pokok masyarakat serta Tera pedagang pasar serta Ulang alat UTTP pemilik alat UTTP 200.000.000

9

Pasar

Kabupaten Bandung

04

2

2

06 xx 17

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Rp

Rp

03

Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor

Rp

13

Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi

Rp

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha

Rp

03

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk

Rp

04

Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

Rp

06 xx 18 02

Rp

380.000.000 40.000.000 Terlaksananya hubungan kerja dengan LPKSM Pelaku usaha / pedagang

100.000.000 Meningkatnya pemahaman para pelaku usaha tentang kebijakan prosedur ekspor maupun impor 100.000.000 Meningkatnya pelaku usaha yang menjadi produsen produk unggulan berpotensi ekspor di Kab. Bandung 6.355.000.000 100.000.000 Pelaksanaan operasional PD. Pasar

4.925.000.000 Terciptanya sarana penunjang penataan Banjaran, perbaikan Gorong-gorong Ps. Baleendah, Margahayu 300.000.000 Terjadinya kerjasama antara pelaku usaha dengan mitra kerja Meningkatkan pangsa pasar produk hasil kerajinan para UKM Meningkatkan wawasan pengrajin melalui kunjungan kerja

Kabupaten Bandung

Kab. Bandung dan

Pelaku usaha, baik eksportir maupun calon eksportir di Kab. Bandung Pelaku usaha / IKM, UMKM, koperasi di Kab. Bandung

50

eksportir / pelaku Kab. Bandung usaha

50

pelaku usaha / IKM, UMKM, koperasi

Pasar Tradisional di wilayah Kabupaten Bandung

9

Pasar

UPTD

Pasar Tradisional di wilayah Kabupaten Bandung

5 5

Pasar Dokument

UPTD

Pengrajin di 31 kecamatan

2

Pameran

Kabupaten Bandung dan luar Kab. Bandung

2

Kunjungan Kerja

Kab. Bandung

Ket.

Kode Rekening

No

06

2

06 xx 19

Urusan/Program/Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Rp

07

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Rp

08

Kegiatan Pengembangan Distribusi Barang dan Promosi Barang / Produk

Rp

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 02 1 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan 03 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

2 07. xx. 15.

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem produksi 2 07. xx. 15. 05 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri.

Pelatihan Teknik Produksi IK

2 07. xx. 15. 06

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi - Pelatihan /Pembinaan bagi IK TPT

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) 230.000.000 Terlaksananya monitoring harga bahan pokok dan barang strategis lainnya terhadap pedagang eceran dan grosir setiap minggu menjelang hari besar keagamaan Terlaksananya monitoring dan pengawasan pupuk bersubsidi dan non subsidi Tersedianya data potensi pedagang dan per komoditi jenis dagangan di 3 pasar 100.000.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri sehingga menumbuhkan kesadaran serta kecintaan terhadap produk lokal dibandingkan dengan produk impor Tersampaikannya pesan program AKU CINTA PRODUK INDONESIA 700.000.000 Terlaksananya promosi produk UKM, melalui kegiatan pameran (Pameran Dinamika Kreativitas Kab. Bandung, Inacraft, Jabar Expo, Festival Keanekaragaman Khas Jabar, Cooperative Fair, PRJ, Pasar Ramadhan)

Anggaran

Rp Rp

Rp

Rp

Sasaran

Target

Satuan

Lokasi

UPTD Pasar

7

Pasar

Kios / Pengecer Pupuk di Kecamatan Pasar Tradisional di Kabupaten Bandung Aparat dan pelaku usaha, asosiasi

12

Kecamatan

3

Pasar

31

Kecamatan

Wilayah Kabupaten Bandung

Para pelaku usaha / pengrajin / UMKM dari Wilayah Kabupaten Bandung

5

Pameran

Kab. Bandung, Kota Bandung, DKI Jakarta

Para PKL dan Asongan

2

Pasar

UPTD

Para PKL dan Asongan

2

Pasar

UPTD

Meningkatkan kemampuan diversifikasi produk bagi pelaku IK

200

Orang

10 (sepuluh) Kecamatan.

Meningkatkan kemampuan diversifikasi produk bagi IK Logam.

200

Orang

260

Orang

UPTD Pasar

12 kecamatan UPTD

315.000.000 65.000.000 Meningkatnya disiplin para PKL dan Asongan dalam berjualan 250.000.000 Tertatanya tempat berjualan para PKL dan asongan

1.240.000.000

Rp

400.000.000 Terwujudnya kemampuan Teknis dan Desain Produk bagi Kelompok IK.

Rp

400.000.000 Terwujudnya kemampuan pelaku IK Logam di bidang teknik produksi & desain.

Rp

480.000.000

Rp

480.000.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan penguatan kemampuan industri berbasis Teknologi

Mendorong tumbuhnya industri andalan masa depan

Wil. Kabupaten Bandung

Ket.

No

Kode Rekening 2

7 xx 15 08

2 07. xx. 16

2 07. xx. 16 02

2 07. xx. 16 06

2 07. xx. 16 07

2 07. xx. 16 08

2 07. xx. 17 2 07. xx. 17 01 01

02

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

Rp

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) 360.000.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Pelaku IKM Kerajinan dan Pengembangan Industri Kreatif berbasisi Aneka Kerajinan i untuk Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah. 792.500.000

Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri - Pelatihan /Pembinaan bagi IK KPK

Rp

430.000.000

Rp

430.000.000 Terlaksananya Pelatihan/Pembinaan IK di Bidang Tehnik Produksi

Rp

260.000.000

- Gelar Produk. Temu usaha/bisnis

Rp

Monitoring dan Evaluasi IKM Kabupaten Bandung - Monitoring dan Evaluasi IKM Kabupaten Bandung

Rp

260.000.000 Terlaksananya kegiatan Gelar produk, temu usaha/bisnis bagipelaku IKM 22.500.000

Rp

22.500.000 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi IKM

Pengembangan IKM dalam penguatan Kemampuan desain Produksi IKM Kab. Bandung Pengembangan IKM dalam penguatan Kemampuan desain Produksi IKM Kab. Bandung Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Rp

80.000.000 Terwujudnya penguatan Kemampuan Desain Produksi bagi IKM

Rp

80.000.000 Terwujudnya penguatan Kemampuan Desain Produksi bagi IKM

Urusan/Program/Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif Bebasis Kerajinan

Gelar Produk dan Temu Usaha/Bisnis

Anggaran Rp

Rp

1.010.000.000

Pembinaan Kemampuan Teknologi Rp Industri Pembinaan kemampuan Teknologi Industri Pelatihan Teknologi Produksi & Kemasan Rp bagi IKM Olahan Makanan

635.000.000

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Pelatihan Good Manufacturing Practices untuk IKM Olahan makanan

Rp

375.000.000

Rp

195.000.000 Terwujudnya kemampuan GMP bagi para pelaku IK Makanan..

Sosialisasi & Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) Melaksanakan fasilitasi HAKI, BARCODE, PATEN. Melaksanakan Temu Bisnis

Rp Rp Rp

635.000.000 Terwujudnya kemampuan pelaku IK di bidang teknik produksi bahan makanan.

Target

Satuan

240

Orang

Meningkatkan kemampuan SDM IK dalam Tehnik dan Kualitas Produksi

260

Orang

Wil. Kab Bandung dan Provinsi Jawa Barat

Terfasilitasinya Pengembangan Produk IK

25

Orang

Luar Provinsi Jawa Barat

Terevaluasinya perkembangan IKM di Kabupaten Bandung

80

IKM

Kabupaten Bandung

Meningkatkan kemampuan SDM IK dalam desain Produksi

20

IKM

Kabupaten Bandung

Meningkatkan kemampuan produksi bagi IK Makanan.

480

Orang

19 (sembilanbelas) Desa.

240

Orang

6 Kecamatan

40

Orang

40

Orang

40

Orang

Wil. Kabupaten Bandung Wil. Kabupaten Bandung Wil. Kabupaten Bandung

Meningkatkan kemampuan teknik GMP bagi IK Makanan. 80.000.000 Terwujudnya Kualitas Produk yang standar. Meningkatkan kualitas produk yang standar. 60.000.000 Terwujudnya Jaminan Kualitas, Daya saing dan Meningkatkan Daya Saing Kepercayaan Konsumen. Perusahaan. 40.000.000 Terbukanya peluang pasar Meningkatkan keterkaitan & pemasaran

Lokasi 5 Kecamatan

Ket.

No

Kode Rekening


2 07. xx. 17 03

Sosialisasi dan Penerapan SNI - Sosialisasi dan penerapan SNI bagi IKM

2 07. xx. 18 2 07. xx. 18 04

Program Penataan Struktur Industri Penerapan Sistem Manajemen Mutu - Pelatihan /Pembinaan Sistem Manajemen Mutu bagi IKM

2 07. xx. 19

Anggaran Rp Rp

Sasaran

Target

80.000.000 80.000.000 Tersosialisasinya kegiatan penerapan SNI bagi Berkembangnya Produk IKM 40 Orang Pelaku IKM berbasis SNI IKM

Rp

70.000.000

Rp

70.000.000

Rp

70.000.000 Terlaksananya kegiatan pelatihan/pembinaan Penerapan Manajemen Mutu

Program Pengembangan Sentra-Sentra Rp Industri Potensial 2 07. xx. 19 02 Penyediaan Sarana maupun Rp Prasarana Klaster Industri Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat

Penyediaan pusat promosi & penjualan/outlet. Pembuatan Leaflet Produk IK Unggulan.


Pelaku IKM

Satuan

Lokasi

Orang


20

IKM


1

Paket

11 Kecamatan

12.000.000 12.000.000 Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Melaksanakan Pendataan, IK dalam bentuk Buku Profil dan Leaflet Produk Pembuatan Buku Profil dan Leaflet Produk IK Unggulan. Tersedianya tempat promosi dan penjualan produk dari IK. Tersedianya Leaflet Produk IK dari 8 komoditi unggulan.

Meningkatkan peluang pasar bagi produk IK. Penyusunan & Pembuatan Leaflet Produk IK Unggulan Kecamatan.

Ket.

Tabel.5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD : DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG PERIODE RPJMD : TAHUN 2011 - 2015

Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

(2) Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.


Meningkatnya Prosentase pemenuhan pemenuhan operasional operasional perkantoran perkantoran

1


1


1


(3) Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

1



1



1


Meningkatnya peralatan Prosentase pemenuhan kerja dan perlengkapan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang perkantoran memadai.

1




1



1


1



1


Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(6) Prosentase pemenuhan operasional perkantoran (%)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah ketersediaan tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik, air minum, telekomunikasi dan jasa internet (Paket)

6

1

6

1

6

1

1

6

6

Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai TKK,Rapat, dan tamu (HOK), Air Galon, Piket Dinas, Piket UPTD Pasar

20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)

Program Peningkatan Sarana Prosentase pemenuhan dan Prasarana Aparatur peralatan dan perlengkapan perkantoran (%) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2012

2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Unit)

Lokasi

(20)

(21)

0

90

3.475.267.500

91,15

2.486.006.500

92

2.555.348.881

95

2.486.581.700

100

2.664.500.000

100

13.667.704.581

Diskoperindag

Wilayah Kab. Bandung

0

1

6.000.000

1

6.000.000

1

7.500.131

1

8.000.000

1

8.500.000

5

36.000.131

Diskoperindag


0

2

150.000.000

2

150.000.000

1

60.000.000

1

48.000.000

1

175.000.000

7

583.000.000

Diskoperindag


0

48 bulan 22 Jenis

200.000.000

48 Bulan 22 Jenis

204.864.500

48 bulan 22 Jenis

217.000.000

48 bulan 22 Jenis

187.550.000

48 bulan 22 Jenis

200.000.000

240 Buah 22 Jenis

1.009.414.500

Diskoperindag


0

1

65.000.000

1

85.775.000

1

145.075.000

1

77.439.500

1

80.000.000

5

453.289.500

Diskoperindag


0

2

450.000.000

2

421.112.000

2

300.388.750

2

193.000.000

2

195.000.000

10

1.559.500.750

Diskoperindag


0

1

5.500.000

1

5.750.000

1

6.875.000

1

7.562.500

1

8.500.000

5

34.187.500

Diskoperindag


0

1

30.000.000

4

193.420.000

4

175.000.000

5

489.279.700

3

450.000.000

17

1.337.699.700

Diskoperindag


0

2

21.000.000

2

23.760.000

2

25.000.000

2

25.750.000

2

27.500.000

10

123.010.000

Diskoperindag


3.556.772.500

Diskoperindag


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)

Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak Kerja/ Honorer (OB)

4

2011

Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Paket)

19 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

2

2

Jumlah penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan (Paket)

18 Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Jumlah pegawai Daerah memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)

1

6

6

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1

6

Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Paket)

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah penyediaan Peraturan Perundangbahan bacaan (Jenis undangan bacaan)

1

6

Jumlah petugas kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan (OB) dan jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan

1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

6

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1

6

Jumlah sewa gdeng/kantor UPTD Pasar

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

6

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

6

1

1

01

6

1



6

1



Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Program / Kegiatan

(4)

(1) Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2013 2014

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kode

0

70.560 Org 660 (Tamu) 154 (Air Galon) 1.460 (Piket Dinas) 12.410 (Piket UPTD Pasar)

1.454.367.500

660 (Tamu) 506 (Air Galon) 1.460 (Piket Dinas) 13.140 (Piket UPTD Pasar)

304.925.000

10.080 (TKK) 968 (Tamu) 528 (Air Galon) 2.190 (Piket Dinas) 14.490 (Piket UPTD Pasar)

597.480.000


600.000.000


600.000.000


0

133

98.500.000

171

110.000.000

118

112.130.000

67

90.000.000

120

120.000.000

609

530.630.000

Diskoperindag


0

936

946.400.000

910

920.400.000

840

846.400.000

696

710.000.000

696

710.000.000

4.078

4.133.200.000

Diskoperindag


0

240

48.500.000

299

60.000.000

310

62.500.000

251

50.000.000

260

90.000.000

1.360

311.000.000

Diskoperindag


0

99,90

1.312.473.000

100

984.000.000

100

1.288.875.000

100

1.864.955.000

100

2.010.000.000

100

7.460.303.000

Diskoperindag


0

-

-

-

-

-

-

1

354.955.000

2

500.000.000

3

854.955.000

Diskoperindag


Tujuan / Misi

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(4)

(3)



1



1



Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

x


x



x



x


Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran


1


1



1



1

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan, organisasi dan manajemen koperasi

1. Peningkatan Jumlah Koperasi yang berbadan hukum.

1. Jumlah Koperasi 2. Jumlah Koperasi Aktif

6

6

(5) 2

2

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor



Program / Kegiatan

1

x

x

x

x

6

6

6

6

15

03

03

03

03

6

6

15

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Jumlah paket pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Paket)

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda empat (Unit) Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (Paket)

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kamtib dan Kebersihan (buah)

6

6


Program peningkatan disiplin Prosentase pemenuhan aparatur Operasional perkantoran (%)

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1

2

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)

Prosentase pemenuhan Operasional perkantoran (%) Jumlah Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Renja Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) dan Renstra (Buku)

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)

2011

Penigkatan pelaku UMKM yang berbasis potensi lokal dan mampu barsaing

1

15

16

2

226.000.000

1

300.000.000

1

300.000.000

9

1.308.000.000

Diskoperindag

0

22

279.570.000

25

484.000.000

24

612.875.000

22

710.000.000

25

710.000.000

118

2.796.445.000

Diskoperindag


0

5

850.903.000

2

200.000.000

2

450.000.000

1

500.000.000

10

500.000.000

20

2.500.903.000

Diskoperindag


0

90

125.000.000

91,15

92

383.970.000

95

450.000.000

100

450.000.000

100

1.408.970.000

Diskoperindag


0

-

-

409

134.865.000

387

97.880.000

435

150.000.000

60

150.000.000

1.291

532.745.000

Diskoperindag


0

1.300

125.000.000

1.100

125.000.000

1.445

157.595.000

1.445

150.000.000

-

150.000.000

5.290

707.595.000

Diskoperindag


0

-

-

-

-

463

128.495.000

435

150.000.000

60

150.000.000

958

428.495.000

Diskoperindag


0

90

17.003.000

91,15

30.710.000

92

34.500.000

95

57.000.000

100

57.000.000

100

196.213.000

Diskoperindag


0

10

10.113.000

10

17.990.000

10

19.000.000

24

40.000.000

32

40.000.000

86

127.103.000

Diskoperindag


0

10

3.180.000

10

6.360.000

10

7.750.000

12

8.500.000

12

8.500.000

54

34.290.000

Diskoperindag


0

10

3.710.000

10

6.360.000

10

7.750.000

12

8.500.000

12

8.500.000

54

34.820.000

Diskoperindag


1.524 790

1562 839

286.220.000

1593 871

310.650.000

1613 888

298.773.500

1633 906

625.000.000

1653 940

1653 940

2.024.643.500

Diskoperindag

Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian

Terlakasananya sosialisasi dan penyampaian informasi tentang perkoperasian

150 Orang

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1. Jumlah Pelaku UMKM 2. Jumlah Omzet UMKM

(21)

300.000.000

6.375 3.021.886.684.000

75.000.000

75 Orang

100.000.000

262 Orang

220.000.000


61.165.000

195 Orang

350.000.000

100 Orang

125.000.000

659 Orang

697.665.000


77 Koperasi

99.449.500

150 Koperasi

100.000.000

150 Koperasi

155.000.000

895 Koperasi

507.419.500


80 Orang

81.650.000

100 Orang

100.000.000

160 Koperasi

124.000.000

520 Koperasi

543.050.000


100 Orang

56.509.000

0

150 Orang

100.000.000

250 Orang

156.509.000

45.000.000

0

94.000.000

134 Orang

67.500.000

80 Orang

328 koperasi

107.220.000

190 koperasi

45.750.000

200 Orang

85.000.000

180 orang

152.400.000

6.982 3.075.548.668.000

1.027.421.500

8.545 3.090.548.668.000

1.053.087.000

504.000.000

94 Orang

93 orang

0

Penyebaran model‑model pola Mengkiatnya pemahaman pengembangan koperasi masyarakat terhadap pola konvensional dan pola syariah.

2, Peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM

Lokasi

(20)

4

0

Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama lembaga koperasi dengan lembaga keuangan mikro lainnya


182.000.000

Tersosialisasikannya kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi


1

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi koperasi berprestasi

2015

0

1. Jumlah Koperasi 2. Jumlah Koperasi Aktif

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

2012


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2. Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif



8.109 3.145.828.061.160

0

1.387.708.050

8.672 3.208.744.622.383

0

1.373.000.000

9.236 3.272.919.514.831

1.410.000.000

9.236 3.272.919.514.831

6.251.216.550

Diskoperindag

Tujuan / Misi

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

(4)

(3)

(5)

Peningkatan jumlah omzet UMKM

2, Peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM

Penigkatan pelaku UMKM yang berbasis potensi lokal dan mampu barsaing

1. Jumlah Pelaku UMKM 2. Jumlah Tenaga Kerja UMKM 3. Jumlah Omzet UMKM

1

15

17

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1. Jumlah Pelaku UMKM 2. Jumlah Tenaga Kerja UMKM 3. Jumlah Omzet UMKM

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM

- Temu Bisnis Kab. Bandung - Temu Bisnis Tk. Provinsi - Intermediasi dgn BUMN/PKBL

2011

160 UKM

6.375 28.957 3.021.886.684.000

6.982 57.120 3.075.548.668.000

385 UMKM

Terpromosinya produk Fasilitasi Pengembangan UMKM Anggota Koperasi Sarana Promosi Hasil Produksi melalui Event Pameran Cooperative Fair

Peningkatan kontribusi penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM

Peningkatan jumlah sertifikasi Produk Jumlah Sertifikasi Produk 3. Meningkatkan daya Industri Rumah Tangga saing produk industri kecil Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi dan menengah (PIRT) dan Sertifikasi Halal Halal bagi para pelaku UMKM


- Tersedianya data UMKM Kabupaten Bandung. - Tersedianya Informasi dan Papan Promosi Produk UMKM di wilayah Kab. Bandung. - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Kebijakan UMKM

Peningkatan jumlah omzet UMKM

1

15

18



Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Terselengaranya pelatihan kewirausahaan

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan Pengurus dalam bidang manajerial pengelolaan koperasi

0

2012

166.900.000

600 UMKM

150.000.000

284 UMKM

166.900.000

8.545 60.120 3.090.548.668.000

150.000.000

8.109 34.043 3.145.828.061.160

533.562.500

375 UMKM

225.000.000

485 UMKM

14 Koperasi

128.675.000

0

0

268.076.000

2015


Lokasi

(20)

(21)


200 UMKM

200.000.000

200 UMKM

225.000.000

1444 UMKM

1.009.976.000

268.076.000

8.672 35.962 3.208.744.622.383

200.000.000

9.236 37.480 3.272.919.514.831

225.000.000

9.236 37.480 3.272.919.514.831

1.009.976.000

275.209.250

275 UMKM

425.000.000

1435 UMKM

2.083.771.750


0

0

0

300 UMKM

625.000.000

Diskoperindag

15 Koperasi

150.000.000

29 Koperasi

278.675.000


335.000.000

1973 Orang

2.249.721.150


564 Koperasi

1.078.883.000


794 Koperasi

223.075.000


269 Orang

337.090.650

150 UMKM

231.375.000

225 Orang

486.500.000

865 Orang

746.846.150

483 Orang

450.000.000

400 Orang

160 Orang

262.484.000

160 Orang

212.912.000

150 Orang

218.487.000

94 Orang

185.000.000

160 Orang


Terindentifikasinya koperasi yang aktif dan koperasi tidak aktif

0

0

0

0

160 Orang

10.075.000

435 Koperasi

113.000.000

100 Koperasi

Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan bagi UMKM Petani Tembakau

Terlaksananya Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan bagi petani tembakau

0

0

0

0

210 Orang

137.090.650

59 Orang

200.000.000

0

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah.

Terlaksananya pembinaan dan sertfifikasi PIRT dan sertifikasi halal bagi produk olahan makanan


Terlaksananya monitorig evaluasi bagi UMKM yang telah menerima bantuan

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Tingkat fasilitas advokasi perlindungan konsumen

Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

Terlaksananya hubungan kerja dengan LPKSM

55 Sertifikasi


200.000.000

100.000.000

0

75 Sertifikasi

195.106.000

55 Sertifikasi

144.617.500

100 Sertifikasi

315.445.700

159 Sertifikasi

320.000.000

100 Sertifikasi

370.000.000

489 Sertifikasi

1.345.169.200

75 Sertifikasi

145.106.000

55 Sertifikasi

99.500.000

100 Sertifikasi

251.495.700

159 Sertifikasi

320.000.000

100 Sertifikasi

225.000.000

489 Sertifikasi

1.041.101.700


50.000.000

219 UMKM

45.117.500

313 UMKM

63.950.000

0

100 UMKM

145.000.000

862 UMKM

304.067.500


4 Kali

195.000.000

10 putusan

290.645.000

35 Putusan

194.610.250

40 Putusan

820.000.000

40 Putusan

480.000.000

4 Kali

30.000.000

4 Kali

18.600.000

4 Kali

10.170.000

4 Kali

30.000.000

4 Kali

40.000.000

20 Kali

128.770.000


0

10 putusan

66.725.000

35 Putusan

41.355.250

40 Putusan

75.000.000

40 Putusan

300.000.000

125 Putusan

483.080.250


48 Kali

135.000.000

100 Orang 23 Kali

177.000.000

41 Kali

133.010.000

80 Kali

265.000.000

40 Kali

100.000.000

232 kali

810.010.000


7 Pasar

30.000.000

6 Pasar

28.320.000

6 Pasar

10.075.000

10 Pasar, 4 Orang SDM Kemetrologian Ahli dan 1 kajian

450.000.000

7 Pasar

40.000.000

7 Pasar

558.395.000


230 UMKM

0

Diskoperindag

4. Meningkatkan dan Meningkatkan tingkat Tingkat fasilitas advokasi Pengawasan Perlindungan fasilitas advokasi perlindungan konsumen Konsumen perlindungan konsumen

2

06

15

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

0

Terselenggaranya penyelesaian sengketa konsumen Terlaksananya pengawasan barang dan jasa Terlaksananya kegiatan ukur ulang terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat serta Tera Ulang alat UTTP dan kajian Akademik UPTD Kemetrologian

0

1.980.255.250

Diskoperindag

Tujuan / Misi

(1) 5. Meningkatkan Akses Pasar Domestik, Nasional dan Internasional

Sasaran

(2) Peningkatan nilai eksport non migas

Indikator Sasaran

Kode

(4)

(3) Nilai eksport barang dan jasa ($)

Program / Kegiatan

2

06

(5)

17


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Nilai eksport barang dan jasa ($)

Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Dalam Negeri

Terlaksanaya promosi produk unggulan kualitas ekport

Terlaksananya sosialisasi Sosialisasi Kebijakan kebijakan prosedur ekspor Penyederhanaan Prosedur dan maupun impor Dokumen Ekspor Impor

Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi



Terlaksananya kegiatan pelatihan ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi calon dan pelaku eksport

456.850.399,57

2011

678.528.611

2012

150.350.000

746.381.472

678.528.611

776.236.731

678.528.611

807.286.200

2015

839.577.648

678.528.611

1 Event

100.000.000

1 Event

516.450.000

1 Event

140.045.500

0

30 Orang

50.350.000

30 Orang

27.000.000

30 Orang

54.640.000

35 Orang

60.000.000

40 Orang

25 Orang

69.210.000

30 Orang

75.000.000

25 Orang

0

0

0

0

0

0


678.528.611

3.460.495.916


Lokasi

(20)

(21)

Diskoperindag

3 Event

756.495.500


164.875.209

165 Orang

356.865.209


230.775.208

80 Orang

374.985.208


0

-

Tujuan / Misi

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(4)

(3)

6. Meningkatkan kapasitas Peningkatan sarana pemasaran melalui perdagangan Jumlah Pasar tradisional pembangunan pusat yang sudah ditata distribusi dan ketersediaan sarana dan prasarana Penataan lokasi tempat berjualana bagi PKL

Program / Kegiatan

2

06

(5)

18


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Program Peningkatan Jumlah Pasar Efisiensi Perdagangan Dalam tradisional yang sudah Negeri ditata

Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional



2011

2 Pasar

8 pasar

Tersedianya data-data perusahaan toko modern di 11 kecamatan

2012

4.458.337.500

1 Kajian

Terwujudnya Masterplan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Toko Modern dan Studi Pengembangan Usaha Kelayakan Pembentukan PD. Pasar

0

48.637.500

0

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk

Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang perdagangan / pasar

2 Pasar dan 3 Kajian

Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

Terlaksananya program pengembangan kerjasama kemitraan dengan Dekranasda Kab. Bandung

40 Orang

50.000.000

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Terlaksananya kegiatan monitoring bahan pokok dan barang strategis lainya

9 UPTD Pasar dan 10 Kecamatan

97.500.000

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Terlaksananya sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang Produk

Terlaksananya promosi produk-produk UMKM melalui event pameran Tk. Kab, Provinsi dan Nasional

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Jumlah lokasi PKL yang sudah ditata

0

Terlaksananya sosialisasi Penyuluhan peningkatan peningkatan disiplin disiplin pedagang kakilima dan pedagang kaki lima dan asongan asongan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongan

Terwujudnya penatan tempat berusaha bagi pedagangan kaki lima

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Jumlah omzet unit usaha industri kecil dan menengah

20.258.553.500

5 Pasar

1 Kajian

51.287.500

0

1 Paket

152.946.000

1 Paket


9.185.024.250

0

6 Pasar

0

10.467.702.746

0

4 Pasar

0

134.129.500

1 Paket

100.000.000

6 Pasar

9.262.702.746

1 Paket

6.355.000.000

50.724.617.996


Lokasi

(20)

(21)

Diskoperindag

1 Kajian

99.925.000


4 Paket

487.075.500


6 Pasar

45.816.433.246


300.000.000

120 Orang dan 5 Event

1.122.102.000


7 UPTD dan Pasar

695.925.250


400.510.000



0

100.000.000


8.257.080.500

80 Orang

150.000.000

38 Orangdan 1 Event

322.102.000

2 Kali Pameran


75.000.000


43.425.250

7 UPTD dan 9 kecamatan

250.000.000 7 UPTD Pasar

230.000.000

600 orang

75.000.000

600 orang

95.510.000

600 Orang

130.000.000 31 Kecamatan

100.000.000

5 Event

300.670.000

5 Event

332.777.000

5 Event

425.000.000

5 Event

700.000.000

25 Event

2.102.647.000

0

2 Pasar

225.000.000

2 Pasar

130.715.545

2 Pasar

320.000.000

2 Pasar

380.000.000

6 Pasar

1.055.715.545

0

0

0

2 pasar

69.623.545

2 pasar

65.000.000

2 pasar

80.000.000

6 Pasar

214.623.545


0

0

2 pasar

18 buah gerobak PKL

61.092.000

74 buah gerobak PKL

255.000.000

80 buah gerobak PKL

172

841.092.000


5 Event

0

344.200.000

300.000.000

4 Pasar dab 5 Kajian


19.453.650.000

0

3.918.000.000

6 Pasar

2015

2 Kali Pameran

4.925.000.000

Jumlah lokasi PKL yang sudah ditata

7. Meningkatkan Peningkatan Omzet Pertumbuhan Industri Kecil Usaha Industri Kecil dan Menengah Menengah


2

2

06

07

19

16

Terlaksananya pelatihan Pengembangan Sistem Inovasi dan pengembangan mutu Teknologi Industri desain teknologi kemasan bagi IKM

2.176.213.790.000

2.219.738.065.800

160 IKM

215.500.000

215.500.000

2.249.788.590.780

0

225.000.000

787.400.000

2.279.595.211.020

698.470.000

2.347.983.067.351

1.437.000.000

2.418.422.559.372

300.000.000

1.120.000.000

2.418.422.559.372

4.258.370.000

220.500.000

240 IKM

234.000.000

280 IKM dan 1 Paket

270.000.000

200 IKM

400.000.000

1090 IKM

1.340.000.000


360.000.000

780 IKM

1.550.370.000



0

0

245 IKM

440.900.000

115 IKM

144.470.000

300 IKM

605.000.000

120 IKM

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan dalam mendukung peningkatan Pengembangan Industri Kreatif kapasitas IPTEK sistem Berbasis Fashion produksi dabi IKM yang bergerak di bidang fashion

0

0

80 IKM

126.000.000

100 IKM

320.000.000

260 IKM

428.000.000

0

0

440 IKM

874.000.000

0

0

0

100 IKM

134.000.000

240 IKM

360000000

340 IKM

494.000.000

Pengembangan Industri Kreatif Terlaksananya Bebasis Kerajinan Pembinaan dan Pelatihan Pengembangan Industri Kreatif berbasisi Kerajinan

Diskoperindag

210 IKM

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan dalam mendukung peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi

Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

Diskoperindag

0

0

0

Tujuan / Misi

(1)

Sasaran

(2)

7. Meningkatkan Peningkatan Pertumbuhan Industri Kecil pertumbuhan Industri dan Menengah Kecil Menengah

Indikator Sasaran

Kode

(4)

(3) Jumlah unit usaha industry kecil dan menengah

Program / Kegiatan

2

07

(5) 17


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

4.118 IKM

4.250 IKM

Jumlah unit usaha industry kecil dan menengah Terlaksananya Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Pembinaan IK dalam Program Pengembangan Menengah terhadap Industri Kecil dan Pemanfaatan Sumber Daya Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan bagi Industri Kecil dan Menengah

Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta

Monitoring dan Evaluasi IKM Kabupaten Bandung Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan GMP Produk Tembakau Gelar Produk. Temu usaha/bisnis

7. Meningkatkan Peningkatan Pertumbuhan Industri Kecil pertumbuhan Industri dan Menengah Kecil Menengah

7. Meningkatkan Meningkatnya potensiPertumbuhan Industri Kecil potensi unggulan dan Menengah daerah.


Terlaksananya Pembinaan IK dalam Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Terlaksananya kegiatan Gelar produk, temu usaha/bisnis pelaku IK TPT, KPK dan KDA Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi IKM Terlaksananya pelatihan GMP (Good Manufacturing Product) bagi petani tembakau Terlaksananya kegiatan Gelar produk, temu usaha/bisnis bagipelaku IKM

Jumlah unit usaha industry kecil dan menengah


2

2

2

07

07

07

18

19


Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Terlaksananya kegiatan pembinaan penguatan kemampuan industri berbasis Teknologi bagi pelaku IKM

2.176.213.790.000

2012

627.725.000

0

345 IKM

Tersosialisasinya kegiatan fasilitas kemudahan perbankan bagi IKM

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2011

0

Pengembangan IKM dalam Terwujudnya penguatan penguatan Kemampuan desain Kemampuan Desain Produksi IKM Kab. Bandung Produksi bagi IKM 7. Meningkatkan Peningkatan Omzet Pertumbuhan Industri Kecil Usaha Industri Kecil dan Menengah Menengah

627.725.000

610.917.000

4.450 IKM

90 IKM

150.000.000

0

220 IKM

393.417.000

245 IKM

416.115.000

260 IKM

67.500.000

40 IKM

38.400.000

0

0

0


0

150 IKM

105.900.000


0

30 IKM

154.009.000


22.500.000

126 IKM

69.525.000

Wilayah Kab. Bandung Wilayah Kab. Bandung

154.009.000

0

0

0

0

0

0

0

46 IKM

47.025.000

0

0

80 IKM

0

0

0

0

150 Orang

196.250.000

0

0

90 Orang

300.000.000

240 IKM

496.250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

25 IKM

260.000.000

25 IKM

260.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

20 IKM

80.000.000

20 IKM

80.000.000

485.542.500

485.542.500

2.249.788.590.780

4.250 IKM

75.638.000

0

0

2.347.983.067.351

735.000.000

2.418.422.559.372

1.115.000.000

4.028.647.500

Diskoperindag

497.000.000

450 IKM

560.000.000

480 IKM

635.000.000

2135 IKM

2.912.542.500


330.000.000

80 IKM

90.065.000

65 IKM

175.000.000

340 IKM

440.000.000

605 IKM

1.035.065.000


100 IKM

41.040.000

0

40 IKM

40.000.000

140 IKM

81.040.000


0

4.450 IKM

0

4.500 IKM

-

0

0

50 IKM

25.350.000

0

0

0

0

0

24 IKM

48.710.000

0

0

20 IKM

40 IKM

50.000.000

628.105.000

480 IKM

22 IKM

1 Paket

2.279.595.211.020

735.000.000

4.350 IKM

22 IKM

98 IKM

1.065.000.000

510 IKM

0

Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan IK dalam bentuk Buku Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat Profil dan Leaflet Produk

2.499.257.000

30 IKM

2.219.738.065.800

(21)

Diskoperindag

1330 IKM

430.000.000

0

0


260 IKM

Lokasi

(20)


90 IKM

0

0

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

632.000.000


150.000.000

0

0

Terlaksananya sosialisasi perluasan penerapan SNI untuk penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri mendorong daya saing manufaktur produk IKM

Terlaksananya kegiatan pelatihan/pembinaan Penerapan Manajemen Mutu

0

3.152.441.000

0

120 IKM

Pelatihan/Pembinaan Sistem Manajemen Mutu bagi IKM

0

430.000.000

110 IKM

215 IKM

4.118 IKM

0

632.000.000

0

0

Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir

0

4.500 IKM


0

0

Jumlah unit usaha industry kecil dan menengah Terlaksananya kegiatan pelatihan/pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir

851.799.000

2015

4.350 IKM

Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pelayanan GMP dan AMT Teknologi Industri (Achievment Motivation Tarining) bagi pelaku IKM

Program Penataan Struktur Industri



1 Paket

80 IKM

112.650.000

1 Paket

-

67.550.000

0

0

0

77 IKM

70.000.000

88 IKM

120.000.000

1 Paket

120.000.000

Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG


100.988.000


118.710.000


120.000.000

4Paket

Diskoperindag

350.200.000

Diskoperindag


Struktur Organisasi

KEPALA DINAS SEKRETARIS

Kasubag Peny. Program

BIDANG KELEMBAGAAN

BIDANG PUMKM

BIDANG PUK

BIDANG ANEKA

Kasubag Umum & Kepegawaian

BIDANG AGLOMEKA

Kasubag Keuangan

BIDANG SPP

BIDANG PDLN

Seksi Pendaftaran Koperasi

Seksi Pengemb. Kemitraan

Seksi Peng. Kop. Prod., Kons. & Jasa

Seksi Tekstil & Produk Tekstil

Seksi Logam, Mesin & Elektronik

Seksi Sarana Perdagangan

Seksi Distribusi dan Informasi

Seksi Peng. Org. & Tatalaksana Kop.

Seksi Pengemb. Kewirausahaan

Seksi Peng. Permodalan Kop.

Seksi Kulit & Produk Kulit

Seksi Industri Agro

Seksi Kerjasama & Peng. Perdagangan

Seksi Perl. Kons. & Metrologi Legal

Seksi Pengaw. & Penilaian USP Kop

Seksi Kerajinan & Aneka

Seksi Kimia & Bahan Bangunan

Seksi Bina Usaha Perdagangan

Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi Peng. SDM Koperasi

UPTD RENSTR A DISKOPERINDAG

20

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents