PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011 – 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO Jalan Sugiman Wates Kulon Progo, Telp. 0274 – 773404, Fax . 0274 – 775214 email : [email protected]

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Sugiman Wates Kulon Progo, Telp. 0274 – 773404, Fax . 0274 – 775214 email : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 147.A TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2011-2016 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, Menimbang

:

a. bahwa

berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor

2

Tahun

2012

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20112016; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon

Progo

Nomor

175

Tahun

2012

tentang

Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah,

perlu

disahkan

Rancangan Perubahan Rencana Strategis SKPD; c. bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf

a

dan

sebagaimana

huruf

b,

perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 84 tahun 2012 tentang Perubahan

Atas

Peraturan

Kepala

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan

ii

Sipil Tahun 2011-2016; Mengingat

:

1. Undang-Undang Pembentukan

Nomor

Daerah

15

Tahun

Daerah

1950

tentang

Kabupaten

dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

2004

tentang

sebagaimana

telah

diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Rencana

Nomor

Pembangunan

17

Tahun

Jangka

2007

Panjang

tentang Nasional

Tahun 2005-2025; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan

Dalam

Negeri

sebagaimana

dirubah dengan Peraturan Menteri

telah

Dalam Negeri

Nomor 69 Tahun 2012;

iii

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun

2007

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

14. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 175 Tahun 2012 tentang Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

15. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2012 tentang

Pengesahan

Rencana

Strategis

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil; MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Mengesahkan

Perubahan

Rencana

Strategis

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011-2016; KEDUA

: Perubahan Renstra Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Renstra Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

iv

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wates pada tanggal

19 Agustus 2014

KEPALA,

Drs. DJULISTYO NIP. 19620715 198903 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Bupati Kulon Progo 2. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo 4. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo 5. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo 7. Pertinggal

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Perubahan

Rencana

Strategis

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016. Rencana Strategis merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Perubahan Rencana Strategis ini mencakup Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai dengan Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014. Rencana Strategis ini diharapkan menjamin berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dengan tujuan dan sasaran dapat diwujudkan. Akhirnya semoga Perubahan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ini mampu meningkatkan kinerja pelayanan daerah utamanya di bidang administrasi kependudukan.

Wates, 19 Agustus 2014 KEPALA,

Drs. DJULISTYO (Pembina Utama Muda; IV/c) NIP. 19620715 198903 1 005

vi

DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul……………………………………………………….……………………… Halaman Pengesahan ……………………………………………………………….…… Kata Pengantar……………………………………………………..……………………… Daftar Isi ……..……………………………………………………..……………………… Daftar Tabel ……………………………………………………………………………….. Daftar Gambar ……………………………………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang……………………………………….…………………. 1.2 Landasan Hukum …..…………………………………………………. 1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………..…… 1.4 Sistematika Penulisan ..……………………………………………… BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ………………………………. 2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ……….……. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ……….. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ……………………………………… BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil …………………. 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ………………………….…………………………………………. 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri………………………… 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ……………………………………………. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ………………. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ……………………………………………………………... 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil …… BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP LAMPIRAN : 1. Bagan Alur Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ………… 2. Tabel Metadata Indikator Kinerja ……………………………………………………...

i ii vi vii viii ix 1 2 3 5

6 9 12 21

24 26 28 30 31 31 32 34 44 45

46 47

vii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 5.1

Tabel 5.2

Keadaan Pegawai Per 31 Desember 2013 menurut Bidang/Sekretariat Keadaan Pegawai Per 31 Desember 2013 menurut Golongan ……… Keadaan Pegawai Per 31 Desember 2013 menurut Tingkat Pendidikan . Kondisi Aset Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2013 ……………………………………….............. Capaian Sasaran Urusan yang Ditargetkan Tahun 2013 pada RPJMD Tahun 2011 – 2016 ………………………………………………………… Capaian Pendapatan Penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil Tahun 2011 – 2016 ……………………………………………………....... Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 …………………….... Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ……………………………… Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ……………………………… Target Pendapatan Retribusi Daerah Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2013 …………………………………………… Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2013 …………………………………………… Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo …...... Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ………………….... Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah …………………………………………………………………….... Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berdasarkan Sasaran, Renstra Kementerian Dalam Negeri Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ……………………………………….... Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ………………………………… Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 ………………………….... Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2016 …………………………….

9 9 9 10 13 13 15 17 18 19 20 25 26

27

29 32 32

35

46

viii

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

8

ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) adalah dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan kinerja SKPD (pelayanan publik) dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan dari visi dan misi Kepala Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kewenangan Daerah mencakup urusan seluruh bidang pemerintahan kecuali 5 (lima) bidang urusan yang secara limitative telah ditentukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya seluruh urusan wajib dan pilihan dijalankan secara bersama-sama (concurrent) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kulon Progo. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) SKPD dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) SKPD yang menjadi dasar/acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo setiap tahun/kinerja tahunan. Untuk mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yang telah dilakukan perubahan, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menyusun Perubahan

1

Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2016. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016, berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 tahun 2014. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan landasan hukum sebagai berikut: a. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah terakhir

dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; f.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan PenetapanStandar Pelayanan Minimal; i.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012;

j.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

2

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; l.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; r.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

s. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 175 Tahun 2012 tentang Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; t.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor 84 tahun 2012 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah:

3

a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan kelanjutan Renstra SKPD terdahulu; b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal; c. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan kinerja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dilakukan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD 2011 – 2016, serta berupaya untuk mempercepat pencapaian visi misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: a. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

khususnya

urusan

pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; b. Memantapkan

pelaksanaan

akuntabilitas

kinerja

SKPD

sebagai

wujud

pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah; c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; d. Memantapkan pelaksanaan pembangunan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan mutakhir. Selanjutnya penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertujuan sebagai pedoman penyusunan rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015 dan 2016 dan juga sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dan 2016.

4

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.2.

Sumberdaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.4.

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3.2.

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

BAB IV

3.3

Telaahan Kementerian Dalam Negeri

3.4

Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

4.3. BAB V

Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.1 Fungsi Mengacu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

2.1.2 Tugas Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas sebagai berikut : 1.

menyelenggarakan kegiatan di bidang kependudukan;

2.

menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi;

3.

menyelenggarakan kegiatan di bidang pencatatan sipil;

4.

melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

2.1.3 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis

Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut : 1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Dinas 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu: Sekretariat, terdiri dari: a. Subbag Umum dan Kepegawaian b. Subbag Perencanaan dan Keuangan 3. Unsur Pelaksana yaitu: a. Bidang Administrasi Kependudukan, terdiri dari:

6

1) Seksi Pendaftaran Penduduk 2) Seksi Perkembangan Penduduk

b. Bidang Data dan Teknologi Informasi 1) Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi 2) Seksi Penyuluhan dan Penyimpanan Data c. Bidang Pencatatan Sipil 1) Seksi Kelahiran dan Kematian 2) Seksi Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak 4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Uraian tugas unsur organisasi terendah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah : 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan dan kepustakaan serta urusan kepegawaian 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta koordinasi administrasi keuangan 3. Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran penduduk 4. Seksi

Perkembangan

Penduduk

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

bimbingan teknis dan pemantauan perkembangan penduduk 5. Seksi

Pengolahan

Data

dan

Teknologi

Informasi

mempunyai

tugas

menyelenggarakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi kependudukan. 6. Seksi Penyuluhan Pengendalian dan Penyimpanan Data mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pengendalian dan penyimpanan data 7. Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran dan kematian 8. Seksi Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi perkawinan perceraian pengakuan dan pengesahan anak

7

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada bagan berikut :

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SEKSI PENDAFTARAN PENDUDUK

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG PENCATATAN SIPIL

SEKSI PENYULUHAN PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN DATA

SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN TI

SEKSI PERKAWINAN PERCERAIAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK

SEKSI PERKEMBANGAN PENDUDUK UPTD PENCATATAN SIPIL WILAYAH UTARA

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

8

2.2

Sumberdaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.2.1 Keadaan Pegawai 1. Keadaan jumlah pegawai menurut Bidang dan Sekretariat Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Per 31 Desember 2013 menurut Bidang/Sekretariat No

Bidang/Sekretariat

L

P

Jumlah

1

Sekretariat dan Kepala Dinas

3

6

9

2

Administrasi Kependudukan

5

6

11

3

Data dan Teknologi Informasi

7

12

19

4

Pencatatan Sipil

5

1

6

5

UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara

3

1

4

23

26

49

Jumlah

2. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Per 31 Desember 2013 menurut Golongan No

Golongan

L

P

Jumlah

1

Golongan IV

3

1

4

2

Golongan III

12

18

30

3

Golongan II

7

7

14

4

Golongan I

1

0

1

23

26

49

Jumlah

3. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan: Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Per 31 Desember 2013 menurut Tingkat Pendidikan No

Jabatan

L

P

Jumlah

1

S-2

1

1

2

2

S-1

5

7

12

3

D-3

2

4

6

4

SLTA

13

14

27

5

SLTP

2

0

2

23

26

50

Jumlah

9

Formasi pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor

21

Tahun 2011 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Perangkat Daerah sebanyak 92 orang, sedangkan kondisi riil saat ini ada 50 orang terdiri dari 30 orang di Dinas, 3 orang di UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara, dan 17 orang tersebar di Kecamatan Wates, Pengasih, Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Kokap, Nanggulan, Girimulyo dan Samigaluh. Sehingga dari sisi kuantitas, untuk SDM belum dapat terpenuhi untuk menunjang kegiatan bidangbidang

maupun

sekretariat

namun

demikian

semua

personil

yang

ada

didayagunakan secara optimal. Dari sisi kualitas seluruh personil yang terkait dengan teknis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah mempunyai basik pelatihan komputer khusus untuk operator SIAK maupun pencatatan sipil. Diharapkan ke depan dapat terwujud terpenuhinya kebutuhan personil untuk menunjang kegiatan di semua bidang maupun sekretariat. Dari keseluruhan pejabat Eselon yang ada, masih terdapat 1 orang Eselon IV yang belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Penjenjangan (Diklatpim IV). 2.2.2 Sarana Dan Prasarana Tabel 2. 4 Kondisi Aset Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2013

No

Jenis Aset

Jumlah (Unit)

2011 Kondisi Baik

%

Jumlah (Unit)

2012 Kondisi Baik

%

Jumlah (Unit)

2013 Kondisi Baik

%

1.

Tanah

1

1

100

1

1

100

1

1

100

2.

Bangunan

2

2

100

2

2

100

2

2

100

3.

Kendaraan

8

0

0

5

0

0

5

0

0

1

0

0

2

1

50

2

1

50

roda 2 4.

Kendaraan roda 4

5.

Meja

52

52

100

52

52

100

52

52

100

6.

Kursi

60

60

100

60

60

100

60

60

100

7.

Filling kabinet

4

4

100

4

4

100

4

4

100

8.

AC

4

4

100

6

6

100

6

6

100

.9.

Almari besi

1

1

100

1

1

100

1

1

100

10.

Almari kayu

3

2

100

2

2

100

2

2

100

11.

Almari roll opec

6

6

100

6

6

100

6

6

100

12.

Komputer (PC)

11

11

100

13

13

100

15

15

100

13.

Laptop

2

2

100

11

11

100

12

12

100

14.

Komputer

2

2

100

2

2

100

2

2

100

10

No

Jenis Aset

Jumlah (Unit)

2011 Kondisi Baik

%

Jumlah (Unit)

2012 Kondisi Baik

%

Jumlah (Unit)

2013 Kondisi Baik

%

server 15.

Scanner

2

2

100

2

2

100

2

2

100

16.

Sisco Router

1

1

100

1

1

100

1

1

100

17.

Wirelles

1

1

100

1

1

100

1

1

100

Amplifier 18.

Generator set

1

1

100

1

1

100

1

1

100

19.

Mini Genset

0

0

0

2

2

100

2

2

100

20.

UPS

14

14

100

14

14

100

14

14

100

21.

Printer

9

9

100

12

12

100

19

19

100

22.

Radio Mikrotik

1

1

100

1

1

100

1

1

100

23.

Mesin

1

1

100

1

1

100

1

1

100

laminating KTP 24.

Mesin Ketik

0

0

0

1

1

100

1

1

100

25.

Rak Kayu

7

7

100

7

7

100

7

7

100

26.

Tangga

1

1

100

1

1

100

1

1

100

Aluminium 27.

Kamera digital

1

1

100

1

1

100

1

1

100

28.

Web camera

1

1

100

1

1

100

1

1

100

29.

Tustel

1

1

100

1

1

100

1

1

100

30.

Tripod tinggi

1

1

100

1

1

100

1

1

100

31.

Power Supply

3

3

100

3

3

100

3

3

100

32.

Instalasi

1

1

100

1

1

100

1

1

100

listrik(solar sell repeter) 33.

Solar sell

3

3

100

3

3

100

3

3

100

34.

Pesawat

1

1

100

1

1

100

1

1

100

telephone 35.

Ear Phone

0

0

0

2

2

100

2

2

100

36.

Kain layar

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

berskala 37.

Alat Pemadam / Portable

38.

Pesawat Faximille

39.

Stabiliser

0

0

0

2

2

100

2

2

100

40.

Hard Disk

0

0

0

0

0

0

2

2

100

2

2

100

1

1

100

Eksternal 41.

Card reader

42.

Jaringan

1

1

100

1

1

100

Pembawa

11

No

Jenis Aset

Jumlah (Unit)

2011 Kondisi Baik

%

Jumlah (Unit)

2012 Kondisi Baik

%

Jumlah (Unit)

2013 Kondisi Baik

%

Kapasitas Sedang 43.

LCD Monitor

0

0

0

2

2

100

2

2

100

44.

LCD Proyektor

0

0

0

1

1

100

1

1

100

45.

Tower Dinas

0

0

0

0

0

0

1

1

100

46.

Tower Tri

1

1

100

1

1

100

1

1

100

Angle 47.

Rak Arsip

0

0

0

0

0

0

6

6

100

48.

Tiang bendera

1

1

100

1

1

100

1

1

100

49.

Kursi lipat *

300

300

100

0

0

0

0

0

0

50.

Tenda**

12

12

100

0

0

0

0

0

0

Jumlah

525

515

98,10

236

230

97,46

257

251

97,67

NB : * dan ** diserahkan ke 12 Kecamatan pada tahun 2012 Kondisi saat ini gedung secara fisik walaupun baik namun sudah tidak representatif baik dari sisi bangunannya, dari sisi kenyamanannya, maupun dari sisi penataan dan penempatan ruangan untuk para karyawan, ruangan pelayanan kepada masyarakat, ruangan peralatan IT (komputer, server) serta ruangan penyimpanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil maupun penyimpanan arsip-arsip administratif kantor. Penyimpanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk saat ini sebagian dititipkan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip dan sebagian lagi berada di gedung ex BPIP, hal tersebut dilakukan untuk keamanan dokumen serta karena tempat penyimpanan sudah tidak tersedia lagi atau tidak memungkinkan lagi. Untuk itu diperlukan ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor yang lebih representatif. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan / tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pemerintahan

Dalam

Negeri

di

Kabupaten/Kota,

pelayanan

yang

diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada masyarakat adalah jenis pelayanan dasar yaitu Pelayanan Dokumen Kependudukan meliputi: a.

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b.

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga;

12

c.

Cakupan penerbitan Akta Kelahiran;

d.

Cakupan penerbitan Akta Kematian; Capaian sasaran program dan kegiatan urusan Kependudukan dan Catatan

Sipil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.5 Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2013 pada RPJMD tahun 2011-2016 Capaian Kinerja No

1.

Sasaran

Indikator Kinerja

1 Terwujudnya

Tertib administrasi

masyarakat yang

kependudukan

tenteram, dan

yang meliputi

tertib

kepemilikan:

berdasarkan

a. KTP

kesadaran

KK

Satuan

2013

2012 Target

Realisasi

%

persen

420,4

7.000 lbr

39.722 lbr

567,46

persen

202

34.000 lbr

31.132 lbr

91,56

persen

147

10.194 lbr

10.448 lbr

102,49

hukum b. Akta Catatan Sipil

Capaian sasaran urusan tahun 2011-2013 melebihi target yang ditetapkan karena ada pergeseran prediksi yang ditetapkan semula dikarenakan proses pencetakan KTP Elektronik yang semula direncanakan selesai pada akhir tahun 2013 ternyata belum selesai yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehingga jumlah realisasi untuk permohonan KTP reguler di tahun 2013 jauh melebihi target secara signifikan. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD terkait pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.6 Capaian Pendapatan Penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil Tahun 2011-2013

No A.

Indikator sesuai Tupoksi

Realisasi Capaian Tahun Satuan

2011

2012

2013

set

38.858

32.605

31.132

keping

73.319

76.238

39.722

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1

Kartu Keluarga

2

Kartu Tanda Penduduk

13

No

Indikator sesuai Tupoksi

Realisasi Capaian Tahun Satuan

2011

2012

2013

3

KTP Sementara/SKKT (WNA)

lembar

0

0

0

4

Kartu Identitas Penduduk Musiman/Surat Ket. Tinggal Sementara (WNI)

lembar

10

6

10

B.

Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil

5.

Akta Perkawinan di dalam kantor

lembar

1

0

2

6

Akta Perkawinan di luar kantor

lembar

168

154

172

7

Kutipan Kedua dan seterusnya

lembar

7

5

13

8

Akta Perceraian

lembar

10

11

24

9


lembar

0

0

2

10

Akta Pengakuan Anak

lembar

0

0

0

11


lembar

0

0

0

12

Akta Pengesahan Anak

lembar

0

2

7

13


lembar

0

0

0

14

Akta Kematian

lembar

708

676

5.479

15


lembar

1

0

36

16

Akta Ganti Nama untuk WNA

lembar

0

0

0

17

Akta Kelahiran

lembar

10.372

7.373

7.368

C

Retribusi Denda Administrasi

18

Denda Administrasi Kependudukan

lembar

2.750

1.891

1.580

19

Denda Administrasi Akta Catatan Sipil

lembar

5.510

1.332

6.770

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerbitan akta kematian mengalami peningkatan yang signifikan, mengingat mulai tahun 2013 terdapat program nasional dari Badan Pertanahan Nasional yang mensyaratkan dokumen akta kematian untuk pengurusan peralihan hak waris. Penerbitan KTP reguler juga masih cukup banyak, dikarenakan proses pencetakan KTP-el di Kementerian Dalam Negeri yang diprediksikan selesai pada akhir bulan Oktober 2013 ternyata belum selesai sampai dengan akhir tahun 2013. Sedangkan denda administrasi akta catatan sipil juga cukup tinggi dikarenakan banyaknya pemohon akta kematian terlambat meningkat, termasuk pemohon akta kelahiran terlambat juga meningkat karena terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013 pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu satu tahun kelahiran tidak lagi melalui sidang Pengadilan Negeri namun cukup melalui verifikasi dan klarifikasi pemohon dan saksi dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil

dapat

dilihat

secara

berturut-turut

pada

tabel

berikut:

14

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 N o

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

1 2 A. Standar Pelayanan Minimal 1 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 2 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 3 Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 4 Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian B. Indikator Kinerja Kunci 1 Kepemilikan KTP 2 Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 penduduk 3 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Satuan

Target SPM

Target IKK

3

4

5

Target Indikator Lainnya 6

Target Renstra SKPD 2012 7

2013 8

2014 9

2015 10

2016 11

Realisasi Capaian 2012 2013 12 13

Rasio Capaian 2012 14

2013 15

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

97.19

90.11

97.19

90.11

%

100

100

100

100

100

100

96.77

94.24

96.77

94.24

%

70

50

50

55

65

70

28.08

47.16

56.16

94.32

%

100

100

100

100

100

100

85.45

98.88

85.45

98.88

orang

1000

1000

1000

1000

1000

1000

621.5

637.6

621.5

637.6

sudah

-

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

100

100

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000 29.428

39.722

420,4

567,46

34.000

34.000

34.000 34.000

34.000 68.680

31.132

202,00

91,56

100

100

100

100

100

147

102

15

15

15

15

15

15

15

100

100

C. Indikator Kinerja RPJMD 1 Cakupan penerbitan dokumen kependudukan % -KTP -KK 2 Cakupan penerbitan akta Catatan % Sipil 3 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Unit IT pelayan an

99

100 1 dinas, 1 UPTD, 12 Kec, 1 Kel

15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target cakupan penerbitan : KTP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian belum dapat tercapai dan sampai dengan akhir pelaksanaan Renstra Indikator Kinerja Utama belum direncanakan mampu mencapai target 100% . Hal tersebut dkarenakan hal-hal sebagai berikut : a.

Ada sebagian wajib KTP pemula yang tidak segera melakukan pembuatan KTP

b.

Setiap terjadinya peristiwa kelahiran tidak segera melaporkan dalam kurun waktu maksimal 60 hari.

c.

Setiap terjadinya peristiwa kematian tidak segera melaporkan dalam kurun waktu maksimal 30 hari. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan selama 3 masa periode

RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.8.

16

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Realisasi Anggaran pada tahun

Anggaran pada tahun

Uraian

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2012 2013 (12) (13)

Rata-rata pertumbuhan

(1)

2012 (2)

2013 (3)

2014 (4)

2012 (7)

2013 (8)

Belanja Tidak Langsung

2.436.366.000

2.587.664.049

2.692.771.107

2.403.866.592

2.471.800.368

0,99

0,96

6,21

-12,02

Belanja Pegawai

2.436.366.000

2.587.664.049

2.692.771.107

2.403.866.592

2.471.800.368

0,99

0,96

6,21

-12,02

Belanja Langsung

1.533.060.610

1.696.873.790

1.899.762.600

1.420.359.524

1.577.469.454

0,90

0,94

10,69

-4,92

Belanja Pegawai

429.218.500

302.898.900

720.576.000

427.764.900

290.531.000

1,00

0,96

-29,43

-79,88

Belanja Barang dan Jasa

782.946.910

1.039.839.790

862.894100

749.035.624

954.937.954

0,96

0,92

32,81

16,34

320.895.200

354.135.100

316.292.500

243.559.000

332.000.500

0,76

0,94

10,36

61,37

Belanja Modal

Anggaran Realisasi (17) (18)

17

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Realisasi Anggaran pada tahun

Anggaran pada tahun

Uraian 2012

2013

2014

2012

2013

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2012 2013

Rata-rata pertumbuhan Anggaran Realisasi

(1) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

(2) (3) 1.170.959.100 1.303.909.050

(4) 1.368.478.900

(7) (8) 1.085.279.150 1.214.907.958

(12) 0,93

(13) 0,93

(17) 11,35

(18) -26,09

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.170.959.100 1.303.909.050

1.368.478.900

1.085.279.150 1.214.907.958

0,93

0,93

11,35

-26,09

Program Kegiatan Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

362.101.510

389.964.740

531.283.700

335.080.374

362.561.496

0,97

0,88

7,69

-58,55

203.397.850

305.118.950

217.670.950

182.091.618

280.538.482

0,90

0,92

50,01

-19,54

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

149.388.910

78.322.790

293.362.750

143.737.006

76.196.164

0,96

0,97

-47,57

-104,10

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

3.400.000

2.698.000

10.500.000

3.400.000

2.681.750

1,00

0,99

-20,65

-208,82

2.182.500

1.318.000

7.000.000

2.143.500

668.000

0,98

0,51

-39,61

-226,57

Program Pengawasan dan Pengendalian Program

3.732.250

2.507.000

2.750.000

3.708.250

2.477.100

0,99

0,99

-32,83

25,84

18

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

juga

memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Target Pendapatan dari Pendapatan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2013 sebesar Rp. 445.695.000,- terdiri dari: a. Pendapatan Retribusi Daerah

: Rp. 235.695.000,-

b. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

: Rp 210.000.000,- +

Jumlah

: Rp. 445.695.000,-

Rincian Target Pendapatan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.10 Target Pendapatan Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun 2013

No

Uraian

Satuan

Target

Harga

Jumlah

1.

Pendapatan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kartu Keluarga

set

34.000

3.000

102.000.000

2.


keping

33.000

3.000

99.000.000

3.

KTP Sementara/SKTT (WNA)

lembar

2

20.000

40.000

4.

KIPEM/SKTTS (WNI)

lembar

15

10.000

150.000

5.

Akta perkawinan di dalam kantor

lembar

4

35.000

140.000

6.

Akta perkawinan di luar kantor

lembar

150

50.000

7.500.000

7.

Kutipan kedua, dst

lembar

7

35.000

245.000

8.

Akta Perceraian

lembar

16

60.000

960.000

9.

Kutipan kedua, dst

lembar

2

60.000

120.000

10. Akta Pengakuan Anak

lembar

1

60.000

60.000

11. Kutipan kedua, dst

lembar

1

60.000

60.000

12. Akta Pengesahan Anak

lembar

1

60.000

60.000

13. Kutipan kedua, dst

lembar

1

60.000

60.000

14. Akta kematian

lembar

5.000

5.000

25.000.000

15. Kutipan kedua dan seterusnya

lembar

10

20.000

200.000

16. Akta ganti nama untuk WNA

lembar

1 100.000

100.000

A.

445.695.000

235.695.000

19

B. 1. 2.

Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah Denda Administrasi Kependudukan Denda Administrasi Akta Catatan Sipil

210.000.000 lembar

2.400

25.000

60.000.000

lembar

6.000

25.000

150.000.000

Realisasi Pendapatan Tahun 2013 tercapai sebesar Rp. 460.632.000,- dengan rincian sebagaimana dalam tabel 2.11. berikut : Tabel 2.11. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun 2013

No

A.

Uraian

Satuan Realisasi

Harga

Pendapatan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Jumlah

460.632.000 251.882.000

1.

Kartu Keluarga

set

31.132

3.000

93.396.000

2.


keping

39.722

3.000

119.166.000

3.

KTP Sementara/SKTT (WNA)

lembar

-

20.000

-

4.

KIPEM/SKTTS (WNI)

lembar

10

10.000

100.000

5.

Akta perkawinan di dalam kantor

lembar

2

35.000

70.000

6.

Akta perkawinan di luar kantor

lembar

172

50.000

8.600.000

7.

Kutipan kedua, dst

lembar

13

35.000

455.000

8.

Akta Perceraian

lembar

24

60.000

1.440.000

9.

Kutipan kedua, dst

lembar

2

60.000

120.000

10.

Akta Pengakuan Anak

lembar

-

60.000

-

11.

Kutipan kedua, dst

lembar

-

60.000

-

12.

Akta Pengesahan Anak

lembar

7

60.000

420.000

13.

Kutipan kedua, dst

lembar

-

60.000

-

14.

Akta kematian

lembar

5.479

5.000

27.395.000

15.

Kutipan kedua dan seterusnya

lembar

36

20.000

720.000

16.

Akta ganti nama untuk WNA

-

100.000

-

B. 1.

lembar

Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah Denda Administrasi Kependudukan

208.750.000 lembar

2. Denda Administrasi Akta Catatan Sipil lembar Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013

1.580

25.000

39.500.000

6.770

25.000

169.250.000

20

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk pendapatan terdapat over target sebesar 3,35% yakni dari target Rp. 445.695.000,- dapat tercapai Rp. 460.632.000,-. Tertibnya kepemilikan dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan, yang meliputi dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk dengan segera dan tertib. 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.4.1 Tantangan Pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kependudukan.

Kabupaten Kulon Progo adalah pelayanan surat dan dokumen

Sistem pelayanan satu hari jadi oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah diimplementasikan sejak tanggal 1 April 2013.

Dalam

rangka

melaksanakan

pengembangan

pelayanan

pada

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ada beberapa tantangan yang dihadapi yakni sebagai berikut: a. Masih banyak penduduk yang tidak bersedia mengurus dokumen kependudukan sendiri dan meminta bantuan pihak lain sehingga berakibat pada pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan; b. Data kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah; c. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah dan nyaman;

2.4.2 Peluang Di samping adanya tantangan yang harus dihadapi, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan, sebagai berikut: a. Adanya Undang-undang tentang administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai payung hukum;

21

b. Adanya komitmen Pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil; c. Adanya kebutuhan pelayanan yang berkembang terkait dengan mega proyek, adanya pemangku kepentingan (stakeholders) yang mewajibkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil misalnya: lembaga pendidikan, rumah sakit, BPN, Kementerian Agama, Imigrasi dan SKPD atau lembaga lainnya; d. Ketersediaan teknologi dan sarana telekomunikasi yang ada guna mendukung keakuratan, kemutakhiran dan validasi data kependudukan.

22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada hakekatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih

tempat tinggal di wilayah

Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan

meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a. Dokumen kependudukan b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c. Perlindungan atas data pribadi; d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Program pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan sekarang masih harus disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semakin lancar, cepat, dan tertib. Sehingga tidak akan terjadi kesenjangan harapan (expectation gap) yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna layanan langsung dari masyarakat . Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid, sampai dengan

23

pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat. Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan, yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya. Berdasarkan hal tersebut, isu-isu yang ada dan proyeksi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah meliputi melaksanakan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan, catatan sipil, data dan informasi serta kegiatan ketatausahaan.

Dalam

menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ternyata masih menemui berbagai

kendala maupun permasalahan. Permasalahan yang teridentifikasi

khususnya terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

24

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Faktor yang Mempengaruhi Standar yang Digunakan

INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(3)

(4)

(5)

(6)

Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

 UU No. 12 tahun 2006  UU No. 23 tahun 2006  UU No. 24 tahun 2013  PP No. 37 tahun 2007  PP No. 25 tahun 2008  Permendagri No. 28 tahun 2005  Perda KP No. 3 tahun 2010  Indeks Kepuasan Masyarakat

 Komitmen yang tinggi dari SDM dalam pelayanan administrasi kependudukan

 Keterbatasan pemahaman masyarakat  Kondisi alam yang merusak sarana pendukung sistim online  Kebijakan dibidang administrasi kependuduka n yang sering berubah

 Koordinasi dan konsultasi dengan Biro Tapem DIY  Pelaporan ke Biro Tapem DIY tepat waktu

 UU No. 23 Tahun 2006  UU No. 24 Tahun 2013  PP No. 37 Tahun 2007  Permendagri No.28 Tahun 2005

Koordinasi antar Bidang/Seksi

Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY

 Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan  Masih banyak penduduk yang tidak mau memenuhi ketentuan tentang prosedur dan persyaratan dalam pengurusan dokumen  Belum adanya tempat penyimpanan arsip kependudukan dan catatan sipil Belum optimalnya koordinasi permasalahan kependudukan

Kajian  Koordinasi terhadap dan konsultasi Renstra dengan Ditjen Kementerian Adminduk Dalam Negeri  Pelaporan profil kependudukan ke Ditjen Adminduk

 UU No. 23 Tahun 2006  UU No. 24 Tahun 2013  PP No. 37 Tahun 2007  Permendagri No.28 Tahun 2005

Ketepatan pelaksanaan administrasi kependudukan dengan peraturan perundangan

Informasi kebijakan dari pemerintah pusat

Aspek Kajian

Capaian/Kondis i Saat ini

(1)

(2)

Gambaran pelayanan SKPD

Kajian terhadap Renstra SKPD Biro Tapem DIY

Masih belum jelasnya alokasi anggaran pusat untuk pengeloaaan administrasi kependudukan

25

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No.

Dinamika Internasional

(1) 1

(2) KTP

di

beberapa

Regional/Lokal

(3)

(4)

KTP di Indonesia sebagai

Setiap perubahan elemen data

negara

dapat

identitas

digunakan

untuk

penduduk

berbagai keperluan

Dinamika

Dinamika Nasional

digunakan

resmi

bukti

belum untuk

diri dapat

berbagai

pada

penduduk

Lain-lain (5)

biodata belum

dilaporkan secara tertib

keperluan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah: a. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, keterampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan; b. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance); c. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industry dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat; d. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah; e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan; dan f. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan hukum dan penegakan hukum. Mengacu pada visi dan misi kabupaten Kulon Progo untuk periode 2011-2016, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi point f yakni “Mewujudkan ketenteraman

26

dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan hukum dan penegakan hukum. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berarti memiliki tanggung jawab dalam tugas pokok dan fungsi mewujudkan ketertiban dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Ketertiban juga dihimbau kepada masyarakat pada pelaporan peristiwa penting terkait kependudukan dan catatan sipil agar segera dilaporkan dengan tertib. Karena sampai dengan saat ini kesadaran masyarakat akan masalah pelaporan peristiwa kependudukan masih rendah, sehingga berakibat pada terdapat data kependudukan yang kurang akurat. Dalam

menjalankan

tugas

pelayanan

kepada

masyarakat

pada

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ternyata masih terdapat halhal yang menghambat dalam pelaksanaannya. Hambatan dimaksud selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas, khususnya terjadi penyelesaian program dan kegiatan terkait pelayanan kepada masyarakat yang tertunda dan tidak tepat waktu serta kurang optimal. Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa Misi dan Program No

KDH dan Wakil KDH terpilih

(1) 1

(2) Misi 6 :

Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

 Terbatasnya sarana dan

1. Terbatasnya

Mewujudkan

prasarana untuk

ketentraman dan

mendukung pelayanan

2. Masih terbatasnya

ketertiban melalui

 Masih banyak penduduk

cakupan obyek

kepastian, perlindungan dan penegakan hukum

yang tidak mau memenuhi ketentuan

anggaran

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 2. Peningkatan

sosialisasi kebijakan

pelayanan

administrasi

administrasi

kependudukan dan

kependudukan

27

Program Penataan

tentang prosedur dan

Administrasi

persyaratan dalam

Kependudukan

pengurusan dokumen  Belum adanya tempat penyimpanan arsip

catatan sipil 3. Terbatasnya lahan

dan catatan sipil 3. Pencapaian

dan bangunan

Standar

gedung yang dapat

Pelayanan Minimal

digunakan

bidang

kependudukan dan

administrasi

catatan sipil

kependudukan dan catatan sipil

3.3 Telaahan Kementerian Dalam Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pada Pemerintah Pusat, kementerian/lembaga yang mengurusi kewajiban tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan; c. sosialisasi Administrasi Kependudukan; d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: dan f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Kementerian Dalam Negeri telah menyususun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Dalam Negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 adalah: ”Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didorong sumber

28

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 6 (enam) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian Dalam Negeri, adalah sebagai berikut: a. Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; c. Memantapkan

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

desentralistik; d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri periode 2010 – 2014 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri

Permasalahan Pelayanan Dinas Dukcapil Kulon Progo

(1)

(2)

(3)

1

Tertib database  Tingkat validitas kependudukan berbasis database NIK Nasional dan kependudukan belum pelayanan dokumen tinggi kependudukan  Adanya data penduduk yang dibekukan

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

 Kurangnya  Adanya komitmen kesadaran penduduk SDM yang tinggi untuk memiliki dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan kependudukan  Kurangnya  Adanya regulasi kesadaran penduduk yang jelas untuk melaporkan mengatur tentang peristiwa administrasi kependudukan dan kependudukan peristiwa penting yang dialami

29

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri

Permasalahan Pelayanan Dinas Dukcapil Kulon Progo

(1)

(2)

(3)

2

Terwujudnya pemberian  Masih adanya NIK pada setiap penduduk yang belum penduduk mempunyai NIK

3

Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan

NIK belum digunakan sebagai dasar untuk penerbitan identitas penduduk yang lain

4

Tersedianya daerah administrasi kependudukan

Tidak semua permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan bisa di atas dengan regulasi yang ada

5

Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan

6

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan

regulasi tentang

Belum semua perencanaan didasarkan pada data kependudukan yang bersumber pada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kurangnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Adanya opini dari sebagian masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan yang sulit dan berbelit-belit  Tidak/belum ada regulasi yang mengatur  Tidak ada/belum ada koordinasi antara stake holders (pemangku kepentingan) Adanya penduduk yang minta pelayanan administrasi kependudukan dengan tidak mendasarkan pada regulasi yang berlaku Adanya beberapa data kependudukan yang tidak sama dikelola berbagai SKPD

Kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya pengurusan dokumen kependudukan Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang terintegrasi serta mudah, murah dan cepat

Ketidakperdulian masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan

Semua penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan

Adanya komitmen dari SKPD untuk memberikan pemecahan permasalahn administrasi kependudukan Adanya regulasi yang mewajibkan penggunaan data penduduk yang dikelola oleh Dinas Dukcapil

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka mewujudkan

pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-6 ketentraman

dan

ketertiban

melalui

kepastian,

perlindungan

dan

penegakan hukum, dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu : a. Masih rendahnya kesadaran untuk melaporkan perubahan data kependudukan. b. Masih adanya duplikasi penggunaan data kependudukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. c. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah dan nyaman.

30

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

4.1.1 Visi Rumusan Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 didasarkan pada isu-isu strategis pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, serta memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 sebagai berikut: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan, dan Penyediaan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Mutakhir”. Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut: a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil,

pengelolaan

informasi

administrasi

kependudukan

serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. b. Penyediaan Informasi Kependudukan adalah tersedianya data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4.1.2 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi yang akan diemban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011 – 2016 yaitu: “Mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.” 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan

tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan

adalah: Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum melalui peningkatan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

31

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2013 2014 2015 2016 2012

NO .

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum melalui peningkatan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP

79,52

98,88

99,37

100

100

Persentase jumlah penduduk yang ber-Akte Kelahiran

62,15

63,76

63,82

64,07

64,96

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan, dan Penyediaan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Mutakhir MISI : Mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan akta catatan sipil Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan kualitas Meningkatkan masyarakat yang pelayanan publik pelayanan jumlah penduduk tenteram dan tertib dibidang administrasi administrasi ber-KTP menjadi berdasarkan kependudukan dan kependudukan 100% kesadaran atas catatan sipil hukum melalui Meningkatkan peningkatan Jumlah penduduk pelayanan publik ber-Akte Kelahiran dibidang administrasi menjadi 64,96% kependudukan dan catatan sipil

32

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011-2016, dirumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan program SKPD sesuai dengan Urusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga didukung program dan kegiatan setiap SKPD yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja SKPD. Selanjutnya rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasarandan pagu indikatif tahun 2011-2014 sebagaimana tabel 5.1 dan rencana tahun 2015-2016 sebagaimana tabel 5.2 berikut:

33

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2014

Tujuan

1 Terwujudny a pelayanan administrasi kependuduk an dan akta catatan sipil

Sasaran

2 Meningkatny a kepemilikan dokumen kependuduka n dan akta catatan sipil -

Indikator Sasaran

3

Kode

4

Prosentase 1 10 15 jumlah penduduk yang berKTP Prosentase jumlah apenduduk yang berAkte Kelahiran

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

Program dan Kegiatan

5 Program  Penataan Administrasi Kependudukan 

6 Cakupan penerbitan dokumen kependudukan Cakupan penerbitan akta catatan sipil  Pemanfaatan dan pemeliharaan IT

03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan 08 Pengembangan database

Terlaksananya penerbitan KTP, KK dan pindah datang penduduk serta perekaman e -KTP secara jemput bola Terlaksananya pengembangan database kependudukan

Data Capaian Pada Tahun awal Perenca naan 7 99 %

93 %

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2012)

Tahun - 3 (2014)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8 100 %

9

10 99 %

11

1.085.279.150

1.214.907.958

12 99 %

1.714.600.200

93%

12 Kec, 1 12 Kec, 1 Dinas, 1 Dinas, 1 UPTD, 1 UPTD, 1 Kelurahan Kelurahan 7000 KTP, 0

510.870.550

34.000 KK, 4.800 srt keterangan pindah

80%

Tahun - 2 (2013)

80%

93 %

93 %

12 Kec, 1 Dinas, 1 UPTD, 1 Kelurahan

12 Kec, 1 Dinas, 1 UPTD, 1 Kelurahan

7000 KTP, 34.000 KK, 4.800 srt keterangan pindah

266.246.400

507.822.245

13

7000 KTP, 34.000 KK, 4.800 srt keterangan pindah

850.000.000

-

-

-

Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab

Lokasi

20 21 Dinas KabupaDukcapil ten Kulon Progo

Dinas Dukcapil

Dinas Dukcapil

34

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan

Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK


Data Capaian Pada Tahun awal Perenca naan 7 -

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2012) Target

6 8 Terlaksananya 1 survey IKM dan dokumen keikutsertaan dalam pameran HUT Kulon Progo Terlaksananya 1 3 monitoring, dokumen dokumen evaluasi dan pelaporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan Terwujudnya 0% pemeliharaan, pengelolaan dan pembangunan jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan e-KTP

Tahun - 2 (2013)

Rp

Target

Rp

9

10

11

11.982.500

-

24.862.350

3 dokumen

- 12 unit jaringan di 12 kecamata n, 2 repeater, 1 unit jaringan di Dinas

Tahun - 3 (2014) Target 12 - 1 dokumen, 1 kali pameran

40.995.450

404.306.250

3 dokumen

12 unit jaringan di 12 kecamata n, 2 repeater, 1 unit jaringan di Dinas

Rp 13 25.000.000

60.000.000

450.000.000

Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab 20 Dinas Dukcapil

Lokasi

21

Dinas Dukcapil

Dinas Dukcapil

35

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5 Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta capil

Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil di UPTD

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6 Tersedianya dokumen permohonan berkas kependudukan dan catatan sipil dalam bentuk arsip faktual dan digital Terlaksananya pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian Terselenggaranya pelayanan akta kelahiran dan akta kematian di UPTD

Data Capaian Pada Tahun awal Perenca naan 7

-

-

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2012) Target 8 365 buku

3.000 akta kelahiran dan 2.000 akta kematian 1.000 akta kelahiran dan 1.000 akta kematian

Tahun - 2 (2013)

Rp

Target

9

10 365 buku

24.537.200

66.006.000

18.914.650


Tahun - 3 (2014)

Rp

Target

Rp

11

12 100 buku dan 1.164 entry data

13

10.958.900

110.676.538

12.996.750


33.000.000


80.600.200

Dinas Dukcapil

22.000.000

Dinas Dukcapil

Lokasi

21

36

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4



Data Capaian Pada Tahun awal Perenca naan 7 -

5 Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

6 Terlaksananya pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak

Penyusunan Profil/ Proyeksi Kependudukan Sosialisasi Kebijakan kependudukan

Tersusunnya 1 profil profil kependudukan Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil serta terselenggaranya publikasi pelayanan adminduk pada Peringatan HUT Kulon Progo

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2012) Target 8 147 akta perkawina n, 1 akta perceraian , 1 akta pengakua n anak, 1 akta pengesaha n anak 1 profil

36 kali sosialisasi pada 3.600 orang

Tahun - 2 (2013)

Rp

Target

9

10 147 akta perkawina n, 1 akta perceraia n, 1 akta pengakua n anak, 1 akta pengesah an anak 1 profil

30.608.900

13.763.100

117.487.500

12 kali sosialisasi pada 1.594 orang

Tahun - 3 (2014)

Rp

Target

11

12 147 akta perkawina n, 1 akta perceraia n, 1 akta pengakua n anak, 1 akta pengesah an anak 1 profil

38.913.575

14.929.950

73.308.300

6 kali sosialisasi pada 600 orang

Rp 13 66.000.000


50.000.000

Dinas Dukcapil

78.000.000

Dinas Dukcapil

Lokasi

21

37

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6 Kelancaran pelayanan SKPD (%)

Penyediaan jasa Tersedianya surat menyurat sarana prasarana surat menyurat (bulan) Penyediaan jasa Tersedianya jasa komunikasi, komunikasi, sumber daya air sumber daya dan listrik listrik, dan air untuk Dinas (bulan) Penyediaan jasa Terlaksananya pemeliharaan perpanjangan dan perizinan STNK kendaraan kendaraan dinas (unit) dinas/ operasional Penyediaan jasa Terkelolanya administrasi keuangan, barang keuangan SKPD dengan baik (bulan)

Data Capaian Pada Tahun awal Perenca naan 7 68%


Rp

8

9 70%

182.091.618

Tahun - 2 (2013) Target

Rp

10 72%

11 280.538.482

Tahun - 3 (2014) Target

Rp

12 74%

300.000.000

13


12

12

3.960.000

12

2.700.000

12

11.000.000

Dinas Dukcapil

12

12

34.860.468

12

58.704.982

12

75.000.000

Dinas Dukcapil

8

9

1.008.500

8

1.826.500

7

6.000.000

Dinas Dukcapil

12

12

17.880.000

12

22.980.000

12

23.000.000

Dinas Dukcapil

Lokasi

21

38

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4



5 6 Penyediaan jasa Terpeliharanya kebersihan peralatan kantor kebersihan SKPD (bulan) Penyediaan alat Tersedianya alat tulis kantor tulis kantor SKPD (bulan) Penyediaan Tersedianya barang cetakan barang cetakan dan dan penggandaan penggandaan untuk kelancaran tugas (bulan) Penyediaan Tersedianya komponen komponen listrik instalasi listrik/ dan penerangan penerangan kantor (bulan) bangunan kantor Penyediaan Tersedianya peralatan dan peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor kantor (bulan) Penyediaan Tersedianya surat bahan bacaan kabar, majalah, dan peraturan buku perundangperpustakaan undangan (bulan)

Data Capaian Pada Tahun awal Perenca naan 7 12

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2012) Target 8

Tahun - 2 (2013)

Rp

Target

9

10

12

1.786.800

12

12

12

44.987.550

12

12

12

15.707.500

12

12

12

1.000.300

12

12

12

12

Tahun - 3 (2014)

Rp

Target

11

12

1.151.150

Rp 13


12

6.000.000

12

35.000.000

Dinas Dukcapil

32.993.000

12

40.000.000

Dinas Dukcapil

12

1.098.000

12

3.000.000

Dinas Dukcapil

2.665.500

12

2.120.000

12

2.000.000

Dinas Dukcapil

1.500.000

12

1.030.000

12

2.000.000

Dinas Dukcapil

26.539.350

Lokasi

21

39

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5 Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Penyediaan jasa pelayanan kantor Penyediaan jasa sewa sarana mobilitas darat

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6 Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan rapat (bulan) Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah untuk urusan dengan luar daerah (bulan) Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah untuk urusan di dalam daerah (bulan) Terbayarnya jasa pegawai tidak tetap (bulan) Terbayarnya jasa pelayanan kantor (front office) (bulan) Tersedianya sarana mobilitas darat (bulan)

Data Capaian Pada Tahun awal Perenca naan 7 12


Tahun - 2 (2013)

Rp

Target

9

10


Tahun - 3 (2014)

Rp

Target

11

12

Rp 13

20 Dinas Dukcapil

12

5.526.000

12

6.120.000

12

9.000.000

12

12

40.889.000

12

30.681.000

12

28.000.000

Dinas Dukcapil

12

12

6.420.000

12

6.475.000

12

7.000.000

Dinas Dukcapil

12

12

3.900.000

12

3.900.000

12

7.000.000

Dinas Dukcapil

12

12

-

12

27.494.500

12

46.000.000

Dinas Dukcapil

0

0

-

12

54.725.000

0

-

Lokasi

21

Dinas Dukcapil

40

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan gedung kantor

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6 Sarana Prasarana SKPD dalam kondisi baik (%)

Tersedianya gedung dinas yang representatif (unit) Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional (unit) Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit) Tersedianya peralatan gedung kantor (unit) Tersedianya mebelair (unit) Terpeliharanya gedung kantor (unit)

Data Capaian Pada Tahun awal Perenca naan 7 62%


Rp

8

9 64%

143.737.006

1

-

-

2

-

-

Tahun - 2 (2013) Target 10 66%

-

0

2

7.260.000

0

14

63.030.000

0

0

0

1

-

10

7.509.750

Tahun - 3 (2014)

Rp

Target

11

12

76.196.164

-

-

Rp 13

68%

-

420.000.000

-

20 Dinas Dukcapil

1

220.000.000

Dinas Dukcapil

-

3

10.000.000

Dinas Dukcapil

1

16.000.000

Dinas Dukcapil

3

17.000.000

1

75.000.000

Dinas Dukcapil Dinas Dukcapil

27.915.000

2.667.500

Lokasi

21

Dinas Dukcapil

-

1


41

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan non formal

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit)


Terpeliharanya peralatan kantor (unit) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (orang)

Jumlah SDM mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal (orang) Program Laporan Peningkatan keuangan Pengembangan SKPD(%) Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan


Tahun - 2 (2013)

Rp

Target

9

10


Tahun - 3 (2014)

Rp

Target

11

12

Rp 13

0

9

54.487.256

8

39.163.664

7

75.000.000

0

11

11.450.000

11

6.450.000

7

7.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

3.400.000

100

-

-

2.681.750

-

-

-

100

20 Dinas Dukcapil

Lokasi

21

Dinas Dukcapil

Dinas Dukcapil

Dinas Dukcapil

10.500.000

Dinas Dukcapil

42

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja, Lakip Dinas Dukcapil (dokumen) Tersusunnya laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun (dokumen) Dokumen perencanaan SKPD (dokumen)

Tersusunnya dokumen Rencana strategis Dinas Dukcapil (dokumen)



Tahun - 2 (2013)

Rp

Target

9

10

3.400.000

1

1

0

0

0

2

2.143.500

1

1

1.324.000

-

1

-

Rp

Target

11

12

2.681.750

-

1

Tahun - 3 (2014) Rp 13 1

2

3.000.000


7.500.000

Dinas Dukcapil

668.000

2

7.000.000

Dinas Dukcapil

-

1

3.000.000

Dinas Dukcapil

Lokasi

21

43

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Program Pengawasan dan Pengendalian Program Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6 Tersusunnya dokumen Rencana kerja Dinas Dukcapil (dokumen) Dokumen pengawasan dan pengendalian SKPD (dokumen) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan



Tahun - 2 (2013)

Rp

Target

9

10 1

Tahun - 3 (2014)

Rp

Target

11

12

668.000

Rp 13 1


1

1

819.500

0

12

3.708.250

16

2.477.100

16

3.000.000

Dinas Dukcapil

1

12

3.708.250

16

2.477.100

16

3.000.000

Dinas Dukcapil

4.000.000

Lokasi

21

44

Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2016

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Pena SKPD nggu ng Target Rp Jawa b 12 13 14 98,17 5.908.558.408 Dinas Dukca pil

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1 Terwujud nya pelayanan administr asi kependud ukan dan akta catatan sipil

Sasaran

2 Meningka tnya kepemilik an dokumen kependud ukan dan akta catatan sipil

Indikat or Sasaran

Kode


4 3 5 Capaian 1 10 15 Program penerbit Penataan an Administrasi dokume Kependudukan n kependu 1 10 15 01 Implementasi dukan dan akta Sistem catatan Administrasi sipil Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6 Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil Kartu Tanda Penduduk

Satuan

Tahun - 4 (2015)

Target 7

unit

Rp

Tahun - 5 (2016)

Target

Rp

8

9

10

11

97,70

719.000.000

98,17

1.478.000.000

7.000

268.000.000

7000

465.000.000

35.000

2.601.692.795 Dinas

Loka si

14 Kabu pate n Kulo n Prog o

Dukca pil

Kartu Keluarga

unit

34.000

34.000

170.000

Surat pindah datang Rekaman e-KTP penduduk

unit

4.800

4.800

24.000

orang

4.000

4.000

8.000

45

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Pena SKPD nggu ng Target Rp Jawa b 12 13 14 261.857.800 Dinas 15 Dukca pil


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikat or Sasaran

Kode

4

3 1


5

10 15 02 Monitoring,

evaluasi dan pelaporan kependudukan

1

10 15 03 Pengelolaan

sarana dan prasarana SIAK

1

10 15 04 Pengelolaan

dokumen kependudukan dan akta capil

1


Satuan

Target

6 Laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan

7 dokumen

Jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan e-KTP

unit

Berkas kependudukan dan permohonan catatan sipil dalam bentuk arsip faktual dan digital

Buku

10 15 04 Pencatatan dan Akta kelahiran

Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Akta kematian

Tahun - 4 (2015)

8

Tahun - 5 (2016)

Rp

Target

9

10

Rp 11

3

36.000.000

3

100.000.000

13

225.000.000

13

350.000.000

13

Loka si

14

1.429.306.250 Dinas

Dukca pil

350

16.000.000

350

63.000.000

1.530

147.496.100 Dinas

Dukca pil dokumen

Dokumen

1.164

3.000

1.164

61.000.000

3.000

3.164

100.000.000

15.000

418.282.738 Dinas

Dukca pil dokumen

2.000

2.000

10.000

46

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Pena SKPD nggu ng Target Rp Jawa b 12 13 14 107.911.400 Dinas 5.000 Dukca pil 5.000


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikat or Sasaran

Kode

4

3 1

1



Tahun - 4 (2015)

Target

Rp

10 15 05 Pencatatan dan Akta kelahiran

7 Dokumen

8 1.000

Penerbitan Akta Catatan Sipil UPTD Akta kematian

Dokumen

1.000

Dokumen

147

5

6

10 15 06 Pencatatan dan Akta perkawinan

Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Akta perceraian Pengakuan dan Pengesahan Akta pengakuan Anak anak

1

Satuan

10 15 07 Penyusunan

Profil/ Proyeksi Kependudukan 1 10 15 08 Sosialisasi Kebijakan kependudukan

9 14.000.000

Tahun - 5 (2016)

Target

Rp

10 1.000

11 40.000.000

1.000 40.000.000

147

50.000.000

735

Loka si

14

225.522.475 Dinas

Dukca pil Dokumen

1

1

5

Dokumen

1

1

5

Akta pengesahan anak

Dokumen

1

1

5

Profil kependudukan

Dokumen

1

Sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil Publikasi pelayanan adminduk

orang

kali

600

1

16.000.000

43.000.000

1

600

1

200.000.000

110.000.000

5

294.693.050 Dinas

6.994

Dukca pil 421.795.800 Dinas Dukca pil

2

47

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Pena Loka SKPD nggu si ng Target Rp Jawa b 12 13 14 14 866.542.900 Dinas 100% Dukca pil


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikat or Sasaran

3

Kode

4


5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Perkantoran


6 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Penyediaan jasa Honorarium administrasi petugas keuangan penatausahaan keuangan dan barang Penyediaan Makanan dan Rapat-rapat, minuman untuk Konsultasi dan rapat, dan biaya Koordinasi koordinasi dan konsultasi

Satuan

Tahun - 4 (2015)

Target 7 %

bulan

8

Tahun - 5 (2016)

Rp

Target

9

10

Rp 11

20%

171.680.000

20%

185.180.000

12

117.500.000

12

128.000.000

60

551.211.900 Dinas

Dukca pil

bulan

12

24.180.000

12

24.180.000

60

112.220.000 Dinas

Dukca pil

bulan

12

30.000.000

12

33.000.000

60

203.111.000 Dinas

Dukca pil

48

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Pena Loka SKPD nggu si ng Target Rp Jawa b 12 13 14 14 98,21% 1.286.353.370 Dinas Dukca pil


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikat or Sasaran

3

Kode

4



Satuan

Tahun - 4 (2015)

Target 7 %

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarasana kantor

unit

Sarana dan prasarana aparatur

unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengadaan Baju PDH PNS

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

Rp

8 93,62%

9 187.605.000

62.725.000

12

Tahun - 5 (2016)

Target

Rp

10 98,21%

11 205.868.000

68.500.000

12

45

492.430.000 Dinas

Dukca pil 15

124.880.000

15

137.368.000

86

793.923.370 Dinas

Dukca pil

%

Pendidikan dan pegawai pelatihan non formal Pakaian PDH batik pegawai bagi PNS

57

18.300.000

5

15.000.000

72

33.300.000 Dinas

Dukca pil

5

52

8.000.000

10.300.000

5

0

15.000.000

-

20

23.000.000 Dinas

52

Dukca pil 10.300.000 Dinas Dukca pil

49

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Pena Loka SKPD nggu si ng Target Rp Jawa b 12 13 14 14 41.000.000 Dinas 100 Dukca pil


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikat or Sasaran

3

Kode

4


5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

Rencana Kerja SKPD

Satuan

Tahun - 4 (2015)

Target 7 %

Rp

8 19,03

dokumen

1

Target

Rp

10 19,03

21.500.000

1

5.000.000

4.000.000

11

7

9.000.000 Dinas

Dukca pil

Penyusunan Laporan keuangan dokumen pelaporan SKPD keuangan SKPD

4

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

19

Laporan capaian dokumen kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD

9 19.500.000

Tahun - 5 (2016)

7.500.000

4

7.500.000

20

15.000.000 Dinas

Dukca pil 8.000.000

19

9.000.000

76

17.000.000 Dinas

Dukca pil

50

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perumusan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 0 – tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam tabel berikut: Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2011 - 2016

NO

1. 2.

Indikator Sasaran SKPD

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP Persentase Jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

2011

2012

2013

2014

2015

2016

48,12

79,52

98,88

99,37

100

100

100

63,80

62,15

63,76

63,82

64,07

64,96

64,96

. Tabel 6.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011 - 2016 No (1)

Indikator Kinerja Program (2)

1. Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil

Baseline Data Satuan Tahun 2011 (3)

(4) %

71,04

2012

2013

2014

2015

2016

SKPD Penangg ung Jawab

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

97,70

98,17

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian Kinerja Program

87,97

96,56

97,03

51

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 merupakan dokumen yang harus dilaksanakan oleh SKPD guna mencapai visi, misi, sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan pada Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Kulon

Progo.

Dalam

perkembangannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo telah mengalami perubahan sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga mengalami perubahan. Selanjutnya

Perubahan

Renstra

akan

menjadi

pedoman

bagi

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2011-2016, menyusun program dan kegiatan pada tahun 2015-2016 serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi tahun 2017, dan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk

meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan

Perubahan

Renstra

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011- 2016, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015-2016 dan masa transisi Tahun 2017. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2011-2016.

.

52

LAMPIRAN-LAMPIRAN

53

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents