RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BPPT KABUPATEN PANDEGLANG

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BPPT KABUPATEN PANDEGLANG BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini dituntut untuk lebih banyak

memberikan perhatian kepada pelayanan publik. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang (BPPT) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor

6

Tahun 2008 Tentang pembentukan susunan

organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten pandeglang dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, dan tata kerja

Badan Pelayanan Perizinan terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang. Dalam

penyelenggaraannya secara garis besar hanya mempunyai kewenangan dalam

koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, keamanan dan kepastian.

Dengan adanya Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman

Organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di Daerah, maka

dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang terdiri dari 3 Bidang, yaitu Bidang Pembangunan, Bidang Perekonomian dan Bidang Pemerintahaan dan Kesra.

Untuk mengisi struktur organisasi tersebut maka diperlukan adanya

sumber daya yang berkualitas. Tetapi bila dikaitkan dengan tuntutan tugas seperti

di atas maka masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu segera ditangani. Hal tersebut antara lain adalah kondisi kualitas Sumber Daya manusia masih belum memadai dan kondisi sarana prasarana belum memadai, selain itu juga kebijakan penanaman modal baik penanaman modal asing (PMA) dan Penamanan Modal

dalam Negeri (PMDN) yang masih ditangani BAPPEDA merupakan kendala dalam

menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pandeglang.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Pandeglang

1

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Penyelenggaraan Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur

pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih

perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan

atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca mapun media pengaduan lainnya yang menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan. Banyak pihak yang menilai bahwa pelayanan publik yang ada saat ini

prosedur dan mekanismenya berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif,

kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya).

Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan

akuntabel antara lain telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan

Publik.

Namun

demikian

transparansi

dan

akuntabilitas yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas

dan fungsinya belum juga dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu penjabaran secara lebih rinci mengenai transparansi

dan akuntabilitas pelayanan publik, karena pelaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan meningkatkan

kinerja pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh

aspek

manajemen

pelayanan

publik,

yang

meliputi

kebijakan,

perencanaan, pengawasan / pengendalian dan laporan hasil kinerjanya.

Transparansi dan akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik karena sangat terkait dengan kepastian berusaha bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri, serta kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan atas tersedianya laporan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD)

merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk

mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :


2

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 1.

Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam

2.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah

lima tahun kedepan; ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Pandeglang sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kabupaten Pandeglang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan. Selain itu Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja yang

akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur

Kinerja pencapainya diterjemahkan secara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut :

1.2. Landasan Hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844) ;

e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik


3

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,

Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4738);

k. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;

l. Surat Edaran Bersama Mentri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri No. 0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang;

m. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ. Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD );

o. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembarana daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4) ;


4

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 p.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun

r.

2011-2016;

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan

RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD,RKA SKPD dan RAPBD.

Undang-undang

ini

menekankan

penganggaran

berbasis

kinerja

(performance budgeting) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi

akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan

tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi

dokumen Renstra SKPD, dan status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-undang

ini

juga

menekankan

keterkaitan

erat

antara

penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari program/kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD,

RKASKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD

berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukan perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Rencana Tahunn (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan bahwa

penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD


5

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, dan sebagai

bentuk penerjemahan RPJMD. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian

Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan kedalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan RKA SKPD untuk mencapai target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri membahas tentang

petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang secara rinci tata cara pelaksanaan

Musrenbang untuk setiap jenis Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dan RKP. Secara keseluruhan SEB ini memeprlihatkan komitmen politik pemerintah yang tinggi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan di daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan penjabaran Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk didalamnya RKPD

KUA, PPAS, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD. Permendagri ini juga mencerminkan kerangka penganggaran RPJMD dan Renstra SKPD. 1.3

Maksud dan Tujuan a. Maksud :

Memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

b. Tujuan : 1. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;

2. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis stategi lima tahunan dalam

kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.


6

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.2. 1.4.

Landasan Hukum

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.2 2.4

Sumber Daya SKPD

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2

Telaahan Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupato Kabupaten

3.3

Telaahan Renstra SKPD

3.4

SKPD

Pandeglang Tahun 2011-2016

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

4.1

Visi dan Misi SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan

BAB IV VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII. PENUTUP LAMPIRAN Matriks Kinerja

Matriks Pendanaan


7

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KABUPATEN PANDEGLANG 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT )

Kabupaten Pandeglang terdiri dari : 1. 2.

Kepala Badan

Bagian Tata Usaha, membawahi : a)

Subag. Umum dan Kepegawaian

c)

Subag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b)

Subag. Keuangan

3.

Bidang Pemerintahan dan Kesra

5.

Bidang Perekonomian

4. 6. 7. 2.1.1

Bidang Pembangunan Tim Teknis

Kelompok Jabatan Fungsional Tugas Pokok dan Fungsi 1.

Tugas Pokok

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten

Pandeglang

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan

Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pelayanan Perizinan. 2.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan Tugas pokok tersebut diatas, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Pandeglang Fungsi yaitu : a.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan,

b.

Menyelenggarakan perencanaan Operasional di bidang Perizinan.

d.

Menyusun dan mengelola data obyek perizinan

c.

Menyelenggarakan Pelayanan Informasi dan evaluasi Perizinan.


8

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan yang meliputi : 1.1.3.1.

Izin Lokasi

1.1.3.3.

Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )

1.1.3.2. 1.1.3.4. 1.1.3.5. 1.1.3.6. 1.1.3.7. 1.1.3.8. 1.1.3.9.

1.1.3.10. 1.1.3.11. 1.1.3.12. 1.1.3.13. 1.1.3.14. 1.1.3.15. 1.1.3.16. 1.1.3.17. 1.1.3.18. 1.1.3.19. 1.1.3.20. 1.1.3.21. 1.1.3.22. 1.1.3.23. 1.1.3.24. 1.1.3.25. 1.1.3.26. 1.1.3.27. 1.1.3.28. 1.1.3.29.

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT ) Izin Merobohkan Bangunan ( IHB ) Izin Layak Huni

Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) Izin Gangguan / HO

Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Izin Usaha Kepariwisataan ( IUK ) Izin Usaha Industri ( IUI ) Izin Usaha Jasa Boga

Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) Izin Reklame

Izin Pertambangan Umum dan Galian Gol. C. Izin Pemanfaatan Sempadan ( IPS ) Izin Usaha Pertanian

Izin Usaha Peternakan

Izin-izin Usaha Kelautan, Perikanan dan Izin Pengolahan Reklamasi Pantai/Sungai/Danau dan lain-lain Izin Usaha Gergaji Rantai

Izin Usaha Tempat Potong Hewan

Izin-izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah ( SIPA ) Izin Usaha Minyak dan Gas

Izin Gudang dan bahan Peledak

Izin Tempat Docking ( Bengkel Kapal Laut ) Izin Usaha Pengolahan Kayu

Izin Sewa Kontrak Tanah dan Bangunan Izin Ketenagalistrikan

Izin Makanan dan Minuman

1.1.3.30.

Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

1.1.3.32.

Rekomendasi penyelenggaraan TKI

1.1.3.31. 1.1.3.33.

Izin Praktek Dokter/Bidan/Perawat Izin Penyelenggaraan Latihan/Kursus/Seminar


9

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Rincian Tugas : Kepala Badan a. Mengkoordinasikan / menyusun Program Kerja, Dokumen b. c.

Perencanaan dan Laporan BPPT;

Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Perizinan

Melaksanakan koordinasi proses Pelayanan Perizinan

Kepala Bagian Tata Usaha

a. Menyusun Rencana Kerja;

b. Mengkoodinasikan / Menyusun dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. Menyelenggarakan / Mengelola Administrasi Perkantoran, Keuangan dan Administrasi Kepegawaian;

d. Menyelenggarakan Urusan Umum, Perlengkapan, Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat;

e. Mengelola Tatalaksana Kearsipan dan Perpustakaan; f.

Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; Kasubag Umum dan Kepegawaian a. b.

c.

d.

e. f. g. h. i.

Menyusun Rencana Kerja Sub. Bag. Umum dan kepegawaian;

Melaksanakan Urusan Umum, Surat menyurat, Naskah Dinas, Penggandaan dan Kearsipan;

Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Ketertiban, Keamanan

Kantor;

Pemeliharaan Gedung, Inventarisasi, perlengkapan Kantor dan Logistik;

Melaksanakan Urusan Kepegawaian;

Mempersiapkan Rapat Staf, Rapat Dinas dan rapat koordinasi;

Mengelola dan memelihara dokumentasi perizinan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;


10

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Kasubag Keuangan a. b.

Menyusun Rencana Kerja Sub. Bagian Keuangan;

Melaksanakan

Urusan

Perbendaharaan,

Verifikasi

dan

Pembukuan Keuangan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja c. d.

e. f.

g. h.

Tidak Langsung;

Menyusun Laporan Realisasi Keuangan;

Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas dan kesejahteraan Pegawai;

Mempersiapkan Rencana Anggaran Belanja Badan;

Menyusun dan melaporkan pertanggung jawaban Keuangan

Badan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan a. b.

Menyusun Rencana Kerja Subag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Menyusun Dokumen Perencanaan BPPT yang meliputi RPJM,

RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang diperlukan;

c.

Menyusun Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan LAKIP;

e.

Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan

d.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat a.

b.

Menyusun Rencana Kerja Bidang Pemerintahan dan Kesra;

Menyusun konsep kebijakan teknis penyelenggaraan perizinan yang menjadi kewenangan Bidang;

c.

Menyelenggarakan

d.

Melakukan

koordinasi

pengendalian dan pengawasan; pembinaan,

dalam

rangka

peneguran,

pelaksanaan

penyetopan

dan

mempersiapkan penyegelan terhadap kegiatan pembangunan yang tidak mempunyai izin;

e.

Melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan

f.

Menyusun dan mengolah data obyek perizinan;

administrasi perizinan;


11

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 g.

h.

Melaksanakan penyusunan tatalaksana perizinan

Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dalam pemrosesan

perizinan yang meliputi :        

Izin Lokasi / Penetapan Lokasi

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT ) Izin Reklamasi Pantai/Sungai/Danau Izin Pemanfaatan Air Izin Layak Huni

Izin Usaha Kepariwisataan Izin Usaha Jasa Boga



Izin Penyelenggaraan Kursus dan Kelembagaan



Farmasi

Izin Praktek Dokter/Bidan/Perawat dan Izin Pendirian Rekomendasi Paspor TKI di Wilayah Kabupaten Pandeglang

i.

Menetapkan Biaya Perizinan sesuai dengan ketentuan yang

j.

Mengendalikan dan melaporkan kegiatan pelayanan perizinan;

berlaku;

k.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Kepala Bidang Perekonomian 1.

Menyusun Rencana Kerja Bidang Perekonomian;

3.


4.


6.


2.

5.

Menyusun konsep kebijakan teknis penyelenggaraan perizinan; administrasi perizinan;

Melaksanakan penyusunan tatalaksana perizinan perizinan yang meliputi :       

Surat Izin Tempat Usaha ( SITU )

Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ( SIUJK ) Izin Usaha Industri ( IUI )

Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) Izin Reklame

Izin Galian Golongan C.


12

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016       

Izin Usaha Pertanian

Izin Usaha Peternakan

Izin Perikanan dan Pengolahan Hasil Laut Izin Usaha Gergaji Rantai

Izin Usaha Pengolahan Kayu

Izin Usaha Makanan dan Minuman Izin Usaha Minyak dan Gas

7. Menetapkan Biaya Perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. Mengendalikan dan melaporkan kegiatan pelayanan perizinan; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; Kepala Bidang Pembangunan 1.

Menyusun Rencana Kerja Bidang Pembangunan;

3.


4.


6.


2.

5.

Menyusun konsep kebijakan teknis penyelenggaraan perizinan; administrasi perizinan;

Melaksanakan penyusunan tatalaksana perizinan; perizinan yang meliputi :         


Izin Merobohkan Bangunan ( IHB ) Izin Gangguan / HO

Izin Usaha Rumah Potong Hewan Izin Pemanfaatan Sempadan

Izin Tempat Docking ( Bengkel Kapal Laut ) Izin Gudang dan Bahan Peledak Izin Pertambangan Umum Izin Ketenagalistrikan

7. Menetapkan Biaya Perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. Mengendalikan dan melaporkan kegiatan pelayanan perizinan; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;


13

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : 1.

Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

3.

Unsur Pelaksana adalah bidang, terdiri dari : Bidang Pemerintahan dan

2. 4.

Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;

Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan;

Tim Teknis;

Secara visual Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dapat dilihat dalam bentuk diagram sebagai berikut: Kepala Badan

Sekretariat BPPT

Kabag TU

Kasubag Umum & Kepeg.

Kabid Pem. & Kesra

Tim Teknis

Tim Teknis

2.2

Kabid Perekonomian

Kasubag Keuangan

Kasubag Perenc. & Eval.

Kabid Pembangunan

Tim Teknis

Sumber Daya Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki jumlah pegawai sebanyak

52 orang, terdiri dari 30 orang laki – laki dan 22 orang perempuan, dengan status, golongan dan eselonering sebagai berikut :


14

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 No 1 2 3 4

Status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Jumlah

Posisi Kepangkatan/Golongan/Ruang : NO

Laki – laki

9 Orang

25 Orang

7 Orang

7 Orang

14 Orang

30 Orang

22 Orang

52 Orang

Laki – laki

JENIS KELAMIN Perempuan

7 Orang

STATUS KEPEGAWAIAN

Golongan IV/b

2

3

Golongan III/d

-

4 5 6 7 8 9

10 11

1 2

1 Orang

1 Orang

5 Orang

12 Orang

Jumlah

-

2

-

-

2

1

Golongan III/c

3

-

3

Golongan III/a

6

1

8

Golongan IV/a

Golongan III/b Golongan II/d Golongan II/c

Golongan II/a

Kedudukan Eselonering terdiri dari : TINGKAT ESELON

Eselon III a

4

-

-

3 5 -

-

1

1

3

2

5

17

9

27

-

Golongan I

Eselon II b

1

-

Golongan II/b

Jumlah

NO

Jumlah

16 Orang

1 2

Jenis Kelamin Perempuan

JUMLAH 1 1

-

-

-

-

KETERANGAN Kepala Badan

Kabag Tata Usaha


15

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 3 4

Eselon III b

3

Eselon IV a

Kepala Bidang

3

Jumlah

8

Kasubag

Untuk pembinaan karier pegawai terus ditingkatkan, dimana pada Tahun 2011

Pegawai yang dinaikan pangkatnya secara reguler adalah : Periode April 2011 NO

KENAIKAN GOL/RUANG

JUMLAH

KETERANGAN

1

Dari IV/a ke IV/b

2

-

3

Dari III/b ke III/c

-

-

2 4 5

Dari III/c ke III/d

-

Dari III/a ke III/b

dari Gol II ke Gol III/a Jumlah

Periode Oktober 2011 NO

KENAIKAN GOL/RUANG

-

-

-

-

2

-

JUMLAH

KETERANGAN

1

Dari IV/a ke IV/b

-

-

3

Dari III/b ke III/c

1

-

dari Gol II ke Gol III/a

-

2 4 5

-

Dari III/c ke III/d Dari III/a ke III/b Jumlah

-

1

-

Dilihat dari tiga tabel kekuatan pegawai secara kuantitatif menunjukkan

angka yang cukup signifikan bagi BPPT untuk menyelenggarakan tugas fungsinya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang kepegawaian.


16

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Oleh karena

itu potensi

yang ada pada

BPPT

perlu digali,

dikembangkan kualitasnya dan didayagunakan untuk mampu menjadi SDM pegawai yang kompeten dalam menghadapi tantangan-tantangan lingkungan strategis guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. 2.2.1

Tatalaksana Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan penyelenggara

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang pada dasarnya mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah, mengelola administrasi perijinan /non perijinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

keamanan berkas. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka telah diterbitkan

tata cara pelaksanaan tugas yang berupa Standar Pelayanan dan standard

Operating Prosedur (SOP) yang merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk

dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap pelaksana pelayanan. Dalam SOP diuraikan secara jelas dan rinci mengenai alur kerja yang harus dilakukan pegawai selama melaksanakan tugas guna mencapai standar pelayanan (SP).

Dengan demikian adanya kejelasan proses internal layanan menjadi

pedoman utama bagi setiap pegawai yang menangani, dan juga kejelasan bagi penerima layanan memungkinkan menjamin akuntabilitas penyelenggaraannya. 2.2.2.

Infrastruktur

Fasilitas dan peralatan Kantor pada saat ini cukup memberikan

dukungan terhadap pelaksanaan tugas – tugas kedinasan, dimana inventarisasi Kantor yang dimiliki sebagaimana tercantum pada daftar dibawah ini : No

Jenis Barang

Jumlah

1

Gedung Kantor

1 Unit

3

Kendaraan Roda 2

4 Unit

2 4

Kendaraan Roda 4 Meja Kerja

6 Unit

25 Unit

Kondisi Baik Rusak

Ket

√ √ √

√ 1 unit


17

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 5

Kursi Kerja

1 Buah

√

7

Kursi Lipat

97 Unit

√

Meja Informasi

2 Unit

6

Kursi Tamu

8

Kursi Putar

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2.3

8 Unit

10 Unit

Komputer

11 Unit

Lemari Arsip

13 Buah

Telepon/Fax

1 Buah

Mesin Tik

Filling Cabinet Secretary Chair

7 Unit

9 Buah 4 Unit

Rak Arsip Besi

2 Buah

Lemari Besi

4 Buah

Meja Rapat Laptop

In Focus LP. 250 Pesawat TV Printer

Kamera Digital AC Duduk AC Split Layar

6 Buah 6 Unit 1 Unit 1 Unit

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7 Unit

√

1 Unit

√

1 Unit 9 Unit 1 Unit

√

√ √

Kinerja Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Kinerja Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Pandeglang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu kepala Daerah

khususnya pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan kewenangan

Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pelayanan Perizinan.

Untuk lebih rincinya dapat di lihat pada Tabel 2.1 dan 2.2.


18

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Tabel 2.1 Capaian Kinerja Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang No 1

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 3

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Dokumentasi, Pengumuman/Iklan di Media cetak dan Elektronik

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4 5 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Target SPM 3

Target IKK 4

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

2008

2009

2010

2006

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6

100 100 100 100

100

12 Bln

12 Bln

Target Renstra SKPD Tahun ke 2007

12 Bln

Layanan Administrasi Kantor Kegiatan Optimalisasi Satuan Kerja Penghasil Atas Penerimaan SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Luar Gedung Kantor

5

2006

100

12 Reg

Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan

Lainnya

12 Bln

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Target

Indikator

100 100

7

100 100 100 100 100 100 100 100

12 Bln 12 Bln 12 Bln

100 100


100

8

100 100

100 100 100 100

100

9

100 100 100 100 100 100 100

10

100 100 100 100 100 100 100 100

Realisasi Capaian Tahun ke : 2007

2008

2009

2010

2006

54,97

68,45

85,76

82,49

95,18

100

100

99,99

100

99,47

11

99,83

12

90

99,99

100

100

100

100

99,92 100 100

100 100

40,65 100 100 100

90 100

99,65 100

99,90

13

83,33 83,24

85,55 90,49 91,65 80,84

99,88

14

96,15 90,63

15

Rasio Capaian pada Tahun ke : 2007

2008

2009

2010

45,02

31,54

14,24

17,51

4,82

0

0

0,01

0

0,53

16

0,16

17

91,00

10

0,01

100

76,00

0

0

97,58

89,93

100 100 100

100

98,63 90,00 100 100

0

0

0,08 0 0

0 0

59,34 0 0 0

93,08 100

0,35 0

0,1

18

16,66 16,76

14,44 9,50 8,35

19,16

0,12

19

3,85 9,37 0

20

9,00 0

0

24,00

2,42

10,07

0

1,37

10,00 0 0

6,92 0

19

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 No 1

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

21

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

24

Belanja Barang Alat Komputer

22 23 25 26

27

28 29 30

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

24 Hok

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

Sosialisasi Perizinan

35 37 38 39 40

12 Bln

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Teknis dengan Administrasi Perizinan Aparat Kecamatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

36

34

4

12 Bln

12 Unit

33

32

3

Target IKK

Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga

Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

31

Target SPM

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Pendataan Obyek Perizinan

Program Penataan Ruang Penyusunan RUTR Kawasan Cadasari dan Karang Tanjung

6 Unit

Target

Indikator Lainnya 5

Target Renstra SKPD Tahun ke -

2006 6

100 100 100

24 Hok

2007

2008

2009

2010

100

100

100

100

7

8

9

100

10

100

100

2006 11

100 100 100

100

Realisasi Capaian Tahun ke : 2007

2008

2009

2010

100

89,60

99,69

86,87

12

13

14

100

15

100

53.00 0

2006 16

0 0 0

Rasio Capaian pada Tahun ke : 2007

2008

2009

2010

0

10,04

0,31

13,13

17

18

19

0

20

0

47.00 0

4 Dok

100

100

100

100

0

0

4 Dok

100

100

100

100

0

0

5 Dok

100

6 Dok

100

3 Dok 6 Kec

100

12 Izin 2 Dok

100

100

100

100

100

100

-

100 100


-

100

100

0

100 100

0

-

0

0 0 0

-

99,84

20

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 No 1

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

2 Program Pengendalian Pemanfatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Penerimaan Daerah

Target SPM 3

Target IKK 4

4 Kec

Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan di Tempat

4 Kec

12 Bln

Pendataan Obyek Perizinan

12 Izin

Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Program Penertiban Perijinan Tata Ruang, Pertanahan dan LH Pengadaan Web Server dan Updating Data Base

12 Izin

Pelatihan Tenaga Teknik Pemilik SIUJK Pendataan dan Monitoring

5

2006

-

12 Izin

Sosialisasi Teknis Perizinan

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke -

6

4 Kec

Pengembangan/Penggalian Sumber PAD Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor Tarungjin Program Optimalisasi Peningkatan PAD

Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan

Target

Indikator

2007 7

100

2008 8

2009 9

2010 10

2006 11

100

2007 12

99,79

2008 13

2009 14

2010 15

2006 16

100

85 85

Realisasi Capaian Tahun ke :

100 100

93.17

0

100

1,14

1 Paket

90

100

0

90

100

19

2010 20

6,83 0

98,85 100

18

2009

33,33

90

100 Hok

0,21

66,67

100 90

17

2008

0,26

1 Paket 1 Paket

2007

0

99,73 100

Rasio Capaian pada Tahun ke :

0 0

Pandeglang,

2011

Plt. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang H. UTUY SETIADI, SH.MM Nip. 19630605 198703 1 010


21

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang

Anggaran pada Tahun ke -

Realisasi Anggaran pada Tahun ke -

Program/Kegiatan

(1)

Rata-rata Pertumbuhan

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

30,000,000

24,000,000

23,400,000

4.096.741

1.444.904

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedaiaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Dokumentasi, Pengumuman/Iklan di Media cetak dan Elektronik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

25,200,000

6,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

70,000,000

25,487,000

17,500,000

24,000,000

75,000,000

25,000,000

19,303,259

28,555,096

70,000,000

25,486,750

17,500,000

74,600,000

11,347,075

9.464.286

3.416.742

10,000,000

19,200,000

0

20,000,000

21,600,000

9,999,100

17,400,000

18,200,000

30,000,000

29,400,000

21,360,000

23,304,000

30,000,000

30,000,000

24,500,000

21,360,000

23,304,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

2,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

4,162,000

2,500,000

3,800,000

20,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

88,200,000

84,000,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

25,000,000

41,900,000

30,180,000

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

4,200,000

14,700,000

21,300,000

Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan

4,200,000

2,400,000

900

1.800.000

26,520,000

20,566,050

1,200,000

1,198,000

11,100,000

12,150,000

42,597,400

42,517,350

3,120,000

3,000,000

88,200,000

84,000,000

24,000,000

50,000,000

24,980,000

41,900,000

25,820,000

23,418,000

44,967,000

6,600,000

18,000,000

4,200,000

14,700,000

19,275,000

6,600,000

18,000,000

4,200,000

50,000,000

9,165,000

14,640,000

13,439,820

5,097,400

5,097,400

4.900.000

0

0

26,152,000

25,832,800

0

0

838.000

0

1.200.000

4,500,000

4,092,400

275.000

4,000,000

3,945,000

2.000.000

11,890,000

8,250,000

0

44,440,000

44,440,000


16.200.000

156,062,500

0

0

0

20.000

0

4.360.000

582.000

5.033.000

34,216,000

32,217,000

0

0

2.025.000

0

0

12,960,000

12,555,000

0

151,720,000 167,662,900

1.800.000

0

18,000,000

50,000,000

187,662,900

400.000

0

19,725,000

20,000,000

10,000,000

0

0

30,000,000

12,150,000

250.000

600.000

25,487,000

27,300,000

0

15,000,000

25,487,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan Optimalisasi Satuan Kerja Penghasil Atas Penerimaan SKPD

20,583,258

15,600,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Layanan Administrasi Kantor

20,535,714

10,000 25,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

13,852,925

5,990,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

30,000,000

835.000

1,040,000

2,673,000

35.942.900

37,532,580

30,344,000

33,532,580

31,212,500

11.600.40 0

22


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Luar Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Barang Alat Komputer

100,000,000

30,000,000

40,000,000

30,000,000

28,000,000

99,650,000

29,970,000

39,953,000

24,200,000

24,460,000

30,000,000

28,000,000 24,200,000

27,300,000

13,086,000

8,600,000

30,000,000 15,000,000

350.000

30.000

10.000.000

0

39,914,600

5,600,000

5,600,000

3.938.500

18,917,200

17,553,500

0

4,720,000

4,720,000

0 13,046,000

8,600,000

26,061,500 15,000,000

0

2.840.000

40.000

0

40,000,000

10,000,000

10,000,000

0

2,000,000

2,000,000

2,550,000

2,550,000

0

510,000

510,000

-

-

7.050.000

4,800,000

3,390,000

0

7,000,000

-

-

-

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

9,000,000

15,000,000

Pelatihan Teknis dengan Administrasi Perizinan Aparat Kecamatan

9,000,000

7,950,000

0

35,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi

6,400,000

5,000,000

6,400,000

5,000,000

6,500,000

5,000,000

6,500,000

5,000,000

6,000,000

5,000,000

6,000,000

5,000,000

8,000,000

5,000,000

8,000,000

5,000,000

7,312,600

5,000,000

7,312,600

5,000,000

Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi Perizinan

100,000,000

14,433,000

85.567.000

Program Pemanfaatan Ruang Pendataan Obyek Perizinan

50,000,000

30,200,000

19.800.000

Program Penataan Ruang Penyusunan RUTR Kawasan Cadasari dan Karang Tanjung

(18)

150,000,000

149,765,000


235.000

0

0

2,280,000

2,280,000

0

0

2,300,000

2,300,000

0

0

2,200,000

2,200,000

-

-

0

0

2,600,000

2,600,000

0

0

2,462,520

2,462,520

-

-

20,000,000

2,886,600

-

-

10,000,000

6,040,000

-

-

30,000,000

29,953,000

23

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 (1) Program Pengendalian Pemanfatan Ruang

(2)

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Program Optimalisasi Peningkatan PAD

(5)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

250.000 0

-

(18)

-

14,000,000

13,970,000

-

-

14,000,000

-

14,000,000

-

74,800,000

200.000

15,000,000

14,960,000

50,000,000

50,000,000

0

10,000,000

10,000,000

15,000,000

13,975,000

-

-

75,000,000

69,875,000

75,000,000

Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Program Penertiban Perijinan Tata Ruang, Pertanahan dan LH

Total

(9)

75,000,000


Pendataan dan Monitoring

(8)

70,000,000

Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan di Tempat

Sosialisasi Teknis Perizinan Pelatihan Tenaga Teknik Pemilik SIUJK

(7)

69,850,000

Pendataan Obyek Perizinan

Pengadaan Web Server dan Updating Data Base

(6)

70,000,000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor Tarungjin

(4)

70,000,000

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Peningkatan Penerimaan Daerah Pengembangan/Penggalian Sumber PAD

(3)

5.125.000

50,000,000

40,000,000

25.000.000

40,000,000

0

-

15,000,000

-

10,000,000

8,000,000

8,000,000

-

-

148,985,000

147,285,000

1.700.000

29,797,000

29,457,000

25,000,000

25,000,000

0

5,000,000

5,000,000

25,000,000 25,000,000

884,935,000

25,000,000

541,587,000

541,329,900

189,608,600

815,662,900

25,000,000

868,672,925

0

515,741,814

389,758,008

182,489,859

719,100,096

0

16.262.075

5,000,000

25.945.186 170.774.642

7.118.741

64.866.804

5,000,000

594,624,680

5,000,000 5,000,000

535,152,540

Pandeglang,

2011

Plt. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang H. UTUY SETIADI, SH.MM Nip. 19630605 198703 1 010


24


2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kabupaten, hasil telaah

terhadap rencana tata ruang wilayah dan hasil analisis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang; a.

Tantangan 1)

Adanya persaingan Pelayanan Investasi dengan daerah lain

3)

Insfrastruktur Wilayah belum merata.

2) 4) 5) 6) b.

Faktor keamanan menjadi kendala Investasi.

Sumber Daya Informasi masih sangat terbatas terutama mengenai Sistem informasi yang berbasis teknologi.

Persaingan Global dibidang Investasi

Luasnya wilayah jangkauan pelayanan

Peluang 1) 2) 3)

4) 5) 6)

Perkembangan Teknologi yang semakin pesat Potensi Usaha yang cukup beragam

Minat Investor cukup Pandeglang.

optimis untuk menanamkan modalnya di

Minat Berusaha Masyarakat semakin meningkat Potensi usaha yang cukup beragam.

Minat Investor untuk berinvestasi sangat tinggi


25

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KABUPATEN PANDEGLANG

3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi BPPT Isu aktual yang berkembang dewasa ini adalah adalah Rendahnya

kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dalam

mengelola pelayanan perijinan yang berdampak pada belum tercapainya beberapa indikator pelayanan publik. Selanjutnya dalam rangka penilaian

kelembagaan pelayanan publik, ukuran yang umum digunakan dalam penilaian pelayanan

publik

adalah

merujuk

pada

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 7 tahun 2010

Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan isu tersebut, sasaran yang diharapkan adalah Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Kabupaten

Meningkatnya kinerja Badan

Pandeglang

dalam

mengelola

pelayanan publik dibidang perijinan Tahun 2016. Upaya untuk peningkatan

kinerja BPPT Kabupaten Pandeglang akan sangat tergantung pada faktor yang ada di dalam ( internal ) maupun faktor di luar ( eksternal ).

Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah

berbagai faktor kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak tapi

memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya.

Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus

tinjauan, baik aspek tatalaksana,

legal

keberadaan

BPPT,

kelembagaan/organisasi,

maupun sumber daya manusia (SDM) pegawainya. Upaya untuk

peningkatan kinerja BPPT Kabupaten Pandeglang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan BPPT dalam rangka mengemban misi untuk mewujudkan visi di masa depan sebagai berikut : a.

Kedudukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Kabupaten

Pandeglang

keberadaannya secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Peraturan Bupati


26

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang.

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT )

Kabupaten Pandeglang terdiri dari : 1. 2.

Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha yang membawahi a.

Subag. Umum dan Kepegawaian

c.

Subag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. 3.

Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : a.

b. 4. 5.

b.

Subag. Keuangan

c.

Bidang Pemerintahan dan Kesra

Bidang Pembangunan

Bidang Perekonomian

Tim Teknis

Kelompok Jabatan Fungsional Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPPT sebagaimana dimaksud didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh

seorang Kepala. Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud karena jabatannya adalah sebagai Kepala BPPT. BPPT mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi

dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, implikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BPPT menjalankan fungsi : a.

Pelaksanaan penyusunan program BPPT;

c.

Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;

b. d.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;

Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan.

1. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPT, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta

urusan

umum

dan

kepegawaian.

BagianTata

Usaha

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :


27

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;

c. Penyelenggaraan urusaan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan;

e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalaian, evaluasi dan f. 2.1.

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subag Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Subagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

2.2.

a.

Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan

b.

Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi

c.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum

administrasi kepegawaian; kepegawaian;

dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Subbagian Keuangan dipimpim oleh seorang Kepala Subbagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha,

mempunyai

administrasi keuangan.

tugas

pokok

melaksanakan

pengelolaan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a.

Penyusunan

b.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan badan;

c. 2.3.

rencana

keuangan badan;

kegiatan

pengelolaan

administrasi

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan badan.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh

seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung


28

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut

diatas, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a.

b. c.

Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan badan;

Pelaksanaan penyusunan rencana kinerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPT, mempunyai tugas pokok menyusun konsep kebijakan,

melaksanakan pemrosesan dan penerbitan ijin bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : b.

Penyusun konsep kebijakan teknis pelayanan perijinan;

d.

Pengelolaan administrasi perijinan bidang pemerintahan dan

e.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan perijinan.

c.

Penyelenggaraan koordinasi dalam pengelolaan perijinan kesejahteraan rakyat;

3. Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPT, mempunyai tugas pokok menyusun konsep kebijakan, melaksanakan pemrosesan dan penerbitan ijin bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi : a.

b.

Penyusunan konsep kebijakan teknis pelayanan perijinan; Penyelenggaraan koordinasi dalam pengelolaan perijinan;

c. Pengelolaan administrasi perijinan bidang perekonomian;

d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan perijinan.


29


4. Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPT, mempunyai tugas

pokok menyusun kebijakan, melaksanakan pemrosesan dan penerbitan ijin bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan konsep kebijakan teknis pelayanan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dalam pengelolaan perijinan

c. Pengelolaan administrasi perijinan bidang pembangunan;

d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan perijinan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten pandeglang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.1

30 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Pandeglang

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 TABEL 3.1 INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

ASPEK KAJIAN

CAPAIAN KONDISI SAAT INI

STANDAR YANG DIGUNAKAN

(1)

(2)

(3)

Gambaran Pelayanan Pada - Meningkatkan Badan Pelayanan Perizinan kualitas Terpadu pelayanan

- Menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan

-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Internal Eksternal (diluar (kewenangan SKPD) Kewenangan SKPD) (4)

Kepmenpan

(5)

No. - Organisasi dan - Sarana dan tata Kerja di Prasarana kerja 63/Kep./M.PAN/7/20 dukung oleh yang kurang 03 tentang Pedoman Regulasi memadai. - Jumlah Pegawai - Kemampuan Penyelenggaraan yang cukup pegawai yang - Komitmen Pimpinan kurang memadai. Pelayanan Publik. Daerah yang cukup - Pelayanan - PerMenPan dan RB No. tinggi Perizinan masih Meningkatkan 7 Tahun 2010 tentang bersifat manual sarana dan belum Pedoman Penilaian prasarana menggunakan pelayanan. Tekhnologi. Kinerja Unit

PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD

-

(6)

Belum optimalnya pelayanan publik yang dapat menunjang perkembangan iklim usaha di Kabupaten Pandeglang.

Pelayanan Publik.

- PP No. 65 Tahun 2005 tentang

Penyusunan Penerapan

Pedoman dan

Standar

Pelayanan Minimum.


31

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Kajian Terhadap Renstra Kabupaten pandeglang

- Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang masih lemah.

Perkuatan - Meningkatkan perekonomian daerah perekonomian berbasis agribisnis daerah berbasis Peningkatan pertanian dan perekonomian parawisata masyarakat disektor parawisata Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Kajian Terhadap RTRW Kabupaten Pandeglang

- Penguatan ruang kawasan pedesaan Peningkatan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup pembagunan infrastruktur dasar pertanian dan parawisata. - peningkatan peran dan fungsi kawasan parawisata.

Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup.


Mengoptimalkan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- Belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, belum berkembangnya jiwa kewira usahaan di daerah pedesaan serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan pertanian, parawisata dan potensi sumber daya alam - Kualitas Sumberdaya Manusia masih Rendah dan tingkat pendidikan masyarakat Belum optimalnya fugsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, pesisir,laut dan pulau-pulau kecil

32

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Terpilih Periode Tahun 2011-2016 Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Badan.

Visi dan Misi, diterjemahkan dalam Renstra Badan secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi : Tujuan, Strategi, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Pencapaiannya dengan mengacu kepada Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 yaitu “Kabupaten

Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan pedesaan “ Visi tersebut dijelaskan sebagai Berikut :

1.

Mandiri dan berkembang di bidang Agribisnis

3.

Berbasis pembangunan pedesaan

2. 4.

Mandiri dan berkembang di bidang pariwisata Pemberdayaan masayarakat dalam pembangunan daerah

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata

2.

Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa

3.

Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, dan inovatif

5.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan

4. 6. a.

pariwisata serta usaha pendukungnya

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat Meningkatkan tata kelola kepemerintahaan daerah PRIORITAS

Prioritas Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016 terdiri dari 8 (delapan) yaitu : 1.

Peningkatan Perekonomian Daerah berbasis agribisnis

3.

Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan kesehatan masyarakat

2. 4. 5.

Peningkatan perekonomian masyarakat disektor pariwisata Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan

Penataan ruang dan Kawasan Pertanian, pariwisata, perkotaan dan Pedesaan


33


Peningkatan pengelolaan Sumberdaya alam serta sarana dan

7.

Peningkatan Pelayanan Publik.

8.

prasarana pendukung yang berwawasan lingkungan.

Penguatan fungsi dan peran lembaga dan aparatur pemerintah daerah yang professional, akuntabel dan berdedikasi.

34 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Pandeglang

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang terhadap Pencapaian Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah VISI : “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan pedesaan “ No (1)

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (2) Misi : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah.

Program : 1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik. 2. Penyusunan dan Penetapan Regulasi Pembangunan dan Pelayanan Publik. 3. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah. 4. Peningkatan Informasi Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah. 5. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan.

Faktor Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

1. Kurangnya daya dukung dari pemerintah daerah terhadap peningkatan kompetensi dalam bidang Pelayanan satu Pintu. 2. Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar sehingga belum mendukung percepatan pelayanan publik. 3. Pendidikan dan latihan PTSP belum merata kepada semua pegawai. 4. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah (sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan publik , regulasi ). 5. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur.

- Masih Belum memadainya sarana dan prasarana dasar yang belum mendukung percepatan pembangunan.

- Potensi Usaha yang cukup beragam, dilihat dari sumberdaya alam yang melimpah terdiri dari sector kelautan, pertanian, pertambangan, agribisnis agrowisata dan potensipotensi lainnya di Kabupaten Pandeglang yang dapat meningkatkan PAD dari sector perizinan.

- Penanganan pelayanan perizinan yang masih bersifat manual belum menggunakan Teknologi. -

Masih lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan perangkat daerah (sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan public, regulasi.

- Belum memadainya Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Aparatur


- Perkembangan semakin pesat. -

Tekhnologi

yang

Kabupaten Pandeglang sudah terbentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di bidang pelayanan perizinan di harapkan dapat berpengaruh terhadap iklim usaha dalam rangka

35

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 6. Penyediaan Peralatan Komunikasi dan Teknologi Informasi.

6. Belum tersedianya teknologi yang Online system.


penyederhanaan perizinan.

36


3.3.

Telaahan Renstra Kabupaten Pandeglang Faktor –faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menegah diantaranya : Faktor Penghambat 1) 2) 3) 4)

Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar yang belum

mendukung percepatan pembangunan.

Penanganan Pelayanan Perizinan yang masih bersifat manual belum

menggunakan teknologi.

Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat

daerah (sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan publik , regulasi ).

Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur.

Faktor Pendorong 1)

Potensi Usaha yang cukup beragam, di lihat dari sumberdaya alam yang

melimpah

agribisnis, 2) 3)

terdiri

dari sector kelautan, pertanian pertambangan,

agrowisata,dan

potensi-potensi

lainnya

di

Kabupaten

Pandeglang yang dapat meningkatkan PAD dari sektor perizinan.

Perkembangan Teknologi yang semakin Pesat.

Kabupaten Pandeglang sudah terbentuk PTSP pelayanan terpadu satu

pintu berdasarkan perda nomor 16 tahun 2008 tentang pembentukan Badan pelayanan perizinan terpadu dalam rangka pelaksanaan tugas

desentralisasi di bidang pelayanan perizinan di harapkan dapat

berpengaruh terhadap iklim usaha dalam rangka penyederhanaan perizinan. 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis a.

Ketataruangan dan Kawasan

Berdasarkan Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten pandeglang, kondisi eksisting pemaanfaatan lahan di kabupaten pandeglang sebagai berikut :


37

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016    

Kabupaten Pandeglang mempunyai perbedaan ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl) cukup tajam, yakni dari 0-1.778 dpl. Suhu udara berkisar : 22,50C.

Curah hujan berkisar : 2.000 – 4.000 mm/tahun. Curah hujan rata – rata : 3.814 mm/tahun.

Penggunaan Lahan di Kabupaten Pandeglang NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PENGGUNAAN TANAH Permukiman Pertanian Peternakan Perikanan Perindustrian Perkebunan Besar Perkebunan Rakyat Pertambangan Pariwisata TNUK Hutan Lindung Hutan Produksi Konservasi

Luas Wilayah Kabupaten Pandeglang

LUAS (Ha) 19.582,00 52.902,00 251,00 544,00 116.000 11.516,00 70.840,00 350,00 12.501,00 76.213,91 6.659,00 33.095,00 110,00

274.689,91

% 7,12 19,25 0,09 0,19 0,04 4,19 25,78 0,12 4,55 27,74 2,42 12,04 0,04 100

Sementara ketata ruangan Kabupaten Pandeglang berdasarkan penataan pola

ruang yang terdiri dari jenis pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya dapat terlihat sebagaimana diagram dibawah ini:

Jenis Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung dan Budidaya

JENIS PEMANFAATAN LAHAN Kawasan Lindung Hutan Lindung Kawasan Resapan Air Sepadan Pantai

Sepadan Sungai TN Ujungkulon Kawasan Budidaya

LOKASI Kecamatan Mandalawangi, Jiput, Labuan Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Aseupan Kecamatan Labuan, Panimbang, Cigeulis, Sumur, Cibaliung dan Cikeusik Kecamatan Pandeglang, Cimanuk, Cisata, Jiput, Labuan, Pagelaran, Panimbang, Cikeusik, Picung, Cimanggu dan Sumur Pantai pesisir barat dan selatan


38

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Hutan Produksi

Tanaman Pangan Lahan Basah Tanaman Pangan Lahan Kering Tanaman Perkebunan

Tanaman Holtikultura Agrowisata

Peternakan Perikanan Laut

Kawasan Pariwisata Kawasan Militer Permukiman Perkotaan Permukiman Perdesaan

Kecamatan Labuan, Bojong, Picung, Munjul, Angsana, Cigeulis, Cibaliung, Cimanggu, Sumur dan Cikeusik Kecamatan Karang Tanjung, Cadasari, Pandeglang, Banjar, Cimanuk, Mandalawangi, Jiput, Cipeucang, Pagelaran, Panimbang, Cikeusik, Saketi, Cisata, Cikedal dan Menes Kecamatan Cadasari, Kaduhejo, Mandalawangi, Jiput, Menes, Saketi, Bojong, Picung, Munjul, Angsana, Cibaliung, Cigeulis, Cimanggu, Sumur dan Cikeusik Kecamatan Bojong, Picung, Munjul, Cikeusik, Cibaliung dan Cimanggu Kecamatan Kaduhejo, Mandalawangi, Cimanuk, Jiput dan Menes Kecamatan Menes, Pagelaran, Cigeulis, Panimbang, Mandalawangi dan Labuan Kecamatan Bojong, Munjul, Angsana dan Cibaliung Kecamatan Labuan, Panimbang, Pagelaran, Patia, Sumur dan Cikeusik Kecamatan Labuan, Cimanuk, Cikeudal, Mandalawangi, Panimbang, Sumur, Pandeglang, Saketi, Jiput, Banjar, Pagelaran, Patia, Cigeulis, Cimanggu dan Cikeusik Kecamatan Pagelaran dan Cimanggu Di Setiap Ibukota Kecamatan Diseluruh Kecamatan

Dari uraian diatas dapat di ambil kesimpulan mengenai telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis diantaranya : Faktor penghambat 1)

Belum optimalnya fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah

meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan dan

pandeglang sebagai kawasan pendidikan, parawisata dan budidaya 2)

pertanian serta kegiatan pendukungnya.

Penata ruang kawasan kewilayahan kabupaten pandeglang masih belum

optimal, hal ini terkait dengan belum adanya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai

dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada dan belum 3)

optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.

Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar yang belum

mendukung percepatan pembangunan (jalan, jembatan, terminal, irigasi,


39

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 drainase, instalasi air bersih, listrik, komunikasi, tanggap darurat bencana).

Faktor Pendorong 1)

Kabupaten Pandeglang sebagai pusat kegiatan parawisata dapat diartikan

bahwa kedepan kabupaten pandeglang akan menjadikan parawisata sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian didaerah .

Serta Mengoptimalkan sumbedaya alam dan budaya sebagai destinasi parawisata, melalui pengembangan objek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran.

2)

Kabupaten pandeglang mempunyai kawasan agroindustri dan fungsi

kawasan parawisata serta mempunyai sumberdaya alam yang berlimpah di harapkan dapat menunjang perekonomian daerah untuk itu perlu adanya penetapan tata kawasan dan penguatan ruang kawasan pedesaan.

3.5

Penentu Isu-isu Strategis 1. Gambaran Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan gambaran ril saat ini Kepercayaan publik tumbuh dari

pelayanan yang berkualitas dengan kata lain pelayanan publik adalah

kepercayaan publik. Dengn demikian kualitas pelayanan publik adalah satu

penentu issue strategic bagi aparatur negara yang harus diaktualisasikan dalam kerangka membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu maka

perlu dikembangkan berbagai pelayanan khususnya di bidang perizinan

diarahkan pada pemberian pelayanan yang lebih responshif, transparant, partisipatif serta akuntabel, maka diperlukan peningkatan manajemen

pelayanan yang menyangkut pada perbaikan Sumberdaya Internal yang meliputi tata kelola kelembagaan, prosedur pelayanan, personil, peraturan dan organisasi.

2. Pelayanan Perizinan Berdasarkan

Peraturan

Bupati

nomor

504/Kep.25-Huk/2009

Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang 1. 2.

Izin Lokasi

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT )


40



5.

Izin Layak Huni

4. 6. 7. 8. 9.

Izin Merobohkan Bangunan ( IHB ) Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) Izin Gangguan / HO

Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Izin Usaha Kepariwisataan ( IUK )

10. Izin Usaha Industri ( IUI ) 11. Izin Usaha Jasa Boga

12. Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) 13. Izin Reklame

14. Izin Pertambangan Umum dan Galian Gol. C. 15. Izin Pemanfaatan Sempadan ( IPS ) 16. Izin Usaha Pertanian

17. Izin Usaha Peternakan

18. Izin-izin Usaha Kelautan, Perikanan dan Izin Pengolahan 19. Reklamasi Pantai/Sungai/Danau dan lain-lain 20. Izin Usaha Gergaji Rantai

21. Izin Usaha Tempat Potong Hewan

22. Izin-izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah ( SIPA ) 23. Izin Usaha Minyak dan Gas

24. Izin Gudang dan bahan Peledak

25. Izin Tempat Docking ( Bengkel Kapal Laut ) 26. Izin Usaha Pengolahan Kayu

27. Izin Sewa Kontrak Tanah dan Bangunan 28. Izin Ketenagalistrikan

29. Izin Makanan dan Minuman

30. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

31. Izin Praktek Dokter/Bidan/Perawat 32. Rekomendasi penyelenggaraan TKI

33. Izin Penyelenggaraan Latihan/Kursus/Seminar 3. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Badan Sedangkan sasaran pada Renstra badan adalah hasil yang akan

dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik,


41

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 terukur dalam kurun yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran

dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian

sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-

masing. Sasaran diusahakan dapat tercapai dalam kurun waktu tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam recana strategis diantaranya : 1.

Meningkatkan peranan tim teknis dalam proses pelayanan perijinan

3.

Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat baik di daerah

4.

Meningkatkan Disiplin Pegawai.

6.

Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan

2.

5. 7.

Menerbitkan peraturan sebagai landasan pelaksanaan tugas pelayanan maupun pusat.

Meningkatkan kuantitas pelayanan Meningkatkan quality control

8.

Meningkatkan sosialisasi

dan

penyebarluasan informasi

9.

Meningkatkan Kualitas Informasi Berbasis Teknologi Informasi dalam

masyarakat serta pengawasan perijinan

kepada

rangka mempermudah akses pelayanan

10. Melengkapi sarana pelayanan dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat/pemohon

4. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kabupaten Pandeglang 1.

Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian

2.

Tersedianya sarana prasarana pelayanan Publik yang memadai.

dan pariwisata.

3.

Terwujudnya Good Governance dalam Rangka menciptakan iklim

4.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sistem dan

investasi yang kondusif.

kelembagaan investasi di daerah.

5. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah /RTRW bagi Pelayanan SKPD 1.

Tertanya kawasan permukiman perkotaan pada pusat kegiatan wilayah

(PKW) pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp), Pusat kegiatan Lokal

(PKL), Pusat kegiatan lokal promosi (PKLp), pusat pelayanan Kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan.


42


Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup.

3.

Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal dipedesaan dan

4.

Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional.

kawasan strategis.

6. Implikasi bagi Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1. 2.

Terlaksananya intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-

potensi sumber daya alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan.

Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup.


43

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi BPPT 4.1.1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis. Visi memberikan gambaran atau

pandangan tentang keadaan masa depan dengan memuat cita dan citra yang bersifat antisipatif, inovatif dan produktif yang ingin diwujudkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Visi dirumuskan atas dasar pemahaman terhadap

dinamika organisasi, cita, citra dan peran organisasi sehingga menimbulkan motivasi untuk meraihnya atau mewujudkannya.

Pernyatan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai

berikut :

“ Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Perijinan”

Penjelasan Visi :

1. Visi adalah cara pandang jauh kedepan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) dalam kurun waktu tertentu.

2. Pengertian “ Pelayanan Prima” yakni memberikan pelayanan perijinan secara terpadu dalam satu tempat yang berorientasi kepada konsumen yang dapat

mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu : a.

Kesederhanaan prosedur, pelayanan diselenggarakan dengan cara yang

b.

Kejelasan dan kepastian, adanya kejelasan dan kepastian prosedur

mudah, cepat dan tidak berbelit-belit.

pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan, rincian biaya dan jadual waktu penyelesaian c.

memiliki kepastian.

Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat

memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.


44

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 d. e. f. g. h.

Keterbukaan, dalam arti prosedur/tatacara, persyaratan, tarif dan lainnya mudah diketahui dan difahami masyarakat, maupun tidak.

baik diminta

Efisien, persyaratan pelayanan dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dihindari pengulangan kelengkapan persyaratan.

Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara

wajar dengan memperhatikan keadaan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadilan yang merata, jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dan diperlakukan secara adil.

Ketepatan waktu, dalam arti pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu

yang telah ditentukan.

4.1.2. Misi Misi merupakan rencana tindak yang harus diemban dan dilaksanakan

oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) untuk mewujudkan keinginan yang

terkandung dalam Visi.

Misi yang telah ditetapkan untuk Tahun 2011

sampai dengan Tahun 2016 adalah : 1.

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan ketatalaksanaan

3.

Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

2.

4.2.

Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia

4.

Mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan berbasis

5.

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan

teknologi informasi

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan visi dan misi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) telah menetapkan tujuan yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia/aparatur yang profesional dalam wadah kelembagaan yang kokoh dan pengembangan akses


45

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 pelayanan

dalam rangka meningkatkan citra pelayanan serta kepuasan

pelayanan kepada masyarakat”. Sasaran merupakan penjabaran dari yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh badan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau

bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten pandeglang

adalah sesuatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat

pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya.


46

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NAMA SKPD 1 Badan Pelayanan Perizin Terpadu

TUJUAN 2 Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik

SASARAN 3 Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Terkembangkannya data base potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi

Meningkatnya kualitas Layanan Informasi Daerah

Meningkatnya Kapasitas Fiscal

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

INDIKATOR SASARAN 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah

2011 5 16.67

2012 6 33.33

TARGET KINERJA SASARAN 2013 2014 2015 7 8 9 50.00 66.67 83.33

2016 10 100.00

Meningkatnya Jumlah Realiasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pandeglang

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

Tersedianya Data Base Potensi Daerah yang dibuat dan disajikan dalam bentuk Buku dan Media Online

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

Tercapainya Peningkatan Target PAD dan Alokasi Anggaran untuk Pembangunan


47

4.3.

Strategi dan Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 4.3.1. Kebijakan

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi

ketentuan yang telah disepakati , ditetapkan serta dijadikan pedoman, pegangan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya

mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pandeglang adalah : 1) Membangun

sistim

pengawasan perijinan.

dan

mengoptimalkan

pengendalian

dan

2) Mengembangkan sistim informasi perijinan berbasis teknologi informasi.

3) Meningkatkan

dayaguna

seluruh

komponen

internal

untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

4) Menyempurnakan sistim dan prosedur pelayanan perijinan dengan

mengacu pada prinsip kesederhanaan, kejelasan dan kepastian,

kemudahan akses, kenyamanan, kewilayahan dan kedisiplinan serta keramahtamahan pelaksana pelayanan.

5) Mengembangkan penyusunan basis data perizinan dan peningkatan

kualitas pelayanan informasi perizinan baik perizinan di Bidang Pemerintahan dan Kesra, Pembangunan dan Perekonomian;

6) Mengembangkan peningkatan dokumen, evaluasi dan pelaporan serta evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel;

7) Penerapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan perijinan dengan

mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan;

8) Menciptakan jejaring kerja di bidang perijinan dengan memantapkan kerjasama

antar

steakholder yang

terkait

dengan

perijinan

dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan secara terpadu

dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.


48

9) Mempersiapkan sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perijinan melalui diklat, bintek dan seminar pelayanan publik;

10) Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah sektor perijinan.

4.3.2. Strategi

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan program

dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Strategi yang digunakan dalam rencana ini adalah sesui dengan hasil rumusan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana telah kami kemukakan yaitu :

1) Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

2) Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

3) Meningkatkan kompetensi pegawai

dalam rangka pelayanan

perijinan melalui berbagai diklat baik di daerah maupun pusat.

4) Meningkatkan Pelayanan dengan menggunakan system Teknologi yang berbasis intranet dan Online.

5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pendataan perijinan, kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.

6) Menyusun rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan pelayanan Perizinan.

7) Mengembangkan kerjasama dengan Pihak ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.

Daerah dengan memperhatikan aspirasi

8) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDA Aparatur pemerintah untuk mendukungn dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


49


Tabel 4.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perizinan Misi 1 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tujuan Sasaran Menciptakan Pemerintahan yang Terwujudnya Good Governance baik dan bersih dalam melakukan dalam rangka menciptakan iklim pelayanan publik Investasi yang Kondusif Mewujudkan Sumberdaya aparatur yang profesional dalam wadah kelembagaan yang kokoh dan pengembangan akses pelayanan dalam rangka meningkatkan Citra Pelayanan serta Kepuasan Pelayanan kepada masyarakat

Strategi Diarahkan pada perkuatan manajemen dan system pelayanan publik

Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Publik di seluruh satuan unit Kerja

Meningkatkan peranan tim teknis dalam proses pelayanan perizinan

Menyusun rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan pelayanan Perizinan

Menata System dan Prosedur serta kelembagaan investasi Daerah

Menertibkan Peraturan sebagai landasan pelaksanaan tugas pelayanan

Diarahkan pada pembangunan dan peningkatan system dan teknologi informasi

Misi 2 : Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia


50


Tujuan Terciptanya Sumber daya Manusia ( SDM ) yang handal dan profesional dalam bidang perizinan

Sasaran Meningkatnya kompetensi pegawai melalui diklat baik di daerah maupun di pusat

Strategi Mengembangkan sumber daya manusia yang tersedia untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat

Kebijakan Mempersiapkan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam bidang perizinan melalui diklat, bintek dan seminar pelayanan publik

Mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan

Menciptakan jejaring kerja di bidang perizinan dengan memantapkan kerjasama antar steakholder yang terkait dengan Perizinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan

Meningkatkan disiplin pegawai

Misi 3 : Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terselenggaranya Pelayanan Prima di bidang Meningkatkan kuantitas perizinan pelayanan


51

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 kepastian Hukum

Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat

Penerapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan perizinan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan

Meningkatkan quality kontrol

Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta pengawasan perizinan Misi 4 : Mengembangkan System Informasi Manajemen Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi


52

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Tersedianya Pelayanan Dan Informasi Perizinan secara cepat dan akurat

Meningkatkan kualitas Informasi berbasis Teknologi Informasi dalam rangka mempermudah akses pelayanan

Misi 5 : Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Melengkapi sarana pelayanan Representatif dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada konsumen / masyarakat

Meningkatkan pelayanan dengan menggunakan System teknologi Berbasis Intranet dan Online

Mengembangkan System Informasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi

Mengembangkan sumber daya dan sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat

Menyempurnakan Sytem dan Prosedur Pelayanan Perizinan dengan mengacu pada prinsip kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, kemudahan akses, kenyamanan, kewilayahan dan kedisiplinan serta keramahtamahan pelaksana pelayanan


53


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : 1.

Program Pelayanan administrasi perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran diarahkan untuk

pemenuhan kebutuhan dasar kantor agar kegiatan pelayanan publik

berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa kegiatan yang menunjang terlaksananya program ini yaitu : Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa

kebersihan kantor, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan lingkungan kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan makan dan

minum, kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa

keamanan

kantor,

Peningkatan

kelengkapan

administrasi

ketatausahaan, kepegawaian dan kearsipan, dan pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja serta kegiatan mendasar lainnya.

Indikator kinerja, target, dan realisasi pelayanan administrasi kantor

dapat digambarkan sebagai berikut : -

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya sarana komunikasi, air dan listrik

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelayanan perizinan

Tersedianya jasa kebersihan Kantor

Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk menunjang pelayanan perizinan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Makan dan Minum Rapat Pegawai, tersedianya jamuan tamu

Tersedianya fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa peangamanan kantor


54


Tersedianya Kelengkapan Administrasi Ketaatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan.

Terpeliharanya gedung kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas untuk lancarnya kegiatan operasional kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal Tersusunnya Laporan Akhir Keuangan

Tersusunnya laporan rekonsiliasi keuangan

Tersusunnya buku inventarisasi asset (RKBU, KIR) Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya Laporan Evaluasi SKPD

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perlengkapan sarana dan prasarana aparatur merupakan fasilitas

penunjang untuk meningkatkan kinerja pegawai. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai instansi yang melaksanakan pelayanan publik

harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai baik fasilitas bangunan gedung, fasilitas kendaraan operasional dinas maupun peralatan kantor

lainnya. Namun demikian pada tahun yang lalu alokasi dana untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur sangat terbatas oleh karena

itu untuk tahun berikutnya diharapkan selalu ada kenaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah : Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/operasional

Kantor,

pemeliharaan

Rutin

Berkala

Peralatan Kantor dan Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional pelayanan. 3.

Program Peningkatan disiplin aparatur Output

yang

hendak

dicapai

melalui

program

ini

adalah

meningkatnya disiplin pegawai BPPT dalam melaksanakan tugas-tugas

kedinasan sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang pada akhirnya kinerja para pegawai semakin meningkat. Kegiatan untuk


55

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 menunjang terlaksananya kegiatan ini adalah pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya. 4.

Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dititik beratkan pada

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas

sumber daya aparatur yang profesional sehingga dapat tercipta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel.

5.

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan diarahkan pada terwujudnya tertib administrasi keuangan dan memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah entitas akuntansi di

Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Keadaan Aset SKPD. Penyusunan laporan keuangan dan aset SKPD

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

sehingga terwujud tertib administrasi dan keuangan. 6.

Program

Peningkatan

Pengembangan

pelaksanaan

Dokumen

APBD

Perencanaan

Pelaporan dan Evaluasi Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, evaluasi dan

pelaporan diarahkan pada tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi SKPD untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sebagai sebuah SKPD yang relatif baru penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan sangat

penting dilakukan karena akan sangat menentukan arah Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu

sebagai

organisasi

yang

bertanggung

jawab

memberikan pelayanan perizinan di Kabupaten Pandeglang. Diharapkan dengan dukungan perencanaan yang memadai, evaluasi yang menyangkut


56

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 kepuasan konsumen yang secara berkala dilakukan dan pelaporan mengenai pelaksanaan pelayanan yang dilakukan secara berkala misi

untuk memberikan pelayanan yang prima dibidang perizinan akan

tercapai. Outputnya yaitu tersedianya dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan dokumen pelaporan. 7.

Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Program optimalisasi peningkatan PAD terdiri dari dua kegiatan yang

cukup strategis dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan perijinan, yaitu :

7.1. Kegiatan Pendataan Objek Perizinan Kegiatan Pendataan Objek Perizinan dilaksanakan di wilayah –

wilayah yang mempunyai potensi tinggi

di bidang perizinan dan

pendataan terhadap izin yang sudah terbit maupun yang memerlukan

perpanjangan. Dalam pelaksanan kegiatan tersebut melibatkan tim yang terdiri dari Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bidang Pembangunan dan

Bidang Perekonomian. Hasil dari kegiatan pendataan objek perizinan tersebut adalah buku mengenai objek perizinan yang meliputi : 1).

Buku Data Perizinan IMB

3).

Buku Data Perizinan Ijin Lokasi

2). 4). 5). 6). 7). 8). 9).

Buku Data Perizinan SIUP

Buku Data Perizinan SITU dan Izin Gangguan / HO Buku Data Perizinan IUJK

Buku Data Perizinan SIPA Buku Data Perizinan IUI Buku Data Ijin Lokasi

Buku Data Ijin Galian C

10). Buku Data Perizinan SIUK

11). Buku Data Perizinan Reklame

Pendataan objek perizinan sangat penting dilakukan bagi Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu. Data tersebut dapat digunakan sebagai

dasar untuk pengambilan keputusan terutama dalam perencanaan

maupun bahan evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor perizinan. Dengan data yang valid diharapkan dapat ditentukan prediksi


57

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 penerimaan retribusi daerah perjenis membantu dalam penyusunan APBD.

perizinan sehingga sangat

7.2. Kegiatan Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan di tempat Kegiatan Sosialisasi perizinan dilaksanakan secara langsung dengan

mendatangi objek / sasaran baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat dan pada acara – acara rapat koordinasi serta pemberitahuan

kepada masyarakat melalui media informasi seperti radio, selain itu kegiatan sosialisasi ini dilakukan juga melalui penyebaran liflet mengenai

perizinan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat dan dunia usaha dapat memahami mekanisme mengenai perizinan, aturan hukum

yang mendasari, jenis – jenis perizinan dan kewajiban yang menyangkut perizinan.

knowledge)

Dengan

terjadinya

mengenai

transfer

perizinan

pengetahuan

diharapkan

akan

(transfer

of

menumbuhkan

kesadaran bagi masyarakat untuk mengurus perizinan yang menjadi

kewajibannya sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perizinan. 8.

Program Peningkatan Informasi Perijinan Output yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah

tersedianya hardware dan software sistem informasi manajemen pelayanan perijinan yang berbasis teknologi informasi. Kegiatan ini akan terus dikembangkan setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi yang dimulai tahun anggaran 2011 dengan membangun jaringan berbasis intranet. Pada tahun-tahun berikutnya akan dikembangkan pelayanan online, dimana pelayanan perijinan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Dan diharapkan masyarakat ataupun

pengusaha dapat langsung mengakses tanpa harus datang di lokasi gedung BPPT. Artinya semua informasi, formulir dapat di download dan proses pendaftaran cukup dilakukan melalui komputer yang dapat mengakses website BPPT.

Disamping itu tersedianya informasi perijinan melalui media

Billboard yang dipasang di jalur jalan yang strategis; pembuatan eskalasi brosur perijinan dan tersedianya buku SOP.


58


9.

Program Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Mekanisme

pengawasan

dan

pengendalian

perizinan

berpedoman kepada Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 640/Kep. 271Huk/2000, tanggal 31 Desember 2000, tentang Pembentukan Tim Teknis

Perizinan Kabupaten Pandeglang yang melibatkan Dinas/Instansi terkait.

Tugas tim ini adalah memberikan rekomendasi teknis apakah suatu

permohonan ijin dapat disetujui atau tidak. Secara teknis pelaksanaan koordinasi perizinan ini telah berjalan sesuai dengan fungsinya, dimana sebelum ijin diterbitkan terlebih dahulu melalui rapat koordinasi tim

teknis perizinan dan juga peninjauan lapangan. Rincian Pelaksanaan

Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Pandeglang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.1 : 10.

Program Penyelenggaraan Perizinan Dalam

rangka

memberikan

pelayanan

perizinan

kepada

masyarkat, perlu adanya dukungan dan komitmen, antara lain adanya kejelasan pelayanan yang diberikan, konsistensi aparatur birokrasi dalam memberikan perundang

pelayanan

perizinan,

mengkomunikasikan

peraturan

- undangan yang berkaitan dengan pelayanan serta adanya

komitmen yang kuat untuk selalu memberikan pelayanan perizinan yang terbaik.

Program ini menitik beratkan pada sektor Operasional

Pelayanan Perizinan sesuai dengan amanat

Permendagri

Nomor 24

Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP). Dengan adanya

PTSP diharapkan dapat memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat yang bertujuan dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan perizinan. Pelayanan prima kepada masyarakat didasarkan pada tekad bahwa pelayanan adalah pemberdayaan.


59



60



61


62 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Pandeglang 62

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Tabel 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

1

2

3

4

5

6

Tersusunnya program dan

Terselenggarany a Pelayanan

BPPT sesuai

Perkantoran

Kegiatan

dengan analisis kebutuhan

1. Tersusunnya rencana kerja BPPT

Administrasi

2. Tersusunnya Program

yang efektif

3. Tersusunnya Dokumen anggaran satuan kerja

Menciptakan

jejaring kerja dibidang perizinan

Tersusunnya Keuangan

bulanan, triwulan dan laporan akhir tahun Tersedianya

Dokumen Perencanaan

1.20.1.20.10.01

Program

Terciptanya

Administrasi

Efisiensi Kerja

Pelayanan

Perkantoran

& kegiatan BPPT

Terselenggarany a rapat rapat koordinasi

4. Penerimaan PAD

dan Efisiensi Kerja

6. Terselenggaranya

2012

2013

2014

2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

2016**)

Target

Rp (ribuan)

Target

Rp (ribuan)

Target

Rp (ribuan)

Target

Rp (ribuan)

Target

Rp (ribuan)

Target

Rp (ribuan)

Target

Rp (ribuan)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

85%

12

12

392,241

12

12

412,241

12

80%

30

24

55,000

24

24

75,000

24

362,241

25,000

12

24

372,241

35,000

12

24

382,241

45,000

402,241

65,000

1.20.1.20.10.06

Rapat Koordinasi

Program Peningkatan Pengembangan

sistem pelaporan

Perizinan

capaian kinerja dan

Tertib

Administrasi

80%

5

80%

4

5,000

5

15,000

5

25,000

5

35,000

5

4

40,000

4

45,000

5

55,000

5

Program Peningkatan Pengembangan

4

60,000

4

BPPT 55,000

Keuangan

Tertib

Penyelenggaraan

10,000

4

20,000

4

30,000

50,000


22

75,000

keuangan 1.20.1.20.10.08

SKPD PENANG GUNG JAWAB

412,241

perizinan

sesuai target

5. Terciptanya Efektivitas

efektivitas dan

2011**)

Capaian Kinerja Program dan Kebutuhan Pendanaan

60,000

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 SKPD

Meningkatnya Pelayanan & PAD dari Sektor Perizinan

Tersedianya

Meningkatnya

Prasarana yang Representatif

Prasarana yang

Sarana dan

Sarana dan memadai

1. Tersedianya Gedung

Kantor yang

Reprsentatif

2. Tersedianya Kendaraan

Operasional

3. Tersedianya

Peralatan Kantor

dokumen perencanaan Pelaporan & Evaluasi

Pemerintahan

1.20.1.20.10.47


Optimalnya

80%

8

1.20.1.20.10.20

Program

Terpeliharanya

85%

1

Sarana dan

Kendaraan

5

3

3

3

3

4

3

Peralatan Kantor

30

30

30

30

30

30

30

Jaringan Informasi Perizinan

0

Peningkatan Prasarana Aparatur

Pelayanan perizinan & Meningkatnya PAD

Gedung Kantor, Operasional, dan System

10

80,000

1

75,000

-

0

90,000

85,000

20,000

12

1

1

100,000

95,000

30,000

12

110,000

12

1

105,000

1

1

40,000

1

120,000

115,000

50,000

12

130,000

12

1

125,000

1

1

60,000

1

4. Tersedianya

System Jaringan Informasi Perizinan


130,000

125,000

60,000

BPPT


Tersedianya

Teknis

Meningkatk an Akses Konsumen dalam memperoleh

Perizinan

Informasi

dan Standar

mengenai

2. Tersedianya

Operasional

Perizinan

Billboard

Petunjuk

Perizinan

Terwujudnya

1. Tersusunnya buku

Program

Tersedianya

80%

33

33

40,000

33

50,000

33

60,000

33

30,000 petunjuk Perizinan, buku SOP dan Brosur perizinan

Peningkatan

Informasi

Informasi

Perizinan

33

80,000

33

80,000

70,000

Perizinan BPPT

Perizinan

1. Tersedianya data

Informasi

Meningkatk an Akses Konsumen dalam memperoleh

Perizinan

Informasi

2. Tersedianya data

Sistem

1.20.1.20.10.48

1.20.1.20.10.48

Program

Perizinan yang

Peningkatan

up to date

Informasi

mengenai

Potensi per objek

Perizinan

Perizinan

Perizinan

Tersedianya sistem Informasi perizinan berbasis Intranet system

80%

1

1

135,000

0

-

0

-

0

125,000

0

-

1

135,000

-

BPPT

3. Tersedianya data PAD dari sektor Perizinan yang up to date

Meningkatnya Sumberdaya Aparatur yang Profesional

Mempersiap kan sumberdaya Aparatur yang mempunyai kompetensi

1. Tersedianya

1.20.1.20.10.05

sumberdaya Aparatur yang memiliki

Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Pembinaan

80%

24

12 15,000

10 25,000

8 35,000

12 45,000

12

65,000

24

55,000

65,000

Sumberdaya aparatur BPPT

Kompetensi 2. Tersedianya Pakaian Dinas

1.20.1.20.10.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Kinerja Pegawai

80%

0

0

52

15,000

55

17,00 0

60

19,00 0

65

21,00 0

65

23,000

67

di bidang Perizinan


25,000


Terselenggaran ya Pelayanan Perizinan yang Akuntabel

Terwujudny a system Pengendalia n dan Pengawasan dalam Proses Perizinan

1. Terlaksananya

1.20.1.20.10.47

Pelayanan Perizinan bidang Pemkes,


Tersedianya

80%

12

40000

12

14

12

12

60,000

50,000

12

70,000

90,000

12

80,000

90,000

Data Perizinan yang Up to date

pembangunan dan perekonomian 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Konsumen 3. Menurunnya Komplain dari Masyarakat

Terlaksananya

2

40000

4

4 50,000

4 60,000

3 70,000

4

90,000

BPPT

4

80,000

90,000

Sosialisasi Perizinan

1.20.1.20.10.49

Program

Tertib Perizinan

80%

12

12 40,000

Pengendalian dan Pengawasan

dan meningkatnya PAD dari sektor

Perizinan

Perizinan

15 50,000

15 60,000

15 70,000

15

90,000

15

80,000

90,000

BPPT 1.20.1.20.10.49

Program

80%

0

100 -

100 100,00 0

120 150,00 0

120 200,00 0

120 250,00 0

120 250,000

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Pandeglang, 2011 Plt. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang H. UTUY SETIADI, SH.MM Nip. 19630605 198703 1 010


250,000





68

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 BAB VI INDIKATOR KINERJA BPPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja

memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

Indikator kinerja yang baik setidak – tidaknya memenuhi tujuh kriteria yang

terdiri dari :

a. Langsung b. Objektif c. Cukup

d. Kuantitatif (jika mungkin) e. Terinci (jika mungkin) f.

Praktis

g. Dapat diyakini

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau

kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus menemui karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan dimuka.

Indikator kinerja kualitatif adalah indikator kinerja yang dinyatakan dalam

bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan misalnya tentang kepuasan pelanggan.

Indikator kinerja kuantitatif adalah indikator kinerja yang mengandung unsur

angka atau menyatakan kuantitas sesuatu. Indikator kinerja kuantitatif dapat berupa angka absolut, persentase, rasio, atau indeks.

Untuk mengukur keberhasilan dari kinerja indikasi program kegiatan Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang maka diperlukan suatu indikator untuk mengevaluasi apakah kinerja Badan Pelayanan Perizinan terpadu tersebut telah optimal atau belum. Untuk mengetahui Tahapan Indikator Kinerja Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


69


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

(1) 1

2

3

4

5

6

7

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (10)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

-

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

-

30 Jenis

24 Jenis

24 Jenis

24 Jenis

24 Jenis

24 Jenis

24 Jenis

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dan Kinerja Pelayanan Publik

-

24

12

10

8

12

Indikator

Terciptanya Penerapan Dan Peningkatan Regulasi dan Standar Pelayanan Minimum

Target Capaian Setiap Tahun

HOK

Meningkatnya Regulasi Dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dalam bidang Perizinan

-

8 Jenis

Meningkatnya Informasi Perizinan

-

Tersedianya sistem Informasi perizinan berbasis Intranet System dan

-

3 Buah

1 Paket

Tersedianya Data Perizinan yang Up to date

-

12 Dokumen

HOK

HOK

HOK

HOK

10 Jenis

12 Jenis

12 Jenis

12 Jenis

12

24

HOK

HOK

12 Jenis

12 Jenis

5 Buah

7 Buah

9 Buah

11 Buah

12 Buah

12 Buah

12 Dokumen

14 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

1 Paket

0 Paket

0 Paket

0 Paket

0 Paket


1 Paket

70

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 (1) 8

9

(2)

Tertib Perizinan dan meningkatnya PAD dari sektor Perizinan

Terselenggaranya Pelayanan Publik Dan Meningkatnya PAD

(3) -

(4)

(5)

(6)

(7)

12 Jenis

12 Jenis

15 Jenis

15 Jenis

0 Jenis Izin

8 Jenis Izin

10 Jenis Izin

12 Jenis Izin

(8)

15 Jenis

14 Jenis Izin

(9)

(10)

15 Jenis

15 Jenis

16 Jenis Izin

16 Jenis Izin


71


BAB VII PENUTUP Demikian Rencana Strategis (Renstra ) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten pandeglang

Tahun 2011 – 2016 disusun sebagai implementasi komitmen

seluruh Aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mewujudkan Visi dan Misi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Pandeglang dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Pandeglang,

Desember 2011

Plt. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG

H. UTUY SETIADI, SH.MM NIP. 19630605 198703 1 010


72


KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan

hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan bahan/data dalam bentuk Laporan RENSTRA

2011-2016 Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang sebagai

bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kabupaten Pandeglang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar

penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan. Selain itu Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Maksud dari Penyusunan RENSTRA ini dapat Memberikan arah kepada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan Tujuan :

1. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;

2. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis stategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Penyusunan RENSTRA Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini secara umum

belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik namun kami telah

berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran kinerja di berbagai bidang di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Pandeglang, Desember 2011 Plt. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang

H. UTUY SETIADI, SH.MM NIP. 19630605 198703 1 010


73

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................... DAFTAR ISI..............................................................................................................................

i ii

BAB I

1 1 3 5 6

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V BAB VI

PENDAHULUAN ............................................................................................ 1.1. Latar Belakang............................................................................................... 1.2. Landasan Hukum.......................................................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan..................................................................................... 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................

GAMBARAN PELAYANAN PADA BADAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG................................................. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang ...................................... 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.............................................................. 2.2. Sumber Daya Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang .............................................................................. 2.2.1 Tatalaksana....................................................................................... 2.2.2 Infrastruktur ................................................................................... 2.3. Kinerja Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang............................................................ 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)................................................. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) ........................ 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi BPPT............... 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Terpilih Tahun 2011-2016.............................................. 3.3. Telaahan Renstra Kabupaten Pandeglang ......................................... 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......................................................................................... 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ..................................................................... VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................................................. 3.4. Visi dan Misi BPPT ....................................................................................... 3.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPT ................................... 3.6. Strategi dan Kebijakan BPPT................................................................... RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF......................

7 7 7

14 16 16

18

25

26 26 33 39

40 42

46 46 47 49 52

INDIKATOR KINERJA BPPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................................................ 62

BAB VII PENUTUP LAMPIRAN

................................................................................. 65


74

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 ANALISIS SWOT MENGENAI PERMASALAHAN PERIZINAN Isu aktual yang berkembang dewasa ini adalah adalah Rendahnya kinerja

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dalam mengelola

pelayanan perijinan yang berdampak pada belum tercapainya beberapa

indikator pelayanan publik. Selanjutnya dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, ukuran yang umum digunakan dalam penilaian pelayanan publik adalah merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 7 tahun 2010 Tentang Pedoman

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan isu tersebut, sasaran yang diharapkan adalah

Meningkatnya kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabupaten Pandeglang dalam mengelola pelayanan publik dibidang perijinan Tahun 2015. Upaya untuk peningkatan kinerja BPPT Kabupaten Pandeglang akan sangat tergantung pada faktor yang ada di dalam ( internal ) maupun faktor

di luar ( eksternal ). Kedua faktor tersebut secara rinci teridentifikasi sebagai berikut :

1. Faktor Internal : a.

Strenghts ( Kekuatan )

- Organisasi dan tata kerja didukung regulasi - Jumlah pegawai yang cukup

b.

- Komitmen Pimpinan Daerah yang cukup tinggi Weaknesses ( Kelemahan )

- Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai - Kemampuan pegawai yang kurang memadai

- Pelayanan perijinan masih manual belum menggunakan software

2. Faktor Eksternal : a.

Opportunities ( Peluang )

- Perkembangan teknologi yang semakin pesat - Potensi usaha yang cukup beragam

b.

- Minat berusaha masyarakat semakin meningkat Threaths ( Ancaman )

- Peran pengawasan external semakin intensif Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Pandeglang

75

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 - Adanya tumpang tindih peraturan dan kebijakan antar sektor

- Dinas teknis belum semua menyerahkan kewenangan perijinan

Untuk mengetahui peta kekuatan faktor internal dan eksternal yaitu dengan

memperhatikan nilai keterkaitan urgensi masing-masing faktor, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan matriks urgensi faktor internal dan eksternal seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Diagram Matrik Komparasi Urgensi Faktor Internal Faktor yang lebih

No I a.

b. c. II d. e. f.

Faktor Internal Strengths (Kekuatan) Komitemen pimpinan daerah yang cukup tinggi Jumlah pegawai yang cukup Organisasi dan tata kerja yang didukung regulasi Weaknesses ( Kelemahan ): Kompetensi pegawai yang kurang memadai Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai Pelayanan perijinan masih manual belum menggunakan software

Urgen

Total

Bobot r (%)

Nilai

Fakto

a

B

C

D

e

f

Urgen

x

a

a

a

e

a

4

26,67

f c

si

a a

x b

b x

b c

b c

3 3

20 20

a

b

c

x

d

d

2

13,33

e

b

c

d

x

e

2

13,33

a

f

c

d

e

x

1

6,67

Berdasarkan pengukuran matriks urgensi faktor internal dapat dilihat

bahwa alternatif faktor internal yang merupakan kekuatan organisasi yang

paling dominan adalah Komitemen pimpinan daerah yang cukup tinggi.

Sedangkan pada kelemahan terdapat bobot yang sama akan tetapi berdasarkan pertimbangan, kami memilih yang paling urgen adalah Kompetensi pegawai yang kurang memadai.


76

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Analisis

Matrik

Urgensi

Faktor

Eksternal

dilakukan

dengan

cara

Total

Bobot r (%)

membandingkan urgensi antara faktor-peluang dan faktor ancaman yang dimiliki organisasi sebagaimana tabel berikut. No

I a.

b. c.

II d e. f.

Tabel 6 Matrik Komparasi Urgensi Faktor Eksternal Faktor External

Oportunities (Peluang) Minat masyarakat untuk berusaha semakin meningkat Perkembangan teknologi informasi semakin pesat Potensi usaha yang cukup beragam Treaths ( Tantangan ): Peran pengawasan external semakin intensif Dinas teknis belum semua menyerahkan kewenangan perijian Adanya tumpang tindih peraturan dan kebijakan antar sektor Total

Faktor yang lebih Urgen

Nilai

a

b

c

d

E

F

Urgen

x

a

c

a

e

a

3

c

c

c

f

4

a

a e a

x

c

b

b

b b f

c c f

x d f

d x e

x

c

f

f e x

si

Fakto

20

2

13,33

1 2 3

6,67 13,33 20

15

100

26,67

%

Dari hasil matrik komparasi urgensi faktor eksternal terlihat bahwa peluang

yang paling urgen dengan bobot faktor (BF) 26,67 % adalah Potensi usaha yang

cukup beragam. Sedangkan ancaman yang paling urgen adalah Rendahnya penilaian masyarakat terhadap perijinan, dengan bobot faktor (BF) 20 %.


77

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Setelah dilakukan evaluasi faktor internal dan eksternal, maka tahap

selanjutnya adalah melakukan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Dengan analisis ini akan diketahui :

a. Nilai Dukungan (ND), penilaiannya sama dengan penentuan NU b. Nilai Bobot Dukungan (NBD) dengan rumus ND x BF

c. Nilai Ketergantungan, dengan cara memberikan skala nilai keterkaitan 0 - 5 pada setiap faktor

d. Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK), rumus yang dipakai untuk tiap faktor adalah TNK : (∑ N-1)

e. Nilai Bobot Keterkaitan (NBK), dihitung dengan menggunakan rumus, NRK x f.

BF

Total Nilai Bobot (TNB), dengan menggunakan rumus

NBD + NBK

g. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK), dipilih dari TNB yang paling besar masingmasing 2 faktor baik dari faktor kunci keberhasilan pendorong (katagori strengths dan opportunities) maupun dari faktor penghambat (katagori weaknesses dan threats).


78



79



80



81


Tabel 7. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman No

1 2 3

4 5 6

EVALUASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL BF N NB N K % D D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Faktor Internal dan Eksternal

N U

Kekuatan Komitemen pimpinan daerah yang cukup tinggi

4

26,6 7

5

1,3 3

X

5

4

5

5

1

5

5

5

3 3

20 20

4 3

0,8 0,6

5 4

X 4

4 X

2 5

2 3

2 3

5 3

1 2

5 2

Jumlah pegawai yang cukup Organisasi dan tata kerja yang didukung regulasi

Kelemahan Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai Kompetensi pegawai yang kurang memadai

Pelayanan perijinan masih manual belum menggunakan software

1 1

NR 1 K 2

4

3

3 4,09 1,09

2,42

1

4 5

3 5

5 3,45 0,69 1 3,36 0,67

1,49 1,27

2

NBK

TNB FKK

5,18 2 2 1

13,3 3

2

6,67

3

13,3 3

3

0,2 7

5

2

5

x

2

5

3

4

4

4

5

5 4,0

0,53

0,80

2

0,4

5

2

3

2

X

5

2

4

5

3

5

5 3,73 0,50

0,90

1

0,2

1

2

3

5

5

x

4

1

5

3

5

5 3,55 0,24

0,44

2,14


82


7 8 9

10 11 12

Peluang Minat masyarakat untuk berusaha semakin meningkat Perkembangan teknologi informasi semakin pesat

Potensi usaha yang cukup beragam Ancaman Peran pengawasan external semakin intensif Dinas teknis belum semua menyerahkan kewenangan perijian Adanya tumpang tindih peraturan dan kebijakan antar sektor

3

20

5

1

5

5

3

3

2

4

x

5

5

1

1

2

13,3 3

3

0,4

5

1

2

4

4

1

5

x

2

2

1

26,6 7

4

1,07 5

5

2

4

5

5

5

2

x

4

1

1

6,67

1

0,07 4

4

5

4

3

3

1

2

4

x

1

2

13,3 3

2

0,27 3

3

5

5

5

5

1

1

1

1

X

3

0,6

5

1

5

5

5

2

1

3

1

5

4

3

20

3

2 3,27 0,6 5

1,65

3 3,73 0,9 9

2,06

1 2,91 0,1 9

0,26 0,78

2

x

1,39

1

1 2,55 0,3 4

5 3,85 0,5 1 3,96 0,7 9

2

0,74

4,45

2,43


1

83



84


Dari hasil analisis/evaluasi keterkaitan seperti pada tabel diatas, maka

selanjutnya adalah melihat faktor kunci keberhasilan (FKK). Faktor kunci

keberhasilan adalah faktor yang memiliki total nilai bobot (TNB) terbesar

diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Faktor kunci sukses disebut juga sebagai kekuatan kunci atau faktor strategis.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, faktor kunci keberhasilan yang dipilih dari masing-masing faktor SWOT adalah : Strength

Weakness

: Komitmen pimpinan daerah yang cukup tinggi : Kompetensi pegawai yang kurang memadai

Opportunity : Potensi usaha yang cukup beragam Treath

: Adanya tumpang tindih peraturan dan kebijakan antar sektor

Untuk mengetahui letak peta kekuatan organisasi maka perlu menggunakan

Analisis Medan ( Kuadran) Kekuatan Organisasi yaitu dengan mencari selisih

total nilai bobot (TNB) dari faktor internal yaitu Strengths (S) dengan weaknesess (W) serta dari faktor eksternal antara Opportunities (O) dengan Treaths (T). Hasil perhitungan adalah sebagai berikut : -

Faktor Internal

S - W = 5,18 - 2,14 = 3,04

Faktor EksternalO - T = 4,45 - 2,43 = 2,02

Selisih antara Kekuatan (S) dengan Kelemahan (W) adalah sebesar

3,04

adalah posisi yang terletak pada sumbu (S) dari faktor internal. Selisih Peluang

(O) dengan Ancaman (T) adalah sebesar 2,02 berada pada posisi sumbu (O) dari

faktor eksternal. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat bahwa peta kekuatan organisasi terletak pada kuadran I

artinya bahwa organisasi Badan

Pelayanan Perijinan Kabupaten Pandeglang dalam keadaan baik sebagaimana tercermin dalam gambar tersebut dibawah ini.


85

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 Gambar 1. Posisi Kekuatan Organisasi S = 5,18

KUADRAN II

KUADRAN I

DIVERSIFIKASI

T = 2,43

3,04 2,02

KUADARAN III

EKSPANSI

O = 4,45 KUADRAN IV

DEPENSIF

RASIONALISASI W = 2,14

Gambar diatas menunjukan posisi kekuatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pandeglang berada pada kwadran I . Artinya unit kerja ini memiliki

kemampuan yang dapat diunggulkan untuk melakukan pemberdayaan Sumber

Daya Organisasi. Dalam bisnis, organisasi yang berada pada kwadran ini sering disebut memiliki keunggulan kompetitif atau keunggulan daya saing.

Untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan maka terlebih

dahulu menentukan srategi yang akan digunakan. Berdasarkan hasil formulasi

strategi SWOT diperoleh kesimpulan sebagaimana tercermin dalam tabel berikut ini.


86


Tabel 8. Formulasi Strategi SWOT Kekuatan ( Strengths)

Faktor Internal

Kelemahan (Weaknesses)

Peluang ( Opportunities )

1. Komitemen pimpinan daerah yang cukup tinggi 2. Jumlah pegawai yang cukup Strategi S O

1. Kompetensi pegawai yang kurang memadai 2. Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai

1. Potensi usaha yang

Mengembangkan

Meningkatkan kompetensi

2. Minat masyarakat

yang tersedia untuk

pelayanan perijinan

masyarakat yang

baik di daerah maupun

Faktor Eksternal

cukup beragam

sumber daya pelayanan pegawai dalam rangka

untuk berusaha

merespon kebutuhan

semakin meningkat

semakin meningkat.

Ancaman ( Threaths )

Strategi ST

1. Adanya tumpang tindih peraturan dan

kebijakan antar sektor

2. Dinas teknis belum

semua menyerahkan

kewenangan perijinan

Keterangan : Strategi SO Strategi ST

Strategi WO

melalui berbagai diklat pusat

Strategi WT

Mengoptimalkan

Meningkatkan

tersedia untuk

masyarakat melalui

sumber daya yang peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

pemberdayaan

sosialisasi, pendataan

perijinan, kerjasama dan

koordinasi lintas sektoral

= Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang

= Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman

Strategi WO = Memperbaiki kelemahan yang masih potensial untuk mendukung kekuatan dalam meraih peluang

Strategi WT = Meminimalkan kelemahan atau memperbaiki kekurangan agar ancaman tidak menjadi penghambat meraih peluang


87



88

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 LAMPIRAN Matriks Kesesuaian Tujuan dan Sasaran antara Rencana Strategis SKPD dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang

Kabupaten

Tujuan 1 Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik

Sasaran 2 Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

SKPD

Indikator Sasaran 3

Tujuan 4 Tersusunn ya Program dan kegiatan BPPT sesuai dengan analisis kebutuhan

Sasaran

Terselenggar anya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efektif, menciptakan jejaring kerja dibidang perizinan

1. Tersusunnya rencana Kerja BPPT 2. Tersusunnya Program & Kegiatan BPPT 3. Tersusunnya Dokumen anggaran satuan kerja 4. Penerimaan PAD sesuai target 5. Terciptanya Efektivitas dan Efisiensi Kerja 6. Terselenggara nya Rapat Koordinasi Perizinan

Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan

Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2011

Indikator Sasaran 6

Tersusunnya keuangan bulanan, triwulan dan laporan akhir tahun

Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim

Kode

5

Meningkatnya Meningkatnya Kapasitas kapasitas Keuangan dan fiskal daerah Pembiayaan Pembangunan Daerah

Progra m dan Kegiata n

7 12 0

12 0

1 0

01

2012

2014

9

10

Progra m Pelayan an Adminis trasi Perkant or

Terciptany a Efektivitas dan Efisieni Kerja

85 %

12

362.2 41

12

37 2.2 41

12

382.24 1

12

392.2 41

12

402.2 41

Terselengg aranya Rapat Koordinasi Perizinan

80 %

30

25.00 0

24

35. 00 0

24

45.000

24

55.00 0

24

12

Target

Rp

14

15

16

Rp 18

Targe t 19

Kondisi Pada Akhi Renstr

2016

8

Rp

Targe t 17

2015

Targe t 11

Rp

Targe t 13

2013

Rp

Targe t 21

Rp

Target

22

23

12

412.2 41

12

65.00 0

24

75.00 0

24

20

12 0

12 0

1 0

06

Progra m peningk atan pengem bangan sistem pelapor an capaian kinerja dan Keuang an

Tertib Administra si Keuangan

80 %

5

5.000

5

15. 00 0

5

25.000

5

35.00 0

5

45.00 0

5

55.00 0

5

12 0

12 0

1 0

08

Progra m Peningk atan Pengem bangan

Tertib Penyeleng garaan Pemerinta han

80 %

4

10.00 0

4

20. 00 0

4

30.000

4

40.00 0

4

50.00 0

4

60.00 0

4


89

Rencana Strategis BPPT Tahun 2011 - 2016 publik

investasi yang kondusif

dokume n perenca naan, Evaluasi & Pelapor an

Meningkatnya Meningkatnya Kapasitas kapasitas Keuangan dan fiskal daerah Pembiayaan Pembangunan Daerah

Meningkatny a pelayanan dan PAD dari sektor perizinan

Kabupaten

12 0

12 0

1 0

47

Progra m Optimal isasi peningk atan PAD

Optimalny a Pelayanan Perizinan & Meningkat nya PAD

80 %

8

90. 00 0

12

100.00 0

12

110.0 00

Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Tersusunnya Sarana dan Prasarana yang representatif

Terkemban gnya data / informasi daerah

Tersedianya Petunjuk Teknis Perizinan dan Standar Operasional Perizinan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai

Meningkatnya Akses Konsumen dalam memperoleh informasi mengenai perizinan

12

120.0 00

12

130.0 00

12


Tujuan

Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik

10

SKPD Indikator Kinerja Program dan Kegiatan


80.00 0

1. Tersedianya Gedung Kantor yang Representat if 2. Tersedianya Kendaraan Operasional 3. Tersedianya Peralatan Kantor 4. Tersedianya System Jaringan Informasi Perizinan

120

1. Tersusunny a buku petunjuk perizinan, buku SOP dan Brosur perizinan 2. Tersedianya Billboard perizinan

120

120

120

10

10

20

48

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Informasi Perizinan

Terpeliharanya Gedung Kantor,

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

85 %

1

75.000

1

85.000

1

95.000

1

105.000

1

115.000

2011

2012

2013

2014

2015

Kendaraan Operasional,

5

3

3

3

3

Peralatan Kantor

30

30

30

30

30

dan System Jaringan Informasi Perizinan

0

0

20.000

1

30.000

1

40.000

1

50.000

33

40.000

33

50.000

33

60.000

33

70.000

Tersedianya Informasi Perizinan

80 %

33

30.000


90



Terkemban gnya data / informasi daerah

Terwujudnya Sistem Informasi Perizinan

Kabupaten

Meningkatnya Akses Konsumen dalam memperoleh Informasi mengenai perizinan

1. Tersediany a data perizinan yang up to date 2. Tersediany a data potensi per objek perizinan 3. Tersediany a data PAD dari sektor perizinan yang up to date

120

120

10

48


Sasaran

Indikato r Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3

4

5

6

7

8

Meningkatnya Meningkatny Kapasitas a kapasitas Keuangan dan fiskal daerah Pembiayaan Pembangunan Daerah

1

125.000

1

135.000

0

-

Meningkatnya Sumberdaya Aparatur yang Profesional

Terselenggar anya Pelayanan Perizinan yang Akuntabel

Mempersiapkan sumberdaya aparatur yang Mempunyai kopetensi dibidang perizinan

Terwujudnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan dalam Proses Perizinan

0

-

0

-


Tujuan

Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

80 %

SKPD

Program dan Kegiatan


Tersedianya sistem informasi perizinan berbasis intranet system

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

9

10

Target 11

Rp 12

Target 13

Rp 14

Target 15

Rp 16

Target 17

Rp 18

Target 19

Rp 20

2011

2012

2013

2014

2015

1. Tersediany a sumber daya aparatur yang memiliki kompetens i 2. Tersediany a pakaian dinas

120

120

10

05

Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Pembinaan Sumberdaya Aparatur

80 %

24

15.000

12

25.000

10

35.000

8

45.000

12

55.00

120

120

10

03


Meningkatnya Kinerja Pegawai

80 %

0

0

52

15.000

55

17.000

60

19.000

65

21.00

1. Terlaksanan ya Pelayanan Perizinan bidang Pemkes, Pembangun an dan Perekonom

120

120

10

47


Tersedianya Data Perizinan yang Up To Date

80 %

12

40.000

12

50.000

14

60.000

12

70.000

12

80.00

2

40.000

4

50.000

4

60.000

4

70.000

4

80.00

Terlaksananya Sosialisasi Perizinan


91


Meningkatnya Meningkatny a kapasitas Kapasitas Keuangan dan fiskal daerah Pembiayaan Pembangunan Daerah

ian 2. Meningkatn ya Indeks Kepuasan Konsumen 3. Menurunny a Komplain dari Masyarakat

120

120

10

49


120

120

10

49

Program Penyelenggara an Pelayanan Perizianan

Tertib Perizinan dan Meningkatnya PAD dari Sektor Perizinan

80 %

12

40.000

12

50.000

15

60.000

15

70.000

15

80.00

80 %

0

-

100

100.000

100

150.000

120

200.000

120

250.00


92

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NAMA SKPD 1 Badan Pelayanan Perizin Terpadu

TUJUAN 2 Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik

SASARAN 3 Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Terkembangkannya data base potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi

Meningkatnya kualitas Layanan Informasi Daerah

Meningkatnya Kapasitas Fiscal


INDIKATOR SASARAN 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah

2011 5 16.67

TARGET KINERJA SASARAN 2012 2013 2014 2015 6 7 8 9 33.33 50.00 66.67 83.33

2016 10 100.00

Meningkatnya Jumlah Realiasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pandeglang

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

Tersedianya Data Base Potensi Daerah yang dibuat dan disajikan dalam bentuk Buku dan Media Online

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

Tercapainya Peningkatan Target PAD dan Alokasi Anggaran untuk Pembangunan

Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perizinan Misi 1 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tujuan Sasaran Menciptakan Pemerintahan yang baik dan Terwujudnya Good Governance bersih dalam melakukan pelayanan publik dalam rangka menciptakan iklim Investasi yang Kondusif Mewujudkan Sumberdaya aparatur yang Meningkatkan peranan tim teknis profesional dalam wadah kelembagaan yang dalam proses pelayanan perizinan kokoh dan pengembangan akses pelayanan dalam rangka meningkatkan Citra Pelayanan serta Kepuasan Pelayanan kepada masyarakat Menerbitkan Peraturan sebagai landasan pelaksanaan tugas pelayanan Misi 2 : Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tujuan Sasaran Terciptanya Sumber daya Manusia ( SDM ) Meningkatnya kompetensi yang handal dan profesional dalam bidang pegawai melalui diklat baik di perizinan daerah maupun di pusat

Terciptanya disiplin pegawai

Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

Strategi Kebijakan Diarahkan pada perkuatan Meningkatkan Pelayanan Publik di manajemen dan system pelayanan seluruh satuan unit Kerja publik daerah Menyusun rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan pelayanan Perizinan


Diarahkan pada pembangunan dan peningkatan system dan teknologi informasi



Menyediakan fasilitas dan kelengkapan pakaian pegawai untuk menunjang terciptanya kepuasan pelanggan

Mewujudkan kualitas disiplin pegawai yang handal dan profesional.

Misi 3 : Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tujuan Terselenggaranya Pelayanan Prima dibidang Perizinan

Sasaran Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat

Strategi Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Transfaransi mengenai biaya dan waktu proses perizinan


Evaluasi kinerja secara berkala

Kebijakan Penerapan standar pelayanan minimal dan Standar Operasional Pelayanan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan

Meningkatkan sosialisasi dan Terlaksananya pelayanan secara penyebarluasan informasi kepada maksimal melalui media informasi masyarakat serta pengawasan perizinan

Misi 4 : Mengembangkan System Informasi Manajemen Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Tujuan Sasaran Strategi Tersedianya Pelayanan dan Informasi Perizinan Meningkatkan kualitas Informasi Meningkatkan pelayanan dengan secara cepat dan akurat berbasis Teknologi dalam rangka menggunakan Teknologi Berbasis mempermudah akses pelayanan. Intranet System dan Online System.

Kebijakan Mengembangkan System Informasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi

Misi 5 : Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Representatif.

Melengkapi sarana pelayanan dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada konsumen / masyarakat.

Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

1 1


2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

3

4

5

6

7

8

9

10

-

16.46

32.92

49.69

66.46

83.23

100.00

100.00

-

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

100.00

-

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

100.00

-

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

100.00

- Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

-

15.63

31.25

48.44

65.63

82.81

100.00

100.00

- Program Penyelenggaraan Perizinan

-

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

100.00

-

20.00

40.00

50.00

65.00

80.00

100.00

100.00

-

20.00

40.00

50.00

65.00

80.00

100.00

100.00

Indikator

2 Meningkatnya Pelayanan Publik pada Seluruh Satuan unit Kerja - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2

Menata System dan Prosedur Serta Kelembagaan Investasi Daerah -



3

4

Meningkatnya Kualitas Profesionalisme sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

21.50

43.00

49.67

66.08

83.04

100.00

100.00

-


-

20.78

41.56

41.56

61.04

80.52

100.00

100.00

-

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

-

22.22

44.44

57.78

71.11

85.56

100.00

100.00

-

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

100.00

-

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

100.00

-

0.82

1.64

26.23

50.82

75.41

100.00

100.00

Program Peningkatan Asli Daerah

-

13.95

27.91

44.19

58.14

72.09

88.37

88.37

Program Operasional Pelayanan Perizinan

-

0.82

1.64

26.23

50.82

75.41

100.00

100.00

Membangun database daerah berbasiskan Teknologi Informasi -

5

-


Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah -

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NAMA SKPD 1 Badan Pelayanan Perizin Terpadu

TUJUAN

SASARAN

2 Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik

3 Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah kelembagaan yang kokoh dan pengembangan akses pelayanan dalam rangka meningkatkan citra pelayanan serta kepuasan pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan peranan tim teknis dalam proses pelayanan perizinan

INDIKATOR SASARAN 4 Meningkatnya Jumlah Realiasi Investasi di Kabupaten Pandeglang

2011 5 16.67

TARGET KINERJA SASARAN 2012 2013 2014 2015 6 7 8 9 33.33 50.00 66.67 83.33

2016 10 100.00

Menerbitkan peraturan sebagai landasan pelaksanaan tugas pelayanan

Terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal Meningkatnya kompetensi pegawai melalui dan profesional dalam perizinan diklat baik di daerah maupun di pusat Meningkatnya disiplin pegawai Terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, tepat dan Melengkapi sarana pelayanan dalam rangka akuntabel mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada konsumen / masyarakat


16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

16.67

33.33

50.00

66.67

83.33

100.00

Terselenggaranya pelayanan prima dibidang perizinan Meningkatnya kuantitas pelayanan Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat Meningkatnya Quality Control Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan Terlaksananya Pengendalian dan informasi kepada masyarakat serta pengawasan Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak perizinan Daerah Tersedianya pelayanan dan informasi perizinan secara Meningkatkan kualitas informasi berbasis cepat dan akurat teknologi informasi dalam rangka mempermudah akses pelayanan

Terselenggaranya peningkatan informasi perizinan, retribusi dan pajak daerah

Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perizinan Misi 1 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tujuan Sasaran Menciptakan Pemerintahan yang baik dan Terwujudnya Good Governance bersih dalam melakukan pelayanan publik dalam rangka menciptakan iklim Investasi yang Kondusif Mewujudkan Sumberdaya aparatur yang Meningkatkan peranan tim teknis profesional dalam wadah kelembagaan yang dalam proses pelayanan perizinan kokoh dan pengembangan akses pelayanan dalam rangka meningkatkan Citra Pelayanan serta Kepuasan Pelayanan kepada masyarakat Menerbitkan Peraturan sebagai landasan pelaksanaan tugas pelayanan Misi 2 : Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tujuan Sasaran Terciptanya Sumber daya Manusia ( SDM ) Meningkatnya kompetensi yang handal dan profesional dalam bidang pegawai melalui diklat baik di perizinan daerah maupun di pusat Terciptanya disiplin pegawai

Strategi Kebijakan Diarahkan pada perkuatan Meningkatkan Pelayanan Publik di manajemen dan system pelayanan seluruh satuan unit Kerja publik daerah Menyusun rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan pelayanan Perizinan


Diarahkan pada pembangunan dan peningkatan system dan teknologi informasi Strategi Mengembangkan sumber daya manusia yang tersedia untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat


Misi 3 : Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Terselenggaranya pelayanan prima di bidang perizinan

Meningkatkan kuantitas pelayanan Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan

Menciptakan jejaring kerja di bidang perizinan dengan memantapkan kerjasama antara stakeholder yang terkait dengan perizinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.


Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan perizinan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan

Meningkatkan quality kontrol Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta pengawasan perizinan Misi 4 : Mengembangkan System Informasi Manajemen Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Tujuan Sasaran Strategi Tersedianya Pelayanan dan Informasi Perizinan Meningkatkan kualitas Informasi Meningkatkan pelayanan dengan secara cepat dan akurat berbasis Teknologi informasi menggunakan sistem Teknologi dalam rangka mempermudah Berbasis Intranet System dan akses pelayanan. Online System.

Kebijakan Mengembangkan System Informasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi

Misi 5 : Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, tepat dan akuntabel

Melengkapi sarana pelayanan dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada konsumen / masyarakat.

Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Nama SKPD

1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Indikator

-

-

Satuan

2 Kemampuan Investasi - PMTB PDRB adhb per Kapital PDRB adhk per Kapital PDRB adhb PDRB adhk per Kapital Laju pertumbuhan ekonomi Tingkat Inflasi Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Persentase kenaikan PAD dan alokasi anggaran untuk pembangunan

3 Milyar Rupiah Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta % % Indeks

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten / Kota

%

Laju Pertumbuhan Rata - rata tahun 2005-2010


Tahun 2005

Tahun 2010

(%)

4

5

6

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD


2011

2012

2013

8

9

2014

2015

2016

633.26 4,416,951.75 3,041,878.01 4,887,404.71 3,398,589.82 5.33 8.20

706.22 7,327,761.56 3,710,779.70 8,424,067.96 4,255,602.97 6.77 5.58

2.20 10.65 4.06 11.50 4.60 4.60 (7.40)

7 617.79 8,267,481.33 3,705,908.00 9,905,138.00 4,439,989.00 5.00 7.00

66.80

68.29

0.44

70.00

71.00

71.00

72.00

73.00

73.00

73.00

620.26 9,218,049.88 3,845,153.00 11,186,909.00 4,666,429.00 5.00 7.00

622.75 10,293,131.02 3,990,339.00 12,651,006.00 4,904,416.00 5.00 8.00

10 625.24 11,522,618.27 4,145,684.00 14,340,295.00 5,159,446.00 5.00 8.00

11 627.74 1,291,921.88 4,307,842.00 16,277,784.00 5,427,737.00 5.00 8.00

12 632.13 14,514,879.51 4,481,395.00 18,511,747.00 5,715,407.00 5.00 8.00

13 632.13 14,514,879.51 4,481,395.00 18,511,747.00 5,715,407.00 5.00 8.00

% -

-

-

12.00

28.00

45.00

63.00

81.00

100.00

100.00

-

-

-

50.00

70.00

80.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perizinan Terpadu Misi 1 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tujuan Sasaran Strategi Menciptakan Pemerintahan yang Terwujudnya Good Diarahkan pada perkuatan baik dan bersih dalam melakukan Governance dalam rangka manajemen dan system pelayanan publik menciptakan iklim Investasi pelayanan publik daerah yang Kondusif Mewujudkan Sumberdaya Meningkatkan peranan tim aparatur yang profesional dalam teknis dalam proses pelayanan wadah kelembagaan yang kokoh perizinan dan pengembangan akses pelayanan dalam rangka meningkatkan Citra Pelayanan serta Kepuasan Pelayanan kepada masyarakat

Menyusun rancangan Peraturan Menata System dan Prosedur serta Daerah, Keputusan Bupati dan kelembagaan investasi Daerah Peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan pelayanan Perizinan

Menerbitkan Peraturan sebagai Diarahkan pada pembangunan landasan pelaksanaan tugas dan peningkatan system dan pelayanan teknologi informasi

Misi 2 : Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tujuan Sasaran Terciptanya Sumber daya Meningkatnya kompetensi Manusia ( SDM ) yang handal dan pegawai melalui diklat baik di profesional dalam bidang daerah maupun di pusat perizinan

Terciptanya disiplin pegawai

Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Publik di seluruh satuan unit Kerja

Peningkatan System Informasi Manajemen berbasis intranet dan Online System



Menyediakan fasilitas dan kelengkapan pakaian pegawai untuk menunjang terciptanya kepuasan pelanggan

Mewujudkan kualitas disiplin pegawai yang handal dan profesional.

Misi 3 : Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tujuan Sasaran Terselenggaranya Pelayanan Meningkatkan kuantitas Prima dibidang Perizinan pelayanan

Strategi Kebijakan Mengoptimalkan sumber daya Menciptakan jejaring kerja di yang tersedia untuk peningkatan bidang perizinan dengan kualitas dan kuantitas pelayanan memantapkan kerjasama antara stakeholder yang terkait dengan perizinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.


Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Transfaransi mengenai biaya dan waktu proses perizinan


Evaluasi kinerja secara berkala

Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta pengawasan perizinan

Terlaksananya pelayanan secara maksimal melalui media informasi

Penerapan standar pelayanan minimal dan Standar Operasional Pelayanan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan

Misi 4 : Mengembangkan System Informasi Manajemen Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tersedianya Pelayanan dan Meningkatkan kualitas Meningkatkan pelayanan dengan Mengembangkan System Informasi Informasi Perizinan secara cepat Informasi berbasis Teknologi menggunakan Teknologi Berbasis Perizinan Berbasis Teknologi dan akurat dalam rangka mempermudah Intranet System dan Online Informasi akses pelayanan. System.

Misi 5 : Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Tujuan Sasaran Tersedianya Sarana dan Melengkapi sarana pelayanan Prasarana yang Representatif dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada konsumen / masyarakat.

Strategi Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat

Kebijakan Menyempurnakan Sytem dan Prosedur Pelayanan Perizinan dengan mengacu pada prinsip kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, kemudahan akses, kenyamanan, kewilayahan dan kedisiplinan serta keramahtamahan pelaksana pelayanan

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

Recommend Documents