DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
TAHUN 2010 - 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sistem Pendanaan Daerah yang sebagian besar bersumber dari dana transfer kurang mendukung kemandirian Penyelenggaraan Pemerintah. Untuk menjamin kemandirian dan akuntabel penggunaan dana daerah, masyarakat harus memiliki peranan dan pengawasan yang kuat dalam pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, Sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendanaan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam setiap penyusunan APBD. Oleh karena itu maka, dengan
berlakunya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), perimbangan dalam penguasaan sumber-sumber keuangan antara pusat dan Daerah ditata kembali. Pajak-pajak yang memenuhi kritiria sebagai pajak Daerah diserahkan kepada Daerah. Peningkatan Pembangunan yang berkelanjutan harus didukung dengan ketersediaan dana yang memadai. Ketersediaan dana yang memadai sangat ditentukan oleh upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan Rencana Strategis yang merupakan tolok ukur dalam penilaian dan pertanggung jawaban kinerja Unit Kerja/Instansi yakni Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dan merealisasikannya bersama-sama dengan satuan unit kerja penghasil PADS untuk selanjutnya dapat digunakan mendanai belanja Kota Denpasar yang telah ditetapkan.
1.2
Maksud dan Tujuan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai suatu proses Pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi
obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Tujuan Rencana Strategis yaitu untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja Dinas Pendapatan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disamping juga sebagai bahan pertanggung jawaban Walikota selaku Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
1.3
Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 3. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.4 Hubungan Rencana Strategis Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Denpasar sangat erat hubungannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yakni Pembangunan yang dilaksanakan dengan berpihak pada Masyarakat yang Berlandaskan Kreativitas dan Budaya Unggul. Untuk menjaga keharmonisan dalam keseimbangan antara aspek sosialekonomi, fisik-non fisik serta aspek jasmani-rohani secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut unsur ketersediaan dana sangat menentukan dalam upaya pencapaiannya.
Dinas Pendapatan Kota Denpasar sebagai salah satu unsur
Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemungutan sumber-sumber pendapatan yang menjadi primadona Pendapatan Asli Daerah Sementara (PADS) Kota Denpasar mendukung upaya terciptanya Pembangunan Kota Denpasar yang berpihak pada Masyarakat Berlandaskan Budaya Unggul. yang tertuang
baik pada Rencana Kerja
(Renja) ,Rencana Kerja dan Anggran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
1.5 Sistematika. BAB I
Pendahuluan, yang berisi latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan Hukum serta hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya
BAB II
Gambaran Pelayanan Dinas Pendapatan Kota Denpasar, yang berisi Srtuktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Permasalahannya.
BAB.III
Isu Strategis, yang berisi Isu Strategi, Analisis Internal dan Eksternal
BAB. IV Visi,Misi,Tujuan,Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan, memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.
BAB V
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, yang memuat Rencana Program,Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif.
BAB VI Indikator Kinerja yang bersiri Indikator Kinerja Utama dan Matrik Rencana Strategis
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR
II. 1 Strutur Organisasi Untuk mewujudkan realisasi
pendapatan sebagaimana tersebut diatas
diperlukan kerja keras jajaran Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang keberadaannya tersusun dalam struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, yang terdiri dari : a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Bina Program, yang terdiri dari : a. Seksi Perencanaan b. Seksi Data dan Informasi c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 4. Bidang Pendataan dan Penetapan, yang terdiri dari : a. Seksi Pendataan b. Seksi Penetapan c. Seksi Pemeriksaan 5. Bidang Penagihan, yang terdiri dari : a. Seksi Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi b. Seksi Penagihan dan Perhitungan c. Seksi Pertimbangan dan Keberatan
6. Bidang PBB, BPHTB dan Pendapatan lain-lain, yang terdiri dari : a. Seksi Pendapatan PBB b. Seksi BPHTB c. Seksi Pendapatan lain-lain.
Tugas Pokok, dan Fungsi Tugas
pokok
dan
fungsi
Dinas
Pendapatan
Kota
Denpasar
adalah
mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersamasama dengan Unit-unit Satuan Kerja penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Selain berkoordinasi dengan Unit Kerja lain berkaitan dengan PAD, Dinas Pendapatan Kota Denpasar mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi beberapa penerimaan pajak, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Penerangan Jalan 5. Pajak Air Tanah 6. BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). 7. PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan )
II.2 Permasalahan Yang menjadi permasalahan atau tantangan yang dihadapi adalah adanya ketidak pastian kunjungan
Wisman ke Denpasar pada khususnya sebagai akibat ;
Travel Warning , Isu penyakit menular dan isu-isu strategis lanilla menyangkut situasi global.
BAB III. ISU STRATEGIS
III.1 Isu Strategis Penerimaan pajak hotel dan restoran tergantung pada kondisi pariwisata yang dipengaruhi oleh situasi global, yang senantiasa memerlukan keamanan, kenyamanan dan atraksi Budaya yang perlu dilestarikan. Instansi terkait hendaknya duduk bersama untuk : 1. Membantu menciptakan dan menjaga keamanan yang kondusif. 2. Menjaga hubungan yang baik dengan wajib pajak dalam arti yang “positif”. 3. Meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
III.2 Analisis Internal dan Eksternal Dinas Pendapatan Kota Denpasar mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi beberapa penerimaan pajak yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Penerangan jalan 5. Pajak Air Tanah 6. Pajak Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk mewujudkan realisasi pendapatan sebagaimana tersebut diatas diperlukan Analisis Internal dan Analisis Eksternal sebagai berikut : 1. Analisis Internal. a. Kekuatan 1). Adanya Peraturan Daerah yang dinamis 2). Kemampuan pembiayaan yang memadai 3). Sistem dan prosedur yang jelas 4). Sarana dan prasarana yang memadai.
b. Kelemahan. 1) Peaturan Daerah belum dapat dilaksanakan secara konsekuen. 2) Sistem dan prosedur pelaporan wajib pajak belum optimal. 3) Penguasaan dan pemanfaatan teknologi belum optimal. 4) Kualitas sumber daya manusia belum memadai
2. Analisis Eksternal a. Peluang. 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2) Perkembangan teknologi yang ada semakin canggih. 3). Kesempatan berusaha di berbagai bidang terus berkembang. 4). Adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penagihan dengan surat Paksa. b.Tantangan. 1) Stabilitas keamanan yang tidak menentu 2) Penerapan sanksi hukum yang kurang tegas 3) Keberadaan sumber daya manusia yang tidak stabil 4) Kesadaran wajib pajak masih perlu ditingkatkan.
BAB IV VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
IV.I Visi Menjadikan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS ) sebagai Sumber Pendanaan yang
Utama dalam menunjang Pembangunan Kota Denpasar yang berpihak pada
Masyarakat Berlandaskan Kreativitas dan Budaya Unggulan.
IV.2 Misi Untuk mewujudkan visi tersebutdan memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan misi Dinas Pendapatan Kota Denpasar sebagai berikut, 1. Mewujudkan Peraturan Daerah yang dinamis mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah 3. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. 4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 5. Menjaga hubungan yang positif dengan wajib pajak . 6. Mewujudkan penegakan peraturan daerah.
IV.3 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Dinas Pendapatan Kota Denpasar berdasarkan kritiria dan kewenangan yang dimiliki.
IV.4 Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.
Tujuan dan Sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut :. Misi 1 : Mewujudkan Peraturan Daerah yang Dinamis mengacu pada Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan
: Mewujudkan Kepastian Hukum pemungutan pajak daerah.
Sasaran
: Peningkatan pelayanan dan pemberian
sanksi bagi Wajib Pajak yang
melanggar.
Misi 2 : Menggali Sumber-sumber Pendapatan Daerah. Tujuan
:
Sasaran :
Meningkatkan penerimaan pendapatan. 1. Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah 2. Peningkatan akurasi data potensi penerimaan pajak.
Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat. Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Sasaran : Percepatan pelayanan kepada Masyarakat.
Misi 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tujuan
:
Mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan Dan akuntabel.
Sasaran :
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Misi 5 : Menjaga hubungan yang positif dengan Wajib Pajak selaku mitra kerja pemerintah dalam pemungutan Pajak. Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transfaran dan akuntabel. Sasaran : Peningkatan kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya
Misi 6 : Mewujudkan penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta sanksi hukum yang tegas. Tujuan : Menumbuh kembangkan kesadaran Wajib Pajak dan Masyarakat akan hak dan Kewajibannya. Sasaran : Peningkatan partisipasi aktif Masyarakat
IV.5 Strategi Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengatasai permasalahan kunjungan Wisman khususnya ke Denpasar karena adanya travel warning terkait krisis global maka Strategi penanganannya sebagai berikut : Misi 1 Mewujudkan Peraturan Daerah yang Dinamis mengacu pada Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Strategi : Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya
Misi 2 Menggali sumber-sumber pendapatan Strategi : 1. Mengumpulkan data dan penetapan Wajib Pajak. 2. Membentuk Tim Intensifikasi Pajak
Misi 3. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Strategi : 1. Mengadakan , pemeliharaan dan perbaikan Sarana Prasarana. 2. Memberikan pelayanan Porporasi bagi Wajib Pajak .
Misi 4 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Strategi : Memberikan Pelatihan Teknis kepada Karyawan.
Misi 5 Menjaga hubungan yang positif dengan wajib pajak selaku mitra kerja Pemerintah dalam pemungutan pajak Strategi : 1. Mengumpulkan data Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang masuk nominasi 2. Memberikan penghargaan kepada Wajib pajak (WP) terbaik. 3. Membentuk Tim Perampungan, Petugas Penagihan Pajak dan membuat SKP.
Misi 6 Mewujudkan penegakan peraturan daerah. Strategi : 1. Mengumpulkan Dasar Hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.
V.6. Arah Kebijakan Penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Dinas Pendapatan Kota Denpasar berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Arah Kebijakan Dinas Pendapatan Kota Denpasar sebagai berikut : Misi 1 Mewujudkan Peraturan Daerah yang Dinamis mengacu pada Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak.
Misi 2 : Menggali sumber-sumber Pendapatan Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berlanjut. 2. Mempertahankan Ruang terbuka hijau Kota
Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat. Arah Kebijakan : Pelayanan masyarakat
Misi 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Arah Kebijakasn : Meningkatkan pengetahuan petugas pungut tentang tata cara pemungutan Pajak Misi 5 : Menjaga hubungan yang positif dengan Wajib Pajak selaku mitra kerja pemerintah dalam pemungutan Pajak. Arah Kebijakan : 1. Pembinaan dan Penilaian 2. Intensifikasi
Misi 6 : Mewujudkan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Arah Kebijakan : Penerapan sanksi hukum.
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF. V. 1 Rencana Program Rencana Program merupakan cara untuk mendukung aplikasi arah kebijakan . Adapun Rencana Program Dinas Pendapatan Kota Denpasar sebagai berikut : 1. Arah Kebijakan
: Melakukan Pembinaan dan penilaian
Rencana Program : Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran 2. Arah Kebijakan
: Intensifikasi
Rencana Program : 1. Pelaksanaan intensifikasi penagihan 2. Penerbitan SKP. 3. Pelaksanaan Perampungan 3.. Arah Kebijakan
: Pelayanan Masyarakat
Rencana Program :
:
1. Pelayanan Administrasi perkantoran 2 . Peningkatan sarana dan prasarana 3. Peningkatan disiplin Aparat. 4.. Arah Kebijakan : Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui penerapan sanksi yang tegas Rencana Program : 1 Pendataan dan Penetapan WP. PBB, BPHTB. 2..Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 5.. Arah Kebijakan
: Mempertahankan Ruang terbuka hijau Kota
Rencana Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Arah Kebijakan : Menigkatkan Pengetahuan Petugas Pungut tentang tata cara Pemungutan pajak. Rencana Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7. Arah Kebijakan : Sosialisasi perda Rencana Program :. Pembuatan perda. 8. Arah Kebijakan
: Meningkatkan Partisipasi Wajib Pajak untuk membayar Pajak
Rencana Program : Pemberian Surat Ketetapan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) bagi Wajib Pajak yang melanggar.
V.2 Kegiatan dan V. 3. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bagian dari program serta Indikator Kinerja yang dilaksanakan sebagai berikut : 1.Rencana Program : Pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran Kegiatan
: Pembinaan dan penilaian pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang masuk nominasi
Indikator Kinerja : Masukan : Jadwal pembinaan dan penilaian Keluaran : Wajib Pajak yang dinilai Hasil
: Wajib Pajak yang mendapat nominasi
Manfaat : Wajib Pajak sadar akan kewajibannya Dampak
: Peningkatan penerimaan Pajak
2. Rencana Program : Intensifikasi Penagihan Pajak 1. Kegiatan
: Melaksanakan Penagihan kepada Wajib Pajak
Indikator Kinerja Masukan : Target Keluaran : Pajak yang dapat ditagih Hasil
: Pajak yang disetor ke Kas Daerah
Manfaat : Pajak langsung dapat dipungut Dampak 2. Kegiatan
: Pelaksanaan Pembangunan terjamin : Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Indikator Kinerja Masukan
: Biaya
Keluaran
: Surat Ketetapan Pajak(SKP)
Hasil
: Surat Ketetapan Pajak yang digunakan untuk menagih Pajak
Manfaat : Penerimaan tepat waktu dan tepat jumlah Dampak
: Penagihan Pajak lebih Intensif
3. Kegiatan : Melaksanaan perampungan Indikator Kinerja Masukan : Jadwal perampungan Keluaran : Pelaksanaan perampungan Hasil
: Pemasukan pajak terpantau
Manfaat : Pengawasan terhadap Wajib Pajak Dampak
: Menekan kebocoran Pajak
3. Rencana Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan
: Pelaksanaan pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
;
Masukan : Pelaksana Keluaran : Wajib Pajak yang meminta pelayanan porporasi Hasil
: Bill yang digunakan adalah bill yang terporporasi
Manfaat : Pelayanan kepada masyarakat Dampak
: Pendapatan daerah meningkat
4. Rencana Program : Peningkatan Sarana dan prasarana Kegiatan
: Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran
Indikator Kinerja Masukan : Biaya Keluaran : Pengadaan,pemeliharaan,perbaikan sarana dan prasarana Kantor Hasil
: Sarana dan Prasarana perkantoran
Manfaat
: Sarana dan Prasarana mendapat pemeliharaan, perbaikan
Dampak
: Peningkatan Sarana dan Prasarana.
5. Rencana Program : Peningkatan disiplin Aparat. Kegiatan
: Pengadaan Pakaian Seragam untuk hari-hari tertentu
Indikator Kinerja Masukan : Pelaksana Keluaran : Petugas mendapat pakaian seragam hari-hari tertentu Hasil
: Pakaian Seragam hari-hari tertentu
Manfaat : Disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dampak
: Disiplin aparat meningkat.
6. Rencana Program : Pendataan dan Penetapan WP.PBB, BHTB Kegiatan
: Melaksanakan pendataan Pajak dan penetapan WP.PBB,BPHTB
Indikator Kinerja Masukan
: Biaya
Keluaran
: Terdatanya Wajib Pajak PBB, BPHTB
Hasil
: Terdapat data PBB, BPHTB yang akurat
Manfaat
: Sebagai dasar penetapan pengenaan PBB,BPHTB.
Dampak
: Penerimaan PBB,BPHTB. meningkat
7. Rencana Program : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah Kegiatan : 1. Memberikan kompensasi kepada Masyarakat di kawasan RTHK KDB. 0% dilahan pertanian produktif. 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 3. Melaksanakan Peremajaan Basis Data dan Potensi Pajak.serta Penyusunan sistem informasi Pajak
1. Kegiatan : Memberikan kompensasi kepada Masyarakat di kawasan RTHK KDB. 0% dilahan pertanian produktif. Indikator Kinerja Masukan : Biaya Keluaran : Masyarakat/Petani di kawasan RTHK KDB. 0%. Hasil
: Masyarakat/Petani mendapat kompensasi Pembayaran PBB.
Manfaat : Mengintensifkan penerimaan Pendapatan Daerah Dampak
:
Ruang terbuka hijau Kota dapat dipertahankan
2. Kegiatan : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Indikator Kinerja Masukan : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Hasil
: Intensifikasi penerimaan BPHTB
Manfaat : Meningkatnya penerimaan BPHTB Dampak
: Pendapatan Daerah meningkat
3. Kegiatan : Pelaksanaan Peremajaan Basis Data dan Potensi Pajak.serta Penyusunan sistem informasi Pajak Indikator Kinerja Masukan : Biaya Keluaran : 1. Peremajaan Data 2. Tersusunnya sistem informasi pajak. Hasil
: Terdapat data Wajib Pajak serta sistem informasi pajak
Manfaat : Data lebih Akurat dan dapat memberikan informasi pajak serta Sanksi bagi yang melanggar. Dampak
: Penerimaan Pajak meningkat
8. Rencana Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan
: Pelaksanaan kursus,pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
Indikator Kinerja Masukan : Pengarahan kepada petugas Pungut Keluaran : Petugas Pungut menerima kursus, pelatihnan, sosialisasi dan Bimbingan teknis Hasil
: Petugas/Staf melaksanakan tugas sesuai dengan pengarahan.
Manfaat : Kemampuan Petugas bertambah Dampak
: Penetapan Pajak dapat lebih akurat
9. Rencana Program
: Pembuatan Peraturan Daerah
Kegiatan : Mengadakan pembuatan Perda dan disosialisasikan. Indikator Kinerja Masukan : Peraturan Daerah Keluaran : Penyesuaian Dasar Hukum berlaku Hasil
: Peraturan Daerah yang sesuai dengan Dasar Hukum yang berlaku
Manfaat : Sebagai Landasan Hukum dalam pelaksanaan tugas pemungutan pajak Dampak
: Terbitnya Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak.
10. Rencana Program : Pemberian Surat dan Surat
Ketetapan Pajak Rampung (SKPR)
Peringatan
(SP) bagi Wajib
Pajak yang
melanggar. Kegiatan : 1. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Rampung ( SKPR ). 2. Menerbitkan Surat Peringatan ( SP ) Indikator Kinerja Masukan : Biaya Keluaran : Surat Ketetapan Pajak Rampung Hasil
: Surat Ketetapan Pajak Rampung yang digunakan menagih Pajak saat perampungan.
Manfaat : Penerimaan Pajak tepat jumlah Dampak
: Pemungutan Pajak lebih efektif..
V.4 Matrik Rencana Program, Kegiatan,Indikator dan Pagu Indikatif Matrik Rencana Program, Kegiatan,Indikator dan Pagu Indikatif Dapat ditampilkan pada tabel berikut :
Matrik Rencana Program, Kegiatan,Indikator dan Pagu Indikatif No
Program
Kegiatan
Indikator Pagu Indikatif (juta) 2012
2013
2014
2015
236
237
238
239
240
29
30
31
32
33
200
200
200
200
200
150
151
152
153
154
Melaksanakan pembinaan , penilaian dan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang masuk nominasi . 1. Melaksanakan Penaginan Pajak
1.Peningkatan penerimaan Pajak
2. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 3. Melaksanakan Perampungan
Penerimaan tepat waktu dan tepat jumlah Pengawasan terhadap Wajib Pajak
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan prasarana
Pelaksanaan pelayanan Administrasi Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran
Masyarakat yang Meminta pelayanan
1.734
1.735
1.736
1.737
1.738
1.257
1.258
1.259
1.260
1.262
5
Peningkatan disiplin Aparat.
141
141
141
141
141
6
Pendataan dan Penetapan WP.PBB, BHTB
20
21
22
23
7
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
Pengadaan Pakaian Seragam untuk hari-hari tertentu Melaksanakan pendataan Pajak dan penetapan WP.PBB,BPHTB 1 Memberikan kepada Masyarakat di kawasan RTHK KDB. 0% dilahan pertanian produktif. 2.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah. 3.,Pelaksanaan Peremajaan Basis Data dan Potensi Pajak.serta Penyusunan sistem
Masyarakat yang mengeluhkan Pelayanan Disiplin dalam memberikan pelayanan Wajib Pajak yang dapat ditagih
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
1.064.
1.065
1.065
1.065
1.066
529
530
531
532
1.
2
Pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang masuk Nominasi
2011
Intensifikasi Penagihan Pajak
3 4
2.Penurunan jumlah Tunggakan pajak
Intensifikasi Penagihan
Kompensasi pembayaran PBB di kawasan RTHK KDB 0% Peningkatan penerimaan pendapatan daerah Informasi Wajib Pajak.
19
533
8
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Informasi pajak. Pelaksanaan kursus,pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
9
Pembuatan Peraturan Daerah
Penyesuaian Dasar Hukum berlaku
Pemberian Surat Ketetapan Pajak Rampung ( SKPR) dan Surat peringatan (SP ) Bagi Wajib Pajak yang melanggar
1.
10
2.
Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Rampung. Menerbitkan surat peringatan (SP)
1. Meningkatkan Kompetensi Aparatur 2 .Meningkatkan Pegetahuan Petugas Pungut 1. Sosialisasi Perda. 2. Penyesuaian Dasar Hukum Penerimaan pajak tepat jumlah . dan pemungutan lebih efektif
1.198
1.198
1.198
40
40
40
12.
12
30
31
32
1.198
1.198
40 12
12
33
34
BAB. VI INDIKATOR DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR. VI. Indikator Kinerja Utama Matrik Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Tahun 2011-2015.
Visi : Menjadikan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai Sumber Pendanaan yang Utama dalam menunjang Pembangunan Kota Denpasar yang berpihak pada Masyarakat Berlandaskan Kreativitas dan Budaya Unggulan. Misi
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah
Program
Kegiatan
Kebijakan 1.Mewujudkn Peraturan Daerah yang dinamis mengacu pada undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.Menjaga hubungan yang positif dengan selaku mitra kerja pemerintah dalam pemungutan Pajak.
Mewujudkan Kepastian Hukum pemungutan Pajak Daerah
Peningkatan pelayanan dan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar
Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya
Meningkatkan partisipasi wajib pajak untuk membayar pajak.
Pemberian Surat Ketetapan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar
Menerbitkan Surat ketetapan pajak rampumg (SKPR) dan Surat peringatan (SP)
Mewujudkan Penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transfaran dan akuntabel.
Peningkatan kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya .
1.Mengumpulkan data WP.Hotel dan Restoran yang masuk nominasi.
1.Melakukan Pembinaan dan penilaian
Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran
Pembinaan dan penilaian serta pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang masuk nominasi
2. Intensifikasi
Intensifikasi Penagihan Pajak
1.Melaksanakan Penagihan kepada WP 2. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 3. Melaksanakan Perampungan
3.Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.
Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang memuaskan masyarakat.
Pelayanan Masyarakat
1.Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.Pelaksanaan pelayanan Administrasi Perkantoran
2.Peningkatan Sarana Dan Prasarana
2.Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran 3.Pengadaan Pakaian Seragam untuk harihari tertentu
2.Membentuk Tim Perampungan, Petugas Pungut Panagihan Pajak dan membuat SKP.
Pemberian pelayanan kepada Masyarakat.
1 .Memberikan Porporasi bagi WP. Yang meminta 2 .Mengadakan, merawat dan memperbaiki
4. Menggali Sumbersumber Pendapatan Daerah
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan
1.Peningkatan Potensi SumberSumber Pendapatan Daerah
3. Memberikan Petugas pakaian Seragam. Mengumpulkan data dan penetapan WP. PBB.
3.Peningkatan Disiplin Aparat.
1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah melalui penerapan
1.Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
1.Melaksanakan pendataan Pajak dan penetapan WP.PBB,BPHTB
sanksi yang tegas. 2.Peningkatan Akurasi data potensi penerimaan pajak
Mendata Kawasan RTHK. KDB 0 persen
2. Mempertahankan Ruang terbuka Hijau Kota
3..Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
Membentuk Tim Intensifikasi Pajak
Mengumpulkan Data Wajib Pajak
1 Pemberian Kompensasi kepada Masyarakat di kawasan RTHK KDB. 0% dilahan pertanian produktif. 2.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah. 3 Pelaksanaan Peremajaan Basis Data dan Potensi Pajak.serta .Penyusunan sistem Informasi pajak.
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yg. berkualitas
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemungutan pajak yang aspiratif, transfaran dan akuntabel
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Mendata Petugas Pungut dan mencarikan Pelatih.
Meningkatkan Pengetahuan Petugas Pungut tentang cara pemungutan pajak
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan kursus,pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
6. Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah (Perda)
Menumbuhkan kembangkan kesadaran Wajib Pajak dan Masyarakat akan hak dan kewajibannya.
1.Peningkatan Partisipasi aktif Masyarakat 2. Terwujudnya Perda pendukung
Mengumpulkan Dasar Hukum sesuai UndangUndang yang berlaku
Menyesuaian dasar hukum
Pembuatan Perda
Penyesuaian Dasar Hukum berlaku
BAB. VI PENUTUP Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan KotaDenpasar tahun 2011-2015 disusun dengan harapan dapat membantu pencapaian target Pendapatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta
Rencana Strategis
(Renstra) ini dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam
menyusun RKA. Setiap tahun Anggaran
KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR
DRS. IDA BAGUS SUBRATA MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195912311986101029
