DRAFT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2014-2019
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 2014
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI
Bab I.
Bab II.
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang ………………………………………………
1
1.2.
Landasan Hukum …………………………………………
3
1.3.
Maksud dan Tujuan …………………………………………… 5
1.4
Sistematika Penulisan…………………………………………
GAMBARAN LAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi………………………………...… 10
2.2.
Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum …………………… 21
2.3.
Kinerja Pelayaan Dinas Pekerjaan Umum…………………. 27
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................ .................................................................................................. 33
Bab III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan berdasarkan TUPOKSI DPU ........ .................................................................................................. 35
3.2.
Telaahan Fisi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih ...... .................................................................................................. 38
3.3.
Telaahan Renstra Kementrian .................................................. .................................................................................................. 41
3.5.
Penentuan Isu-Isu Strategis ...................................................... .................................................................................................. 47
Bab IV.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi DPU ………………………… ......................... .................................................................................................. 50
5
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah…………………... ..... .................................................................................................. 53
4.3.
Strategi dan Kebijakan DPU………………………………. 57
Bab V.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, IDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 4.3.
Rencana Program dan Kegiatan……………………………. 60
Bab VI.
INDIKATOR KINERJA DPU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1.
Indikator Kinerja DPU yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD…… ............................................................................. .................................................................................................. 74
Bab VII. PENUTUP ........................................................................................... .............................................................................................................. 75
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Dengan terjadinya perubahan yang cepat di era otonomi daerah (desentralisasi) telah menjadi peluang sekaligus tantangan yang besar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan masyarakat terhadap perubahan ke arah yang lebih baik tercermin dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung dan menjadi dasar yang kuat bagi terwujudnya cita-cita reformasi di negara ini. Dengan ditetapkannya pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Mojokerto terpilih secara aman, tertib dan lancar memberikan keyakinan, dorongan yang kuat bagi seluruh stakeholders untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan sesuai dengan peranannya masing-masing. Agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
diperlukanlah
perencanaan pembangunan yang matang melalui
suatu
dokumen
koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah. Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) tahun 2014-2019 sebagai penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih, memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penyusunan program-program
pembangunan prioritas jangka menengah
daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya, dalam hal ini strategi berarti membuat suatu cara yang lebih baik dari cara yang dipergunakan sebelumnya sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini. Sedangkan perencanaan strategis merupakan proses penyusunan perencanaan jangka panjang sehingga proses ini lebih banyak menggunakan proses analitik, tujuannya adalah untuk menyusun strategi sehingga sesuai dengan misi, sasaran serta kebijakan.
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 ( lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014-2019, disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif serta bersinergi dengan visi misi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang akan diraih oleh Kepala Daerah Terpilih. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto meliputi uraian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang prioritas dan realistis dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan yang berorientasi perkembangan masa depan, termasuk tuntutan dan aspirasi yang berkembang saat ini baik dari lingkungan sejawat Dinas/Lembaga/Instansi Pemerintah maupun dari stakeholder lainnya. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Propinsi
Jawa
Timur
,
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementrian Pekerjaan Umum. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
PENETAPAN
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN RPJMD
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD
Tidak sesuai
sesuai Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD
Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi Renstra-KL Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra dan Renstra SKPD Prov Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota
Penelaahan RTRW Penelaahan KLHS
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
PERDA ttg RPJMD
sesuai
Perumusan Tujuan
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD
Tidak sesuai
Perumusan sasaran
Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD
Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
RENSTRASKPD
Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Pengolahan data dan informasi
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
1.2.
Landasan Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah. 8. Peraturan
Penetapan RenstraSKPD
Rancangan Renstra-SKPD Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan
Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD
Penyusunan Rancangan RPJMD
Pemerintah
Republik Indonesia Nomor
6
Tahun
2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/Prt/M/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 17. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ
tentang
Petunjuk
Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007. 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025. 19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto. 20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto. 21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025. 22. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto.
1.3.
Maksud dan Tujuan Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto 2014-2019 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum di daerah Kota Mojokerto sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto 2014-2019 adalah untuk : a) Menjabarkan visi dan misi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 20142019; b) Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2014-2019. c) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran. d) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto terdiri dari 6 ( Enam ) bab pembahasan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Metode Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto ini. 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Memuat
penjelasan
umum
tentang
dasar
hukum
pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto (proses, prosedur, mekanisme). 2.2
Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3
Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi
sebagai
tantangan
dan
peluang
bagi
pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
pada
mengemukakan
lima
tahun
macam
mendatang.
pelayanan,
Bagian
perkiraan
ini
besaran
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kota
Mojokerto,
dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto. 3.3
Telaahan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto ditinjau Renstra K/L maupun dari Renstra DPU Bina Marga dan Pematusan, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pengairan Propinsi Jawa Timur.
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto ditinjau dari: 1.
Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto;
2.
Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian Perumahan Rakyat;
3.
Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto; dan
4.
Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto tahun rencana. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto.
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto .
4.3
Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto.
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dalam lima tahun mendatang. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VI
INDIKATOR
KINERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP Dan pada bab terakhir ini berisikan tentang Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
BAB II GAMBARAN LAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto pada Bab III Pasal 6 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan Pekerjaan Umum dengan kebijakan Walikota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis lingkup pekerjaan umum yang meliputi bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan. 4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. 5. Pembinaan terhadap UPTD Pemadam Kebakaran. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di dalam Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto terdapat tiga bidang, satu Sekretariat dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pemadam Kebakaran (PMK).
2.1.1
Sekretariat Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian dan umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai tiga sub bagian, yaitu Sub Bagian Penyusunan Program (Sungram), Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
1) Sub Bagian Penyusunan Program Tugas-tugas yang harus dilaksanakan pada Sub Bagian Penyusunan Program antara lain adalah : a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja. b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan per-Undang-undangan di Bidang Pekerjaan Umum. c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas. d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas. e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja Bidang Pekerjaan Umum. f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2) Sub Bagian Keuangan Sedangkan untuk Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas antara lain : a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran dinas. c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya. d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Untuk Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas : a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian. b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian. c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat.
d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2.1.2 Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang kebinamargaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan dan pemutakhiran data jalan. b. Penyelenggaraan, pelaksanaan
pembinaan,
kegiatan
pengawasan,
pembangunan
dan
pengendalian
dan
peningkatan
serta
pengendalian
dan
penggantian
serta
pemeliharaan jalan. c. Penyelenggaraan, pelaksanaan
pembinaan,
kegiatan
pengawasan,
pembangunan
dan
pemeliharaan jembatan. d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan peralatan dan perbekalan, perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam. e. Pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemeliharaan peralatan dan perbekalan. f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Bina Marga terbagi atas tiga seksi yaitu seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatann dan seksi Peralatan dan Perbekalan. 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun program dan prakiraan biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
b. Menyusun pemutakhiran program dan prakiraan biaya pelaksanaan peningkatan jalan dan jembatan. c. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan
pengawasan
kegiatan
pembangunan
jalan
dan
jembatan,
peningkatan jalan dan penggantian jembatan. d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan. e. Menyelenggarakan
kegiatan
pengumpulan,
pemutakhiran
dan
penyimpanan data-data mengenai jalan dan jembatan f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.
2) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kebutuhan peralatan termasuk alat berat. b. Melaksanakan perawatan dan perbaikan segala kendaraan dan peralatan berat. c. Memelihara, mengawasi dan mengolah inventarisasi perbekalan. d. Mengatur pemakaian peralatan. e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan. f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah serta masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.
3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan data dan bahan dalam rangka menyusun program, prakiraan biaya pemeliharaan jalan dan jembatan.
b. Menyusun pemutakhiran program data kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan. c. Melaksanakan
penelitian
dan
pengkajian
dokumen
teknis
pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam. d. Melaksanakan program pemeliharaan jalan dan jembatan. e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan, perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan. f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan. g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah serta masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.
2.1.3
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang keciptakaryaan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
Bidang
Cipta
Karya
mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan dan pemutakhiran data di bidang perumahan, penyehatan lingkungan dan pemukiman, tata bangunan serta penataan ruang kota. b. Pelaksanaan penertiban, pengawasan, pengendalian terhadap pembangunan perumahan, lingkungan pemukiman khusus dan penerbitan perijinan layak huni. c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyuluhan, bantuan teknik,
pelaksanaan
pengelolaan
kegiatan
pembangunan,
pemeliharaan, pemanfaatan sarana prasarana di bidang teknik penyehatan lingkungan. d. Pelaksanaan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan teknis pembangunan gedung pemerintahan dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perijinan bangunan.
e. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang. f. Pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang keciptakaryaan. g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam menjalankan tugasnya, dalam Bidang Cipta Karya terdapat tiga seksi yaitu seksi Pemukiman dan Penyelamatan Lingkungan, seksi Tata Bangunan dan seksi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
1) Seksi Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan
mempunyai tugas: a. Menyusun perencanaan teknis pembangunan, perbaikan, peremajaan dan pengembangan pemukiman serta prasarana lingkungan b. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan tentang pembangunan dan perbaikan pemukiman dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan c. Melakukan pengawasan, pengendalian dalam pembangunan, perbaikan, peremajaan,
pemeliharaan
dan
pengembangan
pemukiman
dan
prasarana lingkungan, air bersih serta penyehatan lingkungan d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pemukiman dan penyehatan lingkungan e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintahan serta masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan bidang tugasnya.
2) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan teknis pembangunan, perbaikan, peremajaan, pengembangan dan pembiayaan serta penyelenggaraan perumahan dan prasarana lingkungan serta penataan bangunan b. Melaksanakan pembangunan, renovasi, perawatan, pengawasan dan pengendalian serta perawatan bangunan gedung daerah
c. Menyiapkan bahan fasilitasi pembiayaan, peraturan, penyerasian pembangunan perumahan dengan penataan ruang, penanganan sengketa bidang perumahan serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan d. Melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan pelaksanaan bangunan gedung daerah dan pemanfaatan bangunan gedung daerah e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan tata bangunan; f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintahan serta masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan bidang tugasnya.
3) Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas: a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tata ruang b. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tata ruang c. Melaksanakan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota d. Melaksanakan penyusunan standarisasi teknis dan memberikan penyuluhan pelatihan dan informasi teknis bangunan, pembinaan pengembangan teknologi konstruksi serta menyiapkan bahan penerbitan perijinan usaha jasa konstruksi e. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penataan ruang dan jasa konstruksi f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan penataan ruang dan jasa konstruksi g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah serta masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan bidang tugasnya.
2.1.4
Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di
bidang Pengairan dan melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengairan mempunyai fungsi : 1.
Penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengairan;
2.
Pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan bangunan/aset pengairan;
3.
Pengelolaan perijinan, pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai;
4.
Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usahausaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil;
5.
Penanggulangan dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang pengairan;
6.
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non
pemerintahan
dan
masyarakat
dalam
rangka
kelancaran
pelaksanaan tugas. Bidang Pengairan mempunyai dua seksi yaitu seksi Pembangunan Saluran Pengairan dan seksi Pemeliharaan Saluran Pengairan 1) Seksi Pembangunan Saluran Pengairan mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi jaringan saluran irigasi primer dan sekunder b. Menyiapkan bahan pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan atau pembongkaran bangunan dan saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam wilayah kota c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pembangunan saluran pengairan d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Seksi Pemeliharaan Saluran Pengairan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyusunan inventarisasi bangunan pengairan dan melakukan pemeliharaan untuk yang terjadi kerusakan. b. Melaksanakan pendataan, dokumentasi, inventarisasi, perijinan dan pengawasan penggunaan air permukaan dan sumber air, pengawasan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai. c. Melaksanakan penyusunan pedoman dan tatalaksana, penelitian dibidang
operasi
hidrologi
dan
hidrometri,
pengawasan
dan
pengendalian kualitas air dan sumber air. d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya.
2.1.5 UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman bahaya kebakaran. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : 1.
Penyusunan petunjuk dan pedoman tentang usaha pencegahan kebakaran kepada masyarakat serta Badan atau Lembaga Pemerintah maupun swasta
2.
Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat
3.
Pelaksanaan usaha-usaha pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan kegiatan operasional pemadam kebakaran
4.
Penyelenggaraan koordinasi tugas pemadaman dan pencegahan kebakaran dengan Instansi terkait
5.
Pelaksanaan
pengawasan
terhadap
kelengkapan
peralatan
penanggulangan kebakaran 6.
Pembuatan laporan secara berkala tentang kegiatan penanggulangan dan pemadaman kebakaran.
2.1.6
Kelompok Jabatan Fungsional Selain Sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pekerjaan umum Kota Mojokerto terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional yang tugasnya antara lain :
7.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing
8.
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior
selaku
ketua
kelompok
yang
berada
dibawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 9.
Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior
10.
Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada
11.
Pembinaan terhadap tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.1.7
Struktur Organisasi Diterapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Dengan kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku dibidang kelembagaan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota N0 18 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto. Bagan struktur organisasi yang meliputi : a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum b. Sekretariat terdiri dari 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu : 1) Sub Bagian Penyusunan Program 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Bina Marga terdiri dari 3 (Tiga) Sub bidang yaitu : 1) Sub bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Sub bidang Peralatan dan Perbekalan 3) Sub bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan d. Bidang Cipta Karya terdiri dari 3 (Tiga) Sub bidang yaitu : 1) Sub bidang Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan 2) Sub bidang Tata Bangunan
3) Sub bidang Pengendalian Tata Ruang dan Jasa Konstruksi e. Bidang Pengairan terdiri atas 2 (Dua) Sub bidang yaitu : 3) Sub bidang Pembangunan Saluran Pengairan 4) Sub bidang Pemeliharaan Saluran Pengairan f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Pemadam Kebakaran g. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto sebagai berikut :
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG BINA MARGA
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG CIPTA KARYA
SUB BIDANG PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN
SUB BIDANG PEMUKIMAN & PENYEHATAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PERALATAN & PERBEKALAN
SUB BIDANG TATA BANGUNAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN TATA RUANG & JASA KONSTRUKSI
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
BIDANG PENGAIRAN
SUB BIDANG PEMBANGUNAN SALURAN PENGAIRAN
SUB BIDANG PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN
UPTD PEMADAM KEBAKARAN
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
2.2.
Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto 1.
Komposisi Pegawai Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sampai dengan saat ini sebanyak 50 orang Pegawai Negeri Sipil. Tingkat pendidikan dan pangkat / golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.1 Komposisi pegawai dinas pekerjaan umum Kota mojokerto Kedudukan dalam Organisasi 1 i. Dinas Pekerjaan Umum 1.1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Komposisi Pegawai Laki-laki Perempuan Jumlah 2 3 4 1
-
1
ii. Sekretariat 2.1 Sekretaris 2.2 Ka. Sub.Bag. Penyusunan Program 2.2.1 Staf Pendukung 2.3 Ka. Sub. Bag. Keuangan 2.3.1 Staf Pendukung 2.4 Ka. Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum 2.4.1 Staf Pendukung
4 1 1 1
6 1 1 2 -
10 1 1 1 1 2 1
1
2
3
iii. Bidang Bina Marga 3.1 Kepala Bidang Bina Marga 3.2 Kepala Sub bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan 3.2.1 Staf Pendukung 3.3 Kepala Sub bidang Peralatan dan Perbekalan 3.3.1 Staf Pendukung 3.4 Kepala Sub bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3.4.1 Staf Pendukung
8 1 1
1 -
9 1 1
1 1
1 -
2 1
3 1
-
3 1
-
-
-
iv. Bidang Cipta Karya 4.1 Kepala Bidang Cipta Karya 4.2 Kepala Sub bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan 4.2.1 Staf Pendukung
7 1 -
3 1
10 1 1
3
-
3
1 4.3 Kepala Sub bidang Tata Bangunan 4.3.1 Staf Pendukung 4.4 Kepala Sub bidang Pengendalian Tata Ruang dan Jasa Konstruksi 4.4.1 Staf Pendukung v. Bidang Pengairan 5.1 Kepala Bidang Pengairan 5.2 Kepala Sub bidang Pembangunan Saluran Pengairan 5.2.1 Staf Pendukung 5.3 Kepala Sub bidang Pemeliharaan Saluran Pengairan 5.3.1 Staf Pendukung vi. UPTD Pemadam Kebakaran 6.1 Kepala UPTD PMK 6.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 6.2.1 Staf Pendukung JUMLAH
2.
2 1 1 -
3 1 1
4 1 2 1
1
-
1
6 1 1
1 -
7 1 1
3 1
-
3 1
-
1
1
13 1 1 11
0 -
13 1 1 11
39
11
50
Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Dari komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang keseluruhan berjumlah 50 orang, keseluruhanya telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada oganisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 2.2 Jumlah pegawai menurut status, pangkat dan golongan (per – desember 2013)
Status Kepeg. / Pangkat
Gol./ Ruang
Ka. Dinas Pekerj aan Umum
Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bidang Bidang Sekreta Cipta Bina Pengair riat Karya Marga an
UPTD PMK
A. Pegawai Negeri Sipil
TOTAL
50
(PNS)
2.
1. Pembina Utama Muda
IV/c
-
-
-
-
-
-
-
2. Pembina Tk.I
IV/b
1
1
-
-
-
-
1
3. Pembina
IV/a
-
-
-
-
1
1
2
4. Penata Tk.I
III/d
-
2
1
3
1
-
7
5. Penata
III/c
-
1
1
1
1
-
4
6. Penata Muda Tk.I
III/b
-
3
5
2
1
1
12
7. Penata Muda
III/a
-
-
2
2
-
1
5
8. Pengatur Tk.I
II/d
-
-
-
-
-
1
1
9. Pengatur
II/c
-
-
1
-
2
6
9
10. Pengatur Muda Tk.I
II/b
-
2
-
-
1
1
4
11. Pengatur Muda
II/a
-
-
-
-
-
2
2
12. Juru Muda Tk.I
I/b
-
1
-
1
-
-
2
13. Juru Muda
I/a
-
-
-
-
1
9
9
7
TOTAL
3.
10
13
50
Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Status Kepeg. / Pangkat
Ka. DPU
Sekreta riat
Bidang Cipta Karya
Bidang Bina Marga
Bidang Pengairan
UPTD PMK
Total
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1. S-2
-
2
3
-
1
1
7
2. S-1
1
3
6
5
3
-
18
0
1
-
2
-
3
2
1
9
17
-
3. D-3 4. SLTA/Sederajat 5. SLTP/Sederajat 6. SD/Sederajat Total
4.
-
1
5 -
-
1
-
3
4
1
-
-
-
-
1
11
10
8
7
13
50
Pegawai Menurut Tingkat Latar Belakang Disiplin Ilmu Pendidikan Sebagai Instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto memiliki pegawai dengan latar belakang disiplin ilmu pendidikan yang beragam. Latar belakang disiplin ilmu pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4 Jumlah pegawai menurut latar belakang disiplin ilmu Pendidikan yang ditamatkan Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Status Kepeg. / Pangkat
Ka. DPU
Sekretariat
Bidang Cipta Karya
Bidang Bina Marga
Bidang Pengairan
UPTD PMK
Total
B. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1.
Ilmu Pemerintahan
-
-
-
-
-
-
-
2.
Ilmu Sosial
-
3
1
2
-
5
11
3.
Ilmu Ekonomi
4
-
-
1
-
4
4.
Ilmu Teknis
2
10
4
7
5
29
5.
Ilmu Umum
1
1
-
1
-
3
6
Total
1
10
11
7
8
13
50
-
Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan tersebut. Berangkat dari pemikiran tersebut, berikut ini digambarkan kondisi umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto : a. Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto sampai dengan awal bulan Desember 2013 sebanyak 54 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal, golongan / kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta diklat penjenjangan ( struktural ), sebagai berikut :
Tabel 2.5 Tingkat pendidikan formal Pegawai
No.
Pendidikan
Jumlah (Orang )
Prosentase
1.
Strata Dua
4
11 %
2.
Strata Satu
20
41 %
3.
Diploma Tiga (D3)
3
6%
4.
SLTA / Sederajat
18
33 %
5.
SLTP / Sederajat
4
7%
6.
SD / Sederajat
1
2%
Total
50
100 %
Tabel 2.6 Latar belakang disiplin ilmu Pegawai
No.
Pendidikan
Jumlah (Orang )
Prosentase
1.
Ilmu Pemerintahan
0
0%
2.
Ilmu Sosial
12
22 %
3.
Ilmu Ekonomi
4
7%
4.
Ilmu Teknik
32
59 %
5.
Ilmu Umum
6
11 %
50
100 %
Total
Tabel 2.7 Pendidikan dan pelatihan struktural No.
Pendidikan
Jumlah (Orang )
Prosentase
1.
SPAMEN / PIM II
1
5%
2.
SPAMA / PIM III
5
28 %
3.
ADUM / ADUMLA / PIM IV
12
67 %
18
100 %
Total
Berdasarkan
data
diatas
menunjukkan
bahwa
kualifikasi
pendidikan bidang teknik sebanyak 32 orang ( 64 % ), dan bidang lainnya
sebanyak 18 orang ( 36 % ) ini menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto selaku instansi teknis, tenaga teknis menjadi mayoritas. Namun demikian, memperhatikan dari sekian banyaknya kegiatan yang harus ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum maka kebutuhan kuantitas personil yang ada masih belum mencukupi. Ditinjau dari tingkat pendidikan pegawai dengan kualifikasi sarjana sebanyak 24 orang ( 48 % ) dan pendidikan tingkat SLTA, SLTP dan SD sebanyak 26 orang ( 52 % ). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto secara umum masih mampu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi walupun secara nyata sebagai lnstansi teknis belum ideal. Mengingat banyaknya beban pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan. Dari jumlah pegawai yang menduduki jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sebagian besar sudah mengikuti diklat struktural pimpinan.
5.
Sarana Prasarana Aparatur Sarana Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.9 Kondisi Inventaris Kantor
No.
Klasifikasi Inventaris
Jumlah ( unit )
Kondisi Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
1.
Peralatan Kantor
280
20%
40%
25%
15%
2.
Alat Berat/Besar
9
-
-
75%
15%
3
-
100%
-
-
Kendaraan
11
-
60%
20%
20%
Total
320
5%
55%
30%
10%
3. 4.
Bangunan/ Sarana Prasarana
Sumber : Diolah dari data Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto 2009
Data diatas menunjukkan bahwa inventaris kantor untuk peralatan kantor yang berjumlah 280 unit sebagian besar masih dalam kondisi wajar (sangat baik, baik dan cukup) (85%), sedangkan alat berat berjumlah 24 unit telah mengalami penyusutan atau umur pemakaian yang lama (75%). Selain
itu inventaris kantor berupa bangunan/ sarana prasarana dengan jumlah 7 Unit dalam kondisi baik. Untuk kendaraan berupa kendaraan dinas, mobil operasional, alat angkutan dan kendaraan roda dua hampir semuanya dalam kondisi baik ( 80% ). Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan terutama alat berat untuk mencapai target capaian perlu dilakukan perbaikan / pemeliharaan guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan kedepan.
2.3.
Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan
SKPD
dan/atau
indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel 2.10, sedangkan gambaran realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD (2) Jumlah Pegawai yang mendapat uang lembur Jumlah sarana komunikasi SDA & Listrik yang berfungsi baik Jumlah kendaraan Dinas/Operasionall dalam kondisi baik Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya Jumlah karyawan yang terbayar honornya Jumlah peralatan kerja dalam kondisi baik Jumlah kebutuhan ATK yang mempu mencukupi kebutuhan Jumlah barang cetakan &
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Pada Tahun ke-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
9 orang
9 orang
30 orang
30 orang
30 orang
9 orang
9 orang
30 orang
30 orang
30 orang
3 rekening
3 rekening
3 rekening
3 rekening
3 rekening
3 rekening
3 rekening
3 rekening
3 rekening
3 rekening
5 kend
5 kend
5 kend
6 kend
6 kend
5 kend
5 kend
5 kend
6 kend
6 kend
8 ruang
8 ruang
8 ruang
8 ruang
8 ruang
8 ruang
8 ruang
8 ruang
8 ruang
8 ruang
22 org
22 org
25 org
25 org
25 org
22 org
22 org
25 org
25 org
25 org
12 buah
12 buah
12 buah
12 buah
12 buah
12 buah
12 buah
12 buah
12 buah
12 buah
25 jenis
25 jenis
25 jenis
25 jenis
25 jenis
25 jenis
25 jenis
25 jenis
25 jenis
25 jenis
7 jenis
9 jenis
9 jenis
10 jenis
10 jenis
7 jenis
9 jenis
9 jenis
10 jenis
10 jenis
penggandaan yang dibutuhkan Jumlah komponen listrik yang berfungsi baik Jumlah peralatan dan perlengkapan yang masih bisa digunakan Jumlah bahan bacaan yang diperlukan Jumlah bahan logistik yang diperlukan Jumlah kegiatan yang perlu penyediaan mamin Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri Jumlah peserta yang mengikuti Bintak
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
-
7 jenis
10 jenis
6 jenis
6 jenis
-
7 jenis
10 jenis
6 jenis
6 jenis
5 jenis
6 Jenis
7 jenis
8 jenis
9 jenis
5 jenis
6 Jenis
7 jenis
8 jenis
9 jenis
9 jenis
9 jenis
9 jenis
9 jenis
9 jenis
9 jenis
9 jenis
9 jenis
9 jenis
9 jenis
2 keg
2 keg
2 keg
2 keg
2 keg
2 keg
2 keg
2 keg
2 keg
2 keg
110 kali
112 kali
115 kali
115 kali
115 kali
110 kali
112 kali
115 kali
115 kali
115 kali
60 org
50 org
50 org
50 org
60 org
50 org
50 org
50 org
-
-
13 stel
13 stel
-
-
-
1 ged
2 ged
1 ged
1 ged
1 ged
1 ged
1 ged
1 ged
1 ged
1 ged
2 ged
2 ged
Jumlah pakaian kerja lapangan
13 stel
13 stel
-
Jumlah gedung yang terbangun
1 ged
2 ged
1 ged
Jumlah gedung yang terpelihara
1 ged
1 ged
1 ged
1 ged
1 ged
1 ged
1 ged
2 ged
2 ged
Jumlah gedung yang direhab
Jumlah saluran drainase/goronggorong yang berfungsi baik
2066,5 m
2012,1 m
3200 m
3360 m
2261 m
Jumlah jalan yang terbangun
1 ruas
-
-
2 ruas
1 ruas
1 ruas
-
Jumlah jembatan terbangun
-
-
-
1 buah
1 buah
-
-
Jumlah jalan dalam kondisi baik
10 ruas
13 ruas
10 ruas
8 ruas
9 ruas
10 ruas
Dokumen Renja yang tersusun
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
-
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
-
2 keg
1 keg
1 keg
1 keg
2 pintu
6 pintu
1 pintu
260 m3
174 m2
3 keg
2 keg
5 lok
2 lok
2 lok
1 unit
1 unit
1 unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan yang berfungsi baik Jumlah saluran irigasi yang sudah diplengseng Jumlah pintu air yang berfungsi baik Jumlah sanitasi yang terbangun Jumlah Panjang plengsengan yang sudah terbangun Jumlah pompa dan rumah pompa yang berfungsi baik
-
6 ruas
4 ruas
-
-
-
13 ruas
10 ruas
13 ruas
8 ruas
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
-
2 keg
1 keg
1 keg
1 keg
2 pintu
6 pintu
5 pintu air
12 pintu air
2 keg
260 m3
174 m2
3 keg
1 keg
1 keg
2 lok
2 lok
5 lok
2 lok
2 lok
2 lok
2 lok
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
2 unit
7 unit
Jumlah panjang sungai yang berfungsi normal Jumlah prasarana lingkungan yang dibangun Panjang jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi baik Terbangunnya area pedagang kaki lima jumlah taman yang dibangun pada RTH
40 lok
40 lok
40 lok
40 lok
40 lok
40 lok
40 lok
40 lok
40 lok
8 lok
48 buah
75 buah
145 buah
145 buah
145 buah
48 buah
75 buah
75 buah
145 buah
148 buah
4825 m
1661 m
1550m
1700 m
1700 m
4825 m
1661 m
2039 m
1700 m
1700 m
-
1 unit
2 unti
-
1 unit
-
1 unit
2 unit
-
1 unit
-
-
1 lok
1 lok
1 lok
-
-
1 lok
-
1 lok
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Anggaran Pada Tahun (ribu)
Uraian (2)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran Pada Tahun (ribu)
Rata-rata Pertumbuhan
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
22.000
22.000
16.000
22.000.000
16.000
15.265
16.065
17.430
10.350
16.060
0,69
0,73
1,09
0,00
1,004
1372,73
0,28
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH -Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Retribusi Izin Mendirikan Bangunan -Retribusi Ijin Jasa Konstruksi -Penjualan Drum Bekas BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG -Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG -Belanja Pegawai -Belanja Barang dan Jasa -Belanja Modal
450.000
490.261
1,09
35.000
40.054
1,14 1.793,5
1.323
2.640
2.052.739
2.091.051
2.429.581
2.533.630
2.922.499
176.700
37.330
253.449
121.025
2.572.794
0,086
0,018
0,104
0,048
0,880
0,38
24,74
231.765
37.380
272.735
144.065
224.178
176.700
37.330
253.449
121.025
200.429
0,76
0,999
0,929
0,840
0,894
5,54
5,13
7.623.623
4.774.851
14.050.320
17.017.938
27.102.026
7.386.634
4.618.740
13.501.891
15.165.130
25.812.111
0,97
0,97
0,96
0,89
0,95
2,37
2,37
23.700.848
15.009.586
22.721.721
23.676.596
24.294.895
20.330.504
13.034.839
15.742.263
19.196.730
16.226.408
0,86
0,87
0,69
0,81
0,67
0,22
-0,09
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dalam melaksanaan pembangunan infrastruktur daerah adalah sebagai berikut: 1. Terbatasnya lahan untuk pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat. 2. Perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pengelolaan limbah rumah tangga. 3. Letak geografis Kota Mojokerto yang rendah dan dilewati oleh sungai-sungai besar sebagai saluran hilir dari sungai-sungai di wilayah Kabupaten Mojokerto. 4. Pengelolaan sungai dan saluran yang berada di Kota Mojokerto kebanyakan masih menjadi kewenangan propinsi. 5. Lemahnya pengawasan proyek dari konsultan terhadap pelaksanaan pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor. 6. Adanya pesaing lain/swasta (khususnya dalam persewaan alat berat). 7. Semakin banyaknya ruko-ruko dan perumahan yang dibangun oleh pengembang tanpa di dukung fasilitas keamanan pencegahan bahaya kebakaran yang memadai.
Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dalam melaksanaan pembangunan infrastruktur daerah antara lain: 1. Adanya aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi sehingga mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam bidang teknis. 2. Tersedianya sarana dan prasarana perencanaan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto. Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto 2014-2019 adalah perencanaan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan ataudalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009-2013. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :
1. Sekretariat a) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
b) Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat. c) Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto belum optimal.
2. Bidang Bina Marga a) Belum seluruhnya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan. b) Sarana pendukung pemeliharaan jalan (stoom walls) yang sudah cukup tua.
3. Bidang Cipta karya 1.
Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
2. Belum optimalnya peran pemerintah dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar, 3.
Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksebilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,
4. Belum optimalnya pelayanan exsaminasi teknis bangunan gedung negara, bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, dikarenakan SDM nya yang kurang.
4. Bidang Pengairan a) Masih sering timbulnya genangan saat musim hujan yang disebabkan penyumbatan oleh pendangkalan dan pengurangan permukaan basah saluran b) Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk ikut serta memelihara bangunan air. permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel 3.1
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinad Pekerjaan Umum KOTA MOJOKERTO Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
Capaian/ Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
(1)
(2)
(3)
BIDANG BINA MARGA Aksebilitas jaringan jalan 80,6%
SPM Bidang Bina Marga
100%
SPM Bidang Bina Marga
50%
SPM Bidang Bina Marga
Mobilitas jaringan Jalan
Keselamatan Jaringan Jalan
Internal (Kewenangan SKPD)
Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
Permasalahan Pelayanan SKPD
(4)
(5)
(6)
Permasalahan pembebasan tanah
Belum adanya informasi pengembangan jalan baru, pengadaan tanah belum tersedia sebelum konstruksi jalan akan dibangun
Anggaran, perencanaan jalan baru, pengadaan tanah Anggaran, perencanaan jalan baru, pengadaan tanah Anggaran, perencanaan trotoar baru, dan perbaikan trotoar yang sesuai ketentuan
Kondisi ruas jalan
90%
SPM Bidang Bina Marga
Anggaran, tata cara penanganan jalan rusak, drainase jalan tidak ada
SPM Bidang Bina Marga
Anggaran, perencanaan pelebaran jalan, pelebaran botle neck, pembebasan tanah
Kecepatan ruas jalan 90%
BIDANG PENGAIRAN Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 50%
SPM Bidang Bina Pengairan
- Belum terintegrasinya saluran drainase - Kurangnya personil bidang pengairan
Pertumbuhan penduduk dan peningkatan volume kendaraan yang pesat,
Tidak ada
Tidak ada
Ruang milik jalan yang terbatas sehingga kondisi ideal jalan dan pelengkap jalan tidak tercapai
Tonase kendaraan tidak sesuai, hujan tidak menentu, kerusakan jalan tidak dapat diprediksi kejadiannya
Tidak ada
Pertumbuhan penduduk dan peningkatan volume kendaraan yang pesat,
Belum adanya informasi pelebaran jalan dan , pengadaan tanah harus tersedia sebelum konstruksi jalan dibangun
-Curah hujan yang tidak menentu -Saluran awal dan akhir di kabupaten - Master Plan Drainase yang ada belum memadai
Masih adanya daerah genangan lebih dari dua kali setahun di sebagian wilayah kota mojokerto setiap tahun
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
50%
70%
BIDANG CIPTA KARYA Pelayanan air bersih
SPM Bidang Bina Pengairan
SPM Bidang Bina Pengairan
3,5 %
Sanitasi
55 %
Kawasan kumuh
16 %
Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan tata ruang yang ditetapkan
50 %
SPM Bidang Tata Ruang
Pemberian rekomendasi perijinan
50 %
SPM Bidang Tata Ruang
Belum terintegrasinya saluran drainase
-Curah hujan yang tidak menentu -Saluran awal dan akhir di kabupaten - Master Plan Drainase yang ada belum memadai
Masih terjadinya genanangan lebih dari 30 cm selama 2 jam di sebagian wilayah Kota Mojokerto
- Kurangnya personil bidang pengairan - Saluran irigasi Tersier dan Kwarter yang tersedia belum berfungsi maksimmal
- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman
Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian
Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan jaringan air minum Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Pemb. sarana dan prasarana lingk Perkotaan · Belum seluruhnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW · Belum tersusunya software terkait pengawasan perencanaan pembangunan sesuai dengan tata ruang · Keterbatas an personil yang menangani Tata Ruang · Kurangny a kelengkapan dari pemohon perijinan pengurusan IUJK dan IMB sehingga memperlambat proses, apalagi tahun 2014 mulai
Kebijakan pengalokasian anggaran
Kebijakan pengalokasian anggaran Kebijakan pengalokasian anggaran · Belum tersusunnya aturan Perda Bangunan Gedung, Rencana Deatail Tata Ruang, Dokumen SPIP (Strategi Pengembangan Pemukiman Infrastruktur Perkotaan)
· Kemudaha n prosedur pengurusan SBU (Sertifikat Badan Usaha) baru
-Keterbatasan lahan -Keterbatasan anggaran
-Keterbatasan lahan -Keterbatasan anggaran -Keterbatasan lahan -Keterbatasan anggaran · Kurangnya informasi terkait rekomendasi pemberi Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR)
· Belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat terkait pemberian rekomendasi IUJK dan IMB
diberlakukannya aturan SBU baru · Perlu adanya sosialisasi pentingnya pengurusan IMB dan IUJK · Belum adanya Software terkait pengawasan pemberian rekomendasi IUJK dan IMB · Keterbatas an personil yang menangani pemberian rekomendasi IMB dan IUJK
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan wakil walikota Mojokerto tersebut. Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto tentang faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto. Dengan demikian, isuisu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3.2.1. Visi Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Visi disusun dengan
memperhatikan visi RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2010-2014. Visi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto
Periode Tahun 2014-2019
sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah : “ Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kota Mojokerto tahun 2014-2019 yang didalamnya mengandung gambaran tentang bagaimana tujuan serta sasaran dapat dicapai.
3.2.2 Misi Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi. 3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai. 4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram. Dari keempat Misi Kota Mojokerto tersebut di atas, maka misi ke tiga adalah misi yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum. Misi ke tiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan menyediakan infrastruktur yang baik dan mememadai. Peningkatan infrastruktur tersebut meliputi sarana-prasarana: jalan dan jembatan; perumahan; lingkungan,; air bersih; dan berfungsinya ruang terbuka hijau. Hal ini untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera yakni lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi.
3.2.3. Program Pembangunan : Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah di wilayah kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan visi, misi Walikota terpilih adalah sebagai berikut :
Misi 2 : Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Peningkatan Disiplin Aparatur 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai. 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4. Program Pengendalian Banjir 5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 7. Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
Misi 4 : Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman dan Tentram 1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Daerah Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Walikota terpilih.
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :
3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014.
3.3.2. Visi Kementerian Pekerjaan Umum Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”. Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dengan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.
3.3.3. Misi Kementerian Pekerjaan Umum Misi untuk mencapai Visi kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014, yaitu: 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. 3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. 5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang. 6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman. 7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. 8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian
PU
dengan
meningkatkan
kualitas
pemeriksaan
dan
pengawasan profesional
3.3.4. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PUdalam periode2010-2014 adalah: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim). 2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar)
infrastruktur
pekerjaan
umum
dan
permukiman
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 5. Optimalisasi
peran (koordinasi,
sistem informasi,
data, SDM,
kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
3.3.5. Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2017 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN. 2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektorsektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa. 3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi. 4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. 5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan,
meningkatnya
mendukung
pengurangan
sistem luas
pengelolaan genangan
di
drainase
untuk
perkotaan
serta
meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.
6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum tersebut, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kota
Mojokerto
yang
akan
mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota Mojokerto. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan, dapat dilihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
visi
: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” Faktor
No
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Misi 2: Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Program : pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Sebagian sarana prasarana kurang memadai
Sebagian Perlengakapan kantor sudah berumur
Adanya penganggaran untuk perlengkapan kantor
Kurangnya tenaga adminstrasi di sekretariat
Jumlah pegawai masih kurang
Adanya perekrutan pegawai baru
Kualitas SDM yang ada kurang sebanding dengan perkembangan
Tidak adanya pelatihanpelatihan yang semestinya
Adanya sarana yang mendukung peningkatan kemampuan secara mandiri
Minimnya data-data yang diperlukan untuk diolah
Tidak adanya data base yang baik di bidang
Adanya penganggaran untuk kegiatan renstra maupun renja
Adanya sebagian karyawan yang tidak disiplin Permasalahan Air Limbah 1. Masih ada masyarakat BABS
Kurangnya pengawasan dan penindakan Air Limbah 1. Keberadaan lahan pengelolaan belum tersedia
Adanya komitmen Kepala dinas untuk menertibkan kedisiplinan
2. Pengelolaan air limbah belum maksimal 3. Belum tersedianya perencanaan air limbah secara menyeluruh Permasalahan air minum 1. Daya Dukung Lingkungan Semakin Terbebani oleh Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi 2. Kebijakan Yang Memihak Kepada Masyarakat Miskin Masih Belum Berkembang 3. PDAM Tidak Dikelola Dengan Prinsip Kepengusahaan
2
Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai. Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan
Belum adanya informasi pengembangan jalan baru, pengadaan tanah untuk pengembangan jalan baru, pelebaran jalan dan bottle neck belum tersedia sebelum konstruksi jalan akan dibangun,
2. Belum tersedia master plant mengenai pengelolaan air limbah 3. Dukungan masyarakat kurangbsignifikan
Permasalahan air minum 1. Tingkat kebocoran yang sangat tinggi
1. Biaya Investasi tidak besar dibanding dengan manfaat yang diperoleh 2. Komitmen pimpinan yang tinggi 3. Kebutuhan yang mendesak
1. Mutu air tanah yang jelek
2. Tingkat kerusakan pada pompa pendorong cukup tinggi 3. Koordinasi antar instansi masih rendah
2. Penduduk yang membutuhkan baku air minum cukup tinggi 3. Komitmen pimpinan dalam mendorong penyehatan PDAM sangat Tinggi
Permasalahan tanah
Anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan tercukupi
pembebasan
Program : Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program : peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Program : pengendalian banjir (Head/ Genangan air)
Ruang milik jalan yang terbatas sehingga kondisi ideal jalan dan pelengkap jalan tidak tercapai untuk aspek kondisi keamanan dan keselamatan jalan
Tonase kendaraan tidak sesuai, hujan tidak menentu, kerusakan jalan tidak dapat diprediksi kejadiannya, dan permasalahan pembebasan lahan untuk trotoar
sumber daya manusia dalam penanganan pemeliharaan cukup memadai, dan aturan dan standarisasi aspek keselamatan jalan telah ada
Peralatan berat berusia tua dan perlu peremajaan, perelatan bengkel belum memadai, dan peralatan laboratorium belum tersedia
Tempat dan tenaga sumber daya manusia untuk laboratorium belum tersedia
Tempat peralatan berat dan ruang bengkel dan sumber daya manusia cukup memadai
· kurangnya kesadaran sebagian masyarakat membuang sampah pada tempatnya
· Komitmen pimpinan untuk mengatasi genangan
· Kontur tanah yang cekung
· Kersediaanya anggaran
· Drainase yang tidak terintegrasi
· Adanya SDM yang berkompeten
Masih terjadinya genangan air (inundation) setiap tahun pada musim hujan
· Belum adanya busem/sumur retensi · Master plan drianase yang ada belum memadai Program : pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program : Pengawasan Jasa Konstruksi
Program : Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/Trotoar
1. Dibutuhkan Rencana Detail Tata Ruang Kota yang valid sebagai dasar kebijakan pembangunan
1. Belum tersedianya Dkumen RDTR Kota Mojokerto
2. Pertumbuhan yang cepat memicu banyak menuntut perubahan paradigma pembangunan.
2. Perkembangan Pembangunan yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan.
1. Pengaturan tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya belum dapat dilaksanakan 2. Kendali dari pemerintah terhadap aktifitas jasa Konstruksi berhenti pada penerbitan IMB, untuk pengendalian pelaksanaannya belum dilaksanakan 3. Eksekutor dari pelanggar terhadap persyaratan Jasa Konstruksi belum diatur.
1. Belum tersedianya Perda yang mengatur tentang keberadaan Bangunan Gedung 2. Di Kota Mojokerto Belum tersusun juknis / juklak / perda mengenai pengawasan Jasa Konstruksi
Saluran drinase tidak berfungsi secara optimal
1. Kota Mojokerto sebagai salah satu kota yang terlibat dalam pengembangan Kota Metropolitan Gerbangkertosusila 2. Kota Mojokerto sebagai salah satu kota pendukung bagi kota Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur 3. Penduduk Kota Mojokerto yang padat.
1. Aktivitas Pembangunan Gedung di Kota Mojokerto cukup pesat 2. Masih tersedianya lahan pengembangan terhadap keberadaan bangunan gedung
3. Dunia Usaha perdagangan di Kota Mojokerto cukup pesat. 3. Keterbatasan personil yang menangani Pengawasan terhadap Jasa Konstruksi.
Banyaknya bangunan liar diatas maupun di sekitar saluaran drainase, misalnya jembatan/ penutupan saluran tanpa ijin, pos kamling,
Komitmen pimpinan untuk mengatasi genangan
Saluran drainase masih banyak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah
Tersedianya anggaran
Penyempitan saluran drainase karena pelebaran jalan
Adanya SDM yang berkompeten
Hulu dan hilir saluran drainase berada d wilayah kabupaten Mojokerto Master plan drianase yang ada belum memadai Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
3
Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian
1. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman 2. Banyaknya kebocoran saluran irigasi yang disebabkan oleh petani 3. Hulu dan hilir saluran berada di wilayah kabupaten
1. Komitmen pimpinan untuk mengatasi genangan
Belum adanya program pelatihan petugas PMK yang belum bersertifikat
Cakupan wilayah Kota Mojokerto yang tidak terlalau luas
2. Tersedianya anggaran
3. Adanya SDM yang berkompeten
Misi 4: Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram Program : peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Masih sedikitnya petugas yang mempunyai sertifikat pemadam kebakaran
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat 1. Sebagian sarana prasarana yang ada kurang memadai 2. Minimnya data-data yang diperlukan untuk diolah
b. Bina Marga 1. Belum adanya informasi pengembangan jalan baru 2. Peralatan berat berusia tua dan perlu peremajaan c. Pengairan 1. Frekuensi genangan tiap tahun semakin meningkat 2. Saluran drinase tidak berfungsi secara optimal 3. Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian d. Cipta Karya 1. Pengelolaan air limbah belum maksimal 2. Belum tersedianya perencanaan air limbah secara menyeluruh 3. Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota yang valid sebagai dasar kebijakan pembangunan e. UPTD PMK 1. Masih sedikitnya petugas yang mempunyai sertifikat pemadam kebakaran Untuk penentuan skala
prioritas isu-isu stragis tersebut dilakukan pembobotan
dengan penilaian seperti pad tabel 3.3. Tabel 3.3 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No. 1
Kriteria Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra
Bobot 20
2 3 4 5 6
Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Kecamatan Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani Prioritas janji politik yang perlu di wujudkan
10 20 10 15 25 100
Total
Selanjutnya dari isu-isu strategis yang ada dinilai dengan penilaian seperti yang tertera pada tabel 3.3 tersebut untuk menentukan nilai dari masing-masing isu strategis tersebut. Tabel 3.4 menggambarkan penilaian masing isu-isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Tabel 3.4 Nilai skala Kriteria Isu Strategis
1
Nilai Skala Kriteria ke 2 3 4 5
1
Sebagian sarana prasarana yang ada kurang memadai
20
5
4
10
10
25
74
2
Minimnya data-data yang diperlukan untuk diolah Belum adanya informasi pengembangan jalan baru
20
10
20
10
10
25
95
20
10
20
10
15
25
100
20
10
15
10
5
25
85
5
Peralatan berat berusia tua dan perlu peremajaan Frekuensi genangan tiap tahun semakin meningkat
20
10
20
10
15
25
100
6
Saluran drinase tidak berfungsi secara optimal
20
10
20
10
15
25
100
7
Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian
20
10
20
10
15
25
100
8
Pengelolaan air limbah belum maksimal
20
10
20
10
15
5
80
9
Belum tersedianya perencanaan air limbah secara menyeluruh
20
10
20
10
15
5
80
10
Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota yang valid
20
10
20
10
15
25
100
11
Masih sedikitnya petugas yang mempunyai sertifikat pemadam kebakaran
20
10
20
10
3
25
88
No.
3 4
Isu - Isu Strategis
6
Total Skor
Dari total sekor yang diperoleh selanjutnya dilakukan penilaian rata-rata skor untuk menentukan tingkat kepentingan dari tiap-tiap isu strategis. Nilai rata-rata Skor tiaptiap isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut. Tabel 3.5 Rata Rata Skor Isu Isu Strategis
No.
Isu - Isu Strategis
Total Skor
Rata - Rata skor
1
Sebagian sarana prasarana yang ada kurang memadai
74
6,73
2
Minimnya data-data yang diperlukan untuk diolah Belum adanya informasi pengembangan jalan baru
95
8,64
100
9,09
3
85
7,73
5
Peralatan berat berusia tua dan perlu peremajaan Frekuensi genangan tiap tahun semakin meningkat
100
9,09
6
Saluran drinase tidak berfungsi secara optimal
100
9,09
4
100
9,09
Pengelolaan air limbah belum maksimal
80
7,27
Belum tersedianya perencanaan air limbah secara menyeluruh
80
7,27
Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota yang valid
100
9,09
Masih sedikitnya petugas yang mempunyai sertifikat pemadam kebakaran
88
8,00
7
Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian
8 9 10 11
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
4.1.1 Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Untuk menunjang itu semua dibutuhkanlah suatu sarana infrastruktur yang memadai Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa
ketidakterlindungi, rasa
terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan di kucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun permukiman. Untuk menunjang pencapain itu semua dibutuhkanlah suatu sarana infrastruktur yang layak dan memadai. Dari latar belakang tersebut visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah : “Terwujudnya infrastruktur kota mojokerto yang mantab, nyaman dan memadai. “
Visi tersebut diatas adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto sebagai suatu lembaga teknis pembangunan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berhasil guna mendukung kesejahteraan masyarakat kota Mojokerto. Terwujudnya infrastruktur yang mantab mengacu pada hasil capaian infrastrukur jalan dan jembatan yang dikelola oleh bidang Bina Marga, sedangkan infrastrukur yang nyaman menggambarkan kualitas capaian infrastruktur permukiman yang ditangani oleh bidang Cipta Karya dan infrastrukur yang memadai menggambarkan capaian layanan bidang Pengairan dalam membenahi saluran irigasi maupun pengendalian banjir yang ada di kota Mojokerto. Secara terinci visi dan penjelasannya dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1
Penyusunan Penjelasan VISI Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto VISI
POKOK-POKOK VISI
Terwujudnya infrastruktur kota mojokerto yang mantab,nyaman,memadai.
PENJELASAN VISI
Infrastruktur yang mantab kondisi jalan yang ada dalam kondisi yang layak,aman dan selamat Infrastruktur yang nyaman
Penataan lingkungan yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan
Infrastruktur yang memadai
kondisi saluran drainase dan irigasi yang lancar dan tidak ada genangan
4.1.2 Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Misi merupakan rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi instansi dengan berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan Misi. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto sebagai berikut : 1.
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan hingga kondisi aman dan mantab
2.
Meningkatkan penataan lingkungan, sanitasi dan drainase pemukiman, pengendalian tata ruang pembinaan jasa konstruksi dan pencegahan serta pemadaman kebakaran
3.
meningkatkan pembangunan dan pemliharaan jaringan pengairan dan drainase kota guna penanggulangan banjir
4.
Meningkatkan SDM yang berkompetan dan menyediakan sarana prasarana yang memadai.
Penjelasan Misi adalah sebagai berikut : Dalam mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan hingga kondisi aman dan mantab diwujudkan dengan cara Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan nyaman dan mantab Meningkatkan
jalan dan jembatan dalam kondisi
selamat,
sesuai perkembangan kota mojokerto. Sedangkan untuk
penataan
lingkungan,
sanitasi
dan
drainase
pemukiman,
pengendalian tata ruang pembinaan jasa konstruksi dan pencegahan serta pemadaman kebakaran dilakukan dengan cara-cara: a) Meningkatkan pembangunan prsarana gedung daerah Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas public b) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman yang layak dan sehat c) Meningkatkan pemanfaatan
kualitas ruang
pemanfaatan
ruang
dan
pengendalian
yang mendorong keterpaduan
pembangunan
infrastruktur dan implementasi program pembangunan. d) Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang yang mampu mendukung lingkungan yang tertata baik dan tahan perubahaniklim e) Penyediaan sarana dan prasarana serta pengetahuan tentang pemadam kebakaran yang menunjang pelayanan publik yang responsive. Untuk Misi meningkatkan pembangunan dan pemliharaan jaringan pengairan dan drainase kota guna penanggulangan banjir dilakukan dengan cara: a) Meningkatkan keandalan system jaringan pengairan b) Meningkatkan keandalan system jaringan drainase Dan untuk Misi Meningkatkan SDM yang berkompetan dan menyediakan sarana prasarana yang memadai dapat dilakukan dengan cara : a) Meningkatkan pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana ke pu an yang efektif dan efisien b) Meningkatkan ketertiban dan kualitas penyelenggara konstruksi yang berkelanjutan
Tabel 4.2 Penyusunan Penjelasan VISI Dinas Pekejaan Umum Kota Mojokerto
VISI Terwujudnya infrastruktur kota mojokerto yang mantab,nyaman dan berkualitas.
POKOKPOKOK VISI Infrastruktur yang mantab
Infrastruktur yang nyaman
MISI Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan hingga kondisi aman dan mantab Meningkatkan penataan lingkungan, sanitasi dan drainase pemukiman, pengendalian tata ruang pembinaan jasa konstruksi dan pencegahan serta pemadaman kebakaran
PENJELASAN MISI Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kondisi selamat, nyaman dan mantab sesuai perkembangan kota mojokerto
1. Meningkatkan pembangunan prsarana gedung daerah Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas public 2. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman yang layak dan sehat 3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan implementasi program pembangunan 4. Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang yang mampu mendukung lingkungan yang tertata baik dan tahan perubahaniklim 5. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengetahuan tentang pemadam kebakaran yang menunjang pelayanan publik yang responsive.
Infrastruktur yang memadai
meningkatkan pembangunan dan pemliharaan jaringan pengairan dan drainase kota guna penanggulangan banjir Meningkatkan SDM yang berkompetan dan menyediakan sarana prasarana yang memadai
1. Meningkatkan keandalan system jaringan pengairan 2. Meningkatkan keandalan system jaringan drainase 1. Meningkatkan pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana ke pu an yang efektif dan efisien 2. Meningkatkan ketertiban dan kualitas penyelenggara konstruksi yang berkelanjutan
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini.
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
No
Tujuan
sasaran
target kenerja sasaran tahun ke
indikator sasaran 2015
2016
2017
2018
2019
85,3 %
91,2 %
96,9 %
100 %
100 %
MISI I : Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Dan Jembatan Hingga Kondisi Aman dan Mantab
1
Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan dan jembatan sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan
Meningkatnya sistem jaringan infrastruktur jalan dan jembatan sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan
rasio jalan dalam kondisi mantab
Misi II : Meningkatkan Penataan Lingkungan, Sanitasi Dan Drainase Pemukiman, Pengendalian Tata Ruang Pembinaan Jasa Konstruksi Dan Pencegahan Serta Pemadaman Kebakaran
1
Meningkatkan pembangunan prasarana gedung daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik
Meningkatkan prasarana pemerintah daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya
Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana pemukiman yang layak dan sehat
Mewujudkan perumahan dan lingkungan yang sehat, aman dan teratur
Prosentase bangunan publik yang memadai 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
90%
90%
90%
100%
80 %
80 %
80 %
80 %
100%
Prosentase Rumah tangga berakses air bersih
2
Prosentase Rumah tangga bersanitasi yang memadai
Prosentase jalan dan saluran lingkungan yang baik
3
Penyediaan sarana dan prasarana serta pengetahuan tentang pemadam kebakaran yang menunjang pelayanan public yang responsive.
Meningkatnya pelayanan kebakaran
40 %
45 %
50 %
55 %
60 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
Prosentase luas area sawah yang terlayani jaringan irigasi
80 %
85 %
87 %
80 %
95 %
Rasio area bebas genangan air tidak lebih dari 2 jam
22 %
20 %
15 %
10 %
5%
Prosentase cakupan pelayanan kebakaran
Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran Misi III : Meningkatkan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Dan Drainase Kota Guna Penanggulangan Banjir
1
2
Meningkatkan keandalan sistem jaringan pengairan
Meningkatnya kinerja jaringan irigasi
Meningkatkan keandalan sistem jaringan drainase
Berkurangnya tingkat resiko banjir
4.3.
Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Strategi Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara
atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2014-2019. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 4.4.
Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Visi : Terwujudnya infrastruktur kota mojokerto yang mantab,nyaman,memadai. Misi 1 : Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan hingga kondisi aman dan mantab. Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan hingga kondisi aman dan mantab
Meningkatnya sistem jaringan infrastruktur jalan dan jembatan sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan
Melakukan urutan prioritas pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan mempertimbangkan perkembangan kota
Meningkatkan koordinasi pihak pihak terkait dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
Meningkatnya penyediaan menyediakan sarana prasarana kebinamargaan yang memadai
Pemeliharaan sarana dan prasarana lebih dioptimalkan daripada pembelian peralatan baru
Pengadaan sarana prasarana kebina margaan yang sesuai kebutuhan
Misi 2 : Meningkatkan penataan lingkungan, sanitasi dan drainase pemukiman, pengendalian tata ruang, pembinaan jasa konstruksi dan pencegahan serta pemadaman kebakaran Tujuan
Sasaran
Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan implementasi
Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) serta mengedepankan pembangunan social dan budaya masyarakat
Strategi
Meningkatkan mutu pembangunan infrastruktur
Kebijakan
Meningkatkan ketelitian dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa Memaksimalkan pengawasan dalam proses pelaksanaan pekerjaan
Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang yang mempu mendukung lingkungan yang tertata baik dan tahan perubahan iklim
Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi perizinan, pemberian insentif dan pengenaan denda
Meningkatkan sarana prasarana dalam pemberian informasi terkait tata ruang
Meningkatkan pelayanan masyarakat terkait izin pemenfaatan tata ruang
Meningkatkan pembangunan prasarana gedung daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik
Meningkatkan prasarana pemerintah daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur ke-PU-an, dengan sasaran yang akan dicapai pembangunan prasarana pemerintah daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya
Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana pemukiman yang layak dan sehat
Mewujudkan perumahan dan lingkungan yang sehat, aman dan teratur
Meningkatkan program rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur dasar urusan PU, terutama pembangunan prasarana gedung daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai dan layak
1.
2.
3.
Peyediaan sarana dan prasarana serta pengetahuan tentang pemadaman kebakaran yang menunjang pelayanan publik yang rensonsif
Penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran seperti tandon air PMK dan Hidran, Mobil PMK dan Pos PMK
Pemenuhan cakupan layanan kebakaran per satuan wilayah
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan dan pemliharaan jaringan pengairan dan drainase kota guna penanggulangan banjir
1.
2.
Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana permukiman Pengelolaan sarana dan prasarana permukiman secara profesional, transparan dan efisian Fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni Penambahan peralatan dan perlengkapan penanggulangan kebakaran Peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran
Meningkatkan keandalan sistem jaringan pengairan
Meningkatnya pembangunan dan normalisasi jaringan pengairan/ irigasi
Melakukan pendataan saluran yang perlu dilakukan perbaikan
Melakukan pengawasan dan pemeliharaan rutin saluran
Meningkatkan keandalan sistem jaringan drainase
Berkurangnya tingkat resiko banjir
melakukan kajian faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya banjir di Kota Mojokerto
menindak lanjuti kajian dengan memasukkan dalan program kegiatan
Misi 4 : Meningkatkan SDM yang berkompetan dan menyediakan sarana prasarana yang memadai. Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik
Meningkatkan upaya pelayanan administrasi perkantoran
Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan arana aparatur
Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sa-rana dan prasarana aparatur
Meningkatkan upaya penye-diaan dan pe-meliharaan sarana dan pra-sarana aparatur
Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pelaporan hasil capaian kinerja dan keuangan yang lebih baik
Meningkatkan upaya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya pelayanaan pemerintahan yang efektif dan efisien , sarana dan prasarana memadai, kompetensi aparatur, pelaporan,serta disiplin aparatur yang baik
Peningkatan pelayanaan pemerintahan yang efektif dan efisien , sarana dan prasarana memadai, kompetensi aparatur, pelaporan,serta disiplin aparatur yang baik
melakukan evaluasi dan monitoring kinerja layanan pegawai
meningkatkan evaluasi dan monitoring kinerja layanan pegawai
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuaidengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritasbeserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untukmasing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka dalam tahun 2014-2019 Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto memiliki rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1
abel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan
1 Meningkatk an pelayanan pemerintah an dalam pengelolaan pembangun an sarana dan prasarana ke PU an yang efektif dan efisien
Sasaran
2 Meningkatn ya pelayanaan pemerintah an yang efektif dan efisien , sarana dan prasarana memadai, kompetensi aparatur, pelaporan,s erta disiplin aparatur yang baik
Indikator Sasaran
3 Kelancaran pelayanan SKPD
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Tahun-1 2015
Tahun-2 2016
Tahun-3 2017
Tahun-4 2018
Tahun-5 2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp.(dlm ribuan)
Targ et
Rp.(dlm ribuan)
Targe t
Rp.(dlm ribuan)
Targe t
Rp.(dlm ribuan)
Targe t
Rp.(dlm ribuan)
Target
Rp.(dlm ribuan)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100 %
59.202
100 %
65.122
100 %
71.634
100 %
78.798
100 %
86.678
100 %
86.678
100 %
72.600
100 %
79.860
100 %
87.846
100 %
96.631
100 %
106.294
100 %
106.294
Terpenuhinya pemeliharaan mobil dinas dan mesin gilas
100 %
164.879
100 %
181.367
100 %
199.504
100 %
219.454
100 %
241.399
100 %
241.399
Terbayarnya Honorarium PNS
100 %
241.868
100 %
266.055
100 %
292.660
100 %
321.926
100 %
354.119
100 %
354.119
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6 Terselesaikannya Tugas dan Fungsi Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terbayarnya uang embur PNS
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi onal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terselesaikannya Tugas dan Fungsi Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Targ et
4 1.03 . 1.03.01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (Tahu n 2014) 7
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lok
20
21
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
Program dan Kegiatan
4 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (Tahu n 2014) 7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 2015
Tahun-2 2016
Tahun-3 2017
Tahun-4 2018
Tahun-5 2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Targ et
Rp.(dlm ribuan)
Targ et
Rp.(dlm ribuan)
Targe t
Rp.(dlm ribuan)
Targe t
Rp.(dlm ribuan)
Targe t
Rp.(dlm ribuan)
Target
Rp.(dlm ribuan)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan
100 %
52.800
100 %
58.080
100 %
63.888
100 %
70.277
100 %
77.304
100 %
77.304
sarana peralatn kerja yang diperbaiki sehingga dapat berfungsi baik
100 %
16.500
100 %
18.150
100 %
19.965
100 %
21.962
100 %
24.158
100 %
24.158
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan benda pos
100 %
22.000
100 %
24.200
100 %
26.620
100 %
29.282
100 %
32.210
100 %
32.210
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan & Penggandaan
100 %
27.500
100 %
30.250
100 %
33.275
100 %
36.603
100 %
40.263
100 %
40.263
6
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lok
20
21
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100 %
11.000
100 %
12.100
100 %
13.310
100 %
14.641
100 %
16.105
100 %
16.105
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
100 %
106.920
100 %
117.612
100 %
129.373
100 %
142.311
100 %
156.542
100 %
156.542
Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, majalh dan dokumen perundang2an
100 %
9.900
100 %
10.890
100 %
11.979
100 %
13.177
100 %
14.495
100 %
14.495
Terpenuhinya bahan logistik kantor
100 %
8.250
100 %
9.075
100 %
9.983
100 %
10.981
100 %
12.079
100 %
12.079
Cakupan sarana prasarana dalam kondisi baik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat / tamu dinas penunjang kegiatan
100 %
11.429
100 %
12.572
100 %
13.829
100 %
15.212
100 %
16.733
100 %
16.733
Terbayarnya biaya perjalanan dinas PNS yang melaksanakan tugas luar kota/daerah
100 %
158.554
100 %
174.409
100 %
191.850
100 %
211.035
100 %
232.139
100 %
232.139
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onal
Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas
220.000
242.000
266.200
292.820
322.102
322.102
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
Pengadaan Meubelair
Terbelinya Meubelair untuk Menunjang Kelancaran Tugas
22.000
24.200
26.620
29.282
32.210
32.210
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik
49.500
54.450
59.895
65.885
72.473
72.473
Jumlah pelanggara n disiplin
Meningkatn ya sistem jaringan infrastruktu r jalan dan jembatan sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan
Meningka tnya sistem jaringan infrastrukt ur jalan dan jembatan sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan
rasio jalan dalam kondisi mantab
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1.03 . 1.03.01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05
Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu
1.03 . 1.03.01 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
2.629. 495
1 ged
8.000.000
15.950
17.545
19.300
21.229
23.352
23.352
Tersedia akses jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dan mobilitas masyarakat 80,6 %
85,3 %
91,2 %
96,9 %
100%
100%
100%
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan kecepatan sesuai rencana
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
KegiatanPem bangunan Jalan
90%
91%
Jalan terbangun
137,2k m
8km
200.000
10 km
10.000.000
10 km
10.000.000
5 km
10.000.000
170,2 km
0
170,2 km
Jalan ditingkatkan
137.2k m
14 km
25.921.000
14 km
11.000.00 0
14km
12.000.00 0
14km
13.000.00 0
14km
14.000.00 0
70km
68km
0km
1km
1.200.000
1km
1.400.000
1km
1.600.000
1km
1.800.000
73km
0
0
0
62 jembatan
Trotoar dan pelengkap jalan terbangun KegiatanPem bangunan Jembatan Meningkatk an keandalan system jaringan drainase
Berkurangn ya tingkat resiko gengangan
Rasio area bebas genangan air tidak lebih dari 2 jam
1.03 . 1.03.01 . 16
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong Gorong
Jembatan terbangun Tersedianya prosentase sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali
59 jembat an
40%
2 jemb atan
92%
31.000.000
0
95%
0
0
100%
0
1 jemb atan
100%
100%
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Meningka tkan sistem jaringan infrastrukt ur jalan dan jembatan sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan
Meningka tnya sistem jaringan infrastrukt ur jalan dan jembatan sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong
Program Rehabiltasi/Pe meliharaan Jalan dan Jembatan
rasio jalan dalam kondisi mantab
90
Kegiatan Pemeliharaan Jembatan
2.840.000
90
11.500.000
90
1.225.000
90
8.000.000
90
5.500.000
90
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan aman
1.03 . 1.03.01 . 18
Kegiatan Pemeliharaan Jalan
90
72,55 %
85,3 %
Jalan dalam kondisi baik
137.2 km
5km
Trotoar dan pelengkap jalan dalam kondisi baik
68 km
59 km
Jembatan dan pelengkap jembatan dalam kondisi baik
91,2 %
9.745.000
96,9 %
100%
100%
100%
5km
5.200.000
5km
5.400.000
5km
5.600.000
5km
5.800.000
25km
0km
0.5 km
260.000
0.5 km
270.000
0.5 km
280.000
0.5 km
300.000
2km
61 km
61 km
310.000
61 km
320.000
62 km
400.000
62 jemb atan
450.000
62 jembata n
200.000
5.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamarga an Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alatalat berat
Kegiatan Pengadaan alat alat ukur dan bahan laboratorium Kebinamarga an Kegiatan Rehabilitasi/P emeliharaan alat-alat berat
Tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan memadai
70%
72%
73%
75%
80%
100%
100%
Peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat
15 alat
18 alat
2.549.710
20 alat
170.000
22 alat
200.000
25 alat
0
25 alat
0
25 alat
Alat ukur dan bahan laboratorium
2 alat lab
5 alat lab
420.730
6 alat lab
30.000
6 alat lab
0
6 alat lab
0
6 alat lab
0
6 alat lab
Alat -alat berat
7 alat berat
7 alat berat
383.120
7 alat berat
250.000
7 alat berat
300.000
7 alat berat
350.000
7 alat berat
400.000
7 alat berat
Penyediaa n sarana dan prasarana serta pengetahu an tentang pemadam kebakaran yang menunjan g pelayanan public yang responsive
1.04 . 1.03.01 . 19
Meningka tnya pelayanan kebakaran
Jumlah pelatihan
Mobil PMK
.
Mobil personil PMK
Mobil tanki supply air
1.04 . 1.03.01 . 19 . 05
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
Bertambahnya Pengetahuan Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1
4
24.000
4
24.000
4
29.000
4
32.000
4
36.000
1.04 . 1.03.01 . 19 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran yang Representatif
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.000.000
1.04 . 1.03.01 . 19 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran yang Representatif
1
1
200.000
-
-
-
-
-
-
-
4.000.000
1.04 . 1.03.01 . 19 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran yang Representatif
1
-
-
1
1.000.000
-
-
-
-
-
4.000.000
Blower
1.04 . 1.03.01 . 19 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran yang Representatif
1.04 . 1.03.01 . 19 . 09
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Terpeliharanya Alat-alat Operasional PMK
1.04 . 1.03.01 . 19 . 12
Peningkatan Pelayanan Penanggulang an Bahaya Kebakaran
Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan
1.04 . 1.03.01 . 19 . 13 1.06 . 1.03.01 . 21
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terselesaikannya Tugas dan Fungsi Kantor
1.06 . 1.03.01 . 21 . 16
Penyusunan Rencana Startegik (Renstra) SKPD
Tersusunnya dokumen RENSTRA DPU tepat waktu
1.06 . 1.03.01 . 21 . 19
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
Terselesaikannya RENJA dan RKA 2015
1
1
15.000.000
1
-
-
-
-
-
-
4.000.000
1
1
100.000
1
120.000
1
130.000
1
150.000
1
160.000
1
1
32.000
1
35.000
1
40.000
1
42.000
1
45.000
1
1
6.000
1
7.000
1
8.000
1
9.000
1
10.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11.000
12.100
13.310
14.641
16.105
16.105
6.600
7.260
7.986
8.785
9.663
9.663
Meningkatk an keandalan system jaringan pengairan
Meningka tnya kinerja jaringan irigasi
Prosentase luas area sawah yang terlayani jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24
Program Pengembanga n dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Prosentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Rehabilitasi/P emeliharaan Jaringan Irigasi
panjang saluran irigasi yang terpelihara
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
Rehabilitasi/P emeliharaan Pintu Air
Prosentase Pintu Air Yang Terpelihara dengan baik
1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
Rehabilitasi/P emeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
Prosentase saluran & plengsengan Yang Terbangun dengan dimensi yang memadai untuk Irigasi Yang Memadai
90%
900 m
970 m
1.250.000
1.000 m
90%
90%
350.000
90%
90%
90%
4.950.000
90%
1.400.000
350.000
3.400.000
1.000 m
90%
90%
1.500.000
400.000
3.500.000
1.000 m
1.600.000
1.000 m
1.700.000
90%
400.000
90%
450.000
90%
90%
1.400.000
90%
2.150.000
90%
1.000 m
1.700.000
450.000
2.150.000
Meningka tkan pengemba ngan sarana dan prasarana pemukima n yang layak dan sehat yang
Mewujud kan perumaha n dan lingkunga n yang sehat, aman dan teratur
layak dan sehat
Meningkatk an keandalan system jaringan drainase
Berkurangn ya tingkat resiko banjir
1.03 . 1.03.01 . 27
Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Prosentas e Rumah tangga berakses air bersih
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasila n Rendah
Prasarana dan Sarana Air Bersih ( DAK 2014 )
0
10
0
10
1.500.000
10
1.500.000
10
1.500.000
10
1.500.000
Prosentas e Rumah tangga bersanitasi yang memadai Rasio area bebas genangan air tidak lebih dari 2 jam
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Fasilitas Sanitasi yang Sehat dan Memadai
0
10
783.200.000
10
1.500.000
10
1.500.000
10
1.500.000
10
1.500.000
1.03 . 1.03.01 . 28
Program Pengendalian Banjir
Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun
90
900.000
90
1.500.000
90
1.600.000
90
1.500.000
90
1.375.000
22 %
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Tersedianya prosentase sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali
90
90
1.375.000
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06
Meningka tkan pembangu nan prasarana gedung daerah untuk memenuhi kebutuhan masyaraka t akan fasilitas publik
Meningka tkan prasarana pemerinta h daerah dan pengelola an bangunan gedung lainnya
Prosentas e bangunan publik yang memadai
Mengendalika n Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
Tersedianya Pompa Air untuk Pengendalian Banjir
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulang an Banjir
Tersdianya media sosioalisasi pentingnya penanggulangan banjir kepada masyarakat
1.03 . 1.03.01 . 29
Program Pengembanga n wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.03 . 1.03.01 . 29.02
Pembangunan /peningkatan infrastruktur
Tersedianya bangunan sarana publik
0
90
90
23.430.000
90
830.000
90
11.000.000
90
190.000
90
3.000.000
90
3.000.000
0
100
100.000
100
100.000
100
100.000
100
100.000
100
100.000
100
100.000
1
11.610.245
1
32.173.250
1
Meningka tkan pengemba ngan sarana dan prasarana pemukima n yang layak dan sehat
Mewujud kan perumaha n dan lingkunga n yang sehat, aman dan teratur
Prosentas e jalan dan saluran lingkunga n yang baik
1.03 . 1.03.01 . 30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01
Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
Prasarana Lingkungan Yang Memadai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 04
Pembangunan Pasar Perdesaan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi ( Pasar )
1.03 . 1.03.01 . 30 . 05
Rehabilitasi/P emeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
BOP PNPM Mandiri Perkotaan
1.03 . 1.03.01 . 32
Program Pemberdayaa n Jasa Konstruksi
0
80.000.000
0
8.500.000
0
8.500.000
0
30.000.000
1
30.000.000
1
30.000.000
Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
Prasarana Lingkungan yang Memadai
0
200.000
0
200.000
0
200.000
0
200.000
0
200.000
0
0
9.000.000
0
9.000.000
0
1
1
1
1.000.000
200.000
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01
Pemberdayaa n Jasa Konstruksi (Orang perseorangan, Badan Usaha)
Pelaksana yang Mampu dalam Hal Manajemen JasaKonstruksi
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
1
100.000
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.
Penetapan indikator
kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto. Yogyakarta untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilanpencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunandari sisi infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral. Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, harusditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto.
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1
Terselesaikannya Tugas dan Fungsi Kantor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80,6 %
85,3%
91,2%
96,9%
100%
100%
72,55%
85,3%
91,2%
96,9%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
5
6
Tersedianya akses jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan aman Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan dan kemudahan akses transportasi
7
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
40,31%
42%
44%
46%
48%
50%
8
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
72,55%
80%
85%
90%
95%
100%
70%
72%
73%
75%
80%
100%
9
Tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan memadai
10
Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
11
Meningkatnya kesiapan menghadapi bahaya kebakaran
30 %
30 %
35 %
40 %
40 %
12
Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
13
Prosentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
65 %
70 %
75 %
80 %
85 %
14
Tersedianya fasilitas santasi yang sehat dan memadai
10 %
12,5 %
15 %
17,5 %
20 %
15
Tidak terjadinya genangan > 2 kali setahun
78 %
80 %
84 %
87 %
89 %
16
Peningkatan infrastruktur di wilayah pusat kota
17
Tersedianya prasarana lingkungan yang memadahi
10 %
12,5 %
15 %
17,5 %
20 %
90 %
90 %
18
Pelaksana pekerjaan yang Mampu dalam Hal Manajemen JasaKonstruksi
20 %
40 %
60 %
80 %
100%
BAB VII PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto dan disusun berdasarkan RPJM Daerah Tahun 2014-2019 Kota Mojokerto. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh personil dan dukungan stakeholder secara harmoni di semua tingkatan. Untuk itu, kuncinya (keys move) diperlukan adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat akan menjadi modal utama dalam menjalani proses reformasi birokrasi di daerah, karena sampai dengan saat ini belum ada “blue print” reformasi birokrasi secara nasional. Termasuk dalam hal ini, institusi DPU Kota Mojokerto menempati posisi strategis dalam proses reformasi birokrasi. Untuk itu perlu diperlihatkan dan diupayakan secara bersama, performance seperti apa yang dicita-citakan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 merupakan pedoman bagi DPU Kota Mojokerto dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) . Rencana Strategis (Renstra) DPU Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPU Kota Mojokerto. Agar terjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) DPU Kota Mojokerto dengan Rencana Kerja tahunannya, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Setiap unit Kerja/bidang dalam struktur organisasi DPU Kota Mojokerto berkewajiban untuk menyusun rencana program
dan kegiatan pokok
pembangunan beserta rencana kebutuhan barang unit (RKBU) tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja/bidang dengan berpedoman pada Rencana strategis DPU Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 ; 2. Setiap unit Kerja/bidang dalam struktur organisasi DPU Kota Mojokerto berkewajiban untuk melaksanakan program-program
beserta kegiatan
pokok dalam Rencana Strategis DPU Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya ;
Demikian Renstra ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai tanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Mojokerto,
Maret 2014
KEPALA DINAS PEEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO
MUKHAMAD EFFENDY, SH Pembina Tingkat
