RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

0


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Secara umum Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : 1). Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan; dan 2). Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Demikian pula Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 – 2018 ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau, dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Lamandau Periode tahun 2013-2018.Renstra ini juga merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu perangkat dalam pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk bidang perumahan rakyat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah : Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

1


3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah; 5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi kalimantan tengah 2010 – 2015. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau tahun 2013 2018

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

2


Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan. Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia : “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan “. Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan-keputusan yang antara lain meliputi : a. Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi:  UU RI No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;  UU RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  PP RI No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi;  PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;  PP No. 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;  PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  KEPMEN Pekerjaan Umum No. 441 Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;  KEPMEN Pekerjaan Umum No. 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;  KEPMEN Pekerjaan Umum No. 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;  KEPMEN KIMPRASWIL No. 332 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;  PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian Izin Mndirikan Bangunan;

b. Perumahan, Permukiman, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih:  UU RI No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

3


 UU RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;  UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;  UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Pengairan;  PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;  PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);  PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;  Keptusan Presiden RI No. 63 Tahun 2003 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;  Keputusan Mendagri No. 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;  Keputusan Menpera No. 11 Tahun 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun;  Keputusan Meneg Perkim No. 9 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman di Daerah (RP4D);  Keputusan Meneg Perkim No. 10 Tahun 1999 tentang Kebijakan dan Strtaegi Pembangunan Rumah Susun;  KEPMEN KIMPRASWIL No. 534 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang dan Perumahan Permukiman;  KEPMEN KIMPRASWIL No. 217 Tahun 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP);  KEPMEN KIMPRASWIL No. 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat (RSH);  KEPMEN KIMPRASWIL No. 24 Tahun 2003 tentang Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan;  PERMEN Pekerjaan Umum No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. c. Penataan Ruang:  UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

4


 PP. No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;  PP. No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;  PP. No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Penataan Ruang Wilayah;  PP. No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;  KEPMEN KIMPRASWIL No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota; 

Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi



Peninjauan kembali RTRW Provinsi



Penyusunan RTRW Kabupaten



Peninjauan kembali RTRW Kabupaten



Penyusunan RTRW Kota



Peninjauan Kembali RTRW Kota

 KEPMENDAGRI No. 134 tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I (Propinsi) dan RTRW Kabupaten Dati II (Kabupaten);  PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;  KEPMENDAGRI No. 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota.  SE Dirjen Penataan Ruang No. 05/SE/2003 tentang Pedoman Penilaian Pemekaran Provinsi, Kabupaten, Kota d. Kebersihan dan Pertamanan:  UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  UU RI No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah  SNI 19-3964-1994 - SK SNI M-36-1991-03 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, dan Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

5


 SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan  SNI 03-3241-1991 – SK SNI T-11-1991-03 tentang tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir  SNI 03-3242-1994 – SK SNI T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya bertujuan mensejahterakan masyarakat.Untuk merealisasikan maksud tersebut dibutuhkan rambu-rambu agar tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan pembangunan, Selanjutnya keterbatasan pembiayaan pemerintah atau dunia usaha mengharuskan adanya pilihan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan sekaligussebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dan lingkungan yang cepat berubah.

1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum adalah: 1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Lamandau secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. 2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja. 3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi. 4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

6


5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan yang efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun2013-2018.

Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II

Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Lamandau dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Bidang Pengairan dan Bidang Cipta Karya.

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

7


Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau 2013 - 2018.

Bab VII

Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

8


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau diatur dalam Peraturan Daerah Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum adalah membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Perbantuan di bidang Pekerjaan Umum

.Untuk

melaksanakan

tugasnya,

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Lamandaumenyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum,Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, dan Tata Ruang Pengembangan Kawasan Strategis. 2. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program. 3. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana transportasi, Pengairan, tata ruang, tata kota, kebersihan, permukiman, dan permakaman. 4. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi, jalan dan jembatan, permukiman, pertamanan, dan kebersihan. 5. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pekerjaan umum. 6. Penyelenggaraan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

9


3. Bidang – bidang 4. Sub bagian – sub bagian 5. Seksi – seksi

2.1.1.

Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakansertamenetapkanprogram kerja,tata kerjadan mengembangkan semua kegiatan pekerjaan umum serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsiDinas Pekerjaan Umum. Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan sasaran di bidang Pekerjaan Umum sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penyusunan program kegiatan. 2. Penganalisaan hasil kegiatan dan aspek-aspek lain yang mendukung dalam pencapaian sasaran berdasarkan sumber data dan informasi serta pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan penyempurnaan sasaran secara optimal 3. Pengkajian konsep Juklak, Juknis Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pemeriksaan kebenaran naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan dan program di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum sesuai petunjuk/pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan/tugas pada waktunya baik tertulis maupun lisan berdasarkan sumber data/informasi yang ada dan Laporan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan di bidang tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

2.1.2.

Sekretariat

Sekretaris melaksanakan tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, membina, tugas-tugas pelayanan administratif, perlengkapan, penyusunan program, keuangan,

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

10


kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturanperundang-undangan dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada Sekretariat; 2. pelaksanaan urusan perlengkapan; 3. pelaksanaan urusan penyusunan program ; 4. pelaksanaan administrasi keuangan; 5. pelaksanaan administrasi kepegawaian ; 6. pelaksanaan urusan ketatausahaan; 7. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi Perundang-undangan, serta analisis jabatan; 8. pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga, 9. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat. Sekretariat terdiri dari : (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program (2) Sub Bagian Keuangan (3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris dan masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas mengkoordinasikan perencana penyusunan program, penyusunan anggaran dinas, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja dan anggaran, pengendalian program dan menyinkronkan kebijakan operasional, menyusun perencanaan strategis, dan memberikan layanan teknis di bidang perencanaan, menyusun, membuat laporan bagian perencanaan dan pengendalian program bagian dan dinas.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

11


Kepala Sub Bagian Perencanaan, menyelenggarakan fungsi: 1.

penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian;

2.

pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3.

pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas ;

4.

pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program tahunan;

5.

penyusunan perencanaan strategis Kabupaten ;

6.

pengevaluasian pelaksanaan rencana program Dinas ;

7.

pengkoordinasian, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Dinas ;

8.

pemberian pelayanan teknis di bidang perencanaan;

9.

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian.

Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola,dan melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja Dinas, membina dan membimbing terhadap

Bendaharawan

dan

penatausahaan

keuangan

serta

melaporkan

dan

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian; 2. penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung SKPD; 3. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung-jawaban dan

pembukuan keuangan; 4. pembinaan dan bimbingan terhadap Bendaharawan ; 5. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaDinas ; 6. penyusunan pelaporan keuangan semesteran ; 7. penyusunan pelaporan prognosis anggaran ; 8. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ; dan 9. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

12


Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas mengoordinasikan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, humas dan protokol, menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, menyimpan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi, penghapusan barang perlengkapan kantor, dan menyusun rencana kebutuhan kepegawaian, usul mutasi dan kenaikan pangkat, penyiapan administrasi pendidikan dan latihan, kenaikan gaji berkala, cuti, dan daftar urutan kepangkatan, analisis jabatan, kesejahteraan pegawai, organisasi dan tatalaksana, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : 1.

penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian;

2.

pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;

3.

pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;

4.

pelaksanaan pelayanan informasi dan penyusunan laporan ;

5.

penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan Dinas;

6.

pelaksanaan penyediaan kebutuhan barang dan jasa kantor Dinas ;

7.

pelaksanaan kegiatan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan penghapusan barang perlengkapan kantor ;

8.

pengoordinasian peningkatan disiplin aparatur ;

9.

penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, usul mutasi, dan penyusunan formasi sesuai peraturan perundang-undangan;

10.

penyiapan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ;

11.

penyelesaian kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun dan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan;

12.

pengelolaan penyediaan fasilitas pindah / purna tugas ;

13.

pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

14.

pengelolaan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan, pendidikan bertaraf internasional;

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

13


15.

pelaksanaan tugas organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan ;

16.

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian.

Bidang – Bidang pada dinas pekerjaan umum terdiri dari : (1) Bidang Pengairan (2) Bidang Cipta Karya (3) Bidang Bina Marga (4) Bidang Tata Ruang Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala Bidang

Bidang Pengairan Kepala Bidang Pengairan mempunyai tugas Mengelola Sumber Daya Air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi Pengairan, pendayagunaan Pengairan dan pengendalian daya rusak air. Kepala Bidang Pengairan bertugas: 1. Merencanakan operasional Bagian Pengairan sebagai penjabaran dari program kerja sebagai pedoman dan standar kerja; 2. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan Bagian Pengairan sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar; 3. Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional kepada Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan Bagian Pengairan secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku; 4. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bidang Pengairan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja; 5. Mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Program Kerja pada Bidang Pengairan; 6. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bagian Pengairan dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan Staf untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut;

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

14


7. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan Bagian Pengairan dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan Staf untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut; 8. Mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Pengairanuntuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut; 9. Menyampaikan/melaporkan kepada Kepala Dinas semua kegiatan dan program pada Bidang Pengairan serta kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Program Kerja; 10. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Program Kerja di Bidang Pengairan; 11. Pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan di Bidang Pengairan; 12. Penyusunan dan penetapan rencana program kerja baik secara teknis maupun non teknis di Bidang Pengairan; 13. Pemantauan pelaksanaan program kerja di bidang Pengairan; 14. Pembinaan dan Bimbingan Teknis di Bidang Pengairan; 15. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi; peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan Sumber – sumber air; 16. Pengelolaan perijinan, pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan dan bahan galian golongan C pada alur sungai; 17. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang Pengairan. Kepala Bidang Pengairan membawahi seksi-seksi sebagai berikut: (1) Seksi Teknis dan Bina Manfaat. (2) Seksi Pembangunan Pengairan. (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Seksi Teknis dan Bina Manfaat. Kepala Seksi Teknis dan Bina Manfaat mempunyai tugas penyusunan pola Pengairan yang meliputi perencanaan, pengelolaan Pengairan, evaluasi kelayakan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja Kepala Seksi Perencanaan Teknis, menyelenggarakan fungsi :

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

15


1. Merencanakan kegiatan pada Seksi Teknis dan Bina Manfaat berdasarkan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja; 2. Merencanakan pengembangan pembangunan di Bidang Pengairan; 3. Memberi petunjuk dan membagi tugas secara teknis kepada staf Seksi Teknis dan Bina Manfaat secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku; 4. Mengumpulkan bahan dan data mengenai dampak dan manfaat sarana dan prasarana bangunan air; 5. Mengumpulkan bahan dan data untuk menyusun dan menata administrasi Bidang Pengairan; 6. Mengecek hasil kerja staf Seksi Teknis dan Bina Manfaat sesuai dengan petunjuk dan tugas yang telah diberikan; 7. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja staf Seksi Teknis dan Bina Manfaat dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut; 8. Mengontrol pembinaan pelatihan dan penyuluhan mengenai pengendalian dan peningkatan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier kepada staf Teknis dan Bina Manfaat; 9. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengairan baik secara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas di Seksi Teknis dan Bina Manfaat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan; 10. Pengumpulan bahan dan data untuk perencanaan pengembangan pembangunan di Bidang Pengairan serta dampak dan manfaat sarana dan prasarana bangunan air; 11. Perencanaan pembangunan bendungan, waduk, jaringan irigasi,reservoar, jaringan air bersih dan bangunan air lainnya; 12. Pemantauan dan pengontrolan rekomendasi perijinan air permukaan, sumber air dan penambangan bahan galian C pada alur sungai; 13. Pelaporan berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Teknis dan Bina Manfaat kepada Kepala Bidang Pengairan.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

16


Seksi Pembangunan Pengairan Kepala Seksi Pembangunan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan Pengairan dengan mengacu pada pola pengelolaan Pengairan yang ditetapkan, peningkatan jaringan air bersih, jaringan irigasi, sungai dan rawa; bendungan, waduk, Instalasi Pengelolaan Air (IPAIR) dan bangunan air dan melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja, mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi. Kepala Seksi Pembangunan Pengairan, menyelenggarakan fungsi : 1. Merencanakan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan pemanfaatan berdasarkan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja; 2. Memberi petunjuk dan membagi tugas secara teknis kepada staf Seksi Pembangunan Pengairan secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku; 3. Mengecek hasil kerja staf Seksi Pembangunan Pengairan sesuai dengan petunjuk dan tugas yang telah diberikan; 4. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja staf Seksi Pembangunan Pengairan dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut; 5. Menilai prestasi kerja staf Seksi Pembangunan Pengairan dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut; 6. Mengelola Program Kerja dan Kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih, jaringan irigasi, sungai dan rawa; bendungan, waduk, Instalasi Pengelolaan Air (IPAIR) dan bangunan air lainnya; 7. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengairan baik secara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas di Bidang Pembangunan Pengairan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan; 8. Membuat dan mengajukan laporan pelaksanaan tugas berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Pembangunan Pengairan; 9. Pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih, jaringan irigasi, sungai dan rawa; bendungan, waduk, Instalasi Pengelolaan Air (IPAIR) dan bangunan air lainnya; 10. Pelaporan berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Pembangunan Pengairan kepada Kepala Bidang Pengairan.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

17


Seksi Operasi dan Pemeliharaan Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tamping, dan fungsi Pengairan serta pengendalian daya rusak air. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan , menyelenggarakan fungsi : 1. Merencanakan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan berdasarkan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja; 2. Memberi petunjuk dan membagi tugas secara teknis kepada staf Seksi Operasi dan Pemeliharaan secara tertulis maupun lisan agar tugas dapt dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku; 3. Mengumpulkan bahan dan data untuk meneliti penggunaan air permukaan dan sumber air;pengelolaan hidrologi dan pengendalian kualitas air; 4. Mengumpulkan bahan dan data untuk menyusun inventarisasi Pengamanan Sumbersumber Air dan areal bangunan Pengairan; 5. Mengatur dan mengawasi pemeliharaan Pengamanan Sumber-sumber Air; 6. Mengatur pengendalian kualitas air permukaan; 7. Mengelola Instalasi Pengolahan Air (IPAIR); 8. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja staf Seksi Operasi dan Pemeliharaan dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut; 9. Menilai prestasi kerja staf Seksi Operasi dan Pemeliharaan dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut; 10. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengairan baik secara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas di Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan; 11. Pemeliharaan dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan pembangunan di Bidang Pengamanan Sumber-sumber Air; 12. Pengumpulan bahan dan data untuk penelitian penggunaan air permukaan dan sumber air;pengelolaan hidrologi dan pengendalian kualitas air permukaan; 13. Penyusunan inventarisasi Pengamanan Sumber-sumber Air dan areal bangunan pengairan; 14. Pemantauan dan pengevaluasian data hidrilogi dan hidrometer;

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

18


15. Penanggulangan terhadap areal dan jaringan pengairan yang terkena akibat bencana alam; 16. Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPAIR); 17. Pelaporan berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan kepada Kepala Bidang Pengairan.

Bidang Cipta Karya Kepala

Bidang

Cipta

Karyamempunyai

tugas

merencanakan,

mengoordinasikan,

menyelenggarakan, dan melaksanakan penyelenggaraan kecipta karyaan Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi : 1. Merencanakan operasional Bagian Cipta Karya sebagai penjabaran dari program kerja sebagai pedoman dan standar kerja. 2. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan Bagian Cipta Karya sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 3. Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional kepada Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan Bagian Cipta Karya secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku. 4. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja. 5. Mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Program Kerja pada Bidang Cipta Karya. 6. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bagian Cipta Karya dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan Staf untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. 7. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan Bagian Cipta Karya dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan Staf untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut . 8. Mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Cipta Karya yang diajukan oleh Kabupaten/Kota untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. 9. Menyampaikan/melaporkan kepada Kepala Dinas semua kegiatan dan program pada Bidang Cipta Karya serta kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Program Kerja.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

19


10. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Program Kerja di Bidang Cipta Karya. 11. Penyusunan dan penetapan rencana program kerja baik secara teknis maupun non teknis di Bidang Cipta Karya. 12. Pemantauan pelaksanaan program kerja di bidang Cipta Karya. 13. Pengumpulan bahan dan data untuk menyusun Basic Price, Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HGSBN) dan Bangunan Umum. 14. Penyusunan Basic Price, Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HGSBN) dan bangunan umum per-semester. 15. Pengumpulan bahan dan data untuk Identifikasi Kawasan Kumuh. 16. Pembangunan Drainase, MCK, Jalan Lingkungan, Gorong-gorong atau Box Culvert, Sarana dan Prasarana Air Bersih, bangunan gedung negara dan bangunan umum lainnya. 17. Pengelolaan manfaat sarana dan prasarana gedung-gedung Negara dan bangunan umum lainnya. 18. Pengawasan pembangunan dan pengelolaan gedung-gedung negara, bangunan umum dan perumahan. Kepala Bidang Cipta Karya Membawahi seksi-seksi sebagai berikut: (1) Seksi Teknis Cipta Karya (2) Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman (3) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Seksi Teknis Cipta Karya Kepala Seksi Teknis Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penyelenggaraan serta pengembangan pembangunan bidang cipta karya. Kepala Seksi Teknis Cipta Karya menyelenggarakan fungsi : 1. Merencanakan kegiatan pada Bidang Cipta Karya berdasarkan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja. 2. Merencanakan pengembangan pembangunan di Bidang Cipta Karya. 3. Memberi petunjuk dan membagi tugas secara teknis kepada staf Seksi Teknis Cipta Karya secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

20


4. Mengumpulkan bahan dan data mengenai dampak dan manfaat sarana dan prasarana bangunan gedung negara dan bangunan umum. 5. Mengecek hasil kerja staf Seksi Teknis Cipta Karya sesuai dengan petunjuk dan tugas yang telah diberikan. 6. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja staf Seksi Teknis Cipta Karya dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. 7. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya baik secara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas di Seksi Teknis Cipta Karya sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. 8. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis di Bidang Cipta Karya setiap tahunnya. 9. Pengumpulan bahan dan data untuk perencanaan pengembangan pembangunan di Bidang Cipta Karya. 10. Perencanaan pembangunan Drainase, MCK, Jalan Lingkungan, Gorong-gorong atau Box Culvert, Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Umum lainnya. 11. Pelaporan berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Teknis Cipta Karya kepada Kepala Bidang Cipta Karya. Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman Kepala Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penyelenggaraan serta pengembangan pembangunan Bidang Cipta Karya Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30Kepala Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman menyelenggarakan fungsi : 1. Merencanakan kegiatan pada Seksi Bangunan dan Pemukiman berdasarkan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja. 2. Memberi petunjuk dan membagi tugas secara teknis kepada staf Seksi Bangunan dan Pemukiman secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3. Mengumpulkan bahan dan data Identifikasi Kawasan Kumuh. 4. Mengecek hasil kerja staf Seksi Bangunan dan Pemukiman sesuai dengan petunjuk dan tugas yang telah diberikan.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

21


5. Menilai prestasi kerja staf Seksi Bangunan dan pemukiman dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. 6. Mengelola Program Kerja dan Kegiatan pembangunan Drainase, MCK, Jalan Lingkungan, Gorong-gorong atau Box Culvert, bangunan gedung negara dan bangunan umum lainnya. 7. Mengatur pemeliharaan gedung negara, bangunan umum dan revitalisasi pemukiman. 11. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya baik secara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas di Bidang Cipta Karya sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. 12. Pengumpulan bahan dan data untuk menyusun Basic Price, Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HGSBN) dan Bangunan Umum. 13. Penyusunan Basic Price, Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HGSBN) dan bangunan umum persemester. 14. Pengumpulan bahan dan data untuk Identifikasi Kawasan Kumuh. 15. Pengelolaan manfaat prasarana gedung-gedung Negara dan bangunan umum. 16. Pelaporan berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Bangunan dan Pemukiman kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan,

dan

melaksanakan

penyelenggaraan

serta

pengembangan

pembangunan bidang Penyehatan Lingkungan dan Perumahan. Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan pada seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan ; 2. pelaksanaan penyusunan pengembangan pemanfaatan air minum dan sanitasi. 3. pengolahan data penyehatan lingkungan permukiman 4. penyiapan bahan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan permukiman ; 5. penyusunan rencana biaya seksi penyehatan lingkungan permukiman ; 6. melaksanakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum ;

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

22


7. Mengkoordinasikan bahan penyusunan rencana program kegiatan dibidang tata perumahan; 8. Mengolah data keadaan pengelolaan perumahan; 9. Menyelenggarakan pengendalian dan pembinaan; 10. Menyiapkan bahan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan perumahan; 11. Melaksanakan koordinasi antar pemerintah/ daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana perumahan; 12. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bidang Bina Marga Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang teknis pengembangan prasarana transportasi , evaluasi dan pelaporan Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana teknis dan program di bidang pengembangan prasarana jalan dan jembatan; 2. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan. 3. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan prasarana jalan dan jembatan. 4. pengelolaan pengolahan data dan penyusunan laporan bidang pengembangan prasarana jalan dan jembatan ; 5. penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan keadaan darurat baik akibat bencana alam maupun akibat lainnya ; 6. penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan; 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Kepala Bidang Bina Marga membawahi seksi-seksi sebagai berikut: (1) Seksi Teknis Bina Marga (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

23


Seksi Teknis Bina Marga Kepala Seksi Teknis Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan program perencanaan umum, perencanaan teknis, leger jalan dan jembatan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan rencana pengembangan bidang pasarana jalan dan Jembatan Kepala Seksi Teknis Bina Marga menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan teknis prasarana jalan dan jembatan 2. pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rencana teknis prasarana jalan dan jembatan 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan prasarana jalan dan jembatan; 4. penyiapan rencana pengembangan prasarana jalan dan jembatan 5. penyusunan rencana biaya di bidang bina marga ; dan 6. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan dan Jembatan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian jalan dan Jembatan kabupaten yang lintas Kecamatan dan desa dan bersifat strategis sesuai dengan kewenangan. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan dan Jembatan kabupaten ; 2. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Pemeliharaan jalan dan Jembatan kabupaten. 3. penyiapan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan pemeliharan jalan dan Rehabilitasi serta penggantian Jembatan; 4. pengumpulan dan pengolahan data keadaan jalan dan Jembatan; 5. pengelolaan serta penyiapan bahan petunjuk teknis Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ; 6. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan Jembatan; 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

24


Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan pembangunan dan Pergantian Jembatan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian Jembatan antar Kecamatan dan Desa dan bersifat strategis sesuai dengan kewenangan. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di seksi jalan dan jembatan; 2. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan; 3. penyiapan penyelenggaraan rehabilitasi, pergantian jalan dan jembatan; 4. pengumpulan dan pengolahan data kerusakan jalan dan Jembatan; 5. pengelolaan serta penyiapan bahan petunjuk teknis Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ; 6. Melakukan Penanggulangan akibat bencana alam; 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan melaksanakan penyelenggaraan Tata Ruang. Kepala Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi : 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan operasional kegiatan Bidang Tata Ruang yaitu penjabaran rencana program sebagai pedoman dan standar. 2. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan bawahannya yakni Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang, Seksi Pertamanan dan Permakanan serta Seksi Kebersihan Kota

di

lingkungan Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik. 3. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan Bawahannya di lingkungan Bidang Tata Ruang baik secara tertulis atau lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana,prosedur dan ketentuan yang berlaku. 4. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang, Kepala Seksi Pertamanan dan Permakaman dan Kepala Seksi Kebersihan Kota beserta bawahannya untuk peningkatan dan kemajuan kerja, peningkatan disiplin kerja serta terjalin hubungan kerja yang harmonis.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

25


5. Menyusun rencana program dan anggaran dinas dan program kerja Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja. 6. Menyusun pelaksanaan pengaturan,pembinaan,pembangunan dan pemanfaatan Tata Ruang, pembangunan dan pengelolaan taman kota dan pembangunan dan pengelolaan permakaman serta

pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kebersihan

khususnya wilayah perkotaan. 7. Menyusun pelaksanaan pengaturan, pembinaan,pembangunan dan pemanfaatan Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, Taman Kota dan Kebersihan Kota.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

26


Kepala Bidang Tata Ruang membawahi seksi-seksi sebagai berikut: (1) Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang (2) Seksi Pertamanan dan Permakaman (3) Seksi Kebersihan Kota

Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang Kepala Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang, mempunyai tugas : penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal44Kepala Seksi Pemanfaatandan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi : 1. Melakukan

penyusunan

pembangunan

kawasan

strategis

kabupaten

dan

pemanfaatannya 2. Melakukan pengawasan kegiatan penyusunan pembangunan kawasan srtategis kabupaten dan pemanfaatannya. 3. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan detail tata ruang dan kawasan strategis 4. Memberi tugas kepada bawahannya sesuai bidangnya. 5. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas. 6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan hasil kerja bawahan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan lebih lanjut. 7. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. Seksi Pertamanan dan Permakaman Kepala Seksi Pertamanan dan Permakamanmempunyai tugas : penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pemanfaatan Taman Kota dan Lokasi Permakaman pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Kepala Seksi Pertamanan dan Permakaman menyelenggarakan fungsi :

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

27


1. Melakukan penyusunan rencana pembangunan dan penataan kawasan taman kota dan lokasi permakaman umum. 2. Melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, peningkatan dan penataan taman kota dan lokasi permakaman umum. 3. Mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan penataan taman kota dan lokasi permakaman umum. 4. Memberi tugas kepada bawahannya sesuai bidangnya. 5. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas. 6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan hasil kerja bawahan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan lebih lanjut. 7. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. Seksi Kebersihan Kota Kepala Seksi Seksi Kebersihan Kota mempunyai tugas : penyiapan bahan penyusunan rencana operasional pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kebersihan kota , pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kepala Seksi Pertamanan dan Permakaman menyelenggarakan fungsi : 1. Melakukan penyusunan rencana pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan kebersihan kota. 2. Pembangunan,pemeliharaan dan peningkatan seksi kebersihan kota tersebut meliputi : pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan tempat sampah,drainase perkotaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kebersihan kota seperti tenaga kebersihan, angkutan sampah dan lokasi pembuangan sampah. 3. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan kebersihan kota. 4. Memberi tugas kepada bawahannya sesuai bidangnya. 5. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas. 6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan hasil kerja bawahan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan lebih lanjut.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

28


7. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. Kelompok jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai bidang keahlian dan kebutuhan Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

29


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2012 KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program

Kasubbag Keuangan

Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Perencanaan dan Pengendalian Program KABID. BINA MARGA Kepala Seksi Teknis Bina Marga

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

KABID CIPTA KARYA

KABID PENGAIRAN

Kepala Seksi Teknis Cipta Karya Kepala Seksi Teknis dan Bina Manfaat Kepala Seksi Tata Bangunan dan Permukiman

Kepala Seksi Pembangunan Pengairan

KABID. TATA RUANG Kepala Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang

Kepala Seksi Pertamanan dan Permakaman

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan

U.P.T.D

Tabel 2.1

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

30

Kepala Seksi Kebersihan Kota

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU 2.2.

Sumber Daya SKPD Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau di dukung oleh sumber daya yang terdiri dari :

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparatur

Penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau sampai akhir tahun 2013 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 59 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang karyawan kontrak (data per 31 Februari 2014). Komposisi Pegawai NegeriSipil (PNS) dan karyawan kontrak di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau sebanyak 60 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Jenis Kelamin Pendidikan Terakhir

Pangkat/Golongan

Status Kepegawaian

Kriteria Laki-laki Perempuan Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1)

Jumlah (org) 54 11 4 33

Diploma SLTA SLTP Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I PNS CPNS PTT Honorer PTT Kontrak

5 22 1 2 39 23 60 4 0 1

2.2.2. Sarana dan Prasarana Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

31

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau memerlukan sarana pendukung. Sarana pendukung yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum sampai dengan tahun 2013 antara lain : Gedung Kantor SKPD DPU, Gedung Aula, Workshop

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bidang Pekerjaan Umum (Sekretariat, Bid. Bina Marga dan Bid.Pengairan) Sarana & Prasarana Kondisi (Lengkap/Ckp/Krg) 10 Unit Computer Krg 12 Unit Laptop Krg 7 bh Meja Kerja Olimpic Lengkap 8 bh Meja Kerja Kayu Lokal Lengkap 2 bh Kursi Putas Iseble Lengkap 1 bh Kursi Olimpic Lengkap 11 bh Kursi Lipat Chitose Kurang 4 bh Kursi Lipat Frontline Lengkap 3 bh Kursi Kayu Lokal Lengkap 2 bh Kursi Lemari Kayu Lengkap 3 Set Gorden Standar Lengkap 8 Unit AC Lengkap 2 bh Lemari Besi Lengkap 2 bh Filing Kabinet Lengkap 1 bh Meja Kerja Lengkap 1 bh Meja Komputer Lengkap

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Bidang Penataan Ruang Sarana & Prasarana Kondisi (Lengkap/Ckp/Krg) 2 Unit Computer Lengkap 5 Unit Laptop Lengkap 8 bh Meja Kerja Kayu Lokal Lengkap 1 Unit Kamera Digital Lengkap 1 bh Kursi Olimpic Lengkap 2 Unit GPS Garmin Lengkap 3 bh Kursi Kayu Lokal Lengkap 1 bh Meja Overlay Lengkap 3 Set Gorden Standar Lengkap 3 Unit AC Lengkap 2 bh Lemari Besi Lengkap 2 bh Filing Kabinet Lengkap 1 bh Meja Kerja Lengkap 1 bh Meja Komputer Lengkap 1 Unit Plotter Lengkap

No

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

32


No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2.3.

Bidang Perumahan Sarana & Prasarana Kondisi (Lengkap/Ckp/Krg) 3 Unit Computer Lengkap 2 Unit Laptop Kurang 8 bh Meja Kerja Kayu Lokal Lengkap 1 bh Kursi Olimpic Lengkap 3 bh Kursi Kayu Lokal Lengkap 3 Set Gorden Standar Lengkap 2 Unit AC Lengkap 1 bh Lemari Besi Kurang 2 bh Filing Kabinet Lengkap 1 bh Meja Kerja Lengkap 1 bh Meja Komputer Lengkap

Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Infrastruktur yang telah dibangun dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau disajikan dalam Tabel 2.3 berikutini :

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

33

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tabel 2.3 Target Renstra SKPD Tahun keNO

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

58,91

59,91

64,91

69,91

74.319

653,913

726,57

807,3

897

22,45

23,63

24,87

26,18

27,68

1:1,72

1:1,72

1:1,72

1:1,72

1:50

1:35

1:30

1:3,9

1:3,9

1:3,9

387,8

410,75

35.192

42.136

Pekerjaan Umum A.

Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

1.

Rasio Jaringan Irigasi Persentase rumah tinggal bersanitasi

58,91

59,91

64,91

69,91

74.319

100

100

100

100

100

1,201 653,913

726,57

807,3

897

1,201

100

100

100

100

100

22,45

23,63

24,87

26,18

27,68

100

100

100

100

100

1:1,72

1:1,72

1:1,72

1:1,72

1:1,72

1:1,72

100

100

100

100

100

1:2,8

1:18

1:50

1:35

1:30

1:2,8

1:18

100

100

100

100

100

1:3,9

1:3,6

1:3,9

1:3,9

1:3,9

1:3,9

1:3,6

100

100

100

100

100

430,8 448,653 462,903

387,8

410,75

430,8 448,653 462,903

100

100

100

100

100

35.192

42.136

100

100

100

100

100

Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio Rumah Layak Huni Panjang Jalan dilalui roda empat Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

44.889

Kab.

46.778

56.862

Lamandau

Page

34

44.889

46.778

56.862

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Target Renstra SKPD Tahun keNO

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

40.811

43,54

48,83

49,65

2,96

40.811

43,54

48,83

49,65

100

100

100

100

100

58,91

59,91

64,91

69,19

74,32

58,91

59,91

64,91

69,19

74,32

100

100

100

100

100

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih

1524

1693

2436

2707

2977

1524

1693

2436

2707

2977

100

100

100

100

100

Rumah tangga bersanitasi

22,45

23,63

24,87

26,18

27,68

22,45

23,63

24,87

26,18

27,68

100

100

100

100

100

2,44

2,22

2,02

1,84

1,64

2,44

2,22

2,02

1,84

1,64

100

100

100

100

100

0

0

0,0001

0,0002

0,0005

0

0

0,0001

0,0002

0,0005

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

(1)

(2)

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

2,96

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) Perumahan

2.

Lingkungan pemukiman kumuh Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Persentase

Ruang

publik

yang

berubah

peruntukannya

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

35


Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan a. Kegiatan sektor Infrastruktur yang diharapkan akan menyejahterakan masyarakat dengan membuka banyak lapangan kerja dan membuka keterisolasian antar daerah. b. Data informasi bidang pekerjaan umum belum cukup lengkap dan belum termanfaatkan secara optimal.

Peluang a. Otonomi Daerah. b. Sumber Daya Manusia yang memadai secara kuantitas. c. Potensi hasil Pekerjaan Umum yang cukup tinggi. d. Kebutuhan hasil pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang sangat tinggi. e. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan sektor Infrastruktur Pekerjaan Umum. f. Terbuka peluang investasi untuk hasil-hasil sektor Infrastruktur Pekerjaan Umum. g. Tersedia volume tenaga kerja yang cukup banyak h. Tersedia

stakeholders yang turut serta mendukung

pembangunan sektor

Infrastruktur Pekerjaan Umum. i. Ada pengaruh globalisasi.

Tantangan dan sekaligus peluang dalam mendukung pemenuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamandau yang utama adalah kondisi geografis atau luas wilayah administrasi.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

36

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Setelah melihat kinerja dinas pekerjaan umum kabupaten lamandau, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi selama ini diantaranya: Bidang Bina Marga: 

Sampai saat ini izin pembukaan lahan ke daerah terisolir masih belum selesai dan masih dalam proses.



Pekerjaan pembangunan jalan, khususnya pembuatan jalan baru sesuai dengan RTRW, terkendala oleh belum selesainya proses pembebasan lahan yang dilewati oleh ruas jalan yang akan dibangun



Minimnya dana pemeliharaan rutin jalan, khuususnya jalan antar kecamatan dan desa, sehingga tidak semua ruas jalan dapat terakomodir dalam satu tahun pengerjaan



Sarana dan prasarana dinas Pekerjaan Umum (alat berat) umur pakainya sudah tidak layak dan sering mengalami kerusakan, akibatnya pemeliharaan jalan tidak maksimal

Bidang Tata Ruang 

Rancangan peraturan daerah RTRW kabupaten lamandu sampai saat ini masih dalam proses evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah, sehingga belum bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah RTRW Kabupaten Lamandau

Bidang Pengairan 

Potensi pengembangan Pengairan belum termanfaatkan secara maksimal, khususnya dibidang air baku dan irigasi



Banyaknya alih fungsi lahan irigasi menjadi lahan sawit

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

37

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU 

Program pengendalian banjir dan pengamanan bantaran sungai dari erosi memiliki wilayah cakupan yang luas dan tersebar.

Bidang Cipta Karya 

Infrastruktur pedesaan belum seluruhnya terakomodir dalam pembangunan



Infrastruktur yang telah dibangun dipedesaan (MCK, Sumur, Air Bersih, dan Perpipaan) tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat

Selain masalah utama diatas, dibawah ini adalah permasalahan yang ditemui oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau 1. Masih adanya drainease dalam keadaan kurang baik/pembuangan air tersumbat 2. 50,35 % jaringan irigasi dalam kondisi buruk 3. Masih adanya lingkungan permukiman kumuh 4. Sebagian jalan dalam kondisi kurang baik 5. Penataan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. 6. Keterbatasan SDM pada Dinas Pekerjaan Umum membuat kegiatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan laporan dinas kurang maksimal. 7. Pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di pedesaan banyak mengalami hambatan 8. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang. 9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. 10. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang penataan ruang. 11. Luasnya wilayah Kabupaten Lamandau yang membuat pemeliharaan jalan tidak merata Dengan terintegrasinya proses perencanaan antar bidang, maka akan memantapkan fungsi Koordinasi dan Komunikasi perencanaan antar bagian/bidang di lingkup SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau, maupun dengan Pemerintah Daerah dan Bappeda.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

38

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Bupati dan Wakil Bupati Lamandau “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”. Pada Visi Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, berarti mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan dan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya dengan selalu memperhatikan kearifan lokal. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dalam iklim yang kondusif, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas Dari KKN, adalah pemerintahan yang mempunyai kredibilitas, profesionalisme, akuntabilitas, berkualitas dan mampu mengayomi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan transparansi sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus juga diharapkan dapat memberikan masukan maupun informasi apabila ada kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan. Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, hal ini ditempuh dengan melaksanakan pembangunan rumah ibadah, membangun persatuan yang kuat antar para pemuda lintas agama dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lamandau, sehingga tercipta keseimbangan dan toleransi serta sikap saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama, antar suku dan antar golongan di masyarakat. Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah tersebut tetap berada dalam koridor citacita menuju masyarakat yang maju, mandiri dan adil, seperti dimaksud dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

39

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU 3.2.2. Misi Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Lamandau 1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri. 3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun. 4. Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau. 5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa. 6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya. 7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani. 8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan. 10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 5 membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang, dan jasa, pada misi ini terlihat jelas peran serta dinas pekerjaan umum dalam membuka akses-akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman melalui pembangunan jalan, sarana dan prasarana permukiman serta pembangunan infrastruktur penunjang.

3.3.

Telahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau

Berdasarkan Undang-Undang sektor ke-PU-an yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

40

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman telah dimandatkan secara tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi turunan dari Undang-Undang tersebut. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan lain yang melekat yaitu penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan,

dan

pengendalian

pembangunan

infrastruktur

perumahan

dan

permukiman; penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah/ kawasan tangkapan air pada daerah aliran sungai dan pedoman pengelolaan Pengairan; penetapan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang Pengairan dan jaringan jalan; perencanaan dan pedoman pengelolaan Pengairan; penyelenggaraan dan pemberian izin pengelolaan Pengairan; penetapan standar prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan; dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan serta prasarana dan sarana Pengairan yang strategis. Kewenangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman saat ini sebagian berada di tingkat Nasional dan sebagian telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat concurrent atau dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum, terdapat urusan yang akan dilaksanakan sendiri, yang sebagian dapat didekonsentrasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik, atau yang dapat ditugas-pembantuan-kan untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk subbidang Pengairan, Bina Marga, dan bidang Penataan Ruang. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Oleh sebab itu, peranan Dinas Pekerjaan Umum sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur di daerah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur di daerah. Memasuki era milenium ketiga dewasa ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia memasuki era kompetisi antar-negara yang ketattak terkecuali dengan daerahDokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

41

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU daerah seperti halnya Kabupaten Lamandau. Dapat dikatakan bahwa posisi dan peran masyarakat dalam konstelasi perekonomian daerah akan banyak ditentukan oleh daya saingnya secara relatif terhadap daerah lainnya. Semakin baik daya saing suatu daerah maka semakin besar peluang yang dimilik oleh daerah tersebut untuk menarik investasi asing. Salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah baik secara regional maupun nasional adalah ketersediaan dan kualitas dari hasil pembangunan infrastrukturnya. Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing daerah, disamping sektor lain seperti sumber daya alam. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan

kesenjangan

antar-kawasan

maupun

antar-wilayah

di

daerah,

memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah Kabupaten Lamandau dan sekitarnya. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman. Disamping itu, infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan nasional terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 mendatang.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

42

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals, yaitu: a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut terlihat melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (ii) Infrastuktur Pengairan yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi Pengairan, serta pendayagunaan Pengairan dan pengendalian daya rusak air; dan (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan, revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan. Dimana seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains), menghadirkan keuntungan sosial (social benefits), meningkatkan layanan publik (public services), serta meningkatan partisipasi politik (political participation) di segenap lapisan masyarakat. Pembangunaninfrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga harus selaras dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan

wilayah

dan

permukiman

dalam

rangka

perwujudan

pemantapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

43

dan


Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup Strategis

3.4.1. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah Ruang publik dalam tata guna lahan atau pemanfaatan ruang wilayah/area perkotaan adalah ruang terbuka (open space) yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari pemerintah kota yang bersangkutan demi keberlangsungan beberapa aktivitas sosial (rekreasi, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan ) seluruh warganya. Sedangkan wujud dari ruang terbuka (open space) adalah berupa lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan; ruang terbuka ini dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain anak-anak, pekuburan dan daerah hijau pada umumnya.Daerah hijau pada umumnya meliputi median jalan; sempadan jalan, sungai,

dan

pantai.

Demi

untuk menjamin kepentingan sosial

bagi

semua

golongan/strata warga kotanya maka semestinya semua ruang publik tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten. Ditinjau dari fungsi dan karakteristiknya maka definisi sebuah Kota (city) adalah permukiman; berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi; tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualistis. Sedangkan Perkotaan (Urban) adalah daerah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh diluar batas administratifnya, yang berupa daerah pinggiran sekitarnya (daerah suburban).Bila ditinjau dari legalitas pemerintahannya berdasarkan UU No.32 tahun 2004, kabupaten dan Kota adalah daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sebuah Kota secara fisik paling sedikit terdiri dari 4 kecamatan. Kabupaten Lamandau dapat dikelompokkan menjadi tipe Kota kecil dengan jumlah penduduk 66.061 s.d 70.090 jiwa. Saat ini Kota Besar yang jumlahnya sekitar 18 daerah terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra (wilayah Indonesia Bagian Barat), kecuali Kota Makassar, sedangkan Kota Sedang sejumlah 29 daerah sebagian besar tersebar di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan sisanya adalah Kota Kecil yang berjumlah 44 daerah tersebar di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

44

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Dalam konteks penyediaan ruang-ruang publik di perkotaan maka hampir semua kota terutama kota-kota besar mengalami defisit karena jumlah besaran/luas ruang publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tidak mampu menampung kebutuhan beberapa aktivitas sosial yang semestinya merupakan hak dari warga kotanya. Secara nominal memang belum pernah dilakukan penelitian seberapa besar defisit dari ruang publik tersebut pada tiap-tiap kota. Defisit ruang publik yang berupa taman bermain dan lapangan olahraga terlihat dari gejala banyaknya anak-anak kita yang bermain sepak bola, bersepeda maupun layang-layang di tengah jalan atau di bantaran sungai. Hal ini lebih dikarenakan kurangnya atau bahkan tidak tersedianya tempat bermain di lingkungan permukiman dimana mereka tinggal. Fenomena ini menunjukkan kerinduan mereka pada aktivitas rekreasi di alam terbuka setelah seharian bahkan 6 hari dalam seminggu dikurung dalam kotak-kotak ruang yang bernama ruang kelas. Dengan semangat kanak-kanaknya mereka ini mampu mencari serpihan lahan kosong yang tersisa diantara bangunan gedung maupun jalan untuk dipakai sebagai tempat bermain tanpa memikirkan resiko maupun bahaya yang mungkin timbul karena rentannya keamanan lokasi tersebut. Bagi sebagian kecil warga kota yang memiliki strata ekonomi menengah keatas, mereka dapat mensubstitusi kebutuhan anak-anak ini dengan membeli sarana rekreasiindoor maupun outdoor yang dikelola atau dimiliki oleh pihak privat/swasta yang menawarkan berbagai jenis rekreasi sesuai dengan harganya. Lalu bagaimana nasib dari sebagian besar anak-anak kita dari kelompok keluarga dengan strata ekonomi menengah kebawah. Karena rekreasi merupakan hak mendasar bagi setiap warga kota maka sudah semestinya Pemerintah Daerah

harus

bertanggung

jawab

serta

memikirkan

dengan

serius

untuk

menyeimbangkan ketersediaan antara ruang rekreasi publik dengan ruang rekreasi privat. Contoh lain yang tidak kalah ironisnyaadalah defisit ruang publik yang berupa sempadan pantai atau daerah pesisir. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kota/Kabupaten setempat memberikan ijin bagi pembangunan bangunan di tepi pantai / sungai tanpa ketegasan untuk tetap mempertahankan sempadan pantai / sungai sebagai ruang publik. Sejalan dengan kebijakan Pemerintahan dengan pola kewenangan otonomi daerah, maka hal ini membawa dampak terjadinya percepatan pertumbuhan kabupaten Lamandau seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesiayang relatif lebih cepat

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

45

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU dibandingkan dengan masa sebelumnya, dengan demikian jumlah kota besar akan terus meningkat

karena

bertumbuhnya

kota

sedang

menjadi

kota

besar.

Dengan

memperhatikan kecenderungan permasalahan defisit ruang publik yang dialami oleh kota-kota Besar saat ini, maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai satuan kerja dibawah Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pemegang amanat bagi penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum (PSPU) dapat mengambil peran strategis dalam upaya untuk meminimalkan permasalahan ini. Dengan azas otonomi, tentu saja peran atau intervensi yang dapat dilakukan Departemen Pekerjaan Umummenjadi lebih terbatas, karena penyediaan ruang publik yang merupakan bagian dari penataan ruang wilayah telah menjadi urusan wajib daerah. Oleh sebab itu, peranan dari Dinas Pekerjaan Umum menjadi cukup strategis dalam hal penataan ruang wilayah ini. Dalam pasal 11 (4) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa : Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal ini secara implisit memberikan arahan bahwa Pemerintah dapat tetap berperan dalam urusan wajib daerah melalui penetapan kebijakan mulai tingkat tertinggi yang berupa Undang-Undang hingga Keputusan Menteri. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka Pemerintah telah menerbitkan PP No.65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam PP ini secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap Departemen/Kementerian wajib menyusun SPM sesuai dengan sektor yang menjadi lingkup wewenangnya masing-masing. Begitu pula Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti kebijakan ini dalam Peraturan Daerah (Perda)-nya. Dalam PP ini bahkan secara tegas ditetapkan adanya sangsi bagi Daerah yang dalam jangka waktu tertentu tidak melaksanakan amanat ini. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah berkaitan dengan pengawasan dan pengedalian pelaksanaan standar pelayanan minimal pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum BerdasarkanKepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan SPM bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan pemegang amanat bagi penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum (PSPU) termasuk didalamnya mengenai regulasi tentang ruang-ruang publik. Namun sesuai dengan perkembangan pola pemerintahan dan semangat otonomi daerah dan dengan mempertimbangkan ketidaklengkapan serta kurang rincinya substansi pengaturan yang termuat didalamnya maka revisi atau pembaharuan atasKepmen tersebut memiliki urgensi yang tinggi dan kewenangan tersebut kini telah secara bertahap telah dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum selaku Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

46

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU bagian dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan wajib di bidang pekerjaan umum. Dalam rangka untuk menjamin tersedianya ruang publik di perkotaan maka muatan substansi yang harus dinyatakan secara tegas dalam rumusan kebijakannyaadalah SPM tentang rasio / prosentase luas ruang publik ideal terhadap keseluruhan luas wilayah kota atau penyeimbangan antara ruang publik dengan ruang privat. Rumusan kebijakan implementasi SPM ini harus ditetapkan mulai tahap perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian tata ruang di daerah. Selanjutnya Pemerintah dapat melaksanakan fasilitasiuntuk membantu Daerah dengan menerbitkan NSPM maupun bantuan teknis implementasi kebijakan SPM terkait penyediaan ruang-ruang publik. Dengan mengambil peran aktif dan strategis seperti inilah maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai satuan kerja yang terintegrasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peluang yang besar dalam penataan ruang publik di daerah serta berkesempatan untuk berkontribusi dalam suksesnya penyediaan ruang publik dalam skala nasional.

3.4.2. Kajian Lingkungan Strategis Setiap organisasi bagaimanapun bentuk dan apapun fungsinya tidak akan mampu untuk berdiri sendiri tanpa interaksi dengan lingkungannya. Sementara itu lingkungannya sendiri selalu mengalami perubahan. Dalam banyak hal perubahan lingkungan sering bersifat spontan dan tidak terantisipasi sebelumnya oleh karena itu, analisa lingkungan organisasi merupakan bagian penting dalam kajian manajemen. Pemahaman terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis bersifat kompleks dan tidak menentu sangat diperlukan untuk menyusun strategi dan rencana program kegiatan organisasi. Perencanaan yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap kemungkinan perubahan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, yang pada akhirnya akan sangat menentukan eksistensinya. Secara umum lingkungan organisasi diklasifikasikan menjadi dua, pertama lingkungan eksternal dan kedua lingkungan internal, yaitu berbagai kondisi atau kekuatan-kekuatan yang berada didalam organisasi itu sendiri.

1. Analisis Lingkungan Internal Lingkungan internal merupakan kekuatan-kekuatan/kondisi yang berada didalam kendali organisasi. Lingkungan internal secara umum meliputi 3 kategori, yaitu pertama Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

47

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU input (Resource) yang mencakup sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, misal SDM, kemampuan ekonomi, informasi dan kompetensi, kedua proses kerja (Present strategy) dan ketiga kinerja (Performance), yang menunjukkan pada hasil yang dicapai dengan perkembangannya dari waktu ke waktu. a. Input (Resourced) Kualitas dan alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi akan sangat menentukan kualitas kerja yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Bagaimana organisasi akan mampu mengembangkan potensinya sangat ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan sumber daya manusianya, seberapa besar kemampuan anggarannya seberapa memadai sistem informasi dan teknotogi yang diterapkan, seberapa besar sarana dan prasarana yang tersedia dan seberapa besar kompetensi yang dimiliki dan yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat di alokasikan secara tepat dengan kata lain seberapa besar kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk merespon segala kondisi dan perubahan-perubahan yang terdapat pada lingkungannya. Apapun perencanaannya, apapun strateginya, setaip organisasi, terutama organisasi publik, keberhasilan semua itu akan sangat ditentukan oleh komitmen dari manajemen puncaknya (Top Manajement). Dalam konteks ini Kabupaten Lamandau memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun gambaran Input (Resource) yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga tingkat keberhasilan kerja suatu kelembagaan /organisasi sangat dipengaruhi dari sumber daya manusia yang ada didalamnya. Dilihat dari motivasi kerja, loyalitas dan disiplin Sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dikatakan cukup memadai yaitu sebanyak 59 orang PNS dan 1 orang Tenaga honorer dan/kontrak. Namun jika dilihat dari kualitas sumber daya yang ada, masih dirasakan perlunya peningkatan kompetensi teknis tertentu melalui pendidikan dan pelatihan formal. Hal ini sangat diperlukan guna mendukung jenis tugas dan jumlah pelayanan yang

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

48

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU harus diselenggarakan yang membutukan keahlian dan keterampilan khusus dari SDM yang berkompeten.

2) Sumber Daya Ekonomi/Pendanaan Sumber daya ekonomi dalam hal ini terutama dilihat dari kemampuan pembiayaan atau kemampuan anggota. Aktivitas organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan sangat tergantung pada seberapa besar kemampuannya dalam pengelolaan anggaran operasionalnya. Kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau dibandingkan target PAD yang dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum serta target kinerja yang ingin dicapai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sangat memerlukan profesionalime dan kompetensi yang memadai untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam mengatasi hal tersebut. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum sebagai unit kerja dengan tuntutan tugas dan fungsi utama (Core Bussiness) yang sangat luas memiliki tantangan yang besar tidak hanya pada aspek operasional, namun juga pada mekanisme perencanaan pada tahun berikutnya.

3) Sumber Daya Teknologi (Sarana Prasarana) Teknologi yang terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana serta sistem informasi dalam rangka peningkatan pelayanan akan menentukan seberapa besar kemampuan manajemen Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu dengan kemampuan teknologi akan dapat diketahui bagaimana kemampuan organisasi dalam merespon kebutuhan perubahan dimasa yang akan datang. Dinas Pekerjaan Umum sebagai unit kerja yang melayani masyarakat dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat yang sangat diperlukan. Sarana dan prasarana kantor saat ini dapat dikatakan belum cukup memadai dan merupakan salah satu faktor kelemahan dalam kinerja organisasi. Salah satu hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Pekerjaan Umum adalah sarana fisik dan tehnologi yang menunjang sistem informasi, baik dalam rangka untuk mengakses informasi dari luar maupun dalam rangka penyampaian informasi

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

49

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU yang bersifat promosi, ketersediaan sarana ini tentu saja akan sangat mendukung peningkatan kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau.

b. Proses Kerja (Present Strategy) Proses kerja dalam hal ini mencakup prosedur dan mekanisme kerja yang dilaksanakan Dinas PU. Proses kerja disini menyangkut pola hubungan kerja yang dilakukan antar bidang maupun unit organisasi terkait termasuk bagaimana pola komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan kolega atau calon kolega. Dari sisi hubungan kerja antar bidang yang ada dalam struktur organisasi Dinas PU, sangat diperlukan adanya reviu terhadap mekanisme kerja guna mencapai harmonisasi, sinergitas dan sinkronisasi terhadap interpretasi job descriptions yang diimplementasikan secara koordinatif dan terintegrasi oleh seluruh bidang dan sekretariat. Sedangkan dalam perspektif pola hubungan dengan unit/instansi terkait, seperti halnya dengan pola umum yang terdapat dalam organisasi birokrasi yang cenderung merefleksi egoisme sektoral, dimana setiap unit kerja telah berorientasi pada kepentingan internal secara parsial, dalam arti bahwa pelaksanaan tugas setiap unit belum

mendasarkan

pada

pendekatan

sistem,

kecenderungan

ini

sering

menghambat hubungan diskresi dan independensi unit untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

c. Kinerja (Performance) Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi adalah kinerja dan produktivitas pegawai. Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan programnya diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diantaranya dengan meningkatkan kinerja pegawainya. kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab yang diberikan. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan sehingga mempengaruhi kontribusi yang diberikan pada organisasi atau instansi tersebut, termasuk kualitas pelayanan yang disajikan dalam dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diharapkan Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

50

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU memberikan dukungan operasional dan teknis. Untuk itu, diharapkan satuan kerja ini dituntut memiliki SDM yang handal dan profesional, unggul, kompetitif dan akuntabel. Mengenai kinerja pembangunan bidang ke-PU-an di Kabupaten Lamandau sampai dengan saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu: - Konsentrasi pembangunan infrastruktur tidak merata - Masih terkendala dalam pembebasan lahan - Banyaknya alih fungsi lahan - Pemenuhan kebutuhan air bersih belum optimal - Belum adanya dokumen RTRW

2. Analisis Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal dalam konteks kajian organisasi/manajemen merupakan kondisi yang terdapat diluar organisasi, lingkungan ini meliputi lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja. a. Lingkungan Masyarakat Termasuk kekuatan umum yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas-aktivitas organisasi jangka pendek tetapi dapat mempengaruhi keputusan jangka panjang. Lingkungan masyarakat ini terdiri dari: 1) Aspek Politik Aspek ini biasanya menghubungkan manajemen organisasi dengan berbagai kebijakan ataupun kondisi politik yang terjadi. Dalam konteks organisasi publik, perubahan yang terdapat pada aspek politik atau kebijakan publik akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, karena pada dasarnya organisasi publik (dan terlebih organisasi Pemerintah) merupakan bagian dari sistem politik itu

sendiri.

kelonggaran

Sehingga maupun

kebijakan-kebijakan memperkuat

atau

tersebut bahkan

dapat

memberikan

menghambat

proses

penyelenggaraan fungsi organisasi. Perlu disadari bahwa berbagai kebijakan yang ditempuh tidak akan pernah terlepas dari faktor kepentingan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan setiap kebijakan mengandung "pesan" yang bermuatan kepentingan pihak-pihak

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

51

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU tertentu. Pihak-pihak itu bisa saja masyarakat luas sebagai kepentingan bersama, tetapi bisa juga kepentingan-kepentingan yang memberikan peluang dan manfaat bagi lembaga atau organisasi tertentu, atau pihak-pihak yang berperan dibalik lahirnya kebijakan tersebut. Hal ini sering harus disadari mengingat adanya berbagai keterbatasan dan pertimbangan-pertimbangan dilematis yang dihadapi oleh Pemkab sebagai upaya mencapai akselerasi pembangunan. Kondisi politik di Kabupaten Lamandau yang cenderung kondusif, cukup mendukung dan memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugastugas Dinas PU. Hal ini juga didukung dengan kebijakan Kabupaten Lamandau yang

mengarahkan

konsep-konsep

pembangunan

melalui

percepatan

pembangunaninfrastruktur dimana Dinas Pekerjaan Umum menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaannya.

2) Aspek Ekonomi Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi sangat berpengaruh, karena bagaimanapun juga Pemerintah Daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya tanpa peran serta masyarakat, baik dalam konteks masyarakat sosial (Society) maupun sektor swasta (Private sector). Oleh karena itu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat merupakan dukungan yang sangat positif. Disamping itu aspek ekonomi ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan terhadap perumahan dan iklim investasi, dimana Kabupaten Lamandau dengan potensi pertanian, dan sumber dayanya yang berlimpah tentunya akan menjadi salah satua daerah tujuan investasi. Hal ini tentunya akan diikuti dengan peningkatan infrastruktur perkotaan oleh pemerintah daerah maupun infrastruktur perdagangan berupa pembangunan gedung-gedung oleh para pengusaha yang tentunya berdampak terhadap timbulnya tantangan akan peningkatan kinerja Dinas PU.

3) Aspek Sosial Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap permohonan

pengajuan

perijinan.

Perubahan

sosial

yang

terjadi

menggambarkan adanya perubahan pada pola pikir, sikap dan pola perilaku

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

52

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU masyarakat. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah dalam pembangunan. Sebagai konsekuensi dari keberhasilan pembangunan adalah terjadinya perubahan sosial, dalam arti perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Implikasi dari kemajuan yang dicapai salah satunya tercermin dari adanya perubahan preferensi, pola pikir dan pola perilaku masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai fenomena dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki diskresi yang lebih besar dalam menentukan pilihan-pilihan aktifitas. Dan disinilah letak tuntutan yang harus direspon oleh Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah tetap memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

b. Lingkungan kerja Lingkungan kerja termasuk kelompok-kelompok stakeholder yang berpengaruh langsung pada organisasi. Lingkungan kerja terdiri dari: 1) Unsur Pemerintah Instansi pemerintah tentu saja berperan sangat besar dalam hal ini berkaitan dengan peraturan pemerintah, peraturan daerah, lingkungan di mana organisasi berada yang merupakan unsur stakeholder organisasi. 2) Media Media yang berupa media elektronik maupun media cetak adalah suatu sistem informasi bagi organisasi dalam mempromosikan maupun memberikan layanan informasi kepada masyarakat. 3) Pelanggan (Customer) Dalam setiap bentuk usaha, faktor pelanggan (customer) merupakan faktor penting yang turut menentukan eksistensi usaha tersebut. Tumbuh dan berkembangnya usaha akan sangat ditentukan oleh bertahan/tidaknya pelanggan dan akan sangat tergantung dari pembayaran yang diberikan. Dengan mencermati pertumbuhan dan perkembangan minat interest masyarakat yang

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

53

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU ingin membangun Kabupaten Lamandau mengalami pertumbuhan positif, sehinga perlu direspon dengan peningkatan pelayanan.

Demikian halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimana sesuai dengan paradigma baru yang berkembang adalah menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi lebih sebagai pelanggan (customer) yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu lembaga pelaksanan otonomi daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan guna menjawab dinamika harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima.

4) Pesaing (Competitive Force) Disadari atau tidak di era reformasi dan transparansi ini kinerja pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan telah memasuki era persaingan antar daerah untuk menarik investasi di wilayahnya. Demikian halnya Kabupaten Lamandau yang secara geografis sangat strategis yaitu sebagai jalur penghubung antara 2 ( dua ) provinsi yaitu provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya menarik investasi tentunya sangat dipengaruhi oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pelayanan/ penyediaan infrastruktur yang semakin baik dalam meningkatkan aksesibilitas.

5) Collaborators Collaborates dalam hal ini adalah berbagai pihak, terutama unit kerja yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja manajemen pelayanan ke-PU-an. Kolaborasi yang sistematis dan sinergis dari berbagai unit kerja yang ada akan sangat mendukung peningkatan kinerja pelayanan sesuai Standar Pelayanan Publik. Didalam penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum sangat terkait dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terkait pola pelayanan satu atap yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Dalam pelaksanaan kolaborasi dan koordinasi pelayanan ini telah disusun beberapa regulasi sebagai payung hukum yang mengatur tentang Sinergitas dan Sinkronisasi Pola

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

54

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Hubungan Kerja dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan kepada BPPT. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Setelah melakukan identifikasi dan analisis terhadap variabel-variabel diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu Strategis yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun yaitu: 1. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air. 2. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan. 3. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat. 4. Harus segera ditetapkannya dokumen RTRW kabupaten Lamandau agar pembangunan dapat sesuai dengan struktur dan pola ruang yang ada.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

55

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi Dinas PU Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran menantang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Dinas PU. Visi Dinas Pekerjaan Umum dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yaitu : ”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”. Berdasarkan pada visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau diatas, visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah :

” Terwujudnya Masyarakat Lamandau yang Sejahtera di tahun 2018 melalui pembangunan infrastruktur ke-PU-an yangmerata, mendukung perekonomian dan berkelanjutan”.

Didalam Visi tersebut terkandung keinginan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau sebagai instansi teknis yang menangani pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamandau, untuk mewujudkan suatu infrastruktur yang tertata, rapi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mampu menjadi faktorpendorong dan pendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian Kabupaten Lamandau dimasa tahun 2013-2018 mendatang guna mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Lamandau dan sekitarnya.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

56

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Makna dari infrastruktur yang merata, mendorong perekonomian dan berkelanjutan merupakan perwujudan dari tingkat pembangunan dan pelayanan bidang pekerjaan umum yang meliputi: 1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana Pengairan yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan Pengairan yang berkelanjutan; 2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata; 3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dalam jumlah yang memadai; 4. Infrastruktur mendukung jalannya perekonomian agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa 5. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis; 6. Bangunan

gedung

yang

memenuhi

persyaratan

keselamatan,

kesehatan,

kenyamanan dan kemudahan;dan 7. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur dan permukiman yang andal berbasis penataan ruang.

4.1.2 Misi Dinas PU Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan instansi lain dapat mengenal instansi Dinas Pekerjaan Umum dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang diharapkan di masa mendatang. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah : 1. Menyelenggarakan pengelolaan Pengairan ( SDA ) secara efektif dan optimal serta mengurangi resiko daya rusak air; Sumberdaya air merupakan bagian dari sumberdaya a lam yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumberdaya alam lainnya. Air adalah sumberdaya yang terbarui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berplndah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

57

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Tak seorangpun yang menyangkal bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh kehidupan, balk manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, yang tidak dapat digantikan oleh substansi lain. Bagi Indonesia yang merupakan negara agraris yang tengah merintis arah pembangunan nasionalnya menuju era industrialisasi , peranan sumber daya air sangallah menentukan. Disamping itu, sejalan pertambahan penduduk Indonesia

yang

terus

berlangsung,

dengan peranan

sumberdaya air dimaksud juga dtrasakan semakin menentukan dalam kehidupan sehari-han. 2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan; Misi ini dimaksudkan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang meliputi transportasi (darat, sungai dan udara), air bersih, energi dan listrik, perumahan dan permukiman, dan telekomunikasi. Penyediaan dan layanan infrastruktur yang baik dan sesuai dengan standar selain akan sangat menunjang aktivitas perekonomian, juga akan meningkatkan aksesibilitas dari atau ke wilayah Kabupaten Nduga dan antardistrik di dalamnya. 3. Memberdayakan

peran

serta

masyarakat

dalam

pembangunan,

penggunaan,pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman; Pembangunan kawasan permukiman secara terpadu dan berkelanjutan dapat dijelaskan bahwa untuk mengatur pembangunan kawasan perkotaan kabupaten lamandau seharusnya sudah disepakati bersama dan dituangkan kedalam rencana detail tata ruang kawasan kabupaten (RDTRK) tahun 2009-2013. Dalam melaksanakan pembangunan diarahkan pada rencana peruntukan kawasan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menata kawasan pemukiman yaitu tersedianya lahan untuk fasilitas umum seperti: jaringan jalan, drainase, TPS, kepadatan bangunan, luas areal hijau, jaringan telepon, jaringan listrik, tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dengan pelaksanaan pembangunan yang disertai penataan yang konsisten, akan menghasilkan pemukiman yang nyaman, indah dan berkelanjutan. 4. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsipprinsip good governance;

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

58

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Di era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional dan efektif dalam menjaankan tugasnya. Lebih lanjut, kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam menciptakan pelayanan publik yang prima, serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. 5. Meningkatkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW; dan Rencana tata ruang wilayah (RTRW) perlu dipahami sebagai acuan spasial dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta pentingnya implementasi RTRW tersebut secara konsisten. Dalam rangka menghadapi kondisi keterbatasan ruang wilayah, sementara di sisi lain kebutuhan terhadap ruang semakin meningkat, maka diperlukan pendekatan pengelolaan ruang wilayah secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam lingkungan yang berkelanjutan. 6. Menciptakan sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Hal ini menjadi semakin berat dengan masih dimilikinya paradigma

lama

pengelolaan

yang

mengandalkan

kegiatan

pengumpulan,

pengangkutan, dan pembuangan; yang kesemuanya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu; yang bila tidak tersedia akan menimbulkan banyak masalah operasional seperti sampah yang tidak terangkut, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, cara pengoperasian fasilitas yang tidak mengikuti ketentuan teknis. Pada akhirnya berbagai masalah tersebut akan bermuara pada rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan dan tidak diindahkannya perlindungan lingkungan dalam pengelolaan; yang bila tidak segera dilakukan perbaikan akan berdampak buruk terhadap kepercayaan dan kerjasama masyarakat yang sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan publik yang mensejahterakan masyarakat.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

59

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dapat dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan uraian tersebut, makatujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandauyang ditetapkan untuk periode lima tahun ke depan(20132018) adalah sebagai berikut :

No.

Misi Menyelenggarakan

1.

2.

3.

Tujuan pengelolaan Tersedianya sistem (jaringan)

Pengairan ( SDA ) secara efektif dan infrastruktur Pengairan ( SDA) untuk optimal serta mengurangi resiko meningkatkan pertumbuhan ekonomi daya rusak air;

daerah

Meningkatkan aksesibilitas wilayah

Terbukanya keterisolasian daerah

melalui pembangunan jaringan

pedesaan dan kecamatan agar

jalan yang andal, terpadu dan

angkutan orang, barang dan jasa

berkelanjutan

menjadi lancarnya

Memberdayakan peran serta

Terwujudnya pembangunan kawasan

masyarakat dalam pembangunan,

strategis dan wilayah tertinggal dalam

penggunaan, pemeliharaan

mendukung pertumbuhan ekonomi,

infrastruktur pekerjaan umum dan

meningkatkan kesejahteraan

permukiman;

masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Menyelenggarakan 4.

dukungan Tersedianya Sumber Daya Manusia

manajemen fungsional dan sumber Dinas Pekerjaan Umum yang handal daya yang akuntabel dan kompeten, dan profesional terintegrasi serta inovatif dengan

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

60

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU No.

Misi menerapkan

Tujuan

prinsip-prinsip

good

governance.

5.

Meningkatkan perencanaan tata

Tersedianya Rencana Tata Ruang dan

ruang, pemanfaatan ruang dan

Wilayah yang berkualitas dan

pengendalian pemanfaatan ruang

berwawasan lingkungan

yang sesuai dengan RTRW

6

Menciptakan sistem pengelolaan

Menciptakan

sampah secara komprehensif dan

sampah

terpadu

terpadu.

yang

sistem

pengelolaan

komprehensif

dan

Sasaran Jangka Menengah Dinas PU Sasaran merupakan penggambaran hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau guna mencapai tujuan. Sasaran fokusnya pada action yaitu disamping berupa kegiatan yang bersifat spesifik, terukur, dan dapat diwujudkan, berorientasi pada hasil, dan ada ketentuan waktu atau SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Result Oriented, Time Bound). Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akandiwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau periode 2013-2018adalah sebagai berikut : Tujuan 1,Tersedianya sistem (jaringan) infrastruktur Pengairan ( SDA) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah memiliki sasaran meningkatnya sarana dan prasarana jaringan drainase, air bersih, tata bangunan, pengendali air limbah dan sanitasi. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

61


Drainase dalam kondisi baik



Rumah Tangga bersanitasi



Rumah tangga pengguna air bersih



Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Tujuan 2,Terbukanya keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar angkutan orang, barang dan jasa menjadi lancarnya memiliki sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan pendukung kegiatan ekonomi daerah. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut: 

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik



Panjang Jalan dilalui roda empat



Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)

Tujuan 3,Terwujudnya pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah memiliki sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang aktivitas ekonomi. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut: 

Rasio Jaringan Irigasi



Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk



Rasio Rumah Layak Huni



Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik



Lingkungan pemukiman kumuh

Tujuan 4,Tersedianya Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum yang handal dan profesional memiliki sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perencanaan organisasi, penatausahaan keuangan, penatalaksanaan organisasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, menyeluruh dan berkesinambungan serta SDM PU yang profesional. Keberhasilan Sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Lakip SKPD

Tujuan 5,Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan memiliki sasaran tersedianya dokumen RTRW sebagai dasar pembangunan dan pengembangan kabupaten Lamandau. Keberhasilan sasaran ini diuku melalui indikator sebagai berikut:

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

62


Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB



Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya

Tujuan 6, Menciptakan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu, memiliki sasaran Meningkatnya pelayanan dan infrastruktur persampahan yang terpadu. Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat melalui Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran selanjutnya dapat dilihat di dalam tabel dibawah ini.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

63


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Tersedianya sistem (jaringan) infrastruktur Pengairan ( SDA) untuk meningkatkan meningkatnya pertumbuhan sarana dan ekonomi daerah prasarana jaringan drainase, air bersih, tata bangunan, pengendali air limbah dan sanitasi

Drainase Rumah

2014

2015

(5)

(6)

Tabel 4.2

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 (7)

2018

(8)

(9)

dalam Tangga

bersanitasi

Rumah

36,1 %

39,13 %

42,16 %

45,18 %

48,21 %

33,52 %

35,87 %

38,74 %

42,22 %

46,45 %

94 %

94 %

94 %

96 %

97 %

428,75 Km

448,75 Km

468,75 Km

488,75 Km

495,37 Km

471,82 Km

481,83 Km

493,20 Km

500,50 Km

510,20 Km

86,550 %

90,587 %

94,625 %

98,168 %

100 %

tangga

pengguna

air

bersih Drainase

dalam

kondisi baik/pembuangan aliran

air

tidak

tersumbat

2

Terbukanya keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar angkutan orang, barang dan jasa

Dokumen

meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan pendukung kegiatan ekonomi daerah

Perencanaan

SKPD

Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang Jalan dilalui roda empat Panjang jalan kabupaten dalam

DPU

Kab.

Lamandau

Page

64

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

3

4

menjadi lancarnya

kondisi baik (>40 km/jam)

Terwujudnya pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Rasio Jaringan Irigasi Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk

Tersedianya Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum yang handal dan profesional

Dokumen



meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana  Rasio Rumah Layak prasarana penunjang aktivitas Huni ekonomi Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Lingkungan pemukiman kumuh Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perencanaan organisasi, penatausahaan Nilai Lakip SKPD keuangan, penatalaksanaan organisasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel,

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

2014

2015

(5)

(6)

(7)

2018

(8)

(9)

1:0,02

1:0,26

1:0,31

1:0,37

1:0,45

1:50

1:45

1:43

1:40

1:35

1:1,47

1:1,46

1:1,45

1:1,44

1:1,43

38,17 %

25,72 %

30,87 %

37,07 %

44,55 %

1,43 %

1,37 %

1,21 %

1,19 %

1,17 %

C

Lamandau

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017

C

Page

65

C

CC

CC

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

2014

2015

(5)

(6)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 (7)

2018

(8)

(9)

menyeluruh dan berkesinambungan serta SDM PU yang profesional

5

6

Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Menciptakan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu.

Dokumen

tersedianya dokumen RTRW sebagai dasar pembangunan dan pengembangan kabupaten Lamandau Meningkatnya pelayanan dan infrastruktur persampahan yang terpadu

Perencanaan

SKPD

Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

DPU

Kab.

Lamandau

0,0004

0,0005

0,0006

0,0008

0,001

15 %

13 %

10 %

8%

6%

1:7

1 : 6,5

1:6

1 : 5,5

1:5

Page

66

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan ” teknik ” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau periode tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : Sasaran 1.

: Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan drainase, air bersih, tata bangunan, pengendali air limbah dan sanitasi

Strategi

: Pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan air bersih

Kebijakan

: (1) Pembangunan sarana air bersih pada daerah rawan air (2) Pembangunan drainase pada daerah rawan banjir (3) Pengelolaan drainase secara berkelanjutan

Sasaran 2.

: meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan pendukung kegiatan ekonomi daerah

Strategi

: Pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan air bersih

Kebijakan

: (1) Penyediaan sarana prasarana penghubung yang memenuhi standar teknis.

Sasaran 3.

: meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang aktivitas ekonomi

Strategi

: Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kebijakan

: (1) Pembangunan fasilitas penunjang ekonomi sosial dan budaya (2) Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana permukiman (3) Pengelolaan sarana dan prasarana permukiman secara profesional, kredibel, transparan, mandiri dan efisien. (4) Fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

67

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Sasaran 4.

: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perencanaan organisasi, penatausahaan keuangan, penatalaksanaan organisasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, menyeluruh dan berkesinambungan serta SDM PU yang profesional

Strategi

: Penguatan Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum

Kebijakan

: (1) Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan. (2) Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) (3) Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.

Sasaran 5.

: tersedianya dokumen RTRW sebagai dasar pembangunan dan pengembangan kabupaten Lamandau

Strategi

: Optimalisasi pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, lestari dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kebijakan

: (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di seluruh aspek pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan ruang. (3) Pengelolaan ruang terbuka hijau

Sasaran 6.

: Meningkatnya pelayanan dan infrastruktur persampahan yang terpadu

Strategi

: Optimalisasi pengelolaan sampah secara terpadu

Kebijakan

: (1) Penyediaan sarana dan prasarana sampah. (2) Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat. (3) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Kebijakan yang diarahkan seperti tersebut diatas, harus memperhatikan hal-hal yang sangat penting yaitu: 1. Renstra harus mengacu pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018, dengan mendasarkan pada kajian ilmiah, analisis Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

68

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU berdasarkan partisipatifuntuk sektor lainnya dan analisis secara top down dan bottom up dalam penanganan aspirasi masyarakat; 2. Perencanaan Umum Pengadaaan dan Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perka LKPP Nomor6 Tahun 2012; 3. Anggaran disusun berdasarkan atas kinerja (outcomes) yang akan dicapai, sehingga perlu dianalisis sesuai dengan piranti yang sesuai, karena yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah outcomes, sedangkan outputs diadakan untuk mencapai outcomes; Oleh sebab itu perencanaan sebaiknya disusun jauh sebelum diajukan untuk dapat dibiayai dilengkapi kajian pelaksanaankegiatan. Selanjutnya kebijakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandauuntuk mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program adalah :

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

69

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013 – 2018 meliputi: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Peneydiaan Jasa Surat - Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Pengairan dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

70

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja PNS DPU 4. Pembebasan Tanah dan kebun untuk fasilitas Pemda

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program pembangunan jalan dan jembatan Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan Jembatan 2. Pembangunan Jalan

Program Pengembangan Perumahan Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang mampu 2. Pembangunan Mess Desa Se-Kabupaten Lamandau

Program Perencanaan Tata Ruang Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran tingkat Kabupaten

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2. Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Pedesaan Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

71

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat)

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Program Pembangunan dan Penataan Taman Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan dan Peningkatan Pertamanan

Program Pembangunan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan dan Peningkatan tempat Pemakaman Umm (TPU) Kabupaten

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan dan Pemeliharaan tempat Pembuangan Sampah

Program Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Operasional Pemeliharaan Pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan Sarana Irigasi 2. Peningkatan Jaringan Irigasi

Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Pengairan Lainnya Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi SDA

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

72

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Msyarakat

Program Pengendalian Banjir Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pengendalian Banjir Kabupaten Lamandau 2. Pengendalian Banjir di Kecamatan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan jalan lingkungan pedesaan

Program Peningkatan Jalan Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan Jalan Kabupaten 2. Peningkatan Jalan dalam Kota di 7 Kecamatan 3. Peningkatan Jalan dalam Ibukota Kabupaten

Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan

Program pembangunan infrastruktur desa tertinggal Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pada lokasi PM2L

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana jarigan air bersih ibu kota kecamatan 1. Peningkatan Kapasitas Air Bersih Perkotaan

Program pembangunan jalan lingkungan Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan

Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

73

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Penataan Fasilitas Umum Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2. Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Lamandau

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan Informasi/ Database jalan dan jembatan

Program Pengembangan Data/Informasi Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Sebagaimana tertuang pada tabel V.1 Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau TA. 2013 - 2018.

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

74


RENSTRA TA. 2013 - 2018

Urusan Pemerintah

: Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi

: Dinas Pekerjaan Umum

Sub Unit Organisai

: Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan

1

Sasar an

Indikator Sasaran

2

3

Program dan Kegiatan

4

Indikator Kinerja

5

Data Capa ian pada Tahu n Awal Pere ncan aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014

Nilai Lakip SKPD

Program Pelayanan Administr asi Perkantor an

Dokumen

Cakupan Pelayanan Administr asi Perkantor an

Perencanaan

Tahun 2018

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

Target

Rp (Juta)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6

100 %

Tahun 2017

Rp (Juta)

1

Meni ngkat nya kualit as peny

Tahun 2016

Target

BELANJA LANGSUNG

Tersedi anya Sumber Daya Manusi a Dinas

Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD

Th n

107.681

1

%

Th n

104.308

%

100

107.099

3.133

Kab.

1

Lamandau

Th n

110.983

1

%

100

2.772

DPU

Th n

%

100

SKPD

1

Page

5

Th n

Lokasi

19

20

Dinas Pekerja an Umum

Kab. Laman dau

544.573

%

100 3.336

75

114.501

%

100 3.218

Th n

Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab

100 3.440

15.898

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Pekerja an Umum yang handal dan profesio nal

eleng garaa n pere ncan aan orga nisasi , penat ausa haan keua ngan, penat alaks anaa n orga nisasi yang efekti f, efisie n, trans para n, akunt abel, meny eluru h dan berke sina mbu ngan serta SDM PU yang profe siona l.

Penyediaa n jasa surat menyurat

Terlaksan ana Penyediaa n jasa surat menyurat yang memadai

12 Bln

12

Bln

18

12

Bln

21

12

Bln

22

12

Bln

24

12

Bln

25

60

Bln

110

Penyediaa n jasa komunika si, sumber daya air dan listrik

Terlaksan anya Penyediaa n jasa komunika si, sumber daya air dan listrik yang memadai

12 Bln

12

Bln

194

12

Bln

220

12

Bln

224

12

Bln

225

12

Bln

230

60

Bln

1.093

Penyediaa n jasa pemelihar aan dan perizinan kendaraa n dinas/ope rasional

Terlaksan anya Penyediaa n jasa pemelihar aan dan perizinan kendaraa n dinas/ope rasional yang memadai

12 Bln

12

Bln

527

12

Bln

600

12

Bln

605

12

Bln

610

12

Bln

620

60

Bln

2.962

Penyediaa n jasa administra si keuangan

Terlaksan anya Penyediaa n jasa administr asi keuangan yang memadai

12 Bln

12

Bln

966

12

Bln

1.100

12

Bln

1.120

12

Bln

1.140

12

Bln

1.160

60

Bln

5.486

Penyediaa n jasa kebersiha n kantor

Terlaksan anya Penyediaa n jasa kebersiha

12 Bln

12

Bln

20

12

Bln

23

12

Bln

25

12

Bln

29

12

Bln

33

60

Bln

130

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

76

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU n kantor yang memadai

Penyediaa n jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksan anya Penyediaa n jasa perbaikan peralatan kerja yang memadai

12 Bln

12

Bln

34

12

Bln

39

12

Bln

45

12

Bln

50

12

Bln

55

60

Bln

223

Penyediaa n alat tulis kantor

Terlaksan anya Penyediaa n alat tulis kantor yang memadai

12 Bln

12

Bln

130

12

Bln

145

12

Bln

150

12

Bln

160

12

Bln

170

60

Bln

755

Penyediaa n barang cetakan dan penggand aan

Terlaksan anya Penyediaa n barang cetakan dan penggand aan yang memadai

12 Bln

12

Bln

65

12

Bln

75

12

Bln

80

12

Bln

90

12

Bln

100

60

Bln

410

Penyediaa n kompone n instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor

Terlaksan anya Penyediaa n kompone n instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor yang memadai

12 Bln

12

Bln

30

12

Bln

35

12

Bln

40

12

Bln

45

12

Bln

50

60

Bln

199

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

77

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Penyediaa n peralatan dan perlengka pan kantor

Terlaksan anya Penyediaa n peralatan dan perlengka pan kantor yang memadai

12 Bln

12

Bln

50

12

Bln

55

12

Bln

60

12

Bln

65

12

Bln

70

60

Bln

300

Penyediaa n peralatan rumah tangga

Terlaksan anya Penyediaa n peralatan rumah tangga yang memadai

12 Bln

12

Bln

50

12

Bln

55

12

Bln

60

12

Bln

65

12

Bln

70

60

Bln

300

Penyediaa n bahan bacaan dan peraturan perundan gundangan

Terlaksan anya Penyediaa n bahan bacaan dan peraturan perundan gundangan yang memadai

12 Bln

12

Bln

36

12

Bln

40

12

Bln

45

12

Bln

50

12

Bln

55

60

Bln

226

Penyediaa n makanan dan minuman

Terlaksan anya Penyediaa n makanan dan minuman yang memadai

12 Bln

12

Bln

22

12

Bln

25

12

Bln

29

12

Bln

30

12

Bln

35

60

Bln

141

Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar

Terlaksan anya Rapatrapat koordinasi dan

12 Bln

12

Bln

370

12

Bln

421

12

Bln

423

12

Bln

458

12

Bln

467

60

Bln

2.139

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

78


Tersedi anya Penera pan Reform asi Birokra si dan Peningk atan Pelayan an Publik

Meni ngkat nya akunt abilit as Keua ngan peme rinta h daera h

Pengemba ngan sumber daya aparatur

daerah

konsultasi ke luar daerah yang memadai

Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksan anya Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang memadai

Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemelihar aan rutin/berk ala gedung kantor

Terlaksan anya Pemelihar aan rutin/berk ala gedung kantor yang memadai

12 Bln

12

Bln

78

12

Bln

90

12

Bln

103

12

Bln

119

12

Bln

136

60

Bln

526

Peningkat an Prasarana Perkantor an

Terpenuhi nya Peningkat an Prasarana Perkantor an yang memadai

12 Bln

12

Bln

120

12

Bln

139

12

Bln

160

12

Bln

184

12

Bln

211

60

Bln

814

Dokumen

12 Bln

12

100 %

100

Bln

260

%

12

100

Bln

%

2.498

Perencanaan

SKPD

DPU

280

12

100

Bln

%

2.394

Kab.

290

12

100

Bln

%

2.458

Lamandau

Page

295

12

100

Bln

%

2.547

79

300

60

100

Bln

1.425

%

2.628

12.525


Kab. Laman dau


Tersedi anya Fasilitas Penduk ung Aparatu r Negara guna menunj ang Kedesip linan Kinerja

Meni ngkat nya Kiner ja Apar atur Nega ra dala m Pelay anan Publi

Terpenuhi nya Kewajiban Aparatur Negara dalam Kedisiplina n Kerja

Pembang unan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Adanya Pembang unan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara yang memadai

1 Fisik 100 %

Perencana an Pengadaa n Tanah

Tersedian ya Perencan aan Pengadaa n Tanah utk Pem. Daerah

Persiapan Pengadaa n Tanah

3

Fisi k

1.200

2

Fisi k

900

2

Fisi k

740

1

Fisi k

572

1

Fisi k

356

9

Fisi k

1 Keg

1

Ke g

60

1

Ke g

69

1

Ke g

79

1

Ke g

91

1

Ke g

105

5

Ke g

405

Tersedian ya Persiapan Pengadaa n Tanah utk Pem. Daerah

1 Keg

1

Ke g

160

1

Ke g

184

1

Ke g

212

1

Ke g

243

1

Ke g

280

5

Ke g

1.079

Pelaksana an Pengadaa n Tanah

Tersedian ya Pelaksana an Pengadaa n Tanah utk Pem. Daerah

1 Keg

1

Ke g

880

1

Ke g

1.012

1

Ke g

1.164

1

Ke g

1.338

1

Ke g

1.539

5

Ke g

5.933

Program Peningkat an Disiplin Aparatur

Tingkat Kepatuha n Pegawai

100 %

100

Pengadaa n pakaian dinas beserta perlengka pannya

Terlaksan anya Pengadaa n pakaian dinas beserta kelengkap annya yang

Dokumen

1 Jenis

Perencanaan

1

% 68

Jen is

SKPD

68

DPU

100

1

% 65

Jen is

Kab.

65

100

1

Lamandau

% 66

Jen is

66

Page

100

1

80

% 69

Jen is

69

100

1

% 71

Jen is

71

100

5

3.768

% 339

Jen is

339


Kab. Laman dau

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU k

Tersedi anya Pendidi kan dan Pelatiha n Formal guna peningk atan SDM Aparatu r Negara

Tersedi anya akunta bilitas kinerja pemeri ntah daerah

Meni ngkat nya Kapa sitas SDM Apar atur Nega ra

Meni ngkat nya akunt abilit as kinerj a peme rinta h daera h

memadai

Pengemba ngan sumber daya aparatur

Tingkat ketepatan menyerah kan laporan kinerja dan keuangan

Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentas e Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompente nsi sesuai bidangny a

Pendidika n dan pelatihan formal

Terpenuhi nya Pendidika n dan pelatihan formal untuk PNS

Program Peningkat an Pengemb angan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan menyerah kan laporan kinerja dan keuangan

Penyusun an laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksan anya Peningkat an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada SKPD

Dokumen

100 %

70

%

80

80

200

10 Kali

Tepa t Wak tu

10

Kal i

200

Tepa t Wakt u

192

10

Kal i

Perencanaan

12

192

Tep at Wak tu

Bln

SKPD

94

DPU

10

Kali

197

Bln

Kab.

90

10

Kali

Lamandau

204

Bln

92

Page

10

Kali

81

210

Bln

95

1.003

50

Bln

98

12

Bln

98

469

60

Bln


Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

1.003

Tepat Wakt u

95

12

%

210

Tep at Wak tu

92

12

80

204

Tep at Wak tu

90

12

80

197

Tep at Wak tu

94

12 Bln

80

469

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Terbuk anya keteriso lasian daerah pedesa an dan kecama tan agar angkut an orang, barang dan jasa menjadi lancarn ya

Meni ngkat nya Kualit as dan Kuan titas jalan dan jemb atan pend ukun g kegia tan ekon omi daera h

Proporsi panjang jaringan jalan dan Jembatan dalam kondisi baik

Terwuj udnya Pemba ngunan Kawasa n strategi s dan wilayah tertingg al dalam mendu kung pertum buhan ekonom i, mening katkan kesejah teraan masyar akat dan mengur angi kesenja ngan antar

Meni ngkat nya kualit as dan kuant itas saran a prasa rana enunj ang aktivi tas ekon omi

Lingkunga n pemukima n kumuh serta terbukany a kawasan untuk mess desa di kab. lamandau

Program pembang unan jalan dan jembatan

Panjang jalan kabupate n dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam

Pembang unan jembatan

Jembatan kabupate n dalam kondisi baik

Pembang unan Jalan Kabupate n

Panjang jalan kabupate n dalam kondisi baik

Program Pengemb angan Perumaha n

Lingkung an pemukim an kumuh

Fasilitasi dan stimulasi pembang unan perumaha n masyarak at kurang mampu

Terpenuhi nya Fasilitasi dan stimulasi pembang unan perumaha n masyarak at kurang mampu

Pembang unan Mess Desa SeKabupate n Lamandau

Terbangu nnya Mess Desa SeKabupate n Lamanda u yang memadai

Dokumen

10.0 30

m'

m'

30

10.0 00

m'

13.345

10.0 30

4.311

30

9.034

10.0 00

m'

m'

m'

13.269

5.10 0

4.200

100

9.069

5.00 0

m'

m'

m'

13.624

5.10 0

4.524

100

9.100

5.00 0

m'

m'

m'

14.118

5.10 0

4.668

100

9.450

5.00 0

m'

m'

m'

14.566

35.36 0

4.900

360

9.666

35.00 0

m'

m'

m'

68.922

Perencanaan

1,43

1.831

1,37

1.755

1,21

1.802

1,19

1.867

1,17

1.926

1,17

9.181

Pa ket

304

1

Pa ket

305

1

Pak et

347

1

Pak et

407

1

Pak et

461

5

Pak et

1.824

1

Pa ket

1.527

1

Pa ket

1.450

1

Pak et

1.455

1

Pak et

1.460

1

Pak et

1.465

5

Pak et

7.357

DPU

Kab.

Lamandau

Page

82


Kab. Laman dau

46.319

1

SKPD

Kab. Laman dau

22.603

1,53 % %


RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU wilayah

Tersedi anya peran serta aparatu r dalam bidang Promosi dan Kerjasa ma Investa si

Tersedi anya Rencan a Tata Ruang dan Wilayah yang berkuali tas dan berwaw asan lingkun gan

Meni ngkat nya pera n serta apara tur dala m bidan g Prom osi dan Kerja sama Inves tasi

Tingkatan Promosi dan Kerjasama Investasi menjadi baik

terse diany a doku men RTR W seba gai dasar pemb angu nan dan peng emba ngan kabu

Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB serta Persentas e ruang publik yang berubah peruntuka nnya

Program Peningkat an Promosi dan Kerjasam a Investasi

Pameran Pembang unan

Penyeleng garaan Pameran Tingkat Kabupate n

Tercapain ya Program Keikutsert aan Instansi dalam Penyelen ggaraan Pameran Tingkat Kabupate n

Ada

Program Perencana an Tata Ruang

Persentas e Ruang publik yang berubah peruntuka nnya

Perencana an Tata Ruang Wilayah

Tersusun nya Rencana Tata Ruang Wilayah

Dokumen

Ada

1

20

Kal i

20

Ada

1

19

Kal i

19

Ada

1

20

Kali

20

Ada

1

20

Kali

20

Ada

1

21

Kali

21

Ada

5

100

Kali


Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

100

20%

Perencanaan

15

1

%

Do k

SKPD

260

13

260

1

DPU

%

Do k

Kab.

249

10

249

1

Lamandau

%

Do k

Page

256

8

256

1

83

%

Do k

265

6

265

1

%

Do k

273

6

273

5

%

Do k

1.303

1.303

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU paten Lama ndau.

Tersedi anya sistim (jaringa n) infrastr uktur pengair an (SDA) untuk mening katkan pertum buhan ekonom i daerah

Terpen uhinya Peningk atan Partisip asi Masyar akat dalam memba ngun Desa

Meni ngkat nya saran a dan prasa rana jarin gan drain ase, air bersi h, tata bang unan , peng endal ian air limba h dan sanit asi

Drainase dalam kondisi baik/pemb uangan aliran air tidak tersumbat

Meni ngkat nya pera n serta masy araka t dala m partis ipasi mem bang un

Adanya peram serta masyarak at dalm membang un desa

Program pembang unan saluran drainase/ goronggorong

Drainase dalam kondisi baik/pem buangan aliran air tidak tersumbat

Pembang unan saluran drainase/ goronggorong

Terbangu nnya saluran drainase dan goronggorong

Pembang unan Saluran Darinase dan GorongGorong Pedesaan

Terbangu nnya saluran drainase dan goronggorong

Program peningkat an partisipasi masyarak at dalam membang un desa

Persentas e Desa terprogra m BBGRM

Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarak

Terlaksan anya keikut sertaan SKPD pada Gerakan

Dokumen

93%

94

200

70

%

m'

m'

1.229

94

1.029

600

200

150

%

m'

m'

1.178

94

1.030

1.00 0

148

300

%

m'

1.209

96

1.035

13.0 00

174

500

m'

%

m'

m'

%

1.253

97

1.040

18.0 00

m'

213

1.00 0

m'

1.293

97

1.045

18.00 0

248

1.000

%

m'

m'

6.162


Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

5.179

983

7,23 % 10,8 4

2 Kali

Perencanaan

2

%

20

14,4 6

Kal i

20

2

SKPD

DPU

%

Kal i

Kab.

19

18,0 7

%

19

2

Kali

Lamandau

Page

20

21,6 9

%

20

2

Kali

84

20

25,3 0

%

20

2

Kali

21

25,30

21

10

%

Kali

100

100

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU desa

Tersedi anya Rencan a Tata Ruang dan Wilayah yang berkuali tas dan berwaw asan lingkun gan

Tersedi anya rehabili tasi/ pemelih ataan jalan dan jembat an agar angkut an orang, barang dan jasa menjadi lancar

terse diany a doku men RTR W seba gai dasar pemb angu nan dan peng emba ngan kabu paten Lama ndau

Persentas e ruang publik yang berubah peruntuka nnya

meni ngkat nya kualit as dan kuant itas jalan dan jemb atan pend ukun g kegia tan ekon omi daera h

Proporsi panjang jaringan jalan dan Jembatan dalam kondisi baik

at

Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong

Perencana an Kota

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Perencana an dan Penataan Ruang Kota

Terwujud nya perencan aan dan penataan ruang kota Nanga Bulik yang baik

Program rehabilitas i/pemeliha raan jalan dan jembatan

Panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Rehabilita si/pemelih araan jembatan

Terpelihar anya Jembatan sepanjan g 300 meter

Rehabilita si/Pemelih araan Rutin Jalan

Terpelihar anya jalan sepanjan g 9.000 meter

Dokumen

0,00 03 0,0004

1 Pake t

1

512

Pa ket

0,0005

512

1

922

90,5 9

261

60

661

1.80 0

491

Pa ket

0,0006

491

1

884

94,6 3

264

60

620

1.80 0

504

Pak et

0,0008

504

1

907

98,6 6

282

60

625

1.80 0

Pak et

522

0,001

522

1

539

Pak et

539

0,001

5

2.568

Pak et

Perencanaan

60

1.80 0

%

m'

m'

SKPD

DPU

%

m'

m'

Kab.

Lamandau

%

m'

m'

Page

85

%

m'

m'

940

100

310

60

630

1.80 0

%

m'

m'

970

100

335

300

635

9.000

%

m'

m'

Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

2.568

84,4 6% 86,5 5


4.623

1.452

3.171

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU Tercipt anya kawasa n sesuai peruntu kan pemba ngunan penata an taman di kab. Lamand au

Terse diany a temp at saran a dan prasa rana tama n dala m kota nang a bulik

Terbangu nnya taman dalam kota nanga bulik yang asri dan indah

Tersedi anya tempat pemaka man umum (TPU ) yang baik dan teratur di kab. Lamand au

Adan ya Progr am dan kegia tan pemb angu nan dan paen ataan temp at pema kama n umu m (TPU )

Terbangu nnya sarana dan prasarana tempat pemakam an umum (TPU) di kab. Lamandau

Meni ngkat knya pelay anan dan infras trukt ur persa

Rasio Tempat Pembuang an Sampah (TPS) per satuan penduduk

Mencipt akan sistem pengelo laan sampah yang kompre hensif dan

Program Pembang unan dan Penataan Taman

persentas e taman yang tertata

Pembang unan dan Peningkat an Pertanam an

Meningka tnya pembang unan dan peningkat an di bidang pertaman an

Program Pembang unan dan Penataan Tempat Pemakam an Umum (TPU)

Rasio Tempat Pemakam an Umum per satuan penduduk

Pembang unan dan Peningkat an Tempat Pemakam an Umum (TPU) Kabupate n

Adanya Pembang unan dan Peningkat an Tempat Pemakam an Umum (TPU) di Kabupate n Lamanda u

Program Peningkat an dan Pemelihar aan Tempat Pembuan gan Sampah

Rasio Tempat Pembuan gan Sampah (TPS) per satuan penduduk

Dokumen

100 % 100

1 Pake t

1

%

Pa ket

2.140

100

2.140

1

%

Pa ket

2.051

100

2.051

1

%

Pak et

2.106

100

2.106

1

%

Pak et

2.182

100

2.182

1

%

Pak et

2.251

100

2.251

5

%

Pak et

10.730


Kab. Laman dau


Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

10.730

1:55

1:55

1 Pake t

1

Pa ket

300

1:45

300

1

2.829

1:6, 5

Pa ket

288

1:43

288

1

295

1:40

295

1

2.784

1:5, 5

Pak et

Pak et

306

1:35

306

1

Pak et

316

100

316

5

%

Pak et

1.505

1.505

1:08

Perencanaan

1:7

SKPD

DPU

2.711

Kab.

1:6

Lamandau

Page

86

2.885

1:5

2.976

1:5

14.185

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU terpadu

mpah an yang terpa du

Terwuj udnya Pemba ngunan Kawasa n strategi s dan wilayah tertingg al dalam mendu kung pertum buhan ekonom i, mening katkan kesejah teraan masyar akat dan mengur angi kesenja ngan antar wilayah


Tercipt anya lingkun gan yang sehat

Adan ya lingk unga n yang

Terpenuhi nya operasion al pemelihar aan taman dan tempat pemakam an umum (TPU) di kab. Lamandau

Lingkunga n menjadi bersih, sehat dan asri

Peningkat an dan Pemelihar aan Tempat Pembuan gan Sampah

Terpelihar anya prasarana dan sarana persampa han secara berkesina mbungan

ProgramP emelihara an Taman dan Tempat Pemakam an Umum (TPU)

persentas e TPU yang dibina

Operasion al Pemelihar aan Pertaman an dan Tempat Pemakam an Umum (TPU)

Terpelihar anya Taman dan TPU

Program Pemelihar aan Kebersiha n

Dokumen

12 Bln

Bln

2.829

12

Bln

2.711

12

Bln

2.784

12

Bln

2.885

12

Bln

2.976

60

Bln

14.185

100 % 100

12 Bln

persentas e sampah tertangani

12

12

%

Bln

1.931

100

1.931

12

%

Bln

1.730

100

1.730

12

%

Bln

1.776

100

1.776

12

%

Bln

1.841

100

1.841

12

%

Bln

1.899

100

1.899

60

%

Bln

9.177

Perencanaan

80

SKPD

3.054

DPU

85

%

Kab.

2.720

90

Lamandau

%

2.792

Page

95

87

%

2.894

100

%

2.985

100

%

Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

9.177

80% %


14.445

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU dan asri di dalam kota dan sekitarn ya

sehat dan asri di dala m kota dan sekit arnya



Tersedi anya sistim (jaringa n) infrastr

Meni ngkat nya saran a dan prasa

Terpenuhi nya peningkat an sarana irigasi dan jaringan irigasi serta jaringan pengairan lainnya

Terpenuhi nya program dan kegiatan penyediaa

Operasion al Pemelihar aan Kebersiha n

Adanya Operasion al Pemelihar aan Kebersiha n Kota

Program Pengemb angan dan Pengelola an Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Luas irigasi kabupate n dalam kondisi baik

Peningkat an Sarana Irigasi

Meningka tnya Operasion al Jaringan Irigasi yang menamba h Produktifi tas pertanian

Peningkat an Jaringan Irigasi

Terpenuhi nya Peningkat an untuk Jaringan Irigasi

Program Penyediaa n dan Pengelola an Air Baku

Rumah tangga pengguna air bersih

Dokumen

12 Bln

12

Bln

3.054

12

Bln

38,1 7

%

3.642

25,7 2

%

48

Ha

657

83

789

Ha

2.985

260

36,1 0

%

402

39,1 3

2.720

12

Bln

2.344

30,8 7

%

544

100

1.800

312

385

42,1 6

2.792

12

Bln

2.406

37,0 7

%

545

120

1.861

375

395

45,1 8

2.894

12

Bln

2.493

44,5 5

%

550

144

1.943

450

409

48,2 1

2.985

60

Bln

14.445

55%

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

2.573

44,55

600

495

1.973

2.186

%

Ha

Ha

13.458

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

%

Page

88

%

%

422

48,21

%

Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

2.896

10.562

31,5 6% %


2.013

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU uktur pengair an (SDA) untuk mening katkan pertum buhan ekonom i daerah

rana jarin gan drain ase, air bersi h, tata bang unan , peng endal ian air limba h dan sanit asi

n dan pengelola an air baku yang baik

Terpenuhi nya pengemba ngan pengelola an & konservasi sungai, danau & pengairan lainya

Terpenuhi nya program dan kegiatan pengemba ngan kinerja pengelola an air

Peningkat an distribusi penyediaa n air baku

Meningka tnya jumlah masyarak at pengguna air baku

Program Pengemb angan, Pengelola an & Konservas i Sungai, Danau & Pengairan Lainnya

cakupan pengemb angan, pengelola an dan koservasi terhadap Pengairan

Pers en

Pembang unan Embung dan Bangunan Penampu ng Air Lainnya

Tercapain ya Pembang unan Embung dan Bangunan Penampu ng Air Lainnya

Unit

Pengelola an dan Pengemb angan Sistem Informasi SDA

Tingkat Capaian Pengelola an dan Pengemb angan Sistem Informasi SDA

Pake t

Program Pengemb angan Kinerja Pengelola an Air Minum dan Air Limbah

Pesentase penduduk berakses air bersih

80%

Dokumen

2

80

Perencanaan

Ltr /dt

%

SKPD

402

2

-

80,0 0

2.589

DPU

Ltr /dt

%

385

3

1.147

85,0 0

Ltr/ dt

%

395

3

1.178

90,0 0

Ltr/ dt

%

409

4

1.221

95,0 0

Ltr/ dt

%

422

4

1.260

95,00

Ltr/ dt

%

2.013

4.806

2

Uni t

1.047

2

Uni t

1.078

4

Uni t

1.111

4

Uni t

1.150

12

Uni t

4.386

1

Pa ket

100

1

Pak et

100

1

Pak et

110

1

Pak et

110

4

Pak et

420

80

%

Kab.

2.481

80

Lamandau

%

2.547

Page

80

89

%

2.640

80

%

2.723

80

%

12.980


Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU minu dan air limbah yang baik

Terpenuhi nya program dan kegiatan pengendal ian banjir yang baik dan akurat

Terbuk anya keteriso lasian daerah pedesa an dan kecama

Meni ngkat nya Kualit as dan Kuan titas

Terpenuhi nya program dan kegiatan pembangu nan infrastrukt

Pembang unan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarak at

Meningka tnya Kesadara n Masyarak at untuk membiasa kan diri dengan Pola hidup sehat

Program Pengendal ian Banjir

persentas e wilayah banjir tertangani

100 %

Pengendal ian Banjir Kabupate n Lamandau

Terwujud nya bangunan pengenda li banjir Ibukota Kabupate n Lamanda u

Unit

Pengendal ian Banjir di Kecamata n

Terwujud nya bangunan pengenda li banjir di Kecamata n Kabupate n Lamanda u

Unit

cakupan pembang unan infrastruk tur perdesaa n

100 %

Program pembang unan infrastrukt ur perdesaan

Dokumen

2

Perencanaan

100

Uni t

%

2.589

3

2.251

100

Uni t

%

2.481

3

2.157

100

Uni t

%

2.547

4

2.215

100

Uni t

%

2.640

5

2.295

100

Uni t

%

2.723

17

2.368

100

Uni t

%

12.980

11.286

4

Uni t

998

5

Uni t

850

6

Uni t

855

6

Uni t

860

7

Uni t

865

28

Uni t

4.428

1

Uni t

1.253

1

Uni t

1.307

2

Uni t

1.360

2

Uni t

1.435

4

Uni t

1.503

10

Uni t

6.858

100

%

SKPD

2.287

DPU

100

2.192

Kab.

100

Lamandau

2.251

Page

100

90

2.333

100

2.407

100

%

11.470


Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU tan agar angkut an orang, barang dan jasa menjadi lancarn ya

jalan dan jemb atan pend ukun g kegia tan ekon omi daera h

ur perdesaan yang baik dan akurat serta autentik

Pembang unan Jalan Lingkunga n Pedesaan



Terpenuhi nya sarana dan prasarana untuk air bersih perdesaan yang memadai

Program Pembang unan /Peningka tan Sarana Air Bersih Perdesaan

cakupan sarana air bersih di perdesaa n yang dikelola

70%

Pembang unan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Terbangu nnya sarana dan prasarana jaringan air bersih

Pake t

meni ngkat nya kualit as dan kuant itas

Proporsi panjang jaringan jalan dan dalam kondisi baik

Terbuk anya keteriso lasian daerah pedesa an dan kecama

Terbangu nnya jalan lingkunga n pedesaan

1.60 0

75

3

Program Peningkat an Jalan

Dokumen

Panjang jalan kabupate n dalam kondisi baik (>40 km/jam)

m'

%

Pa ket

2.287

1.80 0

1.377

80

1.377

3

39.336

90,5 8

m'

%

Pa ket

2.192

2.00 0

1.320

85

1.320

3

38.178

94,6 3

m'

%

Pak et

2.251

2.50 0

1.355

90

1.355

3

39.200

98,1 7

m'

%

Pak et

2.333

2.50 0

1.404

95

1.404

3

m'

%

Pak et

2.407

10.40 0

1.449

95

1.449

15

m'

%

Pak et

11.470

6.905

Perencanaan

%

SKPD

DPU

%

Kab.

Lamandau

%

Page

91

%

40.621

100

%

41.909

100

%

Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

6.905

94,4 6% 86,5 5


199.244

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU tan agar angkut an orang, barang dan jasa menjadi lancarn ya

Terwuj udnya Pemba ngunan Kawasa n strategi s dan wilayah

jalan pend ukun g kegia tan ekon omi daera h

Meni ngkat nya kualit as dan kuant itas saran

Terpenuhi nya operasion al pemelihar aan sarana dan prasarana

Peningkat an jalan kabupate n

Meningka tnya kondisi infrastruk tur Jalan sepanjan g 65.600 meter

Peningkat an jalan dalam kota di 7 kecamata n


Peningkat an Jalan Dalam Ibu Kota Kabupate n


Program Operasi Pemelihar aan Sarana dan Prasarana Pengairan

Luas irigasi kabupate n dalam kondisi baik

Dokumen

18.0 00

m'

2.80 0

m'

6.00 0

m'

38,1 7

%

29.535

10.0 00

m'

3.038

3.50 0

m'

6.763

9.00 0

m'

284

25,7 2

%

28.438

12.0 00

m'

3.040

4.20 0

m'

6.700

11.0 00

m'

272

30,8 7

%

28.440

12.3 00

m'

3.045

4.90 0

m'

7.715

13.0 00

m'

280

37,0 7

%

28.500

13.3 00

m'

3.050

5.60 0

m'

9.071

16.0 00

m'

290

44,5 5

%

28.620

65.60 0

m'

3.065

21.00 0

m'

10.224

55.00 0

m'

143.533

15.238

40.473

54,5 8%

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

92

299

44,55

%

1.425


Kab. Laman dau

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU tertingg al dalam mendu kung pertum buhan ekonom i, mening katkan kesejah teraan masyar akat dan mengur angi kesenja ngan antar wilayah

a prasa rana enunj ang aktivi tas ekon omi

pengairan

Tersedi anya progra m kegiata n pemba ngunan infrastr uktur pedesa an untuk lokasi PM2L

Adan ya progr am kegia tan pemb angu nan infras trukt ur pede saan untu k lokasi PM2L

Terpenuhi nya program kegiatan pembangu nan infrastrukt ur pedesaan untuk lokasi PM2L

Terbuk anya keteriso lasian daerah pedesa an dan

Meni ngkat nya Kualit as dan Kuan


Operasi dan pemelihar aan sarana dan prasarana pengairan

Terpelihar anya seluruh sarana & prasarana Pengairan sehingga dapat berfungsi dengan baik

Program pembang unan infrastrukt ur desa tertinggal

Persentas e rumah tinggal bersanitas i

Pembang unan infrastrukt ur pedesaan pada lokasi PM2L

Terarah dan terkendali nya pelaksana an kebijakan tentang pembang unan perumaha n

Program pembang unan jalan lingkunga n

persentas e jalan lingkunga n dalam kondisi baik

Dokumen

150

Ha

36,1 0

%

36,1 0

%

Ha

284

274

858

39,1 3

%

858

39,1 3

%

Ha

272

329

823

42,1 6

%

823

42,1 6

%

Ha

280

395

845

45,1 8

%

845

45,1 8

%

Ha

290

474

875

48,2 1

%

875

48,2 1

%

299

1.622

Ha

1.425

31,5 6% 903

48,21

903

48,21

%

%

4.304

Perencanaan

80

SKPD

2.501

DPU

80

2.397

Kab.

80

Lamandau

2.462

Page

80

93

2.551

80

2.632

80

%

Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

4.304

80% %


12.543

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU kecama tan agar angkut an orang, barang dan jasa menjadi lancarn ya


titas jalan dan jemb atan pend ukun g kegia tan ekon omi daera h



Terpenuhi nya sarana dan prasarana jaringan air bersih ibukota kecamata n yang memadai

Pembang unan jalan lingkunga n perkotaan

Terbangu nnya Jalan Lingkung an Perkotaan yang memadai

Program peningkat an jalan dan pergantia n jembatan

Panjang jalan kabupate n dalam kondisi baik (>40 km/jam)

Peningkat an jalan

Meningka tnya kondisi infrastruk tur Jalan

Pembang unan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamata n

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Peningkat an Kapasitas Air Besih Perkotaan

Tersedian ya Kapasitas Air Bersih Perkotaan yang memadai

2.40 0

m'

86,5 5

%

10.5 00

m'

2.70 0

m'

10.755

90,5 9

%

10.755

12.2 00

m'

2.397

3.10 0

m'

10.307

94,6 3

%

10.307

14.0 00

m'

2.462

3.70 0

m'

10.584

98,1 7

%

10.584

16.1 00

m'

2.551

4.10 0

m'

2.632

16.00 0

m'

12.543

94,4 6% 10.967

100

10.967

18.5 00

%

m'

11.315

100

11.315

71.30 0

%

m'

53.928


Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

53.928

31,5 6%

36,1 0

1

Dokumen

2.501

Perencanaan

%

Pa ket

SKPD

2.021

39,1 3

2.021

1

DPU

%

Pa ket

Kab.

1.937

42,1 6

1.937

1

Lamandau

%

Pak et

1.989

45,1 8

1.989

1

Page

94

%

Pak et

2.061

48,2 1

2.061

1

%

Pak et

2.127

48,21

2.127

5

%

Pak et

10.135

10.135




Tersedi anya Sumber Daya Manusi a Dinas Pekerja an Umum

Meni ngkat nya kualit as peny eleng garaa n

Terpenuhi nya sarana dan prasarana pendukun g untuk fasilitas umum di kab. Lamandau

Terpenuhi nya sistem informasi/ data base jalan dan jembatan yang baik serta

Penataan Fasilitas Umum

cakupan fasilitas umum yang tertata

Pembang unan Stadion Olah Raga Kabupate n Lamandau

Terbangu nnya Stadion Olahraga Kabupate n Lamanda u

Percepata n Pembang unan Sanitasi Pemukima n (PPSP)

Terbangu nanya Sanitasi Permukim an yang memadai

Program Pembang unan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan

Dokumen

cakupan database jalan dan jembatan

80%

1 Pake t

80

%

1

Pa ket

3

Pa ket

80

%

3.748

1

Pa ket

865

3

Pa ket

4.613

80

%

2.000

1

Pak et

1.170

3

Pak et

3.170

80

%

2.000

1

Pak et

1.255

3

Pak et

3.255

80

%

2.000

1

Pak et

1.373

3

Pak et

3.373

80

%

1.500

5

Pak et

11.248

1.980

15

Pak et

6.643

3.480

17.891


Kab. Laman dau


Kab. Laman dau

Pake t

90%

Perencanaan

90

%

SKPD

258

DPU

90

%

Kab.

247

90

Lamandau

%

253

Page

90

95

%

263

90

%

271

100

%

1.292

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU yang andal dan profesio nal

Tersedi anya sistim (jaringa n) infrastr uktur pengair an

pere ncan aan orga nisasi , penat ausa haan keua ngan, penat alaks anaa n orga nisasi yang efekti f, efisie n, trans para n, akunt abel, meny eluru h dan berke sina mbu ngan serta SDM PU yang profe siona l.

akurat

Penyusun an Informasi/ Database Jalan dan Jembatan

Meni ngkat nya saran a dan prasa rana jarin gan

Rasio sarana dan prasarana jaringan air bersih

Terpenuhi nya pengemb angan/ Pembang unan sistem informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan

1

Program Pembang unan/ Peningkat an Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih

Dokumen

Meningka tkan sarana dan prasarana jaringan air bersih

Do k

258

1

Do k

247

1

Do k

253

1

Do k

263

1

Do k

271

1

Do k

1.292

Pers en

Perencanaan

-

SKPD

DPU

80

%

Kab.

1.252

85

Lamandau

%

1.285

Page

90

96

%

1.332

95

%

1.374

95

%

5.243


Kab. Laman dau

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU (SDA) untuk mening katkan pertum buhan ekonom i daerah

Tersedi anya Sumber Daya Manusi a Dinas Pekerja an Umum yang handal dan profesio nal

drain ase, air bersi h, tata bang unan , peng endal ian air limba h dan sanit asi Meni ngkat nya kualit as peny eleng garaa n pere ncan aan orga nisasi , penat ausa haan keua ngan, penat alaks anaa n orga nisasi yang efekti f, efisie n, trans para n,

Pembang unan/ Peningkat an Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih

Terbangu nnya sarana dan prasarana jaringan air bersih 80

Terpenuhi nya sistem informasi/ data base bidang cipta karya yang baik serta akurat

Program Pengemb angan Data/Infor masi

Cakupan ketersedi aan dokumen keciptaka ryaan

Penyusun an dan Pengump ulan Data/Infor masi Kebutuha n Penyusun an Dokumen Perencana an

Tercapain ya Pengemb angan Data/Info rmasi dgn baik

1.252

85

%

1.285

90

%

1.332

95

%

1.374

95

%

5.243

100 % 100

1

Dokumen

%

Perencanaan

%

Do k

SKPD

482

100

482

1

DPU

%

Do k

Kab.

461

100

461

1

Lamandau

%

Do k

Page

474

100

474

1

97

%

Do k

491

100

491

1

%

Do k

507

100

507

1

%

Do k

2.415

2.415


Kab. Laman dau

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU akunt abel, meny eluru h dan berke sina mbu ngan serta SDM PU yang profe siona l.

Belanja Langsung

107.681

104.308

107.099

110.983

114.501

544.573

111.687. 941.043 Catatan : Kenaikan pagu Dana yang ada di SKPD DPU U. Renstra di Naikan / 15% dari Pagu Tahun Sebelumnya dalam Per Tahun Angaran

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

98

Dinas Pekerj aan Umum

Kab. Lama ndau

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja SKPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten lamadau. Indikator Kinerja Dinas Perkerjaan Umum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2

Indikator Kinerja Daerah

Satuan

2 3 Pekerjaan Umum Panjang jaringan jalan dalam Km kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi rasio Rasio Tempat Pemakaman rasio Umum per satuan penduduk Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan rasio penduduk Rasio Rumah Layak Huni rasio Panjang Jalan dilalui roda Km empat Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air persen tidak tersumbat Luas irigasi kabupaten dalam persen kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 persen km/jam) Perumahan Persentase Rumah Tangga persen pengguna air bersih Rumah tangga bersanitasi persen Lingkungan pemukiman persen kumuh Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber rasio HPL/HGB Persentase Ruang publik persen yang berubah peruntukannya

Dokumen

Perencanaan

Target Capaian 2013

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

408,75

428,75

448,75

468,75

488,75

495,37

1,5

1:0,02

1:0,26

1:0,31

1:0,37

1:0,45

1:55

1 : 50

1 : 45

1 : 43

1 : 40

1 : 35

1:8

1:7

1 : 6,5

1:6

1 : 5,5

1:5

1:1,48

1:1,47

1:1,46

1:1,45

1:1,44

1:1,43

474,10

471,82

481,83

493,20

500,50

510,20

93

94

94

94

96

97

54,58

38,17

25,72

30,87

37,07

44,55

94,46

86,550

90,587

94,625

98,168

100

31,62

33,52

35,87

38,74

42,22

46,45

31,56

36,1

39,13

42,16

45,18

48,21

1,43

1,37

1,21

1,19

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0008

0,001

20

15

13

10

8

6

1,53

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

1,17

99

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU BAB VII PENUTUP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013 - 2018 yang memuat kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018. Renstra Dinas Pekejaan Umum Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Lamandau

dengan

harapan

perencanaan

dan

penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Demikian penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2013 s/d 2018 diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas PU.

Nanga Bulik, 03 April 2014 Kepala Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Lamandau

Ir. Ray Paskan Pembina NIP. 19651026 199703 1002

Dokumen

Perencanaan

SKPD

DPU

Kab.

Lamandau

Page

100

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

Recommend Documents