REVIEW TAHUN 2015 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 2011 – 2016

REVIEW TAHUN 2015 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 2011 - 2016

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS PEKERJAAN UMUM Jalan Surapati Nomor : 1 Telpon (0365) 41210 – NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 600 / 444 / PU / 2015 TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 – 2016 Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1988 dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tentang Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016

b.

dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Jembrana No. 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dipandang perlu untuk merevisi Renstra Tahun 2011 - 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

1.

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );

4.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

5. Undang-undang.........

5.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintrahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

6.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

8.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJM ) Tahun 2004 – 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 );

9.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2006; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 – 2016 Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 yang selanjutnya disebut dengan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana atas kewenangan yang diberikan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. 2.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016.

berlaku dari

3.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 2016 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program serta Kegiatan. Pasal 2

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana memuat pembangunan fisik dibidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Pertambangan dan Energi.

Pasal 3 ........

Pasal 3 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Pada tanggal 3 Januari 2015. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016

i Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karuniya Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2011 – 2016, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) wajib menyiapkan Rencana Strategis ( RENSTRA ) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Review Renstra ini merupakan acuan umum ( guidance ) dengan harapan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dan merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Gorvement ). Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran - saran dan masukan dari semua pihak. Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Negara, 3 Januari 2015. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

( Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si ) Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016

REVIU RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2016

ii Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL …………………….………………………………………………………..

I

KATA PENGANTAR …………………………………………………………........................

i

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM ................................................... DAFTAR ISI ………………………………………..………………………………………………

ii

BAB I

PENDAHULUAN ……………..…………………………………….....................

1

1.1. Latar Belakang …………………………………........................................

1

1.2. Landasan Hukum …………...………………………………….................

4

1.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................................

6

1.4. Sistematika Penulisan ……………………….. ……………………..……..

7

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM ….……………..

10

2.1. Tugas, Fungsi dan Standar Organisasi Dinas Pekerjaan Umum .…..

10

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum ..……………………………..

31

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum ..................................

33

BAB II

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

BAB III

Pekerjaan Umum

39

Tantangan ...........................................................................................

39

Peluang ...............................................................................................

40

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

41

3.1. Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum ...............................................................

41

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................................................................

44

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra ...............................................

45

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ......................…………....

46


iii Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

VISI , MISI, TUJUAN DAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

48

4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum .............................................

48

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum.........

49

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum...................................

53

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

54

Singkronisasi Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten .................................

54

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

56

6.1. Indikator Kinerja .....................................................................................

56

6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja ................................................

56

6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci ...................

56

PENUTUP


59

1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting. Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran ). Perencanaan Srategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

REVIEW RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2011-2016


Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Demikian juga halnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana juga wajib menyusunnya. Dengan sumberdaya yang tersedia, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan Good Governance. Dalam menyusun RKT Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Dinas Pekerjaan Umum, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang. Fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertambangan dan Energi; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan pekerjaan umum. Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan dalam kurun lima tahun. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, visi dan misi Kabupaten Jembrana serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait.; Kedua menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Nasional ( Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025 Perda Nomor 06 Tahun 2009 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum diharapkan : 

Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait.



Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan ‘sense of ownership’ dari rencana strategis



Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;



Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan



Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam

mencapai

tujuan. 

Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah



Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.



Gambar I.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pedoman

RPJM-Nasional (5 Tahun)

RPJP-Nasional (20 Tahun) Acuan

Memperhatikan

Acuan

RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)

RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan Standar Pelayanan Minimal

Acuan RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun)

Memperhatikan

Pedoman

Input

RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun)

Penjabaran

Pedoman

Pedoman

RKPD Kab/Kota (1 Tahun)

Rancangan Renstra-SKPD

Renstra-SKPD (5 Tahun) Acuan

Acuan Input

RKP Acuan

Pedoman

Renja-SKPD (1 Tahun) Pedoman

.

RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)

1.2. Landasan Hukum Dalam masa lima tahun, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.



Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang rincian tugas Dinas Pekerjaan Umum, maka pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : -

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat

II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); -

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

-

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

-

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

-

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangnan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

-

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );



-

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

-

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

-

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah ( RTRW );

-

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah ( RPJPD );

-

Perturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

-

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana

-

Peraturan Bupati Jembrana Nomor Nomor 47 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. 1.3. Maksud dan Tujuan Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Pekerjaan

Umum

Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Tata Ruang dan Sumber Daya Mineral dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode kedua RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Pekerjaan Umum di Kabupaten Jembrana sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan

Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai pedoman, lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam : 1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).



2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum. 3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan Pekerjaan Umum selama lima tahun. 4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP). 1.4. Sistematika Penulisan Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 terdiri atas: BAB

I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. Landasan Hukum

1.3

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4

BAB

II

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja bagian B.2.1.2. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel. T-IV.C2



dan Tabel.T-IV.C3 Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

2.4

Setelah penyajian Tabel.2.1, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Setelah penyajian Tabel 2.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB

III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel.T-IV.C9, yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD) Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD (Tabel.T-IV.C.9), dipaparkan apa saja faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian Tabel.T-IV.C.11). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan SKPD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD



Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. BAB

IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan dikemukakan dalam Tabel.T-IV.C.24. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada C1.11, yaitu dari Tabel.T-IV.C.27.

BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28.

BAB

VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.29.

BAB

VII

PENUTUP Bab ini menguraikan tentang penutup yang melipti kaidah pelaksanaan dan penutup.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thaun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat daerah. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nonor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2008. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang “Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana” dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, dan sebagai lembaga tehnis mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1.

Tugas Pokok. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi.

2.

Fungsi a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, tata ruang, pertambangan dan energi

c.

Pembinaan/penyuluhan dibidang pekerjaan umum, tata ruang, pertambangan dan energi

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang pekerjaan umum, tata ruang, pertambangan dan energi

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, secara struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Rincian tugas pokok yang dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut :



a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; b. merumuskan kebijakan teknis, dan inovasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. mendistribusikan tugas lepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku d. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas dengan memberi petujuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; f.

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

yang dibantu oleh 1.

Bagian Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;

b.

penyelenggaraan program administrasi umum;

c.

pembinaan, pengkoordinasi, pengendali, pengawas program dan kegiatan Subagian;

d.

penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subagian.

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat.

Rincian Tugas Sekretaris dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai berikut : a.

merencanakan oprasionalisasi

pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian,

perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;



b.

memberi

tugas kepada bawahan

dalam

pengelolaan

urusan Administrasi Umum,

kepegawaian , perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; c.

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;

d.

melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;

e.

melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, Inventarisasi dan perlengkapan Perencanan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;

f.

menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan Dinas;

g.

merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan Dinas;

h.

melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;

i.

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

j.

memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;

k.

mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala subagian

l.

menyusun laporan hasil kegiatan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu : 1.1. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. Kepala Subagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja subagian; b. pelaksanaan program kerja subagian; c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Subagian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi program kerja Subagian; b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan; c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;



d. melaksanakan tugas humas dan protokoler dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas; e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas; g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas; h. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas; i. melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas; j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administarsi pensiun; k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; l. memberikan pertimbangan /kajian teknis kepada atasan; m. mengevaluasi hasil program kerja Subagian; n. menyusun laporan hasil kegiatan Subagian; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 1.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala subagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja subagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan subagian; c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Subagian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas pokok Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Subagian sesuai kebijakan sekretariat;



b. mengendalikan rencana tahunan; c. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; d. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas; e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas; f. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas; h. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas; i. melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas; j. mendistrbusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf k. memberikan pertimbangan /kajian kepada atasan l. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; m. membuat laporan hasil kegiatan Subagian; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 1.3 Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam

rangka pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Kepala Subagian Keuangan dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana program kerja subagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan subagian; c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Subagian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi program kerja Subagian sesuai kebijakan sekretariat; b. membuat daftar usulan kegiatan; c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; g. melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati); i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi; j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; k. melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; l. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; m. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; n. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; o. membuat laporan hasil kegiatan Subagian; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 2. Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan Dinas; b. penyelenggaraan, pengawasan terhadap pelaksana kegiatan serta pengambil langkah – langkah dalam penanggulangan jalan dan jembatan beserta fasilitasnya; c. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang; Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan pengawasan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan Bidang; c. memberi rekomendasi dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta fasilitasnya; d. menyelenggarakan penanggulangan jalan dan jembatan serta fasilitasnya;



e. memberikan bantuan teknis kepada instansi lainnya; f. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; g. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung h. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya Dengan 3 Seksi yaitu : 2.1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Bina Marga Seksi Perencanaan dan Pembinaan Bina Marga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan pengembangan dalam perencanaan jalan dan jembatan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan perencanaan insfrastruktur bina marga; c. pembinaan di Bidang Bina Marga; d. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. mempersiapkan bahan kajian, pengawasan, pengendalian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan; c. memberikan pemanfaatan ruang, manfaat jalan, dan ruang milik jalan; d. menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota; e. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;



i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

2.2. Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dokumen/bahan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jalan dan jembatan; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. pelaksanaan penyiapan dokumen /bahan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jalan dan jembatan; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pembangunan jalan kabupaten /desa serta jalan kota dan jembatan; c. menyiapkan bahan pembinan evaluasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan; d. membuat leger jalan dan jembatan; e. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan



2.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan serta pengelolaan jalan dan jembatan; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. penyiapan dokumen / bahan dalam melaksanakan pengawasan, pemeliharaan evaluasi dan pengendalian jalan dan jembatan; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan, pengelolaan, peningkatan , pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan serta kegiatan laboratorium teknik; c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan; d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; f.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;



3. Bidang Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, pembinaan pengembangan dan pengolahan pengawasan Sumber Daya Air (SDA). Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

penyelenggaraan, dan pelaksana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;

c.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; dan

d.

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang;

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a.

menyusun program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

merumuskan kebijakan operasional Bidang Sumber Daya Air;

c.

menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan di Bidang Sumber Daya Air (SDA);

d.

mengadakan pengawasan pemeliharaan dan pengendalian urusan di Bidang Sumber Daya Air (SDA);

e.


f.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;

g.

mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

h.

memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

i.

menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

k.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Dengan 3 Seksi yaitu : 3.1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sumber Daya Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan pembinaan Sumber Daya Air (SDA). Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :



a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang;

b.

pelaksanaan perencanaan dan pembinaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA);

c.

pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang;

b.

melaksanakan tugas perencanaan dan pembinaan Sumber Daya Air (SDA);

c.

mengadakan survey standar harga satuan dan analisa upah / bahan sebagai dasar menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);

d.


e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;

f.


g.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

h.

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

i.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengembangan dan Pengolahan Sumber Daya Air (SDA); Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang;

b.

pelaksanaan menyiapkan dokumen / bahan dalam melaksanakan pengembangan dan pengolahan Sumber Daya Air);

c.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;


menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ;

b.

melaksanakan pengembangan dan peninggkatan pembangunan Sumber Daya Air;

c.




d.


e.


f.


g.


h.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan

i.


3.3. Seksi Seksi Pengawasan Sumber Daya Air Seksi Pengawasan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pemeliharaan evaluasi dan pengendalian Sumber Daya Air (SDA). Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.


b.

menyiapkan dokumen / bahan dalam melaksanakan pengawasan, pemeliharaan evaluasi dan pengendalian Sumber Daya Air (SDA);

c.




b.

menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan pengawasan, pemeliharaan, evaluasi dan pengendalian penanggulangan Sumber Daya Air (SDA);

c.

melaksanakan pengawasan Sumber Daya Air (SDA) pada wilayah sungai;

d.


e.


f.


g.




h.


i.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan

j.


4. Bidang Cipta Karya Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menkoordinasikan tugas-tugas seksi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pekerjaan di Bidang keciptakaryaan; Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

penyelenggaraan dan pelaksanaan di Bidang Keciptakaryaan;

c.

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan drainase perumahan dan pemukiman bangunan gedung;

d.

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan di bidang keciptakaryaan; c. memberikan pertimbangan teknis mengenai pemberian izin mendirikan bangunan; d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; f.

memberikan bantuan teknis kepada instansi lainnya;

g. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; h. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



Dengan 3 Seksi yaitu : 4.1. Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengembangan teknis pembangunan gedung, tata bangunan perumahan dan pemukiman. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman berdasarkan kebijakan Bidang;

b.

pelaksanaan pengawasan pengembangan penataan pembangunan gedung dan tata bangunan perumahan dan pemukiman ;

c.

pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.



b.

menyusun dan melaksanakan penataan drainase, perumahan, pemukiman dan memberikan kajian teknis atas rekomendasi bangunan gedung;

c.

melaksanakan peningkatan dan pengembangan teknis tata bangunan, tata perumahan dan pemukiman;

d.

memberi bantuan teknis kepada instansi lainnya;

e.

memberikan pertimbangan mengenai pemberian izin mendirikan bangunan;

f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan



4.2. Seksi Perencanaan Bangunan dan Pemukiman Seksi Perencanaan Bangunan dan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan dan pemukiman infrastruktur perkotaan/pedesaan. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.


b.

pelaksanaan perencanaan bangunan dan pemukiman infrastruktur perkotaan/pedesaan;

c.




b.

melaksanakan

tugas

perencanaan

bangunan

dan

pemukiman

insfrastrutur

perkotaan/pedesaan; c.

merencanakan dan merancang standar/prtotipe bangunan-bangunan gedung;

d.

mengadakan sigi (survey) standar harga satuan dan analisa upah/bahan sebagai bahan dasar penyusunan Enginering Estimate (EE)

e.

memberikan pertimbangan teknis kepada instansi lainnya;

f.


g.


h.


i.


j.


k.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan

l.


4.3. Seksi Pengawasan, Pengendalian Bangunan dan Pemukiman Seksi Pengawasan, Pengendalian Bangunan dan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pengendalian gedung dan kegiatan tata bangunan (pemukiman dan perumahan).


teknis pembangunan


Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian bangunan dan pemukiman terhadap pemanfaatan bangunan dan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai dengan kebijakan Bidang ;

b.

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata bangunan, tata perumahan dan pemukiman;

c.

mengawasi dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan pembangunan gedung, perumahan dan pemukiman;

d.

melaksanakan pengawasan teknis pembangunan gedung, kegiatan tata bangunan pemukiman dan perumahan;

e.


f.


g.


h.


i.


j.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan

k.


5. Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pengawasan Bidang Tata Ruang , Pertambangan dan Energi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :



a.

penyusunan rencana kerja Bidang sesuai kebijakan Dinas;

b.

perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pengawasan Bidang Tata Ruang , Pertambangan dan Energi;

c.

pengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; dan

d.

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang;

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

merumuskan kebijakan operasional Bidang Tata Ruang Pertambangan dan Energi;

c.

menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan dan pengendalian urusan Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi;

d.

melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian urusan Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi;

e.

memberikan bantuan teknis kepada instasi lain;

f.


g.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;

h.

mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

i.

memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

j.

menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

k.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

l.

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Dengan 3 Seksi yaitu : 5.1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang Seksi Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, pembinaan tata ruang dan pemanfatan ruang wilayah;. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan perencanaan, pembinaan pemanfaatan tata ruang wilayah; c. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.





b.

melaksanakan tugas perencanaan pemanfaatan ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTWK),Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan Rencana Teknis Ruang Kawasan, maupun yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.


d.


e.

memberikan pertimbangan / kajian teknis kepada instansi lainnya;

f.


g.


h.


i.


j.


5.2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan pengembangan dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah; Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.


b.

pelaksanaan penyiapan dokumen / bahan dalam

melaksanakan Pengawasan dan

Pengendalian Tata Ruang; c.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;



b.

melaksanakan pengawasan, pengendalian wilayah;


teknis tata ruang dan pemanfaatan ruang


c.

melaksanakan bahan kajian, pengawasan, pengendalian dan pengembangan Tata Ruang Lingkup Wilayah;

d.

mengendalikan

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ruang kawasan strategis

kabupaten; e.

memberi kajian izin pemanfatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;

f.


g.


h.


i.


j.


k.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

l.


5.3. Seksi Pertambangan dan Energi Seksi Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan kajian teknis, pembinaan dan pengawasan Pertambangan dan Energi. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a.


b.

pelaksanaan penyiapan dokumen / bahan dalam melaksanakan persiapan kajian teknis pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi;

c.




b.

menyusun data dan informasi wilayah kerja usaha Galian Golongan C dan bentuk pertambangan dan Energi lainnya;

c.

memberikan rekomendasi dan kajian teknis izin pengeboran, izin penggalian dan izin penerupan mata air pada cekungan air tanah serta usaha Galian Golongan C dan bentuk pertambangan dan Energi lainnya pada wilayah kabupaten;



d.

membina dan mengawasi pelaksanaan izin Galian Golongan C dan bentuk pertambangan dan energi lainnya serta cekungan air tanah skala kabupaten;

e.

memberikan pertimbangan teknis kepada instansi lainnya;

f.

melaksanakan evaluasi dan pengendalian teknis pelaksanaan Galian Golongan C dan pertambangan dan energi;

g.


h.


i.


j.


k.


l.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kelompok Jabatan Fungsional, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui pembinaan Sekretaris, Kepala Bidang, Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing : (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.



(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (5) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, yang diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala. (7) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya . (8) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya. Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

DINAS PEKERJAAN UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang

Bidang

Bidang

Bina Marga

Sumber Daya Air ( SDA )

Cipta Karya

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Bina Marga

Seksi

Seksi

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan SDA

Sub Bagian Keuangan

Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi

Seksi

Perencanaan dan Pembinaan SDA

Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Tata Bangunan dan Pemukiman

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi

Seksi

Perencanaan Bangunan dan Pemukiman

Pengawasan dan PengendalianTata Ruang

Seksi

Seksi

Seksi

Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga

Pengawasan SDA

Pengawasan, Pengendalian Bangunan dan Pemukiman

Seksi Pertambangan dan Energi

UPT

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum

SUMBER DAYA ORGANISASI Sampai dengan akhir Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana didukung oleh 114 Orang terdiri dari : Dengan Klasifikasi Jabatan : -

Pejabat Struktural Eselon

II/b

1

Orang

-


III/a

1

Orang

-


III/b

4

Orang

-


IV/a

15

Orang

21

Orang

Jumlah



Dengan Klasifikasi Status Kepegawaian : -

PNS

-

CPNS

-

Staf Tenaga Kontrak/Honorer Jumlah

88

Orang

-

Orang

26

Orang

114

Orang

Dengan Klasifikasi Pendidikan ( Diluar Tenaga Kontrak/Honorer ) : -

SD

1

Orang

-

SMP

3

Orang

-

SLTA

52

Orang

-

D3

1

Orang

-

S1

20

Orang

-

S2

11

Orang

Jumlah

88

Orang

Dengan Klasifikasi Golongan ( Diluar Tenaga Kontrak/Honorer ) : -

Gol

I/a

-

Orang

-

Gol

III/d

8

Orang

-

Gol

I/b

-

Orang

-

Gol

IV/a

4

Orang

-

Gol

I/c

-

Orang

-

Gol

IV/b

1

Orang

-

Gol

I/d

2

Orang

-

Gol

IV/c

1

Orang

-

Gol

II/a

12

Orang

-

Gol

IV/d

-

Orang

-

Gol

II/b

9

Orang

-

Gol

II/c

19

Orang

-

Gol

II/d

1

Orang

-

Gol

III/a

8

Orang

-

Gol

III/b

15

Orang

-

Gol

III/c

9

Orang

Asset / Modal Aset Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 498.446.865.943,00 berupa aset tetap : 1. Tanah

Rp.

1.908.036.000,00

2. Peralatan dan Mesin

Rp.

1.994.713.945,00

3. Gedung dan Bangunan

Rp.

21.170.095.000,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp. 467.415.072.998,00

5. Aset tetap lainnya

Rp.

340.000.000,00

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Rp.

3.921.413.000,00

7. Dan aset lainnya

Rp.

1.697.535.000,00



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Strategi pembangunan Jembrana diarahkan untuk membangun Kabupaten Jembrana di segala bidang melalui salah satu misi kabupaten Jembrana melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah peningkatan pelayanan

umum (publik service)

meliputi peningkatan infrastruktur, sarana fisik seperti jalan, bangunan gedung, jaringan air bersih, jaringan irigasi, peningkatan pelayanan administrasi. Capaian kinerja dalam program - program prioritas tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana meliputi : a. Urusan Wajib 1. Pekerjaan Umum - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Pembangunan Jalan dan jembatan - Program Pembangunan saluran Drainase/ Gorong - gorong - Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air lainnya - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Program Pengendalian Banjir - Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 2. Perumahan - Program Pengembangan Perumahan - Program Lingkungan Sehat Perumahan - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 3. Penataan Ruang - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang b. Urusan Pilihan 1. Energi dan Sumber Daya Mineral - Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2014, didukung dengan anggaran sebesar Rp 104.872.490.910,18 realisasi pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



Jembrana adalah mencapai sebesar Rp. 98.138.040.620,00 ( 93,58 % ), yang berarti terdapat sisa sebesar Rp. 6.734.450.290,18 ( 6,42 % ) dari anggaran belanja yang disediakan, ini terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu : Belanja Tidak Langsung : Dari Pagu Anggaran yang tersedia dalam APBD sebesar Rp. 5.924.881.220,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 5.571.553.412,00 ( 94,04 % ) telah terjadi sisa anggaran dana sebesar Rp. 353.327.808,00 ( 5,96 % ). Sisa tersebut terdiri dari Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 187.457.808,00 ( 3,94 % ) dan dari Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 165.870.000,00 ( 14,26 % ) Belanja Langsung : Adapun rincian realisasi pencapaian target kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam bidang pelayanan publik ( infrastruktur ), adalah sebesar Rp. 92.552.332.008,00 ( 93,54 % ), yang berarti masih lebih kecil sebesar Rp. 6.395.277.682,18 ( 6,46 % ) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 98.947.609.690,00 hal ini terjadi disamping karena terjadinya efisiensi dimana penawaran kegiatan proyek dibawah pagu anggaran akibat dari terjadinya kompetisi penawaran antar penyedia jasa dalam batas kewajaran dan juga disebabkan oleh ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

Realisasi Anggaran yang mendukung kegiatan Infrastruktur Tahun 2010 s/d 2014 Tahun Program 2010 2011 2012 2013 2 3 4 5 6 Program Administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan disiplin Aparatur Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prgram Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2014 7

335.201.869

411.178.550

407.763.400

525.389.900

808.055.283

4.101.711.180

2.218.339.775

4.759.639.465

4.783.817.159

3.545.866.235

-

-

31.200.000

14.000.000

14.000.000

-

-

-

10.554.000

76.860.000

1.539.113.093

-

605.340.100

2.354.476.250

3.228.525.000

1.998.757.505

1.784.618.000

1.434.126.498

3.427.079.000

2.966.757.900

12.065.069.800

24.061.962.000

33.462.823.100

36.310.469.266

39.848.448.200

-

-

-

-

478.270.700

1.900.411.250

3.021.634.000

5.362.586.000

5.605.673.500

8.735.598.600

782.548.490

695.445.900

932.925.000

1.346.056.230

1.820.626.630



No.

Program

1

2

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Prgram Pengendalian Banjir Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan JUMLAH

Tahun 2010 3

2011 4

2012 5

2013 6

2014 7

958.885.950

-

651.859.000

1.328.690.500

1.550.274.200

2.806.131.060

1.576.117.175

-

1.742.525.650

1.862.798.550

7.542.112.750

2.053.385.000

5.028.727.265

8.133.746.857

14.581.610.200

-

-

-

-

12.502.439.000

721.507.520

0

3.983.000

0

30.128.200

-

-

59.413.100

129.484.300

98.494.110

144.400.020

363.630.500

335.932.750

437.761.000

316.863.800

-

-

16.365.500

79.282.950

47.968.800

-

-

106.814.000

52.227.200

52.901.800

34.895.850.487

36.482.848.900

53.199.498.178

66.281.233.762

92.566.487.208

Sedangkan pada tahun 2013 alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut : Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2013, didukung dengan anggaran sebasar Rp 55.717.032.600,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Alokasi Belanja Tidak Langsung Rp. 6.042.752.600,00 dan Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp 49.674.280,00. Setelah Perubahan Anggaran pada Tahun 2013 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana berubah menjadi sebesar Rp. 80.149.649.088,81 berupa Belanja Tidak langsung Rp. 6.042.752.600,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 74.106.896.488,81. Bila dibandingkan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung, maka 92,46 % dana APBD sebagai Belanja Langsung yang digunakan untuk menunjang pelayanan public ( infrastruktur ). Maka realisasi belanja tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 71.890.734.672,00 ( 89,70 % ) maka APBD Dinas Pekerjaan Umum terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 8.258.914.416,81 ( 10,30 ) terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja



tidak langsung. Realiasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.609.410.910,00 ( 92,83 % ) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 433.341.690,00 ( 7,12 % ) dan Realaisasi belanja langsung sebesar Rp 66.281.323.762,00 ( 89,45 % ) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.825.572.726,81.

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013 REALISASI No

1

1

PROGRAM KEGIATAN

2

3

Fisik (%) 4

Keuangan ( Rp. )

Prosentase Keuangan (%)

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.000.000,00

100

3.000.000,00 100

17.136.000,00

100

17.106.00,00 99,83

1.425.400,00

100

1.425.400,00 100,00

12.500.000,00

100

11.825.000,00 94,60

59.796.555,00

100

57.836.600,00 96,73

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

73.160.000,00

100

59.601.200,00 81,59

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

99.500.000,00

100

95,029.000,00 95,91

Penyediaan Makanan dan Minuman

22.300.000,00

100

18.250.000,00 81,84

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

194.000.000,00

100

191.956.700,00 98,95

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

63.900.000,00

100

61.860.000,00 96,81

7.500.000,00

100

7.500.000,00 100

1.268.537.500,00

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peny.Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peny. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan 2

PAGU ANGGARAN ( Rp. )

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Rumah Jabatan


1.081.854.150.00 85,29


Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Oprasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional 3

100

3.026.356.900.00

84,76

72.000.000

100

68.425.000,00

95,04

777.145.800,00

100

607.181.109,00

78,13

14.000.000,00

100

14.000.000,00

100

15.000.000,00

100

10.554.000,00

70,36

36.471.250,00

100

36.421.250,00

99,87

2.332.989.700,00

100

2.318.055.000,00

99,36

4.777.689.000,00

100

3.427.079.00,00

71,74

237.590.466,00

100

185.513.466,00

78,09

36.299.208.717,81

100

36.124.955.800,00

99,52

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu

4

3.570.605.000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5

Program Pembangunan Pembangunan Jembatan

Perencanaan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan

6

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong Pembangunan Saluran Draenase / Gorong – gorong

7

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

8

Program Pengembangan



dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi Pemeliharaan Pintu Air Rehabilitasi/pemeliharaan bendung/sayap bendung dan Pintu Air 9

11

12

13

14

100

4.864.821.500,00

82,09

534.535.000,00

100

509.402.000,00

95,30

235.885.000,00

100

231.450.000,00

98,12

1.931.620.250,00

100

1.346.056.230,00

69,69

1.348.383.500,00

100

1.328.690.500,00

98.54

2.116.417.000,00

100

1.742.525.650,00

82,34

8.452.690.030,00

100

8.133.746.857,00

96,23

2.779.367.000,00

-

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

10

5.926.909.120,00

Program Pengendaliaan Banjir Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin

-

-

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

140.700.000,00

100

105.904.300,00

75,27

Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan

37.890.000,00

100

23.580.000,00

62,24



15

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan Revisi Rencana Tata Ruang

16

100

109.151.000,00

77,97

180.000.000,00

100

163.066.000,00

90,60

180.000.000,00

100

165.544.000,00

91,97

87.780.000,00

100

79.282.950,00

90,33

59.264.200,00

100

52.227.200,00

88,13

66.281.323.762,00

89,45

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang

17

140.000.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Jumlah

74.106.896.488,81

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Tantangan Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam menangani tiga urusan wajib ( Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Penataan Ruang dan Urusan Perumahan ) dan satu urusan pilihan yaitu Urusan Sumber Daya Mineral adalah : 1.

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.

2.

Perubahan iklim yang tidak menentu, menyulitkan kegiatan dilapangan menyebabkan rendahnya kwalitas pekerjaan.

3.

Adanya alih fungsi lahan.

4.

Adanya penambangan tanpa ijin yang cendrung merusak lingkungan.

5.

Kecendrungan pelanggaran terhadap tata ruang.



Peluang Peluang untuk mengembangkan pelayan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tiga urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Penataan Ruang dan Urusan Perumahan) dan satu urusan pilihan yaitu Urusan Sumber Daya Mineral adalah : 1. Memanfaatkan informasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi ( BMK ). 2. Tersedianya RTRW dan RDTL. 3. Adanya regulasi terhadap penambangan galian golongan C.



BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang meliputi : Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air, Sedangkan di Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan Maka guna meningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana perlu memperhtikan hal - hal sebagai berikut : a. Pekerjaan Umum 1. Pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan air minum dan irigasi belum optimal. 2. Belum optimlnya jaringan irigasi untuk pertanian rakyat. 3. Belum ratanya sebaran jalan – jalan penghubung pusat – pusat kegiatan, pusat produksi, dan infrastrutur pedesaan. 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana kawasan strategis cepat tumbuh. 5. Minimnya SDM kebinamargaan dibandingkan dengan ruas jalan yang ada. 6. Kurangnya evaluasi dan pengawasan pemanfatan jalan yang berpengaruh pada kondisi jalan. 7. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang tata kelola air bersih khususnya di pedesaan. b. Perumahan 1. Belum adanya data dan pusat informasi tentang perumahan layak huni dan lingkungan sehat. 2. Belum adanya mekanisme bantuan, kerjasama dan pembiyayaan bagi MBR untuk pembangunan perumahan layak huni dan lingkungan sehat bagi masyarakat. 3. Belum optimalnya pelaksanan monitoring, suverfisi, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat.



c. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Wilayah 1. Belum otimalnya regulasi Tata Ruang sebagai turunan Perda RTRW. 2. Belum otimalnya kualitas pemanfaatan ruang. 3. Belum otimlnya pengendalian kulitas pemanfaatan ruang. d. Sumber Daya Mineral dan Energi 1. Belum adanya regulasi dan pengawasan yang jelas tentang pertambangan sumber daya mineral dan energi. 2. Maraknya pertambangan liar yang merusak kelestarian dan lingkungan hidup. 3. Pemanfaatan sumber daya energi belum maksimal. Dari permasalahan tersebut diatas, maka hal – hal yang perlu dilakukan 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui pemerintah penyelenggaraan pemerintah yng aspiratif, partisipatif dan trasnparan yaitu : a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur perencana, dan optimlisasi peran aparat fungsional pemerintah (APFP ) dalam melaksanakan pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. b. Peningkatan fungsi dewan sebagai lembaga yang aspiratif dilaksanakan melalui mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui optimalisasi hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan mengoptimalkan menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengan pendapat, dan kegiatan lainnya. c. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan melalui penguatan regulasi pedoman kerja dengan menyusun Setandar Pelayanan Minimal (SPM ) di masing – masing layanan. d. Peningkatan layanan kepala/ wakil kepala daerah dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi antar pemerintah baik antar pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Perovinsi dan pusat. e. Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah melalui optimlaisasi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, menstandarkan kualitas Sumber Daya Aparatur pengelola keuangan melaui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang regulasi keungan, aset, dan pendapatn daerah serta optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. f. Peningkiatan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dilaksanakan melalui peningkatan kinerja dan realisasi keuangan daerah dan optimalisasi penerapan sistem Pengawasan Pemerintah.


Internal


g. Peningkatan penataan peraturan perundang – undangan dengan menggali sumber – sumber regulasi, mengkonsultasikan serta menyusun regulasi tata kelola pemerintahan. h. Meningkatkan penataan kelembagan melalui harmonisasi kelembagan pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi, pusat dan peraturan perundang – undangan. i. Peningkatan Pengelolaan aparatur daerah melalui peningkatan kuantitas dan kulaitas sumber daya aparatur dengan proses rekruitmant yang akuntabel. j. Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan melalui sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus ijin,a melakukan pengendalian terhadap pelanggaran perijinan dan melaksanakan pelayanan perijinan satu pintu. k. Peningkatan Pengelolaan Sistem Pertanahan dilaksanakan dengan menginventarisasi aset tanah milik pemerintah daerah, melaksanakan proses pensertifikatan, dan melaksanakan sosialisasi kepada lembaga adat untuk melaksanakan inventarisasi dan pensertifikatan aset adat. 2. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestraian lingkungan yaitu : a. Peningkatan Kualitas Pelayanan di bidang Pekerjaan Umum melalui optimalisasi pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan air minum dan irigasi, melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian rakyat, mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan penghubung pusat – pusat kegiatan, pusat produksi, dan infrastruktur pedesaan, memaksimalkan sarana dan prasarana pada kawasan strategis cepat tumbuh, serta mengefektifkan evaluasi dan pengawasan pemanfaatan jalan. b. Peningkiatan Kualitas Pelayanan di bidang Perumahan melalui optimalisasi penyusunan data dan informasi perumahan layak huni dan lingkungan sehat, melayani mekanisme bantuan, kerjasama dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR ) untuk membangun perumahan layak huni dan lingkungan sehat, dan mengoptimalkan pelaksanaan monitoring, suvervisi, evaluasi, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat. c. Peningkiatan Kualitas Pelayanan penataan ruang dan wilayah melalui optimalisasi penyusunan regulasi tata ruang sebagai turunan perda RTRW, memaksimalkan kualitas pemanfaatan ruang melalui pengendalian sehungga adanya keseimangan adanya keseimbangan anatara fungsi ekonomi dengan fungsi ekologis dan kelestraian lingkungan. d. Peningkatan kualitas pelayanan Sumber Daya Mineral dan Energi adalah dengan menyusun regulasi dan standar pengawasan yang jelas tentang pertambangan sumber daya mineral dan energi, menindak dengan tegas terhadap pelaksanaan pertambangan liar yang merusak kelestarian lingkungan, serta pemanfaatan secara maksimal sumber daya energi secara maksimal.



e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan pengelolaan lingkungan yang tersetruktur dan komprehensif melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara, lahan/tanah, mencegah kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati, pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau, pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukan, pengembangan potensi ekowisata, flora dan fauna identitas daerah. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, maka Visi RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 sebagai berikut : VISI

: “ Terwujudnya Kesejahteraan Masyarkat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat “ Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun

2006 - 2025 ditetapkan 5 (lima) buah MISI sebagai berikut : 1.

Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

2.

Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petisi basis dan pemberdayaan masyarakat.

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.

4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

5.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalamkehidupan bernegara dan bermasyarakat. Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan visi dan misi

menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tetang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kauangan Daerah. Perwujudan misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dari



urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran. Tabel Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 No.

Tujuan

Sasaran

1.

Meningkatkan kinerja otonomi daerah

Meningkatnya kinerja otonomi daerah

2.

Meningkatkan kinerja keuangan daerah

Meningkatnya kinerja keuangan daerah

3.

Meningkatkan kinerja perangkat daerah

Meningkatnya kinerja perangkat daerah

4.

Meningkatkan kinerja kepegawaian daerah Meningkatnya kinerja kepegawaian daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Visi Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia adalah tersusunnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang handal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 dengan misi : 1.

Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan mitra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

2.

Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optiml untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan kebelanjutan pemanfaatan sumber daya air serta menguangi resiko daya rusak air.

3.

Meningkatkan aksesibilaitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.

4.

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman uag terpadu, andal dan berkelanjutan.

5.

Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstuksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

6.

Menyelenggarakan penelitian dan pengambangan serta penerapn : IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

7.

Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsi-prinsip good governance.

8.

Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.



Visi Dinas Pekerjaan Provinsi Bali adalah Terwujudnya lingkungan dan prasarana wilayah yang handal berlandaskan konsep Tri Hita Karana dengan misi : 

Meningkatkan serta memelihara jalan dan prasarana perkotaan



Meningkatkan penataan ruang dan pemukiman dan bidang ke Cipta Karyaan



Mewujudkan pengelolaan dan konservasi energi dan sumber daya alam



Mewujudkan paraturan pemerintahan berdasarkan prinsip - prinsip good governance

Telaahan dari Visi, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Visi, Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dalam mewujudkan RPJMD Tahun 2011 – 2016 ada dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. a.

Faktor - faktor penghambat :

-

Terbatasnya sarana dan prasarana.

-

Kemapuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai.

-

Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

-

Terbatasnya anggaran yang tersedia.

b.

Faktor - faktor pendorong :

-

Adanya tupoksi dan struktur organisasi.

-

Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skil dan ilmu pengetahuan.

-

Tersedianya Standar Operating Prosedure ( SOP ), tesedianya Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

-

Kemajuan informasi dan teknologi.

-

Tersedianya sarana dan prasarana.

-

Dukungan dana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor – faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain ; a.

Faktor - faktor penghambat :

-

Revisi Perda RTRW yang sedang diproses karena mengikuti hierarki peraturan yang baru

-

Peraturan - peraturan rencana rivisi tata ruang dapat disusun setelah perda RTRW tersusun

-

Sosialisasi ke masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan



b.

Faktor - faktor pendorong :

-

Produk aturan yang telah tersusun, segera disosialisasikan ke masyarakat.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan Strategik ( Renstra ) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor ekternal yang

berupa peluang dan tantangan. Untuk

mencapai hal itu diperlukan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis sebagai pedoman organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : “ TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA SERTA PELAYANAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

JEMBRANA

YANG

PRIMA , GUNA MENUNJANG

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA “Visi yang dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana kedepan. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam visi tersebut perlu dijelaskan pengertiannya sebagai berikut : a.

Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana yaitu memberikan nilai tambah terhadap pembangunan infrastruktur beserta penunjangnya untuk mampu meningkatkan

kegiatan

perekonomian masyarakat Kabupaten Jembrana yang siap bersaing dalam era globalisasi. b.

Peningkatan pelayanan Pekerjaan Umum yaitu memberikan pelayanan baik teknis

dan non

teknis ( administrasi pembangunan ke PU-an yang lebih baik, cepat dan akurat dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan kinerja pembangunan sarana dan prasarana ). c.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu memberikan pelayanan ruang aktifitas penduduk dalam percepatan kegiatan pertumbuhan sosial, ekonomi yang lebih baik, cepat dan akurat dalam rangka tertib pembangunan daerah Kabupaten Jembrana.

 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan rumusan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi

3.

Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

4.

Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan



5.

Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana

6.

Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai Sesuai dengan tujuan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabuaten Jembrana sebagai berikut : Tabel 1.6 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2011 - 2016 No.

Tujuan

1 2 Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Misi 2 : 1.

2.

3.

Sasaran 3

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun Meningkatkan Pembangunan Sarana Meningkatnya jumlah sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang dibangun Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan jembatan Meningkatkan Pembangunan Jembatan Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun Meningkatnya Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Meningkatnya Meningkatkan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Meningkatnya Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan terhadap total kebutuhan Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan Meningkatnya Meningkatkan Sarana dan Prasarana rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan Infrastruktur Perdesaan dan jembatan perdesaan



No.

Tujuan

Sasaran

1

2

3

Misi 3 : Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Meningkatnya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Meningkatkan Pembangunan Saluran 1. Meningkatnya saluran Drainase/Gorong-gorong drainase/gorong-gorong yang terpelihara Meningkatnya Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

2.

Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Irigasi Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Irigasi Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Irigasi

3.

Meningkatkan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir terhadap total kebutuhan Meningkatnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir

4.

Meningkatkan Pengendalian Banjir

Meningkatnya pengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai Meningkatnya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Meningkatnya Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir



No.

Tujuan

1

2

Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan prasarana pengaman pantai Meningkatnya cakupan penanggulangan banjir Meningkatnya cakupan penanggulangan banjir

Misi 4 : Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan Meningkatnya Perencanaan pengembangan infrastruktur Meningkatkan Pengembangan Wilayah 1. Meningkatnya Strategis Cepat Tumbuh Pembangunan/peningkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan Meningkatnya Fasilitasi dan stimulasi Meningkatkan Pengembangan 2. pembangunan perumahan masyarakat Perumahan kurang mampu Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Meningkatkan Lingkungan Sehat 3. Terfasilitasinya Kegiatan PPIP di Perumahan Kabupaten Jembrana Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan Misi 5 : Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan di Kabupaten Jembrana

1.

Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Meningkatnya Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Meningkatnya Penyusunan rencana teknis ruang kawasan Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW



No.

Tujuan

Sasaran

1

2

3

2.

Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Meningkatnya Revisi rencana tata ruang Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Meningkatnya Survey dan pemetaan Tersedianya Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Startegis( KLHS ) Meningkatnya Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang Meningkatnya Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Meningkatnya Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Misi 6 : Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Energi Maupun Sumber Daya Alam

1

Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan


Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Penambangan galian golongan C


No.

Tujuan

1

2

Sasaran 3 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Meningkatnya pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Meningkatnya Instalasi Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Untuk mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan strategi pencapaian berupa kebijakan : 1.

Kordinasi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah terkait diintensifkan

2.

Memberikan kesempatan yang sama dalam Pengembangan Sumber Daya Aparatur

3.

Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan harus dicapai secara Efektif dan Efisien dengan Menetapkan Skala Prioritas

4.

Peningkatan Fungsi Sumber Daya Air harus dicapai secara efektif dan efisien

5.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan berdasarkan skala Prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan

6.

Mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan teknis Pembangunan Daerah



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Singkronisasi Program Pusat,Provinsi dan Kabupaten Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD, Pemerintah Daerah maupun Pusat. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tema Pembangunan Nasional adalah: “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 19 prioritas program Dinas Pekerjaan Umum antara lain sebagai berikut : 1)

Prioritas 1

: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2)

Prioritas 2

: Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

3)

Prioritas 3

: Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

4)

Prioritas 4

: Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5)

Prioritas 5

: Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

6)

Prioritas 6

: Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan

7)

Prioritas 7

: Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

8)

Prioritas 8

: Prgram Pengendalian Banjir

9)

Prioritas 9

: Prgram Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

10) Prioritas 10 : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 11) Prioritas 11 : Program Pengembangan Perumahan 12) Prioritas 12 : Program Lingkungan Sehat Perumahan 13) Prioritas 13 : Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan



14) Prioritas 14 : Program Perencanaan Tata Ruang 15) Prioritas 15 : Program Pemanfaatan Ruang 16) Prioritas 16 : Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 17) Prioritas 17 : Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 18) Prioritas 18 : Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 19) Prioritas 19 : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Jembrana ditetapkan tema yaitu : Dengan memperhatikan halhal tersebut diatas, maka ditetapkan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah : “ TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA SERTA PELAYANAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

JEMBRANA

YANG

PRIMA , GUNA MENUNJANG KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT JEMBRANA ” Berdasarkan prioritas program Kabupaten Jembrana dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahmenjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka setiap urusan telah ditetapkan program pembangunan dan jenis kegiatannya. Dari daftar program dalam Permendagri tersebut terpilih untuk tahun 2011-2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1

Indikator Kinerja 6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengkurunan dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realissai dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perenanaan.Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator



Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja

suatu organisasi akan diukur keberhasilan

pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai

nilai (berapa) dan satuannya

memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di



lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan. Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tinggkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya. Contoh hubungan Indikator Kinerja Kabupaten dengan Indikator Kinerja SKPD. Sasaran Pemerintah Derah: Tersedianya Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Rasio data yang tersedia tehadap kebutuhan data untuk perencanaan dalam satu tahun

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Tersedianya pusat data/informasi pembangunan daerah

Meningkatnya jumlah data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan profil daerah

Indikator Kinerja :

Indikator Kinerja :

Rasio Pemanfaatan Ruang untuk penduduk miskin yang terpetakan terhadap Total Pemanfaatan Ruang.

Jumlah tambahan data terkait dengan profil daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya ketersediaan data terkait dengan kepuasan layanan publik

Meningkatnya ketersediaan data terkait PDRB

Meningkatnya ketersediaan data terkait perhubungan

Indikator Kinerja :

Indikator Kinerja :

Jumlah tambahan data terkait dengan PDRB yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan

Jumlah tambahan data yang dapat diguanakn dalam perencanaan perhubungan

Indikator Kinerja : Jumlah tambahan data terkait dengan layanan publik yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategik yang memuat rencana dalam kurun waktu lima tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Pungsi Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana telah memperhatikan permasalahan, faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi, Misi yang ditetapkan ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan, yang dihimpun berdasarkan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab. Program yang dihasilkan melalui Musrenbang tersebut dipadukan dan disingkrunkan dengan rencana program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang dituangkan dalam Renstra ini. Program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) untuk mencapai hasil yang maksimal dilaksanakan berdasarkan prinsip efesien, epektif, transparan dan akuntabel. Dan keberhasilan dari program dan kegiatan sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga dari DPRD. Dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian. Tujuan dan sasaran, dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). Renstra ini disusun sebagai pedoman Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan Program dan Kegiatan sampai lima tahun mendatang. Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran – saran untuk perbaikan pada berikutnya. Negara, 3 Januari 2015. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198110 1 016




Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Rencana Idukatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana REVIU RENSTRA 2015

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan 1 Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan 2 Meningkatkan Pembangunan Jembatan

Tujuan 3 Meningkatkan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

Tujuan 4 Meningkatkan Rehabilitasi/Pemel iharaan Jalan dan Jembatan

Kode

Program dan Kegiatan

4

5

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

6

7

Target 8

2 Paket

2 Paket

1.652.500.000,00

12 Unit

4.422.667.226,00

7 Unit

5.339.142.500,00

7 Unit

3.499.685.750,00

14 Unit

Tahun - 2011

Tahun - 2012

Rp. 9

Target 10

Tahun - 2013

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Tahun - 2014 Target 14

Tahun - 2015

Rp. 15

Target 16

Tahun - 2016

Rp. 17

Target 18

1.03.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran 1 Jumlah sarana dan Meningkatnya prasarana aparatur jumlah sarana dan yang dibangun prasarana aparatur yang dibangun

1.03.01.02.01

Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun

1 Paket

1.400.000.000,00

2 Unit

1.764.020.000,00

1 Unit

1.268.537.500,00

1 Unit

1.268.537.500,00

-

Sasaran 2 Jumlah sarana dan Meningkatnya prasarana aparatur jumlah sarana dan yang dibangun prasarana aparatur yang dibangun

1.03.01.02.03

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dibangun

1 Paket

252.500.000,00

8 Paket

1.908.647.226,00

5 Unit

3.570.605.000,00

5 Paket

1.981.148.250,00

13 Paket

Sasaran 3 Jumlah sarana dan Meningkatnya prasrana aparatur jumlah sarana dan yang terpelihara prasarana aparatur yang terpelihara

1.03.01.02.22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara

-

-

2 Unit

750.000.000,00

1 Unit

500.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

1 Unit

250.000.000,00

1 Unit

1.03.01.15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan

-

-

1 Bh.

620.000.000,00

3 Bh.

2.369.460.950,00

3 Bh.

3.334.834.000,00

2 Bh.

4.782.783.000,00

Rasio perencanaan pembangunan Jembatan

1.03.01.15.02

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan

Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan jembatan

-

-

2 dok

111.471.250,00

1 dok

36.471.250,00

Jumlah Jembatan yang dibangun

1.03.01.15.05

Kegiatan Pembangunan Jembatan

Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun

-

-

1 Bh

508.528.750,00

3 Bh.

2.332.989.700,00

3 Bh.

3.334.834.000,00

1.03.01.16

Prgram Pembangunan Meningkatnya Saluran Drainase/Gorong- Pembangunan Saluran Gorong Drainase/Gorong-Gorong

6 Paket

1.796.312.000,00

6 Paket

1.443.743.980,00

10 Paket

5.252.689.000,00

10 Paket

Panjang saluran drainase/goronggorong yang dibangun

1.03.01.16.03

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

Terpenuhinya kebutuhan sarana trotoar, kenyamanan kota dan keindahan kota meningkat

4 Paket

1.164.512.000,00

6 Paket

1.443.743.980,00

8 Paket

4.777.689.000,00

Panjang saluran drainase/goronggorong yang terpelihara

1.03.01.16.05

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/GorongGorong

Keindahan dan kenyamanan lingkungan terpelihara

2 Paket

631.800.000,00

-

2 Paket

1.03.01.18

Program Porsentase Meningkanya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Yang Baik Jalan dan Jembatan

22,8%

24.159.856.000,00

19,3%

33.739.785.259,14

Sasaran 1 Tersusunnya dan tersedianya perencanaan pembangunan jembatan Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Jembatan yang dibangun

Sasaran 1 Meningkatnya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Sasaran 2 Meningkatnya saluran drainase/goronggorong yang terpelihara

2 Bh

4 Paket

74,14%

-

Sasaran 1 Rasio perencanaan 1.03.01.18.01 Meningkatnya Rehabilitasi/Pemelih Perencanaan araan Jalan Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan

Kegiatan Perencanaan Rahbilitasi/Pemeliharaan Jalan

Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi jalan

-

-

5 dok

Sasaran 2 Rasio perencanaan 1.03.01.18.02 Meningkatnya Rehabilitasi/Pemelih Perencanaan araan Jembatan rehabilitasi/pemeli haraan Jembatan

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi jembatan

-

-

-

Target 20

Rp. 21

Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab

Lokasi

22

23

15 Unit

8.561.659.645,00

57 Unit

29.990.444.571,00

Dinas PU.

1 Unit

1.395.391.250,00

6 Unit

7.096.486.250,00

Dinas PU.

13 Paket

6.891.268.395,00

45 Paket

20.868.958.321,00

Dinas PU.

275.000.000,00

6 Unit

2.025.000.000,00

Dinas PU.

2 Bh.

5.301.179.675,00

11 Bh.

16.408.257.625,00

Dinas PU.

-

1 dok

40.118.375,00

4 dok

188.060.875,00

Dinas PU.

2 Bh.

4.782.783.000,00

2 Bh.

5.261.061.300,00

11 Bh.

16.220.196.750,00

Dinas PU.

3.460.000.000,00

10 Paket

4.300.000.000,00

10 Paket

4.730.000.000,00

52 Paket

20.982.744.980,00

Dinas PU.

8 Paket

3.060.000.000,00

8 Paket

4.000.000.000,00

8 Paket

4.400.000.000,00

42 Paket

18.845.944.980,00

Dinas PU.

475.000.000,00

2 Paket

400.000.000,00

2 Paket

300.000.000,00

2 Paket

330.000.000,00

10 Paket

2.136.800.000,00

Dinas PU.

19,3%

37.553.961.683,18

19,3%

41.469.617.265,18

19,3%

42.092.050.000,00

19,3%

46.301.255.000,00

19,3%

225.316.525.208,90

Dinas PU.

385.176.256,00

5 dok

237.590.466,00

5 dok

207.993.000,00

2 dok

240.000.000,00

2 dok

264.000.000,00

19 dok

1.334.759.722,00

Dinas PU.

-

1 dok

27.500.000,00

1 dok

30.000.000,00

1 dok

32.500.000,00

1 dok

35.750.000,00

4 dok

125.750.000,00

Dinas PU.

-

-

-

6.514.789.450,00

Rp. 19

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

-

6.264.789.450,00

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Target 8

Tahun - 2012

Rp. 9

Target 10

Tahun - 2013

Rp. 11

Target 12

Kegaitan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Meningkatnya pemeliharaan jalan Panjang jalan yang baik

55,5 Km.

Sasaran 4 Panjang 1.03.01.18.04 Meningkatnya Rehabilitasi/pemelih Rehabilitasi/pemeli araan jembatan haraan jembatan terhadap total kebutuhan 1.03.01.22

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Meningkatnya pemeliharaan jembatan Jumlah dan panjang jembatan yang baik

-

-

-

-

30%

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

Tersusunnya dan tersedianya dokumen data base jalan dan jembatan Tersusunnya dan tersedianya dokumen data base jalan dan jembatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Meningkatnya Pembangunan Sarana Jaringan Irigasi Yang Baik

13 Paket

1.03.01.22.01

1.03.01.24

Tujuan 6 Meningkatkan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Tahun - 2011

Sasaran 3 Panjang 1.03.01.18.03 Meningkatnya Rehabilitasi/pemelih Rehabilitasi/pemeli araan jalan haraan jalan

Sasaran 1 Persentase Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan

Tujuan 5 Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


33.354.609.003,14 64,0 Km.

Target 14

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

Target 18

Rp. 19

Target 20

66,0 Km.

40.241.961.765,18

46,8 Km.

40.500.000.000,00

46,8 Km.

44.550.000.000,00

46,8 Km.

1.319.550.000,00

40%

1.451.505.000,00

-

Rp. 21

Lokasi

22

23

219.105.635.485,50

Dinas PU.

4.750.380.001,40

Dinas PU.

989.662.500,00

40%

-

-

1 dok

507.993.000,00

-

-

-

-

1 dok

507.993.000,00

Dinas PU.

-

-

1 dok

507.993.000,00

-

-

-

-

1 dok

507.993.000,00

Dinas PU.

43.610.074.480,00

Dinas PU.

109 Paket

39.235.335.480,00

Dinas PU.

13 Paket

3.057.075.000,00 19 Paket

5.419.173.140,00 38 Paket

6.697.329.120,00

51 Paket

8.905.447.220,00

39 Paket

9.300.500.000,00

42 Paket

13 Paket

3.057.075.000,00

5.294.281.140,00 17 Paket

5.926.909.120,00

23 Paket

7.737.070.220,00

19 Paket

8.200.000.000,00

19 Paket

9.020.000.000,00

534.535.000,00

26 Unit

618.377.000,00

18 Unit

500.500.000,00

20 Unit

550.550.000,00

83 Unit

2.203.962.000,00

Dinas PU.

-

1 Paket

96.264.000,00

Dinas PU.

9 Paket

2.074.513.000,00

Dinas PU.

Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Irigasi

Jumlah pemeliharaan 1.03.01.24.13 pintu air

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

Terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air, sehingga dapat berfungsi lebih baik

-

-

-


Jumlah dokumen perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.03.01.24.19

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

-

-

1 Paket

96.264.000,00

-


Jumlah terpeliharanya bendung/sayap bendung dan pintu air

1.03.01.24.20

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air

Terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung, sehingga dapat berfungsi lebih baik

-

-

1 Paket

28.628.000,00

2 Paket

1.03.01.27

Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

4 Paket

700.980.000,00

7 Paket

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Minum yang memadai

4 Paket

700.980.000,00

7 Paket

Jumlah unit 1.03.01.27.10 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

36.299.208.717,18

Tahun - 2016

30%

Panjang jaringan 1.03.01.24.10 irigasi yang di rehabilitasi/dipelihar a

3 Paket

Rp. 13

Tahun - 2015


989.662.500,00

Sasaran 1 Meningkatnya Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

Sasaran 1 Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

24.159.856.000,00 46,8 Km.

Tahun - 2014


17 Paket

-

19 Unit

-

-

-

-

-

-

10.230.550.000,00 202 Paket

235.885.000,00

2 Paket

550.000.000,00

2 Paket

600.000.000,00

2 Paket

660.000.000,00

956.252.500,00 12 Paket

1.931.620.250,00

7 Paket

1.888.075.050,00

5 Paket

2.500.000.000,00

5 Paket

2.750.000.000,00

40 Paket

10.726.927.800,00

Dinas PU.

956.252.500,00 12 Paket

1.931.620.250,00

7 Paket

1.888.075.050,00

7 Paket

2.500.000.000,00

5 Paket

2.750.000.000,00

40 Paket

10.726.927.800,00

Dinas PU.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan 7 Meningkatkan Pengendalian Banjir

Kode



4

5

6

7

Target 8

Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasrana Pengendalian Banjir Terwujudnya sistem drainase yang tepat guna

4 Paket

1 Paket

1.03.01.28

Prgram Pengendalian Banjir

Tahun - 2011

Tahun - 2012

Rp. 9

Target 10

300.000.000,00

Sasaran 1 Meningkatnya Rehabilitasi/pemeli haraan bantaran dan tanggul sungai

Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direbailitasi/ dipelihara

1.03.01.28.03

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Sasaran 2 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir terhadap total kebutuhan

Panjang Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir

1.03.01.28.04

Kegiatan Pengembangan Terwujudnya sistem drainase Pengelolaan Daerah Rawa yang tepat guna Dalam Rangka Pengendalian Banjir

Sasaran 3 Meningkatnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir Sasaran 4 Meningkatnya pengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Sasaran 5 Meningkatnya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Sasaran 6 Meningkatnya Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Sasaran 7 Meningkatnya Pembangunan prasarana pengaman pantai

Jumlah pengendalian 1.03.01.28.05 banjir yang ditanggulangi

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir

Terwujudnya sistem drainase yang tepat guna

1 Paket

Panjang daerah 1.03.01.28.06 tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan

Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan BadanBadan Sungai


-

-

Panjang sungai/kali 1.03.01.28.07 yang dibersihkan dan dikeruk

Kegiatan Peningkatan Terwujudnya sistem drainase Pembersihan dan Penferukan yang tepat guna Sungai/Kali

-

Jumlah bangunan pusat-pusat pengendali banjir

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir


Jumlah bangunan 1.03.01.28.09 prasarana pengaman pantai

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Sasaran 8 Meningkatnya cakupan penanggulangan banjir

Jumlah desain perencanan pembangunan saluran penanggulangan banjir Rasio jumlah terbangunannya saluran drainase pengendalian banjir

1.03.01.28.13

Sasaran 9 Meningkatnya cakupan penanggulangan banjir

Tujuan 8 Meningkatkan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh



Sasaran 1 Meningkatnya Perencanaan pengembangan infrastruktur

4 Paket

Tahun - 2013

Rp. 11

Target 12

663.562.695,00

4 Paket

Tahun - 2014

Rp. 13

Target 14

1.348.383.500,00

5 Paket

Tahun - 2015

Rp. 15

Target 16

1.600.000.000,00

25 Paket

Rp. 17 9.350.000.000,00

Tahun - 2016 Target 18 25 Paket

Rp. 19 10.285.000.000,00

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target 20

Rp. 21


Lokasi

22

23

64 Paket

23.546.946.195,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

800.000.000,00

1 Paket

880.000.000,00

2 Paket

1.680.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

1.600.000.000,00

1 Paket

1.760.000.000,00

2 Paket

3.360.000.000,00

Dinas PU.

615.155.695,00

-

-

-

-

2 Paket

1.000.000.000,00

2 Paket

1.100.000.000,00

8 Paket

3.015.155.695,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

1 Paket

400.000.000,00

1 Paket

440.000.000,00

2 Paket

840.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

500.000.000,00

1 Paket

550.000.000,00

2 Paket

1.050.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Paket

1.000.000.000,00

10 Paket

1.100.000.000,00

20 Paket

2.100.000.000,00

Dinas PU.

Terwujudnya prasarana pengaman pantai yang tepat guna

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Paket

2.000.000.000,00

2 Paket

2.200.000.000,00

4 Paket

4.200.000.000,00

Dinas PU.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Penanggulangan Banjir

Terpenuhinya perencanaan pembangunan saluran penanggulangan banjir

-

-

1 Paket

48.407.000,00

-

-

-

-

1 Paket

50.000.000,00

1 Paket

55.000.000,00

3 Paket

153.407.000,00

Dinas PU.

1.03.01.28.14

Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Saluran Draenase dan Penanggulangan Banjir

Terwujudnya Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir

-

-

-

-

1.03.01.29

Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terwujudnya Pembangunan Peningkatan Infrastruktur

1.616.060.233,00

-

- 16 Paket

-

-

-

1.03.01.28.08

Jumlah Perencanaan 1.03.01.29.01 pengembangan infrastruktur

Kegiatan Perencanaan Meningkatnya kualitas Pengembangan Infrastruktur perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh, dan tersedianya perencanaan yang memadai.

7 Paket

3 Paket

-

300.000.000,00

3 Paket

4 Paket

-

1.348.383.500,00

5 Paket

1.600.000.000,00

6 Paket

2.000.000.000,00

6 Paket

2.200.000.000,00

21 Paket

7.148.383.500,00

Dinas PU.

2.116.417.000,00

6 Paket

1.881.157.000,00

11 Paket

4.100.000.000,00

6 Paket

4.510.000.000,00

42 Paket

14.223.634.233,00

Dinas PU.

210.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

3 dok

100.000.000,00

3 dok

110.000.000,00

6 dok

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Sasaran 2 Jumlah 1.03.01.29.02 Meningkatnya Pembangunan/penin Pembangunan/peni gkatan infrastruktur ngkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan 1.03.01.30

Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Meningkatnya pembangunan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan

Tujuan 9 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan

Sasaran 1 Panjang jalan Meningkatnya perdesaan rehabilitasi/pemeli haraan jalan jalan dan jembatan perdesaan

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Meningkatnya rehabilitasi jalan dan jembatan perdesaan Panjang jalan dan jembatan perdesaan

Tujuan 10 Meningkatkan Pengembangan Perumahan

Sasaran 1 Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan Sasaran 2 Meningkatnya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Jumlah Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

1.03.01.30.05

Program Pengembangan Perumahan 1.04.1.03.01.15.02 Kegiatan penyusunan Norma, standar, pedoman dan manual ( NSPM )

Terwujudnya Pengembangan Perumahan Tersusunya norma, standar, pedoman dan manual program perumahan

1.04.1.03.01.15.06 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Meningkatnya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Tahun - 2011 Target 8 3 Paket

66 Paket

Rp. 9

Target 10

1.616.060.233,00

-

Tahun - 2013

Rp. 11

Target 12

Tahun - 2014

Rp. 13

Target 14

- 16 Paket

2.116.417.000,00

6 Paket

Tahun - 2015

Rp. 15

Target 16

1.881.157.000,00

8 Paket

Rp. 17 4.000.000.000,00

Tahun - 2016 Target 18 3 Unit

Rp. 19

Target 20

Rp. 21


Lokasi

22

23

4.400.000.000,00

36 Unit

14.013.634.233,00

Dinas PU.

5,84 Km.

1.460.000.000,00 13,0 Km.

5.081.715.170,00 19,5 Km.

8.452.690.030,00

31,5 Km.

14.711.944.450,00 19,5 Km.

14.711.944.450,00 32,5 Km.

16.183.138.895,00

32,5 Km.

60.601.432.995,00

Dinas PU.

5,84 Km.

1.460.000.000,00 13,0 Km.

5.081.715.170,00 19,5 Km.

8.452.690.030,00

31,5 Km.

14.711.944.450,00

19,5 Km.

14.711.944.450,00

32,5 Km.

16.183.138.895,00

32,5 Km.

60.601.432.995,00

Dinas PU.

-

-

21 Paket

25.410.000,00

98 Paket

750.000.000,00

98 Paket

825.000.000,00 217 Paket

1.600.410.000,00

Dinas PU.

-

-

1 dok

25.410.000,00

1 dok

200.000.000,00

1 dok

220.000.000,00

3 dok

445.410.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Paket

150.000.000,00

5 Paket

165.000.000,00

10 Paket

315.000.000,00

Dinas PU.

Jumlah Meningkatnya pembangunan 1.04.1.03.01.15.07 Kegiatan pembangunan Pembangunan sarana sarana dan prasarana rumah sarana dan prasarana rumah dan prasarana rumah sederhana sehat sederhana sehat sederhana sehat

-

-

-

-

-

-

-

-

80 Unit

400.000.000,00

80 Unit

440.000.000,00

160 Unit

840.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 4 Kesejahteraan masyarakat meningkat

Tertatanya jalan 1.04.1.03.01.15.09 Kegiatan Pembangunan lingkungan di Sarana dan Prasarana kelurahan Lingkungan Perumahan kelurahan kabupaten Jembrana

-

-

-

-

-

-

20 Paket

13.050.000.000,00

12 Paket

8.050.000.000,00

12 Paket

8.855.000.000,00

44 Paket

29.955.000.000,00

Sasaran 1 Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Volume Penyediaan 1.04.1.03.01.16.02 Kegiatan penyediaan sarana sarana air bersih dan air bersih dan sanitasi dasar sanitasi dasar terutama bagi masyarakat terutama bagi miskin masyarakat miskin

Frekuensi Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1.04.1.03.01.16

Meningkatnya Cakupan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan

Meningkatnya Lingkungan Sehat Perumahan

-

Meningkatnya penyediaan sarana air bersih dan saitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

-

150 M3

713.020.000,00

4 Paket

1.757.455.700,00

8 Paket

2.779.367.000,00

8 Paket

3.744.233.000,00

15 Paket

5.000.000.000,00

8 Paket

5.500.000.000,00

43 Paket

19.494.075.700,00

Dinas PU.

150 M3

713.020.000,00

4 Paket

1.757.455.700,00

8 Paket

2.779.367.000,00

8 Paket

3.744.233.000,00

15 Paket

5.000.000.000,00

8 Paket

5.500.000.000,00

43 Paket

19.494.075.700,00

Dinas PU.

Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan Jumlah terpenuhinya 1.04.1.03.01.17.02 Kegiatan Fasilitasi Terpenuhinya Kegiatan PPIP Kegiatan PPIP di Pembangunan Prasarana dan di Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

-

-

-

19 Desa

115.000.000,00

20 Desa

178.590.000,00

16 Desa

159.420.000,00

6 Desa

159.420.000,00

6 Desa

175.362.000,00

6 Desa

787.792.000,00

Dinas PU.

-

-

-

19 Desa

115.000.000,00

20 Desa

140.700.000,00

16 Desa

121.530.000,00

16 Desa

121.530.000,00

6 Desa

133.683.000,00

6 Desa

632.443.000,00

Dinas PU.

Jumlah tersedianya 1.04.1.03.01.17.06 Kegiatan Koordinasi Tersedianya tim pengawasan tim pengawasan dan Pengawasan dan Pengedalian dan pengendalian perumahan pengendalian Pelaksanaan Perundangperumahan undangan Bidang Perumahan

-

-

-

-

1 Tim

37.890.000,00

1 Tim

37.890.000,00

1 Tim

37.890.000,00

1 Tim

41.679.000,00

1 Tim

155.349.000,00

Dinas PU.

1.04.1.03.01.17

Sasaran 1 Terfasilitasinya Kegiatan PPIP di Kabupaten Jembrana Sasaran 2 Terkoordinasinya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

-

Tahun - 2012


-

1.04.1.03.01.15

Tujuan 11 Meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan


-

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode



4

5

6

7

Target 8

2 Paket

2 dok

Program Perencanaan Tata Ruang 1.05.1.03.01.15.01 Kegiatan penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Tersedianya jumlah perencanaan dan penataan ruang

1.05.1.03.01.15.02 Kegiatan penetapan kebijakan tentang RDTK, RTRK, dan RTBL

1.05.1.03.01.15 Tujuan 12 Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang

Sasaran 1 Meningkatnya Penyusunan kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang

Jumlah kebijakan tentang penyusunan Tata Ruang

Sasaran 2 Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Sasaran 3 Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang

Jumlah Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL



Tahun - 2011

Tahun - 2012

Rp. 9

Target 10

375.000.000,00

2 dok

Tahun - 2013

Rp. 11

Target 12

344.537.000,00

3 dok

Tahun - 2014

Rp. 13

Target 14

500.000.000,00

2 dok

Tahun - 2015

Rp. 15

Target 16

572.954.000,00

21 dok

Rp. 17 3.325.000.000,00

Tahun - 2016 Target 18 20 dok

Rp. 19 3.657.500.000,00


Rp. 21


Lokasi

22

23

50 dok

8.774.991.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

800.000.000,00

1 dok

880.000.000,00

2 dok

1.680.000.000,00

Dinas PU.

Tersedianya jumlah perencanaan Detail dan penataan ruang kawasan, bangunan dan lingkungan.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

300.000.000,00

1 dok

330.000.000,00

2 dok

630.000.000,00

Dinas PU.

Frekuensi Sosialisasi 1.05.1.03.01.15.03 Kegiatan sosialisasi peraturan perundangperaturan perundang undangan tentang undangan tentang rencana rencana tata ruang tata ruang

Tersosialisasikannya peraturan perundang undangan hasil perencanaan dan penataan ruang.

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

55.000.000,00

4 Kali

105.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 4 Meningkatnya Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Banyaknya dokumen 1.05.1.03.01.15.05 Kegiatan penyusunan hasil Penyusunan rencana detail tata ruang rencana detail tata kawasan ruang kawasan

Tersusunya perencanaan zoning regulation kawasan

-

-

1 dok

175.937.000,00

-

-

-

-

1 dok

300.000.000,00

1 dok

330.000.000,00

3 dok

805.937.000,00

Dinas PU.

Sasaran 5 Meningkatnya Penyusunan rencana teknis tata ruang kawasan

Banyaknya dokumen 1.05.1.03.01.15.06 Kegiatan penyusunan hasil Penyusunan rencana teknis tata ruang rencana teknis tata kawasan ruang kawasan

Tersusunnya jumlah perencanaan teknis dan penataan ruang kawasan.

-

-

-

-

1 dok

140.000.000,00

-

-

2 dok

400.000.000,00

1 dok

440.000.000,00

4 dok

980.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 6 Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Sasaran 7 Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Banyaknya dokumen 1.05.1.03.01.15.07 Kegiatan penyusunan Tersusunnya jumlah hasil Penyusunan rencana detail tata bangunan perencanaan tata bangunan rencana tata dan lingkungan dan lingkungan. bangunan dan lingkungan

175.000.000,00

-

-

1 dok

180.000.000,00

1 dok

196.000.000,00

1 dok

300.000.000,00

1 dok

330.000.000,00

5 dok

1.181.000.000,00

Dinas PU.

Banyaknya dokumen 1.05.1.03.01.15.08 Kegiatan penyusunan hasil Penyusunan rancangan peraturan daerah rancangan peraturan tentang RTRW daerah tentang RTRW

Tersusunya jumlah dokumen perencanaan guna penyusunan peraturan daerah tentang RTRW.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

100.000.000,00

1 dok

110.000.000,00

2 dok

210.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 8 Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Frekuensi Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

1.05.1.03.01.15.09 Kegiatan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

55.000.000,00

4 Kali

105.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 9 Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Sasaran 10 Meningkatnya Revisi rencana tata ruang Sasaran 11 Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Frekuensi Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

1.05.1.03.01.15.10 Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Meningkatnya peran serta aparatur pemerintah dalam perencanaan tata ruang

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Kali

50.000.000,00

3 Kali

55.000.000,00

6 Kali

105.000.000,00

Dinas PU.

376.954.000,00

2 dok

400.000.000,00

2 dok

440.000.000,00

8 dok

1.765.554.000,00

Dinas PU.

-

2 Kali

100.000.000,00

2 Kali

110.000.000,00

4 Kali

210.000.000,00

Dinas PU.

1 Paket

Banyaknya dokumen 1.05.1.03.01.15.11 Kegiatan revisi rencana tata hasil Revisi rencana ruang tata ruang

Tersedianya Perencanaan tata ruang yang telah direvisi sesuai dengan kebutuhan

1 Paket

Frekuensi Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam perencanaan tata ruang

-

1.05.1.03.01.15.12 Kegiatanpelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

200.000.000,00

-

1 dok

-

168.600.000,00

-

1 dok

-

180.000.000,00

-

1 dok

-

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Sasaran 12 Meningkatnya Survey dan pemetaan Sasaran 13 Tersedianya Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sasaran 14 Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Startegis ( KLHS )

Kode




4

5

6

7


Tahun - 2012

Rp. 9

Target 10

Tahun - 2013

Rp. 11

Target 12

Tahun - 2014

Rp. 13

Target 14

Tahun - 2015

Rp. 15

Target 16

Rp. 17


Rp. 19


Rp. 21


Lokasi

22

23

Jumlah dokumen Frekuensi Survey dan 1.05.1.03.01.15.13 Kegiatan survey dan kawasan yang pemetaan pemetaan dipetakan secara detail Jumlah dokumen Terwujudnya Ranperda 1.05.1.03.01.15.17 Kegiatan Penyusunan Ranperda RDTR dan Rancangan Peraturan Daerah RDTR dan Peraturan Zonasi Peraturan Zonasi (Raperda) RDTR dan Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Peraturan Zonasi

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

200.000.000,00

1 Kali

220.000.000,00

2 Kali

420.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

200.000.000,00

1 Dok

220.000.000,00

2 Dok

420.000.000,00

Dinas PU.

Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Startegis ( KLHS )

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

75.000.000,00

1 Dok

82.500.000,00

2 Dok

157.500.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

4 dok

280.000.000,00

4 dok

308.000.000,00

8 dok

588.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali

30.000.000,00

1 Kali

33.000.000,00

2 Kali

63.000.000,00

Dinas PU.

1 dok

200.000.000,00

1 dok

220.000.000,00

2 Kali

420.000.000,00

Dinas PU.

105.000.000,00

Dinas PU.

1.276.906.000,00

Dinas PU.

1.05.1.03.01.15.18 Kegiatan Penyusunan Kajian Terwujudnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) ( KLHS )

1.05.1.03.01.16 Tujuan 13 Meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Program Pemanfaatan Ruang

1.05.1.03.01.16.01 Kegiatan penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Terwujudnya Pemanfaatan Ruang

-

Sasaran 1 Meningkatnya Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Frekuensi Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Sasaran 2 Meningkatnya Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

Banyaknya dokumen 1.05.1.03.01.16.02 Kegiatan penyusunan norma, Meningkatnya jumlah standar hasil Penyusunan standar dan kriteria / norma / kriteria pemanfaatan norma, standar, dan pemanfaatan ruang ruang. kriteria pemanfaatan ruang

-

-

-

-

-

-

-

-

Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Frekuensi Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

-

-

-

-

-

-

-

- 2 Laporan

-

-

1 dok

1.05.1.03.01.16.04 Kegiatan fasailitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

1.05.1.03.01.17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya jumlah kebijakan dalam penyusunan kebijakan perijinan.

-

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan norma / kriteria / peraturan perundang udangan.

Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

25.626.000,00

1 dok

87.780.000,00

1 dok

50.000.000,00 2 Laporan

55.000.000,00 4 Laporan

61.000.000,00

7 dok

525.000.000,00

7 dok

577.500.000,00

17 dok

Sasaran 1 Meningkatnya Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Banyaknya dokumen 1.05.1.03.01.17.01 Kegiatan penyusunan hasil Penyusunan kebijakan pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang

Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan / norma / standar dan prosedur.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

100.000.000,00

1 dok

110.000.000,00

2 dok

210.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 2 Meningkatnya Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Banyaknya dokumen 1.05.1.03.01.17.02 Kegiatan penyusunan hasil Penyusunan prosedur dan manual prosedur dan manual pengendalia pemanfaatan pengendalian ruang pemanfaatan ruang

Meningkatnya jumlah prosedur pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

200.000.000,00

1 dok

220.000.000,00

2 dok

420.000.000,00

Dinas PU.

Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Frekuensi 1.05.1.03.01.17.03 Kegiatan fasilitasi Meningkatnya peningkatan peran serta Fasilitasi masyarakat dalam peningkatan peran pengendalian pemanfaatan serta masyarakat ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengedalian pemanfaatan ruang.

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Kali

50.000.000,00

2 Kali

55.000.000,00

4 Kali

105.000.000,00

Dinas PU.

Pemanfaatan ruang terkendali

-

- 1 Laporan

331.906.000,00

Dinas PU.

Sasaran 4 Frekuensi Meningkatnya Pengawasan Pengawasan pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang

1.05.1.03.01.17.05 Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang

25.626.000,00 1 Laporan

87.780.000,00

1 Laporan

61.000.000,00 1 Laporan

75.000.000,00 1 Laporan

82.500.000,00 5 Laporan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Sasaran 5 Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota Sasaran 6 Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Frekuensi Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Kode




4

5

6

7

1.05.1.03.01.17.06 Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten / kota

Frekuensi Sosialisasi 1.05.1.03.01.17.07 Kegiatan sosialisasi kebijakan kebijakan pengenladian pengendalian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang

2.03.1.03.01.15

Tujuan 14 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

2.03.1.03.01.15.05 Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 2011 Target 8

Tahun - 2012

Rp. 9

Target 10

Tahun - 2013

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Target 14

Tahun - 2015

Rp. 15

Target 16

Rp. 17


Rp. 19

Target 20

Rp. 21


Lokasi

22

23

Pemanfaatan ruang terkendali

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

55.000.000,00

2 Kali

105.000.000,00

Dinas PU.

Tersosialisasikannya kebijakan pengendalian ruang sesuai norma / standar dan prosedur

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kali

50.000.000,00

1 Kali

55.000.000,00

2 Kali

105.000.000,00

Dinas PU.

54.229.700,00

5 dok

277.794.400,00

5 dok

300.867.470,00

14 dok

799.720.470,00

Dinas PU.

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penambangan Galian C

-

-

-

1 dok

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penambangan Galian C Jumlah Penambangan Galian C yang ditertibkan

-

-

-

-

-

-

1 dok

107.564.700,00

Sasaran 1 Meningkatnya penertiban penambangan bahan galian golongan C Sasaran 2 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Penambangan galian golongan C

Luas penambangan bahan galian golongan C yang ditertibkan

Jumlah dokumen 2.03.1.03.01.15.07 Kgiatan Penyusunan Perda pertambangan Regulasi Mengenai mineral bukan logam Pengelolaan Penambangan dan batuan dan Mineral Bukan Logam dan pengelolaan air Batuan tanah

Tertibnya perijinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pengelolaan air tanah

Sasaran 3 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Jumlah dokumen 2.03.1.03.01.15.09 Kegiatan Monitoring dan pemantauan kegiatan Pengendalian Kegiatan penambangan Penambangan Mineral mineral bukan logam Bukan Logam dan Batuan dan batuan

Terpantaunya kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan


Jumlah dokumen sosialisasi regulasi air tanah dan air permukaan

Terpantaunya kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan

-

-

-

-


Jumlah dokumen 2.03.1.03.01.15.11 Kegiatan Survey dan peta potensi kegiatan Pemetaan Potensi pertambangan Pertambangan Batuan batuan

Tersedianya peta potensi kegiatan pertambangan batuan

-

-

-

-

2.03.1.03.01.15.10 Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

Tahun - 2014


1 dok

59.264.200,00

2 dok

-

-

-

-

-

1 dok

16.000.000,00

1 dok

17.600.000,00

2 dok

33.600.000,00

Dinas PU.

107.564.700,00

-

-

-

-

1 dok

107.564.700,00

1 dok

118.321.170,00

3 dok

333.450.570,00

Dinas PU.

1 dok

59.264.200,00

1 dok

47.063.700,00

1 dok

47.063.700,00

1 dok

47.063.700,00

4 dok

200.455.300,00

Dinas PU.

-

-

1 dok

7.166.000,00

1 dok

7.166.000,00

1 dok

7.882.600,00

3 dok

22.214.600,00

Dinas PU.

-

-

-

-

1 Dok

100.000.000,00

1 Dok

110.000.000,00

2 Dok

210.000.000,00

Dinas PU.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Jumlah

Lokasi

22

23

Kode


4

5

6

7

Target 8

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Meningkatnya Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

50.000.000,00

1 Dok

55.000.000,00

2 Dok

105.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

50.000.000,00

1 Dok

55.000.000,00

2 Dok

105.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Paket

4.000.000.000,00

2 Paket

4.400.000.000,00

4 Paket

8.400.000.000,00

Dinas PU.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Paket

4.000.000.000,00

2 Paket

4.400.000.000,00

4 Paket

8.400.000.000,00

Dinas PU.

Jumlah dokumen Terpantaunya kegiatan 2.03.1.03.01.16.02 Kegiatan Monitoring, pemantauan kegiatan Evaluasi dan Pelaporan, penambangan mineral bukan penambangan Dampak Kerusakan logam dan batuan mineral bukan logam Lingkungan Akibat Kegiatan dan batuan Pertambangan Rakyat

2.03.1.03.01.17

Sasaran 1 Meningkatnya Instalasi Pembangkit Listrik Energi Terbarukan



2.03.1.03.01.16

Sasaran 1 Meningkatnya pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan



Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Terbangunnya Instalasi Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

Jumlah Terbangunnya Instalasi 2.03.1.03.01.17.02 Kegiatan Pembangunan Terbangunnya Instalasi Pemanfaatan Energi Pembangkit Listrik Energi Instalasi Pembangkit Terbarukan Terbarukan Listrik Energi Terbarukan

Tahun - 2011

Tahun - 2012

Rp. 9

Target 10

35.830.803.233,00

Tahun - 2013

Rp. 11

Target 12

54.697.083.370,14

Tahun - 2014

Rp. 13

Target 14

74.666.695.233,18

Tahun - 2015

Rp. 15

Target 16

85.876.000.435,18

Rp. 17

112.019.281.300,00


Rp. 19

124.652.012.685,00


Rp. 21

487.741.876.257,90

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

REVIEW RPJMD 2015

Kode

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2010)

1

2

3

4

Target 5

2 Paket

2 Paket

1.652.500.000,00

-

-

4 Paket

6 Paket

1.796.312.000,00

6 Paket

74,14%

22,8%

24.159.856.000,00

19,3%

-

-

13 Paket

13 Paket

3 Paket

4 Paket

700.980.000,00

7 Paket

4 Paket

1 Paket

300.000.000,00

4 Paket

7 Paket

3 Paket

1.616.060.233,00

1.03

PEKERJAAN UMUM

1.03.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.01.15

1.03.01.16

1.03.01.18

1.03.01.22

1.03.01.24

1.03.01.27

1.03.01.28

1.03.01.29

Meningkatnya Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Prgram Pembangunan Meningkatnya Saluran Drainase/Gorong- Pembangunan Saluran Gorong Drainase/Gorong-Gorong Program Porsentase Meningkanya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Yang Baik Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Tersusunnya dan Sistem Informasi/Data tersedianya dokumen data Base Jalan dan Jembatan base jalan dan jembatan Prgram Pengembangan Meningkatnya dan Pengelolaan Jaringan Pembangunan Sarana Irigasi, Rawa dan Jaringan Jaringan Irigasi Yang Baik Pengairan Lainnyan Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Prgram Pengendalian Banjir

Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasrana Pengendalian Banjir Terwujudnya Pembangunan Peningkatan Infrastruktur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011

2 Bh

2012 Rp. 6

Target 7

-

12 Unit

1 Bh.

-

3.057.075.000,00 19 Paket

-

2013

Rp. 8

Target 9

2014

Rp. 10

Target 11

Rp. 12

2015 Target 13


2016 Rp. 14

Target 15

Rp. 16

Target 17

Rp. 18

SKPD Penang gung Jawab 19

4.422.667.226,00

7 Unit

5.339.142.500,00

7 Unit

3.499.685.750,00

14 Unit

6.514.789.450,00

15 Unit

8.561.659.645,00

57 Unit

29.990.444.571,00

Dinas PU.

620.000.000,00

3 Bh.

2.369.460.950,00

3 Bh.

3.334.834.000,00

2 Bh.

4.782.783.000,00

2 Bh.

5.301.179.675,00

11 Bh.

16.408.257.625,00

Dinas PU.

3.460.000.000,00

10 Paket

4.730.000.000,00

52 Paket

20.982.744.980,00

Dinas PU.

19,3%

46.301.255.000,00

19,3%

225.316.525.208,90

Dinas PU.

-

1 dok

507.993.000,00

Dinas PU.

1.443.743.980,00 10 Paket

33.739.785.259,14

-

19,3%

-

5.419.173.140,00 38 Paket

5.252.689.000,00 10 Paket

37.553.961.683,18

19,3%

41.469.617.265,18

-

1 dok

507.993.000,00

-

4.300.000.000,00 10 Paket

42.092.050.000,00

-

19,3%

-

6.697.329.120,00 51 Paket

8.905.447.220,00

39 Paket

9.300.500.000,00 42 Paket

10.230.550.000,00

202 Paket

43.610.074.480,00

Dinas PU.

956.252.500,00 12 Paket

1.931.620.250,00

7 Paket

1.888.075.050,00

5 Paket

2.500.000.000,00

5 Paket

2.750.000.000,00

40 Paket

10.726.927.800,00

Dinas PU.

663.562.695,00

4 Paket

1.348.383.500,00

5 Paket

1.600.000.000,00

25 Paket

9.350.000.000,00 25 Paket

10.285.000.000,00

64 Paket

23.546.946.195,00

Dinas PU.

- 16 Paket

2.116.417.000,00

6 Paket

1.881.157.000,00

11 Paket

4.100.000.000,00

4.510.000.000,00

42 Paket

14.223.634.233,00

Dinas PU.

6 Paket

Kode

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2010)


1

2

3

4

Target 5

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan

66 Paket

5,84 Km.

2011

2012 Rp. 6

Target 7

2013

Rp. 8

Target 9

2014

Rp. 10

Target 11

1.03.01.30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.04

PERUMAHAN

1.04.1.03.01.15

Program Pengembangan Perumahan

Terwujudnya Pengembangan Perumahan

-

-

1.04.1.03.01.16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya Lingkungan Sehat Perumahan

-

150 M3

1.04.1.03.01.17

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan

-

-

1.05

PENATAAN RUANG

1.05.1.03.01.15

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2 Paket

2 dok

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

25.626.000,00

1 dok

87.780.000,00

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penambangan Galian C Meningkatnya Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

-

-

-

1 dok

107.564.700,00

1 dok

59.264.200,00

-

-

-

-

-

-

-

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Terbangunnya Instalasi Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

-

-

-

-

-

-

-

1.05.1.03.01.16 1.05.1.03.01.17

2.03 2.03.1.03.01.15

2.03.1.03.01.16

2.03.1.03.01.17

1.460.000.000,00 13,0 Km.

-

-

5.081.715.170,00 19,5 Km.

-

-

8.452.690.030,00 31,5 Km.

- 21 Paket

2015

Rp. 12

Target 13

14.711.944.450,00 19,5 Km.

25.410.000,00

98 Paket

15 Paket

713.020.000,00

4 Paket

1.757.455.700,00

8 Paket

2.779.367.000,00

8 Paket

3.744.233.000,00

-

19 Desa

115.000.000,00

20 Desa

178.590.000,00

16 Desa

159.420.000,00

2 dok

344.537.000,00

3 dok

500.000.000,00

2 dok

375.000.000,00

-

-

-

2016 Rp. 14

Target 15

Rp. 16


Rp. 18

SKPD Penang gung Jawab 19

14.711.944.450,00 32,5 Km.

16.183.138.895,00

32,5 Km.

60.601.432.995,00

Dinas PU.

750.000.000,00 98 Paket

825.000.000,00

217 Paket

1.600.410.000,00

Dinas PU.

43 Paket

19.494.075.700,00

Dinas PU.

5.000.000.000,00

8 Paket

5.500.000.000,00

6 Desa

159.420.000,00

6 Desa

175.362.000,00

6 Desa

787.792.000,00

Dinas PU.

572.954.000,00

21 dok

3.325.000.000,00

20 dok

3.657.500.000,00

50 dok

8.774.991.000,00

Dinas PU.

-

4 dok

280.000.000,00

4 dok

308.000.000,00

8 dok

588.000.000,00

Dinas PU.

1 dok

61.000.000,00

7 dok

525.000.000,00

7 dok

577.500.000,00

17 dok

1.276.906.000,00

Dinas PU.

2 dok

54.229.700,00

5 dok

277.794.400,00

5 dok

300.867.470,00

14 dok

799.720.470,00

Dinas PU.

-

-

1 Dok

50.000.000,00

1 Dok

55.000.000,00

2 Dok

105.000.000,00

Dinas PU.

-

-

2 Paket

4.000.000.000,00

4.400.000.000,00

4 Paket

8.400.000.000,00

Dinas PU.

-

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

35.830.803.233,00

54.697.083.370,14

74.666.695.233,18

85.876.000.435,18

112.019.281.300,00

2 Paket

124.652.012.685,00

487.741.876.257,90

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN / KOTA UNTUK RPJMD SAMPAI TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

No.

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Pada RPJMD

Sebutan Indikator

PEKERJAAN UMUM 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

3

4

5

6

Meningkatnya Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembangunan Meningkatnya Jalan dan Jembatan Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Prgram Pembangunan Meningkatnya Saluran Drainase/Gorong- Pembangunan Gorong Saluran Drainase/GorongGorong Program Porsentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Meningkanya Jalan dan Jembatan Jalan Yang Baik Program Pembangunan Tersusunnya dan Sistem Informasi/Data Base tersedianya Jalan dan Jembatan dokumen data base jalan dan jembatan Prgram Pengembangan dan Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Pembangunan Irigasi, Rawa dan Jaringan Sarana Jaringan Pengairan Lainnyan Irigasi Yang Baik

7 Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

8 Prgram Pengendalian Banjir

9 Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Ukuran

3

Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasrana Pengendalian Banjir Terwujudnya Pembangunan Peningkatan Infrastruktur

Realisasi Capaian Kienrja dan Anggaran Tahun 2010( Awal Periode RPJMD )

SPM

Sebutan SPM

Ukuran

K

4 Unit

Rp. (000)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2011

K

5

K

6

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2013


K

K

7

2 Paket

2 Bh

1.539.113.093

-

4 Paket

1.998.757.505

4 Paket

1.784.618.000

5 Paket

12.065.069.800

55,5 Km.

24.061.962.000

67 Km.

Dok

34 Km/74,14 % -

Paket

13 Paket

1.900.411.250

13 Paket

3.021.634.000

10 Paket

5.362.586.000

17 Paket

5.605.673.500 23 Paket

Paket

3 Paket

782.548.490

4 Paket

695.445.900

5 Paket

932.925.000

12 Paket

1.346.056.230

Paket

4 Paket

958.885.950

1 Paket

296.538.000

3 Paket

651.859.000

4 Paket

paket

7 Paket

2.806.131.060

3 Paket

1.576.117.175

16 Paket

Paket

Km

Paket

Km

-

-

-

-

10 Unit

1 Bh.

-

-

Tingkat Capaian RPJMD

Tingkat Capaian SPM

Unit SKPD Penanggung Jawab

10

11

12

Rp. (000)

9

4.101.711.180

Bh

2.218.339.775

Rp. (000)

8

2 Paket

Bh

paket

Rp. (000)


4.759.639.465

3 Unit

4.783.817.159

6 Unit

3.545.866.235

6 Unit

Dinas PU.

605.340.100

3 Bh

2.354.476.250

3 Bh

3.228.525.000

3 Bh

Dinas PU.

1.434.126.498

8 Paket

3.427.079.000

8 Paket

2.966.757.900

8 Paket

Dinas PU.

33.462.823.100

64 Km.

36.310.469.266

66 Km.

39.848.448.200

66 Km.

Dinas PU.

1 Dok

478.270.700

1 Dok

Dinas PU.

8.735.598.600

23 Paket

Dinas PU.

7 Paket

1.820.626.630

7 Paket

Dinas PU.

1.328.690.500

5 Paket

1.550.274.200

5 Paket

Dinas PU.

1.742.525.650

6 Paket

1.862.798.550

6 Paket

Dinas PU.

-

-

-

-

No.

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Pada RPJMD

Sebutan Indikator

10 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Ukuran

3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan

Realisasi Capaian Kienrja dan Anggaran Tahun 2010( Awal Periode RPJMD )

SPM

Sebutan SPM

Ukuran

K

4 66 Paket /50 km

Terwujudnya Pengembangan Perumahan 12 Program Lingkungan Sehat Meningkatnya Perumahan Lingkungan Sehat Perumahan

Paket

-

13 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

Desa

Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan

PENATAAN RUANG 14 Program Perencanaan Tata Tersedianya Ruang Dokumen Perencanaan Tata Ruang Terwujudnya 15 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Meningkatnya 16 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pembinaan dan Pertambangan Pengawasan Penambangan Galian C

K

5

Km

PERUMAHAN 11 Program Pengembangan Perumahan

Rp. (000)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2011

Paket

K

6 7.542.112.750

-

721.507.520

-

Rp. (000)


-

8,50 Km.

Rp. (000)



K

K

7 2.053.385.000

13 Km.

-

-

-

2 Paket

-

4 Paket

-

-

Rp. (000)

8 5.028.727.265 19,5 Km.

-

Tingkat Capaian SPM

10

11

Unit SKPD Penanggung Jawab

Rp. (000)

9 8.133.746.857 31,5 Km.

Tingkat Capaian RPJMD

12

14.581.610.200

31,5 Km.

Dinas PU.

-

-

20 Paket

12.502.439.000

20 Paket

Dinas PU.

3.983.000

8 Paket

-

8 Paket

30.128.200

8 Paket

Dinas PU.

19 Desa

59.413.100

20 Desa

129.484.300

16 Desa

98.494.110

16 Desa

1 dok

335.932.750

3 dok

437.761.000

2 dok

316.863.800

2 dok

Dinas PU.

dok

2 Paket/1 dok

dok

-

-

-

-

1 dok

16.365.500

1 dok

79.282.950

1 dok

47.968.800

1 dok

Dinas PU.

dok

-

-

-

-

12,8 Ha./1 dok

106.814.000

1 dok

52.227.200

2 dok

52.901.800

2 dok

Dinas PU.

144.400.020

34.560.648.618

1 dok

363.630.500

36.071.670.350

52.760.534.778

65.731.289.862

91.667.571.925

50.281

FORMULIR EVALUASI HASIL RPJMD KABUPATEN / KOTA SAMPAI TAHUN 2014 2. Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi No.

Tujuan

Sasaran

Urusan / Program

1

2

3

4

9 Menurunkan ekspliotasi sumberdaya meneral untuk pelestarian lingkungan

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1. Meningkatnya penertiban 1) Program Pembinaan penambangan bahan galian dan Pengawasan golongan C Bidang Pertambangan

Indikator Kinerja Uraian

SPM Ukuran

Uraian

5

Ukuran 6

1) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penambangan Galian C

Kondisi Awal

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

SKPD

7

8

9

10

11

-

12,8 Ha./ 1 Dokumen

Kondisi Awal

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

SKPD

7

8

9

10

11

2 Paket

3 Unit

19 Unit

2 buah

1 buah

9 buah

9 buah

Dinas PU.

4 paket

3 paket

22 paket

7.33 paket

Dinas PU.

74,14%

19,30%

80%

4.14

Dinas PU.

-

-

90%

4 Dokumen 4 Dokumen

Dinas PU.

3. Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari No.

Tujuan

Sasaran

1

2

3

Urusan / Program 4

Indikator Kinerja Uraian 5

SPM Ukuran

Uraian

Ukuran 6

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1 Meningkatnya kualitas Pekerjaan Umum

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Meningkatnya Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan

2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2) Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Meningkatnya saluran drainase/gorong-gorong yang baik

3) Prgram 3) Meningkatnya Pembangunan Pembangunan Saluran Saluran Drainase/Gorong-Gorong Drainase/GorongGorong 4) Program 4) Porsentase Meningkanya Rehabilitasi/Pemeliha Jalan Yang Baik raan Jalan dan Jembatan 5) Program 5) Tersusunnya dan Pembangunan Sistem tersedianya dokumen data Informasi/Data Base base jalan dan jembatan Jalan dan Jembatan

3. Meningkatnya rasio dan jalan yang baik

6,33

90,00

Dinas PU.

Dinas PU.

No.

Tujuan

1

2

Sasaran 3 4. Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik

5. Meningkatnya penyediaan air baku

6. Meningkatnya kinerja pengendalian banjir

Urusan / Program 4 6) Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan 7) Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 8) Prgram Pengendalian Banjir

7. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

2 Meningkatkan pengelolaan perumahan

Indikator Kinerja Uraian 5 6) Meningkatnya Pembangunan Sarana Jaringan Irigasi Yang Baik

7) Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

8) Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasrana Pengendalian Banjir 9) Terwujudnya Pembangunan Peningkatan Infrastruktur

9) Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8. Meningkatnya kualitas 10) Program 10) Meningkatnya Sarana dan infrastruktur pedesaan Pembangunan Prasarana Infrastruktur Infrastruktur Perdesaan Perdesaan URUSAN PERUMAHAN 1) Program 1) Terwujudnya Pengembangan Pengembangan Perumahan Perumahan 1. Meningkatnya lingkungan 2) Program Lingkungan 2) Meningkatnya Lingkungan perumahan yang sehat Sehat Perumahan Sehat Perumahan 3) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

3) Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan

SPM Ukuran

Uraian

Ukuran 6

Kondisi Awal

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

SKPD

7

8

9

10

11

13 paket

10 paket

76 paket

7,60

Dinas PU.

3 paket

5 paket

29 paket

5,80

Dinas PU.

4 paket

3 paket

17 paket

5,66

Dinas PU.

7 paket

6 paket

32 paket

5.33

Dinas PU.

66 paket

32,50 Km.

123 km

3,84 km

Dinas PU.

-

20 paket

20 paket

20 paket

Dinas PU.

-

8 paket

0%

-

16 Desa

16 Desa

-

2,8 Desa

Dinas PU.

Dinas PU.

No.

Tujuan

Sasaran

1

2

3

Meningkatkan 1. Meningkatnya penyelenggaraan ketersediaan dokumen tata penataan ruang ruang dan wilayah 2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang 3. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang

Urusan / Program 4 URUSAN PENATAAN RUANG 1) Program Perencanaan Tata Ruang

2) Program pemanfaatan ruang 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja Uraian 5

SPM Ukuran

Uraian

Ukuran 6

Kondisi Awal

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

SKPD

7

8

9

10

11

2 paket

1 dok

2 dok

8 dok

Dinas PU.

-

-

1 dok

3 dok

Dinas PU.

-

1 dok

1 dok

3 dok

Dinas PU.

1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang

2) Terwujudnya Pemanfaatan Ruang 3) Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

REVIEW TAHUN 2015 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents