REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2014
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 Jl. Jend. A. Yani 152 B SURABAYA Telp. 031-8297927
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2014 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan hasil evaluasi kinerja pembangunan perikanan dan kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) harus berorientasi pada kewenangan SKPD dan outcome yang dicapai, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan IKU dan target pada tahun 2014 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2014 Rencana Strategis ini selanjutnya dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014. Surabaya,
Januari 2014
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi
................................................................................... ...................................................................................
i ii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1.1. Latar Belakang......................................................................................... 1.2. Landasan Hukum...................................................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan..................................................................................
1 1 3 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD....................................................... 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.................................................................................. 2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur......................................................................................................... 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.......................................................................... 2.4. Potensi Perikanan dan Kelautan..............................................................
7
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI......... 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur............................... 3.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014........... 3.3. Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Kemeterian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2010-2014.........................................................
7 18 21 27 34 34 40 43
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014…………………………………... 4.1. Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.......... 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan
47 47 49
BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF…............................
52
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD...................................................................................
59
BAB VII PENUTUP……....................................................................................
60
LAMPIRAN Matriks Renstra 2010 – 2014 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
ii
ii
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Jl. Jend. A. Yani No. 152-B Telp. 8291927 ; 8281672 ; 8288564 ; 8288112 ; 8292326 Fax. 8288148, Tromol Pos 12/SBWO Wonocolo, E-mail :
[email protected]
SURABAYA 60235 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 188.4/ /116.01/KPTS/2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 523/16975/116.01/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010 – 2014 KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR Menimbang
:
a. bahwa dengan adanya hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) harus berorientasi pada kewenangan SKPD dan outcome yang dicapai, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan IKU dan target dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2010 - 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah keputusan sebelumnya dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;
Mengingat
:
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur; 4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 131 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur; 5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/759/KPTS/013/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012; 6. Keputusan
Kepala
Dinas
dan
Kelautan
Provinsi
Jawa
Timur
Nomor : 523/16975/116.01/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah sesuai Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/1038/116.01/KPTS/2013;
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA
:
Menyempurnakan tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 dan matriks
Renstra
dengan
penyesuaian,
seperti
pada
lampiran
keputusan ini. KEDUA
:
Hal-hal lain tetap berlaku sesuai Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/1038/116.01/KPTS/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur Nomor : 523/16975/116.01/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
: Surabaya
Pada tanggal
:
Januari 2014
LAMPIRAN 1
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 188.4/ /116.01/KPTS/2014 TANGGAL : JANUARI 2014
SASARAN STRATEGIS RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010 - 2014 No 1
Uraian Sasaran pada Bab IV Sub Bab 4.2 huruf b
Menjadi a. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan b. Meningkatnya produk hasil perikanan dan kelautan yang bermutu c. Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) No
Uraian
1
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) Persentase peningkatan produk hasil perikanan dan kelautan yang bermutu (%) Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%) Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%)
2 3 4 5
2010
Target Tahunan 2011 2012 2013
2014
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
15,00
32,15
6,66
8,91
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sejarah kejayaan bahari di Indonesia pernah terukir melalui kejayaan kerajaan-kerajaan yang ada. Laut sebagai penggerak perekonomian sehingga menjadikan nusantara berada pada posisi terhormat dalam percaturan perdagangan, ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan bahkan sampai saat ini kearifankearifan
tradisional
dalam
mengelola
dan
memanfaatkan
sumberdaya kelautan tetap bertahan Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya semua pihak merasa
optimis bahwa sektor Perikanan dan Kelautan dapat
berperan
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat
dan
pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur, mengingat sumberdaya perikanan dan kelautannya sangat berpotensi. Meski demikian kekayaan sumberdaya perikanan dan kelautan belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga ketertinggalan serta kemiskinan sebagian nelayan dan pembudidaya ikan masih cukup tinggi. Guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta mengurangi pengangguran, maka dalam pembuatan
kebijakan,
proses
pemerintah daerah senantiasa secara
konsisten menyelaraskan berbagi program dan kegiatannya terutama terkait dengan alokasi belanja yang mendukung kegiatan perekonomian yang mampu memacu pertumbuhan (pro-growth), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan pro-job). dan 1
mengurangi kemiskinan (pro-poor). Ketiga strategi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengeksekusi kebijakan dalam rangka mempercepat prioritas pembangunan
di
peningkatan
investasi,
kesempatan
kerja,
bidang ekspor, revitalisasi
pertanian, perkebunan, perikanan, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang telah diimplementasikan untuk menindaklanjuti misi “Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik Melalui apbd Untuk Rakyat”. Pilihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan pembangunan dibidang perikanan dan kelautan sangat beralasan mengingat kondisi sumberdaya alam di Jawa timur, khususnya daya dukung usaha perikanan dan kelautan masih potensial untuk dimanfaatkan. Upaya pengembangan usaha perikanan secara garis besar adalah usaha penangkapan ikan di laut dan di perairan umum, usaha budidaya perikanan di laut, air tawar dan payau. Sedangkan pada pasca panen berupa pengolahan dan pemasaran
hasil
perikanan.
Untuk
menjaga
ketersedian
sumberdaya ikan dilakukan konservasi berupa rehabilitasi hutan mangrove serta terumbu karang dan restocking di perairan umum daratan dan laut.
2
1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 4. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
Tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pemerintah Provinsi
antara
dan
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan
pemerintah
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah 3
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur 13. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 16. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor : 523/16975/116.01/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 sebagaimana telah diubah sesuai keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/1038/116.01/KPTS/2013;
4
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 adalah meningkatnya pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan
asas
Otonomi
Daerah
dan
Tugas
Pembantuan di bidang perikanan dan kelautan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 adalah : 1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun. 2. Teridentifikasinya
program
dan
indikator
kinerja
dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun. 3. Tersusunya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan. 4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 5. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur baik tahunan maupun lima tahunan.
5
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 2.1.1 Tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan. 2.1.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur 2.2.3. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, maka susunan organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat,
6
Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan. 2. Sekretaris Mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
merencanakan, dan
administrasi
umum,
penyusunan
program
melaksanakan,
mengendalikan
kepegawaian, dan
kegiatan
perlengkapan,
keuangan,
hubungan
masyarakat (humas) dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris mempunyai fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum b. Pengelolaan administrasi kepegawaian c. Pengelolaan administrasi keuangan d. Pengelolaan administrasi perlengkapan e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol f. Pelaksanaan
koordinasi
penyusunan
program,
anggaran dan perundang-undangan g. Pelaksanaan
koordinasi
penyelenggaraan
tugas-
tugas bidang h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana 7
j. Pelaksanaan
proses
administrasi
rekomendasi
jaminan mutu dan keamanan pangan k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Sub Bagian Penyusunan Program c. Sub Bagian Keuangan d. Sub Bagian Perlengkapan 3. Bidang Perikanan Budidaya Mempunyai
tugas
melaksanakan
peningkatan
dan
pengembangan perikanan budidaya, dan mempunyai fungsi : a. Pengembangan budidaya dan perbenihan b. Pengembangan prasarana dan sarana budidaya dan perbenihan c.
Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
d. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang perikanan budidaya e. Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : a. Seksi Produksi b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya c. Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan 8
4. Bidang Perikanan Tangkap Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap dan mempunyai fungsi : a. Penyusunan
rencana
pemanfaatan
sumberdaya
perikanan tangkap b. Pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap c. Pelaksanaan
pembangunan,
pengembangan,
pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap d. Penerapan
teknoogi
dan
penyediaan
sarana
perikanan tangkap e. Pembinaan dan pengembangan organisasi nelayan f. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan tangkap g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut : a. Seksi Eksploitasi dan Teknologi b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap c. Seksi Operasional Pelabuhan 5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Mempunyai melaksanakan
tugas dan
melaksanakan
merencanakan,
mengkoordinasikan
kegiatan 9
peningkatan
dan
pengembangan
kelautan
pesisir,
pulau-pulau kecil dan pengawasan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan
rencana
pemanfaatan
sumberdaya
kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil b. Pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil d. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan e. Pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian
pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan
organisasi
Bidang
Kelautan,
Pesisir
dan
Pengawasan terdiri atas : a. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian 6. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan
kegiatan
pengolahan
dan
pemasaran hasil perikanan serta mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan
kebijakan
pengembangan
usaha,
pemasaran, permodalan, kelembagaan usaha dan promosi hasil perikanan dan kelautan 10
b. Penyebarluasan
teknologi
pengolahan
dan
pengendalian mutu hasil perikanan c. Pelaksanaan
penilaian
teknis
perijinan
usaha
perikanan dan kelautan d. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atas : a. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran b. Seksi Bina Mutu c. Seksi Pelayanan Usaha 7. Sedangkan
untuk
Unit
pelaksanan
Teknis
(UPT)
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 131 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : a. UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT LPPMHP) Mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian
tugas Dinas Perikanan dan kelautan di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan serta penyebaran teknologi perikanan. UPT LPPMHP mempunyai fungsi : 11
-
Penyusunan
rencana
sarana
dan
prasarana
kegiatan pengujian mutu hasil perikanan -
Pengelolaan dan pemeliharaan sarana untuk pengujian mutu hasil perikanan
-
Pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan
-
Pelaksanaan
tugas-tugas
ketatausahaan
dan
sertifikasi mutu hasil perikanan -
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT LPPMHP terdiri atas : -
Kepala UPT
-
Sub Bagian Tata Usaha
-
Seksi Pengujian
-
Seksi Pengendalian Mutu
b. UPT Pengembangan Penangkapan Ikan (UPT PPI) Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam rangka usaha meningkatkan, pengetahuan nelayan, keterampilan, pemeliharaan dan perawatan sarana pelatihan penangkapan ikan. UPT PPI mempunyai fungi antara lain : -
Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan di bidang penangkapan ikan
-
Pelaksanaan kaji terap teknologi di bidang penangkapan ikan 12
-
Pelaksanaan
pembinaan
pemanfaatan
dan
keterampilan
pemeliharaan
teknis sarana
penangkapan ikan kepada nelayan dan petugas teknis lapangan -
Penyelenggaraan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan penangkapan ikan
-
Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga
-
Pelaksanaan pelayanan masyarakat
-
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan
organisasi
UPT
Pengembangan
Penangkapan Ikan terdiri atas : -
Kepala UPT
-
Sub Bagian Tata Usaha
-
Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi
-
Seksi Pelayanan Jasa
c. UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (UPT PBAP) Bangil Mempunyai tugas dinas di bidang kegiatan produksi,
kajian
dan
penyebaran
teknologi
perbenihan dan budidaya perikanan air payau, pelayanan pengujian secara laboratoris kesehatan ikan
dan
lingkungan
serta
peningkatan
SDM
pembudidaya dan tugas teknis lapangan melalui 13
kegiatan pelatihan dan keterampilan. UPT PBAP Bangil mempunyai fungsi : -
Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan budidaya / perbenihan serta kaji terap teknologi budidaya air payau
-
Pelaksanaan distribusi perbenihan dan budidaya perikanan air payau
-
Pelaksanaan pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan secara laboratoris
-
Pelaksanaan dan failitas standarisasi mutu benih dan hasil budidaya air payau
-
Pelaksanaan
pembinaan,
pelatihan
dan
penyebaran teknologi perbenihan dan budidaya perikanan air payau kepada pembudidaya dan petugas teknis lapangan -
Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga
-
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PBAP Bangil adalah sebagai berikut : -
Kepala UPT
-
Sub Bagian Tata Usaha
-
Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi
-
Seksi Pelayanan Jasa Benih Perikanan Air Payau
14
d. UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar (UPT PBAT) Umbulan Mempunyai tugas
dinas
di
tugas
melaksanakan
bidang kegiatan
sebagian
produksi
dan
penyebaran teknologi perbenihan dan budidaya perikanan air tawar, pelayanan pengujian secara laboratoris kesehatan ikan dan lingkungan serta pelatihan dan keterampilan. UPT PBAT Umbulan mempunyai fungsi sebagai berikut : -
Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan budidaya atau perbenihan serta penyebaran teknologi budidaya air tawar
-
Pelaksanaan distribusi perbenihan dan budidaya perikanan air tawar
-
Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan kaji terap teknologi perbenihan dan budidaya perikanan air tawar kepada pembudidaya dan petugas teknis lapangan
-
Pelaksanaan
pelayanan
pengujian
secara
laboratoris kesehatan ikan dan lingkungan -
Pelaksanaan dan fasilitasi standarisasi mutu benih dan hasil budidaya air tawar
-
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
15
Susunan organisasi UPT PBAT Umbulan adalah sebagai berikut : -
Kepala UPT
-
Sub Bagian Tata Usaha
-
Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi
-
Seksi Pelayanan Jasa Benih Perikanan Air Tawar
e. UPT Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPPP) Bawean Mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian
tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai,
pengawasan
penangkapan
ikan
dan
pelayanan teknis kapal perikanan serta pelayanan masyarakat. UPT PPPP Bawean mempunyai fungsi : -
Penyusunan
rencana
operasional
dan
pemeliharaan prasarana dan sarana pelabuhan -
pelayanan
teknis
kapal
perikanan
dan
kesyahbandaran -
Pengawasan
dan
pengaturan
kegiatan
penangkapan ikan, penanganan, pengolahan, mutu serta kegiatan distribusi hasil perikanan di wilayah pelabuhan perikanan pantai -
Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan dan keberhasilan kawasan pelabuhan perikanan
-
Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pelaporan 16
-
pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga
-
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PPPP Bawean Gresik terdiri atas : -
Kepala UPT
-
Sub Bagian Tata Usaha
-
Seksi Prasarana dan Sarana
-
Seksi Tata pelayanan
2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 2.2.1 Anggaran Anggaran pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa
Timur
sejak
tahun
2007
sampai
tahun
2009
memperlihatkan trend yang menurun pada tahun 2008 lalu meningkat di tahun 2009. Pada tahun 2007 alokasi dana untuk pembangunan perikanan dan kelautan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur berada pada kisaran 1,35 % dengan total anggaran Rp. 77.556.050.800,- dari APBD Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada tahun berikutnya anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sedikit menurun pada kisaran 1,27 % dengan total anggaran Rp. 77.685.714.650,- dari APBD Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2009, anggaran pada Dinas Perikanan dan Kelautan 17
Provinsi
Jawa
Timur
meningkat
menjadi
Rp. 190.793.823.333,- atau 3,02 % dari APBD Provinsi Jawa Timur. 2.2.2 Ketenagaan Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman
dalam
mengelola
suatu
organisasi
atau
lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan
pencapaian
kinerja
organisasi
akan
sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masingmasing. Sebagai salah satu perangkat kerja Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang berdasarkan masing – masing komposisi tergambarkan sebagai berikut : a. Jabatan Dari komposisi PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang keseluruhan berjumlah 478 orang, terdiri dari : • 41 orang pejabat struktural • 437 orang staf
18
b. Pangkat dan Golongan Pangkat dan Golongan PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Pangkat Pembina Penata Pengatur Juru
Golongan IV III II I
Jumlah 36 237 169 36 478 orang
Jumlah
c. Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Tingkat Pendidikan S3 S2 S1 D3 D2 D1 SLTA SMP SD Jumlah
Jumlah 56 173 13 193 22 21 478 orang
2.2.3 Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas
dari
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
19
No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Kode Bidang 2 01 0101 02 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0206 0207 03 0311 0312 04 0413 0414 0415 0416 05 0517 0518 0519 06
Pembidangan Barang 3 Golongan Tanah Tanah Golongan Peralatan dan Mesin Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat-alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat-alat Persenjataan / Keamanan Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Monumen Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air Irigasi Instalasi Jaringan Golongan Asset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Becorak Kebudayaan Hewan Ternak Serta Tanaman Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Luas (M2) 4 1.594.623,00 1.594.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.360,00 33.358,00 2,00 13.523,00 0,00 13.412,00 7,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 5 53 53 12.137 280 193 256 1.651 6.828 634 4 2.290 1 379 377 2 226 18 186 10 12 1.641 1.119 39 483 0
Satuan 6 Bidang Bidang Buah / Set Buah / Set Buah Buah Buah / Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah/Set/Ekor Buah / Set Buah Ekor / Buah Buah
Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD (terlampir) Beberapa
kinerja
hasil
pembangunan
Perikanan
dan
Kelautan Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2005 – 2009) adalah sebagai berikut :
20
1.
Kontribusi Perikanan dan Kelautan pada Pertumbuhan Ekonomi Menurut data BPS Jawa Timur, Kinerja perekonomian Jawa
Timur dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, hal ini terbukti dalam lima tahun terakhir, perekonomian Jawa Timur terus mengalami pertumbuhan. Tahun 2005 mengalami pertumbuhan 5,84 % ; tahun 2006 sebesar 5,80 % ; tahun 2007 sebesar 6,11 %; tahun 2008 sebesar 5,90 % dan pada tahun 2009 sebesar 5,01 %. Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Jawa Timur memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sub sektor Pertanian berdasarkan PDRB (ADHB) sektor perikanan tahun 2009 sebesar 4,45 % atau sama dengan Rp 11,8 T dan setara terhadap PDRB Jawa Timur memberi kontribusi sebesar 1,91 %. Target pertumbuhan tahun 2010 optimis mencapai 5 % dan tahun 2011 sebesar 6,2 % dengan asumsi apabila mencapai target produksi yang telah ditetapkan sesuai kontrak produksi dengan Kabupaten / Kota pelaksana Minapolitan. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan salah satu program unggulan Jawa Timur untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi. 2.
Produksi Perikanan Produksi Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya secara keseluruhan
pada
tahun
2005
selanjutnya pada akhir tahun 2009
sebesar
166.40
ribu
ton
mencapai 804.15 ribu ton
(termasuk produksi ikan hias) 21
Dari
jumlah
keseluruhan
produksi
tersebut
peningkatan
perikanan
budidaya
memberikan
kontribusi
terbesar terjadi pada tahun 2008 – 2009 sebesar 114,85 % dan perikanan tangkap sebesar 7,36 %. Laju pertumbuhan produksi perikanan Jawa Timur pada tahun 2005 – 2009 mencapai 17,5 % per tahun, dimana pertumbuhan budidaya sebesar 11,82 %, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perikanan tangkap yang hanya mencapai 5,29 %. Sedangkan nilai produksi perikanan meningkat 21,42 % dari 3,98 triliun pada tahun 2005 menjadi 8,3 triliun pada tahun 2009. Apabila dibandingkan pertumbuhan volume produksi terhadap nilai, maka pertumbuhan nilai lebih tinggi daripada pertumbuhan volume. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum komoditas perikanan dan kelautan mengalami peningkatan kualitas dan kenaikan harga. Tabel 1. Perkembangan Produksi Tahun 2005 – 2009 Uraian 2005
2006
Tahun 2007
2008
2009
Penangkapan - Laut - Perairan umum
334.20 322.30 11.90
381.80 369.90 11.80
394.60 382.90 11.70
379.60 368.10 11.50
407.60 395.50 12.10
Budidaya - Laut - Tambak - Kolam - Japung/Karamba - Mina Padi - Sawah Tambak - Ikan Hias
166.40 81.20 31.00 2.80 0.20 51.10 -
163.00 10.30 76.10 33.40 2.60 0.20 41.70 -
172.90 13.10 77.60 35.70 2.50 0.20 43.80 -
162.00 73.70 75.90 37.70 2.60 0.1 45.70 -
506.50 339.50 73.10 42.70 2.40 0.10 48.70 297.70
Satuan : Ribu Ton
22
Tabel 2. Perkembangan Nilai Produksi Tahun 2005 – 2009 Satuan : Juta Rupiah Uraian 2005
2006
Tahun 2007
Jumlah Total - Laut - Perairan umum
3.982.518 2.108.707 59.814
4.378.333 2.318.052 72.735
4.595.499 2.619.872 72.595
5.345.803 2.741.794 85.962
8.257.088 3.903.136 98.895
-
1.243.504 245.697 19.931 1.758 303.106 -
1.289.138 281.443 10.148 11.772 1.365 346.741 -
1.177.379 323.379 8.931 10.532 1.559 327.650 -
1.335.960 553.469 9.373 17.515 1.577 458.849 -
1.524.576 490.968 1.503 25.311 1.338 842.888 841.560
Tambak Kolam Karamba Japung Mina Padi Sawah Tambak - Ikan Hias
3.
2008
2009
Perkembangan Pembudidaya ikan / Nelayan Perkembangan tenaga kerja pembudidaya ikan dan nelayan
mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2005 – 2009 yakni untuk pembudidaya ikan sebesar 0,57 % yaitu dari 195.116 orang pada tahun 2005 menjadi 197.286 pada tahun 2009. Sedangkan jumlah nelayan sebesar mengalami kenaikan rata-rata 0,05 % yaitu pada tahun 2005 sebesar 484.395 orang menjadi 480.704 orang. Tabel 3. Perkemb. Nelayan / Pembudidaya ikan 2005 – 2009 Satuan : orang Uraian 2005
2006
Tahun 2007
Jmlh. Total - N. Laut - N. Peumum
484.495 242.045 47.234
434.703 221.108 39.621
425.925 217.745 39.582
455.041 245.996 40.471
480.704 245.996 37.442
Pembudidaya
195.116
173.974
171.598
180.103
197.286
2008
2009
23
4.
Konsumsi Ikan Konsumsi makan ikan bagi
masyarakat
Jawa
Timur
mengalami
perkembangan.
Konsumsi ikan pada periode 2005 – 2009 meningkat sebesar 3,78 % yakni pada tahun 2008 sebesar 16,68 kg/kapita/tahun menjadi 17.31 kg/kapita/tahun pada tahun 2009. Peningkatan konsumsi ikan tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan produk perikanan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan (capture) maupun budidaya (aquaculture) tersedia dengan baik. Selain itu, peningkatan tersebut juga menggambarkan bahwa kebijakan peningkatan konsumsi ikan nasional, pengembangan sarana pemasaran hasil perikanan, penguatan kelembagaan dan jaringan pemasaran, penguatan informasi pemasaran dalam negeri serta promosi dan kerjasama pemasaran di dalam negeri berjalan dengan baik. Tabel 4. Perkembangan Konsumsi Ikan tahun 2005 - 2009 Satuan : Kg/kap/tahun Uraian 2005 Konsumsi ikan
5.
2006
16,93
16,58
Tahun 2007 16,54
2008 16,68
2009 17,31
Ekspor Hasil Perikanan Volume ekspor hasil perikanan pada tahun 2005-2009
mengalami kenaikan yang sebesar 6,10 % per tahun, yakni pada tahun 2005 volume ekspor sebesar 181.71 ribu ton meningkat 24
menjadi sebesar 226.29 ribu ton pada tahun 2009 yang dibarengi dengan kenaikan nilai ekspor hasil perikanan terjadi cukup signifikan sebesar 7,08 % per tahun, yakni dari Ribu US$ 479.789.59 pada tahun 2005 menjadi Ribu US$ 621.687.82 pada tahun 2009. Terjadinya kenaikan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan
dengan
volumenya
menunjukkan
adanya
peningkatan harga rata-rata produk perikanan yang diekspor, antara lain disebabkan sebagian besar komoditas ekspor telah mengarah pada produk bernilai tambah (non primary product). Tabel 5. Perkembangan ekspor tahun 2005 - 2009 Uraian 2005
2006
Tahun 2007
2008
2009
Volume (Ribu ton)
181.71
183,44
216,65
244,00
226,29
Nilai (Ribu US $)
479.789,59
526.641,58
580.923,17
673.609,00
621.687,82
6.
Nilai Tukar Nelayan Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Jawa Timur pada
tahun 2009 meningkat menjadi 106 dibanding pada tahun 2008 sebesar 104. Untuk meningkatkan Indeks NTN, upaya yang ditempuh oleh pihak pemerintah adalah penyediaan infrastuktur pelabuhan perikanan lengkap dengan fasilitas pendukungnya di sentra-sentra kegiatan nelayan. Hal ini dilakukan agar nelayan dapat dengan mudah melakukan kegiatan usahanya, utamanya dalam menyiapkan perbekalan untuk melaut, mendaratkan dan memasarkan hasil tangkapan ikannya serta memperbaiki kapal dan alat tangkapnya. Dengan kemudahan-kemudahan yang 25
didapat diharapkan beaya produksi / melaut dapat ditekan dan hasil tangkapan ikan dengan mudah dipasarkan dengan harga yang lebih baik dikarenakan mutu / kualitas ikan lebih baik, sehingga pendapatan nelayan lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. C. Potensi Perikanan dan Kelautan Pengembangan usaha perikanan dan kelautan di Provinsi Jawa Timur dikelola berdasarkan jenis usaha yang terdiri dari usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum, usaha budidaya ikan di laut, air tawar dan payau. Adapun potensi pengelolaan usaha
tersebut
adalah
sebagai
berikut : 1. Perikanan dan Kelautan Tabel 6. Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur URAIAN Jumlah Pulau Panjang Pantai Perikanan Tangkap − Laut Utara Jawa − Laut Selatan Jawa + ZEEI Perairan Umum − Sungai − Rawa − Waduk − Danau Perikanan Budidaya − Tambak − Kolam − Karamba − Mina Padi − Sawah Tambak − Budidaya laut
Potensi 446 1.900 65.537 142.560
buah km km² 2 km
6.012 2.389 7.397 681
km ha ha ha
64.837,8 8.645,2 68 1.064 35.558 324.854
ha ha ha ha ha ha
26
Potensi
Sumberdaya
perikanan tangkap khususnya di wilayah perairan utara Provinsi Jawa
Timur
saat
ini
sudah
dikategorikan dalam kondisi padat tangkap, sehingga pemanfaatan sumberdaya
perikanan
tangkap
diarahkan pada wilayah perairan selatan Provinsi Jawa Timur termasuk ZEEI yang masih belum dikelola secara optimal. Sedangkan
sumberdaya
perikanan
budidaya
diarahkan untuk pengembangan diversifikasi usaha budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di laut maupun budidaya ikan di air payau khususnya untuk
merevitalisasi
budidaya
udang
yang
pernah menjadi primadona dan
merupakan
andalan
atau unggulan produk ekspor perikanan Provinsi
Jawa
Timur. Disamping itu pengembangan budidaya rumput laut akan
menjadi
salah
satu
prioritas
sejalan
dengan
pelaksanaan program revitalisasi perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur.
27
2. Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Perairan laut Provinsi Jawa Timur yang luas beserta kekayaan alamnya
memiliki
penting
berbagai
sebagai
fungsi
penyangga
kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur guna
mewujudkan
hidupnya, baik pada masa kini maupun
kesejahteraan
masa yang akan
datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Provinsi Jawa Timur menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumberdaya alam hayati termasuk ikan, rumput laut, mutiara, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumberdaya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, indutri mineral dan bioteknologi. Adapun Potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pengawasan adalah sebagai berikut : a.
Mangrove Hutan mangrove di Provinsi Jawa Timur seluas 85.000 ha atau
6,24%
dimanfaatkan
dari
luas
sebagai
hutannya. kawasan
Habitat
mangrove
perikanan
utamanya
budidaya tambak. 28
Mangrove
yang
tumbuh
di
kawasan pesisir sangat rentan terhadap
gangguan
atau
kerusakan. Hingga saat ini hutan mangrove
yang
mengalami
kerusakan sebanyak 13.000 ha akibat
tekanan
menimbulkan
kepentingan
di
wilayah
penebangan/pengrusakan
pesisir
yang
sehingga
perlu
dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi Hutan Mangrove di Jawa Timur telah dilaksanakan di 14 kabupaten/kota dengan luas areal rehabilitasi mencapai 121, 5 ha. b.
Terumbu karang Ekosistem terumbu karang yang terdiri dari karang penghalang dan
karang tepi. Penyebarannya
meliputi
Perairan Situbondo, Banyuwangi, dan bebeberapa lokasi di pantai utara
jawa
Timur.
Terumbu
karang adalah ekosistem yang produktif
karena
merupakan
fishing ground ikan karang, yang potensinya diperkirakan sebesar 80.082 ton/tahun. Akibat
cara
penangkapan
ikan
yang
destruktif,
terumbu karang di Provinsi Jawa Timur banyak yang mengalami kerusakan. Untuk itu pemerintah provinsi telah mulai melakukan rehabilitasi sejak Tahun 1990 dengan
29
menanam
keranjang-keranjang
beton
sebagai
tempat
Jawa
Timur
tumbuh atau perlindungan terumbu karang. c.
Pulau-pulau Kecil dan Wisata bahari Provinsi
diketahui memiliki kurang lebih 446 pulau-pulau kecil, berada di Pacitan (31), Tulungagung (19), Blitar
(28),
Malang
(100),
Situbondo (5), Sumenep (121), Gresik (13), Sampang (1), Trenggalek (57), Sidoarjo (4), Banyuwangi (15), Jember (50), Probolinggo (1), Bangkalan (1) dan Sebanyak 3 pulau berada pada daerah perbatasan dengan Australia yaitu pulau Nusa barong (kab Jember), Pulau Paneken dan Pulau Sekel (Kab Trenggalek). Dari 446 pulau tersebut yang berpenghuni sebanyak 20% pulau dan sisanya tidak berpenghuni. Besarnya jumlah pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni mengindikasikan tersedianya potensi wisata taman laut yang masih perawan akan tetapi potensi ini belum digali dan dipromosikan
secara
optimal. Contohnya wisata bahari di Pulau Bawean, Kepulauan Sumenep (Pulau Sepanjang), Pulau Sempu, Pulau Nusa Barong, dll. Selain
potensi
wisata taman laut kepulauan, wilayah pesisir dan pulau-pulau 30
kecil di mempunyai kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam bentuk ekosistem, jenis biota, struktur adat dan budayanya. Jumlah lokasi wisata bahari di Provinsi Jawa Timur yang sudah dikembangkan adalah sebanyak 52 lokasi dan menunjukkan perkembangan yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan sektor lain. d.
Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Kawasan pesisir di Provinsi Jawa Timur rawan terjadi konflik nelayan serta tindak pidana perikanan, seperti penggunaan
alat
tangkap
terlarang (trawl), pelanggaran jalur
penangkapan
ikan,
penggunaan bahan peledak, potas, pengambilan terumbu karang mangrove
dan
penebangan dll.
Untuk
meminimalkan permasalahan tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur telah membangun Pos Kemanan
Perikanan
dan
kelautan
Terpadu
(POSKAMLADU) yang tersebar di 13 Kabupaten / Kota di wilayah rawan konflik, dengan didukung personil dari Polair Polda Jatim dan TNI AL. Dasar hukum operasional Poskamladu tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur : No. 188/136/KPTS/013/2003 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Gubernur jawa Timur No. 188/339/KPTS/013/2010
tentang
Tim
Pembina
dan
Pengawas terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 31
dan Kelautan Wilayah Kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki 8 (delapan) PPNS yang didukung oleh pengawas Perikanan. Dengan melihat
luasan
wilayah
perairan Provinsi Jawa Timur maka jumlah PPNS dan Pengawas Perikanan perlu ditingkatkan secara kuantitas melalui pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan untuk menjadi PPNS. Disamping itu di Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk
90
kelompok
Masyarakat
Pengawas
(POKMASWAS) aktif yang tersebar di 12 Kabupaten / Kota. Pokmaswas
merupakan
pelaksana
pengawasan
dan
pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan
di
lapangan
yang
terdiri
dari
unsur
tokoh
masyarakat, agama, adat, LSM dan masyarakat maritim lainnya. Pokmaswas ini merupakan perwujudan dari Sistem Pengawasan yang Berbasis Masyarakat (SISWASMAS).
32
III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Provinsi
Jawa Timur Pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2005 – 2009 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, tentunya
tidak
terlepas
dari
berbagai
permasalahan
ataupun
kendala
yang
dihadapi . Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur antara lain yaitu : 1. Penurunan
potensi
Sumberdaya
Ikan
(SDI)
akibat
kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), padat tangkap (overfishing) dan kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri serta limbah rumah tangga serta penggunaan bahan peledak , Potassium
33
Solusi pemecahannya Melakukan pengendalian Sumberdaya Ikan (SDI) melalui rehabilitasi dan konservasi mangrove ;
terumbu
karang ; pemasangan rumpon ; pengalihan penangkapan ikan (dari wilayah padat
tangkap ke wilayah perairan
Selatan) ; Peningkatan Pengetahuan Sumberdaya Manusia (SDM) baik teknik penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap
yang
ramah
lingkungan
serta
peningkatan
pengetahuan dan pembinaan terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan 2. Tuntutan keamanan pangan produk ekspor Banyaknya persyaratan mutu yang telah ditentukan oleh negara pengimpor seperti Uni Eropa dan USA terhadap keamanan pangan bebas dari antibiotik pada produk ekspor hasil
perikanan
merupakan
salah
dari
Indonesia,
satu
permasalahan
dalam
rangka
peningkatan ekspor hasil perikanan Jawa Timur Solusi pemecahannya Meningkatkan pembinaan kepada pembudidaya ikan agar tidak menggunakan sarana produksi (pakan, pupuk) yang mengandung unsur-unsur antibiotik dan membentuk otoritas
Kompeten
daerah
yang
bertanggung
jawab
terhadap pelaksanaan sistim pengendalian jaminan mutu produk.
34
3. Sarana/prasarana dan SDM yang kurang memadai Dukungan
sarana
dan
prasarana khususnya perikanan tangkap yang belum memadai guna
memenuhi
kebutuhan
nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan lepas pantai
seperti
PPI
(Pangkalan
Pendaratan Ikan) dan PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) serta jumlah dan SDM Aparatur yang melayani operasional sarana/prasarana dan pembinaan dalam bidang usaha perikanan Solusi pemecahannya Melanjutkan serta penyempurnaan secara bertahap pembangunan dan pengembangan sarana / prasarana usaha perikanan melalui dukungan APBN dan APBD Provinsi maupun sumber dana lainnya serta mengusulkan penambahan
personil
khususnya
yang
menangani
operasional PPP / PPI dan tupoksi dinas serta Penyuluh Perikanan kepada Pemerintah Provinsi maupun pusat yang memilki kemampuan tehnis di bidang perikanan 4. Kemiskinan Sebagian nelayan laut Provinsi Jawa Timur masih dikategorikan
masyarakat
miskin
dengan
penghasilan dibawah upah minimum
tingkat
yaitu rata-rata
sebesar Rp. 6.116.160,-/tahun atau Rp 509.680,-/bulan. Hal ini
antara
lain
disebabkan
karena
skala
usaha 35
penangkapan yang dilakukan masih bersifat
tradisional
menggunakan
perahu motor berkapasitas kecil dengan kemampuan one day fishing, sehingga terbatas pada perairan pantai yang sudah berkurang sumberdaya ikannya. Solusi pemecahannya Melanjutkan pembudidaya
ikan
program dan
pemberdayaan
masyarakat
nelayan
pesisir
,
dengan
memberikan pelatihan teknis dan paket bantuan serta perluasan
akses
permodalan
guna
meningkatkan
kemampuannya dalam mengelola sumberdaya perikanan yang masih potensial terutama pada wilayah selatan Jawa Timur dengan lama trip penangkapan lebih dari satu hari 5. Kerusakan lingkungan, bencana dan dampak perubahan iklim Meningkatnya aktivitas pengelolaan sumberdaya di kawasan pesisir dan pantai yang tidak
memperhatikan
kaidah
pelestarian
kaidah-
lingkungan
serta pembuangan limbah industri dan
rumah
mencemari mengakibatkan
tangga
yang
perairan,
telah
berbagai
kerusakan
pada
kawasan
mangrove, terumbu karang dan menurunnya kualitas perairan.
Hal
ini
menyebabkan
menurunnya
potensi
36
sumberdaya perikanan pantai dan rendahnya produktivitas budidaya perikanan Solusi pemecahannya Melakukan intensif
pembinaan kepada
lebih
kelompok
masyarakat pengelola sumberdaya perikanan
secara
ramah
lestari
lingkungan
yang dan
merehabilitasi kerusakan ekosistim bakau maupun terumbu karang serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang menangani pengelolaan lingkungan Perubahan
iklim
global
telah
menyebabkan
perubahan sistim / pola arus laut yang menyebabkan meningkatnya intensitas badai dan kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan timbulnya banjir pasang di wilayah pesisir. Selain itu wilayah pesisir Selatan Jawa Timur termasuk daerah yang rawan terhadap bencana tsunami 6. Konflik Nelayan dan Tindak Pidana Perikanan Secara umum penyebab terjadinya konflik nelayan maupun tindak pidana perikanan adalah menurunnya sumberdaya
perikanan
dan
kelautan,
kecemburuan
penggunaan alat tangkap dan bahan terlarang, perebutan daerah penangkapan (fishing ground), pelanggaran jalur penangkapan, pengrusakan lingkungan / penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan nelayan andon.
37
Solusi pemecahannya Melakukan
sosialisasi
peraturan
perundang-undangan bidang perikanan dan kelautan, mengefektifkan kinerja Poskamladu
di
semua
daerah,
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
menjaga
lingkungan
di
wilayahnya dan mendorong terbentuknya POKMASWAS. Dengan terbentuknya Pokmaswas diseluruh Kabupaten / Kota berpantai diharapkan konflik nelayan maupun tindak pidana
perikanan
Seandainya
ada
Pokmaswas
bisa
dicegah
dan
konflik
antar
nelayan
tersebut
dapat
diminimalkan. diharapkan
menjembatani
dalam
penyelesaiannya, hal ini sudah terlaksana dibeberapa daerah yang sudah ada Pokmaswasnya. Disamping itu perlu mengefektifkan peran serta Poskamladu dalam menjaga kemanan dan menciptakan suasana kondusif di lapangan dengan melakukan kerjasama pengawasan rutin perairan
dan
melakukan
proses
penyeledikan
dan
penyidikan bekerjasama dengan aparat penegak hukum (Polair, TNI AL, PPNS Perikanan) guna memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana perikanan dan kelautan.
38
3.2 Strategi dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur a. Visi Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur 2009-2014, maka dibutuhkan solusisolusi strategis untuk mengatasinya selama lima
tahun
mendatang.
Untuk
itu,
pembangunan Jawa Timur 2009-2014 mempunyai landasan visi: “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia “ b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 20092014
tersebut,
maka
misi
pembangunan Jawa Timur 20092014
adalah
Makmur
:
“
bersama
Mewujudkan Wong
Cilik
melalui APBD untuk Rakyat “ c. Strategi, Agenda dan Prioritas Pokok Pembangunan Guna
mewujudkan
menjalankan daerah
Jawa
misi
visi,
dan
pembangunan
Timur
2009-2014
tersebut dilakukan melalui 4 (empat) strategi ; 9 (sembilan) agenda dan 19 prioritas pokok pembangunan sebagai berikut :
39
4 (empat) Strategi yaitu : 1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat
(participatory
based
development)
dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri. 2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor). 3. Pengarusutamaan gender. 4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,
terutama melalui, pengembangan agroindustri/
agrobisnis 9 (sembilan) Agenda adalah : 1. Aksesbilitas dan
kualitas pelayanan
kesehatan dan pendidikan terutama masyarakat miskin 2. Perluasan
lapangan
kerja,
efektivitas
Taskin,
dan
memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik 3. Percepatan berkelanjutan)
pertumbuhan melalui
ekonomi
pengembangan
(berkualitas agroindustri
dan /
agrobisnis serta pembangunan / penyediaan infrstruktur pertanian dan pedesaan 4. Pelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, perbaikan pengelolaan SDA dan penataan ruang 40
5. Reformasi birokrasi dan pelayan publik (prima) 6.
Kesalehan sosial demi terjaganya
harmoni
sosial 7.
Kualitas kehidupan dan peran perempuan serta terjaminnya kesetaraan gender
8.
Kamtibmas, supremasi hukum dan penghormatan HAM
9.
Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur Lapindo
Prioritas Pembangunan
1.
Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan pendidikan
2.
Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
3.
Perluasan lapangan kerja
4.
Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan
5.
Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat
6.
Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri / agrobisnis
7.
Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
8.
Peningkatan investasi, ekspor non migas dan pariwisata
9.
Peningkatan daya saing industri manufaktur
10. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 11. Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang 41
12. Percepatan
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
dan
peningkatan pelayanan publik 13. Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial 14. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender 15. Peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga 16. Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan hak azasi manusia 17. Peningkatan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas 18. Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo 3.3 Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan a.
Visi Visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 20102014 adalah Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015.
b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut,
maka misi yang diemban adalah
Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
42
c. Tujuan Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010 - 2014 adalah : 1. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi. 2. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan. 4. Memperluas akses pasar domestik dan internasional. d. Sasaran Strategis Sasaran
strategis
pembangunan
kelautan
dan
perikanan tahun 2010-2014 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah: 1. Memperkuat
Kelembagaan
dan
SDM
secara
Terintegrasi: a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah. b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat. c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
43
2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan: a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan. c. Pulau–pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi. d. Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. 3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan: a. Seluruh
kawasan
potensi
perikanan
menjadi
kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable. b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi
inovatif
dengan
kemasan
dan
mutu
terjamin. c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi. 4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional: a. Seluruh
desa
memiliki
pasar
yang
mampu
memfasilitasi penjualan hasil perikanan. b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan. 44
3.4 Isu – isu Strategis Isu strategis dibidang perikanan dan kelautan adalah : 1) Overfishing di laut Jawa, Selat Madura dan selat Bali 2) Kebijakan nasional pasar bebas ACFTA 3) Peningkatan produksi budidaya sebesar 353% dan tangkap 6% sampai tahun 2015 4) Diversivikasi pasar luar negeri 5) Keterbatasan bahan baku pengolahan ikan 6) Integritas Penataan Ruang Pesisir dan Laut 7) Bencana dan pencemaran serta dampak perubahan iklim 8) Degradasi sumberdaya habitat 9) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM
45
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur a. Visi Bertitik
tolak
dari
berbagai
kondisi
potensi
pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur dan masalah yang dihadapi , maka dibutuhkan solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang, untuk itu “VISI“ Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang akan diemban adalah ”Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang aman dan lestari” Makna Visi : - Untuk menuju penghasil produk perikanan dan kelautan yang aman, dari sisi kuantitas melalui peningkatan teknologi produksi dan fasilitasi prasarana dan sarana produksi. Dari sisi kualitas, dikaitkan dengan keamanan pangan melalui penanganan pra panen dan pasca panen sesuai standar antara lain tidak ada unsur antibiotik pada sarana produksi dan penanganan pasca panen, sertifikasi benih ikan , budidaya, hasil tangkapan dan pengolahan. - Lestari dikaitkan antara eksploitasi untuk peningkatan produksi diiukuti dengan konservasi sumberdaya perikanan dan
kelautan
mangrove
dan
antara
lain
terumbu
melalui karang
rehabilitasi serta
hutan
pengendalian
Sumberdaya perikanan dan kelautan melalui restocking. 46
Sehingga diharapkan Jawa Timur sebagai penghasil produk perikanan dan kelautan yang aman, dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas, khususnya kemanan pangan sekaligus melaksanakan
pelestarian
sumberdaya
perikanan
dan
kelautan. b. Misi Misi merupakan pernyataan yang mengandung makna pada eksistensi organisasi dan kepedulian organisasi kepada kepentingan
pelanggan
(mitra
kerja)
dan
harus
menggambarkan segala sesuatu untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Timur 2010-2014 tersebut, maka misi Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur 2010-2014 adalah : “Mewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan“. Misi dimaksud diarahkan, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar dan penanggulangan
kemiskinan,
meningkatkan
kualitas
pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, bagi pelaku usaha baik Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah, Pemasar dalam maupun luar negeri bahkan para stake holder. Makna Misi : Berkelanjutan dikaitkan bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di Jawa Timur akan tetap memperhatikan kesejahteraan generasi sekarang
dan
mendatang
serta
menghindari
rusaknya 47
sumberdaya perikanan dan kelautan melalui rehabilitasi mangrove
dan
terumbu
karang
serta
meningkatkan
Sumberdaya Manusia (SDM) masyarakat perikanan dan kelautan untuk menjaga kualitas perairan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan penaatan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan a. Tujuan Tujuan pembangunan perikanan dan
kelautan tahun
2010 - 2014 adalah : a. Meningkatkan ketersediaan dan keamanan pangan dari sektor perikanan dan kelautan b. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari dan berkelanjutan b. Sasaran Untuk mewujudkan visi dan misi yang akan diemban oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, maka sasaran strategis yang akan dilaksanakan adalah : a. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan b. Meningkatnya
produk
perikanan
dan
kelautan
yang
bermutu c. Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir
48
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Sesuai arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Tahun 2010 – 2014 dari 9 (sembilan) agenda yang terkait adalah agenda Perluasan lapangan kerja, efektivitas Taskin, dan memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik ; Percepatan pertumbuhan ekonomi (berkualitas dan berkelanjutan) melalui pengembangan agroindustri / agrobisnin serta pembangunan / penyediaan infrstruktur pertanian dan pedesaan; Pelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, perbaikan pengelolaan SDA dan penataan ruang dan Reformasi birokrasi dan pelayan publik (prima).
Sedangkan
ditindaklanjuti
dari
adalah
Pengembangan
18
program
Revitalisasi
prioritas
yang
Pertanian
dan
Agroindustri/Agrobisnis;
Peningkatan
Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata; Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang; .Percepatan
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi,
dan
Peningkatan Pelayanan Publik, maka dari itu arah kebijakan Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Provinsi
Jawa
Timur
diimplementasikan sebagai berikut : a.
Pengembangan Perikanan Budidaya
b.
Pengembangan Perikanan Tangkap
c.
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
d.
Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pengawasan
e.
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik 49
Dengan arah kebijakan seperti tersebut diatas, maka dampak
yang
menjadi
harapan
adalah
Percepatan
pertumbuhan ekonomi (berkualitas dan berkelanjutan) melalui pengembangan agroindustri / agrobisnis serta pembangunan /
penyediaan
perluasan
infrastruktur.
lapangan
kerja
Dampak dan
yang
lain
peningkatan
adalah
efektivitas
penanggulangan kemiskinan
50
BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2014 yang telah diuraikan tersebut akan dimplementasikan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya a. Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau Pelaksanaan GAP (Good Agriculture Practices), GHP (Good Handling Practices) serta pelaksanaan sertifikasi mutu bidang perikanan budidaya berdasarkan konsep HACCP (Hazard Analytic Critical Control Point) Pengembangan induk dan benih unggul Pengembangan kawasan perikanan budidaya Revitalisasi perikanan budidaya b. Pengelolaan Prasana dan sarana Perikanan Budidaya Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : Peningkatan prasarana dan sarana di UPTD dan kawasan pengembangan perikanan budidaya Pemberdayaaan kelompok masyarakat pembudidaya / pembenih ikan Identifikasi,
pembinaan,
monitoring
dan
evaluasi
kebutuhan dan peredaran sarana budidaya
51
c. Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Penanggulangan
Hama
dan
Penyakit
Ikan
dan
Kesehatan Lingkungan Perikanan Budidaya Pengendalian obat dan residu pada perikanan budidaya Pelestarian sumberdaya ikan d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Pengembangan Teknologi Peningkatan Pengelolaan Operasional Budidaya / Pembenihan e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar a. Pengembangan Teknologi b. Peningkatan Pengelolaan Operasional Budidaya / Pembenihan f. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Fasilitasi Eksploitasi dan Aplikasi Teknologi perikanan tangkap Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
Pengelolaan Sumberdaya Ikan
Peningkatan SDM nelayan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan kelompok nelayan dan keluarganya Penerapan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan 52
Penerapan GHdP dan Sertifikasi Hasil Penangkapan Ikan (SHTI) Fasilitasi sertifikasi kapal penangkapan ikan b. Pengelolaan Operasional Pelabuhan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Sanitasi dan higiene di PP / PPI Penerapan Log BOOk dan pendataan hasil tangkapan ikan Peningkatan kemampuan SDM di PP / PPI Sertifikasi pengawakan kapal dan nelayan Fasilitasi sertifikasi Tempat Pendaratan Ikan Peningkatan pelayanan jasa di PP / PPI Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana PP / PPI Pembinaan teknis bagi pengguna jasa di PP / PPI Fasiltasi
Pusat
Informasi
Perikanan
Tangkap
di
Pelabuhan Perikanan c. Pengembangan Sarana dan
Prasarana Perikanan
Tangkap Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pembangunan
/
pengembangan
dan
rehabilitasi
pelabuhan perikanan / PPI Fasilitasi pengembangan PPI di kabupaten / Kota Restrukturisasi armada perikanan tangkap Pengembangan dan fasilitasi alat tangkap dan alat bantu penangkapan di Kab / Kota
53
d. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif bagi Nelayan dan Taruna Nelayan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pelaksanaan
kaji
terap
pengembangan
teknologi
penangkapan ikan Pendidikan dan latihan ketrampilan teknis bagi nelayan dan petugas teknis lapangan di Kab / Kota Pelayanan informasi teknologi dan pelatihan teknis penangkapan ikan 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : Pengembangan produk olahan Jaminan mutu hasil perikanan b. Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Fasilitasi usaha perikanan dan kelautan Fasilitasi investasi perikanan dan kelautan Fasilitasi permodalan perikanan dan kelautan Fasilitasi peningkatan kinerja penyuluh perikanan dan kelautan Fasilitasi kelembagaan dan informasi usaha c. Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Dalam dan Luar Negeri Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Peningkatan konsumsi ikan 54
Pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri Peningkatan ekspor produk hasil perikanan d. Penguatan Kompetensi Pengendalian, Pengujian dan
Sertifikasi
Mutu
Hasil
Perikanan
serta
Pengembangan teknologi Terapan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pengendalian mutu hasil perikanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Sertifikasi mutu hasil perikanan Pengembangan teknologi terapan e. Pendidikan
Kemasyarakatan
Produktif
Bidang
Perikanan pengolahan 4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil a. Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pengawasan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir (PEMP) Pengelolaan Lingkungan dan jasa kelautan Perencanaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Mitigasi dan adaptasi bencana, pencemaran dan dampak perubahan iklim Rehabilitasi
dan
Konservasi
Ekosistim
dan
Sumberdaya Ikan di Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pengembangan basis data sparsial dan informasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil 55
Penguatan kelembagaan dan akreditasi program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil Pengembangan
dan
pembinaan
legislasi
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peningkatan operasional SPDN b. Pengelolaan
Pengawasan
dan
Pengendalian
Sumberdaya perikanan dan kelautan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Peningkatan operasional pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Peningkatan penataan dan penegakan hukum Penguatan kelembagaan masyarakat pengawas sumberdaya
perikanan
dan
kelautan
(POKMASWAS) Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan c. Pendidikan
Kemasyarakatan
Produktif
Bidang
Kelautan, Pesisir dan Pengawasan 5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik a. Pengembangan
dan
Pengelolaan
Program
Pembangunan Perikanan dan Kelautan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Perencanaan Pembagunan Perikanan dan kelautan Monitoring
dan
Evaluasi
hasil
Pembangunan
perikanan dan kelautan
56
b. Pengelolaan Pelayanan Prima b.1. Penataan Pengelolaan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pelaksanaan
sistem
administrasi
pengelolaan
keuangan Penataan dokumen keuangan b.2. Penataan Pengelolaan Asset Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pelaksanaan
sistem
administrasi
pengelolaan
barang Penataan dan pengamanan perlengkapan dinas b.3. Penataan Pengelolaan Aparatur dan Umum Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pengelolaan administrasi, tata naskah dinas Pengelolaan Kepegawaian Pengelolaan Perpustakaan dan Kehumasan
Pengelolaan kerumahtanggaan dinas
57
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) 2. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) 3. Persentase peningkatan produk hasil perikanan dan kelautan yang bemutu (%) 4. Persentase
penurunan
tingkat
kerusakan
ekosistem
mangrove (%) 5. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%)
58
BAB VII. PENUTUP Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Perikanan
dan
Kelautan
Provinsi
Jawa
Timur
dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan
kelautan.
Pelaksanaan
rencana
strategis
ini
sangat
memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik dan kosisten guna mendukung terwujudnya good governance.
59
Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim
KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR Target Renstra No
Indikator Kinerja
(1)
1
(2)
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
Realisasi Capaian
Rasio Capaian (%)
Satuan
(3)
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
%
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
-13,45
6,54
1,59
3,47
-672,50
327,00
79,50
173,50
%
15,00
15,00
32,15
6,66
8,91
50,17
10,84
10,22
7,19
334,47
72,27
31,79
107,96
%
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
13,95
7,53
21,68
2,57
279,00
150,60
433,60
51,40
%
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,047
0,038
0,040
0,038
117,50
95,00
100,00
95,00
%
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,001
0,002
0,003
0,002
50,00
100,00
150,00
100,00
Persentase peningkatan 2
produksi perikanan budidaya
Persentase peningkatan 3
produk hasil perikanan dan kelautan yang bermutu
Persentase penurunan 4
tingkat kerusakan ekosistem mangrove Persentase penurunan
5
tingkat kerusakan terumbu karang
Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR Tujuan 1 Meningkat kan ketersediaan keamanan pangan dari sektor perikanan dan kelautan
Sasaran 2 Meningkatny a produksi perikanan dan kelautan
Meningkatny a produk hasil perikanan dan kelautan yang bermutu
Tujuan
1 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari dan berkelanju tan
Sasaran
2 Meningkatny a pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir
IKU 3 Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produk hasil perikanan dan kelautan yang bermutu
IKU
3 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang
Data capaian pada tahun awal perencanaan 5 407.575,9 ton
Target
Rp (Juta)
Target
Rp
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp
6 2,00 %
7 72.685,0
8 2,00 %
9 117.500,5
10 2,00 %
11 144.090,16
12 2,00 %
13 128.814,58
14 2,00 %
15 122.576,0
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
506.512,5 ton
15,00%
16.700,0
15,00%
19.283,364
32,15%
18.102,5
6,66%
38.732,0
8,91%
38.732,0
Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
102.856,75 Ribu ton
5,00%
11.400,0
5,00%
15.840,5
5,00%
17.415,0
5,00%
21.534,0
5,00%
21.534,0
Program dan kegiatan 4 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program dan kegiatan
4 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim
Tahun 2010
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Data capaian pada tahun awal perencana an 5 41,857 %
Target
Rp (Juta)
Target
Rp
Target
Rp(Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp
6 0,04 %
7 8.000,0
8 0,04 %
9 18.371,5
10 0,04 %
11 18.950,0
12 0,04 %
13 17.570,0
14 0,04 %
15 17.570,0
37,186 %
0,002 %
Tahun 2010
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2014
0,002 %
0,002 %
0,002 %
Tahun 2014
0,002 %
Unit kerja SKPD penanggung jawab 16 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
17 Kab./ Kota
Unit kerja SKPD penanggung jawab
Lokasi
16 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Lokasi
17 Kab./Kota
Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim
