Review RENCANA STRATEGIS (RENSTRA SKPD) TAHUN

Review RENCANA STRATEGIS (RENSTRA SKPD) TAHUN 2010 - 2015

DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG Mangupura, 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS CIPTA KARYA PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009396 FAX. (0361) 9009397

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG NO 532 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015 KEPALA DINAS CIPTA KARYA, Menimbang

:

a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan oleh atasan; b. bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Renstra Dinas Cipta Karya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Tahun 2010–2015.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-

-24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

-

-315. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Badung; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11); 20. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28); 21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2010–2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab Bab Bab Bab Bab

I II III IV V

: : : : :

Pendahuluan Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Cipta Karya Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI : Indikator Kinerja SKPD Dinas Cipta Karya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII : Penutup

-

-4-

KETIGA

:

Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam : a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Cipta Karya untuk periode Tahun 2010-2015; b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya setiap tahun.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 4 Januari 2013 KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG,

Ir. NI LUH PUTU DESSY DHARMAYANTY, M.T PEMBINA TK. I NIP. 19611010 199403 2 001

Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai Laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung; 3. Arsip

Rancangan Renstra

[2010 - 2015]

DAFTAR ISI Keputusan Bupati Badung Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung DAFTAR ISI ................................................................................................................. BAB

BAB

I

II

BAB III

BAB IV

BAB

V

i

PENDAHULUAN ........................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ..................................................................................

1

1.2

Landasan Hukum ..............................................................................

1

1.3

Maksud dan Tujuan ...........................................................................

3

1.4

Sistematika Penulisan .......................................................................

4

GAMBARAN PELAYANAN SKPD ...........................................................

5

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ................................

5

2.2

Sumber Daya SKPD ........................................................................ 34

2.3

Kinerja dan Pelayanan Dinas Cipta Karya ...................................... 34

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............. 38 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD............................................................................... 38

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ........................................................... 38

3.3

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali ....................................................................................... 41

3.4

Penentuan Isu-Isu Strategis .............................................................. 43

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN... 45 4.1

Visi dan Misi SKPD .......................................................................... 45

4.2

Tujuan, Sasaran.............................. .......................................... …… 45

4.3

Strategi dan Kebijakan ...................................................................... 48

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................... 50

i

Dinas Cipta Karya Kab. Badung

Rancangan Renstra

BAB VI

[2010 - 2015]

INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS CIPTA KARYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................ 57

BAB VII

ii

PENUTUP .................................................................................................. 59


Rancangan Renstra

[2010 - 2015]

DAFTAR TABEL Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan ........................................ 37 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ...... 47 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ............................................. 51 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD .............. 58

LAMPIRAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya ....................................

4

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Cipta Karya ......................................... 60 Tabel 2.2 Rekapitulasi Inventaris Barang, Peralatan dan Mesin ............ 66

iii


Rancangan Renstra

[2010 - 2015]

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Sekretariat dan Bidang Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Akhir Tahun 2011.......................................................... 34

Tabel 2.2

Inventaris Kantor yang Tidak Bergerak ........................................................ 41

Tabel 2.3

Inventaris Kantor yang Bergerak .................................................................. 45

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung........................................................................................ 48

Tabel 2.5

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung ......................................................... 49

Tabel 3.1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Badung .............................. 55

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung ......................................................... 71

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,dan Pendanaan Indikatif....................................................................................... 76

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Badung............... 83

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1

iii

Struktur Organisasi SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung..............


4

rencana strategis

[2010 - 2015]

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan. Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Badung dan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang mengacu kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman Renja Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis daerah Kabupaten Badung. 1.2

Landasan Hukum Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung ini merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1

Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

rencana strategis

3.

[2010 - 2015]

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 2


rencana strategis

[2010 - 2015]

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengenah

Daerah

Kabupaten Badung; 14.

Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

1.3

Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung disusun dengan maksud untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Cipta Karya. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah untuk menyediakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran Dinas Cipta Karya dalam menentukan arah kebijakan, menyusun dan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan bidang Cipta Karya yang dibiayai dari APBD Kabupaten Badung maupun pembiayaan dari APBN serta menyediakan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung;

3


rencana strategis

1.4

[2010 - 2015]

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, disusun dengan sistematika penulisan terdiri dari: Bab I

Pendahuluan

Bab II

Gambaran Pelayanan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Bab III Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab V Rencana

Program

dan

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

4


rencana strategis

[2010 - 2015]

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG PERDA KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2008 KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG BANGUNAN

BIDANG PERMUKIMAN & PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SEKSI

SEKSI PERMUKIMAN

SEKSI AIR BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN

BIDANG PENDATAAN DAN PELAPORAN

BIDANG TATA RUANG

SEKSI PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

SEKSI SURVEY DAN PEMETAAN

SEKSI ANALISA DAN PENILAIAN

SEKSI TEKNIK TATA RUANG

SEKSI IJIN BANGUNAN

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI BAHAN GALIAN

SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PERIJINAN TATA RUANG

SEKSI PENGAWASAN BANGUNAN

SEKSI REKLAMASI DAN KONSERVASI

SEKSI MIGAS, LISTRIK DAN ENERGI BARU

TATA BANGUNAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

4


rencana strategis

[2010 - 2015]

Struktur Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 7 Tahun 2008 seperti termuat pada bagan 2.1, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan beberapa bidang sebagai berikut: a. Bidang Pendataan dan Pelaporan b. Bidang Bangunan c. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan d. Bidang Tata Ruang e. Bidang Pertambangan Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Masing-masing Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)

menyusun program/rencana kerja Dinas Cipta Karya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2)

melakukan koordinasi yang diperlukan antar Bagian/Dinas/Instansi/Badan/ Kantor/Lembaga terkait sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 3)

mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas Cipta Karya bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4)

merumuskan

kebijaksanaan

operasional

dalam

bidang

Keciptakaryaan

berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku; 5)

membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5


rencana strategis

6)

[2010 - 2015]

memberikan bimbingan / pembinaan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya

agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7)

melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan menghasilkan produk tepat mutu, tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8)

melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

9)

menyusun

rencana

kebijaksanaan di bidang Keciptakaryaan dalam rangka

penetapan kebijaksanaan oleh Bupati; 10) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 11) membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 12) melaksanakan penggunaan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku 13) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; B. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)

menyusun

rencana

kegiatan

Kesekretariatan

berdasarkan

rencana

dan

kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2)

mengkoordinir para Kepala Sub Bagian dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugas sekretariat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

3)

melakukan koordinasi yang diperlukan antar Bagian/Dinas/Instansi/Kantor/ Lembaga terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6


rencana strategis

4)

[2010 - 2015]

menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional Kesekretariatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5)

memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6)

memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; 7)

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8)


9)

menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian , dan Sub Bagian Keuangan;

10) melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; 11) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi Kepegawaian administrasi Umum, Kerumah tanggaan serta Kehumasan; 12) mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data hasil pelaksanaan tugas Keciptakaryaan. 13) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 14) membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 15) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)

menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7


rencana strategis

2)

[2010 - 2015]

melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan.

3)

menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

4)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku. 5)

memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan

dibidang tugasnya agar

tercapai keserasiaan dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6)

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7)


8)

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, melaksanakan dan mengurus

surat

menyurat,

kearsipan,

rumah

tangga,

dokumentasi

ketatalaksanaan, kepustakaan, informasi serta hubungan kemasyarakatan administrasi perjalanan dinas pemeliharaan gedung, alat-alat dan peralatan kantor serta inventaris; 9)

melaksanakan urusan protokoler berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

10) menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program, kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian; 11) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8


rencana strategis

[2010 - 2015]

12) membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 13) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)

menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2)

melakukan

koordinasi

yang diperlukan

antar

Sub

Bagian/Seksi

intern

Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku unruk kelancaran pelaksanaan tugas; 3)

menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 4)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5)

memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6)

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku;

7)

melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan;

8)

menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program, kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian;

9)

melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9


rencana strategis

[2010 - 2015]

10) membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 11) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (3) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)

menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2)

melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Seksi intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; .

3)

menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

4)


5)


6)

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku;

7)


8)

menyiapkan bahan pengurusan rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi, keuangan;

9)

melaksanakan

perhitungan

anggaran,

Verifikasi

serta

mengurus

perbendaharaan; 10) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10


rencana strategis

11) membuat laporan

[2010 - 2015]

terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai

bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 12) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; C. Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)

menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2)

melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Seksi intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; .

3)


4)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

5)


6)

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7)


8)

menyusun/mengkoordinasikan, mengendalikan program kegiatan kepala dinas, SKPD

melalui

program

kerja,

pedoman

operasional

teknis,

pedoman

pengendalian/penguasaan dan pelaporan, pedoman pengujian bahan, struktur dan konstruksi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan PerundangUndangan

yang

berlaku,

Pembangunan Daerah 11


mengacu

kepada

kebijakan

Perencanaan

rencana strategis

9)

[2010 - 2015]

menyusun pedoman operasional teknis, pedoman pengendalian/penyusunan dan pelaporan

10) menyusun dan melaksanakan pengujian bahan struktur dan konstruksi sesuai dengan ketentuan teknis dan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengacu pada kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; 11) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 13) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (1) Kepala Seksi Pengumpulan Data dan Informasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)

menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2)

melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; .

3)


4)


5)


6)

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7)

melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan

12


rencana strategis

[2010 - 2015]

perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 8)

menyusun / mengkoordinasikan program kegiatan bidang-bidang di Dinas Cipta Karya agar tercapai perencanaan program yang proposional, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

9)

menyusun standar operasional administrasi dan teknis yang dapat dipedomani oleh bidang-bidang yang lain dalam pelaksanaan program.

10) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11) membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggng jawaban kepada atasan; 12) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (2) Kepala Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)


2)

melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3)


4)


5)


6)


13


rencana strategis

7)

[2010 - 2015]


8)

mengumpulkan bahan-bahan dan mempersiapkan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian;

9)

melakukan penelitian dan pengujian terhadap tanah, bahan kontruksi, struktur dan kontruksi dalam kegiatan pembangunan di bidang kecipta karyaan serta di bidang teknis lainnya sesuai dengan yang diperlukan berdasarkan peraturan teknis ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;

10) menyusun pedoman dan langkah-langkah kegiatan untuk bahan sosialisasi dan koordinasi di bidang bahan dan konstruksi dalam menunjang kegiatan pembangunan di bidang kecipta karyaan serta di bidang teknis lainnya sesuai dengan yang diperlukan berdasarkan peraturan teknis ketentuan perundangundangan yang berlaku.; 11) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 13) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (3) Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)


2)


3)


14


rencana strategis

4)

[2010 - 2015]


5)


6)


7)


8)

melaksanakan langkah-langkah monitoring dan pelaporan untuk pelaksanaan pengawasan atau pengendalian dan pemeliharaan dibidang kecipta karyaan sebagai langkah koordinasi sumber bahan untuk dinas dan instansi lain;

9)

mengkoordinir pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan bidang-bidang di dinas cipta karya;

10) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 12) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

D. Kepala Bidang Bangunan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)


2)


15


rencana strategis

3)

[2010 - 2015]


4)


5)


6)


7)


8)

melaksanakan bantuan teknik, pengawasan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan pembangunan renopsi, pemeriksaan keamanan dan keselamatan bangunan gedung pemerintah serta bangunan umum;

9)

melaksanakan pengawasan, penerbitan, pendataan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung Negara, rumah dinas, penerbitan izin layak huni serta tanda bukti pemilikan bangunan;


laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 12) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (1) Kepala Seksi Ijin Bangunan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)


16


rencana strategis

2)

[2010 - 2015]


3)


4)


5)


6)


7)


8)

melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi, teknis dan lapangan bagi permohonan ijin mendirikan bangunan peninjauan lapangan, proses pemberian perijinan bangunan serta penomoran dan registrasi pada bangunan yang telah selesai dibangun;

9)

melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 11) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (2) Kepala Seksi Bangunan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1)


17


rencana strategis

2)

[2010 - 2015]


3)


4)


5)


6)


7)


8)

melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi, teknis dan lapangan bagi permohonan ijin mendirikan bangunan peninjauan lapangan, proses pemberian perijinan bangunan serta penomoran dan registrasi pada bangunan yang telah selesai dibangun;

9)


10) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan


(3) Kepala Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1) 18

menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan


rencana strategis

[2010 - 2015]

kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)

melaksanakan pengawasan dan penerbitan bangunan, pendataan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung Negara dan rumah dinas serta penerbitan ijin penggunaan bangunan;

9)


10) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 11) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; E. Kepala Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1) 19



rencana strategis

[2010 - 2015]



3)


4)


5)


6)


7)


8)

menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9)

melaksanakan tugas pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian penanganan pembangunan perumahan dan permukiman beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan ijin layak huni dan pengaturan penghunian rumah dinas;

10) menyelenggarakan

perencanaan

teknis,

pengawasan

dan

pengendalian

penanganan pembangunan, penyehatan lingkungan dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan air buangan;

20


rencana strategis

[2010 - 2015]


laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 13) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (1) Kepala Seksi Permukiman mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)


2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)

melaksanakan tugas pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian penanganan pembangunan perumahan dan permukiman beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan ijin layak huni dan pengaturan penghunian rumah dinas;

21


rencana strategis

9)

[2010 - 2015]


10) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 11) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (2) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1)


2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)

melaksanakan survey dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi pengelolaan pemeliharaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih serta air buangan;

22


rencana strategis

9)

[2010 - 2015]


10) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 11) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (3) Kepala Seksi Reklamasi dan Konservasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)


2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)

melakukan pemantauan , pengendalian, pengawasan pengolah dan konservasi air bawah tanah;

23


rencana strategis

9)

mendorong

peran

serta masyarakat dalam

kegiatan

[2010 - 2015]

perancangan

dan

pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah; 10) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kemajuan reklamasi 11) melakukan pemantauan bencana gerakan tanah; 12) melakukan pemeriksaan terhadap persetujuan kerangka acuan, AMDAL, RKL dan RPL, UKL serta persetujuan revisi Amdal, UKL dan UPL; 13) melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan peledak dan alat-alat berat dalam teknis pertambangan; 14) melakukan inspeksi apabila terjadi kasus lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang pertambangan dan Energi; 15) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesehatan dan keselamatan Kerja ( K3 ) perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan dan Energi; 16) melakukan penerbitan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dibidang Pertambangan dan Energi yang tidak dilengkapi dengan perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 17) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 18) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 19) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; F.

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)


2)


3)


24


rencana strategis

4)

[2010 - 2015]


5)


6)


7)


8)

melaksanakan pengumpulan, analisa dokumentasi data perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah serta survey dan pemetaan ruang;

9)

melaksanakan

perencanaan

Tata

Ruang,

pemantauan

dan

Evaluasi

perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah; 10) melaksanakan pengendalian dan penelitian permohonan izin prinsip tata ruang; 11) menyelenggarakan/menyajikan informasi dibidang pembangunan dan rencana penggunaan tanah sesuai tata ruang dan pembangunan; 12) merumuskan petunjuk-petunjuk dan kebijaksanaan pelaksanaan tata ruang kota serta menyelenggarakan kegiatan pengembangan tata ruang wilayah kota dan daerah; 13) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 14) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 15) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (1) Kepala Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1)

menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai

25


rencana strategis

[2010 - 2015]

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)

menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data dan informasi tentang perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah, melakukan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan teknis survey serta pemetaan dalam rangka pemetaan ruang;

9)


10) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 11) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (2) Kepala Seksi Teknik Tata Ruang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1) 26



rencana strategis

[2010 - 2015]



3)


4)


5)


6)


7)


8)

melaksanakan

perencanaan

tata

ruang,

pemantauan

dan

evaluasi

perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah; 9)

merumuskan petunjuk-petunjuk dan kebijaksanaan rencana tata ruang wilayah kota dan daerah;


laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 12) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (3) Kepala Seksi Perijinan Tata Ruang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 27


rencana strategis

1)

[2010 - 2015]


2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)

menyiapkan dan merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan system,cara, persyaratan, mekanisme, tata kerja pelayanan, serta meneliti/mengukur site dilapangan terhadap permohonan izin prinsip tata ruang;

9)

menyelenggarakan/mengelola serta menerbitkan izin prinsip tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku;


laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

pertanggungjawaban kepada atasan; 12) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; 28


informasi

dan

rencana strategis

[2010 - 2015]

G. Kepala Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1)


2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)

merumuskan kebijaksanaan operasional dibidang pertambangan dan energi berdasarkan kebijaksanaan pertambangan dan energi;

9)


10) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan


29


informasi

dan

rencana strategis

[2010 - 2015]

(1) Kepala Seksi Air Bawah Tanah dan Permukaan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)


2)


3)


4)


5)


6)


7)


8)

melaksanakan pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria dibidang Air Bawah Tanah dan atau dan Air Permukaan.

9)

melakukan inverstarisasi dan perencanaan pendayagunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan Air Bawah Tanah dan/mata air dan permukaan;

10) mengatur peruntukan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan / mata air dan Air Permukaan;

30


rencana strategis

[2010 - 2015]

11) menetapkan dan mengatur sistem jaringan Sumur Pantau dalam satu cekungan Air Bawah Tanah; 12) melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi Air Bawah Tanah dan/ atau Mata Air dan Air Permukaan; 13) memberikan pelayanan Ijin Eksplorasi Bawah Tanah, Ijin Pengeboran, Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah, Ijin Penurapan, Ijin Pengambilan Mata Air dan Ijin Pengambilan Air Permukaan; 14) memberikan pelayanan Ijin Juru Bor Air Bawah Tanah; 15) memberikan pelayanan Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah; 16) melakukan kerja sama dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka menetapkan dan memungut pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 17) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 18) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 19) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (2) Kepala Seksi Bahan Galian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1)


2)


3)


4)


31


rencana strategis

5)

[2010 - 2015]


6)


7)


8)

melaksanakan pengumpulan, pencatatan dan evaluasi data dan informasi primer hasil Penyelidikan Umum dan Ekspolorasi Bahan Galian skala lebih besar 1: 100.000;

9)

melaksanakan pengumpulan, pencatatan, dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan dibidang pertambangan umum daerah;

10) melaksanakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Mineral dan Non Migas di daerah; 11) melaksanakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000; 12) melaksanakan pengumpulan, pengolahan evaluasi data energi baru di daerah; 13) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 14) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sesuai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; 15) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (3) Kepala Seksi Migas, Listrik dan Energi Baru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1) menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 32


rencana strategis

[2010 - 2015]

2) melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; . 3)


4) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6)


7) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 8)

memberikan pelayanan rekomendasi prosedur penggunaan pengawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;

9)

memberikan pelayanan izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;

10) memberikan pelayanan izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU); 11) memberikan pelayanan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas; 12) memberikan izin keagenan/distributor bahan bakar minyak; 13) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kelistrikan yang meliputi : izin usaha penyediaan listrik, izin operasi dan usaha penunjang tenaga listrik; 14) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data energy baru didaerah;

33


rencana strategis

[2010 - 2015]

15) membuat laporan seksi migas, listrik dan energi baru sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 16) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 17) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan; 18) membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan.

2.2

Sumber Daya SKPD Sumber Daya Dinas Cipta Karya terdiri dari Sumber Daya Manusia selaku aparatur dan Aset/Inventaris Kantor yang bergerak maupun tidak bergerak.

A.

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai SKPD Dinas Cipta Karya pada akhir tahun 2011 adalah 161 orang.

Sesuai dengan struktur organisasinya memiliki pejabat eselon II b (1 orang), eselon III a (1 orang), eselon III b (5 orang), eselon IV a (17 orang) dan staf (137 orang) terlampir tabel 2.1.

B.

Inventaris Kantor Inventaris Kantor pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung sampai akhir tahun

2011 terdiri dari Inventaris Kantor yang tidak bergerak (terlampir tabel 2.2) dan Inventaris Kantor yang Bergerak (tabel 2.3) untuk menunjang kelancaran adminsitrasi , untuk penunjang operasional dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. 2.3

Kinerja dan Pelayanan Dinas SKPD Pelaksanaan urusan Keciptakaryaan merupakan bagian dari beberapa bidang yaitu: bidang bangunan, bidang perumahan dan permukiman dan bidang sumber daya mineral dan energy. Selama kurun waktu Tahun 2005-2010 Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung telah dapat menyelesaikan kegiatan keciptakaryaan antara lain :

34


rencana strategis

[2010 - 2015]

A. Bidang Bangunan 1) Terbangunnya Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang mulai dimanfaatkan sejak tahun 2010 adalah merupakan satu langkah maju dalam upaya Pemerintah Kabupaten

Badung untuk memberi pelayanan yang lebih baik bagi seluruh

masyarakat Badung serta melaksanakan peningkatan sarana prasarana gedung pemerintah dan gedung masyarakat umum agar lebih representatif.

B. Bidang Perumahan dan Permukiman 1) Sambungan distribusi jaringan air bersih tahun 2010 sepanjang 4000,20 M dan diharapkan pada akhir RPJMD dapat melayani sambungan distribusi air bersih wilayah pedesaan. 2) Terbangunnya sistem jaringan pengolahan air limbah terpusat dan sambungan rumah melalui program DSDP tahap I yang meliputi Kelurahan Legian dan Seminyak dengan kapasitas 600 Sambungan Rumah dan dilanjutkan dengan program DSDP tahap II yang meliputi Kelurahan Kuta dengan kapasitas 2.500 Sambungan Rumah. 3) Peningkatan jalan lingkungan permukiman sampai tahun 2010 sudah mencapai kondisi baik sepanjang 924.663,25 M dan setiap tahun direncanakan peningkatan jalan lingkungan dengan pola tiap desa/ kelurahan mendapatkan penanganan.

C. Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang 1) Jumlah IMB yang diterbitkan meningkat dari 1.865 ijin per tahun pada Tahun 2006 menjadi 1.914 ijin per tahun pada Tahun 2010.

D. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1) Jumlah pertambangan tanpa ijin (Galian Gol. C) pada Tahun 2006 sebanyak 109 pengusaha, menurun menjadi 87 pengusaha pada Tahun 2010. 2) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Galian Gol. C) pada tahun 2006 sebesar Rp. 701.241.250 per tahun, menurun menjadi Rp. 404.092.000 per tahun pada Tahun 2010.

35


rencana strategis

[2010 - 2015]

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya didukung pendanaan seperti yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Cipta Karya. Anggaran Dinas Cipta Karya terdiri dari Belanja Tak langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Perkembangan belanja modal sepenuhnya digunakan untuk belanja infrastruktur keciptakaryaan. Perkembangan belanja sampai pada tahun 2010 diuraikan pada lampiran tabel 2.4.

36


rencana strategis

TABEL 2.4

37


[2010 - 2015]

rencana strategis

TABEL 2.5

38


[2010 - 2015]

rencana strategis

2.4

[2010 - 2015]

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Cipta Karya Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung yang mampu

memadukan

kehidupan

modern

dengan

budaya

Bali

yang

dapat

diimplementasikan melalui penerapan kearifan lokal pada fasilitas fasilitas yang ada sehingga tetap berorientasi pada budaya dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Cipta Karya memiliki kekuatan-kekuatan diantaranya : o

Adanya struktur organisasi yang jelas disertai dengan tugas pokok dan fungsinya

o

Sarana dan prasarana yang baik guna mendukung pelaksanaan tugas

o

Sumber dana yang mencukupi baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan dana dari pusat.

Disamping adanya kekuatan-kekuatan, tentunya juga ada beberapa kelemahan-kelemahan yaitu : o

Masih rendahnya kompetensi di bidang keciptakaryaan

o

Belum memadainya tenaga teknis yang dibutuhkan dibandingkan dengan banyaknya kegiatan yang ditangani.

Selanjutnya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain : o

Penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang belum optimal karena berbagai kendala ditingkat operasional dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang

o

Masih adanya sarana prasarana yang belum memadai dibanding kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan prima

Beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung antara lain : o

Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan koordinasi yang lebih baik dan lebih cepat.

o

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan usulan, saran, informasi, maupun kritik guna tercapainya pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

o 39

Pemanfaatan jasa pihak ketiga akan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan. Dinas Cipta Karya Kab. Badung

rencana strategis

[2010 - 2015]

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta Karya Tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung berkaitan dengan bidang – bidang keciptakaryaan antara lain bidang bangun-bangunan, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan permukiman, bidang air bersih, bidang air limbah, dan bidang pertambangan. Bidang-bidang tersebut saling terkait dalam pelaksanaannya yang memerlukan perencanaan yang matang, terpadu dan komprehensif sehingga pada akhirnya terwujud prasarana dan sarana keciptakaryaan sebagai pendukung terbangunnya suatu kawasan yang tertata, nyaman dan indah serta berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan keterpaduan tersebut diperlukan tahapan mulai dari perencanaan penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana hingga pemanfaatannya. Semuanya diatur dan diperhitungkan secara teknis agar tercapai kelayakan bagi pihak yang memanfaatkan sarana prasarana tersebut dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosial budaya yang ada dan terus berkembang. Permasalahan yang dihadapi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, antara lain : a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di Dinas Cipta Karya. b. Masih kurangnya koordinasi dan keefektifan penyelenggaraan kegiatan untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. c. Terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar wilayah akibat masih terbatasnya peraturan terkait penataan ruang di tingkat kabupaten daerah serta belum optimalnya penggunaan sistem informasi dan monitoring penataan ruang.

38


rencana strategis

[2010 - 2015]

d. Pesatnya perkembangan pembangunan sering mengakibatkan pengawasan dan pengendalian bangunan-bangunan mengalami kendala karena kondisi di lapangan sudah terdapat aktivitas pembangunan. e. Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunanbangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah : a. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; b. Belum optimalnya sistem koordinasi dengan sektor di Provinsi, Kabupaten/Kota dan swasta serta masyarakat. c. Kondisi lingkungan perumahan pada beberapa kawasan tidak didukung infrastruktur dan sistem

sanitasi permukiman yang memadai sehingga berdampak pada

menurunnya kualitas lingkungan perumahan. d. Berkembangnya

jumlah

penduduk

dengan

berbagai

konflik

kepentingan

dan

meningkatnya iklim investasi mengakibatkan sering terjadinya alih fungsi lahan dan semakin berkurangnya luasan ruang terbuka hijau e. Berkurangnya cadangan bahan galian golongan C di Kabupaten Badung dan terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup akibat penambangan yang terus menerus tanpa diimbangi dengan pemulihan kondisi lingkungan. f.

3.2

Terdapat beberapa daerah perdesaan yang belum terjangkau air bersih.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2.1. Visi Bupati Badung Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut: “ Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA” 39


rencana strategis

[2010 - 2015]

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kebupaten Badung dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berlandaskan falsafah TRI HITA KARANA.

3.2.2. Misi Bupati Badung Untuk mewujudkan visi yang di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari TRI HITA KARANA, yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi/program yaitu: a. Fungsi Parhyangan: 1. Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian. b. Fungsi Pawongan: 1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung. 2. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan. 4. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat. 5. Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government). c. Fungsi Palemahan: 1. Memantapkan pelaksanan otonomi daerah. 2. Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya. 3. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

40


rencana strategis

[2010 - 2015]

3.2.3. Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung yaitu : melaksanakan pembangunan di bidang keciptakaryaan, dalam pelaksanaannya tersebut sesuai dengan Misi Bupati Badung yang terkait yaitu : 1. Misi Bupati Nomor 8 yaitu : “mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya” yang mana misi ini terkait dengan Misi Nomor

1

Dinas

Cipta

Karya

Kabupaten

Badung

yang

menyebutkan

“Meningkatkan pelayanan di bidang informasi tata ruang, perijinan bangunbangunan, perumahan dan pertambangan dengan pembangunan Sistem Informasi yang berbasis High Tech” dan Misi Nomor 2 yaitu “Revitilisasi dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur di bidang keciptakaryaan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara partisipatif”. Dengan Sistem Informasi yang berbasis High Tech masyarakat dapat merevitalisasi

dan

meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

pembangunan

infrastrukturnya yang telah disesuaikan dengan peruntukkan tata ruangnya. 2. Misi Bupati Nomor 9 yaitu : “Melestarikan sumber daya alam dan laingkungan hidup” hal ini terkait dengan Misi Nomor 3 yang menyebutkan : “Memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis keciptakaryaan guna menunjang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur keciptakaryaan”. Dengan memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis keciptakaryaan diharapkan masyarakat bisa lebih memahami pelestarian lingkungan hidup yang dimulai dari dalam diri masyarakat itu sendiri.

3.3

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung maka renstra yang berkaitan adalah Renstra Kementrian Pekerjaan Umum. Berdasarkan atasa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Kementrian Pekerjaan Umum memiliki visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014. Visi Kementrian Pekerjaan Umum adalah : “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”. Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi 41


rencana strategis

[2010 - 2015]

teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Adapun Misi Kementrian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014 dalam melaksanakan pembangunan infraktruktur adalah : a. Mewujudkan Penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan. b. Penyelenggaraan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan berkelanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. c. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejathteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan. d. Meningkatkan kualitas lingkungan yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. e. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang. f.

Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan : IPTEK, norma, standar, pedoman, manual, dan/atau kriteria infrastruktur PU dan permukiman.

g. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. h. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementrian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan professional. i.

Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

j.

Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang dan;

k. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien 42


rencana strategis

3.4

[2010 - 2015]

Telahaan Renstra Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rumusan mengintegrasikan

kebijakan

penataan

prinsip-prinsip

ruang

pembangunan

wilayah

Kabupaten

berkelanjutan

Badung

yang

telah

berwawasan

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga diharapkan : a.

Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b.

Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber

daya

buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c.

Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (“bio-region” dan/atau “bio-geo-region”).

3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Pelayanan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung mencakup Bidang Pendataan dan Pelaporan, Bidang Bangunan, Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Tata Ruang dan Bidang Pertambangan. Adapun isu – isu strategis yang dihadapi SKPD Dinas Cipta Karya antara lain : 1) Perkembangan penduduk dengan kebutuhannya pada sarana dan prasarana serta semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut adanya data base yang lebih valid dan akurat pada tiap wilayah kecamatan. 2) Meningkatnya kebutuhan masyarakat pada fasilitas dan pelayanan publik membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah kecamatan.

43


rencana strategis

3) Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi,

pesatnya

kegiatan

[2010 - 2015]

pariwisata

dan

pertumbuhan pembangunan menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang yang memicu mahalnya harga tanah dan mendorong alih fungsi lahan yang cenderung mengarah pada perubahan fungsi kawasan lindung dan pelanggaran tata bangunan. 4) Meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan jumlah kebutuhan air bersih dan peningkatan limbah dasar. 5) Kurang memadainya infrastruktur drainase di kawasan permukiman yang terindikasi memberikan kontribusi terjadinya banjir. 6) Terdapatnya peningkatan bidang pertambangan galian C oleh masyarakat secara perorangan maupun perusahaan.

44


rencana strategis

[2010 - 2015]

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Dinas Cipta Karya VISI : “Terwujudnya Sarana Prasarana Publik dan Masyarakat Kabupaten Badung di Bidang Keciptakaryaan yang Memadai serta Berfungsi Optimal dengan Pelayanan Prima” MISI : Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi yang dicanangkan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan di bidang informasi Tata Ruang, perijinan Bangun-bangunan, Perumahan dan Pertambangan dengan pembangunan Sistem Informasi yang berbasis High Tech. 2. Revitalisasi dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas pembangunan infrastruktur di bidang keciptakaryaan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara partisipatif. 3. Memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis keciptakaryaan guna menunjang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur keciptakaryaan. 4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur baik melalui Pendidikan dan Latihan, Kursus, Pendidikan Struktural maupun Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi. 5. Meningkatkan pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi guna mewujudkan partnership yang transparan, sportif, berkualitas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas.

4.2

Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Cipta Karya hingga berakhirnya tahun Renstra adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, yaitu :

45


rencana strategis

[2010 - 2015]

Tujuan : Terwujudnya sarana dan prasarana ”Keciptakaryaan” yang berkualitas, representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang memperhatikan pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran : 1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang Efektif 2. Terwujudnya sarana dan prasarana publik sesuai kebutuhan 3. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik 4. Terwujudnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja 5. Terwujudnya usaha migas dan ketenagalistrikan yang memiliki ijin 6. Terwujudnya reklamasi dan konservasi lahan pasca tambang Setelah dilakukan konsultasi kepada Tim Lakip Kabupaten dan dari Kementerian Pan-RB, demi penyempurnaan AKIP Dinas Cipta Karya dilakukan perubahan/ review terhadap Sasaran Strategis no 4, 5 dan 6 menjadi 1 Sasaran dengan pertimbangan mempunyai formula dan alat ukur yang sama yaitu usaha ESDM yang dibina. Dengan adanya perubahan/ review tersebut diatas, maka Sasaran Strategis Dinas Cipta Karya menjadi 4 Sasaran strategis yaitu: 1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif 2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan 3. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik 4. Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA dibidang ESDM

Sasaran, Indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya dapat dilihat pada tabel 4.1.

46


rencana strategis

[2010 - 2015]

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tujuan

Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%) 2011 2012 2013 2014 2015

Kondis i Akhir 2015

LAMA (SEBELUM REVIEW) Terwujudnya sarana dan prasarana “keciptakaryaan” yang berkualitas, representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang memperhatikan pengendalian kualitas Lingkungan Hidup

47

Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif

Persentase bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan Pengendalian Bangunan

15,00

18,23

23,20

25,70

28,20

28,20

Terwujudnya sarana Prasarana publik sesuai kebutuhan

Persentase pembangunan keciptakaryaan

45,00

54,00

65,00

78,00

93,00

93,00

Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik

Persentase permukiman yang sudah memiliki air bersih, peningkatan jalan lingkungan, sanitasi (DSDP):  Persentase jl lingkungan yang ditata  Persentase penyediaan air bersih  Persentase sanitasi yang dibangun

15,07

31,34

47,56

63,78

80,00

80,00

Terwujudnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Terwujudnya usaha migas dan ketenagalistrikan yang memiliki ijin

Persentase Perusahaan pertambangan memiliki ijin

18,52

38,63

42,99

55,20

67,31

67,31

Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan pasca Tambang

Persentase Pelaksanaan Kegiatan ABT dan pertambangan yang tidak berpotensi merusak lingkungan

yang

Persentase Pengusaha/ perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin


rencana strategis

[2010 - 2015]

BARU (SETELAH REVIEW) Tujuan

Sasaran

Terwujudnya sarana dan prasarana “keciptakaryaan” yang berkualitas, representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang memperhatikan pengendalian kualitas Lingkungan Hidup

4.3

2011

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%) 2012 2013 2014

2015

Indikator

Kondisi Akhir 2015


Persentase kepatuhan membangun berdasarkan RDTR

15,00

18,23

23,20

25,70

28,20

28,20

Terwujudnya sarana Prasarana publik sesuai kebutuhan

Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representatif

45,00

54,00

65,00

78,00

93,00

93,00


Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik

15,07

31,34

47,56

63,78

80,00

80,00

Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM

Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha

18,52

38,63

42,99

55,20

67,31

67,31

Strategi dan Kebijakan Untuk dapat mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkanlah strategi dan kebijakan-kebijakan antara lain :

1. Strategi pencapaian Misi 1: 1. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penerbitan perijinan Bangunan 2. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perijinan membangun 3. Peningkatan pengendalian lingkungan hidup dalam pemanfaatan energi sumber daya mineral 4. Peningkatan pengendalian penambangan dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup

2. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 2:

48


rencana strategis

[2010 - 2015]

1. Meningkatkan kualitas dan performance bangunan gedung pemerintah dan publik agar lebih representatif 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dasar permukiman di kabupaten Badung

3. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 3: 1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang teknis keciptakaryaan tentang pelaksanaan pembangunan gedung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 4: 1. Mengikuti diklat dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi-instansi vertikal terkait dalam bidang keciptakaryaan dan pertambangan.

5. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 5: 1. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan konsultansi dengan mengadakan loka karya dalam bidang konstruksi dan konsultansi Guna

memenuhi

pencapaian

masing-masing

tujuan

dan

sasaran

tersebut

maka

dilaksanakan dalam bentuk program, kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ada. Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

49


rencana strategis

TABEL 4.1

50


[2010 - 2015]

rencana strategis

51


[2010 - 2015]

Rancangan Renstra

[2010 - 2015]

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Terwujudnya sarana dan prasarana “Keciptakaryaan” yang berkualitas, representative sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang memperhatikan pengendalian kualitas lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.

49


Rancangan Renstra

TABEL

50


[2010 - 2015]

Rancangan Renstra

TABEL

TABEL

51


[2010 - 2015]

Rancangan Renstra

52


[2010 - 2015]

Rancangan Renstra

TABEL

53


[2010 - 2015]

Rancangan Renstra

TABEL

54


[2010 - 2015]

Rancangan Renstra

TABEL

55


[2010 - 2015]

Rancangan Renstra

[2010 - 2015]

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS CIPTA KARYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Di dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Indikator kinerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

57


Rancangan Renstra

TABEL

58


[2010 - 2015]

rencana strategis

[2010 - 2015]

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya untuk masa 5 tahun. Keberhasilan Renstra membutuhkan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan serta kesiapan struktural Dinas Cipta Karya didalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Renstra yang terpadu dan berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Sehingga keberhasilan Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung akan berdampak pada keberhasilan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 harus dijadikan acuan bagi tiap bidang dan personil dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya pada kegiatan keciptakaryaan.

KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.T Pembina Tingkat I NIP. 19611010 199403 2 001

59


DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG

2013

LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Sekretariat dan Bidang Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Akhir Tahun 2011

1) Kepala Dinas No

1.

NAMA

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanthy, MT

NIP / NIK

19611010 199403 2 001

GOLONGAN/RUANG

Pembina Tk I/ IVb

2) Sekretariat No

60

NAMA

NIP / NIK

GOLONGAN/RUANG

1

Drs. I Made Rajin

195909021983031019

Pembina Tk I/ IVb

2

Ni Made Dartini, SH

196505201989032014

Penata / IIIc

3

Ni Ketut Astini, SE

196312191985032008

Penata Tk I/ IIId

4

I Ketut Sarjana, SE

195912311986031318

Penata Tk I/ IIId

5

Ida Bagus Sunu, Bsc

195701211989031004

Penata / IIIc

6

Ni Ketut Suherawati, SH

196505031991032011

Penata / IIIc

7

Cokorda Alit Candrawati

196203101997032001

Pengatur Tk I / IId

8

I Nengah Mudiana

196312311986031311

Pengatur Tk I / IId

9

A. A. S Candrawati

195808201984032007

Penata Muda Tk I/ IIIb

10

Ida Bagus Sumadi

195812311988011012


11

Ni Wayan Sukerni

195811271981012005


12

I Gusti Ngurah Alit Yuniarta

197406262007011016

Pengatur Muda Tk I/ IIb

13

I Gusti Ketut Tama

196112312007011088


14

I Made Suyasa

197603142007011020


15

I Gusti Ayu Sri Ratnawati

196607062007012026


16

Putu Budi Suhermi

197308152007012020


17

I Made Putrayasa

196909052007011042


18

Ni Putu Supartini

197203132008012009

Pengatur Muda/IIa

19

Gede Anom Suwardana

197307162009011008

Pengatur Muda/IIa


No 20

NAMA I Gusti Nyoman Sukartini

NIP / NIK

GOLONGAN/RUANG

197604272009012007

Pengatur Muda/IIa

21

Ni Wayan Sukarini

197807082008012018


22

A.A. Rai Sasih

197202112007012012


23

I Nyoman Ari Mahendra

198701232006041003


24

Ni Luh Komang Astyarini

197901222009012005

Pengatur Muda / IIa

25

Ni Made Santiningsih, S Sos

196209061990032007

Penata Muda Tk I/IIIb

26

Ni Made Suciawati

197506082009012005

Pengatur Muda/IIa

27

Ni Ketut Alit Mertayasa

196511282010012001

Pengatur Muda/IIa

28

I Wayan Prajaya

198104172010011008

Pengatur Muda/IIa

29

I Nyoman Mustika

196312312006041016

Juru Muda Tk I/ Ib

30

I Ketut Cipta Bagia

196512311992031177

Penata Muda / IIIa

31

Dewa Gede Anom Prasta

197502262007011017

Juru Tk I/ Id

32

Made Sujasna

196802122007011040

Juru Tk I/ Id

33

I Wayan Landra

91.01426

THL

34

I Ketut Wilianta

98.01369

THL

3) Bidang Bangunan No

61

NAMA

NIP / NIK

GOLONGAN/RUANG

1

Ir. I Made Muliarta

196503051993021001

Pembina/IV a

2

I G A. Arinda Trisnawati, ST

196905241998032005

Penata Tk I/ IIId

3

I Nyoman Agus Satwika Ariada, ST

196805301997031003

Penata Tk I / IIId

4

Tjok Alit Krisdiyana, ST. MT

197409031999031006

Penata Tk I / IIId

5

Dedi Setiadi, ST

196604161999031008

Penata / IIIc

6

I Wayan Suastawa, SH

196705021992031017


7

Ni Made Rai Sawitri

196803161996032001

Pengatur / IId

8

I Gede Putu Bayu Raka Purba, ST

197906272005011016


9

I Made Agus Sumardita

198202172005011007

Pengatur Muda TkI/IIb

10

Ida Ayu Meikawati, S.Sos

196205211983032016

Penata Tk I / IIId

11

I Made Sujendra

196012252006041013


12

Wayan Sukardiyasa

196312312006041172


13

A.A. Wirajaya

196007012006041010


14

Didik Purwanto

196006162006041011



62

No

Nama

15

Kadek Dwi Lantari, ST

197611162006042018


16

I Gusti Putu Weda

197402092007011011

Pengatur Muda Tk I/IIb

17

I Wayan Sentana Juliarta, ST

197307272008031001

Penata Muda / IIIa

18

Ni Nym Ayu Sukmawati

196903112007012026


19

Ni Pande Pt. Surya Puspita EP

197101272007012007


20

I Putu Widiyasa

196507272007011033


21

I Made Mandra

196412312007011228


22

Ni Wayan Putri Anggereni

196903042007012021


23

Gusti Ayu Made Ariyani

197109102007012018


24

I Nyoman Widiasa

196903212007011019


25

I Gusti Nyoman Dana Artha

196406022007011019


26

I Nyoman Alit Artawijaya

197609132008011013

Pengatur Muda/IIa

27

I Putu Djunaidy Admadja

197106072008011015

Pengatur Muda/IIa

28

I Ketut Alit Tisna Aditama

197905282008011011

Pengatur Muda/IIa

29

I Gusti Putu Wiratma

196612662008011003

Pengatur Muda/IIa

30

I Gusti Wira Putra, ST

197505162009011007

Penata Muda / IIIa

31

Ni Made Desi Suryani

198012152009012009

Pengatur Muda/IIa

32

Sri Ayu Amelia Asmara, ST

197305262009012002

Penata Muda / IIIa

33

I Nyoman Sulatra

196908072007011052

Pengatur Muda/IIa

34

I Made Sucipta

197904262009011005

Pengatur Muda/IIa

35

A.A. Gd Dwijawan Pemayun, ST

197304142009011008

Penata Muda / IIIa

36

Ida Bagus Ariyana Mas, ST

197802062009011009

Penata Muda / IIIa

37

I Wayan Agus Puspanegara

197810152008011012

Pengatur Muda/IIa

38

Ida Ayu Diah Utari Dewi

197301152008012011

Pengatur Muda/IIa

39

I Gst Made Agung Sudhiyasa

196904012010011004

Pengatur Muda/IIa

40

I Putu Gede Riky Wirantara, SH

197603292010011002

Penata Muda / IIIa

41

A.A. Istri Dewi Damayanti, SE

197109151992032006


42

Agus Gde Putra Arya Purnawan

197607122008011016

Pengatur Muda/IIa

43

I Nyoman Agus Trisna

196908212007011017


44

Ni Ketut Witari, ST

196704272009012001

Penata Muda / IIIa

45

I Ketut Wimbawan

195712311987111007


46

I Nyoman Gendriana

197212252007011020

Juru Muda Tk I/Ib


Nip/ Nik

Gol/Ruang

G

No

Nama

Gol/Ruang

Nip/Nik

47

I Nyoman Suparna

197607302009012005

Pengatur Muda/IIa

48

Ni Luh Suparmini

196408201989032009

Pengatur Muda/IIa

49

Ni Made Neliani

197403132007012015


50

Ni Made Yasmini

05.03318

THL

4) Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan No

63

NAMA

NIP / NIK

GOL/RUANG

1

Ir. I Wayan Suratnya, M.Si

196112311992031080

Pembina Tk.I/IVb

2

I Wayan Surat Oka Negara, ST. M.Si

196812311995031025

Pembina/ IVa

3

I Gede Belum Aryawan

195801181983021003

Penata Tk I/ IIId

4

Drs. I Wayan Sepur Aryanto

196212221983011003

Penata Tk I/ IIId

5

Ir. I Ketut Sarta

195708191987031008

Pembina Tk I/IVb

6

I Nyoman Sunartha

197203111993011003

Penata Muda / IIIa

7

Putu Agustiawan

198312022005011002


8

I Wayan Narayana

198102102006041011

Penata Muda / IIIa

9

I. B. Purnamaninggrat, ST

197902122006041012


10

I Made Dwi Indrayana, ST

197907072006041012


11

I Nyoman Murdana

197401032007011015

Pengatur Muda Tk I/IIb

12

Ni Nyoman Suastini

196101271991012003


13

Ni Ketut Nuradi

197102162003122004


14

Stevania Maria Gorety, SE

196612261992112002

Penata Tk I/ IIId

15

I Made Sura Atmaja

197205042008011028

Pengatur Muda/IIa

16

I Kadek Ardana

197303092008011020

Pengatur Muda /IIa

17

Ni Made Harmiyanti

197111092008012013

Pengatur Muda/IIa

18

Ida Bagus Ketut Pujiarta, ST

197406262009011005

Penata Muda / IIIa

19

Made Jana Mejaya, ST

197308042009011010

Penata Muda / IIIa

20

I Ketut Sukadana

198110012011011005

Penata Muda / IIIa

21

Made Wiwi Sanjani, SE

197102041996032002

Penata Tk I/ IIId

22

I Ketut Catur Werdyanata

196807262007011022


23

I Gusti Ayu Putu Agustini

197608262009012001

Pengatur Muda/IIa

24

I Made Sana

80.01836

THL

25

I Made Suastawa

00.01396

THL


5) Bidang Tata Ruang No

NAMA

NIP / NIK

GOL/RUANG

1

Ir. W. Retno Hapsari, MM

195710021986032005

Pembina Tk I/ IVb

2

I Gst Ngr Made Suardika, ST.MT.

196803151997031008

Penata Tk I/ IIId

3

Ir. I. Gusti Ngurah Antareja. MP

196410181997031006

Penata Tk I/ IIId

4

I Gst. A. Surya Dipta Darsika, ST.MSi

197009282000031002

Penata Tk. I/IIId

5

Yohanes Tandungan

195702111987031003

Penata / IIIc

6

Ni Made Rasmini, S Sos

197002221994032007


7

I Made Armana

197402132006041005


8

Ni Made Sulastri

196001202006042002


9

I Wayan Sukanta

196004222006041012


10

I Gusti Ngurah Lanang Karunia

197408082008011014

Pengatur Muda/IIa

11

I Putu Anom Widiarsa, ST

198502232009011004

Penata Muda / IIIa

12

I Gusti Agung Ketut Wira Sutha, ST

197305242009011004

Penata Muda / IIIa

13

Anak Agung Bagus Sanulup, SE

196906212010011006

Penata Muda / IIIa

14

I Made Ary Antara

197012312007011172

Juru Muda / Ia

15

A.A Putu Surya Buana

197809032003121008


16

I Gede Nurmantika,ST

197605232011011004

Penata Muda / IIIa

17

A.A. Ratu Bintang Pratiwi, SE

197809292010012004

Penata Muda / IIIa

18

Ni Made Arni Erawati

196812242008012009

Pengatur Muda/IIa

6) Bidang Pertambangan dan Energi NO

64

NAMA

NIP/NIK

GOL/RUANG

1

I Made Sukearsana, SP

196305171986011006

Penata / IIId

2

Ir. I Made Dewah Hardyana

196704301996031001

Penata Tk I/ IIId

3

I Nyoman Sulara, SH

195812311983031319

Penata Tk I/ IIId

4

I Gusti Putu Ngurah Jaya, ST

197010062003121012

Penata/ IIIc

5

I Made Winata, SE

197508101994031002



No

Nama

Gol/Ruang

Nip/Nik

6

Ni Made Ayu Dharmaningsih, SE

197204172003122007

Penata Muda TkI/IIIb

7

I Wayan Kuanta, SH

196504251993031008

Penata Muda / IIIa

8

Ida Bagus Putu Manik Diatmika

197202012007011035


9

I Nengah Kartika

196902212007011015

Juru/Id

10

I Nyoman Wiradana

197606242007011020

Juru Tk I/Id

11

I Ketut Pindrayasa

196908242008011011

Pengatur Muda/IIa

12

Ida Bagus Putu Merta

197510122008011012

Pengatur Muda/IIa

13

Ni Wayan Tristini

197106102009012002

Pengatur Muda/IIa

14

I Ketut Wiyasa

197507162009011007

Pengatur Muda/IIa

15

I Nyoman Mingwantara A

198005112009011012

Pengatur Muda/IIa

16

I Gusti Agung Harthaya Winangun

197601242008011009

Pengatur Muda/IIa

17

I Made Karnawa, S.Sos

197105061992031003


18

Putu Gede Sumerta

196707251989031008


19

I Dewa Made Agus Mahendra, ST

198308052011011013

Penata Muda / IIIa

7) Bidang Pendataan dan Pelaporan

NO

65

NAMA

NIP/NIK

GOL / RUANG

1

Drs. I Made Mastrayana

195812311990011003

Pembina Tk I/ IVb

2

Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, M.M.

196808241996031005

Pembina/ IVa

3

Ir. Luh Rasmiyani

196604281994032005

Penata Tk I/ IIId

4

I Wayan Kecil Sudarsa, ST

196006081982081001

Penata Tk I/ IIId

5

I Made Wiadnyana, ST

197010131999031002

Penata Tk I/ IIId

6

Ni Luh Yuli Ekawati, ST

197607142006042015


7

I Nyoman Widiadnya, ST

196701211997031004

Penata /IIIc

8

I Gusti Ketut Sutari Dewi, SH

196011211991032001


9

I Ketut Alit Suranata

197309112008011010

Pengatur Muda /IIa

10

Ni Nyoman Widiastri

198002132009012005

Pengatur Muda /IIa

11

Kadek Dwi Artha Guna, ST

198611052011011016

Penata Muda/ IIIa

12

Luh Sumiasih

196902201991032010

Pengatur / IId


Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Anggaran Pada Tahun

Uraian

(1)

Rata-rata Pertumbuhan

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Anggaran

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

(11)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Realisasi (18)

PENDAPATAN DAERAH

7.000.000.000,00

9.948.344.000,00

13.976.494.558,00

19.316.983.000,00

9.727.862.940,00

17.395.249.437,00

14.082.048.145,67

28.588.748.446,32

1,39

1,75

1,01

1,48

3.079.245.750

4.715.221.377

Pendapatan Asli Daerah

7.000.000.000,00

9.948.344.000,00

13.976.494.558,00

19.316.983.000,00

9.727.862.940,00

17.395.249.437,00

14.082.048.145,67

28.588.748.446,32

1,39

1,75

1,01

1,48

3.079.245.750

4.715.221.377

-

448.344.000,00

4.466.494.558,00

300.000.000,00

4.234.478.558,00

668.352.000,00

404.092.000,00

-

9,44

0,15

1,35

75.000.000

101.023.000

7.000.000.000,00

9.500.000.000,00

9.510.000.000,00

19.012.500.000,00

13.160.770.879,00

13.109.378.064,00

27.920.649.091,00

1,39

1,39

1,38

1,47

3.003.125.000

4.548.196.538

- Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah

304.318.081,67

264.007.355,32

-

-

-

58,89

319.486.529.118,80

116.357.462.190,00

120.733.919.481,00

164.083.911.942,00

272.426.831.078,30

93.707.747.808,00

0,70

0,36

0,85

0,81

Belanja tidak langsung

2.951.586.398,00

5.315.742.829,00

8.964.965.432,80

9.343.377.283,00

2.760.422.917,00

4.403.244.847,00

6.669.151.403,40

7.738.424.466,00

0,94

0,83

0,74

0,83

1.597.947.721

1.244.500.387

- Belanja pegawai

2.221.066.398,00

3.943.160.279,00

6.244.589.077,00

6.574.638.083,00

2.067.957.917,00

3.158.919.797,00

4.708.533.876,40

5.311.282.466,00

0,93

0,80

0,75

0,81

1.088.392.921

810.831.137

730.520.000,00

1.372.582.550,00

2.720.376.355,80

2.768.739.200,00

692.465.000,00

1.244.325.050,00

1.960.617.527,00

2.427.142.000,00

0,95

0,91

0,72

0,88

509.554.800

433.669.250

447.214.340.890,00 1.696.798.400,00 5.084.193.283,00 440.433.349.207,00 462.478.427.719,00

310.521.563.686,00 711.705.655,00 6.038.700.180,00 303.771.157.851,00 333.463.023.676,80

107.014.084.907,00 713.482.600,00 9.080.883.504,00 97.219.718.803,00 135.674.445.190,00

117.973.496.564,00 1.544.712.050,00 4.803.468.881,00 111.625.315.633,00 130.461.782.421,00

159.680.667.095,00 1.068.069.350,00 3.972.474.975,00 154.640.122.770,00 181.479.161.379,00

265.757.679.674,00 588.667.700,00 4.879.955.750,00 260.289.056.224,00 286.508.879.223,97

85.969.323.342,00 572.562.100,00 7.131.895.161,00 78.264.866.081,00 122.296.496.254,32

0,69 0,85 0,64 0,69 0,72

0,36 0,63 0,78 0,35 0,39

0,86 0,83 0,81 0,86 0,86

0,80 0,80 0,79 0,81 0,90

-15.841.274.108 -277.389.200 401.070.801 -15.964.955.709 -11.164.080.637

-8.001.043.306 -243.037.488 582.106.570 -8.340.112.388 -2.041.321.542

-

- Tambahan Penghasilan PNS 170.379.181.340,00 Belanja langsung 1.823.039.400,00 - Belanja pegawai 7.476.600.300,00 - Belanja barang dan jasa - Belanja modal 161.079.541.640,00 TOTAL 180.330.767.738,00

-

4.483.000,00

9.727.862.940,00

452.530.083.719,00

BELANJA DAERAH

-

-

173.330.767.738,00

- Lain-lain PAD yang Sah

37

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Realisasi Anggaran Pada Tahun

-

-

1.120.750 -14.243.326.387

66.001.839 -6.756.542.918

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Cipta Karya

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2011

2012

2013

2014

2015

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

15,00

18,23

23,20

25,70

28,20

Persentase sarana prasarana Gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representatif

45,00

54,00

65,00

78,00

93,00

Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik

15,07

31,34

47,56

63,78

80,00

18,52

38,62

42,99

55,20

67,31

Terwujudnya sarana dan prasarana 1 Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang efektif "keciptakaryaan" yang berkualitas, Persentase kepatuhan membangun representatif sesuai dengan pola berdasarkan dengan RDTR dan fungsi pemanfaatan Ruang yang memperhatikan Pengendalian 2 Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan Kualitas Lingkungan Hidup.

3 Terwujudnya Prasarana dasar Permukiman yang berkondisi baik

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

4 Terwujudnya Pengendalian pengusahaan SDA di bidang Persentase kepatuhan pengusaha ESDM ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

(3)

Kode

Program dan Kegiatan

(4)

(5)

Terwujudnya

Terwujudnya

Persentase

Program Pengendalian Pemanfaatan

sarana dan pra-

manajemen

kepatuhan

Ruang

sarana "kecipta-

Penataan ruang

membangun

karyaan" yang

yang efektif

berdasarkan

berkualitas,

RDTR

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tahun 2011

Data Capaian pada awal Tahun 2010

(6)

(7)

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015

Tahun 2015

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1500 ITR

65.000

2000 ITR

105.676

2500 ITR

116.244

3000 ITR

127.868

3500 ITR

140.655

10.000 ITR

555.442

2000 IMB

199.781

2100 IMB

259.552

2200 IMB

199.781

2300 IMB

199.781

2400 IMB

199.781

12.915 IMB

1.058.676

2 kecamatan

209.000

2 kecamatan

265.700

2 kecamatan

292.270

2 kecamatan

321.497

2 kecamatan

353.647

6 kecamatan

1.442.114

116 papan

72.916

1 paket

115.690

1 paket

127.259

1 paket

139.985

1 paket

153.983

1 paket

609.833

1200 bangunan

48.580

1200 bangunan

74.814

1200 bangunan

82.295

1200 bangunan

90.525

1200 bangunan

99.577

5796

395.792

-

0

1 produk

90.000

-

0

-

0

-

0

1 produk

90.000

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

(20)

Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR

Kegiatan :

representatif a. Kajian Teknis Informasi Tata Ruang

sesuai dgn pola

Jumlah ITR

1.430 Informasi Tata Ruang

dan fungsi pemanfaatan ruang yang

b. Pelayanan Iin Mendirikan Bangunan

Jumlah IMB

1.915 IMB

c. Penyusunan Neraca Pemanfaatan

jumlah kecamatan yang

2 kecamatan

memperhatikan

Ruang di Kab. Badung

pengendalian

disusunkan neraca

kualitas d. Pemeliharaan Patok dan Papan Jalur

lingkungan

Hijau di Kab. Badung

hidup

Jumlah patok dan

Belum Terpelihara

papan jalur hijau

jalur hijau 174 patok koordinat 464 patok kedalaman

e. Pengendalian Bangunan-Bangunan di Kabupaten Badung

f. Penyusunan Produk Hukum Bidang Keciptakaryaan di Kab. Badung

g. Pendataan Digitasi Bangunan ber-IMB di Jl. Sunset

h. Penerbitan Persetujuan Penggunaan Bangunan/Layak Huni di Kabupaten

Jumlah bangun-bangunan

996 bangunan ber-IMB

Ber IMB di Kab. Badung

produk

belum ada

hukum keciptakaryaan

Data Digitasi bangunan ber

hukum

hukum

Belum ada

-

0

1 paket

114.736

1 paket

126.210

1 paket

138.831

1 paket

152.714

1 paket

532.490

Belum ada

-

0

1 paket

26.600

1 paket

29.260

1 paket

32.186

1 paket

35.405

1 paket

123.451

belum ada

-

0

1 produk

90.000

-

0

-

0

-

0

1 produk

90.000

IMB di Jl. Sunset

Rekomendasi layak huni terhadap bangunan publik

Badung f. Penyusunan Produk Hukum Bidang Keciptakaryaan di Kab. Badung

g. Pendataan Digitasi Bangunan ber-IMB di Jl. Sunset

h. Penerbitan Persetujuan Penggunaan Bangunan/Layak Huni di Kabupaten

produk hukum keciptakaryaan

Data Digitasi bangunan ber

hukum

hukum

Belum ada

-

0

1 paket

114.736

1 paket

126.210

1 paket

138.831

1 paket

152.714

1 paket

532.490

Belum ada

-

0

1 paket

26.600

1 paket

29.260

1 paket

32.186

1 paket

35.405

1 paket

123.451

-

41.139.950

-

39.637.942

-

81.548.463

-

96.358.310

-

115.042.140

-

110.418.633

IMB di Jl. Sunset

Rekomendasi layak huni terhadap bangunan publik

Badung

terwujudnya

Persentase

Program Peningkatan Sarana

Persentase sarana prasarana

- 2 kantor lurah

sarana prasarana

sarana prasarana

dan Prasarana Aparatur

gedung pemerintah dam masy

- 1 kantor camat

publik sesuai

gedung publik

umum yang representatif

- 10 unit gedung kantor

kebutuhan

yang lebih

di Puspem Badung

Dinas Cipta Karya

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1 unit kantor

1.600.000

2 unit kantor

5.314.625

2 unit kantor

5.846.088

2 unit kantor

6.430.696

2 unit kantor

7.073.766

11 unit kantor

26.265.175

- Gedung Kantor Dinas

representatif

Kebakaran belum representatif - Ruang Blok D Lantai III RSUD Kab. Badung belum dapat difungsikan karena

belum difinishing Kegiatan : a. Pembangunan Gedung pemerintah di Kabupaten Badung

- Pembangunan Gedung Kantor Lurah

Jumlah Kantor Lurah

2 kantor lurah

lurah Kapal

lurah

lurah

lurah

lurah

lurah

Seminyak dan Lukluk

- Pembangunan Gedung Kantor Camat

Jumlah kantor camat

1 kantor camat

-

-

1 unit kantor

468.257

camat

- Pembangunan dan Penataan Gedung Kantor di Kawasan Puspem Badung

Jumlah gedung kantor di

10 unit gedung kantor

Kawasana Puspem Badung yang terbangun dan tertata

- 1 unit gedung

55.723.785

- 1 unit parkir

kantor Gedung

di selatan

Dinas

Kantor DPRD

1 unit kantor

2.000.000

camat

1.200.000

-

1 unit kantor

2.200.000

camat

0

-

1 unit kantor

2.420.000

camat

0

-

5 unit kantor

7.088.257

camat

0

11 unit gedung

56.923.785

kantor

Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1 paket Interior Ruang Sidang dan Ruang Merokok di Gedung DPRD Kab. Badung

- Rehab Gedung Kantor Dinas

Jumlah gedung kantor

Pemadam Kebakaran

Gedung Kantor Dinas

-

0

Kebakaran belum

1 unit gedung

1.476.371

-

0

-

0

-

0

kantor

1 unit gedung

1.476.371

kantor

representatif untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

- Penyempurnaan Ruang Blok D Lantai

Tersedianya ruang rawat

Ruang Blok D Lantai III

1 paket

2.862.693

-

0

-

0

-

0

-

0

rehab 1 paket

2.862.693


(20)


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

III RSUD Kab. Badung

inap

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

belum dapat


(20)

gedung blok D

difungsikan karena belum difinishing

b. Pelaksanaan Bantuan Teknis Bangunan Gedung

dokumen perencanaan

100 dokumen

100 dokumen

bangunan gedung

perencanaan

perencanaan

40.000

100 dokumen

50.000

perencanaan

100 dokumen

55.000

perencanaan

100 dokumen

60.500

perencanaan

100 dokumen

66.550

perencanaan

500 dokumen

272.050

perencanaan

pemerintah

c. Penyusunan Database bangunan/gedung Pemerintah di

Jumlah kecamatan yang

Belum ada

-

0

-

0

2 kecamatan

110.000

2 kecamatan

121.000

2 kecamatan

133.100

6 kecamatan

364.100

Belum ada

-

0

-

0

2 kecamatan

120.000

2 kecamatan

132.000

2 kecamatan

145.200

6 kecamatan

397.200

1.500.000

2 dokumen

200.000

2 dokumen

220.000

2 dokumen

242.000

2 dokumen

266.200

14 dokumen

2.428.200

dibuatkan database

Kabupaten Badung

d. Penyusunan Database Sarana Air Bersih di Kab. Badung

Jumlah kecamatan yang dibuatkan database

Program Perencanaan

tersedianya dokumen

5 dokumen

1 dokumen

Pembangunan Gedung

perencanaan pembangunan

perencanaan

Feasibility

gedung

perencanaan

perencanaan

perencanaan

perencanaan

Dinas Cipta Karya

perencanaan

Study dan Master Plan RSUD Kab. Badung

Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Terlaksananya Penyusunan

5 dokumen

1 dokumen

Pembangunan Gedung di Kabupaten

Dokumen Perencanaan

perencanaan

Feasibility

Badung

Pembangunan Gedung di

1.500.000

2 dokumen

200.000

perencanaan

2 dokumen

220.000

perencanaan

2 dokumen

242.000

perencanaan

2 dokumen

266.200

perencanaan

14 dokumen

2.428.200

perencanaan

Study dan

Kabupaten Badung

Master Plan RSUD Kab. Badung

Program Penataan Bangunan

Jumlah fasilitas umum yang

/Gedung

tertata

6 unit pura

6 unit pura 1

5.072.851

-

0

-

0

-

0

-

0

6 unit pura 1

unit lapangan

unit lapangan

olahraga

olahraga

5.072.851

Kegiatan :

a. Pembangunan dan Penataan Areal Pura di Kabupaten Badung

b. Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana Olahraga

Tertatanya Areal Pura di

Tertatanya Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Badung

Terwujudnya

Persentase

URUSAN PERUMAHAN

6 unit pura

6 unit pura

4.839.751

-

0

-

0

-

0

-

0

1 unit

233.100

-

0

-

0

-

0

-

0

12 unit pura

4.839.751

1 unit

233.100

Kabupaten Badung

Belum ada

lapangan

lapangan

Umum Yoga

Umum Yoga

Perkanti Kel.

Perkanti Kel.

Jimbaran Kec.

Jimbaran Kec.

Kuta Selatan

Kuta Selatan

Dinas Cipta Karya


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

prasarana dasar

prasarana dasar

permukiman

permukiman

Program Pengembangan Kawasan

Jumlah rumah tidak layak

- Rumah layak huni 92%

yang berkondisi

dengan kondisi

Permukiman Perkotaan

huni yang ditangani

(86.238 unit)

baik

baik

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

-

13.750

-

55.000

-

7.635.500

-

8.226.550

-

10.573.205

-

26.504.005

Dinas Cipta Karya

-

0

-

0

200 rumah

7.575.000

150 rumah

8.160.000

100 rumah

10.500.000

450 rumah

26.235.000

2 Unit CSR

13.750

4 unit CSR

55.000

6 unit CSR

60.500

8 unit CSR

66.550

11 unit CSR

73.205

31 unit CSR

269.005

- Cukup layak 6% (5.951 unit) - Tidak layak huni 2% (1.688 unit). Kegiatan :

a. Penyediaan Prasarana dan Sarana

Jumlah Rumah Kumuh

1688 rumah tidak layak

(Liar) yang tertangani

huni

Jumlah unit CSR dan

2 unit CSR

RTM yang Turun (KK)

RTM sebanyak 350 KK

Program Penataan dan

Luas lahan yang ditata dan

-

Perencanaan Kawasan

direncanakan

Dasar (PSD) Rumah Sehat

b. Pelaksanaan PNPM-KP (Mandiri Perkotaan)

350 KK

300 KK

250 KK

200 KK

150 KK

1250 KK

-

15.483.374

-

19.763.971

-

33.138.732

-

39.952.605

-

46.947.865

-

155.286.547

60 ruas jalan

15.000.000

28 ruas jalan

19.249.218

70 ruas jalan

17.572.503

75 ruas jalan

19.329.754

80 ruas jalan

21.262.729

350 ruas jalan

92.414.204

250 Ha

483.374

225 Ha

514.753

200 Ha

566.228

175 Ha

622.851

150 Ha

685.136

1000

2.872.343

-

0

-

0

6 unit

15.000.000

8 unit

20.000.000

10 unit

25.000.000

24 unit

60.000.000

8 Paket

59.796

8 Paket

4.000.300

8 Paket

4.400.330

7 Paket

4.840.363

7 Paket

5.324.399

38 Paket

18.625.188

8 Paket

59.796

8 Paket

4.000.300

8 Paket

4.400.330

7 Paket

4.840.363

7 Paket

5.324.399

38 Paket

18.625.188

Dinas Cipta Karya

Kegiatan :

a. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

Jumlah ruas jalan yang

Kondisi Jalan

tertangani

Lingkungan dalam kondisi baik 1.273.727,6 m2 (100 ruas jalan)

b. Pembuatan Saluran Drainase

Luas kawasan banjir di

Penanganan Kawasan

Permukiman

Banjir di permukiman 250 Ha

c. Pembuatan Jaringan / Saluran Air Limbah

Jumlah System

Terbangunnya sistem

Penanganan Limbah

limbah terpadu 2 unit

Terpadu

Program Penyehatan Lingkungan

Jumlah paket pekerjaan

Komposisi akses

sarana air bersih

sumber air bersih Kabupaten Badung adalah 40% (37.503 unit) perpipaan PAM dan 12% (11. 245 unit) perpipaan non PAM, 38% (36.123 unit) perpipaan alam dan 10% (9.006 unit) non perpipaan lainnya.

Kegiatan :

a. Penyediaan Sarana Air Bersih di Kawasan Permukiman

Jumlah paket pekerjaan

Belum Terlayaninya Air

sarana air bersih

Bersih di Kawasan Permukiman

Dinas Cipta Karya


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

-

-

0

-

0

260

4.850.000

315

5.600.000

395

6.500.000

970

16.950.000

Dinas Cipta Karya

25 Ha

-

0

-

0

75 Ha

925.000

100 Ha

1.050.000

150 ha

1.250.000

325 Ha

3.225.000

50 Ha

-

0

-

0

100 Ha

925.000

125 Ha

1.050.000

150 Ha

1.250.000

375 Ha

3.225.000

Cakupan Pelayanan Air

Pelayanan Air bersih

-

0

-

0

85 Ha

3.000.000

90 Ha

3.500.000

95 Ha

4.000.000

270 Ha

10.500.000

Bersih Pedesaan

Pedesaan 75%

Tertatanya ruang di wilayah

Belum tertata

1250 m'

949.304

-

0

-

0

-

0

-

0

1250 m'

949.304

Belum tertata

1250 m'

949.304

-

0

-

0

-

0

-

0

1250 m'

949.304

Program pengembangan Kawasan

Luasan kawasan yang

Permukiman Pedesaan

dikembangkan

Kegiatan :

a. Pengembangan Kawasan Agropolitan

Jumlah PSD Kawasan Agropolitan (Ha)

b. Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa

c. Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) Pedesaan

Luasan Kawasan Terpilih PPD meningkat (Ha)

URUSAN PENATAAN RUANG

Program Pemanfaatan Ruang

Dinas Cipta Karya

Kabupaten Badung Kegiatan :

a. Penataan Taman Telajakan Pagar Penyengker Sepanjang Pantai Kuta

taman telajakan pagar penyengker sepanjang pantai Kuta

Terwujudnya

Persentase

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

Pengendalian

kepatuhan

MINERAL

Pengusahaan

pengusaha

SDA di bidang

terhadap

Program Pembinaan dan Pengawasan

ESDM

ketentuan

Bidang Pertambangan

Jumlah usaha bidang

-

-

Belum tersedia

-

222.250

-

124.000

-

138.400

-

153.740

-

170.114

-

808.504

pertambangan yang diawasi

penyelenggaraan usaha

Kegiatan :

a.

b.

Akurasi Data Pengambilan Air Tanah di

Jumlah titik pengambilan dan

Kabupaten Badung

imbuhan Air Tanah

0

500 titik

30.000

525 titik

35.000

550 titik

40.000

575 titik

45.000

2150

150.000

Program terhadap pelaksanaan

Jumlah usaha galian C

121 usaha

120 Usaha

10.974

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Usaha

10.974

Persiapan Penetapan dan Pemungutan

Tertib administrasi

Belum ada

1 paket

147.314

-

0

-

0

-

0

-

0

1 paket

147.314

Pajak Air Tanah

pemungutan pajak Air Tanah

Pengawasan terhadap Pelaksanaan

Jumlah usaha

Belum ada

-

0

105 Usaha

12.000

105 Usaha

13.200

105 Usaha

14.520

105 Usaha

15.972

Kegiatan Penambangan Mineral Bukan

pertambangan batuan

titik

kegiatan penambangan bahan galian C

c.

d.

420

55.692

usaha

Logam dan Batuan di Kab. Badung

e.

Monitoring dan Pengendalian

Jumlah usaha jasa Migas

485 Usaha

Jumlah SPBU yang diuji

6 SPBU

495 Usaha

11.886

500 Usaha

15.000

505 Usaha

16.500

510 Usaha

18.150

515 Usaha

19.965

2525 Usaha

6 SPBU

12.930

6 SPBU

23.000

6 SPBU

25.300

6 SPBU

27.830

6 SPBU

30.613

30 SPBU

81.501

Pengusahaan Jasa Minyak dan Gas Bumi

f.

Pengujian Kualitas dan Kuantitas

119.673

Dinas Cipta Karya


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

8 Sampel

27.260

8 Sampel

30.000

8 Sampel

33.000

8 Sampel

36.300

8 Sampel

39.930

40 Sampel

480 Usaha

11.886

495 Usaha

14.000

515 Usaha

15.400

530 Usaha

16.940

545 Usaha

18.634

2564 Usaha


(20)

Bahan Bakar Minyak di SPBU Kab. Badung

g.

Evaluasi dan Pemeliharaan Sumur

jumlah sampel sumur pantau

8 Sampel

166.490

Pantau di Kab. Badung

h.

Penertiban Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Jumlah usaha yang diterbitkan 435 Usaha ijin

Pemetaan kegiatan rakyat

Belum tersedianya

-

46.777

-

434.000

-

441.900

-

452.090

-

489.799

-

76.860

1.564.566

yang berpotensi merusak lingkungan

Kegiatan :

a. Pemetaan Daerah rawan terintrusi air

Jumlah sampel yang diuji

60 Sampel

60 Sampel

46.777

65 Sampel

49.000

70 Sampel

53.900

75 Sampel

59.290

80 Sampel

65.219

350 Sampel

274.186

Jumlah titik duga sebaran

Belum tersedia

-

0

8 titik duga

80.000

8 titik duga

90.000

8 titik duga

100.000

8 titik duga

110.000

32 titik duga

380.000

Belum tersedia

-

0

5 Kecamatan

125.000

-

0

-

0

-

0

5 Kecamatan

0

Luas lahan yang dipetakan

Belum tersedia

-

0

-

0

50 Ha

100.000

-

0

-

0

50 Ha

0


Belum tersedia

-

0

-

0

-

0

25 Ha

75.000

-

0

25 Ha

0


Belum tersedia

-

0

-

0

-

0

-

0

25 Ha

75.000

25 Ha

75.000

Jumlah Sumur Resapan

15 unit

-

0

20 Unit

180.000

25 Unit

198.000

30 Unit

217.800

35 Unit

239.580

110 unit

835.380

laut

b. Penyelidikan Pendugaan Geolistrik di Kabupaten Badung

c. Pemetaan Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten

akifer

Jumlah kecamatan yang dipetakan

Badung

d. Pemetaan Cadangan Batuan (Batu Kapur) di Kabupaten Badung

e. Pemetaan Cadangan Batuan (Batu Padas) di Kabupaten Badung

f. Pemetaan Cadangan Batuan (Tanah Liat/Tanah Urug dan Sirtu di Kabupaten Badung

g. Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Badung

Dinas Cipta Karya

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Badung

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2010 Tahun 2011

(1)

(2)

(3)

1


14,54%

2

Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan

36,26%

3


12,27%

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

15,00

18,23

23,20

25,70

28,20

(9) 28,20%

45,00

54,00

65,00

78,00

93,00

15,07

31,34

47,56

63,78

80,00

93,00%

80,00%

Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM 4


Target Capaian Setiap Tahun (%)

18,52 12,60%

38,63

42,99

55,20

67,31 67,31%

83

Review RENCANA STRATEGIS (RENSTRA SKPD) TAHUN

Recommend Documents