REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2015
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN MALANG
Tahun 2015
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................. ii BAB I ........................................................................................ 1 PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1 1.2 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 5 1.3 Landasan Hukum ......................................................................... 6 1.4 Sistematika Penulisan .................................................................. 8
BAB II .................................................................................... 10 GAMBARAN PELAYANAN ..................................................................... 10 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...................................... 10 2.2 Sumber Daya BKP3 .................................................................... 21 2.3 Kinerja Pelayanan BKP3 ............................................................. 22 2.4 Tantangan dan Peluang .............................................................. 24
BAB III ................................................................................... 26 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............... 26 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ........ 26 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program................................................. 26 3.3 Telaahan Renstra KL dan Renstra ............................................. 27 3.4 Pemantauan Isu-Isu Strategis .................................................... 28
BAB IV.................................................................................... 31 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....... 31 4.1 Visi dan Misi .............................................................................. 31 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangan Menengah ...................................... 31 4.3 Strategi dan Kebijakan................................................................ 36
BAB V ..................................................................................... 38 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................... 38
BAB VI.................................................................................... 41 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................................................................ 41
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Bupati
dan
Wakil
Bupati
Malang
pada
awal
masa
pemerintahannya telah menetapkan visi-misi periode 2011 – 2015 dengan jargon yang kita kenal dengan Madep-Mantep, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing
yang dijabarkan dengan 10 isu strategis, dimana salah
satunya adalah Revitalisasi sektor Pertanian dan Agroindustri serta Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Arah Kementrian Pertanian
dan
visi-misi
Pertanian Tangguh
tersebut yang
untuk
telah
telah
sejalan
ditetapkan
pemantapan
dengan
visi
mewujudkan
Ketahanan
Pangan,
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju sejahtera perlu penerapan nilai-nilai keagamaan atau ketqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pemerintahan yang demokratis, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban yang dapat mendorong masyarakat dan pemerintahan yang mempunyai jiwa mandiri (entrepreneurship) dan produktif yang memiliki daya saing tinggi. Untuk itu diperlukan dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dengan ciri-ciri : profesional, kreatif, inovativ, kredibel dan berwawasan global. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
(BKP3)
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan. Tugas
tersebut
masyarakat
dilaksanakan
agar
mampu
dalam
upaya
mengoptimalkan
memberdayakan pemanfaatan
sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan 1
pangan secara berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Kabupaten Malang sebagai daerah agraris dan bahari, memiliki hutan rakyat yang cukup luas dengan keragaman hayati yang sangat tinggi. Hal ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Namun demikian keberhasilan
pembangunan
ketahanan
pangan
tidak
hanya
ditentukan oleh potensi sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan,
tetapi
juga
sangat
masyarakat
dan
kualitas
ditentukan
sumberdaya
oleh
peran
serta
manusia
(SDM)
yang
mendukung dalam pengelolaannya baik ditingkat on farm maupun off farm. Pada tingkat on farm peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan perlu terus didorong untuk dapat meningkatkan produksi pangan, guna menjamin ketersediaan pangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat meningkatnya jumlah penduduk. Pada tingkat off farm system distribusi pangan perlu penataan kembali sehingga menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Selain itu pola konsumsi masyarakat perlu terus didorong untuk mengikuti pola pangan harapan (PPH) yang memenuhi kaidah hidup sehat, baik mutu, keragaman, kandungan gizi dan keamanannya serta tidak bertumpu pada satu komoditi pangan tertentu (beras). Untuk perikanan,
lebih dan
meningkatkan
kehutanan
dalam
peran
sektor
mendukung
pertanian,
pembangunan
ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani serta untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang saat ini dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, kemiskinan
dan
pembangunan
sumberdaya
manusia
(SDM)
berkelanjutan,
yang
handal
diperlukan
dengan
ciri-ciri
professional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan global. Kondisi
semacam
ini
menyebabkan
penyuluhan
mempunyai
peranan yang sangat strategis. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan proses pengembangan pengetahuan, 2
sikap dan ketrampilan pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya
lainnya
produktivitas,
sebagai
efisiensi
kesejahteraannya,
usaha,
serta
upaya daya
untuk saing,
meningkatkan
meningkatkan
pendapatan
kesadaran
dan
dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Mengingat begitu strategisnya peranan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta ikut dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan, maka agar pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan memiliki arah yang jelas, perlu disusun rencana lima tahun yang komprehensif dan fleksibel dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
berkewajiban
menyusun
perencanaan lima tahun yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan Menengah
penjabaran Daerah
dari
(RPJMD)
Rencana dan
Pembangunan
merupakan
acuan
Jangka dalam
menyusun rencana kerja satu tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD. Proses penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2011 – 2015 didasarkan atas hasil evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang disinkronkan dengan hasil identifikasi dan analisis kondisi saat ini maupun lima tahun ke depan serta permasalahan yang ada. Selain harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih, penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan 3
lima tahun Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian daerah propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Revitalisasi pertanian dan agroindustri termasuk didalamnya adalah sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dimaksudkan untuk mendudukan dan memberdayakan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan di Kabupaten Malang. Untuk itu sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan perlu dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan petani dalam meningkatkan kompetensi ilmu dan teknologi, kewirausahaan, manajerial, bekerja dalam tim, berorganisasi, bermitra usaha dan memiliki itegritas moral yang tinggi. Proses
penyusunan
Renstra
SKPD
demikian
ini
mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena dalam penyusunannya telah melakukan berbagai pendekatan, antara lain: 1.
Pendekatan perencanaan
Teknokratis diawali
(Strategis
dengan
dan
berbasis
melakukan
evaluasi
kinerja), secara
menyeluruh tentang kinerja pembangunan lima tahun terakhir dan identifikasi kondisi saat ini maupun lima tahun ke depan, baik
mengenai
sumberdaya
internal
maupun
lingkungan
eksternal serta permasalahannya. Kondisi tersebut kemudian dianalisis sehingga diketahui kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Berdasarkan analisis tersebut dapat dirumuskan kebijakan, strategi, prioritas program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2.
Pendekatan
Demokratis
dan
Partisipatif,
perencanaan
melibatkan peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan ketahanan pangan. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan
penyusunan
Renstra,
yang
dilakukan
secara 4
transparan dan akuntable akan menghasilkan konsensus atau kesepakatan
terhadap
perumusan
prioritas
isu
dan
permasalahan, perumusan tujuan, kebijakan dan strategi serta prioritas program dan kegiatan. 3.
Pendekatan
Politis,
perencanaan
mengacu
pada
RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. 4.
Pendekatan Top Down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/kerja, mulai dari tingkat dan
kabupaten,
sehingga
terjamin
nasional, propinsi
terciptanya
integrasi,
sinkronisasi, sinergi dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan
dan
pengawasan
antara
pemerintah pusat dan daerah. 5.
Pendekatan Bottom Up, perencanaan dilaksanakan dengan menampung
aspirasi
dari
masyarakat
secara
partisipatif
kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, sehingga terjamin terciptanya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1.2. Maksud dan Tujuan Rencana strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Malang serta rencana program kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun, yang meliputi : 1.
Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders terkait dan masyarakat
dalam
peran
sertanya
untuk
pemantapan
Ketahanan Pangan; 2.
Meningkatkan
kemampuan
menganalisa
perkembangan
ketahanan pangan agar (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah ketahanan pangan, (ii) mampu memilih
5
intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal, (iii) mampu memantau
dan
mengevaluasi
pembangunan
ketahanan
pangan; 3.
Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan yang terpadu untuk diimplemantasikan secara terinci dengan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksaan
bidang
tugas
masing-masing
dalam
rangka
mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan; 4.
Mengembangkan
sumberdaya
manusia
(SDM)
Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, petani serta pelaku usaha pertanian lainnya yang kompeten, kreatif, inovativ dan memiliki integritas moral yang tinggi serta berwawasan global. 5.
Mengembangkan
dan
memberdayakan
kelembagaan
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan di tingkat UPT – Balai Penyuluhan yang kredibel 6.
Memberdayakan petani dan keluarganya agar produktif dan mandiri melalui pendidikan non formal bagi petani.
7.
Memberdayakan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani lainnya agar menjadi kelembagaan ekonomi yang tangguh dan memiliki posisi tawar yang tinggi.
8.
Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan ketersediaan tenaga penyuluh swadaya
9.
Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah, swasta dan msayarakat di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
10. Revitalisasi
sistem
penyuluhan
pertanian,
peternakan,
perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
1.3. Landasan Hukum Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten
Malang
Tahun
2011-2015
disusun
berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
6
1.
Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1996
tentang
Pangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012; 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);
9.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
68
Tahun
2002
tentang
Ketahanan Pangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Tahun
2009
tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 14. Peraturan
Pemerintah
Pembiayaan,
Nomor
Pembinaan
dan
43
Pengawasan
Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 7
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/OT.140/ 2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang tahun 2010-2015; 19. Keputusan Menteri Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah;
1.4. Sistematika Penulisan Sistimatika penulisan Rencana Strategik Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistimatika Penulisan Bab II. Gambaran Pelayanan 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya BKP3 2.3. Kinerja Pelayanan BKP3 2.4. Tantangan dan Peluang Bab III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1. Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program 8
3.3. Telaahan Renstra KL dan Renstra 3.4. Pemantauan Isu-isu Strategis Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.4. Strategi dan Kebijakan Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan selengkapnya sebagai berikut : A. Kepala Badan mempunyai tugas: a. memimpin,
menyiapkan,
menetapkan,
merumuskan,
melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; b. melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya. B. Sekretariat mempunyai tugas: a. melaksanakan
koordinasi
perencanaan,
evaluasi
dan
pelaporan program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan,
pengelolaan
urusan
kepegawaian,
urusan
umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan fungsi Sekretariat selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Sub Bagian sebagai berikut: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. Menyusun
rencana
kegiatan
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian; b. menyelenggarakan, administrasi
melaksanakan
kepegawaian,
dan
kesejahteraan
mengelola pegawai
dan
pendidikan pelatihan pegawai; c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan; d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; e. menyelenggarakan administrasi perkantoran; 10
f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; h. melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. melaksanakan pembukuan,
administrasi
keuangan
pertanggungjawaban
yang
dan
meliputi
verifikasi
serta
penyusunan perhitungan anggaran; c. menyelenggarakan
penyusunan
laporan
dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja; d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian; e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan; f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan; h. mengkompilasikan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas
Badan
Ketahanan
Pangan
dan
Pelaksana
Penyuluhan; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Seketaris sesuai dengan bidang tugasnya. 3)Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menyusun
rencana
kegiatan
Sub
Bagian
Perencanaan,
dan
melaksanakan
Evaluasi dan pelaporan; b. melaksanakan koordinasi
penyiapan dalam
bahan
penyusunan
rencana
strategis
pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian tingkat kabupaten;
11
c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; e. menyelenggarakan Pelaporan
Badan
Sistem
Informasi
Ketahanan
Pangan
Manajemen dan
dan
Pelaksana
Penyuluhan; f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian; g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; h. menyiapkan
bahan
dan
sarana
pertimbangan
kepada
pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian; i. melakukan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
dan
program
pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian; j. melakukan
penyusunan
laporan
tahunan
dan
laporan
lainnya; k. melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. C. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas: a. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan permasalahan ketahanan pangan melalui koordinasi, untuk menyusun perumusan kebijakan dalam rangka pengaturan dan pembinaan, pengelolaan, distribusi, ketersediaan dan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 Sub Bidang sebagai berikut: 12
1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan a. melaksanakan
koordinasi,
monitoring,
perencanaan
dan
evaluasi di Bidang Ketersediaan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku; b. menghimpun, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis dan
bahan-bahan
lainnya
yang
berhubungan
dengan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang Ketersediaan Pangan sebagai pedoman dan landasan kerja; c. mengumpulkan,
mengolah
menginventarisasi
data
dan
informasi,
permasalahan-permasalahan
serta
menentukan pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas Bidang Ketersediaan Pangan; d. menyusun
program
kerja
dan
anggaran
Sub
Bidang
Ketersediaan Pangan; e. menyiapkan
bahan
untuk
penyusunan
kebijaksanaan,
pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas-tugas Sub Bidang Ketersediaan Pangan; f. melaksanakan pembinaan dan pemantauan ketersediaan dan cadangan pangan; g. melaksanakan
dan
mengkoordinasikan
pelayanan
pengembangan modal usaha kelembagaan pangan dalam rangka pengadaan dan cadangan serta pemerataan pangan; h. melaksanakan
koordinasi
untuk
menyusun
perumusan
kebijakan kecukupan dan pemerataan bahan pangan; i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketersediaan Pangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. mengembangkan “trust fund” ; k. melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan, mengumpulkan bahan dan merumuskan kebijakan distribusi pangan;
13
b. melaksanakan
identifikasi,
pemantauan
dan
koordinasi
dalam rangka pengamanan pangan, kebijakan harga dasar komoditi strategis; c. melaksanakan sistem pengembangan jaringan dan pola distribusi pangan; d. melaksanakan
bimbingan
dan
fasilitasi
terhadap
kelembagaan distribusi pangan; e. melaksanakan koordinasi dengan daerah lain maupun pusat dalam rangka mencukupi pangan dalam daerah melalui mekanisme dan sistem distribusi pangan; f. menyiapkan perumusan pedoman dan prosedur/mekanisme distribusi pangan; g. melaksanakan
koordinasi
untuk
menyusun
kebijakan
stabilisasi harga pangan; h. melaksanakan
pengumpulan
data,
analis
harga
dan
pemantauan harga bahan pangan; i. melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. D. Bidang
Konsumsi
dan
Penganekaragaman
Pangan
mempunyai tugas: a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan konsumsi dan penganekaragaman pangan dan gizi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 Sub Bidang sebagai berikut: 1) Sub Bidang Konsumsi mempunyai tugas : a. mengidentifikasi,
menganalisis
dan
melaksanakan
pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan konsumsi pangan masyarakat; b. menyusun
program
kerja
dan
anggaran
Sub
Bidang
Konsumsi;
14
c. menyiapkan bahan untuk
menyusun kebijakan, pedoman
dan petunujk teknis yang berhubungan dengan tugas-tugas Sub Bidang Konsumsi; d. melaksanakan identifikasi potensi sumber daya dan produk pangan serta keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat; e. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan; f. melaksanakan
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan
masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan; g. melaksanakann identifikasi pangan pokok dan peningkatan mutu konsumsi masyarakat; h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu pola konsumsi
mutu dan keamanan produk pangan
masyarakat; i. melaksanakan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat; j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga; k. menyusun rencana kegiatan dan pembiayaan Sub Bidang Konsumsi; l. melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas: a. mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganekaragaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. menghimpun, mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis dan
bahan-bahan
penyelenggaraan
lainnya
tugas-tugas
yang
berhubungan
Bidang
dengan
Penganekaragaman
Pangan; c. mengumpulkan, menginventarisasi
mengolah
data
dan
informasi,
permasalahan-permasalahan
serta
15
menentukan pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas Penganekaragaman Pangan; d. menyusun
program
kerja
dan
anggaran
Sub
Bidang
Penganekaragaman Pangan; e. menyiapkan
bahan
untuk
penyusunan
kebijaksanaan,
pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas-tugas Sub Bidang Penganekaragaman Pangan; f. merumuskan
kebijaksanaan,
koordinasi
pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pangan; g. menyiapkan
bahan
perumusan
rencana
pengembangan
produk-produk olahan pangan non beras; h. menyiapkan bahan rencana pengembangan jenis pangan alternative berdasarkan potensi wilayah; i. melakukan penggalian potensi sumber pangan local sebagai penyedia pangan alternatif; j. merumuskan kebijaksanaan pengembangan pangan lokal; k. melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya dan produk pangan lokal untuk menunjang penganekaragaman pangan; l.
menyiapkan bahan, menyusun dan pengajuan telaahan sesuai bidang tugasnya;
m. identifikasi LSM dan Tokoh Masyarakat; n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. E. Bidang Pengembangan Programa Penyuluhan mempunyai tugas: a. melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di bidang penyusunan programa penyuluhan; b. melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas
dan
fungsi
Bidang
Pengembangan
Programa
Penyuluhan selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 Sub Bidang sebagai berikut: 1) Sub Bidang Programa Penyuluhan mempunyai tugas : a. melaksanakan koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada penyuluhan 16
b. melaksanakan koordinasi, identifikasi, mengumpulkan , analisa, mengolah data dan merumuskan dalam bentuk kebijakan, program, programa dan kegiatan penyuluhan; c. menyusun dan mendokumentasikan program kerja dan penganggaran
Bidang
Pengembangan
Programa
Penyuluhan; d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis pembangunan bidang penyuluhan dan ketahanan pangan; e. melaksanakan
koordinasi
dan
sinkronisasi
program
pembangunan bidang penyuluhan dan ketahanan pangan; f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. melaksanakan
penyusunan
laporan
tahunan
bidang
kegiatan
bidang
penyuluhan dan ketahanan pangan; h. melaksanakan
evaluasi
program
dan
penyuluhan dan ketahanan pangan secara berkala sesuai peraturan yang ada; i. mengkoordinasikan
pengumpulan
data,
informasi,
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis di bidang Pengembangan Programa Penyuluhan; j. mengkoordinasikan pengolahan data, penyajian informasi, penelaahan
dan
pemecahan
masalah
di
bidang
Pengembangan Programa Penyuluhan; k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan identifikasi faktor
penentu
sebagai
bahan
penyusunan
Programa
Penyuluhan di tingkat kabupaten; l. menyiapkan perumusan kebijakan Penyuluhan Badan; m. merumuskan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan penyuluhan; n. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi
dan
pelaporan
serta
menyusun
dan
mendokumentasikan laporan kegiatan; o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Programa Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya. 17
2)
Sub Bidang Tata Penyuluhan mempunyai tugas: a. merencanakan dan melaksanakan kebijakan semua metode penyuluhan sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. menginventarisir, mengembangkan,
mendokumentasikan, menerapkan
dan
mengkaji,
menyebarluaskan
materi penyuluhan kepada penyuluh; c. mengkaji,
menganalisis
dan
merumuskan
metode
penyuluhan baru untuk memperoleh efektifitas metode; d. menerapkan metode penyuluhan yang meliputi temu karya, temu lapang, temu tugas, temu akrab, temu usaha, temu wicara, rembug, mimbar sarasehan, ceramah, diskusi, pertemuan
umum/penyuluhan
masal,
karya
wisata,
widyawisata, kunjungan kelompok, kursus tani, magang, obrolan dan lomba, sesuai tingkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku utama maupun pelaku usaha yang lain; e. melaksanakan
evaluasi
efektifitas
semua
metode
penyuluhan yang dilaksanakan; f. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan tata penyuluhan sesuai aturan yang berlaku; g. melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengembangan Programa Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya. F. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas: a. melaksanakan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan petani, kelembagaan usaha tani dan ekonomi serta sumber daya pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan fungsi Bidang
Pembinaan
Kelembagaan dan
Sumber Daya Manusia selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 Sub Bidang sebagai berikut: 1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas:
18
a. menghimpun
dan
mempelajari
peraturan
perundang-
undangan, kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis, informasi dan
bahan-bahan
lainnya
penyelenggaraan kelembagaan
yang
pembinaan
berhubungan dan
petani/ekonomi
dengan
pengembangan
sebagai
pedoman
dan
landasan kerja; b. menginventarisir
keberadaan
kelembagaan
petani,
melaksanakan pembinaan dan pengembangan; c. menyusun program kerja, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; d. melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kelas kelembagaan petani melalui kegiatan perlombaan dan bentuk-bentuk kompetisi lain yang bersifat mendidik; e. menyiapkan bahan, menyusun dan menyebarkan rumusan kebijaksanaan,
pedoman
dan
petunjuk
teknis
yang
berhubungan dengan pembinaan kelembagaan petani; f. memfasilitasi
pembentukan
dan
proses
legitimasi
kelembagaan petani; g. menumbuhkembangkan
dan
memfasilitasi
kelembagaan
dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; h. melaksanakan Bidang
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Pembinaan
Kelembagaan
dan
Sumber
Daya
Manusia sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub
Bidang
Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia
mempunyai tugas: a. melaksanakan identifikasi, analisis kebutuhan pendidikan dan keterampilan penyuluh berdasarkan kondisi daerah; b. menyusun perencanaan dan melaksanakan peningkatan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan formal dan pelatihan teknis bekerjasama dengan lembaga terkait; c. menyusun perencanaan dan melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan; d. merencanakan
dan
melaksanakan
kerjasama
dengan
lembaga pendidikan dan atau pelatihan bagi penyuluh dan petani;
19
e. merencanakan
dan
melaksanakan
segala
bentuk
pameran/ekspo disemua tingkatan; f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; g. melaksanakan Bidang
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Pembinaan
Kelembagaan
dan
Sumber
Daya
Manusia sesuai dengan bidang tugasnya. 3)
Pelaksana Teknis a.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur
pelaksana tugas teknis
melaksanakan
sebagian
kegiatan
pada Badan untuk teknis
operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang; b.
Unit Pelaksana Teknis dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4)
Kelompok Jabatan Fungsional a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf h Peraturan Bupati ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penyuluhan; b. Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh dikoordinir oleh seorang penyuluh senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan; c. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan SKPD eselon II, terdiri dari Kepala SKPD, Sekretaris dengan tiga kasubag, Empat Kepala Bidang dengan masing-masing dua Kasubid, Kelompok Jabatan Fungsional serta Penyuluh Pertanian Lapangan dibantu Tenaga Lepas Harian – Tenaga Bantu serta beberapa staf. Unit Pelaksana Teknis
belum terbentuk. Adapun susunan organisasi
selengkapnya sebagai berikut:
20
STRUKTUR ORGANISASI BKP3 KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG KETERS & DIST PANGAN
KASUBID KETERSEDIAAN PANGAN
KEPALA BIDANG KONSUMSI PENGA. RG PANGAN
KEPALA BIDANG PENG. PROG. PENY.
KASUBID KASUBID KASUBID DISTRIBUSI KONSUMSI PENGA. RG PANGAN PANGAN
KASUBID PROGRAMA PENYHAN
KASUBAG PERC. EVAL & PELAPORAN
KASUBAG KEUANGAN
KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN & SDM
KASUBID TATA PENYULUHAN
KASUBID KASUBID KELBG. PENGEMBANGAN PENYULUHAN SDM
UPT BPP
2.2. Sumber Daya BKP3 Pegawai pada Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan meliputi pegawai struktural dan fungsional. Adapun komposisi pendidikan dan golongan sebagai berikut: Tabel 2.2.1. Keragaan Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Diklat struktural Adum/spd
Adumla/pim IV
Spama/pim III
Spamen/pim II
No.
Pendidikan
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
1
-
3
1
-
-
-
3
1
4
IVa
-
9
-
-
-
-
8
3
11
-
-
-
-
-
-
5
4
1
10
Jabatan
Eselon
1.
Kepala
IIb
2.
Sekretaris
IIIa
3.
Kabid
IIIb
4.
Kasubid
5.
Staf
Jumlah SLTP
SLTA
S1
S2
1
1
Jumlah
27
(BKP3 Sept’ 2015)
Sedangkan spesialisasi
tenaga
tanaman
fungsional
penyuluh
pangan/perkebunan,
dengan peternakan, 21
perikanan, serta kehutanan dibantu oleh tenaga harian lepas – tenaga Bantu (THL-TB) sebagian berada di kabupaten sebagai kelompok Jabatan Fungsional, dan sebagian besar berada di lapangan tersebar di 33 kecamatan. Tabel. 2.2.2. Keragaan Tenaga Fungsional Penyuluh di Kabupaten Malang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan No.
Spesifikasi
1.
Golongan
Jumlah
II
III
IV
Pertanian/Perkebunan
5
74
28
107
2.
Kehutanan
1
17
2
20
3.
Peternakan
1
10
4
15
4.
Perikanan
1
11
1
13
5.
THL-TB
-
-
-
119
Jumlah
274
(BKP3 Sept’ 2015)
2.3. Kinerja Pelayanan BKP3 Target kinerja pelayanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tahun 2011-2015 dan realisasi yang sudah dicapai dari tahun 2011 -2014 dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini.
22
Tabel 2.3. Kinerja Pelayanan BKP3 Realisasi
Target No.
Sasaran Strategis
1. Tersedianya jumlah
Indikator Kinerja
Formula
Ketersediaan pangan
∑ ketersediaan pangan
pangan yang cukup
(beras) per kapita
(beras) utk dikonsumsi x 100%
untuk dikonsumsi
per tahun
∑ ketersediaan pangan (beras)
2011
2012
2013
2014
2015
150,67%
150,89%
151,11%
151,33%
151,55%
155,40%
155,67%
152,04%
152,20%
94,78%
95,67%
96,67%
96,78%
97%
94,78%
95,67%
96,67%
97%
Pemula : 10,33% Lanjut : 21,19% Madya : 21,28%
Pemula : 0,94%
Pemula : -
Pemula : -
Pemula : 9,10%
Lanjut : 1,26% Lanjut : Madya : 17,54% Madya : -
Lanjut : -
2011
2012
2013
2014
utk dikonsumsi yg ditargetkan 2. Meningkatkan pola
Persentase pening-
Skor PPH Tahun ini
x 100 %
konsumsi pangan ma
katan Nilai/Skor
Skor PPH yg ditargetkan
syarakat yang bera-
Pola Pangan Harapan
gam, bergizi, berimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 3.
Tercapainya pemben-
Peresentase pening-
∑ status kel tani thn (n) - (n-1) x 100%
Pemula : Pemula : - Pemula : - 9,10%
tukan kelompok tani
katan status kelas
∑ status kel tani thn (n-1)
Lanjut : -
Lanjut : -
yang handal
kelompok tani :
Madya : -
Madya : -
Lanjut : 18% Madya : 11,90%
Madya : -
Pemula : 10,33% Lanjut : Lanjut : 18% 21,19% Madya : Madya : 11,90% 21,28%
- Pemula
Utama : -
Utama : -
Utama : -
Utama : 100% Utama : 50% Utama : -
Utama : -
Utama : -
Utama : 100%
13,33%
20,00%
26,67%
33,33%
20,00%
26,67%
33,33%
- Lanjut - Madya - Utama 4. Meningkatkan SDM Pertanian
Persentase penyu-
∑ penyuluh bersertfikat x 100%
luh yang bersertifikat
∑ penyuluh yg seharus-
66,67%
13,33%
nya bersertifikat
23
2.4. Tantangan dan Peluang Tantangan dan peluang untuk peningkatan pembangunan ketahanan pangan dalam 5 tahun kedepan antara lain dipengaruhi : a. Peluang (Opportunity) - Geografis 1) Adanya
kebijakan
pemerintah
Jawa
Timur
untuk
membangun Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa; 2) Sebagai jalur arus lalu lintas keberbagai Kota/Kabupaten - Perekonomian 1) Adanya kebijakan Pemerintah terhadap swasembada daging; 2) Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bermutu; - Sosial Budaya 1)Adanya komitmen Pemerintah dan pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam upaya pengentasan kemiskinan; 2) Adanya kebijakan Nasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; - Sarana Prasarana 1)Tersedianya
teknologi
budidaya
pasca
panen
industry
pengolahan dan pemasaran; 2) Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi. - Pemerintahan Umum 1)Adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 2)Adanya Kebijakan Pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.
b. Tantangan (Threats) - Kondisi Geografis : 1) Adanya bencana alam - Kondisi Perekonomian : 1) Adanya kebijakan pasar global; 2) Maraknya penyelundupan barang impor; 3) Fluktuasi harga pangan strategis yang cukup tinggi.
- Sosial Budaya :
24
1) Adanya kecenderungan masyarakat menyukai makanan cepat saji dari bahan import; 2) Bebasnya tayangan budaya luar. - Sarana prasarana : 1) Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. - Pemerintahan umum : 1) Belum adanya kewenangan Pemerintah daerah merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan daerah; 2) Adanya
kebijakan
dilaksanakan
di
Pemerintah daerah
Pusat
karena
yang
tidak
tidak
disertai
dapat adanya
Peraturan Perundangan.
25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugasan Fungsi Jenis Pelayanan Dasar
Identifikasi Permasalahan
Ketersediaan dan Konsumsi
1. Belum berfungsinya peran Dewan Ketahanan Pangan 2. Lemahnya cadangan pangan di tingkat masyarakat
Distribusi dan Akses Pangan
1. Belum tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 2. Tingginya fluktuasi harga dan pasokan pangan
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
1. Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2. Masih lemahnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Penanganan Kerawanan Pangan
Adanya daerah rawan pangan
Pengembangan Program Penyuluhan
1. Belum berfungsinya komisi penyuluhan 2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penyuluhan
Pembinaan Kelembagaan
1. Belum semua kecamatan terbangun gedung UPT-BP 2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan perekonomian di pedesaan
Pembinaan SDM
1. Kurangnya jumlah penyuluh untuk memenuhi satu desa satu penyuluh 2. Kurang meratanya pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Visi Misi Bupati terpilih periode 2011 – 2015 dengan jargon yang
kita
kenal
dengan
Madep-Mantep,
mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang
bertujuan
untuk
yang Mandiri,
Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing
yang dijabarkan dengan 10 isu strategis, dimana salah
26
satunya adalah Revitalisasi sektor Pertanian dan Agroindustri serta Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan program utamanya salah satunya adalah meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. Maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) menunjang dengan program dan kegiatan yang mengacu pada visi misi Bupati terpilih yang dituangkan dalam visi BKP3 yaitu mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dengan didukung sumber daya manusia penyuluhan yang handal. Adapun untuk mencapai visi BKP3 kita jabarkan dalam 6 misi antara lain 1) meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai secara berkelanjutan; 2) Mengembangkan sistem distribusi dan cadangan pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta penurunan konsumsi beras per kapita; 4) Mempercepat pembentukan kelembagaan penyuluhan dan meningkatkan kelambagaan petani; 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian; 6) Meningkatkan dan mengembangkan programa dan metode penyelenggaraan penyuluhan.
3.3. Telaahan Renstra KL dan Renstra Arah dan visi-misi bertujuan untuk
yang kita kenal dengan Madep-Mantep,
mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang
yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing
yang dijabarkan dengan 10 isu strategis,
dimana salah satunya adalah Revitalisasi sektor Pertanian dan Agroindustri serta Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan program utamanya salah satunya adalah meningkatkan produksi dan ketahanan pangan telah sejalan dengan visi Kementrian Pertanian yang telah ditetapkan mewujudkan Pertanian Tangguh untuk pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdapat beberapa pasal yang perlu dijadikan bahan telaahan yaitu
27
pasal pasal 13 ayat (2) perihal Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten; pasal 14 ayat (1) perihal Komisi Penyuluhan yang keberadaannya saat ini belum sesuai; pasal 15 ayat (3) perihal Balai Penyuluhan; pasal 16 ayat (1) perihal Pos Penyuluhan desa/kelurahan; pasal 26 ayat (4) perihal Mekanisme dan Metode Penyuluhan; pasal 31 ayat (4) perihal Sarana dan Prasarana Penyuluhan. Menindaklanjuti perihal tersebut diatas maka program dan kegiatan BKP3 disesuaikan dengan anggaran yang ada, sehingga apa yang belum dapat kita wujudkan dalam tahun ini bisa terwujud dalam tahun berikutnya sehingga visi misi KL dan visi misi Bupat terpilih bisa terwujud.
3.4. Pemantauan Isu-Isu Strategis Kecenderuangan masa depan yang berpengaruh pada kinerja BKP3 adalah sebagai berikut: 1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (strength – opportunity) antara lain dengan : a.
Mengintegrasikan program ketahanan pangan dan program penyuluhan,
tertutama
dalam
hal
konsumsi
dan
penganekaragaman pangan; b.
Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam pengembangan pangan berbasis potensi lokal (on farm & off farm);
c.
Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam pembinaan kepada petani & produsen pangan olahan untuk menyediakan pangan yang bermutu (on farm & off farm);
d.
Mendorong dan meningkatkan peran penyuluh dalam membantu peningkatan program ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan;
e.
Meningkatkan sumberdaya penyuluh, KTNA, dan Gapoktan dalam membangun ketahanan pangan;
f.
Mendorong tumbuhnya industry olahan pangan berbasis potensi lokal;
g.
Mengembangkan metode penyuluhan partisipatif;
h.
Meningkatkan
kualitas
dan
profesinalisme
tenaga
penyuluh;
28
i.
Mengembangkan materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani.
2.
Strategi
yang
menggunakan
kekuatan
untuk
mengatasi
ancaman (strength – threats); antara lain dengan : a. Meningkatkan
pemberdayaan
penyuluh,
KTNA
dan
kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan
bertumpu
pada
sumberdaya
lokal
dan
kelembagaan yang ada; b. Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi asaz 3B dan Aman, terutama yang berbasis potensi lokal; c. Meningkatkan daya saing produk olahan pertanian; d. Menjaga stabilisasi harga pangan; e. Restrukturisasi kelembagaan petani. 3.
Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (weakness – opportunity) antara lain dengan : a.
Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan dan penyuluhan;
b.
Meningkatkan
SDM
penyuluh
dan
aparatur
guna
mewujudkan ketahanan pangan melalui penyelenggaraan penyuluhan; c.
Mendorong petani/pelaku utama menerapkan teknologi baik
pra
maupun
pasca
panen
yang
berwawasan
lingkungan untuk meningkatkan hasil; d.
Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan pihak swasta dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan dalam bidang konsumsi & penganekaragaman pangan;
e.
Membangun kesiapan aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi
dan
menanggulangi
masalah
akses
kerawanan dan keamanan pangan; f.
Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat;
g.
Meningkatkan fungsi kelembagaan petani menjadi lembaga sosial ekonomi yang mandiri dan tangguh;
h.
Memfasilitasi permodalan kelompok tani;
i.
Membangun jejaring informasi dan teknologi agribisnis.
29
4.
Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (weakness– threats) antara lain dengan : a.
Mengoptimalkan
pemanfaatan
sumberdaya
pertanian
penghasil pangan olahan dan pangan alternatif; b.
Mengupayakan pemupukan modal petani melalui pola usaha yang efektif dan efisien;
c.
Memanfaatkan
media
informasi
untuk
mendukung
ketahanan pangan dan pemasyarakatan mencintai produk makanan dalam negeri; d.
Melakukan kampanye & promosi tentang pola konsumsi & diversifikasi pangan secara terus-menerus melalui berbagai media;
e.
Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman;
f.
Membangun cadangan pangan masyarakat;
g.
Meningkatkan peran wanita dalam keseluruhan system ketahanan pangan melalui kegiatan produktif.
30
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi A. Visi Visi organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
adalah:
”Terwujudnya
ketahanan
pangan
yang
mantap dengan didukung sumber daya manusia penyuluhan yang handal”. B. Misi Adapun misi organisasi BKP3 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai secara berkelanjutan; 2) Mengembangkan sistem distribusi dan cadangan pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta penurunan konsumsi beras per kapita; 4) Mempercepat pembentukan kelembagaan penyuluhan dan meningkatkan kelambagaan petani; 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian; 6) Meningkatkan dan mengembangkan programa dan metode penyelenggaraan penyuluhan. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan adalah : 1. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan
keamanannya
sepanjang
waktu
dengan
harga
yang
terjangkau; 2. Meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
31
Dengan terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan peningkatan kesejahteraan petani secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada Pengurangan Penduduk Miskin, khususnya di pedesaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah: 1.
Pengurangan penduduk rawan pangan 1% per tahun;
2.
Peningkatan akses pangan masyarakat 5 % per tahun;
3.
Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2.200 Kkal/Kap/hari untuk energi dan 57 Gram/Kap/hari untuk protein;
4.
Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan
Harapan, dengan konsumsi energi sebesar 2.000
Kkal/Kap/hari dan protein sebesar 52 gr/kap/hari; 5.
Peningkatan skor PPH 3,5 % per tahun;
6.
Peningkatan keragaman dan kualitas konsumsi
dengan
pendekatan beragam , berimbang dan bergizi dengan kontribusi padi padian 25 %, Umbi umbian 2,5 %, kacang-kacangan 10 %, pangan hewani 24 %, sayur dan buah-buahan 30 %, minyak dan lemak 5 %, gula 2,5%, buah/biji berminyak 1%; 7.
Tercapainya pembangunan lumbung pangan 20 unit per tahun;
8.
Berkembangnya Lembaga lumbung pangan 20 lembaga per tahun;
9.
Berkembangnya lembaga tunda jual 10 lembaga per tahun;
10. Terbentuknya Cadangan pangan pekarangan 5 unit per tahun; 11. Peningkatan Lembaga pembeli gabah 10 lembaga per tahun; 12. Tercapainya masyarakat
peranan satu
desa
penyuluh satu
dalam
penyuluh
dan
pendampingan terbentuknya
Gapoktan berwawasan agribisnis dan Agroindusri sebanyak 273 gapoktan; 13. Kenaikan klas kelompok pemula menjadi lanjut, lanjut menjadi madya, madya menjadi utama masing-masing 200 Kelp/tahun; 14. Pembangunan Gedung BPP 3 unit per tahun; 15. Penambahan
tenaga
penyuluh
20
Orang/tahun
untuk
memenuhi 1 desa 1 penyuluh; 16. Tersusunnya programa penyuluhan tingkat kecamatan 33 per tahun;
32
17. Peningkatan produktivitas usahatani sebesar 5% per tahun; 18. Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Komisi Penyuluhan masing-masing 4 kali pertemuan per tahun; 19. Terbentuknya desa mandiri pangan sebanyak 4 desa per tahun; 20. Tersedianya cadangan pangan daerah berupa beras sebanyak 25 Ton per tahun untuk penanganan daerah bencana alam; 21. Tersedianya peta rawan pangan Kabupaten Malang per tahun; 22. Terbentuknya lembaga keuangan mikro di pedesaan sebanyak 5 unit per tahun; 23. Terbentuknya kelembagaan sosial ekonomi pertanian 25 unit per tahun; 24. Terumuskannya
1
(satu)
sistem
penyuluhan
pertanian,
perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan relevan dengan perubahan lingkungan strategis; 25. Terpenuhinya 1 (satu) sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Malang; 26. Tersedianya 1 (satu) Desa penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang kompeten dalam jumlah dan mutu, serta memenuhi
standar
kualifikasi
dan
kompetensi
yang
dipersyaratkan; 27. Terselenggaranya
kegiatan
penyuluhan
yang
berbasis
kompetensi (competency based education) yang dituangkan dalam Programa Penyuluhan Desa, programa penyuluhan Kecamatan dan programa penyuluhan Kabupaten; 28. Terbentuknya
jaringan
kerjasama
penyuluhan
pertanian,
perikanan dan kehutanan antara pemerintah, petani dan stakeholders; 29. Tertatanya pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Malang yang melibatkan pemerintah, petani dan stakeholders setiap tahunnya; 30. Terlatihnya 196 aparatur penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Malang sesuai dengan kebutuhan tugas dan jabatannya; 31. Meningkatnya kompetensi petani dalam mengelola usahatani dan organisasinya;
33
32. Meningkatkan pertumbuhan 5 (lima) lembaga ekonomi daerah dengan berbasis sektor pertanian dengan memberdayakan masyarakat pedesaan; 33. Terbentuknya jaringan kerja sama dan kerja usaha antara pemerintah, petani dan stakeholders setiap saat; 34. Tersusunnya data base penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
di
33
Kecamatan
secara
lengkap
dan
berkesinambungan; 35. Terbangunnya
sistem
informasi
manajemen
penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan yang rapi dan teratur; 36. Terbentuknya pengembangan Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas
Unggulan
(SPAKU)
di
tiap-tiap
UPT
Balai
Penyuluhan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang secara terinci dalam tabel berikut :
34
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Target No.
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1. Meningkatkan ke-
Tersedianya jumlah
Ketersediaan pangan
tersediaan pangan
pangan yang cukup
(beras) per kapita
(beras) untuk dikon-
untuk dikonsumsi
per tahun
Meningkatkan pola
Persentase pening-
litas konsumsi
konsumsi pangan ma
katan Nilai/Skor
pangan
syarakat yang bera-
Pola Pangan Harapan
2011
2012
2013
2014
2015
150,67%
150,89%
151,11% 151,33%
151,55%
94,78%
95,67%
96,67%
97%
sumsi masyarakat 2. Meningkatkan kua-
96,78%
gam, bergizi, berimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Madya : -
Pemula : Pemula : - 9,10% Lanjut : Lanjut : - 18% Madya : Madya : - 11,90%
Pemula : 0,94% Lanjut : 1,26% Madya : 17,54%
Utama : -
Utama : -
Pemula : 10,33% Lanjut : 21,19% Madya : 21,28% Utama : Utama : - 100%
Utama : 50%
13,33%
20,00%
26,67%
66,67%
Tercapainya pemben-
Peresentase pening-
Pemula : -
bentukan kelemba-
tukan kelompok tani
katan status kelas
Lanjut : -
gaan penyuluhan
yang handal
kelompok tani :
dan meningkatkan
- Pemula
kelembagaan petani
- Lanjut
3. Mempercepat pem-
- Madya - Utama 4. Meningkatkan SDM Penyuluh'
Meningkatkan SDM
Persentase penyu-
Pertanian
luh yang bersertifikat
33,33%
35
4.3. Strategi dan Kebijakan Adapun strategi organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1.
Strategi Ketahanan Pangan; a.
Mengembangkan
forum
koordinasi
ketahahan
pangan
tingkat Kabupaten dan Kecamatan; b.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan sistem ketahanan pangan;
c.
Mengembangkan
penganekaragaman
produksi
dan
konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; d.
Membangun
kesiapan
mengantisipasi
dan
aparat
dan
masyarakat
menanggulangi
masalah
dalam akses,
kerawanan dan keamanan pangan. 2.
Strategi Pelaksana Penyuluhan a.
Mengembangkan forum koordinasi penyuluhan tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
b.
Meningkatkan
kualitas
dan
profesionalisme
tenaga
penyuluh; c.
Peningkatan sistem kerja LAKU dengan mewujudkan “1 Desa – 1 Penyuluh”;
d.
Mewujudkan
penataan
jenjang
karier
serta
sistem
penghargaan dan sanksi bagi penyuluh; e.
Penataan
kembali
fungsi
penyuluhan
berbasis
pada
Perikanan
dan
kebutuhan petani; f.
Restrukturisasi kelembagaan petani;
e.
Pengoptimalan
Sumberdaya
Pertanian,
Kehutanan yang berbasis pada spesifikasi lokalita; f.
Pengembangan metodologi dan model-model penyuluhan partisipatif;
g.
Peningkatan kelembagaan petani menjadi lembaga sosial ekonomi yang mandiri dan tangguh;
h.
Pengembangan jejaring dan teknologi dalam agribisnis.
Kebijakan
yang
diambil
dalam
peningkatan
Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan meliputi :
36
1. Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan Daerah; 2. Membentuk
dan
mengaktifkan
peran
Komisi
penyuluhan
Daerah; 3. Memperkuat cadangan pangan masyarakat dengan membangun lumbung pangan di pedesaan; 4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi; 5. Revitalisasi Balai Penyuluhan; 6. Revitalisasi Sumber Daya manusia Penyuluh; 7. Revitalisasi Kelembagaan Pertanian; 8. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten
Malang,
pemerintah
provinsi
Jawa
Timur,
pemerintah Pusat, Petani dan Swasta; 9. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan berdasarkan suatu programa penyuluhan yang disusun antara penyuluh dan petani; 10. Pembiayaan penyuluhan pertanian merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, petani dan swasta; 11. Pendirian UPT – Balai Penyuluhan pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki bangunan kantor UPT – BP; 12. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengalokasi bantuan dana operasional bagi para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan Kabupaten Malang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terdiri dari 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan, dengan indikator kinerja
yang
Indikator
mengacu
kinerja
pada
tersebut
Indikator dapat
Kinerja
diuraikan
Utama
juga
(IKU).
kelompok
sasarannya, serta pendanaan indikatif yang diperlukan. Secara rinci dapat diuraikan pada tabel 5.
38
Tabel 5. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
No
Sasaran
Indikator kinerja
Program
Kegiatan
Kelompok Sasaran
Data Capaian Pada Awal Thn Perencanaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target 1.
2.
Ketersediaa n pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2.200 Kkal/Kap/H ari untuk energi dan 57 Gram/Kap/ Hari untuk protein
Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 3,5 % per tahun
1
Ketersediaa n pangan (beras) per kapita/tahu n
Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/ Perke bunan)
-
Pengemban gan Lumbung Pangan Desa
Terlaksananya pembinaan dan pendampingan petani, serta terlaksananya kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari 150,45%
2
Nilai/Skor Pola Pangan Harapan
Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Per ke bunan)
-
Pengemban gan Cadangan Pangan Daerah
-
Penangana n Daerah Rawan Pangan
-
Pemanfaata n pekarangan untuk pengemban gan pangan
-
Pengemban gan Desa Mandiri Pangan Peningkata n Mutu dan Keamanan Pangan Penyuluha n Sumber Pangan Alternatif
-
-
2011 Anggaran (Rp) 38.395.250
150,67%
Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan Terlaksananya survey konsumsi pangan dan Apresiasi Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terlaksananya pembinaan dan pemantapan kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan Terlaksananya pelatihan mutu dan kemananan pangan Terlaksananya Lomba Cipta Menu tingkat Kabupaten dan Provinsi agar dapar terinformasinya makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) pada masyarakat
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Target
2012 Anggaran (Rp) 93.915.000
150,89%
59.105.000
Target
2013 Anggaran (Rp) 97.175.000
151,11%
105.235.000
Target
151,33%
105.235.000
30.400.000
2014 Anggaran (Rp) 74.850.000
30.371.800
Target
2015 Anggaran (Rp) 96.382.500
151,55%
152,26%
105.235.000
123.270.000
30.371.800
61.978.500
22.000.000
0
94,40%
0
41.881.600
52.326.800
48.662.800
41.000.000
40.000.000
40.000.000
29.554.800
27.594.400
13.000.000
9.100.000
9.099.900
9.099.900
25.705.400
94,78%
95,67% 36.000.000
96,78%
96,67% 50.000.000
97,00% 49.999.900
49.999.900
39
97,22% 49.370.900
3.
4.
Peningkatan Kelas Kelompok yaitu dari pemula menjadi lanjut, lanjut menjadi madya, madya menjadi utama
Terselenggar anya kegiatan penyuluhan yang berbasis kompetensi
3
4
Persentase peningkata n status kelas kelompok tani
Persentase Penyuluh yang Bersertifikat
Peningkatan kesejahteraan petani
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Per ke bunan Lapangan
-
Penyuluha n dan Pendampin gan Petani dan Pelaku Agribisnis
Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan kelas kelompok dan gapoktan
-
Penguatan Kelembaga an Kelompok Petani Tembakau Peningkata n Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebuna n Peningkata n Kesejahtera an Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebuna n
Terlaksananya penguatan kelembagaan petani tembakau (SKE dan Temu Usaha Terselenggarany a pemberdayaan penyuluh pertanian/perke bunan di lapangan dan monitoring Terlaksananya demplot, temu teknis tingkat kecamatan dan Kabupaten, dan temu kaji tera tingkat kecamatan dan kabupaten Tersusunnya programa penyuluhan tingkat kecamatan dan kabupetan, materi penyuluhan dan pengesahan programa tingkat kecamatan dan kabupaten
-
-
-
Penyuluha n dan Pendampin gan bagi Pertanian/ Perkebuna n
Pemula= Lanjut = Madya = Utama = -
Pemula = - Lanjut =Madya = Utama = -
51.109.800
Pemula=9, 1% Lanjut=18 % Madya=11 ,9% Utama =-
43.000.000
0
0
91.105.200
243.033.500
6,67%
13,33%
43.000.000
Pemula= 0,94% Lanjut=1 ,26% Madya=1 7,54% Utama =50%
650.000.000
54.774.000
Pemula=20 ,37% Lanjut = 40,45% Madya =50,72% Utama =150%
650.000.000
33,33%
189.901.000
54.017.200
355.000.000
289.239.500
319.974.500
319.974.500
473.540.000
66,67%
89.748.000
107.325.500
107.558.000
144.125.000
26,67% 107.460.500
40
Pemula=5, 88% Lanjut = 5,17% Madya=33, 33% Utama =200%
650.000.000
70.000.000
20,00% 71.166.500
Pemula=10,3 3% Lanjut = 21,19% Madya =21,28% Utama =100%
66,67%
BAB VI INDIKATOR KINERJA BKP3 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam penyusunan RENSTRA
2011 - 2015 kita mengacu
pada RPJMD Kabupaten Malang dan visi misi MADEP MANTEP, dimana Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang dalam masa 5 (lima) tahun untuk mencapai target berupa :
a) Memantapkan ketersediaan pangan dengan
memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan; b) Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkaunya daya akses pangan masyarakat; c) Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan; d) Mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan. Dengan demikian indikator kinerja BKP3 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan dalam Renstra 2011 2015 di uraikan dalam pencapaian setiap 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan RPJMD Kabupaten Malang sebagaimana tabel berikut ini :
41
Tabel 6. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran SKPD
No.
1.
2.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Tersedianya jumlah
Ketersediaan pangan
pangan yang cukup
(beras) per kapita
untuk dikonsumsi
per tahun
Meningkatkan pola
Persentase pening-
konsumsi pangan ma
katan Nilai/Skor
syarakat yang bera-
Pola Pangan Harapan
Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD
Target 2013
2014
2015
Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
2011
2012
150,45%
150,67%
150,89%
151,11%
151,33%
151,55%
151,55%
94,40%
94,78%
95,67%
96,67%
96,78%
97%
97%
Pemula : Lanjut : Madya : Utama : -
Pemula : 9,10% Lanjut : 18% Madya : 11,90%
Pemula : 10,33% Lanjut : 21,19% Madya : 21,28%
Pemula : 0,94% Lanjut : 1,26% Madya : 17,54%
Utama : -
Utama : 100%
Utama : 50%
Utama : 200%
20,00%
26,67%
33,33%
66,67%
66,67%
gam, bergizi, berimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 3.
Tercapainya pemben-
Peresentase pening-
Pemula : -
tukan kelompok tani
katan status kelas
Lanjut : -
yang handal
kelompok tani :
Madya : -
- Pemula
Utama : -
Pemula : Lanjut : Madya : Utama : -
6,67%
13,33%
Pemula : 5,88% Lanjut : 5,17% Madya : 33,33%
- Lanjut - Madya - Utama 4.
Meningkatkan SDM
Persentase penyu-
Pertanian
luh yang bersertifikat
42
