REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019

PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB Jl. Betoambari No. 57  (0402)-2821020-(0402)-2824569 Fax : (0402)-2821020-(0402)-2824569 BAUBAU 93725 Email: [email protected] / [email protected]

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016

TA. 2016

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah tersusun Review Indikator Kerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadian Negeri Klas IB Baubau tentang Penetapan Review Indikator Kerja Utama Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB. Review Indikator Kerja Utama (IKU) ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra), Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksnakan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Rencana Strategis disusun sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu Dokumen perencanaan untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuiakan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB. Dengan tersusunnya Review Indikator Kerja Utama (IKU) ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Review Indikator Kerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Tahun 2015-1019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Review Indikator Kerja Utama (IKU) ini telah diupayakan penyusunnya secara optimal namun Kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikanperbaikan disesuai kan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB baubau. Semoga Renstra ini benar-benar bermafaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yaitu “TERWUJDNYA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB YANG AGUNG“. Baubau, 10 Februari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB,

JOKO SAPTONO, SH., MH. NIP. 19680831 199212 1001

PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU

2


TA. 2016

PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU Jl. Betoambari No. 57  (0402)-2821020-(0402)-2824569 Fax : (0402)-2821020-(0402)-2824569 BAUBAU 93725 Email: [email protected] / [email protected]

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU NOMOR : W23.U2/ 353 /SK/II/2017 TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

: 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama(IKU) Instansi Pemerintah.; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB perlu meninjau Kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 : Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009. 8. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 9. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkmah Agung. 11. Peraturn Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9.M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja. : Hasil Rapat tanggal 8 Februari 2017 tentang Perubahan Review Indikator


3


TA. 2016

Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Tahun 2015-2019. MEMUTUSKAN Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

: KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2016. : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Tahun 2015-2019. : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB. : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB diberikan tugas untuk : a. Melakukan Review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Baubau Pada Tanggal : 10 Februari 2017 Sekretaris Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB,

Dra. MURNI SUKMAWATI, DJ NIP. 19650929 198503 2 005

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB; 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.


4


TA. 2016

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA Unit Organisasi Tahun Anggaran

: Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB : 2017

Pada Tahun 2017, Pengadilan Negeri Telah Memiliki Rencana Kinerja yang tergambar dalam tabel berikut : No. 1 2

3

Sasaran Strategis Penyelesaian perkara Mediasi Peningkatan Penyelesaian perkara

Peningkatan Penerbitan Administrasi Perkara

Indikator Kerja Utama

Penjelasan

Persentase Mediasi Perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam Tahun 2016 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan terhadap perkara perdata yang masuk. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan terhadap perkara pidana yang masuk. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara. Perbandingan Antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang deregister. Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dn disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara Perbandingan Persentase antara berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang lengkap (terdiri dari bundle A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan tingkat Banding dan Mahkamah Agung) Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat pertama dengan berkas perkara yang disidangkan. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat pertama dengan Penyampaian pemberitahuan sidang tepat, waktu, perdata dan pidana. Perbandingan antara berkas perkara dengan berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sduah incracht. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat pertama dengan Persentase perkara masyarakat yang tidak mampu mendapatkan layanan Posbakum Perbandingan antara jumlah Eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk Persentase Jumlah Pengawasan terhadap keuangan Perkara Oleh Ketua Pengadilan setiap tiga bulan

Persentase Berkas yang diajukan Banding Kasasi, PK, yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang Diregister dan siap didistribusikan ke majelis Persentase Penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu, perdata, dan Pidana.

4 5 6

Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efesien.

Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah inkracht Persentase Perkara Masyarakat yang tidak mampu mendapatkan layanan Posbakum Persentase Eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk Jumlah Pengawasan terhadap keuangan Perkara Oleh Ketua Pengadilan Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang


Persentase Jumlah Pengawasan terhadap keuangan Perkara Oleh Ketua Pengadilan setiap tiga bulan

Penanggung Jawab Panitera Panitera Panitera Panitera Panitera

Panitera Jurusita/ Jurusita Pengganti Panitera Panitera Panitera Ketua Pengadilan Panitera Sekretaris Ketua Pengadilan

Sumber Data Laporan Bulan dan Laporan Bulanan Laporan Bulan dan Laporan Bulanan Laporan Bulan dan Laporan Bulanan Laporan Bulan dan Laporan Bulanan Laporan Bulan dan Laporan Bulanan Laporan Bulan dan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulana & Laporan Tahunan Laporan Bulana & Laporan Tahunan Laporan Bulana & Laporan Tahunan Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat Laporan Hasil Kegiatan

3


7

8

9

Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap perdailan (Acces To Justice)

Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dapat dipublikasikan (Upload) terhadap jumlah perkara yang sudah putus. Persentase informasi mengenai perkara yang diproses yang dapat di akses oleh masyarakat.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di bidang peradilan Umum

Persentase Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak banding

Peningkatan Kualitas SDM


Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindak lanjuti. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.

Perbandingan Jumlah Proses Penyelesaian Perkara yang dapat dipublikasikan (Upload) terhadap jumlah perkara yang sudah putus. Perbandingan Persentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Penagdilan Tingkat Pertama (Sesuai dengan SK KMA No. 144 Th 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara yang diputus. Perbandingan antara Putusan Pengadilan tingkat pertama yang yang banding terhadap putusan yang tidak banding berdasarkan jumlah keseluruhan permohonan yang masuk. Perbandingan Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (Teknis dan Non Teknis) dengan Jumlah Pengaduan yang dilaporkan. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat mediator, PP,JS/JSP, Hakim dengan jumlah yang mengikuti Diklat. Perbandingan antara SDM Non Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat kepemimpinan, sertifikat pengadaan barang dan jasa, IT, Pustakawan, Arsiparis, SIKEP, PPAKP, dan Sekretaris dengan Jumlah yang mengikuti diklat.

TA. 2016

Panitera Sekretaris Ketua Pengadilan Panitera Panitera

Pengawasan Melekat Laporan Bulana & Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan dan Panitera Ketua Pengadilan dan Panitera Panitera

Laporan Bulanan & Laporan Tahunan Laporan Bulanan & Laporan Tahunan Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

Sekretaris Panitera Sekretaris

Laporan Bulana & Laporan Tahunan

Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

4

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents