RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD KECAMATAN GUCIALIT

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) SKPD KECAMATAN GUCIALIT TAHUN 2015 - 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN GUCIALIT 1

Jl. P. Jenderal Sudirman 124 Telp. 0334 887659 G U C I A L I T - 67353

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat

Allah

SWT karena atas berkat

Rahmat dan Hidayah Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Gucialit Tahun 2015-2019. Rencana Srategis ini secara garis besar mengupas Visi dan Misi, serta menyelaraskan tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Gucialit, selain itu bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif. Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dari seluruh instrument yang ada di Kecamatan Gucialit. Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangan, namun demikian kami berharap dengan Renstra ini, semua kebijakan program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik aparatur pemerintah kabupaten maupun masyarakat yang dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman serta motivasi peningktan kinerja bagi para karyawan/ karyawati Kecamatan Gucialit dalam turut serta

2

membangun Pemerintah Kabupaten Lumajang ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gucialit,

Juni 2014

CAMAT GUCIALIT

DJAMALUDDIN,S.Sos Pembina NIP 19580826 197903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iii DAFTAR BAGAN ..................................................................................................... iv BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1. Latar belakang .................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ................................................................................ 4 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 7 1.4. Sistematika Penulisan ......................................................................... 8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD ............................................................. 9

3

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ................................... 9 2.2. Sumber Daya SKPD ......................................................................... 17 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................. 18 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ............. 19 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .............. 21 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................................................................ 21 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................................. 21 3.3. Penentuan Isu- Isu Strategis ............................................................. 68 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .... 69 4.1. Visi dan Misi SKPD ........................................................................... 69 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................................. 69 4.3. Strategi dan Kebijakan ...................................................................... 70 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................... 72

BAB VI PENUTUP ................................................................................................. 74 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4

Tabel 1.1. Kondisi Geografis Kecamatan Gucialit ................................................. 1 Tabel 1.2. Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten ............................. 2 Tabel 1.3. Penduduk Kecamatan Gucialit Menurut Desa ...................................... 2 Tabel 1.4. Penduduk Usia Di Atas 10 Tahun Menurut Mata Pencaharian ............ 3 Tabel 1.5. Banyaknya Pemeluk Agama Tiap Desa ................................................. 3 Tabel 1.6. Data Sekolah Menurut Tingkatan Per Desa .......................................... 3 Tabel 1.7. Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa ....................................... 4 Tabel 1.8. Jumlah Lembaga RT dan RW per Desa ................................................. 5 Tabel 2.1. Susunan Pegawai Kecamatan Gucialit ............................................... 16 Tabel 2.2. Jumlah Aparatur di Kecamatan Gucialit ............................................. 17 Tabel 2.3. Jumlah Produk Pelayanan di Kecamatan Gucialit ............................. 19 Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Gucialit Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ........................................... 48

5

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ............................... 16

6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Gucialit Tahun 2015-2019 (selanjutnya

disebut

Renstra

Kecamatan

Gucialit)

pada

dasarnya

dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

serta

untuk

turut

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Gucialit, maka disusunlah Renstra Kecamatan Gucialit sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Gucialit memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan,hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2015-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019, dokumen Renstra Kecamatan Gucialit ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Gucialit untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Gucialit yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Gucialit, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Gucialit Secara geografis Kecamatan Gucialit merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut : Tabel 1.1. Kondisi Geografis Kecamatan Gucialit No

Uraian

Penjelasan

1

Luas wilayah

72,83 Km2

2

Ketinggian

456 M Dpl

3

Jumlah desa

9

4

Jumlah dusun

31

5

Batas wilayah : a. Sebelah Utara

Kabupaten Probolinggo

b. Sebelah Timur

Kecamatan Kedungjajang

c. Sebelah Selatan

Kecamatan Senduro

d. Sebelah Barat

Kabupaten Probolinggo

Tabel 1.2. Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten No

Desa

Jarak ke Ibukota Kecamatan

Ibukota Kabupaten

1.

Wonokerto

6 Km

12 Km

2.

Pakel

8 Km

15 Km

3.

Kenongo

2 Km

17 Km

8

4.

Gucialit

0,5 Km

18 Km

5.

Dadapan

8 Km

23 Km

6.

Kertowono

6 Km

25 Km

7.

Tunjung

13 Km

29 Km

8.

Jeruk

16 Km

31 Km

9.

Sombo

23 Km

39 Km

Tabel 1.3. Penduduk Kecamatan Gucialit Menurut Desa No

Desa

1.

Jumlah Penduduk Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Wonokerto

1.900

1.703

3.603

2.

Pakel

861

921

1.782

3.

Kenongo

716

662

1.378

4.

Gucialit

2.427

2.612

5.039

5.

Dadapan

2.348

2.467

4.815

6.

Kertowono

2.470

2.481

4.951

7.

Tunjung

947

961

1.908

8.

Jeruk

1.170

1.224

2.394

9.

Sombo

508

559

1.067

Tabel 1.4. Penduduk Usia Di Atas 10 Tahun Menurut Mata Pencaharian No

Desa

1.

Wonokerto

Petani 939

Jenis Mata Pencaharian Pengrajin Pedagang Sopir 1 75 17

9

PNS / ABRI 20

2.

Pakel

376

1

27

14

5

3.

Kenongo

214

2

40

7

12

4.

Gucialit

1.054

9

107

36

56

5.

Dadapan

1.215

3

129

21

32

6.

Kertowono

1.192

3

132

48

10

7.

Tunjung

442

4

50

16

4

8.

Jeruk

473

2

61

15

7

9. Sombo 310 1 17 Sumber data: Kecamatan Gucialit dalam Angka

7

4

Tabel 1.5. Banyaknya Pemeluk Agama Tiap Desa

3.603

Kristen Protestan -

Kristen Katholik -

Pakel

1.233

-

3.

Kenongo

1.171

4.

Gucialit

5.

No

Desa

Islam

Hindu

Budha

1.

Wonokerto

-

-

2.

-

549

-

-

-

207

-

5.001

38

-

-

-

Dadapan

4.815

-

-

-

-

6.

Kertowono

4.951

-

-

-

-

7.

Tunjung

1.907

1

-

-

-

8.

Jeruk

2.394

-

-

-

-

9.

Sombo

1.067

-

-

-

-

Tabel 1.6. Data Sekolah Menurut Tingkatan Per Desa No 1. 2. 3. 4. 5.

Desa Wonokerto Pakel Kenongo Gucialit Dadapan

SD 3 2 1 4 4

SMP 1 1 1 1

10

SMA -

6. Kertowono 5 7. Tunjung 2 8. Jeruk 3 1 9. Sombo 1 1 Sumber data: UPTD Pendidikan Kecamatan Gucialit Tabel 1.7. Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Desa Wonokerto Pakel Kenongo Gucialit Dadapan Kertowono Tunjung Jeruk Sombo

Posyandu 5 3 4 6 9 10 5 6 2

Poskesdes 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-

Praktek Dokter 1 -

Tabel 1.8. Jumlah Lembaga RT dan RW per Desa No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Desa Wonokerto Pakel Kenongo Gucialit Dadapan Kertowono Tunjung Jeruk Sombo

Rukun Tetangga (RT) 21 15 13 32 61 37 16 15 12

Rukun Warga (RW) 8 3 7 10 9 9 8 4 4

1.2. Landasan Hukum Renstra Kecamatan Gucialit disusun atas dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

11

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

12

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan

Pemerintah

Pengendalian

dan

Nomor

39

Evaluasi

Tahun

Pelaksanaan

2006

tentang

Rencana

Tata

Cara

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan Keterangan

Nomor

Pemerintah

Pertanggung

3

Tahun

Daerah

Jawaban

2007

Kepada

Kepala

tentang

Laporan

Pemerintah,

Laporan

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 23. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan

Bersama

Pembangunan

Menteri

Dalam

Nasional/Kepala

Badan

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

14

27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019. 29. Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Lumajang

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana Strategis ini adalah untuk

membangun

menggunakan

sebuah

pendekatan

Rencana Sistem

strategis Manajemen

yang

disusun

Strategis

dengan

(Strategic

Management System) yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019. Rencana strategis SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra SKPD ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Berikut ini adalah tujuan adanya rencana strategis SKPD: 1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan di wilayah Kecamatan Gucialit yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. 2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah

15

3. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi 4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai 5. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen perencanaan ke dalam sebuah rencana strategis 6. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal 7. Meletakan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai 8. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di wilayah Kecamatan Gucialit. 9. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini yaitu sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

16

3.1. Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2. Penentuan Isu- Isu Strategis BAB IV VISI, MISI, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut: A. Camat Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah

lainnya

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi :

17

Untuk

a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang ditetapkan Bupati; b. Pemimpin pelaksanaan fungsi Bupati; c. Pembantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah; d. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban masyarakat; e. Penyelenggaraan Pelayanan Publik; f.

Pengkoordinasian

kegiatan-kegiatan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan; g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan

yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati. B. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis admnistratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan; b. Penghimpunan secara kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan; c. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan; d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian; e. Pelaksanaan urusan Keuangan; f.

Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;

g. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;

18

h. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat; i.

Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas Seksi-seksi;

j.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;

k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat; l.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. C. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam urusan perencanaan dan pengembangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai fungsi: a. Penyusunan

rencana

kegiatan

dan

program

kerja

Sub

Bagian

Perencanaan dan Pengembangan; b. Penyusunan dan penyiapan materi perencanaan; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan Kecamatan secara makro; d. Pelaksanaan analisa dan kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kecamatan; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan; f.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan

yang

perlu

diambil

dibidang

tugasnya

kepada

Sekretaris; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. D. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum;

19

b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga Kecamatan, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan; c. Penyelenggaraan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian

dan

kesejahteraan pegawai; d. Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris Kecamatan; e. Pelaksanaan

urusan

rumah

tangga,

kearsipan,

dan

persiapan

penyelenggaraan rapat Kecamatan; f.

Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Kecamatan;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum; h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan

yang

perlu

diambil

dibidang

tugasnya

kepada

Sekretaris; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

E. Sub Bagian Keuangan Sub

Bagian

Keuangan

mempunyai

tugas

membantu

Sekretaris

melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan; b. Pelaksanaan

penatausahaan

keuangan

dan

pembuatan

rencana

anggaran; c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan dan pengeluaran uang; d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban; e. Pelaporan pelaksanan tugas dan program kerja Sub Bagian Keuangan;

20

f.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan

yang

perlu

diambil

dibidang

tugasnya

kepada

Sekretaris; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. F. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan

rencana

kegiatan

dan

program

kerja

Seksi

Tata

Pemerintahan; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Tata Pemerintahan; c. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; d. Pengkoordinasian UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya; e. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD; f.

Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan BPD di wilayah kerjanya;

g. Pelaksanaan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa; h. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa; i.

Fasilitasi penataan desa/kelurahan;

j.

Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;

k. Fasilitasi administrasi Desa/Kelurahan; l.

Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;

m. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya; n. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu; o. Pertimbangan pengangkatan Lurah; p. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintah;

21

q. Pemberian saran dan pertimbangan mengenal langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat; r.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

G. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Pelaksanaan

pembinaan

ketentraman

dan

ketertiban

serta

kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa; d. Pembinaan

dan

penataan

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum,

Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pengawasan Perda, Keputusan Bupati, Azet Kabupaten, pengaturan PK5 dan pelaksanaan Perundangundangan di wilayah kerjanya; e. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya; f.

Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);

g. Penghimpunan dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS); h. Pelaksanaan

monitoring,

pembinaan/fasilitasi,

evaluasi

penataan,

dan

pengamanan

pelaporan dan

kegiatan

perlindungan

masyarakat; i.


22

j.


H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan

melaksanakan

urusan tugas

Pemberdayaan

sebagaimana

Masyarakat

dimaksud

dan

dalam

Desa.

Pasal

23,

Untuk Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. Pelaksanaan

pembinaan/pemantapan

lembaga

kemasyarakatan

desa/kelurahan; d. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar; e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita; f.

Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;

g. Penyelenggaraan Keluarga Berencana; h. Penanggulangan masalah sosial; i.

Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

j.

Fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM;

k. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan; l.

Peningkatan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;

m. Pemantapan

pola

keterpaduan

pemberdayaan

masyarakat

desa/kelurahan; n. Peningkatan

partisipasi

dan

keswadayaan

masyarakat

dalam

pembangunan desa/kelurahan; o. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

23

p. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat; q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. I. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan; c. Pelaksanaan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya; d. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan; e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan; f.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;

g. Penganalisaan

dan

pengkoordinasian

penyiapan

sarana/prasarana

perekonomian dan pembangunan; h. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musbangdes dan UDKP; i.

Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;

j.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;

24

l.


J. Seksi Pelayanan Umum Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum; c. Pelaksanaan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa

data

indek

kepuasan

masyarakat,

pemberian

legalisasi,

rekomendasi, perijinan, KTP dan KK, Akta Kelahiran dan/atau Surat Kenal Lahir; d. Pengkoordinasian pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku; e. Penyelenggaraan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat; f.

Penyelenggaraan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;

g. Penyelenggaraan pembina sarana dan prasarana fisik pelayanan umum; h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum; i.


j.


Struktur Organisasi

25

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan susunan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, adalah sebagaimana pada bagan berikut :

Bagan 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Camat

Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sub.Bag. Umum

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

26

Sub.Bag. Keuangan

Seksi Pelayanan Umum

Sub.Bag. Perencanaan dan Pengembangan

Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum

Susunan Kepegawaian Kecamatan Gucialit Susunan Kepegawaian pada Kecamatan Gucialit adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Susunan Pegawai Kecamatan Gucialit No Nama 1. DJAMALUDDIN, S.Sos Pembina (IV/a) NIP 19580826 197903 1 004 2. SARJITO WIBOWO, S.STP Penata (III/c) NIP 19830621 200112 1 001 3. YUDO WASESO Penata Tk.I (III/d) NIP 19580908 198003 1 014 4. BUDI CAHYONO Penata Tk.I (III/d) NIP 19610105 198003 1 003 5. MOH. HAZIN Penata Tk.I (III/d) NIP 19580929 198003 1 014 6. AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.Si Penata (III/c) NIP 19800303 200112 1 002 7 RIYADI Penata (III/c) NIP 19621210 199003 1 022 8. ISKANDAR Penata (III/c) NIP 19650905 199003 1 009

Jabatan Camat Gucialit

No Nama 9 NANANG BASORI, S.AP Penata Tk.I (III/d) NIP 19650215 198603 1 016 10 HARIYANI . Pengatur Tk.I (II/d) NIP 19650503 198603 2 021

Jabatan Kasubag Perencanaan dan Pengembangan Staf

27

Keterangan

Sekretaris Kecamatan Kasi Tata Pemerintahan Kasi Pelayanan Umum Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kasubag Keuangan

Keterangan

11

TUMPUK Pengatur Muda Tk.I (II/b) NIP 19591019 198003 2 004 SUYANTO Pengatur (II/c) NIP 19670521 199403 1 006 NYONO Pengatur Muda Tk.I (II/b) NIP 19640613 198503 1 004 SUGENG SUPRAYITNO Pengatur Muda (II/a) NIP 19660517 199703 1 010 ELI MARDIATMOKO Juru (I/c) NIP 19710324 201001 1 002 HARSOYO Juru Muda (I/b) NIP 19740806 200901 1 002 MAYMUN PUJI ASTUTIK Honorer ULFAH NUR CHOLIDIYAH Honorer PUJI PURNOMO Honorer SUPADI Honorer MOHAMAD YUSUF Honorer

12 . 13

14

15

16

17 . 18 . 19 . 20 . 21 .

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf Pembantu Administrasi Staf Pembantu Administrasi Tenaga Operasional Kebersihan Tukang Kebun Driver

2.2. Sumber Daya SKPD Jumlah Aparatur di Kantor Camat Gucialit adalah 21 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 17 orang dan perempuan 4 orang. Dari jumlah tersebut, rinciannya sebagai berikut : Tabel 2.2. Jumlah Aparatur di Kecamatan Gucialit a.

Status kepegawaian -

Pegawai negeri sipil (PNS)

:

16

orang

-

Tenaga Kontrak

:

5

orang

28

b.

c.

D

Latar belakang pendidikan -

Magister (S2)

:

1

orang

-

Sarjana (S1)

:

6

orang

-

Sarjana Muda/Diploma III (D3)

:

orang

-

Sarjana Muda/Diploma II (D2)

:

orang

-

Sarjana Muda/Diploma I (D1)

:

orang

-

SLTA

:

11

orang

-

SLTP

:

2

orang

-

SD

:

1

orang

Pangkat dan Golongan -

Pembina (IV/a)

:

1

orang

-

Penata Tingkat I (III/d)

:

4

orang

-

Penata (III/c)

:

4

orang

-

Penata Muda Tingkat I (III/b)

:

0

orang

-

Penata Muda (III/a)

:

0

orang

-

Pengatur Tingkat I (II/d)

:

1

orang

-

Pengatur (II/c)

:

1

orang

-

Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

:

2

orang

-

Pengatur Muda (II/a)

:

1

orang

-

Juru Tingkat I (I/d)

:

0

orang

-

Juru (I/c)

:

1

orang

-

Juru Muda Tingkat I (I/b)

:

1

orang

-

Juru Muda (I/a)

:

0

orang

Pejabat Stuktural -

Eselon III

:

2

orang

-

Eselon IV

:

7

orang

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

29

Jenis pelayanan publik yang yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gucialit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain : 1. Pelayanan Kartu Keluarga 2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 3. Pelayanan Surat Keteranagan Pindah Tempat 4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan 5. Pelayanan Surat Keterangan 6. Pelayanan Legalisasi KTP / KK 7. Pelayanan Rekomendasi ijin Keamanan 8. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program Raskin,

pengelolaan

keuangan dan administrasi desa, PNPM-MPd,

Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Gucialit. Sebagai bentuk kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Gucialit tersebut, berikut disajikan data jumlah produk pelayanan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tribulan pertama 2014, yaitu :

Tabel 2.3. Jumlah Produk Pelayanan di Kecamatan Gucialit Tahun No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Pelayanan

2012

Pelayanan Kartu Keluarga Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pelayanan Surat Keteranagan Pindah Tempat Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Pelayanan Surat Keterangan Pelayanan Legalisasi KTP / KK Pelayanan Rekomendasi ijin Keamanan Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta

30

448 171 275 274 3.679

s.d. tribulan I 2014 1.502 447 14.276 406 176 76 2013

1 589 225 27 3.826

306 122 17 954

dinas / instansi di tingkat kecamatan Jumlah

4.847

20.622

1.881

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD A. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD di Kecamatan Gucialit yang selama ini dihadapi, antara lain : a. Kondisi geografis wilayah Kecamatan Gucialit yang kurang mendukung kinerja pelayanan akibat banyaknya wilayah desa yang relatif sulit dijangkau dan rawan bencana b. Kondisi sebagian masyarakat yang semakin materialistis dan apatis terhadap program-program pemerintah maupun lingkungan sekitar c. Masih lemahnya koordinasi yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan, terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan. d. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan e. Letak wilayah kecamatan yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten ; f. Prasarana wilayah yang masih kurang memadai ; g. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan ; h. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat ; B. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD di kecamatan Gucialit a. Adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan di tingkat kecamatan, antara lain : peraturan tentang pendelegasian kewenangan, anggaran, maupun pengembangan SDM aparatur.

31

b. Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang fungsinya membantu kinerja kecamatan c. Adanya potensi wilayah yang dapat dikembangkan guna mendukung program unggulan kabupaten. d. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat e. Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kecamatan sehingga kecamatan berwenang menyusun program kerja sendiri

BAB III

32

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan yang dihadapi di SKPD Kecamatan Gucialit terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan selain yang berupa tantangan dari luar sebagaimana yang diuraikan pada Bab II, juga berupa hambatan dari dalam, antara lain : 1. Motivasi SDM aparatur kecamatan yang relatif kurang dalam memahami dan menjalankan tugas serta fungsinya 2. Pemberian penghargaan dan hukuman yang belum diterapkan sepenunhya. 3. Lemahnya koordinasi antar aparatur kecamatan. 4. Masih terdapatnya kekosongan jabatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rumusan Visi Pembangunan Tahun 20154-2019 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin sekaligus

merefleksikan

diwujudkan di masa depan. Hal tersebut

kesinambungan

upaya

pengembangan

dan

pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat

merupakan

arah kebijakan dalam penyusunan program dan

kegiatan stratejik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : Terwujudnya Masyarakat L umajang yang Sejahtera dan Bermartabat. Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang, yaitu : a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;

33

b. Meningkatkan

Perekonomian

Daerah

dan

Kesejahteraan

Masyarakat

Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya; c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat. Untuk strategi/cara

mencapai

sasaran

misi

dalam proses perencanaan

yang

ditetapkan

diperlukan

pembangunan. Cara tersebut

merupakan satu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya–upaya dalam rangka mewujudkan misi yang meliputi penetapan kebijakan dan prioritas daerah yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan keadaan perencanaan pembangunan. Kebijakan

pembangunan menjadi pedoman

dalam

pelaksanaan

program dan kegiatan selama periode tahun 2014-2019, sehingga ada keterkaitan yang runtut antara rumusan visi sampai dengan langkah-langkah stratejik yang diwujudkan dalam rumusan program. Keterkaitan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada uraian berikut. Untuk mencapai misi Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan, ditetapkan 3 tujuan, yaitu : Tujuan 1 Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan, Pembinaan Keagamaan serta Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran : 1.1.

Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 1.1.1.

Menuntaskan Sukses Pendidikan 12 tahun.

1.1.2.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui

34

program-program sebagai berikut: 1.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

3.

Pendidikan Menengah.

4.

Pendidikan Non Formal.

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

7.

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Barang Daerah. 8.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

9.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1.2.

Meningkatnya Minat Baca Masyarakat. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 1.2.1.

Meningkatkan

Jumlah

Pengunjung

Perpustakaan

Khususnya Pelajar. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan Perpustakaan. 2. 1.3.


Meningkatnya Pembinaan Keagamaan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 1.3.1.

Meningkatkan Pembinaan Kegiatan Keagamaan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

35

1.

Program Fasilitas Kegiatan Keagamaan.

2.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

3.


4.


5.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

6.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1.4.

Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 1.4.1.

Melestarikan

dan

Mengembangkan

Keragaman

Kekayaan Budaya dengan Meningkatkan Apresiasi dan Peran Serta Komunitas Budaya Lokal. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pengembangan Nilai Budaya.

2.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

3.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Tujuan 2 Meningkatnya Aksesibilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran : 2.1.

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 2.1.1.

Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar sampai ke Pelosok Desa dan Rujukan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Jaminan Kesehatan Nasional.

36

2.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit .

3.

Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional.

4.

Pengembangan Lingkungan Sehat.

5.

Peningkatan Kemandirian Posyandu.

6.

Perbaikan Gizi Masyarakat.

7.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

8.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya.

9.

Program Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan.

10 Program Pengawasan Obat dan Bahan Makanan. 11 Program Peningkatan Cakupan Desa Siaga Aktif. 12 Program

Peningkatan

Cakupan

UKBM

Poskestren. 13 Program Sarana

Peningkatan dan

Media

Dan Promosi

Pengembangan dan

Publikasi

Kesehatan. 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 15 Program

Peningkatan

Keselamatan

Ibu

Melahirkan dan Anak. 16 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 17 Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 18 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Lansia. 19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 21 Program Peningkatan dan Pembinaan Aparatur. 22 Program Peningkatan Sarana dan Pembinaan

37

Aparatur. 23 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 24 Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Keuangan Daerah. 25 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2.2.

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 2.2.1.

Mengendalikan

Pertumbuhan

Penduduk

dan

Meningkatkan Kualitas Keluarga. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program

Pendukung

Operasional

Keluarga

Berencana. 2.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

3.

Program Pelayanan Kontrasepsi.

4.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KS yang Mandiri.

5.

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.

6.

Program

Pengembangan

Pusat

Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR. 7.

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan Termasuk HIV/AIDS..

8.

Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu – PADU.

9.

Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS.

10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

38

Aparatur. 12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tujuan 3 Meningkatnya Kualitas SDM Perempuan, Anak dan Pemuda. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran : 3.1.

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta

Meningkatnya

Partisipasi

Perempuan

Dalam

Pembangunan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 3.1.1.

Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan. 2.

Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak. 3.

Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Peran

Serta

dan

Perlindungan Perempuan. 4.

Program

Peningkatan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. 3.2.

Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olah Raga Daerah. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 3.2.1.

Meningkatkan

39

Kualitas Pemuda dan Prestasi Olah

Raga Daerah. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Pengembangan

dan

Keserasian

Kebijakan

Pemuda. 2.

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

3.

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

Untuk

mencapai

4.

Pelatihan Ketrampilan Pemuda.

5.

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

6.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

7.

Pelayanan Administrasi Perkantoran.

8.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

9.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

misi

Meningkatkan

Perekonomian

Daerah

dan

Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya, ditetapkan tujuan sebagai berikut : Tujuan 4 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran : 4.1.

Meningkatnya Usaha Perdagangan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.1.1.

Meningkatkan Volume Perdagangan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

2.

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

3.

Perlindungan

40

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan. 4.

Peningkatan

Efesiensi

Perdagangan

Dalam

Negeri. 5.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

6.

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

7.

Peningkatan

Iklim

Investasi

dan

Realisasi

Investasi. 8.

Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah.

9.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah.

10 Pogram

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. 4.2.

Meningkatnya Sektor Industri. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.2.1.

Meningkatkan Produksi Sektor Industri. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

2.

Program

Pengembangan

Industri

Kecil

dan

Menengah. 3.

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

4.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

5.

Program Pembinaan Industri.

6.

Program

Peningkatan

dan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

41

Pengembangan

7.


8.


9.


10 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 11 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistim

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 4.3.

Meningkatnya Kualitas

Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (UKM). Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.3.1.

Menciptakan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang Kondusif. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

2.

Program

Pengembangansistem

Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 3.

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

4.

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi. 5.

Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif.

6.

Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran

7.


8.


9.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

42


Meningkatnya Investasi di Daerah. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.4.1.

Meningkatkan Nilai Investasi di Daerah. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi.

2.


3.


4.


5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

7.

Program Pengendalian Distribusi Pupuk.

8.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.

9.

Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan Perdagangan. 10 Program

Pengembangan

Industri

Kecil

dan

Menengah. 11 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 12 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 13 Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan.

43

14 Program Optimalisasi Kebijakan Perizinan. 15 Program Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan. 4.5.

Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar dan Terjangkau. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.5.1.

Meningkatkan Kelancaran Angkutan Orang, Barang dan Jasa serta Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Jalan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

2.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

3.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

4.

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Prasarana

dan Fasilitas LLAJ. 5.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

6.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

7.


8.


9.


10 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

44

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 12 Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan. 4.6.

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.6.1.

Memperluas Kesempatan Kerja Serta Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

2.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

3.

Program

Pengembangan

Industri

Kecil

dan

Menengah 4.7.

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.7.1.

Meningkatkan

Jaminan

Kesejahteraan

dan

Perlindungan Bagi Tenaga Kerja. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga Kertenagakerjaan. 2.


3.


4.


5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

45

4.8.

Meningkatnya Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.8.1.

Optimalisasi Pengelolaan Lahan Pertanian.

4.8.2.

Menjaga Stabilitas Harga Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pemberdayaan Agribisnis.

2.. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan. 3.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

4.

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/ Perkebunan). 4.9.

Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.9.1.

Meningkatkan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan.

2.

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian / Perkebunan. 3.

Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian

/

Perkebunan. 4.

Program Peningkatan Tingkat Kesuburan Lahan.

5.

Program

Peningkatan

Perkebunan.

46

Penyuluh

Pertanian

/

6.

Program Pengendalian Distribusi Pupuk.

7.

Program Stadarisasi Bahan Baku.

8.

Pembinaan Lingkungan Sosial Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau.

9.


10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 12 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 4.10 Meningkatnya Produksi dan Populasi Peternakan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.10.1 Meningkatkan

Kualitas

dan

Kuantitas

Hasil

Peternakan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit Ternak. 2.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

3.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

4.

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Peternakan. 5.


6.


7.


47

8.


9.


4.11 Meningkatnya Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.11.1 Melindungi Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 4.11.2 Meningkatkan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan, Tanah dan Air yang Berwawasan Lingkungan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.

2.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

3.

Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan.

4.

Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.

5.

Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri.

6.

Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

7.

Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan.

8.


9.

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

10 Peningkatan Disiplin Aparatur. 11 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 12 Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP. 4.12 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

48

4.12.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Produksi Perikanan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

2.

Program

Pemberdayaaan

Pengawasan dan

Masyarakat

dalam

Pengendalian Sumberdaya

Kelautan. 3.

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

4.

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut.

5.

Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Maritim Kepada Masyarakat.

6.

Pengembangan Budidaya Perikanan.

7.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

8.

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

9.

Optimalisasi

Pengolahan

dan

Pemasaran

Produksi Perikanan. 10 Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. 11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 14 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 15 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 4.13 Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

49

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.13.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan Lingkungan Hidup. 2.

Program

Perlindungan

dan

Konservasi

Sumberdaya Alam. 3.

Program

Peningkatan

Kualitas

dan

Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 4.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

5.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

4.14 Meningkatnya Penanganan Persampahan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.14.1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Persampahan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

2.


3.


4.


5.


50

6.


4.15 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.15.1 Mengembangkan

Produk-Produk

Wisata

dan

Meningkatkan Promosi. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

2.

Program Pengembangan Kemitraan.

3.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

4.


5.


6.


7.


4.16 Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.16.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan. 4.16.2 Mengurangi Daerah Genangan dan Banjir. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

2.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

3.

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan.

4.

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data

51

Base Jalan dan Jembatan. 5.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

6.

Program Keselamatan Jalan.

7.

Program Pembinaan Jasa Konstruksi.

8.


9.


10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 12 Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. 13 Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan Pengendalian Kegiatan. 14 Program Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum. 15 Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Barang Daerah. 16 Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Saluran

Drainase/ Gorong-Gorong. 4.17 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigas. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.17.1 Meningkatkan Pelayanan Irigasi. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program

Pembangunan

Saluran

Drainase

Gorong-Gorong. 2.

Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong.

52

/

3.

Program Rehabilitas / Pemeliharaan Talud / Bronjong.

4.

Program

Pengembangan

Pengelolaan

Jaringan

Irigasi,

Kinerja

dan

Rawa

dan

Jaringan Pengairan lainnya. 5.

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.

6.

Program

Pengembangan,

Pengelolaan

dan

Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya. 7.

Program Pengendalian Banjir.

4.18 Meningkatnya Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.18.1 Meningkatkan

Pembinaan,

Pengawasan

dan

Pendapatan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

2.

Program Pembangunan dan Peningkatan Energi Perdesaan.

4.19 Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Masyarakat. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.19.1 Memanfaatkan Ketersediaan Sumber Daya Lokal dan Keanekaragaman Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia Maupun Ketersediaan Teknologi Spesifik Lokal Guna Optimalisasi Lahan Pekarangan dan

53

Pengembangan Rumah Pangan Lestari. 4.19.2 Mengembangkan Secara Serius Industri Pengolahan Pangan Skala Kecil Dan Menengah. 4.19.3 Meningkatkan Memahami

Kesadaran

Pola

Konsumsi

Masyarakat Pangan,

dalam

Mutu

dan

Keamanan Pangan Serta Kewaspadaan Pangan dan Gizi. 4.19.4 Meningkatkan Keterjangkauan Masyarakat Terhadap Bahan Pangan Baik Melalui

Secara Fisik dan Ekonomi

Peningkatan

Efisiensi

Ekonomi

dan

Memperhatikan Keunggulan Kompetitif dan Komparatif Wilayah. 4.19.5 Membentuk

Jejaring

dan

Menumbuhkembangkan

Kerjasama Perluasan Jaringan Pemasaran Produk di Beberapa Toko, Outlet, Minimarket, Supermarket serta Memfasilitasi Terbentuknya Pusat Oleh-Oleh Khas Kota Lumajang di Setiap Lokasi Daerah Tujuan Wisata 4.19.6 Melaksanakan secara benar dan intensif INPRES No. 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Harga Gabah dan

Melaksanakan

Pemantauan

Harga

Pangan

Pokok. 4.19.7 Mengembangkan Jaringan Dan Koordinasi Lintas Sektor, Lintas Wilayah,

Lintas Waktu dan Pelaku

Guna Menyelaraskan dan Mensinergikan Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program

Peningkatan

(Pertanian/ Perkebunan).

54

Ketahanan

Pangan

2.


3.


4.


5.


6.


4.20 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.20.1 Meningkatkan Berpartisipasi

Kesadaran dalam

Masyarakat

Untuk

Pembangunan

serta

Menumbuhkan Peningkatan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.


2.

Program Peningkatan Sarpras Aparatur.

3.

Prgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan.

5.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.

7.

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan. 8.

Program

Peningkatan

Partisipasi

Dalam Pembangunan Desa.

55

Masyarakat

9.

Program

Peningkatan

Peran

Perempuan

di

Pedesaan. 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 12 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. 13 Program

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintah Desa. 14 Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 4.21 Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.21.1 Meningkatkan

Rumah

Tangga

Bersanitasi

dan

Memiliki Akses Air Bersih. 4.21.2 Mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Lingkungan Sehat Perumahan.

2.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

3.

Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran. 4.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

5.

Program Pengembangan Perumahan.

6.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

4.22 Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai RTRW.

56

Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.22.1 Meningkatkan dan Mengefektifkan Pengendalian Tata Ruang Daerah melalui Dokumen Tata Ruang dan Penegakan Penerapannya. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Perencanaan Tata Ruang.

4.23 Terselenggaranya Pelayanan Ketransmigrasian. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 4.23.1 Meningkatkan

Kualitas

Penyelenggaraaan

Transmigrasi. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Untuk mencapai misi Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat, ditetapkan 2 (dua) tujuan sebagai berikut : Tujuan 5 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan. 5.1.

Meningkatnya Pelayanan Kependudukan . Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.1.1.

Meningkatkan Pelayanan Kependudukan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

57

2.


3.


4.


5.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur..

5.2.

Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi dan Media Masa. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.2.1.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

2.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

3.

Program

Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan. 4. 5.3.

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.

Meningkatnya Penanganan Pertanahan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.3.1.

Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

2.

Program

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 3. 5.4

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pembangunan dan

58

Ketersediaan data Statistik Daerah Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.4.1.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

dan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pelaksanaan Perencanaan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.


2.


3.


4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

6.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Sosial

Budaya. 7.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.

8.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

9.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

10 Program pengembangan Lingkungan Sehat. 11 Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarus

Utamaan Gender dan Anak. 12 Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan. 13 Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam Pembangunan Desa. 14 Program Pengembangan Data/Informasi. 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

59

5.5.

Meningkatnya Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Yang Tertib, Rapi dan Handal. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.5.1.

Mengembangkan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Pengelolaan Arsip Daerah. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program

Perbaikan

Sistem

Administrasi

Kearsipan. 2.

Program

Penyelamatan

dan

Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah. 3.

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.

4.

Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Informasi. 5.6.

Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.6.1.

Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi PMKS dengan Peningkatan

Rehabilitasi

dan

Bantuan

Dasar

Kesejahteraan Sosial. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program

Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial. 2.

Pembinaan Anak Terlantar.

3.

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

4.

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

60

Sosial (Eks Napi, PSK,

Narkoba dan Penyakit

Sosial Lainnya). 5.

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.

6.

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial. 5.7.

Meningkatnya

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintahan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.7.1.

Meningkatkan Mutu dan Hasil Pengawasan Melalui Peningkatan

Profesionalisme Aparatur Pengawasan

dan Monitoring Tindak Lanjut. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Internal

Peningkatan dan

Sistem

Pengendalian

Pengawasan Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah. 2.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

3.

Program

Penataan

Dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 4.

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5.

Program

Peningkatan

Percepatan

Pemberantasan Korupsi. 6.

Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran.

7.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasana

Aparatur. 8.


9.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

61

Aparatur. 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capeian Kinerja dan Keuangan. 11 Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.8.

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.8.1.

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.


2.


3.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintah Desa. 4.


5.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa.

6.

Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Masyarakat. 7.

Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. 8.


5.9.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

62

5.9.1.

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. 2.

Proses

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Barang Daerah. 3.

Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran.

4.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasana

Aparatur. 5.


6.


7.


5.10 Meningkatnya Peran Legislatif dalam Tugas Pemerintahan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.10.1 Meningkatkan Fungsi Legislatif Melalui Pemberdayaan dan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.


2.


3.


4.


5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

63

Pelaporan Capaian Kinerja. 6.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah. 7.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.11 Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.11.1 Meningkatkan

Profesionalisme

Aparat

Melalui

Kediklatan dan Memberikan Hak-Hak Pegawai Sesuai Ketentuan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pendidikan Kedinasan.

2.


3.


4.

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Aparatur. 5.

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

6.

Program Kedinasan.

7.


8.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

9.


10 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 11 Program

Penataan

Kelembagaan

Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kelembagan.

64

dan

Kapasitas

12 Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Masyarakat. 13 Program

Peningkatan

Kapasitas

Kinerja

Kelembagaan. 14 Program Pendidikan Politik Masyarakat. 15 Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 16 Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum. 17 Program Pelayanan Kedinasan. 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum. 5.12 Meningkatnya Kerjasama Daerah. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.12.1 Meningkatkan

Kesejahteraan

Masyarakat

Melalui

Kerjasama Antar Daerah. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Kerjasama Pembangunan.

5.13 Meningkatnya Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 5.13.1 Meningkatkan Akuntabilitas dalam Rangka Efektif dan Efesiensi Pengadaan Barang dan Jasa. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang.

2.


65

3.


4.

Peningkatan Disiplin Aparatur.

5.

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tujuan 6 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban Masyarakat. 6.1.

Meningkatnya Suasana yang Santun dan Saling Menghormati dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 6.1.1.

Meningkatkan Rasa Aman, Nyaman, Santun dan Saling Menghormati dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan. 2.

Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

3.

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan. 4.

Pemberdayaan

Masyarakat

Untuk

Menjaga

Ketertiban dan Keamanan.

6.2.

5.

Pendidikan Politik Masyarakat.

6.


7.


8.

Peningkatan Disipilin Aparatur..

9.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Meningkatnya kepatuhan masyarakat

terhadap Peraturan

Perundangan. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran

66

tersebut adalah: 6.2.1

Mengembangkan Budaya Masyarakat yang Tertib dan Patuh Terhadap Peraturan Perundangan. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

2.

Program Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum.

3.


4.


5.


6.


7.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistim


Meningkatnya

Pencegahan,

Kesiapsiagaan

Dan

Penanggulangan Bencana. Kebijakan umum yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 6.3.1

Mengembangkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Usaha. Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program

Pencegahan

Dini

Penanggulangan

Korban Bencana. 2.

Pengendalian Banjir.

3.

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

67

Kebakaran. 4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

5.

Pengendalian Kebakaran Hutan.

Kecamatan Gucialit sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, mempunyai kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten. Namun bentuk kontribusi tersebut tentu berbeda jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain, walaupun memiliki kesamaan dari segi tugas pokok dan fungsi. Perbedaan bentuk kontribusi tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Kecamatan Gucialit yang berbeda dari kecamatan lain sebagaimana tampak pada tabel berikut: TABEL 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Gucialit Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat No 1.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Meningkatkan Kualitas SDM

Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

Pendidikan Anak Usia Dini

Masih minim

Jarak tempuh dari Antusias warga

(PAUD)

fasilitas gedung

rumah warga ke

untuk

PAUD dan gaji

gedung PAUD

memberikan

guru PAUD yang

yang relatif jauh

pendidikan dini

yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

68

Wajib Belajar Pendidikan

masih di bawah

bagi anak-

UMR

anaknya

-

-

-

Pendidikan Menengah

-

-

-

Pendidikan Non Formal

-

-

-

Program Peningkatan Mutu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dasar Sembilan Tahun

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan

Faktor Penghambat

Pendorong

Program Pelayanan

Belum tertibnya

Aparatur kurang

Adanya

Administrasi Perkantoran

pengelolaan

disiplin dalam

wewenang dan

administrasi

mengelola

anggaran yang

kantor

administrasi

dimiliki

kantor

kencamatan untuk menunjang pelaksanaan program

Program Peningkatan

Belum

Untuk memenuhi

Sarana dan Prasarana

lengkapnya

kebutuhan sarana wewenang dan

Aparatur

sarana dan

prasarana

anggaran yang

prasarana

aparatur harus

dimiliki

aparatur

dilakukan

kencamatan

bertahap,

untuk

sehingga

menunjang

memakan waktu

pelaksanaan

69

Adanya

program Program Peningkatan

Disiplin aparatur

Penerapan

Adanya

Disiplin Aparatur

yang relatif

pemberian hadiah wewenang dan

kurang

dan hukuman

anggaran yang

yang belum

dimiliki

konsisten



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Fasilitas Kegiatan Keagamaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Jaminan Kesehatan

Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional Pengembangan Lingkungan Sehat

70

Peningkatan Kemandirian

-

-

-

Perbaikan Gizi Masyarakat

-

-

-

Program Obat dan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan

Kinerja aparatur

Sebagian

Adanya

Kapasitas Sumberdaya

relatif rendah

aparatur yang

wewenang dan

Aparatur

karena motivasi

tidak memahami

anggaran yang

yang rendah

tugas dan

dimiliki

fungsinya

kencamatan

Posyandu

Perbekalan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Program Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Program Pengawasan Obat dan Bahan Makanan Program Peningkatan Cakupan Desa Siaga Aktif Program Peningkatan Cakupan UKBM Poskestren Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana dan Media Promosi dan Publikasi Kesehatan

untuk menunjang pelaksanaan program No

Misi dan Program KDH dan

Permasalahan

71

Faktor

Wakil KDH terpilih Program Peningkatan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Belum tertibnya

Aparatur

Adanya

dan Pengelolaan Keuangan

pengelolaan

pelaksana belum

wewenang dan

Daerah

keuangan daerah

sepenuhnya

anggaran yang

memahami

dimiliki

tugasnya

kencamatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Peningkatan Kesehatan Lansia Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

untuk menunjang pelaksanaan program Program Peningkatan

Belum tertibnya

Aparatur

Adanya

Pengembangan Sistem

penyusunan

pelaksana belum

wewenang dan

Pelaporan Capaian Kinerja

laporan capaian

sepenuhnya

anggaran yang

dan Keuangan

kinerja

memahami

dimiliki

tugasnya


Program Pendukung

-

-

72

-

Operasional Keluarga Berencana Program Kesehatan

-

-

-

-

-

-

Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi

No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Program Pembinaan Peran

Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KS yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan Termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu – PADU Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

73

Perempuan Program Penguatan

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Peran -

-

-

-

-

-

-

-

-

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Peran Serta Kepemudaan No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Peningkatan Upaya

Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Ketrampilan Pemuda Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

2.

Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

74

Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Peningkatan dan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengembangan Ekspor Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Program Pembinaan

Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

Lingkungan Sosial Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

75


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sentra-Sentra Industri Potensial Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pembinaan Industri Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Pengendalian Distribusi Pupuk Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

76

Pertambangan

No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Program Perlindungan

Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan Program Optimalisasi Kebijakan Perizinan Program Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

77

Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan

-

-

-

-

-

-

-

Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan

-

Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Program Peningkatan

Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kesempatan Kerja Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Kertenagakerjaan Program Pemberdayaan Agribisnis Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

78

Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Tingkat Kesuburan Lahan Program Peningkatan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Program Pengendalian Distribusi Pupuk Program Stadarisasi Bahan Baku Pembinaan Lingkungan Sosial Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Program Pencegahan dan

Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

79

Pemanfaatan Potensi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumberdaya Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

No


Faktor

Permasalahan -

Penghambat -

Kesadaran dan Penegakan

80

Pendorong -

Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Peningkatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Maritim Kepada Masyarakat Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Ruang

81

Terbuka Hijau Peningkatan Sarana dan

-

-

-

Prasarana Pelayanan Umum

No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Program Pengembangan

Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Belum

Masih rendahnya

Adanya

Destinasi Pariwisata

maksimalnya

pemahaman

program

pengelolaan

masyarakat

unggulan

potensi wisata

terhadap

berupa 1

yang ada

pengelolaan

kecamatan, 1

obyek wisata

desa wisata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

82

Program Keselamatan Jalan -

-

-

Program Pembinaan Jasa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Konstruksi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kegiatan Program Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum

No


Faktor

Permasalahan

Wakil KDH terpilih

Penghambat

Pendorong

Program Peningkatan dan

Belum tertibnya

Aparatur

Adanya

Pengembangan

pengelolaan

pengelola belum

wewenang dan

sepenuhnya

anggaran yang

mengetahui

dimiliki

tugasnya

kencamatan

Pengelolaan Barang Daerah barang daerah

untuk menunjang pelaksanaan program Program

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ GorongGorong Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Program Pembangunan

83

Turap/Talud/Brojong Program

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pembangunan dan Peningkatan Energi Perdesaan

No


Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

Program Peningkatan

Belum

Rendahnya

Adanya

Keberdayaan Masyarakat

maksimalnya

perhatian

wewenang dan

peran lembaga

terhadap

anggaran yang

yang bergerak di

kesejahteraan

dimiliki

dalam

kader

kencamatan

Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

84

peningkatan

untuk

keberdayaan

menunjang

masyarakat

pelaksanaan program


-

-

-

Program Peningkatan

Masih rendahnya

Rendahnya

Masih adanya

Partisipasi Masyarakat

peran masyarakat antusiasme

kelompok-

Dalam Pembangunan Desa

dalam proses

masyarakat untuk

kelompok

pembangunan

terlibat dalam

masyarakat

desa

proses

yang perduli

pembangunan

terhadap

desa

pembangunan

Lembaga Ekonomi Pedesaan

desa Program Peningkatan Peran Masih rendahnya

Masih adanya

Adanya

Perempuan di Pedesaan

peran perempuan

anggapan bahwa

kelembagaan

dalam proses

kaum perempuan

PKK yang

pembangunan

tidak perlu terlalu

menaungi

desa

aktif di dalam

kegiatan

pembangunan

perempuan di

desa

desa

Program Pembinaan dan

Belum tertibnya

Aparatur

Adanya

Fasilitasi Pengelolaan

pengelolaan

pengelola

kemauan dari

Keuangan Desa

keuangan desa

keuangan desa

pengelola

belum

keuangan desa

sepenuhnya

untuk belajar

memahami turan

dan berubah

yang mendasari

lebih baik

pelaksanaan tugasnya

No


Permasalahan

85

Faktor

Wakil KDH terpilih Program Peningkatan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

Program Peningkatan

Belum tertibnya

Pelaksanan tugas

Kemauan dari

Penyelenggaraan

penyelenggaraan

pokok dan fungsi

aparat desa

Pemerintahan Desa

pemerintahan

yang belum

untuk belajar

desa

konsisten

dan berubah

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

lebih baik Program Lingkungan Sehat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Perumahan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 3.

Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif,

86

Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan -Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

No


Faktor

Permasalahan

Wakil KDH terpilih

Penghambat

Pendorong

Program Penataan

Kesadaran

Sebagian

Adanya

Administrasi Kependudukan

masyarakat

masyarakat

wewenang dan

tentang

masih

anggaran yang

pentingnya

beranggapan

dimiliki

dokumen

bahwa prosedur

kencamatan

kependudukan

pengurusan

untuk

masih kurang

Adminduk sulit

menunjang

dan berbelit-belit

pelaksanaan program


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

87

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian

-

-

-

Program Perencanaan

Perencanaan

Adanya

Adanya

Pembangunan Daerah

pembangunan

anggapan dari

wewenang dan

yng belum

masyarakat

anggaran yang

terintegrasi

bahwa, hasil

dimiliki

antara

Musrenbang

kencamatan

perencanaan

jarang terealisasi

untuk

partisipatif,

sesuai harapan

menunjang

Konflik-Konflik Pertanahan

Program Perencanaan

birokratis dan

pelaksanaan

politis

program

-

-

-

Pembangunan Ekonomi

No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Program Perencanaan

Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pengembangan Lingkungan Sehat Program Penguatan Kelembagaan Pengarus

88

Utamaan Gender dan Anak Program Keserasian

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan Anak Terlantar

No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Pembinaan Para

Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

Penyandang Cacat dan Eks Trauma Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

89

Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pembinaan Panti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

90

No


Faktor

Permasalahan

Penghambat

Pendorong

-

-

-

-

-

-

Program Kedinasan

-

-

-

Program Penataan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pendidikan Kedinasan

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kapasitas Kelembagan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Kelembagaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Pelayanan

91

Kedinasan Program Peningkatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Program Kerjasama Pembangunan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang

No


Faktor

Permasalahan

Wakil KDH terpilih

Penghambat

Pendorong

Peningkatan Keamanan dan Masih seringnya

Minimnya peran

Adanya

Kenyamanan Lingkungan

terjadi tindak

masyarakat

wewenang dan

pidana pencurian

dalam menjaga

anggaran yang

dan perampokan

keamanan

dimiliki

lingkungan

kencamatan

secara swadaya

untuk menunjang pelaksanaan program

Pengembangan Wawasan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kebangsaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pendidikan Politik Masyarakat Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat

92

(Pekat) Program Peningkatan

-

-

-

-

-

-

Pengendalian Banjir

-

-

-

Peningkatan Kesiagaan dan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana

Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Pengendalian Kebakaran Hutan

3.3. Penentuan Isu- Isu Strategis Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Gucialit meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan isu- isu strategis antara lain : 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan :  Visi dan misi organisasi yang jelas ;  Adanya dukungan alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana Kecamatan ;

93

 Kewenangan yang telah dilimpahkan oleh bupati kepada camat; b. Kelemahan :  Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai ;  Lemahnya koordinasi dan pengawasan internal di kecamatan  Masih lemahnya pelaksanaan tertib administrasi manajemen organisasi kecamatan; 2. Lingkungan Eksternal a. Peluang :  Adanya

peraturan-peraturan

yang

dikeluarkan

sebagai

dasar

pelaksanaan suatu kegiatan di tingkat kecamatan, antara lain : peraturan tentang pendelegasian kewenangan, anggaran, maupun pengembangan SDM aparatur;  Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang fungsinya membantu kinerja kecamatan;  Adanya potensi wilayah yang dapat dikembangkan guna mendukung program unggulan kabupaten; b. Ancaman :  Kondisi geografis wilayah Kecamatan Gucialit yang kurang mendukung kinerja pelayanan akibat banyaknya wilayah desa yang relatif sulit dijangkau dan rawan bencana;  Kondisi sebagian masyarakat yang semakin materialistis dan apatis terhadap program-program pemerintah maupun lingkungan sekitar;  Masih lemahnya koordinasi yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan, terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan;

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

94

1. Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kecamatan Gucialit harus dibawa dan berkarya agar konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Pernyataan Visi Kecamatan Gucialit adalah : ”Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gucialit”. Pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam visi tersebut tentunya dibatasi sesuai tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 tahun 2009 tetang Penjabaran Tugas dan fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang.

2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan SKPD Kecamatan Gucialit untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki adalah : 1. Mewujudkan pelayanan prima dengan membangun kepemerintahan yang baik. 2. Mewujudkan

pelayanan

prima

melalui

peningkatan

keberdayaan

masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realististis dan terukur. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan yang

95

ada. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diharapkan pencapaiannya dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Gucialit Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : Misi 1 : Mewujudkan pelayanan prima dengan membangun kepemerintahan yang baik: 1.1. Membangun Kepemerintahan

yang

Baik

(Good

and

Clean

Governance). Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran : 1.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. 1.1.2. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa. 1.1.3. Terkoordinasinya kegiatan pembangunan dan meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan Misi 2 : Mewujudkan

pelayanan

prima

melalui

peningkatan

keberdayaan

masyarakat tersebut diturunkan dalam tujuan: 2.1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat. Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran : 2.1.1.

Meningkatnya keberdayaan unsur-unsur masyarakat.

2.1.2.

Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif.

4.3. Strategi dan Kebijakan Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Gucialit mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, yaitu : 1. Mengupayakan terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM aparatur sesuai aturan yang berlaku; 2. Meningkatkan motivasi SDM aparatur untuk dapat memberikan pelayanan bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau; 3. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal dalam rangka lebih meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan;

96

4. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap kesuksesan program-program pemerintah; 5. Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen organisasi dalam rangka meningkatkan kesamaan persepsi antar instansi di tingkat kecamatan dan desa terkait pelaksanaan program-program pemerintah; 6. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan; 7. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanan aturan-aturan yang ada guna mencapai visi dan misi organisasi kecamatan; 8. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sarana prasarana guna lebih meningkatkan peran masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah; 9. mengoptimalkan anggaran dan sarana serta prasarana yang ada untuk meningkatkan peran dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan; 10. Meningkatkan kualitas tertib administrasi manajemen organisasi dalam mendukung pengembangan potensi wilayah; 11. Mengarahkan pencapaian visi dan misi organisasi guna mengatasi masalah geografis wilayah; 12. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah berupa potensi pariwisata dan sarana pendukungnya berdasarkan kewenangan kecamatan.

97

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penjelasan tentang rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, kami jelaskan dalam kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program SKPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya, program-program tersebut adalah : 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Program Penataan Administrasi Kependudukan;

98

3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 7) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan; 9) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 10) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 11) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 12) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa; 13) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan; 14) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 15) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 16) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Gucialit ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran SKPD, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Gucialit. Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan - kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD. Adapun kegiatan indikatif tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan

2.

Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis

3.

Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)

4.

Kegiatan Pembinaan Keamanan Lingkungan

5.

Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

6.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

99

7.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;

8.

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah ;

9.

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;

10. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 11. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ; 12. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor; 13. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ; 14. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ; 15. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ; 16. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah ; 17. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor ; 18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas ; 19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ; 20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor ; 22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor ; 23. Kegiatan Rehab Ringan / Sedang / Berat Bangunan Gedung Kantor ; 24. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu 25. Kegiatan Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat / Sosialisasi / Bimtek / dan sejenisnya 26. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja / Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 27. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ; 28. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD ; 29. Kegiatan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa ; 30. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 31. Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas; 32. Kegiatan Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat

100

33. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 34. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 35. Kegiatan Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan. 36. Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat 37. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata. 38. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Olah Raga dan Budaya. BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perencanaan

Stategis

(Renstra)

dibuat

dalam

rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

101

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN GUCIALIT Jl. P.B. Jenderal Sudirman 214 Telp. 0334 887659 G U C I A L I T 67353

KEPUTUSAN CAMAT GUCIALIT NOMOR : 188.4/ /427.918/2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA SKPD ) KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2019 CAMAT GUCIALIT

102

Menimbang

: a.

bahwa

dengan

telah

ditetapkannya

Peraturan

Daerah

Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten

Jangka

Lumajang

penjabarannya

setiap

Menengah Tahun

Daerah

2015

Satuan Kerja

-

2019,

Perangkat

(RPJMD) sebagai Daerah

(SKPD) diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2015 - 2019; b.

bahwa untuk penjabaran program bidang kewenangan, Pemerintah Kecamatan Gucialit perlu menyusun Rencana Strategis sebagai arah pembangunan tahun 2015 - 2019 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Gucialit.

Mengingat

: 1. 2.

Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar 1945; Undang–Undang

Nomor

12

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 3.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999,

tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

103

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

104

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

105

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

106

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 24. Peraturan

Bersama

Perencanaan

Menteri

Pembangunan

Dalam

Negeri,

Menteri

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam

Penyusunan

atau

Evaluasi

Rencana

Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten

107

Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 02); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019.

PASAL 1 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Gucialit merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Gucialit dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2015 - 2019.

PASAL 2 Sistematika Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Gucialit Tahun 2015 - 2019 disusun sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan

BAB II

Gambaran Pelayanan SKPD

BAB III

Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

108

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BAB VI

Penutup

Lampiran – lampiran

PASAL 3 Naskah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Gucialit Tahun 2015 - 2019 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian

yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

PASAL 4 Pelaksanaan

lebih

lanjut

Rencana

Strategis

Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Gucialit Tahun 2015 - 2019 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )

PASAL 5 Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gucialit Pada tanggal :

Juni 2014

CAMAT GUCIALIT

DJAMALUDDIN, S.Sos Pembina NIP. 19590826 197903 1 004

109

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD KECAMATAN GUCIALIT

Recommend Documents