RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019

KANTOR KETAHANAN PANGAN Padang,

Desember 2014

PEMERINTAH KOTA PADANG

KANTOR KETAHANAN PANGAN Jln. Bagindo Aziz Chan No. 1 Kompleks Balaikota Lt. III Air Pacah Telp. (0751) 462637 Padang E-Mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG Nomor : 521.1/92/Kpts/KKP/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG 2014-2019 KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG Menimbang

:

a.

b.

c.

d.

Mengingat

:

1.

bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Padang memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 537 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019; bahwa Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang tentang Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30); Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

20.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6). MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 23 Desember 2014

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang

TARMIZI ISMAIL

KATA PENGANTAR

Syukur

Alhamdulillah

kitapanjatkankehadirat

rahmatdankarunia-NyaRencana

Strategis

Allah

SWT

(Renstra)

atasberkat,

SKPD

Kantor

KetahananPangan Kota Padang Tahun 2014 – 2019 dapat disusun denganbaik. Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor KetahananPangan Kota Padang Tahun 2014 – 2019 ini memperhatikan isu strategis yang berkembang serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Padang Tahun 2014 – 2019 dengan mempedomani RJPMD 2014 – 2019. Kami

menyadaribahwaRencana

Strategis

(Renstra)

SKPD

Kantor

KetahananPangan Kota Padang Tahun 2014 – 2019 initidakluputdarikekurangan, hinggasegalakoreksidan

saran

perbaikansangat

kami

harapkan,

atasbantuandanpartisipasi yang diberikandiucapkanterimakasih.

Padang, Desember 2014 KepalaKantor KetahananPangan Kota Padang

TARMIZI ISMAIL, S.Sos, M.Si Pembina Tk.INIP. 19680303 198902 1 003

i

DAFTAR ISI Halama n KATA PENGANTAR ............................................................................

i

DAFTAR ISI .......................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ..................................................................................

iv

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................... ..

1

1.1. 1.2. 1.3 1.4

Latar Belakang..................................................................... Landasan Hukum ................................................................ Maksud dan tujuan ........................................................... Sistematika Penulisan .......................... ............................

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG.......................................................................

1 4 5 6 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan ............................................................................. 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................ 2.1.2 Struktur Organisasi ..................................................

8 8 8

2.2 Sumber Daya Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang .......... 2.2.1 Sumber Daya Manusia ............................................... 2.2.2 Sarana Prasarana ......................................................

13 13 14

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang .... 2.3.1 Pemberdayaan Masyarakat ......................................... 2.3.2 Analisis Berdasarkan Sub Sistem Ketahanan Pangan ....

15 18 20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang ............................................ 2.4.1 Tantangan ................................................................ 2.4.2 Peluang ....................................................................

21 21 22

BAB III.ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...

24

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang .................. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ............................................................ 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat .............................. ii

24 26 26

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ...................................................................... 3.3.2 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan provinsi Sumatera Barat ............................................................

26 28

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ......................................................................

29

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ....................................................

30

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 34 4.1 Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang .................

34

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka menengah Kantor Ketahanan Pangan

35

4.2.1 Tujuan .......................................................................... 4.2.2 Sasaran ........................................................................

35 36

4.3 Strategi dan Kebijakan .............................................................

37

4.3.1 Strategi ......................................................................... 4.3.2 Kebijakan ......................................................................

37 39

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .................

44

5.1 5.2 5.3 5.4

Program danKegiatan Kantor KetahananPangan KotaPadang ... Indikator Kinerja ..................................................................... Kelompok Sasaran .................................................................. Pendanaan Indikatif ...............................................................

44 54 54 54

BAB VI. INDIKATOR KINERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................

55

BAB VII. PENUTUP ...............................................................................

57

iii

DAFTAR TABEL

TabelHalaman II.1.Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin ..................................

14

II.2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan ..............................14 II.3. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang ......................14 II.4. Aset Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang .....................................15 II.5. Indikator Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan ...................17 IV.1. Swot Analisys ...............................................................................

37

IV.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan ..........................................40 V.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang ...........................

48

VI.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD .. 56

iv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan

ketahanan

pangan

dilaksanakan

untuk

menjamin

ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan budaya local secara arif dan bijaksana dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta peluang pasar sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap Negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sector-sektor lainnya. Ketahanan pangan, disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azazi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarkat sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing masing sub sistem tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (food utilization) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga.Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarkat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita. Apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi makan akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak pada peningkatan status gizi kurang/gizi buruk. Jika terjadi hal demikian dapat dikatakan negara/daerah tersebut belum mampu mewujudkan ketahanan pangan. Komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan nasional, sesuai dengan tanggungjawab dan kemampuannya masing-masing. Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 1

Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional sedangkan pemerintah lebih berperan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengaturan, fasilitasi dan advokasi. Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib, di Kota Padang, urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 17 tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008. Sebelumnya urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan Kota Padang. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang bersumber dan berdasarkan pada Rancangan Awal RPJMD Kota Padang Tahun 2014 s/d 2019. Untuk itu pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Padang mengarah kepada kebijakan pembangunan kota yang berdasarkan pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 s/d 2019. Sesuai dengan Undang-Undang no. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional maka perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan mengacu kepada Undang-Undang 12 Tahun 2008 tersebut pemerintah kota telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004-2020 melalui Perda no 18 Tahun 2004 dan menyusun

rancangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 yang merupakan jabaran lebih konkrit dari visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah. Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun tersebut untuk operasionalnya perlu dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2009-2014. Dalam rancangan awal RPJMD Kota Padang telah ditetapkan Visi Kota Padang lima tahun kedepan yaitu Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya. Dalam visi tersebut terdapat 5 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 2

periode 5 tahun mendatang yaitu : (1) Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi merupakan landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Melalui pendidikan akan terwujud kualitas sumberdaya manusia yang baik dan melalui pendidikan akan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan IPTEK dalam memelihara potensi sumberdaya alam yang tersedia; (2) Perdagangan, baik untuk produksi pertanian, perikanan dan lainnya usaha kecil dan menengah (UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jika wirausaha masyarakat Kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk mendorong kegiatan perdagangan tersebut; (3) Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi Kota Padang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat degan sektor lain, baik pertanian, kelautan

dan

perikanan,

industri,

perdagangan

dan

jasa

lainnya

yang

memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektorsektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien; (4) Aspek Agama, sangat penting untuk mengarahkan dan membimbing perilaku masyarakat Kota Padang dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat; (5) Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal, khususnya Budaya Minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat. Tantangan pembangunan ketahanan pangan Kota Padang antara lain, bagaimana upaya memenuhi kebutuhan pangan serta keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur kelembagaan ketahanan pangan, akses pangan, mutu dan keamanan pangan serta konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi dan berimbang. Dalam rangka memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan antara lain menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, membudayakan pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal, arus distribusi pangan yang lancar sampai ke tingkat konsumen melalui penciptaan kebijakan harga (pricing policies) yang proporsional untuk produk-produk pangan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 3

strategis, mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global, mengatasi kelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Ketahanan Pangan ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan selama lima tahun ke depan (2014-2019). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang,

permasalahan

mendasar

dan

tantangan

yang

dihadapi

dalam

pembangunan Ketahanan Pangan. Dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan periode 2014-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor dan sub sektor terkait. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

32

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional ; 2. Undang-Undang

Nomor

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 ) 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 4

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 10. Peraturan Daerah Kota Padang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 11. Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Panjang Jangka Menegah Daerah Tahun 2014 - 2019 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang Ketahanan Pangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2019 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana tahunan pembangunan Ketahanan Pangan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 5

Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan adalah : 1. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam memberikan yang terbaik bagi Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. 2. Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan dan kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjadi peluang untuk mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati bersama. 3. Memperbesar kontribusi Kantor Ketahanan Pangan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia/pelaku usaha bidang pangan. 1.4 Sistematika Penulisan Berdasarkan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan 2.2. Sumber Daya Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih


Page 6

3.3

Telaahan Renstra Kementerian

Pertanian

dan Renstra

Badan

Ketahanan Pangan Propinsi Sumatra Barat 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Ketahanan Pangan 4.3

Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATORKINERJA,

KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

BAB VII. PENUTUP


Page 7

BAB II.GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dasar hukum pembentukan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang adalah berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Adapun

tugas

pokok

dan

fungsi

Kantor

Ketahanan

Pangan

sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, yaitu : Tugas Pokok

: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan.

Fungsi

: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.2 Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Kantor Ketahanan Pangan dibantu oleh 1 (satu) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan dan Kepala Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan serta didukung oleh 12 (Dua belas) orang staf. Tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan, dilaksanakan melalui serangkaian tugas :


Page 8

1. Sub Bagian Tata Usaha a. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan c. Penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud diatas adalah :  Mengendalikan surat masuk dan surat keluar  Mengelola arsip dan tikrei  Mengatur surat perintah perjalanan dinas  Melaksanakan urusan humas, protokol, dan rumah tangga  Melaksanakan urusan

perawatan/pemeliharaan,

peralatan dan

perlengkapan  Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian  Menyusun laporan pelaksanaan tugas  Melaksanakan pengelolaan perpustakaan  Menyusun anggaran pendapatan dan belanja kantor  Melakukan pengadministrasian keuangan kantor  Melaksanakan pembinaan perbendaharaan kantor  Melakukan verifikasi keuangan kantor  Melakukan Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan  Melaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan  Melaksanakan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan


Page 9

 Menyusun

evaluasi

dan

laporan

pelaksanaan

tugas

Kantor

Ketahanan Pangan  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya 2. Seksi Ketersediaan Pangan a. Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. b. Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam bidang Ketersediaan Pangan c. Penjabaran tugas Seksi Ketersediaan sebagaimana dimaksud diatas adalah :  Melakukan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat  Melakukan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku local  Melaksanakan

pembinaan

pengembangan

penganekaragaman

produk pangan  Melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan  Melakukan identifikasi cadangan pangan masyarakat  Melakukan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Kota Padang  Melaksanakan

pembinaan

dan

monitoring

cadangan

pangan

masyarakat  Mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan pangan Kota Padang  Membuat

evaluasi

dan

laporan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Ketersediaan Pangan


Page 10

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya 3. Seksi Distribusi dan Harga Pangan a. Seksi Distribusi dan Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan urusan Distribusi dan Harga Pangan c. Penjabaran tugas Seksi Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana maksud diatas adalah :  Melakukan identifikasi infrastruktur distribusi pangan Kota Padang  Melaksanakan pengembangan infrastruktur distribusi pangan Kota Padang  Melakukan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya akses pangan  Memberikan informasi harga di Kota Padang  Melaksanakan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota  Melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kota Padang  Melakukan

kerjasama

standarisasi

dalam

rangka

penerapan

standard an peningkatan daya saing produk pertanian  Memberikan

fasilitas

penyebaran

dokumentasi

dan

informasi

standarisasi sector pertanian di Kota Padang  Memberikan fasilitas penyebaran dokumentasi dan informasi  Memberikan

fasilitas

pelaksanaan

program

pemasyarakatan

standarisasi di Kota Padang  Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi dan Harga Pangan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 11

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya 4. Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan a. Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. b. Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan urusan Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan c. Penjabaran tugas Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan sebagaimana maksud diatas adalah :  Memberian rekomendasi usulan kebijakan sector pertanian dibidang standarisasi sesuai pengalaman didaerah  Memberikan rekomendasi aspek teknis, social dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program  Melakukan koordinasi standarisasi sector pertanian di Kota Padang  Memberikan pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan  Melakukan penerapan system manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Kota Padang  Memberikan fasilitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sector pertanian sesuai kebutuhan di Kota Padang  Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan  Melakukan pengkajian pemantapan pola konsumsi pangan  Melakukan pemantauan pemantapan pola konsumsi pangan  Melakukan Percepatan Diversifikasi Pangan  Membuat

evaluasi

dan

laporan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan


Page 12

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG

KEPALA

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN

SEKSI DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN

SEKSI KEWASPADAAN DAN POLA KONSUMSIPANGAN

2.2 Sumber Daya Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang

2.2.1 Sumber Daya Manusia Komposisi pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang dapat


Page 13

Tabel II.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Posisi Per Mei 2014) No

Jenis Kelamin

Jumlah (org)

1

Laki – Laki

7

2

Perempuan

6 Jumlah

13

Tabel II.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Posisi Per Mei 2014) No 1 2 3

Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) SLTA Jumlah

Jumlah ( org ) 4 6 3 13

Tabel II.3 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang (Posisi Per Mei 2014) No Golongan Jumlah (org) 1

PembinaTk. I (IV/b)

1

2

Pembina (IV/a)

1 Jumlah

2

3

Penata Tk I (III/d)

3

4

Penata (III/c)

3

5

Penata Muda Tk. I (III/b)

1

6

Penata Muda (III/a)

2

Jumlah

9

7

Pengatur Tk. I (II/d)

1

8

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

1

Jumlah Jumlah Keseluruhan


2 13

Page 14

2.2.2 Sarana Prasarana Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel 4 dibawah ini : Tabel II.4 Aset Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang (Posisi Per Mei 2014) NO. 1

Uraian

Jumlah (unit)

Peralatan dan Mesin

137

a. Alat Angkutan

7

b. Alat Kantor dan Rumah Tangga Total Nilai Asset per

Mei 2014

130 Rp. 613,538,011

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Sesuai dengan kewenangannya, peran pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat antara lain sebagai berikut : a. Identifikasi :  Potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.  Cadangan pangan masyarakat.  Kelompok rawan pangan.  Infrastruktur distribusi kabupaten/kota.  Pangan pokok masyarakat.


Page 15

b. Pembinaan  Peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.  Pengembangan penganekaragaman produk pangan.  Monitoring cadangan pangan masyarakat.  Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat  Menurunnya ketersediaan pangan.  Penurunan akses pangan. d. Pengembangan

dan

pengaturan

cadangan

pangan

pokok

tertentu

kabupaten/kota. e. Penanganan

dan

penyaluran

pangan

untuk

kelompok

tertentu

tingkat

kabupaten/kota. f. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan. g. Informasi harga di kabupaten/kota. h. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan di Kabupaten/Kota. i. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. j. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan segar dan pabrik skla kecil/rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan, terdapat 31 urusan pemerintahan, termasuk didalamnya bidang ketahanan pangan yang telah dan akan dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan urusan wajib. Selanjutnya

menurut

Peraturan

Menteri

Pertanian

No.

65/Permentan/OT.140/12/2010, tentang SPM bidang ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana untuk indikator SPM Bidang Ketahanan Pangan, untuk Provinsi terdapat 4 indikator, sedangkan untuk Kabupaten/Kota terdapat 7 indikator.


Page 16

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Kota Padang dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini : Tabel II.5 Indikator Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan

No

A

B

C

D

Jenis Pelayanan Dasar Bid. Ketahanan Pangan Ketersediaan dan cadangan pangan

Distribusi dan Akses Pangan

SPM

Indikator

Ket

NILAI (%)

1 Ketersediaan energi dan protein perkapita

90

2014

KKP

2 Penguatan Cadangan Pangan

60

2014

KKP

3 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

90

2014

KKP

4 Stabilitas harga dan pasokan pangan

90

2014

KKP

90

2014

KKP

6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

80

2014

KKP

7 Penanganan Daerah Rawan Pangan

60

2014

KKP

Penganekaragam- 5 Pencapaian skor Pola man dan Pangan Harapan Keamanan (PPH) pangan

Penanganan Kerawanan Pangan

Capaian

Berdasarkan hal di atas, maka Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang telah melakukan upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan melalui beberapa kegiatan strategis baik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta analisis-analisis dalam

rangka

menghasilkan

rumusan-rumusan

dan

kebijakan

peningkatan

ketahanan pangan baik dalam bentuk himbauan, edaran, keputusan dan peraturan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 17

Walikota

terutama

dalam

hal

sinkronisasi

dan

koordinasi

dengan

instansi/lembaga/yayasan yang terkait.Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 2.3.1. Pemberdayaan Masyarakat. a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) Kegiatan ini merupakan pengembangan kelurahan rawan pangan yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa penambahan modal untuk pengembangan usaha masyarakat miskin melalui pengembangan Lembaga

Keuangan

Desa

(LKD),

sehingga

terjadi

peningkatan

pendapatan yang berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu :  Tahun I, merupakan Tahap Persiapan  Tahun II, merupakan Tahap Penumbuhan  Tahun III, merupakan Tahap Pengembangan  Tahun IV, merupakan tahap kemandirian  Tahun V, Gerakan Kemandirian Pangan yaitu desa tersebut telah mampu membina desa lain di sekitarnya dalam satu kelurahan Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana usaha masyarakat tersebut berkembang sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pangannya dan pendapatannya juga meningkat. Kelompok desa mandiri pangan (Demapan) yang menerima bantuan untuk Kota Padang adalah : (1) Kelompok Demapan Berkah Ilahi Kecamatan Kuranji, (2) Kelompok Demapan Kato Saiyo Kecamatan Koto Tangah, (3) Kelompok Demapan Kamboja Kecamatan Nanggalo, (4) Kelompok Demapan Tunas Mandiri Kecamatan Nanggalo dan (5) Kelompok Demapan Sarai Serumpun Kecamatan Koto Tangah. b. Pengembangan Lumbung Pangan. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari kelembagaan pangan masyarakat

menjadi

kelembagaan

cadangan

pangan

masyarakat.

Kelompok tani diberikan dana penguatan modal sebanyak Rp 25 juta/kelompok tiap tahun selama 3 tahun berturut-turut. Tahun ke empat, kelima dan keenam dana yang didapat digulirkan kepada kelompok lain Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 18

sebanyak Rp. 25 juta/kelompok setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk pembelian gabah kelompok yang dimanfaatkan untuk cadangan pangan masyarakat dan sebahagian diolah dan dipasarkan. Kegiatan ini dimulai tahun 2004 sampai 2006. Adapun kelompok lumbung pangan penerima dana bergulir tersebut adalah : (1) Kelompok lumbung pangan Inbis Sejahtera Kecamatan Kuranji, (2) Kelompok lumbung pangan Baluka Kecamatan Kuranji, (3) Kelompok lumbung pangan Tanjung Sakato Kecamatan Kuranji, (4) Kelompok lumbung pangan Bujang Juaro Kecamatan Nanggalo, (5) Kelompok lumbung pangan Basung Sepakat II Kecamatan Koto Tangah, (6) Kelompok lumbung pangan Desa Harapan Kecamatan Pauh, (7) Kelompok lumbung pangan Pisang Sakato Kecamatan Pauh, (8) Kelompok lumbung pangan Timbalun Utama Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan (9) Kelompok lumbung pangan Binuang Saiyo Kecamatan Pauh. c. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat adalah bagian kegiatan program peningkatan ketahanan pangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan Gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelolanya (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan) dalam usaha memupuk cadangan pangan dan memupuk modal dari usahanya dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah Gapoktan serta mendukung kapasitas Gapoktan dalam mengelola distribusi hasil produksinya agar anggotanya dapat memperoleh harga yang optimal pada saat musim. Kegiatan P-LDPM dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu tahap penumbuhan dengan bantuan dana sebesar Rp. 150.000.000,-, tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,- dan tahap mandiri sebesar Rp. 75.000.000,-. Sampai Tahun 2014 Kota Padang mendapatkan dana PLDPM untuk 6 gapoktan masing-masingnya Gapoktan Inbis Sejahtera di Kecamatan Kuranji, Gapoktan Harapan Bersama Kecamatan Pauh, Gapoktan Harapan Jaya Kecamatan Nanggalo, Gapoktan Cenno Pulai Kecamatan Koto Tangah, Gapoktan Pisang Sakato Kecamatan Pauh dan Gapoktan Fajar Mahkota Kecamatan Koto Tangah. Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 19

d. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota KWT dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga dalam rangka menunjang tercapainya konsumsi pangan aman, beragam, bergizi, berimbang sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Kota Padang mendapatkan dana pemanfaatan pekarangan sejak Tahun 2012 sampai 2014, dengan total kelompok penerima sebanayak 56 kelompok dengan sumber dana dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Barat. 2.3.2. Analisis Berdasarkan Subsistem Ketahanan Pangan Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan bahan rumusan dan kebijakan dalam pengembangan ketahanan pangan Kota Padang. Rumusan kebijakan ini akan dijadikan input untuk dibahas ditingkat Dewan Ketahanan Pangan

Kota

Padang,

sehingga

menghasilkan

kebijakan

dalam

pengembangan ketahanan pangan Kota Padang 2009 - 2014. Analisis yang dilakukan sebagai berikut : a. Analisis Ketersediaan Pangan Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat situasi ketersediaan pangan berikut hal-hal yang mempengaruhi ketersediaan tersebut sehingga

dihasilkan

bahan-bahan

untuk

rumusan

kebijakan

pengembangan ketahanan pangan yang akhirnya akan menjadi kebijakan dalam rangka penyediaan pangan masyarakat. b. Analisis Distribusi Pangan Kegiatan

ini

dimaksudkan

untuk

melihat

sejauh

mana

ketergantungan Kota Padang terhadap pasokan pangan dari luar dan sejauh mana kemampuan Kota Padang memenuhi kebutuhan pangan di luar Kota Padang, masalah-masalah distribusi pangan yang berdampak terhadap kenaikan harga pangan di tingkat konsumen sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Analisis ini diharapkan mampu memberikan rumusan kebijakan tentang efisiensi distribusi pangan, upaya-upaya


Page 20

terhadap jaminan pasokan pangan sehingga bahan pangan tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat. c. Analisis Harga Pangan Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat situasi harga pangan baik ditingkat produsen maupun konsumen. Analisis ini menghasilkan prediksi kemungkinan terjadinya gejolak harga pangan dan rumusan kebijakan antisipasi gejolak harga pangan tersebut baik ditingkat produsen maupun konsumen. Kondisi harga pangan di Kota Padang setiap tahunnya tidak memperlihatkan kenaikan yang begitu meresahkan masyarakat. Secara umum perkembangan harga pangan pokok dan strategis ditingkat konsumen umumnya masih wajar dan masih terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kenaikan harga dipicu oleh karena menghadapi Puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Terjadinya fluktuasi harga bahan pangan pada beberapa komoditi disebabkan karena pasokan pangan terbatas serta sistim distribusi yang terhambat. Kenaikan harga ditingkat konsumen tidak selalu diiringi oleh kenaikan harga di tingkat produsen, berarti keuntungan yang lebih besar dinikmati oleh pedagang. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang 2.4.1 Tantangan Tantangan yang ada pada pengembangan pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang adalah : 1. Kurangnya pelatihan terhadap pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat. 2. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan. 3. Terbatasnya

tenaga/sumber

daya

manusia

baik

kualitas

maupun

kuantitaskhususnya PNS (jumlah PNS hanya 13 orang) 4. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.


Page 21

5. Perilaku

masyarakat

yang

masih

cenderung

sulit

merubah

pola

makan(pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil. 6. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi 7. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha. 8. Fluktuasi harga pangan. 9. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif. 10. Masih terbatasnya komsumsi pangan berimbang, beragam, bergizi, seimbang dan aman. 2.4.2 Peluang Peluang yang ada pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang adalah : 1. Adanya teknologi yang selalu berkembang 2. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan 3. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik 4. Makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas. 5. Potensi diversifikasi bahan pangan. 6. Tersedianya anggaran yang cukup baik dari APBD II maupun APBN untukmenunjang terselenggaranya kegiatan Ketahanan Pangan. 7. Adanya koordinasi dengan Badan POM dan Dinas Kesehatan dalam melakukan berbagai upaya agar terdapat standar pangan yang sehat serta bebas bahan pengawet. 8. Tersedianya

pekarangan

masyarakat

untuk

pelaksanaan

penanamanpangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan. 9. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog, LDPMdan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.


Page 22

10. Terbentuknya

Kelompok

pada

daerah

rawan

pangan

yang

dapatmendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin. 11. Adanya komitmen pemerintah Kota Padang dalam upayapengentasan kemiskinan 12. Adanya kebijakan Nasional percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) 13. Adanya

kebijakan

pemerintah

bahwa

ketahanan

pangan

merupakanurusan wajib.


Page 23

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktoreksternal.Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Padang. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kota : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan:  Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukungperwujudan ketahanan pangan;  Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan Nasional,Provinsi dan Kabupaten/Kota;  Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan. b. Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

di

bidangketahanan pangan:  Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;  Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan; Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 24

 Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;  Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan;  Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas. c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi

pangan,

konsumsi

dan

penganekaragaman

pangan,

dan

keamananpangan lingkup Kota Padang :  Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;  Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);  Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;  Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;  Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;  Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi. d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:  Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;  Belum

optimalnya

koordinasi

internal

antar

unit

kerja/bidang

dalam

pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;  Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.


Page 25

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kota Padang merupakan gambaran kondisi masa depan yangdicitacitakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2014-2019. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periodeperencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kota Padang yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2019 untuk menggambarkan tujuanutama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, duniausaha, dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 4 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan”. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka

meningkatkan

meningkatkan

perekonomian

kesejahteraan

berbasis

masyarakat,

kerakyatan

dengan

kebijakan

dalam

raangka

pengalokasian

anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kedaulatan pangan dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal. 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatra Barat 3.3.1. Telaahan RenstraBadan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Perencanaan

pembangunan

ketahanan

pangan

tidak

hanya

padapeningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik,

kontinyu

dan

aktual.

Konsekuensinya

dalam

pembuatan

perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan


dan

Page 26

kerentanan pangan, pilar distribusi pangan dan pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan berjalan secara senergis. Sesuai

dengan

tugas

dan

fungsi

Kantor

Ketahanan

Pangan

yaitupengembangan SDM, mengacu pada kondisi lingkungan pertanian khususnyapembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan PanganKementrian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2010 – 2014, yaitu:“Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan

inovatif dalam

pemantapanketahanan pangan”. Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengemban misi dalam tahun 2010 – 2014, yaitu : a. Peningkatan

kualitas

pengkajian

dan

perumusan

kebijakan

pembangunanketahanan pangan. b. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional c. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah d. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantaauan dan evaluasi pelaksanaanya. Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan tahun 2010-2014 meliputi: a. Ketersediaan

energi

perkapita

minimal

2200

kilokalori/hari

dan

penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari; b. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun; c. Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari; d. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3; Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 27

e. Terpantaunya distribusi pangan lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat; f. Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi kabupaten/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa ; g. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat; h. Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. 3.3.2. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Dalam pembuatan Renstra Ketahanan Pangan Kota Padang 2014 – 2019 mengacu kepada Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. Adapun Visi Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat adalah Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Sumatera Barat berbasis pangan lokal. Sedangkan misinya adalah : a. Meningkatkan ketahanan pangan berbasis nagari menuju kemandirian pangan,

serta

kemampuan

masyarakat

dalam

pemenuhan

dan

pengelolaan cadangan pangan. b. Memfasilitasi

peran

serta

masyarakat

dalam

upaya

percepatan

diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. c. Mengembangkan kelembagaan pangan masyarakat sebagai pelaku distribusi pangan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. d. Meningkatkan penerapan sistem mutu dan keamanan pangan dalam rangka menghadapi persaingan global. e. Mengoptimalkan fungsi penyuluhan dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program

ketahanan

pangan,

serta

peningkatan

koordinasi

dalam

perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan.


Page 28

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi

penyusunan

dalam

suatu

kesatuan

geografis,

berdasarkan

aspek

administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek. Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelajutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan

masyarakat,

meningkatkan

meningkatkan

penyediaan

mempertahankan

perlindungan

lapangan

keseimbangan

kerja

ekologis,

dan

bagi

pemberdayaan kehidupan

mewujudkan

yang

petani, layak,

revitalisasi pertanian

ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultua berkelanjutan. Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah pembangunan gudang lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung gabah pada waktu musim panen rayadan menampung gabah antisipasi pada musim-musim tertentu. Pembangunan

gudang

lumbung

pangan

masyarakat

dibangun

di

wilayah/daerahsentra produksi dan daerah rawan pangan. Oleh karena itu gudang lumbung pangandibangun (lokasi) pada daerah pemukiman sesuai dengan tata Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 29

ruang wilayahkecamatan/desa. Target pembangunan lumbung pangan sebanyak 8 (delapan) buah untuk lumbung pangan masyarakat dan 1 buah lumbung pangan pemerintahdalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2014 s/d 2019. Penentuan

lokasi

gudang

lumbung

pangan

dilakukan

dengan

cara

mengkoordinasikan dengan kecamatan sehingga pihak pemerintah kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi lumbung pangan akan dibangun. Melalui hal diatas dapat diketahui dengan tepat dimana gudang lumbung pangan tersebut akan dibangun sehingga tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung/cagar alam. Dalam hal ini berdirinya bangunan lumbung berdiri di

atas

lahan yang sesuai denganRencana Tata Ruang Wilayah 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kota

Padang

adalah

dikedepankandalam

kondisi

atau

perencanaan

hal

yang

pembangunan

harus karena

diperhatikan dampaknya

atau sangat

signifikan bagi Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang di masa datang. Berbagai

permasalahan

pembangunan

ketahanan

pangan

yang

dihadapi,tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan

pengaruh

terhadap

pencapaian

sasaran

pembangunan

ketahanan pangan Kota Padang, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upayaupaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu,


Page 30

pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan

kedaulatan

pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. 2. Penanganan kerawanan pangan Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. 3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang. 2. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas

dari

permasalahan

penganekaragaman

konsumsi

yang pangan

dihadapi karena

dalam

pengembangan

keterbatasan


ekonomi,

Page 31

pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang

berbasis

impor.Peningkatan

penganekaragaan

konsumsi

pangan

masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya. 5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas. 6. Kelembagaan Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan sebagai lembaga koordinasi, menuntut adanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stake holder yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan telah terbentuknya Kantor KetahananPangan Kota Padang memberikan peluang besar bagi daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjunya dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Walikota. Dalam pelaksanaannya Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan optimal, berbagai permasalahan masih dijumpai mulai dari kelengkapan dan kemampuan dariSekretariat Dewan Ketahanan Pangan, sampai dengan tingkat peran aktif dari setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan. Permasalahan koordinasi ini perlu mendapat perhatian, karena 70% keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di daerah ditentuan oleh Instansi di Luar Kantor Ketahanan Pangan. Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 32

Selain kelembagaan struktural dan fungsional tersebut, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat. Kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat juga masih belum berjalan optimal, seperti kelembagaan lumbung pangan

dan

Lembaga

Distribusi

Pangan

Masyarakat

(LDPM).

Seluruh

kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat tercapai.


Page 33

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1. Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 yakni “Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”, Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang telah menetapkan visi, yaitu : ”Terwujudnya Stabilitas Pangan Masyarakat di Kota Padang” Terwujudnya Stabilitas Pangan Masyarakat di Kota Padang di antaranya dapatdicirikandengan stabil dan tersedianya pangan yang cukup, makin baiknya capaian pola pangan harapan, makin baik dan meningkatnya keragaman melalui diversifikasi konsumsi pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untukmewujudkan visi yang telah ditetapkan. Upaya untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui misi : 1. Menumbuhkan penyediaan pangan yang berbasis potensi lokal 2. Meningkatkan alur distribusi dan akses pangan di Kota Padang 3. Meningkatkan mutu konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis bahan pangan lokal 4. Meningkatkan pengembangan mutu dan keamanan pangan masyarakat 5. Mengoptimalkan kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang dalam koordinasi dan sinkronisasi pemantapan ketahanan pangan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional, baik yang didukung melalui pembiayaan APBD Kota Padang, Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 34

APBD Provinsi Sumatera Barat, dan APBN serta kontribusi positif dari swasta dan swadaya masyarakat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Ketahanan Pangan Berdasarkan visi dan misi di atas, Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun

tujuan dan sasaran strategis adalah : 1.2.1. Tujuan Secara umum tujuan

pembangunan ketahanan pangan yaitu

mewujudkan dan mengembangkan sistim ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. Melalui pengembangan sub sistim ketersediaan pangan, sub system konsumsi pangan, sub system distribusi pangan, mutu dan

keamanan

pangan

dengan

memperhatikan

potensi,

keragaman

sumberdaya pangan dan budaya. Adapun tujuan Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan

koordinasi

dalam

perumusan

kebijakan

ketahanan

pangan. b. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga. c. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana. d. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. e. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan. f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.


Page 35

g. Meningkatkan

penganekaragaman

pangan

melalui

pengembangan

pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. h. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. b. Meningkatnya kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang dalam koordinasi dan sinkronisasi pemantapan ketahanan pangan 1.2.2. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Kantor Ketahanan Pangan dalam peningkatan ketahanan pangan adalah : 1. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita dalam jumlah yang cukup minimal 2400 Kkal/Kap/hari dan penyediaan protein minimal 63 gram/Kap/hari. 2. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan, dengan konsumsi energi sebesar 2.150 Kkal/Kap/hari dan Protein sebesar 57 gram/Kap/hari. 3. Menurunnya konsumsi beras perkapita/tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein dan nabati. 4. Tercapainya peningkatan distribusi dan akses pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. 5. Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan dengan berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1 % setiap tahun. 6. Meningkatnya penanganan mutu dan keamanan pangan masyarakat 7. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan 8. Tersedianya sumberdaya aparatur dan masyarakat yang berkualitas untuk menunjang kelembagaan ketahanan pangan. 9.

Tercapainya ketersediaan pangan utama.

10. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.


Page 36

11. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah. 12. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan. 4.3 Strategi dan Kebijakan 4.3.1 Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pembangunan ketahanan pangan di Kota Padang tahun 2014-2019 perlu diidentifikasi beberapa faktor lingkungan strategis, baik lingkungan strategis internal maupun eksternal seperti yang dapat dilihat pada Swot Analisys Tabel 7 di bawah ini : Tabel IV.1. SWOT ANALISYS

Kekuatan (Strategis) :

Kelemahan (Weaknesses) :

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (pasal 7 ayat 2 m; ketahanan pangan merupakan urusan wajib).  Cukupnya ketersediaan pangan dan keanekaragaman sumberdaya pangan lokal  Masyarakat responsif terhadap pembangunan ketahanan pangan

 Kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksana sistem ketahanan pangan belum memadai  Belum terbangun kesamaan pandang system ketahanan pangan diantara stakeholders  Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan dan gizi yang beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman (B2SA)  Masih terdapatnya masyarakat miskin sebagai akibat dari rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat

S W

Peluang (Opportunities) :

Ancaman (Threats) :

 Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi memerlukan perumusan strategi penyediaan dan distribusi secara komprehensif serta pemetaan potensi kerawanan pangan.

 Ketidak stabilan kondisi politik dan ekonomi akan memicu gejolak harga dan distribusi pangan.  Ancaman terjadinya bencana banjir dan kekeringan sebagai

O T


Page 37

dampak ekploitasi sumber daya lahan berpotensi menghambat kelancaran distribusi dan optimalisasi produksi pangan.

 Perubahan tingkat sosial dan pendapatan perkapita penduduk berpengaruh terhadap pola konsumsi sehingga menuntut penyediaan pangan secara beragam, bergizi dan berimbang sesuai dengan pola pangan harapan.  Trend perubahan perilaku konsumen terhadap produk pangan olahan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan strategis tersebut, telah ditentukan beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu : 1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan segar 2. Percepatan

penganekaragaman

konsumsi

pangan

dalam

rangka

pencapaian pola pangan beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman. 3. Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (Desa Mandiri Pangan, LumbungPangan Masyarakat, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) 4. Pengembangan

penyediaan

cadangan

pangan

yang

cukup

oleh

pemerintah dan masyarakat. 5. Mengembangkan sistem ketahanan pangan daerah yang mengarah pada pertanian berwawasan agribisnis yang mempunyai daya saing, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 6. Mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga koordinasi dalam kebijakan ketahanan pangan 7. Pengembangan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. 8. Menjaga stabilisasi harga pangan dalam rangka menjamin akses masyarakat terhadap pangan


Page 38

4.3.2 Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang adalah : 1. Meningkatkan

ketersediaan

dan

penanganan

kerawanan

pangan,

melaluikegiatan :

 Penyediaan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri,  Pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat,

 Kemandirian pangan berbasis sumberdaya dan budaya pangan lokal,  Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian pangan masyarakat (Program Aksi Desa Mandiri Pangan) 2. Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, melalui :  Stabilisasi pasokan/penyediaan dan harga pangan utama (HPP, OP)  Bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan  Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)) 3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, melalui :  Peningkatan kualitas konsumsi pangan ke arah B2SA (beragam bergizi seimbang, sehat dan aman)  Diversifikasi pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal  Industri olahan pangan berbasis tepung-tepungan : kudapan dan “nasi non beras”  Penurunan konsumsi beras/kapita  Peningkatan keamanan pangan


Page 39

.

4. Mendorong dan meningkatkan peran seluruh stake holder's ketahanan pangan dari hulu sampai hilir Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat kita lihat pada Tabel 8 dibawah ini : Tabel IV.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi: Terwujudnya Stabilitas Pangan Masyarakat di Kota Padang Tahun 2019” Misi 1 : Menumbuhkan penyediaan pangan yang berbasis potensi lokal No 1

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan

Dipertahankannya

Pengembangan

Meningkatkan

kemampuan

ketersediaan energi

kelembagaan

ketersediaan dan

dalam

perkapita minimal

pangan

penanganan

membangun

2.400 kkal/kap/hr

dipedesaan (Desa

kerawanan pangan

ketersediaan

dan penyediaan

Mandiri Pangan,

melalui : penyediaan

pangan dalam

protein minimal 63

Lumbung Pangan

pangan, pengelolaan

jumlah yang

gr/kapita/hr

Masyarakat,

dan pengembangan

Lembaga

cadangan pangan

Distribusi Pangan

pemerintah dan

Masyarakat)

masyarakat,

cukup,beragam dan berkualitas diseluruh rumah tangga dengan

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan

Pengembangan

penanganan rawan

penyediaan dan

pangan dengan

pemantauan

berkurangnya

produksi serta

Membangun

jumlah penduduk

cadangan pangan

kesiapan dalam

rawan pangan

yang cukup oleh

mengantisipasi

minimal 1 % setiap

pemerintah dan

dan menangani

tahun

masyarakat

mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada

kemandirian pangan berbasis sumberdaya dan budaya pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian pangan

kerawanan pangan


Page 40

Visi: Terwujudnya Stabilitas Pangan Masyarakat di Kota Padang Tahun 2019” Misi 2 : Meningkatkan alur distribusi dan akses pangan di Kota Padang No 2

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Mengembangkan

Tercapainya

Menjaga stabilitas

Meningkatkan

sistem distribusi

peningkatan

harga pangan

sistem distribusi dan

dan akses

distribusi dan

dalam rangka

stabilitas harga

pangan untuk

akses pangan yang

menjamin akses

pangan melalui :

menjaga

mampu menjaga

masyarakat

stabilitas

stabilitas

harga pangan

terhadap pangan

pasokan/penyediaan

pasokan dan

yang terjangkau

harga pangan

bagi masyarakat

yang terjangkau

Mengembangkan sistem distribusi dan akses

bagi masyarakat

pangan masyarakat

dan harga pangan utama, bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)

Visi: Terwujudnya Stabilitas Pangan Masyarakat di Kota Padang Tahun 2019” Misi 3 : Meningkatkan mutu konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis bahan pangan lokal No 3

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan

Tercapainya

Percepatan

Meningkatkan

penganekaragaman

konsumsi pangan

penganekaragaman

pemenuhan

pangan melalui

penduduk sesuai

konsumsi pangan

kebutuhan konsumsi

pengembangan

dengan Pola

dalam rangka

pangan melalui :

pangan lokal dan

Pangan Harapan

pencapaian pola

Peningkatan kualitas

produk pangan

dengan konsumsi

pangan beragam,

konsumsi pangan

olahan guna

energi sebesar

bergizi seimbang,

kearah B2SA,

meningkatkan

2.150 kkal/kap/hr

sehat dan aman.

Diversifikasi pangan


Page 41

Visi: Terwujudnya Stabilitas Pangan Masyarakat di Kota Padang Tahun 2019” Misi 3 : Meningkatkan mutu konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis bahan pangan lokal No

Tujuan

Sasaran

konsumsi pangan

dan protein

yang beragam,

sebesar 57

bergizi seimbang,

gr/kapita/hr

sehat dan aman (B2SA) serta penurunan konsumsi beras perkapita

Menurunnya konsumsi beras perkapita /tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikkan konsumsi umbiumbian dan sumber protein nabati

Strategi Pengembangan sistem ketahanan pangan daerah yang mengarah pada pertanian berwawasan agribisnis, yang mempunyai daya saing untuk

Kebijakan berbasis sumberdaya dan budaya lokal, Industri olahan pangan berbasis tepung-tepungan dan penurunan konsumsi beras/kapita

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

Visi: Terwujudnya Stabilitas Pangan Masyarakat di Kota Padang Tahun 2019” Misi 4 : Meningkatkan pengembangan mutu dan keamanan pangan masyarakat No

Tujuan

Sasaran

Strategi

4

Meningkatnya

Meningkatnya

Pengembangan

Peningkatan mutu

pengembangan

penanganan mutu

sistem penanganan

dan keamanan

mutu dan

keamanan pangan

mutu dan

pangan masyarakat

keamanan pangan

masyarakat

keamanan pangan

masyarakat

Kebijakan

masyarakat


Page 42

Visi: Terwujudnya Stabilitas Pangan Masyarakat di Kota Padang Tahun 2019” Misi 5 : Mengoptimalkan kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang dalam Koordinasi dan Sinkronisasi pemantapan ketahanan pangan No

Tujuan

Sasaran

Strategi

5

Meningkatnya

Meningkatnya

Mengoptimalkan

Mendorong dan

kinerja Dewan

efektifitas

peran Dewan

meningkatkan peran

Ketahanan Pangan

koordinasi

Ketahanan Pangan

seluruh stoke holder

dalam koordinasi

kebijakan

sebagai lembaga

ketahanan pangan

dan sinkronisasi

ketahanan pangan

koordinasi dalam

dari hulu sampai

pemantapan

melalui Dewan

kebijakan

hilir

ketahanan pangan

Ketahanan Pangan

ketahanan pangan

Tersedianya

Melaksanakan

sumberdaya

koordinasi secara

aparatur dan

sinergis dalam

masyarakat yang

peny. kebijakan

berkualitas untuk

ketersediaan,

menunjang

distribusi, konsumsi

kelembagaan

dan keamanan

ketahanan pangan

pangan


Kebijakan

Page 43

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas

dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan

Kota Padang. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuatitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan . 5.1. Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang 5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional c. Penyediaan Alat Tulis Kantor d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan j. Penyediaan Makanan dan Minuman


Page 44

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l. Penyediaan Alat Kebersihan 5.1.2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, dengan kegiatan: a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Mebeleur c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Dinas dengan Perlengkapannya b. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 5.1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dgn kegiatan : a. Bimbingan Teknis Ketahanan Pangan 5.1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengankegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.1.6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan kegiatan : a. Analisa Ketersediaan Pangan Berdasarkan NBM b. Pengembangan dan Pemberdayaan Lumbung Pangan c. Cadangan Pangan Pemerintah d. Pembinaan Desa Mandiri Pangan e. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) f. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi g. Peta Pangan FSVA


Page 45

h. Pemantauan Harga Pangan i. Distribusi dan Akses Pangan j. Pemanfaatan dan Peningkatan Teknologi Pengolahan Pangan k. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan l. Promosi/Pameran Pembangunan Ketahanan Pangan m. Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan n. Uji Mutu dan Keamanan Pangan o. Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) p. Lomba Cipta Menu B2SA q. Data Base Ketahanan Pangan r. Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan s. Sosialisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan 5.1.7 Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan a. Analisis Mutu, Gizi, Keamanan Produk dan Konsumsi Pangan

b. Pembinaan Pelatihan Keamanan Pangan pada Tukang Jajan Jalanan c. Pembinaan dan Pelatihan Keamanan Pangan Produk Pabrikan Skala Kecil/RT

d. Pembinaan Sistem Managemen Uji Mutu dan Keamanan Pangan 5.1.8 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan : a. Penyusunan Peta Kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat b. Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan Wilayah c. Penanganan Daerah Rawan Pangan d. Koordinasi Kebijakan Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan e. Peningkatan SDM Pengumpul Data dan Analisis Harga Pangan f. Penyusunan Petunjuk Operasional Penganekaragaman Konsumsi Pangan g. Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2014-2019

Page 46

h. Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan i. Sosialisasi Situasi dan Pola Konsumsi Pangan j. Dukungan management dan Teknis Lainnya 5.1.9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang dapat dilihat pada Tabel V.1(tabel terlampir)


Page 47


Page 48


Page 49


Page 50


Page 51


Page 52


Page 53

5.2 Indikator Kinerja Indikator kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya ketersediaan energi per kapita dalam jumlah yang cukup minimal

2400

Kkal/Kap/hari

dan

penyediaan

protein

minimal

63

gram/Kap/hari. 2. Meningkatnya penguatan cadangan pangan Kota Padang sebanyak 100% 3. Meningkatnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan Kota Padang 4. Meningkatnya stabilitas harga dan pasokan pangan 5. Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) 6. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 7. Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan 5.3 Kelompok Sasaran Kelompok sasaran pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang adalah sebagai berikut: 1. Keluarga miskin, rawan pangan dan masyarakat gizi buruk 2. Untuk kestabilan harga bahan pokok 3. Para ibu Rumah Tangga 4. Pengrajin/pengolahan pangan lokal 5. Perubahan pola konsumsi pangan dimasyarakat. 5.4

Pendanaan Indikatif Sumber pendanan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan

Ketahanan

Pangan

berasal

dari

dana

APBD

dan

DanaDekonsentrasi

Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan.


Page 54

BAB VI. INDIKATOR KINERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan visi dan misi jangka menengah yang telah dijabarkan dalam rancangan RPJMD tahun 2014 - 2019, maka tujuan pembangunan Kota Padang adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota pendidikan, perdagangan dan Pariwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan wilayah Sumatera Bagian Tengah umumnya. 2. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik 3. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religius dan berbudaya 4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui pennaggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sedangkan sasaran utama pembangunan Kota Padang secara lebih konkrit mencakup 4 hal pokok yang masing-masing saling berkaitan yaitu : 1. Terwujudnya Kota Padang yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Publik 2. Terciptanya Kota Padang yang juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang ditekankan pada bidang perdagangan, jasa dan pariwisata untuk wilayah sumatera bagian tengah 3. Terlaksananya Kota Padang sebagai Kota Layak Huni yang mempunyai sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas. 4. Terciptanya masyarakat yang sejahtera, religius dan berbudaya Dari sasaran utama pembangunan Kota Padang, maka Kantor Ketahanan Pangan

Kota

Padang

berperan

penting

dalam

mewujudkan

sasaran

utama

pembangunan Kota Padang, yaitu menciptakan Kota Padang yang juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang ditekankan pada bidang perdagangan, jasa dan pariwisata untuk wilayah sumatera bagian tengah melalui indikator pertumbuhan ekonomi dan konstribusi sektor perdagangan.


Page 55

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Padang dapat kita lihat pada Tabel VI.1 dibawah ini : Tabel VI.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0

(1)

(2)

(3)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)

Kalori 3.200 kkal/kap /hr dan Protein 125 gr/kap/h r

Kalori 3.400 kkal/kap /hr dan Protein 130 gr/ kap/hr




Kalori 4.000 kkal/kap/hr dan Protein 145 gr/ kap/hr

20 ton besar

(9)

1

Ketersediaan energi dan protein perkapita

Kalori 3.043,70 kkal/kap/hr dan Protein 119,61 gr/kap/hr

2

Penguatan Cadangan Pangan

40 ton beras

20 ton besar

20 ton besar

20 ton besar

20 ton besar

20 ton besar

3

Ketersediaan informasi pasokan , harga dan akses pangan

7 pasar

9 pasar

11 pasar

13 pasar

15 pasar

16 pasar

16 pasar

4

Stabilitas harga dan pasokan pangan

9 bahan pangan

9 bahan pangan

9 bahan pangan

9 bahan pangan

9 bahan pangan

9 bahan pangan

9 bahan pangan

5

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

84,2

85

87

89

91

93

93

6

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

10 sampel

20 sampel

30 sampel

40 sampel

30 sampel

30 sampel

30 sampel

7

Penanganan daerah rawan pangan

5 daerah rawan pangan








Page 56

BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan khususnya di Kota Padang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan dari tahun (2014 - 2019). Rencana Strategis Tahun 2014-2019 Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang ini menggambarkan arah, kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dengan mengacu pada : 1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2009 – 2014; 2) Permasalahan dan tantangan yangdihadapi, dan 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014 - 2019. Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan

pembangunan

yang

memang

dibutuhkan

oleh

stakeholders

dan

merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang

ditetapkan

secara

konsisten

dalam

rangka

mendukung

terwujudnya

Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.


Page 57

TABEL V.1 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT URUSAN KETAHANAN PANGAN DAN PENDANAAN TAHUN 2014 - 2019 KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode Rek.

Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

1

2

3

4

5

6

7

Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam dan berkualitas diseluruh rumah tangga dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal yang ada

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan panga

Penurunan penduduk rawan pangan, peningkatan diversifikasi pangan dan penurunan konsumsi beras perkapita per tahun

KANTOR KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat

Tahun-1 (2014) Target 8

Rp.000 9

1.657.068,3


Rp.000 11

1.405.735,0


Rp.000 13

1.438.020,0


Rp.000 15

1.458.790,0


Rp.000 17

1.480.600,0

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD akhir periode Renstra SKPD Penanggung Jawab Target Rp.000 18 19 20

21

1.503.500,0

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan

Penyusunan peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

Jumlah peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan Wilayah

Jumlah/hasil pemantauan produksi dan Ketersediaan Pangan wilayah

Penanganan daerah rawan pangan

Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani

Koordinasi Kebijakan Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan

Jumlah hasil koordinasi rantai pasokan dan pemasaran pangan di Kota Padang

Ktr Ketahanan Pangan

Peningkatan SDM Pengumpul Data dan Analisis Harga Pangan

Jumlah petugas pengumpul data dan analis harga pangan yang mengikuti pelatihan


Menyusun petunjuk operasional penganekaragaman konsumsi pangan

Jumlah road map diversifikasi pangan yang dihasilkan

Pembinaan dan pengembangan pangan lokal

Lokasi

Jumlah pelaku pangan yang dilatih dalam pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal

Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan

% peningkatan Skor PPH

Sosialisasi Situasi & pola konsumsi pangan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi situasi dan konsumsi pangan

-

Ket. Pangan

11 Kec

Ket. Pangan, BPBD 11 Kec dan Dinas Kesehatan

Ket pangan

Kota Pdg

Ket. Pangan

Kota Pdg

Ket. Pangan

Kota Pdg

Ket. Pangan

Kota pdg

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan 1

Meningkatkan mutu dan keamanan pangan segar

Sasaran 2

Meningkatnya mutu dan keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat

Indikator Sasaran 3

Program dan Kegiatan 4 Dukungan managemen dan teknis lainnya

7


Rp.000 9


Rp.000 11


Rp.000 13


Rp.000 15


Rp.000 17


Lokasi

21

Jumlah dokumen produk pangan yang aman untuk dikonsumsi

Ket. Pangan

Kota Padang

Pembinaan / Pelatihan keamanan pangan pada tukang jajan jalanan

Meningkatnya jumlah penjual pangan jajan jalanan yang aman dikonsumsi di lokasi sekolah

Ket. Pangan

11 Kec

Pembinaan dan pelatihan keamanan pangan produk pabrikan skala kecil/RT

Jumlah pelaku industri pangan skala kecil/RT yang makanannya aman di konsumsi

Ket. Pangan

11 Kec

Jumlah dokumen Uji Mutu dan Keamanan Pangan

Ket. Pangan

11 Kec

Meningkatnya konsumsi Program Peningkatan pangan segar yang aman di Mutu dan Keamanan masyarakat Pangan

Penurunan jumlah penduduk rawan pangan, meningkatnya skor Pola Pangan harapan (PPH), menurunnya konsumsi beras 1,5 % pertahun dan menjaga kestabilan pangan pokok

6 Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum, evaluasi dan pelaporan program ketahanan pangan


Kota Padang

Pembinaan system managemen uji mutu dan keamanan pangan

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan paangan

5


KKP

Analisis mutu, gizi, keamanan produk dan konsumsi pangan

Membangun kesiapan dalam sistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar

Kode Rek.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an)

Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar

0

Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

919.800

984.050

0

1.014.050

0

1.014.050

0

48.500

kalori 3.600 kkal/kap/ hr, protein 135 gr/kap/hr

27.500

11 kelp cadangan pangan masy.

1.014.050

0

1.014.050

48.500


48.500


48.500


48.500

Ketahanan Pangan Kota Padang

30.000


30.000


30.000


30.000

Ketahanan Pangan 7 kecamatan

Analisa ketersediaan Panga Berdasarkan NBM

Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita

kalori 3.043,70 kkal/kap/hr, protein 119,61 gr/kap/hr


33.000

kalori 3.400 kkal/kap/hr , protein 130 gr/kap/hr

Jumlah kelembagaan cadangan pangan masyarakat

Pembinaan terhadap 9 9 kelp kelompok kelembagaan cadangan cadangan pangan pangan masyarakat masy.

27.500


Pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan


Sasaran 2

Indikator Sasaran 3

Program dan Kegiatan 4

Kode Rek.


Tahun-1 (2014)

Tahun-2 (2015)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Tahun-5 (2018)

Target 8

Rp.000 9

Target 10

Rp.000 11

Target 12

Rp.000 13

Target 14

Rp.000 15

Target 16

Rp.000 17


Lokasi

6

7

Cadangan Pangan Pemerintah

Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah

40 ton beras

20 ton beras

180.000

20 ton beras

192.500

20 ton beras

192.500

20 ton beras

192.500

20 ton beras

192.500

20 ton beras

192.500


Pembinaan Desa Mandiri Pangan

Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok desa mandiri pangan Pembinaan terhadap 5 kelompok desa mandiri pangan

6 kelp demapan

50.000

6 kelp demapan

50.550

7 kelp demapan

52.500

7 kelp demapan

52.500

7 kelp demapan

52.500

7 kelp demapan

52.500

Ketahanan Pangan 4 kecamatan

6 gapoktan

7 gapoktan

33.000

8 gapoktan

40.000

9 gapoktan

40.000

10 gapoktan

40.000

11 gapoktan

40.000

11 gapoktan

40.000

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

5


21

Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina

Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

Jumlah dokumen informasi situasi pangan dan gizi

Peta Pangan FSVA

Jumlah peta FSVA Kota Padang

-

1 peta FSVA Kota Padang Pemantauan harga pangan

Persentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan

Distribusi dan Akses pangan

Jumlah dokumen distribusi dan akses pangan

Pemanfaatan dan peningkatan Teknologi Pengolahan Pangan

Jumlah kelompok pangan yang dilatih untuk pemanfaatan teknologi pangan

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibina pekarangannya

Promosi/Pameran Pembangunan Ketahanan Pangan Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

7 pasar

110.000

9 pasar

38.500

-

44.000

3 indikator

35.000

1 peta FSVA Kota Padang

-

3 indikator

35.000

3 indikator

-

35.000

3 indikator

-

35.000

3 indikator

-


35.000 Ket. Pangan

-

Ket. Pangan

11 pasar

38.500

13 pasar

38.500

15 pasar

38.500

16 pasar

38.500

16 pasar

38.500


9 kec

30.000

10 kec

30.000

11 kec

30.000

11 kec

30.000

11 kec

30.000


11 kecamatan

11 kec.

11 kec.

59 kelompok

59 kelp

120.000 90 kelp

jumlah promosi ketahanan pangan yang diikuti

100%

100%

78.800 90 kelp

Persentase peningkatan mutu dan keamanan pangan segar

100%

100%

55.000

50.000

11 kec.

52.500

4 kecamatan

11 Kec

Kota Pdg

11 kec.

52.500

11 kec.

52.500

11 kec.

52.500 Ket. Pangan

11 Kec

121.000 100 kelp

121.000 110 kelp

121.000

120 kelp

121.000

120 kelp

121.000 Ket. pangan

11 Kec

68.000 100 kelp

68.550 110 kelp

68.550

120 kelp

68.550

68.550


Sasaran 2

Indikator Sasaran 3

Program dan Kegiatan 4 Uji Mutu dan Keamanan Pangan

Kode Rek. 5

Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output) 6 Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap keamanan pangan

Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)

Persentase peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Lomba Cipta Menu B2SA

Jumlah lomba cipta menu B2SA yang dilaksanakan

Data Base Ketahanan Pangan

Jumlah buku data base ketahanan pangan, hasil analisis dan sistem informasi ketahanan pangan

Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang

Jumlah rumusan Rapat Dewan Ketahanan Pangan

Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan

Jumlah kategori kelompok kelembagaan ketahanan pangan masyarakat dan aparat

Sosialisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan

Persentase peningkatan pemahaman terhadap program dan kegiatan ketahanan pangan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah materai yang tersedia

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang diperpanjang perizinannya

- Penyediaan alat tulis kantor

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 7


Rp.000 9

Tahun-2 (2015) Target 10 20 sampel

11 kecamatan

11 Kec

35.000

11 Kec

100%

Rp.000 11


Rp.000 13


Rp.000 15

45.000

45.000

45.000

40.000 100 kelp

40.000 110 kelp

40.000

55.000 100 kelp

55.000 110 kelp

55.000


Rp.000 17


45.000

45.000

120 kelp

40.000

40.000

120 kelp

55.000

55.000

21

1 buku

1 buku

50.000

1 buku

55.000

1 buku

55.000

1 buku

55.000

1 buku

55.000

1 buku

55.000

1 rumusan

1 rumusan

65.000

3 rumusan

62.500

3 rumusan

65.000

3 rumusan

65.000

3 rumusan

65.000

3 rumusan

65.000

Sekretariat Dewan Kota Padang Ketahanan Pangan

20.000

Sekretariat Dewan Kota Padang Ketahanan Pangan

20.000

-

1 kali

338.924

25.000

1 kali

221.585

25.000

20.000

1 kali

232.660

25.000

20.000

1 kali

244.300

25.000

1 kali

256.510

25.000

KKP

Lokasi

KKP

Kota Padang

Kota Padang

269.340

950 buah

950 bh

3.300

810 bh

3.060

950 bh

3.060

950 bh

3.600

950 bh

3.600

1100 bh

3.900


100%

100%

9.174

100%

9.000

100%

9.000

100%

10.000

100%

10.000

100%

12.000


7 unit

7 unit

2.000

7 unit

2.500

7 unit

2.500

8 unit

2.750

8 unit

2.750

9 unit

2.800


Persentase penyediaan alat tulis kantor

100%

100%

32.500

100%

25.500

100%

27.500

100%

32.500

100%

35.000

100%

37.500


- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Persentase penyediaan barang cetakan dan jumlah bahan yang digandakan

100%

100%

27.500

100%

23.375

100%

25.000

100%

27.500

100%

30.000

100%

32.640


- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Persentase penyedia penerangan bangunan kantor

100%

100%

6.500

100%

5.525

100%

5.525

100%

5.525

100%

6.500

100%

7.000


- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

9 unit

9 unit

78.450

5 unit

40.000

5 unit

40.000

5 unit

38.000

5 unit

36.735

5 unit

35.000


- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

82 exp

82 exp

10.000

70 exp

8.500

70 exp

8.500

70 exp

10.000

70 exp

12.500

225 exp

12.500


- Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor

408 org

408 org

12.500

365 org

10.625

365 org

11.075

365 org

10.925

365 org

10.925

450 orang

12.500



Sasaran 2

Indikator Sasaran 3

Program dan Kegiatan 4 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kode Rek. 5

Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output) 6 Terlaksananya kegiatan koordinasi ke luar daerah dan luar propinsi

- Penyediaan alat kebersihan

Tersedianya sarana kebersihan kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatu

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas

- Pengadaan mebeleur

Tersedianya peralatan dan mebeleur kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

- Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kantor

Terpeliharanya mebeleur kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya Disiplin Aparatur

- Pengadaan mesin/kartu absensi

Tersedianya mesin absensi

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas pegawai kantor

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Bimbingan teknis ketahanan pangan

Terlaksananya bimbingan teknis ketahanan pangan bagi aparat

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan

Terlaksana dan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun


Tahun-1 (2014)

Tahun-2 (2015)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Tahun-5 (2018)


Lokasi

7

Target 8

Rp.000 9

Target 10

Rp.000 11

Target 12

Rp.000 13

Target 14

Rp.000 15

Target 16

Rp.000 17

100%

100%

150.000

100%

85.000

100%

92.000

100%

95.000

100%

100.000

100%

105.000


100%

100%

7.000

100%

8.500

100%

8.500

100%

8.500

100%

8.500

100%

8.500


315.844,3

161.600,0

169.680,0

2 unit

2 unit

27.846,3

15 unit

15 unit

115.300

2 unit

12.000

3 unit

12.000

5 unit

5 unit

160.198

7 unit

136.850

7 unit

144.930

178.160,0

1 unit

7 unit

187.070,0

17.500

145.660

196.420,0

1 unit

3 unit

20.000

7 unit

149.570

21

20.000



7 unit

156.420




15 unit

15 unit

12.500

15 unit

12.750

20 unit

12.750

20 unit

15.000

20 unit

17.500

20 unit

20.000



12.500

1 unit

-

6.000

14 orang

13 orang

6.500

70 orang

70 orang

0

1 dokumen

13.130

40.000

50 orang

28.500

40.000

50 orang

28.500

10.000

13.780

14.470

15.190


10.000

1 dokumen

13.130

10.000

13.780

25 orang

14.470

27 orang

15.190



10.000

1 dokumen

23 orang

8.500

1 dokumen

8.500

8.500

1 dokumen

8.500

8.500

1 dokumen

8.500

8.500

1 dokumen

8.500



Sasaran 2

Indikator Sasaran 3

Program dan Kegiatan 4 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Kode Rek. 5

Indikator Kinerja Program (outcame) dan Kegiatan (output) 6 Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 7


Rp.000 9


Rp.000 11


Rp.000 13


Rp.000 15


Rp.000 17


Lokasi

21

20.000

-

-

20.000

DPKA

Kota Padang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG TAHUN

Recommend Documents