RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 - 2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2014

Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 7 Provinsi Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Akhirnya smoga Alloh SWT selalu meridhoi usaha kita semua dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Surabaya,

April 2014

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Dra. Hj. TUTU HERAWATI, MM. Pembina Utama Madya NIP. 19560228 198409 2 001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................. DAFTAR ISI........................................................................... I.

Halaman

PENDAHULUAN............................................................ 1.1. Latar Belakang ........................................................ 1.2. Landasan Hukum ..................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................. 1.4. Sistematika Penulisan ..............................................

II.

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN JAWA TIMUR............................................... 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ............ 2.2. Sumberdaya SKPD .................................................. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .......................................... 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan....

III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................... 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD............................................ 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L .............................................. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis ..................................... 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....................................

IV.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN 4.1. Visi, Misi Badan Ketahahan Pangan ........................... 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ...................... 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD .....................................

V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF ................................................................. 5.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur ..................................... 5.2. Indikator Kinerja ...................................................... 5.3. Kelompok Sasaran.................................................... 5.4. Pendanaan Indikatif..................................................

VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...................................


i ii

1 1 3 6 7 9 9 18 30 55 75 75 85 88 92 95 97 97 99 103

107 108 110 110 111

114


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Implementasi

program

pembangunan

ketahanan

pangan

dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan. Sesuai dengan kesepakatan

internasional

dan

nasional,

bahwa

Indonesia

telah

menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai program yang terkait dengan ketahanan pangan dan kemiskinan, antara lain melalui deklarasi Roma Tahun 1996 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia, Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2000, International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICOSOC) yang diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Regional ASEAN pada Sidang ASEAN Ministers on Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 11 Provinsi Jawa Timur

Agriculture and Forestry (AMAF) pada bulan Oktober 2008. Di dalam negeri telah terwujud melalui kesepakatan Presiden selaku Pembina Dewan Ketahanan Pangan dengan Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Jawa Timur dengan Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam Konferensi dan Sidang Regional DKP pada bulan Desember 2013. Pemerintah

Jawa

Timur

harus

terus

berupaya

memacu

pembangunan ketahanan pangan melalui program–program yang benarbenar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan Jawa Timur secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif mana kala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability). Dengan demikian setiap pelaksanaannya dapat lebih terarah, dapat dipantau

perkembangannya

keberhasilannya.

Dalam

dan

selanjutnya

rangka

mendorong

dapat dan

dievaluasi

mensinkronkan

pembangunan ketahanan pangan, maka disusun Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014–2019. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

Visi

dan

Misi

Gubernur/Wakil Gubernur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur juga mencermati

issu-issu

strategis

yang

berkembang

dan

perubahan

lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur selama 5 Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 12 Provinsi Jawa Timur

tahun ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Timur adalah : 1. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang No.12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan; 6. Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan; 7. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan; 8. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang pertanggungan jawab Gubernur, bupati/ walikota; 10. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 13 Provinsi Jawa Timur

13. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah; 14. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Presiden No 83 tahun 2006

tentang

Dewan ketahanan

pangan; 16. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal; 17. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

berbasis

Sumberdaya Lokal; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan,

tata

cara

penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 19. Peraturan Menteri Pertanian No. 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 10 tahun 2008 tentang organisasi

dan

tata

kerja

inspektorat,

badan

perencanaan

pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah provinsi Jawa Timur; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2013; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 14 Provinsi Jawa Timur

Timur Tahun 2014 - 2019 24. Peraturan Gubernur No. 71 tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal Provinsi Jawa Timur.

1.3

Maksud dan Tujuan

Rencana strategis ini disusun dengan maksud : a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di Provinsi Jawa Timur selama lima tahun ke depan; b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Timur; c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Badan Ketahanan Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Penyusunanan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur, bertujuan untuk : a) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Badan Ketahanan Pangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur; b)

Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur;

c) Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Propinsi Jawa Timur pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 15 Provinsi Jawa Timur

1.4

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014–2019 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I.

Pendahuluan, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika penulisan Renstra BKP Provinsi Jawa Timur.

BAB II.

Gambaran Pelayanan Badan Ketahanan Pangan, meliputi : Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi, Sumberdaya yang dimiliki, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III. Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh BKP. Pada bab ini dipaparkan identifikasi permasalahan berdasarakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi dan misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, telaahan renstra K/L dan renstra SKPD Provinsi/kabupaten/kota dan penentuan isu-isu strategis. BAB IV. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, meliputi : visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, Strategi dan kebijakan BAB V.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI. Indikator Kinerja BKP yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM BADAN KETAHANAN PANGAN DAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi. 2.1.1. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan, sesuai Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 107 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : a. Tugas Pokok Badan Ketahanan Pangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang ketahanan pangan. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi koordinasi dan sinkronisasi sebagai berikut : - Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan; - Pengidentifikasian ketersediaan dan cadangan pangan;


- Pemantauan, evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijakan lintas kabupaten/kota; - Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis; - Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; - Pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan; - Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta norma standar harga pangan; - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; - Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur No. 107 Tahun 2008 dituangkan pada uraian tugas Sekretariat dan 4 Bidang sebagai berikut : 1. Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

kegiatan

administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. 2. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas

merencanakan,

melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

koordinasi kegiatan ketersediaan dan cadangan pangan. 3. Bidang Distribusi Pangan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

koordinasi

kegiatan

pengembangan akses dan pengendalian harga pangan. 4. Bidang

Penganekaragaman

dan

Konsumsi

Pangan,

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan


bahan koordinasi kegiatan penganekaragaman dan konsumsi pangan. 5. Bidang

Kewaspadaan

Pangan,

mempunyai

tugas

merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pengendalian penannggulangan kerawanan dan keamanan pangan. c. Sutruktur Organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan. 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Sub Bagian Penyusunan Progam c. Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan, membawahi ; a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan b. Sub Bidang Cadangan Pangan. 4. Bidang Distribusi Pangan, membawahi : a. Sub Bidang Akses Pangan b. Sub Bidang Pengendalian Harga. 5. Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan, membawahi : a. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan b. Sub Bidang Konsumsi Pangan 6. Bidang Kewaspadaan Pangan, membawahi : a. Sub Bidang Kerawanan Pangan b. Sub Bidang Keamanan Pangan 7. UPT Badan Kelompok Jabatan Fungsional.


KEPALA BADAN

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

BIDANG KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

BIDANG DISTRIBUSI PANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PENGANEKARAGAMAN & KONSUMSI PANGAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG KEWASPADAAN PANGAN

SUB BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN

SUB BIDANG AKSES PANGAN

SUB BIDANG PENGANEKARAGAMA N PANGAN

SUB BIDANG KERAWANAN PANGAN

SUB BIDANG CADANGAN PANGAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN HARGA

SUB BIDANG KONSUMSI PANGAN

SUB BIDANG KEAMANAN PANGAN

UPTB

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur


2.1.2. Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi Jawa Timur. Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka telah dilakukan penataan kembali organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, dimana dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 pasal 10 diperkuat lagi dengan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2013 tentang Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi Jawa Timur. a. Tugas Pokok. Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) mempunyai tugas penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

Daerah

di

pokok bidang

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Jawa Timur. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) menyelenggarakan fungsi : 1. Melakukan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi

lintas

sektor,

optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan ; 2. Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan nasional ; 3. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan 4. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Timur mempunyai struktur sebagai berikut : 1. Ketua 2. Sekretariat, membawahi: a. Urusan Umum, yang membawahi : - Sub Urusan Program, Monitoring dan Evaluasi, - Sub Urusan Keuangan, - Sub Urusan Kepegawaian dan Sarana Prasarana. b. Urusan Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia, yang membawahi : - Sub Urusan Pengembangan Kelembagaan, - Sub Pengembangan Sumberdaya Manusia, c.

Urusan Penyelenggaraan Penyuluhan, yang membawahi : - Sub Urusan Penyuluhan Sektor Pertanian, - Sub Urusan Penyuluhan Sektor Perkebunan, - Sub Urusan Penyuluhan Sektor Peternakan, - Sub Urusan Penyuluhan Sektor Perikanan, - Sub Urusan Penyuluhan Sektor Kehutanan, - Sub Urusan Penyuluhan Sektor Ketahanan Pangan,


Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Timur


2.2. Sumber Daya.

2.2.1. Sumber Daya Badan Ketahanan Pangan. a. Kondisi Sumberdaya Manusia BKP Provinsi Jawa Timur. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memiliki pegawai/personil PNS sebanyak 124 orang (per Maret 2014), terdiri dari :  Pegawai yang bertugas di Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebanyak 108 orang. • Petugas Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan sebanyak 16 orang. Selain pegawai/personil PNS tersebut di atas juga dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap sebanyak 12 orang Berdasarkan Golongan/Pangkat, pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur terdiri dari: - Pegawai golongan IV sebanyak 32 orang atau 26,3% dari jumlah keseluruhan pegawai; - Pegawai dengan golongan III sebanyak 65 orang atau 53,3% dari jumlah pegawai; - Pegawai golongan II sebanyak 23 orang (18,8%); - Pegawai golongan I sebanyak 2 orang (1,6%). Pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan/pangkat bisa dilihat pada Tabel 1. berikut ini :


Tabel 2.1. Pegawai BKP Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Golongan/Pangkat Golongan/Pangk at

A

B

C

D

Jumlah

IV

21

9

1

1

32

III

14

11

9

33

67

II

7

11

-

5

23

I

1

-

-

1

2

Jumlah

Berdasarkan

Tingkat

Pendidikan

124

terakhir

yang

berhasil

diselesaikan, pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur lebih didominasi (40,98%) oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S-1 (Sarjana), kemudian S-2 (27,87%), SLTA (27,05%), D-3 (1,64%) dan SD (0,82%). Dari komposisi ini dapat dilihat bahwa pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang berpendidikan S-1 cukup banyak, hal ini dimungkinkan karena banyak pegawai yang berpendidikan D-3 dan SLTA yang telah meneruskan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi.

Gambar 3. Komposisi pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang Diselesaikan


Berdasarkan jenis kelamin, pada Tahun 2014, jumlah pegawai pria yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 82 orang (67,2%), dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 40 orang (32,8%). Dengan demikian jumlah pegawai wanita di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah memenuhi komposisi anjuran pemerintah sebesar 20% dari jumlah keseluruhan pegawai.

Gambar 4. Komposisi Pegawai Pria dan Wanita Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Permasalahan Pelayanan SKPD terkait SDM : 1. Kurangnya tenaga dengan disiplin ilmu gizi. 2. Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan. 3. Kurang pelatihan peningkatan kualitas SDM yang mendukung Tupoksi Badan Ketahanan Pangan. Analisa Jabatan Pegawai Pegawai pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sejumlah : 124 Orang dengan berbagai pendidikan sebagai berikut : Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 20 Provinsi Jawa Timur

S2

: 35 Orang

S1

: 51 Orang

D3

:

SLTA

: 33 Orang

SLTP

:

2 Orang

SD

:

1 Orang

2 Orang

Dengan berbagai jurusan sebagai berikut : S 2 Agribisnis

: 9 Orang

S 2 Ekonomi

: 23 Orang

S 2 Tehnik

:

1 Orang

S 2 Akuntansi

:

1 Orang

S 2 Ilmu Gizi

:

1 Orang

S 1 Pertanian

: 24 Orang

S 1 Administrasi

: 15 Orang

S 1 Ekonomi

:

7 Orang

S 1 Komputer

:

1 Orang

S 1 Perikanan

:

3 Orang

D 3 Statistik

:

1 Orang

D 3 Perkebunan

:

1 Orang

Berdasarkan Analisa Jabatan (ANJAB) yang disusun oleh Biro Organisasi jumlah pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

sudah

mencukupi kebutuhan, namun

pada


kenyataannya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki belum Optimal dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa permasalahan antara lain : 1. Beberapa tenaga tehnis yang seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan TUPOKSI namun merangkap tugas lain; 2. Untuk melaksanakan tugas tehnik pada Bidang masih dibutuhkan Sarjana Ahli Gizi; 3. Pendistribusian

pekerjaan

belum

memperhatikan

pendidikan staf (PNS) yang dimiliki.

SOLUSI : 1. Melakukan penataan ulang terkait dengan Job Discreption pegawai yang disesuaikan dengan ANJAB (Analisa Jabatan); 2. Diusulkan tambahan formasi Pegawai Negeri Sipil dengan spesifikasi

pendidikan

Sarjana

Ahli

Gizi

ke

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur; 3. Dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh Atasan Langsung agar semua staf dapat melaksanakan tugas sesuai TUPOKSI; Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sampai dengan bulan Maret Tahun 2014 sebanyak : 124 orang, sedangkan yang memasuki Purna Tugas Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sebanyak : 29 orang. Sesuai dengan data Bezeting Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sudah menyampaikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur terkait dengan kondisi PNS yang memasuki Purna Tugas dimaksud.


c. Sumberdaya Sarana dan Prasarana. 1. Gedung Kantor Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur maupun

APBN

meliputi

:

Gedung

Kantor,

Kendaraan

Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasi dan sebagainya. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memiliki 1 (satu) unit gedung kantor, yang terletak di kompleks perkantoran provinsi Jawa Timur, Jl. Gayung Kebonsari 173 Surabaya.

Gambar 5. Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Gedung kantor yang sekarang digunakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah gedung kantor eks Kanwil Departemen Pertanian RI, bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan volume pekerjaan/kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 23 Provinsi Jawa Timur

Timur, kapasitas gedung ini (saat ini terdapat 14 unit ruangan) dapat dikatakan tidak memadai, karena bidang Kewaspadaan Pangan dan Bidang Penganekaragaman masih meminjam gedung UPT BPSB (Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur). Melihat kondisi tersebut, di masa mendatang perlu dipertimbangkan untuk penambahan gedung baru untuk dua bidang di maksud. Melalui kegiatan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, telah dilaksanakan beberapa upaya penambahan, pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor BKP, meliputi: penambahan gedung untuk Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Jawa Timur yang dikatakan cukup representatif untuk menampung berbagai aktivitas khususnya dalam pelayanan kegiatan-kegiatan

penyuluhan

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan. Selain itu juga dilakukan renovasi ruang sidang. 2. Kendaraan Bermotor Untuk menunjang kegiatan operasional para petugas, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memiliki kendaraan bermotor sebanyak : a. Roda 4, sebanyak 22 unit; Roda 2, sebanyak 37 unit;

b.

Tabel 2.2. Kendaraan Bermotor pada BKP Provinsi Jawa Timur No. 1.

Kendaraan Operasional Mobil

Merk Nissan (Evalia) Toyota Innova Toyota Innova Toyota Anvansa Toyota Kijang Toyota Kijang Toyota Kijang Toyota Kijang Toyota Kijang

Jumlah (Unit) 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Tahun

Ket.

2013 2011 2010 2010 2004 1999 1996 1991 1990

Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak


2.

Sepeda Motor

Izusu Panter Izusu Panter Timor Daihatsu Taft Suzuki Cary Toyota Dyna Suzuki Katana Jumlah Honda NF 100 SE

2 1 1 1 1 1 4 22 1

Honda NF 100 SE Supra Fit NF 100 Honda Win Honda Win Honda Supra Honda GL Pro II Suzuki Soghun FD Yamaha RXS Suzuki A.100 Honda C.86 Honda Win Honda Win Honda Win Honda Win Honda Win Suzuki A.100 Honda Win Jumlah

2 2 2 4 1 1 1 1 1 4 2 2 4 1 1 1 6 37

2002 1997 1997 1997 1991 1990 1990

Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak Layak

3. Peralatan Elektronik/Studio Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki BKP meliputi : Komputer, LCD Projector, Telephone dan Faximile, Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini : Tabel 2.3. Peralatan Elektronik dan Studio di BKP Provinsi Jawa Timur No.

Peralatan

Jumlah

Keterangan

1.

Komputer

65 unit

Layak

2.

Telepon

39 unit

Layak

3.

LCD Proyektor

11 unit

Layak


4.

Printer

55 unit

Layak

5.

Televisi

7 unit

Layak

6.

Alat Studio

44 unit

Layak

7.

AC

43 unit

Layak

d. Stakeholders Hampir seluruh kegiatan BKP Provinsi Jawa Timur di tingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan

dan

kehutanan,

serta

stakeholders

pendukung,

seperti: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA), Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan (P2MKP),

Perhimpunan

Penyuluh

Pertanian

Indonesia

(Perhiptani), Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (Ipkani), Ikatan Penyuluh Kehutanan (IPK), Perum Bulog, dan Asosiasi Petani Ikan Air Tawar (Aspat), Asosiasi-asosiasi Komoditas, Penangkar

Benih,Koperasi

Peternak,

KUD/Koperasi

dan

sebagainya. Stakeholders

tersebut

umumnya

sudah

berbentuk

kelembagaan. Beberepa kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya : -

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);

-

Lembaga Pembeli Gabah (LPG);

-

Kelompok Lumbung Pangan;


-

Kelompok Afinitas pada Desa Mandiri Pangan(Demapan);

-

Tim Penggerak PKK;

-

Kelompok Usaha Lahan Kering;

-

Taman Posyandu;

-

Kelompok Dasa wisma;

-

Kelompok Usaha Pangan Olahan

Sedangkan

pada

peternakan,

kegiatan-kegiatan

perikanan

dan

penyuluhan

kehutanan,

pertanian,

kelembagaan-

kelembagaan tersebut, di antaranya : -

Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);

-

Kelompok Wanita Tani;

-

Kelompok Taruna Tani;

-

Kelompok Peternakan;

-

Kelompok Perikanan;

-

Kelompok Kehutanan (Kelompok Tani Penghijauan)

2.2.2. Sumber Daya Badan Koordinasi Penyuluhan, Petugas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di BKP Provinsi Jawa Timur. Saat

ini

jumlah

keseluruhan

Penyuluh

Pertanian,

Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan yang bertugas di Provinsi Jawa Timur berjumlah 16 orang, terdiri dari Penyuluh PNS sebanyak 16 orang di kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Penyuluh Kab/Kota PNS sebanyak 2.331 orang dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP) sebanyak 2.586 orang.


Tabel 2.4. Petugas Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi Jawa Timur 1.

Penyuluh Pertanian

9

Orang

2.

Penyuluh Perikanan

4

Orang

3.

Penyuluh Kehutanan

1

Orang

4.

Penyuluh Perkebunan

2

Orang

16

Orang

Jumlah Penyuluh PNS Provinsi 5.

Penyuluh Kab/Kota PNS

2.331

Orang

6.

Penyuluh THL-TBP

2.586

Orang

Jumlah total Petugas Penyuluh

4.917

Orang

2.3. Kinerja Pelayanan 2.3.1. Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Jawa Timur termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN

No. 65/Permentan/

OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

Bidang

Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu : 1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan. 2. Distribusi dan Akses Pangan. 3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 4. Penanganan Kerawanan Pangan


1.

Ketersediaan dan Cadangan Pangan Jawa Timur merupakan daerah sentra pangan di Indonesia,

bahkan

secara

umum

merupakan

propinsi

yang

terbesar

kontribusinya dalam penyediaan pangan nasional. Oleh karena itu pembangunan dalam peningkatan produksi pangan di Jawa Timur sekaligus merupakan suatu penyediaan pangan secara nasional. Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan, di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan, kecuali beberapa komoditas tertentu seperti ubi kayu, ketela, dan kacang-kacangan.

Kebutuhan pangan di Jawa Timur memang hampir dapat dipenuhi semua dari potensi domestik, kecuali untuk komoditas kedelai yang masih mengalami defisit. Sedangkan untuk beras, jagung, kacang maupun ubi mengalami surplus. Surplus pangan di Jawa Timur selain didukung sumberdaya alam yang sesuai, juga potensi sumberdaya manusia dan adanya dukungan infrastruktur ekonomi yang lebih baik. Selain

mempertimbangkan

ketersediaan

dan

konsumsi

komoditi pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, kacangkacangan dan umbi-umbian, Jawa Timur juga merupakan sumber Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 29 Provinsi Jawa Timur

bahan pangan lainnya yang bersumber dari ternak dan ikan yaitu beberapa jenis bahan makanan lainnya seperti daging, telur, susu dan ikan.

Dalam rangka pemantapan ketersediaan pangan diupayakan pula melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat berupa pengembangan lumbung pangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Pengembangan lumbung pangan merupakan upaya pengembangan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh masyarakat guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di pedesaaan pada saat musim paceklik. Upaya yang dilakukan melalui revitalisasi lumbung pangan masyarakat, dimaksudkan untuk : a. Memfasilitasi masyarakat dalam stabilisasi penyediaan pangan. b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lumbung pangan untuk menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan. c. Mengembangkan sumber pendapatan bagi keluarga petani melalui usaha berbasis lumbung pangan.


d. Mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup. Peningkatan cadangan pangan terutama pada daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan telah dilakukan kegiatan yaitu pengembangan lumbung pangan baik dari APBD maupun APBN. Mulai tahun 2009 – 2013 telah dilaksanakan pembangunan fisik lumbung pangan sebanyak 347 unit lumbung, terdiri dari 162 unit lumbung dari APBD Provinsi dan 185 unit lumbung dari APBN maupun DAK. Tahun 2010 - 2013 melalui APBD dialokasikan dana sebesar Rp. 9.200.000.000,- untuk pembangunan fisik 162 unit dan pengisian 60 unit lumbung. Sedangkan APBN telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.420.000.000,- untuk pengisian lumbung pangan yang di bangun dari alokasi DAK tahun 2009 - 2013. Disamping pengembangan lumbung pangan dliaksanakan juga Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang bertujuan untuk memperkuat usaha pada unit distribusi/ pemasaran/pengolahan dan unit pengelolaan cadangan pangan khususnya dalam melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah/ beras/jagung dan/atau penyediaan cadangan pangan bagi anggota gapoktan disaat menghadapi paceklik yang dilaksanakan oleh gabungan kelompok tani (gapoktan). Selama tahun 2009 – 2013 telah dibangun 148 unit gudang dan dialokasikan dana untuk cadangan pangan sebesar Rp. 3.463.478.600,-. Ketersediaan pemanfaatan

pangan

pekarangan

juga

dikembangkan

dimaksudkan

untuk

melalui

optimalisasi

pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan hidup dipekarangan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, lahan pekarangan dikelola melalui pendekatan terpadu dengan berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk menjamin ketersediaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 31 Provinsi Jawa Timur

bahan pangan yang beraneka ragam secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Pemanfaatan pekarangan dimanfaatkan untuk : (a) memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mikro keluarga secara berkelanjutan, (b) Meningkatkan ketrampilan keluarga tani dalam budidaya dan pengolahan hasil tanam, ternak, (c) meningkatkan pendapatan keluarga tani. Kegiatan ini diimplementasikan dalam kegiatan pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang telah dikembangkan mulai tahun 2012 s/d 2013 sebanyak 228 kelompok dengan total dana

yang

disalurkan

20.000.000.000,-

sebagai

dimana

pinjaman

sebesar

masing-masing

Rp.

kabupaten/kota

dikembangkan 3 (tiga) desa. 2. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Seiring

dengan

peningkatan

jumlah

penduduk

dan

kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu, selain upaya untuk mencapai swasembada yang berkelanjutan, peningkatan penganekaragaman pangan menjadi sangat penting, terutama untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu. Pola

pangan

masyarakat

Jawa

Timur

sebagaimana

masyarakat Indonesia umumnya masih menggantungkan beras sebagai sumber karbohidratnya. Akibat dari keadaan ini konsumsi beras melebihi yang dianjurkan, sebaliknya konsumsi sumber protein kurang dari yang dianjurkan. Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya peningkatan penganekaragaman pangan yaitu dengan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang diwujudkan melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang,


dan aman (B2SA), yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sekurang-kurangnya 81,1 pada tahun 2013. Dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan, diupayakan pula tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) yang dicerminkan oleh meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Selama tahun 2009-2013, Skor Pola Pangan Harapan Jawa Timur mengalami kenaikan yaitu tahun 2010 sebesar 76,9, tahun 2011 sebesar 79,6, tahun 2012 sebesar 80 dan tahun 2013 sebesar 81,1. Laju peningkatan skor PPH yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa program penganekaragaman konsumsi pangan di Jawa Timur menunjukan keberhasilan yang nyata,

yang

ditunjukkan

dengan

meningkatnya

permintaan

masyarakat terhadap aneka pangan, baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat,

meningkatnya

pengetahuan

dan

kesadaran

gizi

seimbang sejak usia dini serta meningkatnya ekonomi rumah tangga. Pembangunan

keamanan

pangan

merupakan

bagian

intergral pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting dilaksanakan secara terencana dan berkesimnambungan. Kebijakanan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin tersedianya pangan aman, termasuk pangan segar dan makanan siap saji untuk dikonsumsi masyarakat. Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 33 Provinsi Jawa Timur

Sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik. Untuk itu keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen pangan dan masyarakat. Selanjutnya

untuk

mengetahui

persentase

keamanan

pangan maka BKP Provinsi Jawa Timur telah bekerjasama dengan laboratorium

yang

terakreditasi,

untuk

melaksanakan

uji

laboratorium terhadap residu pestisida, logam berat dan mikroba pada produk pangan segar (buah dan sayur). Berdasarkan hasil pengujian sampel tahun 2011 persentase pangan aman atau yang Memenuhi Syarat (MS) adalah 97,5%, tahun 2012 persentase yang memenuhi syarat adalah 75%, sedangkan tahun 2013 persentase yang memenuhi syarat adalah 82,61%. Tabel 2.5. Persentase Pangan Aman berdasarkan Uji Laboratorium Keamanan Pangan Tahun

Jumlah Pangan Aman (Memenuhi Syarat, MS)

Jumlah Sampel yang diuji

Persentase Pangan Aman (%)

2011

39

40

97,5 %

2012

30

40

75 %

2013

38

46

82,61 %

Jika diperhatikan persentase memenuhi syarat dari tahun 2011–2013

menunjukkan

angka

yang

berfluktuasi.

Hal

ini

menunjukkan bahwa penganaan keamanan pangan harus terus dilaksanakan

melalui

sosialisasi,

promosi,

pemantauan

dan

pengawasan. Penanganan Kerawanan Pangan Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Indonesia (Food Security and Vulnerability Atlas, FSVA), Badan Ketahanan

Pangan

Provinsi

Jawa

Timur

mengutamakan


penanganan Daerah Rawan Pangan pada prioritas 1 s.d. 3 (sangat rentan, rentan, cukup rentan). Kerentanan terhadap kerawanan pangan disebabkan oleh beberapa hal : angka kemiskinan yang masih tinggi, tidak ada akses listrik, kasus underweight pada balita masih tinggi, tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4, tidak ada sumber air bersih, dan rasio konsumsi normative perkapita terhadap ketersediaan serealia meningkat. Bencana alam yang masih berlanjut secara luas diberbagai wilayah serta daya dukung alam untuk menghasilkan produk pangan yang cenderung berkurang dan rentan terhadap berbagai macam perubahan, senantiasa mengancam masyarakat ke arah kekurangan pangan. Oleh karena itu, penanganan serius dan komprehensif terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan sangat

diperlukan.

Untuk

penanganan

dibutuhkan intervensi berupa tindakan pemerintah

bersama-sama

masyarakat

kerawanan

pangan

yang dilakukan dalam

oleh

menanggulangi

kejadian rawan pangan, baik transien maupun kronis. Rawan pangan yang bersifat kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan untuk rawan pangan transien diperlukan intervensi jangka pendek yang bersifat segera. Berdasarkan pemetaan FSVA tahun 2009 dihasilkan prioritas 1 (sangat rentan) adalah 738 desa. Setiap tahunnya mulai tahun 2010 s.d. 2014 dilakukan penanganan sebanyak 123 desa. Namun demikian realisasi penanganan daerah rawan pangan adalah tahun 2010 sebanyak 90 desa, tahun 2011 sebanyak 95 desa, tahun 2012 sebanyak 100 desa, tahun 2013 sebanyak 105 desa, tahun 2014 sebanyak 116. Sehingga selama periode tahun 2010 s.d. 2014 telah melaksanakan penanganan daerah rawan pangan sebanyak 506 desa (68,56%). Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 35 Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiJawa Timur

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target Target Capaian Tahun keTarget Target Indikator SPM IKK Lainnya 2009 2010 2011 2012 2013 (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1. a. Ketersediaan pangan : - Energi

v

1760 1804

- Protein

v

46,7

b. Penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) provinsi (beras-ton)

V

0

18048 1892 1936 5.705,87 5.812,67 4.560,99 4.555,75

47,9 49,0 0

0

52,2

51,3

112,94

119,10

133,90

131,02

0

110

0

0

0

0

6.671

324,20 322,21 246,81 240,79 344,58

156,76 241,84 248,64 273,27 251,00 305,58 194

0

0

0

0

100

2. Stabilisasi harga gabah -

Harga Gabah Kering Panen (GKP)

v

2680 2780,5 2847,5 3015 3182,5

3350

3993,535 3861,88 3442,46 3726,875 125,00 143,63 135,62 114,18 117,11

-

Harga Gabah Kering Giling (GKG)

v

3320 3444,5 3527,5 3735 3942,5

4150

4926,05

v

79,9

80,0

83,3

75,7

76,9

79,6

80,0

81,1

96,25

99,5

98,6

98,7

97,36

123

123

123

90

95

100

105

112

96,25

99,5

98,6

98,7

91,06

3.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

4.

Penanganan daerah rawan pangan (desa)

v

81,11 82,2 123

123


5021,5 4274,085 4530,97 125,00 143,01 142,35 114,43 114,93

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur URAIAN

2009

2010

Anggaran pada Tahun 2011

2012

2013

2009

Realisasi Anggaran pada Tahun 2010 2011 2012

2013

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan Daerah

440.356.000

1.200.400.000

1.200.400.000

1.021.200.000

1.171.200.000

313.625.444

1.765.766.250

1.513.189.585

1.141.813.875

1.230.015.136

71,22

147,10

126,06

111,81

105,02

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

440.356.000

1.200.400.000

1.200.400.000

1.021.200.000

1.171.200.000

313.625.444

1.765.766.250

1.513.189.585

1.141.813.875

1.230.015.136

71,22

147,10

126,06

111,81

105,02

356.000

400.000

400.000

400.000

1.200.000

356.000

400.000

400.000

400.000

1.200.000

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

440.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.020.800.000

1.170.000.000

313.269.444

1.765.366.250

1.512.789.585

1.141.413.875

1.228.815.136

71,20

147,11

126,07

111,82

105,03

22.229.416.965 25.132.734.000 29.261.531.313 44.770.617.000 66.007.292.000 20.832.076.316 23.966.938.929 28.621.869.608 43.007.941.383 63.295.725.535

93,71

95,36

97,81

96,06

95,89

- Pendapatan Sewa - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung

5.620.916.000

6.455.146.000

6.907.042.813

7.382.617.000

7.407.292.000

5.125.598.680

5.977.045.869

6.271.448.736

6.690.325.814

7.239.654.752

91,19

92,59

90,80

90,62

97,74

- Gaji dan Tunjangan Pegawai

5.620.916.000

6.455.146.000

6.907.042.813

7.382.617.000

7.407.292.000

5.125.598.680

5.977.045.869

6.271.448.736

6.690.325.814

7.239.654.752

91,19

92,59

90,80

90,62

97,74

16.608.500.965 18.677.588.000 22.354.488.500 37.388.000.000 58.600.000.000 15.706.477.636 17.989.893.060 22.350.420.872 36.317.615.569 56.056.070.783

94,57

96,32

99,98

97,14

95,66

6.313.260.000

96,67

95,72

99,44

97,30

96,69

12.314.040.965 13.829.834.500 16.682.757.500 28.782.099.000 51.270.110.000 11.570.778.736 13.412.827.060 16.121.999.672 27.901.652.569 48.997.788.283

93,96

96,98

96,64

96,94

95,57

84,50

84,83

192,49

99,39

93,05

Belanja Langsung - Belanja Pegawai

4.163.510.000

- Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal *) **) ***)

130.950.000

4.265.955.000

581.798.500

5.039.380.000

632.351.000

6.570.380.000

2.035.521.000

6.529.230.000

800.660.000

4.025.040.000

110.658.900

diisikan dengan nama SKPD diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kewenangan SKPD


4.083.545.000

493.521.000

5.011.215.000

1.217.206.200

6.392.770.000

2.023.193.000

745.022.500

Dari tabel 2.1. dapat dikemukan bahwa Pembangunan ketahanan pangan tahun 2009 - 2013 menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini dibuktikan dengan hampir tercapainya semua target indikator kinerja kegiatan dan sasaran, serta diperolehnya penghargaan Tingkat Nasional berupa Adhi Karya Pangan Nusantara dari berbagai macam kategori. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan melalui rencana strategis telah ditetapkan 4 sasaran (7 Indikator) yang tingkat capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut : a.

Ketersediaan Energi dan Cadangan Pangan - Capaian ketersediaan energi 6.671 kkal/kap/hari atau 344,50%

dari

target

1.936,00

kkal/kap/hari

dan

ketersediaan protein 156,76 gr/kap/hr atau 110,29% dari target 116,40 gram/kap/hari. - Capaian cadangan pangan masyarakat 7.578 ton dari target 110 ton. b.

Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar. Capaian keragaman konsumsi pangan penduduk Jawa Timur yang ditandai dengan SKOR Pola Pangan Harapan sebesar 81,10 atau 98,90%.

c.

Distribusi dan Akses Pangan. - Capain stabilitas harga ditingkat petani : GKP sebesar Rp. 3.400,-/kg atau 101,49% pada saat puncak panen raya (Maret 2013), dan harga GKG sebesar Rp. 4.189,-/kg atau

100,94% pada saat puncak panen raya (Maret 2013). Hal ini menunjukkan harga GKP dan GKG sudah berada diatas Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 88 Provinsi Jawa Timur

HPP, sesuai Inpres 3 Tahun 2012 (HPP Gabah Kering Panen (GKP) Rp. 3.300,-/kg dan HPP Gabah Kering Giling (GKG) Rp. 4.150,-/kg.) - Capain Ketersediaan Informasi harga, Pasokan dan Akses Pangan 105,10%. d.

Penanganan Daerah Rawan Pangan Pangan mencapai 141,22%. Dari hasil pengukuran pencapaian 7 (tujuh) indikator telah melebihi target, sedangkan 1 indikator yaitu keragaman konsumsi pangan (skor PPH) masih dibawah target,hal ini disebabkan penurunan konsumsi padi-padian tidak diimbangi dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan. Berdasarkan Tabel 2.2, tentang anggaran dan realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Badan Ketahanan Pangan merupakan salah satu SKPD penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dan Pendapatan Sewa. Realisasi PAD selalu melampaui target rata-rata diatas 100%, kecuali pada tahun 2009 realisasi PAD masih di bawah target dan hanya mampu mencapai sebesar 71,20% hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target PAD. b. Komponen terbesar Beanja Daerah adalah pada Belanja Langsung dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja lebih mengarah pada kegiatan-kegiatan yang dapat diukur kinerjanya. Belanja Pegawai menunjukkan proporsi yang lebih kecil dibandingkan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal, hal ini akan mendorong bergeraknya sektor riil di masyarakat sebagai penyedia barang/jasa.


c. Realisasi

anggaran

menunjukkan

prestasi

yang

baik,

dengan rasio capaian berkisar 95%. Dapat dipastikan bahwa semua kegiatan mencapai target yang diharapkan. Varian antara anggaran dengan realisasi lebih disebabkan adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa.

2.3.2. Kinerja Pelayanan (BAKORLUH)

Badan

Koordinasi

Penyuluhan

2.3.2.1. Kelembagaan Penyuluhan Kelembagaan penyuluhan merupakan jaringan pelayanan yang mampu mendukung interaksi antara Penyuluh Pertanian Provinsi dan Kabupaten

untuk

menentukan

langkah-langkah

konkrit

dalam

melaksanakan penyuluhan serta melakukan koordinasi antara Provinsi, Kabupaten, Kecamatan (BPP) dan Desa. Kelembagaan

yang

berada di Kecamatan

atau

mencakup

beberapa Kecamatan adalah Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK). Di Jawa Timur sampai Desember tahun 2012 terdapat 523 BP dengan kondisi : 270 BP memiliki bangunan permanen, 121 BP sewa dan 132 BP masih numpang. Kelembagaan penyuluhan ditingkat Desa atau disebut POSLUHDES (Pos Penyuluhan Desa) sebanyak 8.459. Dengan program satu desa satu penyuluh maka Jawa Timur estimasi kecukupannya adalah dengan asumsi perkiraan kebutuhan penyuluh di Jawa Timur 10.858 penyuluh dengan perincian sebagai berikut : Tingkat Provinsi 40 orang, Tingkat Kabupaten 754 orang, Tingkat BPP 1.605 orang, Tingkat Desa 8.459 orang. Penyuluh yang sudah ada sebanyak 5.075 orang. Sehingga kekurangan Penyuluh di Jawa Timur estimasinya adalah 5.783 orang.


Kelompok tani sebagai pelaku pembangunan pertanian terbentuk berdasarkan keakraban dan keserasian serta kebersamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di Jawa Timur, jumlah kelompok tani sampai dengan Oktober tahun 2012 sebanyak 36.507 kelompok yang terdiri dari Kelas Utama 310 kelompok, Madya 3.768 kelompok, Lanjut 16.211 kelompok dan Pemula 16.218 kelompok. 2.3.2.2.

Sumber Daya Manusia

Perkembangan jumlah penduduk di Jawa Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasar sensus tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 37.476. Jumlah KK di Jawa Timur sebanyak 10.111.802 KK terdiri dari KK Pertanian 4.835.771 (49,46 %) dan Non Pertanian 4.693.744 KK. Sedang pemilik lahan sawah 3.696.574 ha dimiliki oleh petani sebanyak 4.663.744 orang, dengan luas pemilikan < 0,500 ha = 3.403.478 orang; 0,5-1 ha = 888.273; orang < 3 ha = 366.420 orang dan > 3Ha = 35.573 orang. Nelayan : 266.016 orang, pembudidaya ikan: 177.468 orang. Jumlah Penyuluh Pertanian Jawa Timur sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 tercatat sebanyak 2.466 orang yang terdiri dari Penyuluh Pertanian 1.061 orang, Penyuluh Peternakan 218 orang, Penyuluh Perkebunan 104 orang dan Penyuluh Polivalen 1.083 orang. Penyuluh Perikanan dan Kelautan 201 orang dan Penyuluh Kehutanan di Kabupaten/Kota sebanyak 457 orangPenyuluh.

Sedangkan

Penyuluh

THL-TBPP 2.609 orang dan TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) 132 orang guna membantu kinerja penyuluh pertanian PNS dalam percepatan pembangunan pertanian, khususnya pencapaian swasembada beras dan gula secara berkesinambungan.


2.3.2.3. Kondisi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan a. Pertanian Luas lahan di Jawa Timur secara keseluruhan seluas 4.565.605 ha dengan komposisi lahan sawah seluas 1.134.365 ha atau 24,85%, lahan bukan sawah seluas 1.764.987 ha atau 38,66% dan lahan bukan pertanian seluas 1.666.253 ha atau 36,50%. Luas lahan sawah 1.134.365 ha terdiri : sawah irigasi teknis, semi teknis, sederhana dan tadah hujan (1.081.473 ha) dan sawah irigasi desa, sawah lainnya (lebak, polder dan pasang surut) seluas (52.893 ha). Tabel 2.8. Perkembangan Lahan Sawah di Jawa Timur 1980 - 2010 No 1

Luas Lahan sawah (ha)

Klasifikasi Seb. 1980 365.947

Irigasi Teknis

2 3 4

Irigasi 1/2 Teknis Irigasi Sederhana Tadah Hujan Jumlah Sumber : BPN RI, 2010

390.616 3.474 337.835 1.127.872

1980 361.657 390.275 3.474 337.443 1.122.849

1990 356.842

2000 352.829

2009 346.124

2010 344.99

386.564 381.519 374.586 373.857 3.147 2.977 3.161 2.977 336.698 334.006 330.408 329.642 1.113.251 1.101.331 1.084.279 1.081.472

Potensi lahan kering di Jawa Timur seluas 1.255.787 ha meliputi tegal, seluas 1.103.655 ha, ladang seluas 47.546 ha dan lahan yang ditanami pohon /hutan rakyat seluas 104.586 ha. Tabel 2.9. Tabel Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010-2012 Uraian 1. Luas Panen (ha) - Jawa Timur - Indonesia 2. Produktivitas (ku/ha) - Jawa Timur - Indonesia 3. Produksi (ton) - Jawa Timur - Indonesia

2010

2011

1.963.983 1.926.796 13.253.450 13.203.643 59,29 50,15

2012 (ASEM)

2010-2011 Absolut

%

2011-2012 Absolut

%

1.975.719 13.440.291

-37.187 -49.807

-1,89 -0,38

48.923 236.648

2,54% 1,79%

61,74 51,35

-4,4 -0,35

-7,42 -0,7

6,85 1,55

12,48% 3,11%

-9,17 1.622.164 -1,07 3.265.611

15,34% 4,97%

54,89 49,8

11.643.773 10.576.543 66.469.394 65.756.904

Perkembangan

12.198.707 -1.067.230 69.022.515 -712.490

KONTRIBUSI JATIM TERHADAP NASIONAL

14,70%

17,67%

Keterangan: Kualitas produksi Padi adalah Gabah Kering Giling ;


b. Peternakan Potensi sumber daya alam Jawa Timur memiliki prospek yang sangat

besar

untuk

pengembangan

sektor

peternakan

dengan

ketersediaan luas lahan untuk peternakan sekitar 1,5 juta hektar, lahan pendukung penyediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT) seluas 4,2 juta hektar sehingga prospek pengembangan masih terbuka lebar. Beberapa sentra produksi Peternakan Jawa Timur antara lain : a. Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar merupakan sentra Produksi peternakan, utamanya ternak unggas, 55 % kebutuhan telur di Provinsi Jawa Timur ini disuplai dari Kabupaten Blitar. Populasi ayam ras petelur di Kabupaten Blitar mencapai 15.036.300 ekor pada tahun 2012 meningkat 8.17% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 13.900.400 ekor pada tahun 2011 b. Kabupaten Pasuruan Sapi perah telah menjadi produk unggulan sekaligus ikon Kabupaten Pasuruan. Populasi sapi perah mencapai 308.841ekor yang mampu menghidupi 77.210 Rumah Tangga Peternak (RTP), sedangkan produksi susu yang dihasilkan sebanyak 554.311,7 ton. c. Pulau Madura Pulau

Madura

memiliki

kekayaan

genetik

sapi

tersendiri

yang

merupakan tipe sapi potong yang cukup baik. Bobot sapi madura jantan 275 – 300 Kg dan sapi betina dewasa 180 – 250 Kg. Dalam rangka Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK). c. Perkebunan Komoditi perkebunan yang berkembang di Jawa Timur sebanyak 34 jenis dengan total areal pada tahun 2012 seluas 1.060.572 hektar dengan jumlah produksi sebesar 1.919.771 ton, dan sekitar 85 % areal tersebut diusahakan langsung oleh petani. Komoditi utama atau Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 93 Provinsi Jawa Timur

unggulan yang berkembang yaitu Tebu, Tembakau, Kopi, Kakao, kelapa dan Jambu Mete. Berikut perkembangan dan potensi perkebunan dapat di lihat pada Gambar berikut.

G ambar 6. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Tahun 2012

d. Perikanan Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang besar, yang mana dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.10. Potensi Kelautan dan Perikanan Uraian Jumlah Pulau Panjang Pantai  Laut Utara JawaLuas  Laut Selatan Jawa + ZEEI  Tambak  Kolam  Karamba/KJ Tawar  Mina Padi & Sawah Tambak  Budidaya Laut

Potensi 446 buah 1.900Km 65.537 Km 142.560 Km 64.837,8 Ha 8.645,2 Ha 309.33 Ha 44.054,4Ha 324.854,0Ha

Pemanfaatan

%

251.103,2 ton 114.058,8 ton

95,26 38,35

52.123,75 2.000,24 254,58 40.658,77 143.668,6

80,39 23,13 82,30 92,29 44,22

Ha Ha Ha Ha Ha


e. Kehutanan Kawasan hutan di Jawa Timur saat ini seluas 1.364.395,82 ha atau sebesar + 28,54% dari luas daratan. Untuk dapat mencapai fungsi luasan

kawasan

hutan

30%

dari

luas

daratan

sebagaimana

diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka diperlukan pengelolaan, perlindungan dan pengamanan hutan secara intensif, serta perencanaan yang baik ke arah sinergisitas pengelolaan hutan yang optimal. a. Kawasan Hutan Negara Luas kawasan hutan Provinsi Jawa Timur tahun 2010 adalah seluas 1.364.395,82 Ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari : Tabel 2.11. Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Kawasan Hutan

Luas (Ha)

- Hutan Produksi (HP)

815.062,02

- Hutan Lindung (HL)

315.505,30

- Hutan Konservasi (HK)

233.828,50

1.

Cagar Alam (CA)

10.957,90

2.

Suaka Margasatwa (SM)

18.008,60

3.

Taman Wisata Alam(TWA)

4.

Taman Nasional (TN)

5.

Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo

297,50 176.696,20

Total Luas Kawasan Hutan Jatim

27.868,30 1.364.395,82

Gambar 7. Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur (Ha)

297,5

27.868,30 176.696,20

18.008,60

HP HL

10.957,90

CA SM TWA TN Tahura

315.505,30 815.062,02


b. Hutan Rakyat Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu 2009 – 2012 hutan rakyat di Jawa Timur telah mengalami perkembangan rata-rata sebesar + 5% per tahun, pada tahun 2012 diperkirakan luas aktual hutan rakyat di Jawa Timur mencapai + 681.365,47 ha. c. Hutan Mangrove Selama tiga tahun, yaitu 2009 – 2012 luas hutan mangrove di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 hutan mangrove di Jawa Timur seluas 5.646,37 ha, pada tahun 2010 seluas 6.005,87 ha dan pada tahun 2012 menjadi + 5.554,70 ha. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Pada kegiatan PHBM, hasil yang didapat tidak hanya kelestarian hutan tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Pola pengelolaan kawasan hutan yaitu dengan pemanfaatan lahan di bawah tegakan berupa mengkombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pangan (tumpangsari). Realisasi sistem tumpang sari yang mampu menghasilkan bahan pangan selama tahun 2009 – 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 2.12. Tumpangsari antara Tanaman Kehutanan dengan Tanaman Pangan Produksi No. Komoditi Satuan 2010 2011 2012 1. 2.

Padi Jagung

Ton Ton

67.422 301.582

7.747 54.482

46.075 121.052

3.

Kedelai

Ton

89.553

1.732

6.284

4.

Kacang Tanah

Ton

33.562

1.897

2.409

5.

Porang

Ton

20.852

22.937

7.449.901

6.

Lainnya

Ton

1.171.616

78.519

211.602


Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan kegiatan yang diarahkan untuk memulihkan sumberdaya hutan dan lahan yang kritis sehingga berfungsi optimal. Tabel 2.13. Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang telah dilaksanakan di Jawa Timur No.

Kegiatan RHL

Satuan Ha

160

Tahun 2011 120

Ha

20

-

-

Ha

1.000

500

500

3.240.405

6.138.080

Km

366,8

540,8

228,54

Unit

691

1.011

1.232

Batang

-

-

-

Batang

181.408.952

180.053.127

200.910.803

2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengembangan Hutan Rakyat Percontohan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Pembuatan Tanaman Reboisasi Tahura Penghijauan lingkungan Penanaman turus jalan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat

One Man One Tree (OMOT) One Billion Indonesia Trees

Batang

2012

(OBIT)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Jawa Timur, perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan kedepan sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud dimasa mendatang.


Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan Pangan di Jawa Timur adalah : 1. Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah surplus pangan. 2. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan. 3. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya. 4. Masih terdapatnya KK miskin pada desa tertentu diatas 30% yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan. 5. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor. 6. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil. 7. Kuranganya pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat. 8. Belum

adanya

kewenangan

pemerintah

daerah

merekrut

pegawai sesuai dengan kebutuhan daerah. 9. Kurangnya kesadaran masyarakat khusunya Kelompok Afinitas dalam

pengembalian

dana

Bansos

guna

meningkatkan

perekonomian dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa (LKD). 10. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi kearah konsumsi berbahan baku terigu/gandum. Sedangkan

peluang

yang

ada

dalam

rangka

pengembangan

ketahanan pangan di Jawa Timur adalah : 1. Besarnya jumlah penduduk Jawa Timur merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah.


2. Tingkat pendidikan pangan

yang

masyarakat dan

semakin

tinggi

pengetahuan

memberikan

tentang

peluang

bagi

percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat. 3. Luas wilayah Jawa Timur yang besar dan merupakan provinsi lumbung pangan serta menyediakan peluang usaha distribusi pangan yang cukup besar. 4. Perkembangan

teknologi

informatika,

perhubungan,

dan

transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. 5. Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal. 6. Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati baik flora dan fauna belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber

pangan

untuk

mendukung

peningkatan

konsumsi

masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya. 7. Ketersediaan

lahan

pertanian

cukup

besar

dan

belum

dimanfaatkan secara optimal. 8. Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi tidak optimal namun tetap berproduksi tinggi. Demikian pula untuk hortikultura dan peternakan. 9. Kebijakan,

program

dan

kegiatan

prioritas,

mendukung

pemantapan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. 10. Kelembagaan

ketahanan

pangan

masyarakat

yang

makin

konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 99 Provinsi Jawa Timur

2.4.1. Renstra K/L dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan daerah sentra pangan di Indonesia, bahkan

secara

umum

merupakan

provinsi

yang

terbesar

kontribusinya dalam penyediaan pangan nasional. Oleh karena itu pembangunan dalam peningkatan produksi pangan di Jawa Timur sekaligus merupakan suatu penyediaan pangan secara nasional. Kebutuhan pangan di Jawa Timur hampir dapat dipenuhi semua dari potensi domestik, kecuali untuk komoditas kedelai yang sebagian masih diimpor dari luar, sedangkan komoditas lain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi bahkan masih mengalami surplus. Selain mempertimbangkan ketersediaan dan konsumsi komoditi pangan utama seperti beras, jagung, kacang-kacangan dan umbiumbian, Jawa Timur juga merupakan sumber bahan pangan lainnya yang bersumber dari ternak dan ikan. Capaian Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.14. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur No

Indikator Kinerja

1.

Ketersediaan Pangan Beras Daging Ikan Gula Skor PPH Prosentase Keamanan Pangan Stabilisasi Harga Beras ditingkat Konsumsi (CV) Jumlah Kelompok Tani

2. 3. 4. 5.

Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota

7.309.527 345.376 1.317.288 1.227.898 82,2 80

Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi

Sasaran pada Renstra K/L

7.309.527 7.309.527 345.376 345.376 1.317.288 1.317.288 1.227.898 1.227.898 82,2 82,2 80 80

< 10

< 10

< 10

20.823

20.823

20.823


Capaian sasaran tersebut diatas, didukung oleh pelaksanaan 3 (Tiga) pilar Ketahanan Pangan yaitu (1). Ketersediaan Pangan, (2). Distribusi/Keterjangkauan Pangan dan, (3). Konsumsi Pangan. a. Ketersediaan Pangan Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu : 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan

gizi

penduduk

baik

jumlah

maupun

mutunya

merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan

pangan

maupun

mutu

keanekaragaman

ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan. Ketersedian pangan Jawa Timur tahun 2013 komoditi beras sebesar 7.309.527 ton, Daging 345.376 ton, Ikan 1.317.288 ton dan Gula 1.227.898 ton. Sedangkan situasi ketersediaan total energi untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar 6.671 kkal/kap/hr atau 303,23% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) 2200 kkal/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2008). Ketersediaan energi tahun 2013 didominasi oleh pangan nabati 98,10% sedangkan pangan hewani 1,90%. Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 101 Provinsi Jawa Timur

Apabila dibandingkan dengan AKE tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 2.115,25 kkal/kap/hr (31,71%). Demikian juga total ketersediaan protein untuk di konsumsi penduduk Jawa Timur sebesar 156,76 gram/kap/hari atau 275,02% dari Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gram/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2004). Ketersediaan protein tahun 2012 masih didominasi oleh pangan nabati 92,64% sedangkan pangan hewani 7,36%. Apabila dibandingkan dengan AKP tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar

25,74 gr/kap/hr

(16,42%). Dalam

rangka

penyediaan

pemantapan

ketersediaan

pangan diupayakan juga melalaui pengembangan cadangan pangan masyarakat berupa fasilitasi pengembangan lumbung pangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi pada skala rumah tangga. Pengembangan

lumbung

pangan

merupakan

upaya

pengembangan cadangan pangan masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat ditingkat pedesaan pada musim paceklik. Upaya uang dilakukan melalui

revitalisasi

lumbung

pangan

masyarakat

yang

dimaksudkan sebagai berikut : a. Memfasilitasi masyarakat dalam stbilisasi harga pangan. b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lumbung pangan untuk menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan. c. Mengembangkan sumber pendapatan bagi keluarga petani melalui usaha berbasis lumbung pangan. d. Mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup. Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 102 Provinsi Jawa Timur

Ketersediaan

pangan

juga

dikembangkan

melalui

Optimalisasi Pemenfaatan Lahan Pekarangan yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan

dan

sebagai

sumber

gizi

keluarga.

Pemanfaatan

pekarangan dimaksudkan untuk : a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mikro keluarga secara berkelanjutan. b. Meningkatkan keterampilan keluarga dalam budidaya dan pengelolaan hasil. c. Meningkatkan pendapatan keluarga tani. b. Distribusi Pangan Distribusi pangan merupakan salah satu pilar terwujudnya ketahanan pangan. Harga pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi pasokan, distribusi, dan keterjangkauan/akses pangan oleh masyarakat. Harga pangan yang stabil disepanjang waktu, terjangkau dan merata diseluruh wilayah, mengindikasikan kondisi pasokan pangan cukup aman dan distribusi lancar. Program Stabilisasi harga gabah/beras dinilai sangat efektif dalam membantu petani meningkatkan harga jual gabah/beras, program ini sangat efektif pada bulan Februari – Mei setiap tahunnya karena pada bulan-bulan tersebut terjadi panen raya, sementara itu pada bulan tersebut biasanya masih terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga harga gabah

tertekan

dan

turun.

Kondisi

inilah

yang

perlu

mendapatkan perhatian pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga sehingga petani tidak banyak dirugikan. Selain itu juga meningkatkan

kesinambungan

penyediaan

pangan,

meningkatkan efektifitas dan efisiensi distribusi pangan antar Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 103 Provinsi Jawa Timur

daerah dan antar waktu serta mengembangkan kelembagaan pangan dipedesaan. Perkembangan harga rata-rata GKP selama bulan Maret Desember 2013 relatif stabil.Kenaikan harga terjadi dibulanbulan pacekilk dan harga tertinggi terjadi pada Oktober mencapai Rp. 4.206,- per kg GKP. Sedangkan harga terendah terjadi pada bulan April mencapai Rp. 3.237,- per kg GKP. Begitu pula dengan harga GKG, kenaikan harga terjadi pada saat paceklik dan harga turun terjadi dibulan-bulan panen raya. Harga GKG tertinggi terjadi pada bulan Nopember mencapai Rp. 4.905,per kg GKG dan terendah pada bulan April mencapai Rp. 4.180,per kg GKG. Disamping program pembelian gabah (stabiliasasi harga) juga dilakukan program tunda jual, yaitu upaya menunda jualkan hasil panen ynag harga rendah dan menjualnya pada saat harga tinggi yang dilakukan oleh kelompok tani. Grafik : Rata2 Harga GKP ditingkat Petani, Pengilingan, GKG Harga Beras Medium dan Premium (Maret-Des’13).

c. Konsumsi Pangan Pola konsumsi masyarakat Jawa Timur pada umumnya mesih tergantung pada satu komodiiti yaitu beras sebagai sumber karbohidratnya. Akibatnya konsumsi beras melebihi


angka anjuran sebaliknya konsumsi sumber karbohidrat dan protein dari sumber pangan lain masih rendah. Keberhasilan sasaran diukur melalui indikator yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam, bergizi

seimbang

dan

amanyang

ditunjukkan

dengan

peningkatan Skor PPH. FAO-RAPA mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Upaya pencapaian Skor PPH didukung oleh 6 (enam) program yaitu : Program

Peningkatan

Peningkatan Pemasaran

Ketahanan Hasil

Kesejahteraan Pangan;

Produksi

Petani;

Program

Pertanian,

Program Peningkatan

Perkebunan

dan

Peternakan; Program Pengembangan Kawasan Agropolitan; Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/

Perkebunan/Peternakan. Capaian skor PPH Tahun 2013 sebesar 81,1 terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 80,1 namun masih dibawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan penurunan konsumsi padi-padian tidak diimbangi dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacangkacangan, sayur dan buah-buahan. Skor PPH Nasional Tahun 2013 sebesar 75,4. Dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan telah ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 105 Provinsi Jawa Timur

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Langkah operasional perlu dilakukan terus menerus dan berkelanjutan melalui proses internalisasi dan pengembangan industri pangan lokal meliputi kegiatan Advokasi, Kampanye, Promosi, Pendidikan non Formal, Penyuluhan, Pemanfaatan Pekarangan, Fasilitasi, Penerapan standart Mutu dengan sasaran anak-anak

usia

sekolah,

TP-PKK,

Pengusaha

pangan,

Kelompoktani, Kelompok Wanita, Guru dan Masyarakat luas. Dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan telah ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Langkah operasional perlu dilakukan terus menerus dan berkelanjutan melalui proses internalisasi dan pengembangan industri pangan lokal meliputi kegiatan Advokasi, Kampanye, Promosi, Pendidikan non Formal, Penyuluhan, Pemanfaatan Pekarangan, Fasilitasi, Penerapan standart Mutu dengan sasaran anak-anak

usia

sekolah,

TP-PKK,

Pengusaha

pangan,

Kelompoktani, Kelompok Wanita, Guru dan Masyarakat luas. Tabel 2.15. Skor PPH Nasional dan Provinsi Jawa Timur Th. 2013

No 1 2 3 4 5 6

Kelompok Pangan

Skor PPH Nasional Kalori

%

Skor Kalori PPH

Skor PPH Prov. Jatim %

Skor AKE

Padi-padian 1.167 58,4 25 1.121 60,7 28 Umbi40 2 1 88 4,4 2,2 umbian Pangan 165 8,2 16,5 133 6,6 13,3 Hewani Minyak dan 212 10,6 5 213 10,7 5,3 lemak Buah/biji 30 1,5 0,7 38 1,9 0,9 berminyak Kacang54 2,7 5,4 68 3,4 6,8 kacangan

Skor Max

Skor PPH

25,0 25,0 2,5

2,2

24,0 13,3 5,0

5,0

1,0

0,9

10,0

6,8


Kelompok Pangan

No 7 8 9

Gula Sayur dan buah Lain-lain

Skor PPH Nasional Kalori

%

Skor PPH Prov. Jatim

Skor Kalori PPH

70

3,5

1,8

80

80

4

20

103

35

1,7

0

45

1.853 92,6

%

Skor AKE

Skor Max

Skor PPH

4,0

2,0

2,5

2,0

5,2 25,9 2,3

0

30,0 25,9 0,0

75,4 1.935 94,5 84,5 100,0 81,1

2.4.2. Hasil Telaahan Terhadap RTRW Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Ruang lingkup Ketahanan Pangan masuk pada wilayah Rencana Struktur Ruang Kawasan Strategis Agropolitan dapat dijadikan salah upaya pengembangan ketahanan pangan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat

dalam

mengelola

0,0

kawasan

sebagai

sentra

pengembangan produk pangan olahan berbasis sumberdaya lokal sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat melalui peningkatan nilai tambah serta memberikan peningkatan pendapatan masyarakat, Sedangkan untuk Pola Ruang Wilayah pada Kawasan terpadu yang dikelola sebagai pengembangan wilayah sentra produksi pertanian terpadu dalam rangka pengembangan ketahanan pangan masyarakat, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.16. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kab/kota

No.

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat ini

(1)

(2)

(3)

1.

Kawasan Strategis Agropolitan

Pewilayahan Komoditas strategis

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan (4)

Pengaruh Rencana Struktur Ruang Thd Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)

Pengembangan kegiatan perekonomian berbasis pertanian di wilayah pedesaan

Berkembangnya kegiatan ekonomi yang berpotensi menghasilkan nilai tambah bagi pendapatan petani

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6) 38 Kab./Kota

Tabel 2.17. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kab/kota

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat ini

(1)

(2)

(3)

1.

Kawasan terpadu

Wilayah Sentra Produksi

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4)

Pengaruh Rencana Pola Ruang Thd Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)

Pengembangan kegiatan terpadu berbasis pertanian di wilayah

Peningkatan ketahanan pangan wilayah

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6) 38 Kab./Kota

2.4.3. Hasil Analisis Terhadap KLHS. Pengurangan lahan sawah (konversi) baik secara nasional maupun menurut propinsi dan kabupaten menunjukkan angka yang bervariasi. Dari hasil penelitian ini, dengan menggunakan data hasil Survey Pertanian (SP) diperoleh gambaran bahwa dalam kurun Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 108 Provinsi Jawa Timur

waktu 18 tahun (1981-1998) di Jawa telah terjadi pengurangan lahan sawah seluas 1 juta hektar atau rata-rata sekitar 55 ribu hektar per tahun. Namun karena adanya kegiatan pencetakan lahan sawah baru, maka luas lahan sawah yang tersedia di Jawa sebenarnya menyusut sekitar 484 ribu hektar atau sekitar 27 ribu hektar per tahun. Secara umum konversi lahan sawah lebih banyak terjadi pada propinsi atau kebupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang relatif tinggi, serta kabupaten-kabupaten yang merupakan penyangga pusat-pusat pertumbuhan. Di Jawa Timur adalah Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang dan Banyuwangi. Kegiatan konversi lahan sawah cenderung menimbulkan penurunan produksi per satuan lahan yang semakin besar dari tahun ketahun, sebaliknya pencetakan sawah cenderung memberikan dampak peningkatan produksi per satuan lahan yang semakin kecil. Kecenderungan demikian terjadi karena konversi lahan sawah sesmakin bergeser ke daerah dengan teknologi usahatani yang cukup tinggi, sedangkan pencetakan lahan sawah semakin bergeser ke daerah dengan teknologi usahatani yang semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumberdaya alam (lahan dan air) yang potensial bagi pencetakan sawah semakin terbatas. Dengan demikian, pada kenyataannya bahwa penurunan produksi Padi tidak bisa dihindarkan. Akibat konversi lahan sawah di Jawa selama kurun waktu 18 tahun (1981-1998) diperhitungkan secara akumulasi telah hilang sebesar 50,9 juta ton gabah atau sekitar 2,82 juta ton gabah per tahun. Bila dihitung setara beras, maka kehilangan produksi pangan tersebut adalah sekitar 1,7 juta ton beras pertahun. Jumlah kehilangan produksi beras tersebut hampir sebanding dengan jumlah impor beras pada tahun 1984-1997 yang berkisar 1,5 – 2,5 juta ton beras per tahun. Artinya, apabila Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 109 Provinsi Jawa Timur

konversi lahan sawah dapat ditekan, maka hal itu akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pangadaan beras nasional. Upaya pengendalian konversi lahan sawah ini menjadi cukup mendesak mengingat pertumbuhan produksi pada akhir-akhir ini mengalami stagnasi akibat kendla kejenuhan teknologi. Pengurangan produksi akibat terjadinya konversi lahan sawah terbesar adalah di propinsi Jawa Timur dengan proporsi 44,2 persen (22,5 juta ton Padi) dari total pengurangan produksi di Jawa. Sedangkan urutan kedua dan ketiga adalah di Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing 15,9 dan 10,8 juta ton Padi. Sudah cukup banyak upaya pemerintah untuk pengendalian konversi lahan sawah ini.Namunpendekatan yang diterapkan baru sebatas pendekatan hukum (law enfercement) yang masih banyak kelemmahannya. Sehingga peraturan-peraturan tentang lahan belum mampu mengendalikan kegiatan konversi lahan sawah di Jawa. Tiga kelemahan mendasar adalah : (1)obyek lahan yang dilindungi dari kegiatan konversi terutama ditentukan olehkondisi fisik lahan (contoh: irigasi teknis) padahal kondisi fisik tersebut begitu mudah utuk dimodifikasi dengan rekayasa tertentu; (2) Pertaturan-peraturan yang bertujuan untuk mencegah konversi lahan secara umum lebih bersifat himbauan dan tidak dilengkapi dengan sangsi yang jelas, baik yang menyangkut besarnya sangsi maupun pihak yang dikenai sangsi;

(3)

Kelemahan-kelemahan

tersebut

pada

gilirannya

membuka peluang bagi aparat daerah tertentu untuk meraih keuntungan pribadi dari kegiatan konversi lahan dengan dalih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Implikasi

Kebijakan

Fakta

empirik

membuktikan

bahwa

konversilahan sawah di Jawa telah memberikan dampak yang sangat nyata bagi penyediaan pangan (beras). Oleh karena itu peningkatan kapasitas produksi pangan menjadi kata kunci, baik


melalui pencetakan sawah maupun meningkatan kapasitas irigasi seperti rehabilitasi jaringan irigasi dan investasi pompa. Khususnya di Jawa, dalam pengendalian konversi lahan sawah disamping pendekatan lawnemforcement yang selama ini sudah berjalan, perlu didukung oleh peraturan lainnya pengawasan dan penerapan sangsi yang adil. Disamping itu pendekatan ekonomi seperti melalui kompensasi, dan pajak adalah perlu dipertimbangkan. Upaya pengendalian dan pencegahan konversi lahan sawah hendaknya dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinir antara berbagai pihak/instansi yang terkait dengan kegiatan pembangunan. Misalnya PLN TELKOM, perijinan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan misi pengendalian konversi. Selama ini masing-masing instansi tersebut hanya mempertimbangkan kepentingan sektoral. Tabel 2.18. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi No.

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

(1) 1.

(2) Kecukupan pangan sampai ditingkat individu

2.

Peningkatan Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian

(3) - Dinamika pembangunan memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan, keterbatasan infrastruktur, konservasi tanah dan air - Potensi bencana cukup tinggi Sebagian besar lahan sawah yang terkonversi itu pada mulanya beririgasi teknis/semiteknis dengan produktivitas yang

Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD (4) Ketahanan pangan wilayah harus tetap terjaga.

Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD (5) Peningkatan ketersediaan, Stabilisasi harga, keamanan pangan dan pencapaian skor PPH.

- Penurunan Produksi Pangan - konversi lahan sawah di Jawa telah memberika

Pengendalian konversi lahan sawah disamping pendekatan law emforcement yang selama ini sudah berjalan, perlu didukung oleh


tinggi. Secara langsung maupun tidak langsung konversi lahan sawah mempunyai potensi ancaman yang nyata terhadap kapasitas nasional dalam mewujudkan pasokan pangan yang aman untuk mendukung ketahanan pangan yang mantap. Oleh sebab itu kebijaksanaan yang secara khusus ditujukan untuk mengendalikan konversi lahan sawah ke penggunaan lain sangat dirasakan urgensinya. Agar implementasi kebijaksanaan efektif, sistem perhitungan mengenai kerugian akibat konversi lahan sawah harus komprehensif dan pada saat yang sama diperlukan perbaikan dalam sistem pemantauan, pendataan, dan dokumentasi mutasi lahan.

n dampak yang sangat nyata bagi penyediaan pangan (beras)

peraturan lainnya, pengawasan dan penerapan sangsi yang adil. Disamping itu pendekatan ekonomi seperti melalui kompensasi, dan pajak adalah perlu dipertimbangkan

Sebagian besar lahan sawah yang terkonversi itu pada mulanya beririgasi teknis/semi teknis dengan produktivitas yang tinggi. Konversi lahan sawah juga mengakibatkan degradasi kualitas irigasi pada lahan sawah sekitarnya. Secara langsung maupun tidak langsung konversi lahan sawah mempunyai potensi ancaman yang nyata terhadap kapasitas nasional

dalam

mewujudkan

pasokan

pangan

yang

aman

untuk


mendukung

ketahanan

pangan

yang

mantap.

Oleh

sebab

itu

kebijaksanaan yang secara khusus ditujukan untuk mengendalikan konversi lahan sawah ke penggunaan lain sangat dirasakan urgensinya. Agar implementasi kebijaksanaan efektif, system perhitungan mengenai kerugian akibat konversi lahan sawah harus komprehensif dan pada saat yang sama diperlukan perbaikan dalam sistem pemantauan, pendataan, dan dokumentasi mutasi lahan.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi

meningkat,

sehingga

negara-negara

yang

semula

menjadi

pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras. Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut: 1. Ketahanan Pangan dan Pertanian Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan sebagian besar pangan berasal dari hasil pertanian. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 114 Provinsi Jawa Timur

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Mengingat pentingnya menjaga ketahanan pangan maka negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. 2. Lingkungan Hidup Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas, karena: (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3) semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (4) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang. 3. Kemiskinan Kemiskinan

merupakan

keadaan

dimana

terjadi

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Tidak tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dapat diartikan sebagai telah terjadinya kemiskinan karena ada hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan maka ketersediaan pangan yang kemudian dikenal sebagai ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya strategis dalam penanggulangan masalah kemiskinan.


Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan bermartabat, yang implementasinya dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan terencana, guna menjamin stabilitaspertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan kesenjangan, serta untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pangan. 4. Kerjasama antar daerah Dengan adanya kerjasama antar daerah diharapkan pula untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mengontrol pergerakan harga sembako.

Selain

itu,

juga

diharapkan

menjadi

momentum

terwujudnya sinergitas dan koordinasi antar daerah yang kuat dibidang ketahanan pangan. Jaringan kerjasama antara instansi terkait mulai dari pusat sampai daerah akan lebih kuat dengan terbentuk kelembagaan yang menangani ketahanan pangan. (Dewan Ketahanan Pangan, Badan/ Kantor/Dinas Ketahanan Pangan atau Unit kerja yang menangani ketahanan pangan). Seiring adanya kelembagaan tersebut, otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk secara lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di daerahnya. Untuk itu, Sekretariat DKP beserta jaringan pendukung ketahanan pangan dan institusi ketahanan pangan di pusat sampai daerah, perlu lebih ditingkatkan kemampuannya untuk memantapkan program ketahanan pangan daerah dan nasional. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan terkait dengan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong masyarakat kecil yang memerlukan adanya sistem perlindungan yang adil dan bertanggung Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 116 Provinsi Jawa Timur

jawab yang didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang tegas. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) secara optimal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penanganan ketahanan pangan kedepan semakin kompleks, maka pengelolaan

manajemen

pembangunan

ketahanan

pangan

harus

dilaksanakan secara transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan). Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam undang-undang yang dimaksudkan dengan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah

maupun

mutunya,

aman,

beragam,

bergizi,

merata,

dan

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Guna mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2014 - 2019 berdasarkan tupoksi dapat disusun kedalam tabel sebagai berikut:


Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

(1)

(2) Ketersediaan Pangan: Beras 7.309.527ton Jagung 5.126.943 ton Kedelai 311.767 ton Daging 333.082 ton Telor 323.220 ton Susu 392.682 ton Ikan 1.327.802 ton Gula1.227.898 ton

(3) Indikator Kinerja Kunci (IKK)

(4) Internalisasi, edukasi, advokasi

Skor PPH : 81,1

Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi

Promosi, Pemantauan/ Pengawasan, Pengujian (keamanan pangan)

Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur 88,7 kg/kap/th

Terpenuhinya pangan sampai dengan perseorang an (UU 18 Th 2012)

Keamanan Pangan 80%

SPM

Stabilisasi harga beras ditingkat konsumen coefisien variasi< 10

Operasi Pasar Murni

Penanganan daerah rawan pangan 45%

Pendataan

Peningkatankemamp uan Kelompok Tani 11,3%

Internal (Kewenangan SKPD)

Eksternal (Diluar kewenang an SKPD) (5) Produksi Pangan Bencana Alam

Regulasi

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (88,7 kg/kapita/tahun)

Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (Skor PPH : 81,1) Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius

Pengumpulan Data Informasi Pasar

Fluktuasi Harga

Harga bahan pangan masih fluktuatif

Pemetaan daerah rawan pangan

Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

Penguatan kelembaga-an kelompok

Terbatasnya tenaga penyuluh

Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh 6%

Berdasarkan Undang-undang dimaksud untuk aspek kajian adalah “terpenuhinya Pangan sampai dengan perseorangan” dimana ditegaskan bahwa

bahwa

negara

berkewajiban

mewujudkan

ketersediaan,

keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 118 Provinsi Jawa Timur

bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Dari kondisi saat ini, ketersediaan pangan strategis Jawa Timur (2013) untuk Beras 7.309.527 ton, Beras 7.309.527 ton, Jagung 5.126.943 ton, Kedelai 311.767 ton, Daging 333.082 ton, Telor 323.220 ton, Susu 392.682 ton, Ikan 1.327.802 ton dan Gula 1.227.898 ton dengan Skor Pola Pangan Harapan 82,2 serta tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur 88,7 kg/kap/th. Sedangkan untuk capaian Keamanan Pangan 80% berdasarkan uji lab dan upaya stabilisasi harga beras ditingkat konsumen dengan coefisien variasi < 10 terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sesuai dengan perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan untuk penanganan daerah rawan pangan 45% berdasarkan target penanganan sesuai hasil pemetaan kerawanan pangan. Dengan

terbentuknya

Badan

Koordinasi

Penyuluhan

maka

revitalisasi penyuluhan pertanian akan lebih ditingkatkan, yaitu melalui peningkatan kemampuan Kelompok Tani 11,3% berdasarkan programa penyuluhan yang telah ditetapkan dan peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh 6% melalui pelatihan dan pendampingan. Guna

mengidentifikasi

permasalahan

dalam

pemenuhan

ketersediaan pangan, capaian skor PPH, tingkat konsumsi serta keamanan pangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, faktor internal yang berpengaruh adalah Internalisasi,

edukasi,

advokasi,

promosi,

pemantauan/pengawasan,

pengujian (keamanan pangan) dan dengan faktor eksternal peningkatan produksi pangan serta terjadinya bencana alam. Untuk identifikasi permasalahan dalam stabilisasi harga beras ditingkat konsumen, penanganan daerah rawan pangan, peningkatan Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 119 Provinsi Jawa Timur

kemampuan Kelompok Tani dan peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh berdasarkan indikator SPM, operas pasar murni serta pendataan, maka faktor internal yang berpengaruh adalah frekwensi pengumpulan Data Informasi Pasar, pemetaan daerah rawan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah regulasi dan fluktuasi harga. Dari

faktor

Internal

serta

eksternal

yang

berpengaruh,

permasalahan pelayanan yang menonjol adalah: (1) Masih tingginya tingkat

ketergantungan

pada

bahan

pangan

pokok

beras

(88,7

kg/kapita/tahun); (2) Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (81,1); (3) Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius; (4) Harga bahan pangan masih fluktuatif; (5) Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta (6) Terbatasnya tenaga penyuluh. Dari hasil analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya diperoleh hasil identifikasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis Dinamika DinamikaRegional/Lokal LainDinamikaInternasional Nasional lain (3) (4) (1) (2) (5) 1 Gejolak Perekonomian Semakin Ketahanan Pangan dan Global besarnya Pertanian subsidi dan instabilitas harga komoditi, Situasi pangan Nasional 2 Lingkungan Hidup Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3 Milenium Gender Kemiskinan Development Goals No


(MDG's) Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan

4

Kerjasama antar provinsi

Kerjasama antar Daerah

Dari dinamika Internasional isu strategis yang muncul adalah (1) Gejolak Perekonomian Global yang berimbas pada perekonomian nasional maupun regional termasuk didalamnya adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (2) Lingkungan Hidup dimana saat ini terkait dengan pemanasan global (global warming); (3) Milenium Development Goals (MDG's) merupakan kesepakatan pemimpin-pemimpin negara guna menurunkan angka kelaparan/kemiskinan dan isu gender; (4) Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak signifikan dengan produksi pangan. Dari dinamika nasional isu strategis adalah semakin besarnya subsidi

dan

instabilitas

harga

komoditi,

situasi

pangan

Nasional,

Lingkungan Hidup, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Gender serta Kerjasama antar provinsi. Berdasar Isu-isu tersebut kemudian dijadikan dasar penentuan prioritas program/kegiatan di Kementerian Pertanian. Isu

strategis

berdasarkan

dinamika

regional/daerah

adalah

Ketahanan Pangan dan Pertanian, Lingkungan Hidup, Kemiskinan serta Kerjasama antar Daerah. Sebagaimana telah diulas pada awal Bab 3, Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, dimana pangan sendiri berasal dari hasil pertanian, sehingga isu ketahanan pangan terkait erat dengan pertanian.

Isu

Lingkungan Hidup adalah isu global yang pengaruhnya mendunia termasuk regional/daerah, sedangkan kemiskinan sangat spesifik lokasi terkait dengan beberapa indikator yang berpengaruh termasuk sektorsektor lain diluar ketahanan pangan. Untuk isu kerjasama antar daerah ini timbul semenjak adanya Otonomi daerah dan adanya pembagian kewenangan antar pusat dengan daerah dan antar daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 121 Provinsi Jawa Timur

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tertuang dalam misi 2 yaitu: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi yang dilaksanakan melalui program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan,

Program

Peningkatan

Diversifikasi Pangan serta Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPDTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: " Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan

Berakhlak" No

Misi dan Program KDH danWakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Faktor

Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi 1

Program : Program Peningkatan Ketahanan Pangan


Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu

Sudah adanya program peningkatan produksi pangan Ketersediaan komoditas pangan surplus


2

Program : Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perikanan/ Kehutanan Program : Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

3


Kinerja petugas belum optimal

Pelatihan yang terintegrasi

Penyelenggaraan penyuluhan belum efektif

Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Pembinaan dan pendampingan bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (81,1) Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius

Tersedianya keanekaragaman pangan lokal

Untuk permasalahan pelayanan terkait dengan masih tingginya tingkat

ketergantungan

pada

bahan

pangan

pokok

beras

(88,7

kg/kapita/tahun), faktor penghambatnya adalah teknologi pangan tepat guna masih terbatas sehingga pemanfaatan teknologi pangan tepat guna kedepan harus lebih ditingkatkan. Hal ini dukung dengan sudah adanya program peningkatan produksi pangan yang merupakan faktor pendorong. Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (81,1) serta Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius, faktor penghambatnya adalah Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

(B2SA)

sehingga

perlu

didukung

program

percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat.

Dengan faktor pendorong tersedianya

keanekaragaman pangan lokal diharapkan B2SA dapat segera terwujud. Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 123 Provinsi Jawa Timur

menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) namun HPP tersebut masih

terbatas

pada

komoditas

pangan

permasalahan dan faktor penghambat.

tertentu,

ini

merupakan

Namun faktor pendorongnya

adalah ketersediaan pangan Jawa Timur yang selalu surplus kecuali untuk kedelai. Permasalahan lain adalah belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) yang saat ini belum sepenuhnya mendapat dukungan dari Kab/Kota, dikarenakan kinerja petugas kurang optimal. Namun dengan adanya pelatihan yang terintegrasi diharapkan kedepan pelaporan SKPG dalam rangka memantau kerawanan pangan dapat lebih ditingkatkan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan harus lebih ditingkatkan, untuk itu diperlukan penyuluhan yang tangguh. Namun penyelenggaraan penyuluhan belum efektif, dan ini dapat lihat dari kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal untuk itu dengan adanya pembinaan dan pendampingan bagi pelaku utama dan pelaku usaha diharapkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan lebih meningkat. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Berdasarkan

hasil

identifikasi

sebelumnya,

faktor

penghambat

pelayanan SKPD antara lain adalah : (1) Teknologi pangan tepat guna masih terbatas; (2) Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); (3) Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu; (4) Kinerja petugas SKPG belum optimal; (5) Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal. Dan faktor pendorong adalah: (1) Sudah adanya program peningkatan produksi pangan; (2) Tersedianya keanekaragaman pangan lokal; (3) Ketersediaan komoditas pangan surplus; (4) Pelatihan yang terintegrasi bagi petugas SKPG; (4) Pembinaan dan pendampingan bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui peningkatan programa penyuluhan. Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 124 Provinsi Jawa Timur

Adapun hasil identifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, dapat disusun pada tabel berikut : Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota

(1)

(2)

(3)

1

Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200 kilo kalori/hari

Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (88,7 kg/kapita/tahun)

Teknologi pangan tepat guna masih terbatas

Sudah adanya program peningkatan produksi pangan

2

Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun, dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3

Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (81,1)

Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)


3

Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat



Ketersediaan komoditas pangan surplus

4

Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat

Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius



Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan

Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku

Pembinaan dan pendampingan bagi pelaku

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)


No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota

(1)

(2)

(3)

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

usaha belum optimal

dan gizi

utama dan pelaku usaha


Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L jika dikaitkan dengan permasalahan pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong korelasinya adalah sama dengan identifikasi pada tabel 5. Kecuali untuk sasaran: Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat, permasalahan SKPD yang terkait adalah: (1) Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius; dan (2) Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Guna mengidentifikasi permasalahan pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran

Renstra

SKPD

Provinsi

beserta

Faktor

Penghambat

dan

PendorongKeberhasilan Penanganannya, diperlihatkan pada tabel berikut: Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPDProvinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200 kilokalori/hari

Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (88,7 kg/kap/th)

SebagaiFaktor


Sudah ada program peningkatan produksi pangan


No

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 0,5% per tahun, dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 82,2



Tersedianya keanekarag aman pangan lokal

3

Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat




4

Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat





Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal

Pembinaan dan pendamping an bagi pelaku utama dan pelaku usaha


SebagaiFaktor

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi jika dikaitkan dengan permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong adalah sama dengan hasil identifikasi pada tabel 6, kecuali sasaran konsumsi beras per tahun menurun sebesar 0,5% per tahun, dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 82,2. Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 127 Provinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah

dan

Kajian

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut. Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No 1

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah

Faktor Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (88,7 kg/kapita/tahun)



2

Potensi Bencana di Jawa Timur yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah



Tersedianya keanekaragama n pangan lokal

3

Belum optimalnya kawasan strategis Provinsi




4

Keterbatasan infrastruktur wilayah









Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari : (1) Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah; (2) Potensi Bencana di Jawa Timur yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah; (3) Belum

optimalnya

infrastruktur

kawasan

wilayah,

strategis

secara

Provinsi;

langsung

(4)

sangat

Keterbatasan

terkait

dengan

permasalahan pelayanan SKPD. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah bisa berakibat produksi pertanian menurun dan belum optimalnya kawasan strategis Provinsi secara tidak langsung akan berpengaruh pada masih tingginya tingkat

ketergantungan

pada

bahan

pangan

pokok

beras

(88,7

kg/kapita/tahun) dan pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (81,1). Implikasi RTRW tentang Potensi Bencana di Jawa Timur yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah dan Keterbatasan

infrastruktur

wilayah

secara

tidak

langsung

juga

berhubungan dengan permasalahan pelayanan SKPD yaitu: keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius; Harga bahan pangan masih fluktuatif; Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta Penyelenggaraan penyuluhan belum efektif. Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh hasil sebagai berikut :


Tabel 3.7. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD


Faktor Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian

Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (88,7 kg/kap./th)



2

Perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan alam dan terjadinya berbagai bencana alam




3

Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan














3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan SKPDyang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPDditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan SKPD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/ kota; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Dengan Isu Strategis Bidang Ketahanan Pangan: 1

Ketahanan Pangan dan Pertanian

2

Lingkungan Hidup

3

Kemiskinan

4

Kerjasama antar daerah

Diperoleh skor kriteria penentuan Isu-isu strategis sebagai berikut: Tabel 3.8. Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis No

Kriteria

Bobot

(1)

(2)

(3)

1 2 3 4 5

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap capaian sasaran renstra KL atau Renstra Provinsi/Kab/Kota Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Dampak yang ditimbulkannya terhadap public Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani Jumlah

25 25 20 15 15 100


Tabel 3.9. Nilai Skala Kriteria No (1) 1 2 3 4

Isu Strategis (2) Ketahanan Pangan dan Pertanian Lingkungan Hidup Kemiskinan Kerjasama antar daerah Jumlah

Nilai Skala Kriteria ke1

2

3

4

5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

25

25

20

15

15

20 25 25 95

20 20 25 85

20 25 20 85

20 15 15 65

20 15 15 65

Bobot (8) 100 100 100 100 100

Tabel 3.10. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis No

Isu Strategis

Total

Rata-rata

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2 3 4 5

Ketahanan Pangan dan Pertanian Lingkungan Hidup Kemiskinan Kerjasama antar daerah Semakin besarnya subsidi dan instabilitas harga komoditi Situasi pangan Nasional Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Gender Kerjasama antar provinsi Gejolak Perekonomian Global Milenium Development Goals (MDG's) Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan Jumlah

100 10 90 30

20 2 18 6

40

8

60

12

45

9

5 20 15 50

1 4 3 10

35

7

500

100

6 7 8 9 10 11 12


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

4.1 Visi dan Misi Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat merupakan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional termasuk pembangunan Jawa Timur, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berpijak pada arah pembangunan ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur, dan berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan periode 2009-2014 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan pemantapan ketahanan pangan Jawa Timur lima tahun ke depan, dan visi misi program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2014-2019 : “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”, maka diperlukan kesinambungan

pembangunan

ketahanan

pangan

yang

sekaligus

mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju terwujudnya ketahanan pangan Jawa Timur lebih baik dan lebih sejahtera. Oleh karena itu, Visi pembangunan Ketahanan Pangan yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019, adalah : “Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan” Dengan penjelasan sebagai berikut : Jawa Timur Lebih Sejahtera Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur dengan terpenuhi kebutuhan pangan yang tercermin dari tersedia pasokannya dalam jumlah cukup, terjangkau dan berkualitas, dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 133 Provinsi Jawa Timur

memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Masyarakat yang sejahetera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi yang aman, tentram, damai, sentosa dan makmur. Jawa Timur Lebih Berdaya Saing Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur baik keunggulan komparatif maupun kompetitif dalam mencapai ketahanan pangan yang kokoh, mulai dari tingkat rumah tangga sampai tingkat nasional melalui sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing tinggi. Berdaya saing, dicirikan dengan tingkat efisiensi, mutu, harga dan biaya produksi serta kemampuan untuk menerobos pasar, meningkatkan pangsa pasar dan memberikan pelayanan profesional. Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Adalah terwujudnya ketahanan pangan yang mampu memproduksi dan menyediakan sejumlah jenis pangan utama dalam jumlah yang lebih dari

cukup,

merata,

berkelanjutan.

terjangkau,

Berkelanjutan,

berkualiatas

dicirikan

dengan

dan

aman

secara

kemampuan

untuk

meningkatkan kapasitas sumber daya pangan yang semakin besar dari waktu ke waktu yang semakin mensejahterakan masyarakat baik secara ekonomis, sosial dan lingkungan hidup. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, perlu ditetapkan beberapa misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah, sebagai berikut : 1. Meningkatkan masyarakat

ketersediaan secara

pangan

berkelanjutan

dan serta

aksesibilitas

pangan

mengantisipasi

dan

menurunkan kerawanan pangan;


2. Mengembangkan

penganekaragaman

pangan

menuju

konsumsi

pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal; 3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas dan mandiri.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Untuk mewujudkan visi Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur 2014

– 2019 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan

pangan

selanjutnya

akan

jangka menengah menjadi

dasar

Provinsi

penyusunan

Jawa Timur, yang arsitektur

kinerja

pembangunan ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Ketahanan Provinsi Jawa Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur NO. (1) 1.

TUJUAN (2) Peningkatan ketahanan pangan

SASARAN (3) 1. Meningkatkan ketersediaan pangan (food availability) dan akses pangan masyarakat (food acces)

2. Meningkatkan penyerapan pangan (food utilization)

INDIKATOR SASARAN (4) Ketersediaan Pangan (Ton) : Padi Jagung Kedelai Daging Telur Susu Ikan Gula Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Stabilnya harga pangan (gabah) tingkat produsen Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen Penurunan wilayah rawan pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

2015 (5)

7.741.873 6.378.543 454.307 349.945 337.599 406.946 1.478.831 1.336.770 200 ton

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2016 2017 2018 (6) (7) (8)

7.780.579 6.474.225 480.800 358.693 345.026 414.271 1.555.907 1.386.280 200 ton

7.819.486 6.571.336 490.417 367.660 352.616 421.728 1.637.928 1.435.790 200 ton

7.858.584 6.669.907 500.225 376.852 360.374 429.319 1.725.222 1.485.300 200 ton

2019 (9)

7.897.877 6.769.955 510.229 386.274 368.302 437.047 1.822.162 1.534.810 200 ton

Sesuai HPP

Sesuai HPP

Sesuai HPP

Sesuai HPP

Sesuai HPP

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

2%

2%

2%

2%

2%

83,3

84,4

85,5

86,6

87,7


NO. (1) 2.

TUJUAN

SASARAN

(2) Meningkatkan produktivitas sektor pertanian

(3) Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi

INDIKATOR SASARAN (4) Jumlah Tenaga Penyuluh yang bersertifikasi Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan kelas kelompok

2015 (5) 325

428


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2016 2017 2018 (6) (7) (8) 351 409 418

449

449

452

2019 (9) 533

459

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan Jawa Timur 2014 – 2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Tabel. 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan MISI I : Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan pangan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan 1.Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Pengembangan cadangan ketahanan ketersediaan stock pangan pangan pemerintah untuk pangan pangan (food masyarakat mengantisipasi kondisi melaui availability) dan darurat bencana alam Ketersediaan meningkatnya minimal 3 bulan dan distribusi akses pangan 2. Pengembangan cadangan pangan (food acces) pangan hidup (Optimalisasi pemanfaatan pekarangan) 3. Menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat 4. Pengembangan sistem cadangan pangan melalui LPDPM ataupun lembaga lainnya. 2. Mengembang 1. Pengembangan produksi an produksi pangan pada daerah pangan lahan kering alternatif 2. Pengembangan


berbasis sumberdaya lokal

ketersediaan Pangan Berbasis Non Beras (Umbi-Umbian) 3. Pengembangan ketersediaan Berbasis kacang-Kacangan (Non Kedele) 3. Meningkatkan 4. Pengembangan kelancaran kelembagaan distribusi distribusi pangan masyarakat pangan 4. Menjaga 1. Pengembangan Buffer stabilisasi stock Management harga pangan (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, 2. Peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, 3. Pengembangan sistem tunda jual, 4. Pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan akses pangan 5. Meningkatkan 1. Penanganan daerah penanganan rawan pangan transien daerah rawan dan kronis pangan 2. Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi 3. Pengembangan Sistem Kewaspaadan Pangan dan Gizi 4. Peningkatan Akes Pangan Masyarakat 5. MISI II : Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan 2. Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan peran


ketahanan pangan (Meningkatka n kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal

penyerapan pangan (food utilization)

penganekarag aman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsums i pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

2. Meningkatkan penanganan keamanan pangan

kelembagaan lokal dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi, 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, 3. Melakukan sosialisasi penganekaragaman pangan pada keluarga, 4. Meningkatkan pengetahuan pada anak sejak dini tentang penganekaragaman pangan 5. Mengembangkan dan menyediakan paketpaket teknologi agroindustri pangan skala pedesaan 6. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dengan melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan agroindustri pedesaan, 7. Mengembangkan agroindustri pangan untuk produksi pangan pokok karbohidrat nonberas, non-terigu dan sumber protein hewani, serta sayur dan buah. 1. Pengembangan pengawasan keamanan pangan


MISI III : Mendorong tumbuh dan berkembangnya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas dan mandiri. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Optimasilisasi dan produktivitas akses petani dan pemberdayaan pemberdayaan sektor nelayan terhadap kelembagaan kelembagaan pertanian faktor produksi, petani dan petani/nelayan untuk ==== teknologi, nelayan secara meningkatkan akses Meningkatkan informasi, berkelanjutan petani/nelayan terhadap pengetahuan, pemasaran dan dan terpadu faktor produksi, teknologi, keterampilan permodalan informasi, pemasaran penyuluh sehingga maupun akses bidang memiliki daya permodalan pertanian, saing tinggi perikanan dan kehutanan


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. 5.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Program-program Program

Peningkatan

pembangunan Ketahanan

ketahanan

Pangan;

pangan

Program

meliputi

Peningkatan

Diversifikasi Pangan dan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai berikut : Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 111 Provinsi Jawa Timur

5.1.1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan ketersediaan pangan dan distribusi pangan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, pada : 1. Pemantapan Ketersediaan Pangan 2. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 3. Pengembangan Sistem Tunda Jual 4. Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya 5. Peningkatan Distribusi Pangan Masyarakat 6. Penanganan Daerah Rawan Pangan 7. Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi 8. Pemberdayaan Kelompok Usaha Lahan Kering 9. Peningkatan Akses Pangan Masyarakat 10. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari 5.1.2. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui

pengembangan

konsumsi

pangan

yang

beragam,

bergizi,

seimbang dan aman. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, pada : 1. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 3. Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional 4. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 5. Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan 6. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 | Badan Ketahanan Pangan 112 Provinsi Jawa Timur

7. Pengembangan Teknologi Pangan Olahan 8. Pengembangan Karangkitri

5.1.3. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui pemberdayaan penyuluhan dengan sasaran meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan pada kegiatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

5.2. Indikator Kinerja Indikator Kinerja

dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Timur, dapat dilihat dari pecapaian sasaran ketahanan sebagai berikut : 1. Tersedianya ketersediaan pangan masyarakat. 2. Tersedianya cadangan pangan pemerintah untuk kondisi darurat karena bencana alam dengan cadangan minimal 3 bulan dan berkembangnya cadangan pangan masyarakat 3. Stabilnya harga pangan (gabah) ditingkat produsen. 4. Stabilnya harga pangan (beras) ditingkat konsumen. 5. Penurunan wilayah rawan pangan sebesar 2% per tahun 6. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 7. Jumlah tenaga penyuluh bersertifikasi 8. Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan kelas kelompok 5.3. Kelompok Sasaran


Kelompok sasaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Keluarga miskin dan perempuan kepala rumah tangga miskin 2. Untuk kestabilan harga bahan pokok 3. Para ibu – ibu Rumah Tangga/Tim Penggerak PKK 4. Pengrajin/pengolahan pangan lokal 5. Perubahan pola konsumsi pangan di masyarakat. 6. Kelompok tani, nelayan dan masyarakat sekitar hutan 7. Tenaga penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan 5.4. Pendanaan Indikatif Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yang dibiayai oleh APBD Provinsi, merupakan program prioritas Jawa Timur, dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permenten/OT.140/12/2010). Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2019, berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanankan dari tahun 2014 s/d 2019, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 472.456.722.538,-. Dengan rincian sebagaimana pada Tabel 5.1 di bawah ini.


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tujuan

-1

Sasaran

-2

Indikator Sasaran

-3

Kode

-4 1 21 01

Program dan Kegiatan

-5

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Th. 2013

-6

-7

Tahun 2015 target

Rp

target

Rp

-8

-9

-10

-11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 21 01 001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1 21 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tahun 2016

2.236.920.000

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Pelayanan administrasi perkantoran (bulan)

100%

100%

1 Tahun

12 bulan

2.304.027.600

100%

2.236.920.000

12 bulan

1.258.320.000

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100%

100%

2.304.027.600 1.296.069.600

100%

1 21 02 001 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana 1 21 02 002 Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana

Penyediaan peralatan rumah tangga

1 Tahun

1 Tahun

408.320.000

1 Tahun

420.569.600

Pemeliharaan kendaraan Dinas dan kendaraan operasional

1 Tahun

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

360.500.000

1 21 02 004 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana

Pemeliharaan ringan, pemeliharaan gedung, rumah dinas, lapangan parkir

1 Tahun

1 Tahun

500.000.000

1 Tahun

515.000.000

1 21 07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2.581.760.000

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

2.659.212.800

100%

100%

1 21 07 001 Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 1 21 07 002 Peningkatan Kapasitas Smber Daya Aparatur

Koordinasi dan konsultasi ke dalam/ke luar daerah

1 Tahun

1 Tahun

1.000.000.000

1 Tahun

100% 1.030.000.000

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 Tahun

1 Tahun

831.760.000

1 Tahun

856.712.800

1 21 07 005 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 1 21 11 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

Rapat Koordinasi, Rapat Pokja, Rapat Pleno Dewan Ketahanan

3 paket

3 paket

750.000.000

3 paket

3.000.000.000

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

772.500.000 3.300.000.000

100%

100%

4 dokumen

4 dokumen

1.250.000.000

4 dokumen

1.375.000.000

1 21 11 002 Penyusunan Laporan Hasil Dokumen evaluasi pelaksanaan Pelaksanann Rencana Program rencana program dan anggaran dan Anggaran

4 dokumen

4 dokumen

1.000.000.000

4 dokumen

1.100.000.000

1 21 11 003 Penyusunan, Pengembangan, Penyusunan sistem perencanaan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Evaluasi, Pemutakhiran Sistem Informasi Data Data, Sewa Jaringan

4 paket

4 paket

1 21 11 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA)

100%

750.000.000


4 paket

825.000.000

-1 Meningkatkan ketahanan pangan

-2 -3 Ketersediaan pangan 1 ketersediaan dan distribusi pangan pangan masyarakat (food availability) dan Meningkatnya akses pangan (food acces)

1. Meningkatkan

2. Meningkatkan penyerapan pangan (food utilization)

-1 Meningkatkan produktifitas sektor pertanian

-2

21

-4 24

-5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

-8

-9 35.550.000.000

-10

-11 40.268.400.000

1. Ketersediaan pangan : Padi (ton)

7.309.527

7.741.873

7.780.579

Jagung (ton)

5.126.943

6.378.543

6.474.225

Kedelai (ton)

311.767

454.307

480.800

Daging (ton)

333.082

349.945

358.693

Telur (ton)

323.220

337.599

Susu (ton)

392.682

406.946

414.271

Ikan (ton)

1.327.802

1.478.831

1.555.907

Gula (ton)

1.227.898

2. Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) 3. Stabilnya harga pangan (gabah) ditingkat produsen 4. Stabilnya harga pangan (beras) ditingkat konsumen 5. Penurunan wilayah rawan pangan Jumlah Tim Penggerak PKK Desa yg diberdayakan Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah Kelompok yang difasilitasi

345.026

1.336.770

1.386.280

200 Ton

200 Ton

Sesuai HPP

Sesuai HPP

CV < 10%

CV < 10%

2%

2%

21

24 001

1

21

24 003

1

21

24 011

1

21

24 012

1

21

24 013

1

21

24 014

1

21

24 015

1

21

24 016

1

21

24 017

1

21

24 018

Peningkatan kualitas 1 konsumsi pangan masyarakat

21

26

1

21

26

001 Peningkatan Pengawasan Mutu Jumlah Kab/Kota yang disampling dan Keamanan Pangan

38 kab/kota

3.302.070.000

38 kab/kota

3.740.354.100

1

21

26

002 Percepatan Penganekaragaman Jumlah Kantin sekolah yang Konsumsi Pangan difasilitasi

100 kantin

3.700.000.000

150 kantin

4.191.100.000

1

21

26

003 Pengembangan Usaha Pangan Jumlah Kelp. Pgn olahan yang Lokal dan Tradisional diberdayakan

60 klp

1.000.000.000

60 klp

1.132.700.000

1

21

26

004 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Jumlah anggota kelompok pangan olahan yang difaslitasi

200 org

900.000.000

200 org

1.019.450.000

1

21

26

005 Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan

Pameran, publikasi & sosialisasi

1

21

26

1

21

26

1

21

26

006 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan 007 Pengembangan Teknologi Pangan Olahan 008 Pengembangan Karangkitri

Jumlah kelompok pangan olahan yg diberdayakan Jumlah Taman posyandu yang difasilitasi Jumlah desa yang diberdayakan

Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya Peningkatan Distribusi Pangan Masyarakat Penanganan Daerah Rawan Pangan Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi Pemberdayaan Kelompok Usaha Lahan Kering Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

87 desa

116 desa

4.300.000.000

484 unit

100 unit

5.000.000.000

90 klp

100 klp

3.750.000.000

Jumlah LPG yang difasilitasi

100 lpg

115 lpg

3.000.000.000

115 lpg

3.398.200.000

Jumlah Gapoktan yang difasilitasi

62 klp

12 klp

1.500.000.000

12 klp

1.699.100.000

112 desa

20 desa

2.600.000.000

30 desa

2.945.100.000

50 desa

90 desa

3.000.000.000

100 desa

3.398.200.000

Jumlah desa rawan pangan yang berdayakan Jumlah desa yang diberdayakan

Jumlah kelompok yang diberdayakan Jumlah Kelompok yang difasilitasi Jumlah Desa Kawasan Rumah Pangan Lestari

-5 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

116 desa

4.870.700.000

100 unit

5.663.600.000

125 klp

4.247.700.000

30 klp

1.000.000.000

64 klp

12 klp

1.400.000.000

40 klp 12 klp

1.132.700.000 1.585.800.000

342 desa

114 desa

10.000.000.000

114 desa

11.327.300.000

81,1

83,3

22.402.070.000 Skor PPH

-6

380 org

25 kali

2.200.000.000 25 kali

2.492.000.000 2

50 klp

1.550.000.000 50 klp

1.755.730.000 5

150 posyandu 75 desa

25.375.404.100 84,4

200 desa

750.000.000 9.000.000.000

200 desa

-8

295 Orang

325 Orang

351 Orang

2. Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan kelas kelompok

361 Klp

428 Klp

449 Klp

1. Tenaga penyuluh yang difasilitasi 2. Kelompok pertanian, perikanan dan kehutanan yang diberdayakan 3. BP3K Kecamatan yang difasilitasi

350 orang

350 orang

350 orang

450 klp

450 klp

450 klp

20 unit

20 unit

1. Jumlah tenaga penyuluh bersertifikasi

-9 10.000.000.000

150 posyandu

-7

-10

10.000.000.000

4. Dem Usaha Tani TOTAL

-7

1

-3 -4 Kelompok tani dan 1 21 25 akses petani dan penyuluh pertanian, nelayan terhadap perikanan dan faktor produksi, kehutanan teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan 1 21 25 001 sehingga memiliki daya saing tinggi

1. Meningkatnya

Pemantapan Ketersediaan Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Pengembangan Sistem Tunda Jual

-6

82 unit

90 unit

849.500.000 10.194.570.000

-11 10.000.000.000

10.000.000.000

90 unit 77.029.070.000


85.203.114.100


BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2014-2019

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Pada bab ini dikemukakan Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Program dan Indikator kinerja Daerah RPJMD Jawa Timur tahun 20142019 terkait dengan bidang ketahanan pangan adalah : (1) Program Peningkatan Ketahanan pangan Indikator yang akan dicapai yaitu Ketersediaan Pangan (Beras, Jagung, Kedelai, Daging, Telur, Susu, Ikan, Gula); Cadangan Pangan Pemerintah; Stabinya harga bahan pangan (gabah) ditingkat produsen; Stabilnya harga bahan pangan (beras) ditingkat konsumen dan penurunan wilayah rawan pangan; (2) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan, indikator yang akan dicapai adalah peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (3) Program Pemberdayaan

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan,

dan

Kehutanan,

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah tenaga penyuluh bersertifikasi dan Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan kelas kelompok. Indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2014 – 2019 ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini :


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014-2019

NO

Indikator

(1) 1.

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2013

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(3)

(4)

(5)

(6)

Tah

Ketersediaan pangan(ton) : Beras

7.309.527

7.741.873

7.780.579

7.819.486

Jagung

5.126.943

6.376.543

6.474.225

6.571.336

Kedelai

311.767

454.307

480.800

490.417

Daging

333.082

349.945

358.693

367.660

Telur

323.220

337.599

345.026

352.616

Susu

392.682

406.946

414.271

421.728

Ikan

1.327.802

1.478.831

1.555.907

1.637.928

Gula

1.227.898

1.336.770

1.386.280

1.435.790

2.

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

0

200 ton

200 ton

200 ton

3.

Stabilisasi harga pangan (gabah) ditingkat produsen

≥ Sesuai HPP

≥ Sesuai HPP

≥ Sesuai HPP

≥ Sesuai HPP

≥ Se

4.

Stabilisasi harga pangan (beras) ditingkat tingkat konsumen

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV <

5.

Penurunan wilayah rawan pangan (%)

2%

2%

2%

2%

6.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

81,1

83,3

84,4

85,5

CV < 10%


20

7.

Jumlah tenaga penyuluh bersertifikasi

295

325

351

409

8.

Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan kelas kelompok

361

428

449

449


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan

dalam

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

pemerintah,

pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan dari tahun (2014 – 2019). Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Ketahanan Pangan, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung

terwujudnya

Pemerintahan

yang

bersih

dan

berkesinambungan serta mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Propinsi Jawa Timur.


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN

Recommend Documents