RENCANA STRATEGIS. Review BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

CIVIL SERVICE TRAINING INSTITUTE OF EAST JAVA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

22 01 04

Review

RENCANA STRATEGIS

2009-2014 2004

www.bandiklatjatim.go.id

DAFTAR ISI Hal

Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang …………………………………………............................................................................I -1

1.2. Pengertian .............................................................................................................................................I -2

1.3. Maksud dan Tujuan ...............................................................................................................................I -3

1.4. Landasan Penyusunan ..........................................................................................................................I -4

1.5. Tata Urut Penulisan ...............................................................................................................................I -5

1.6. Asumsi ...................................................................................................................................................I -6

Bab I Gambaran Pelayanan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

2.1. Struktur Organisasi ...............................................................................................................................II -1

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................................................................II -1

2.3. Gambaran Sumber Daya Organisasi ...................................................................................................II -2

2.4. Kinerja Organisasi ...............................................................................................................................II -4 Bab III Isu – Isu Strategi dalam Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah ...............................III -1 Bab IV Visi dan Misi

4.1. Visi ......................................................................................................................................................IV -1

4.2. Misi .....................................................................................................................................................IV -2

Bab V Tujuan, Sasaran, dan Strategi

5.1. Tujuan dan Sasaran Strategis...............................................................................................................V -1

Bab VI Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur ......VI -1

Bab VII Penutup .......................................................................................................................................VII -1

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014. Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 20092014 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan. Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Review Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Review Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur ke depan. Semoga. Surabaya,

Desember 2012

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM., MPd Pembina Utama Madya NIP. 19590503 198503 1 018

Rencana Strategi 2009 - 2014 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga

penyelenggaraan

berlangsung

secara

pemerintahan

berdayaguna,

dan

pembangunan

berhasilguna,

bersih

dapat den

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi den nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) NomoI 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan

sumber

daya

dengan

didasarkan

suatu

perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Rencana Strategis

instansi

pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang terdiri atas kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

I-1


Dalam sistem perencanaan pembangunan, rencana strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah

merupakan

bagian tak terpisahkan dengan

dokumen dan tahapan perencanaan yang lain baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.2. Pengertian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RenstraSKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan berkelanjutan memanfaatkan

dari

strategis

merupakan

pembuatan

keputusan

sebanyak-banyaknya

proses yang

sistematis beresiko,

pengetahuan

yang dengan

antisipatif,

pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis Dalam sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur adalah dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur kedalam perencanaan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur antara lain :

I-2


a. Diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks; b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan; c. Diperlukan untuk memantapkan komitmen yang berorientasi pada masa depan; d. Diperlukan untuk adaptasi dengan perubahan lingkungan; e. Diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan; f. Diperlukan untuk mengefektifkan komunikasi (intern dan ekstern); g. Diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi; h. Diperlukan untuk peningkatan produktivitas (continuous improvement);

1.4. Landasan Penyusunan Landasan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur antara lain : Landasan Idiil

: Pancasila

Landasan Konstitusional

: Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional

:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

I-3


g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Pelaksanaan

Cara

Rencana

Penyusunan, Pembangunan

Pengendalian Daerah

dan

(Lembaran

Evaluasi Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) i.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

k. Keputusan Kepala LAN R.I. Tanggal 27 Desember 2002 Nomor : 741A/IX/6/4/2002 tentang Hasil Akreditasi dan Penetapan Sertifikasi Badan Diklat Provinsi Jawa Timur; l.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur n. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. o. Peraturan

Gubernur

Nomor

…..Tahun

2009

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014

I-4


1.5. Tata Urut Penulisan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur disusun dengan tata urut penulisan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 pasal 40 ayat (5) sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang penyusunan, pengertian rencana strategis, maksud dan tujuan, landasan yuridis baik idiil, konstitusional maupun operasional. Dalam Bab ini juga disajikan tata urut penulisan yang merupakan alur berfikir dari dokumen rencana strategis. Bab ini juga dilengkapi dengan asumsi-asumsi dalam penerapan rencana strategis.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD, berisi uraian tentang struktur orhganisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur beserta tugas pokok dan fungsinya. Bab ini juga dilengkapi dengan data-data tentang sumber daya organisasi serta kinerja yang telah diraih oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur pada era sebelumnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

PEMERINTAH,

yang berisi gambaran tentang

Informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Bab ini dilengkapi pula dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi. BAB IV

VISI DAN MISI, berisi tentang pernyataan visi yang akan diwujudkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur serta misi yang diemban dalam rangka mewujudkan misi tersebut.

BAB V

TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI, berisi tentang uraian tujuan dan sasaran serta indikator sasaran yang merupakan ukuranukuran kualitatif maupun kuantitatif yang akan diwujudkan dalam 5

I-5


tahun periode perencanaan. Bab ini juga memuat strategi organisasi berupa kebijakan, program dan kegiatan indikatif yang dilengkapi dengan kelompok sasaran dari setiap kegiatan. BAB VI

INDIKATOR KINERJA BERDASAR RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR , berisi tentang indikator kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran yang termaktub dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014.

BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

1.6.

Asumsi Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

melalui

program dan kegiatan yang terarah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur akan menemui kondisi-kondisi yang tidak jarang berada diluar kendali orgaisasi. Kondisi dimaksud lebih disebabkan oleh pihak lain, namun memiliki pengaruh dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka mengapresiasi hal tersebut maka ditetapkan asumsiasumsi sebagai berikut : 1.

Tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam peraturan perundangan yang terkait dengan administrasi negara Republik Indonesia yang berdampak

terhadap

perubahan

sistem

dan

mekanisme

kerja

pemerintah daerah maupun SKPD; 2.

Tidak terjadi perubahan struktur organisasi secara masif yang berdampak terhadap perubahan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur;

3.

Tidak terjadi perubahan kebijakan alokasi anggaran dan sumberdaya organisasi lainnya yang menyebabkan perubahan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

I-6


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI JAWA TIMUR 2.1. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur terdiri atas : a. Kepala badan b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Penyusunan Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi 1. Sub Bidang Pengendalian Mutu Akademik 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan d. Bidang Diklat Kepemimpinan, membawahi : 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Dasar 2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Menengah e. Bidang Diklat Teknis 1. Sub Bidang Diklat Administrasi dan Pemerintahan 2. Sub Bidang Diklat Teknis Pembangunan f. Bidang Diklat Fungsional 1. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi 2. Sub Bidang Diklat Fungsional Kediklatan g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008, , Pasal 11 disebutkan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

II-1


pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

2.3. Gambaran Sumber Daya Organisasi Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Sumber daya manusia Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Berdasarkan Jumlah Pegawai NO.

URAIAN JABATAN STRUKTURAL JABATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

JUMLAH

ESELON II ESELON III ESELON IV JABATAN FUNGSIONAL STAF HONORER TENAGA KONTRAK

1 5 11 38 98 14 10 177

JUMLAH

Berdasarkan Pendidikan Dan Jabatan NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PENDIDIKAN S-3 S-2 S-1 D3 SLTA SLTP SD

JUMLAH

II

ESELON III IV

WIDYAISWARA

STAF

JUMLAH

1 -

4 1 -

8 3 -

2 25 13 -

16 58 5 30 6 5

2 54 75 5 30 6 5

1

5

11

40

120

177

II-2


Berdasarkan Golongan/Pangkat NO

GOL.

1. 2. 3. 4.

IV III II I

A

JENIS GOLONGAN B C D

E

10 12 11 6

12 27 2 -

1 -

46 87 29 15

JUMLAH

177

4 25 10 8

19 23 6 1

JUMLAH

Berdasarkan Jenis Kelamin NO 1. 2.

JENIS KELAMIN

JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN

125 52

JUMLAH

177

Dukungan sarana dan prasarana Badan Diklat Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Gedung Asrama : a. Kampus Surabaya : kapasitas 400 orang b. Kampus Malang : kapasitas 300 orang 2. Gedung Pengelola untuk 4 Bidang ; 3. Gedung Assessment Center; 4. Perpustakaan; 5. Laboratorium (Bahasa, Komputer); 6. Bangunan Masjid; 7. Poliklinik; 8. Wartel, Kantin, Kafe, Toko dan Foto Copy; 9. Olah Raga (Tennis, Volly Ball, Jogging Track, Fitness Center) ; 10. Kendaraan Operasional (Bus, Ambulance, dll); 11. Wifi Zone (kawasan free access internet); 12. Kelas 10 ruangan; 13. Ruang Diskusi 2; 14. Ruang Pasca Sarjana.

II-3


Perkiraan Sumber Dana Tahun 2009 sampai dengan 2014 Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2009

2010

2010

2011

2012

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

90.000.000.000

100.000.000.000

2.4. Kinerja Organisasi Kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Timur antara sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1.

Penataan kelembagaan yakni dari Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2000. Penataan dilakukan kembali

pada tahun 2008 sejalan dengan penerapan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sehingga struktur Badan Diklat menjadi lebih ramping; 2.

Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggara diklat, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan MOT dan TOC baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti di Australia, Malaysia, Singapore, Thailand dan Jepang

3.

Peningkatan kualitas tenaga widyaisawara, melalui berbagai kegiatan TOT baik di dalam maupun di luar negeri

4.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana baik untuk proses belajarmengajar maupun untuk penyelenggaraan, yang mengacu kepada Masterplan, antara lain zona kelas, gedung integrasi, gedung pengelola terpadu, laboratorium bahasa, komputer dan psikologi

5.

Peningkatan kualitas sistem manajemen mutu diklat aparatur yang telah membuahkan sertifikat akreditasi dari LAN RI pada tahun 2002 serta sertifikasi ISO 9001:2000 pada tahun 2005

II-4


6.

Memperluas jejaring kerja dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri

7.

Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen diklat telah mengimplementasikan pola kebijakan diklat satu pintu sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 893.3/2176/sj tanggal 21 September 1998 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 893.3/2683/211/1998 tanggal 31 Desember 1998.

8.

Anugerah Piagam dan Tanda Penghargaan “Makarti Bhakti Nagari Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur” dari Lembaga Administrasi Negara

R.I

melalui

Keputusan

Kepala

LAN

R.I.

Nomor

:

738/IX/6/4/2002 9.

Akreditasi dan Sertifikasi dari Lembaga Administrasi Negara R.I Tanggal 27 Desember 2002 melalui Keputusan Kepala LAN R.I. Nomor : 741A/IX/6/4/2002 khususnya untuk penyelenggaraan Diklat LPJ Golongan I, II dan III serta Diklat Kepemimpinan Tk.II, III dan IV.

10. Mulai Tahun 2005, telah diberi tugas oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Lembaga Pelaksana untuk menyelenggarakan Fit and Proper Test

bagi calon Pejabat Struktural Eselon III dan IV dilingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta memfasilitasi fit and proper test bagi calon pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa/Timur. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Diklat Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan SDM asessor yang memiliki sertifikasi dan kualifikasi internasional melalui berbagai pendidikan dan pelatihan seperti di Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, Lembaga Psikologi TNI Angkatan Laut, Kolej Damansara Utama (KDU) Malaysia, Civil Service Training

Institute

(CSTI)

Thailand,

Development

Dimension

International (DDI) Asia Pasific Singapore serta dukungan tenaga psikologi yang berkompeten. Tugas tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan dibangunnya Gedung Assesment Center yang akan dilengkapi dengan berbagai peralatan mutakhir untuk mendukung validitas hasil fit and proper test.

II-5


11. Penyelenggaraan

Program

Pascasarjana

(S-2)

dengan

skema

beasiswa APBD bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya, berdasarkan Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Timur dengan Rektor Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 120.1/564/012/2002 dan 10162/J03/KS/2002 tentang Peningkatan Kemampuan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui kerja sama ini telah dilaksanakan 3 program studi yakni Manajemen Pemerintahan dan Politik Lokal, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Akuntansi Sektor Publik. 12. Badan Diklat Provinsi Jawa Timur telah memberikan Penganugrahan “Diklat Award” kepada Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang merupakan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.

II-6


BAB III ISU-ISU STRATEGIS DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH

Sumber daya manusia diyakini merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia aparatur pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam perspektif manajemen modern, birokrasi pemerintah yang ideal adalah birokrasi yang siap melayani, memberdayakan masyarakat, demokratis, berlegitimasi disertai akuntabilitas yang tinggi, menghargai hak asasi, berwibawa dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta bekerja secara efektif dan efisien. Secara filosofis, untuk mewujudkan profil birokrasi yang ideal bukanlah hal yang mudah dan dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks. Tantangan tersebut dapat berasal dari diri para aparatur birokrasi sendiri maupun pada konsepsi serta sistem dan mekanisme kerja birokrasi yang tidak jarang mengalami deviasi dalam implementasinya. Terlebih lagi setelah secara riil, birokrasi pemerintah menghadapi eksistensi fenomena globalisasi yang sarat dengan kompetisi, keterbukaan dan intensitas informasi yang sangat tinggi, kemudian menuntut perubahan paradigma pemerintahan menuju paradigma good governance, disertai dengan tuntutan reformasi disegala bidang yang bergulir pasca Indonesia mengalami krisis multi dimensi.

Implementasi

kebijakan

otonomi

daerah

menambah

semakin

kompleksnya tantangan bagi birokrasi pemerintah untuk semakin efektif dan efisien dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Unsur utama penggerak kinerja birokrasi di Indonesia adalah aparatur pemerintah khususnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Kesadaran akan posisi Pegawai Negeri Sipil sebagai elan vital birokrasi ini mengandung konsekuensi

III-1


logis yang menuntut Pegawai Negeri Sipil baik secara institusional maupun individual terus berbenah diri, melakukan berbagai upaya secara terprogram, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah. Amanah tugas yang melekat pada diri aparatur harus dijalankan secara profesional dan dengan dedikasi yang tinggi disertai sikap pengabdian yang kokoh terhadap bangsa dan negara serta kecintaannya pada eksistensi persatuan dan kesatuan. Aparatur pemerintah menempati posisi yang amat strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Secara kelembagaan, hal ini tercerminkan pada berbagai fungsi yang terinternalisasi di dalamnya, yakni fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut kinerja aparatur akan menjadi tuntutan yang tidak terhindarkan, sehingga berbagai upaya yang terkait dengan peningkatan kinerja dimaksud harus menjadi agenda kebijakan utama, terlebih lagi bagi Pemerintah Daerah. Kinerja

aparatur

pemerintah

sangat

terkait

dengan

aspek-aspek

kelembagaan, sistem dan mekanisme kerja serta kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan jenjang jabatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dipenuhi secara sempurna jika terdapat kebijakan yang tepat mengenai peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Desentralisasi secara tegas memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan kata lain, porsi daerah untuk menentukan berbagai kebijakan publik sesuai dengan konteks daerahnya menjadi semakin besar. Pada saat yang sama, dinamika sosial, politik, dan ekonomi dalam skala lokal maupun nasional, terus dan terus berubah. Demikian pula dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan para stake holders lainnya yang juga terus berubah dan harus direspon oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Semua hal tersebut dengan sendirinya menuntut adanya aparat pemerintah daerah yang profesional dan kompeten, khususnya mereka yang akan menduduki posisi-posisi strategis di unit-unit kerja pemerintahan daerah. Mereka

III-2


yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan harus mempunyai tingkat kompetensi tertentu sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kompetensi merupakan ukuran kemampuan seorang individu dalam menjalankan fungsi atau tugas tertentu dalam organisasi. Dengan demikian, hanya mereka-mereka yang memenuhi standar kompetensi lah yang dapat menduduki jabatan-jabatan struktural. Dalam organisasi pemerintahan daerah, jabatan struktural terbagi menjadi beberapa tingkatan: rendah (pertama), menengah, madya, dan tinggi (utama). Setiap jenjang, tentu saja membutuhkan tingkat kompetensi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang menjadi persoalan kemudian selama ini adalah bagaimana cara memenuhi kompetensi tersebut. Dalam berbagai teori disebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu pendekatan utama dalam memenuhi atau mengembangkan kompetensi seseorang. Melalui pendidikan dan pelatihan dapat terbangun pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan sikap perilaiku (attitude) yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Namun demikian, yang paling crussial dari pendekatan ini adalah bagaimana menemukan sekaligus menetapkan jenis pelatihan yang tepat, dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dengan yang senyatanya. Dalam pelaksanaan pemenuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan dan pelatihan, ditemukan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang terkait dengan kebijakan, kelembagaan, sistem dan mekanisme kerja maupun sumber daya manusianya. Permasalahan tersebut antara lain : 1.

Kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan PNS yang cenderung terjadi stagnasi,

padahal telah terjadi perubahan dalam peraturan perundangan

yang merupakan konsideran dari kebijakan dimaksud; 2.

Kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendidikan dan pelatihan PNS antar satu daerah dengan daerah lain sehingga seringkali menimbulkan kesulitan dalam koordinasi, sinkronisasi dan standarisasi;

III-3


3.

Keterkaitan yang kurang jelas antara pendidikan dan pelatihan dengan sistem dan pola dasar karier PNS sehingga sulit mengukur secara akurat tingkat kedayagunaan fungsional sebuah pendidikan dan pelatihan;

4.

Belum sepenuhnya kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang menempatkan SDM aparatur pemerintah sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan, sehingga program-program yang terkait dengan pengembangan SDM aparatur pemerintah belum masuk sebagai program prioritas, hanya sebatas sebagai program penunjang;

5.

Belum terintegrasinya indikator pengembangan SDM aparatur pemerintah dengan sistem penilaian kinerja pemerintahan.

III-4


BAB IV VISI DAN MISI 4.1. Visi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan pengertian dimaksud dan

dengan berlandasakan

kepada Visi dan Misi Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta memperhatikan tugas dan fungsi, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan menetapkan Visi :

“ MENJADI DAYA DUKUNG UTAMA DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DEMI TERWUJUDNYA JAWA TIMUR YANG MAKMUR DAN BERAKHLAK ”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur berkewajiban baik secara normatif maupun moral, untuk memberikian daya dukung yang optimal bagi kinerja pemerintah provinsi jawa timur dalam mewujudkan visi dan misinya. Daya dukung yang dapat diberikan oleh

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah mendidik dan melatih aparatur pemerintah provinsi jawa timur agar dapat menjadi sumber daya utama dalam proses-proses pembangunan Jawa Timur yang diarahkan kepada terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berkahlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga teknis daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi dan peran strategis. Pertama, lembaga IV-1


teknis merupakan sebuah support system yang satuan kerja pemerintah daerah

yang

lain

maupun

kinerja

pemerintahan

daerah

secara

keleseluruhan. Kedua, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur memiliki tugas yang terkait dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia

aparatur,

yang

merupakan

sumber

daya

utama

dalam

menggerakkan program dan dan kegiatan yang telah dicanangkan. Ketersediaan sumber daya aparatur yang profesional mutlak dibutuhkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD ataupun visi dan misi pemerintah daerah. Visi ini juga dapat dipandang dari perspektif eksternal yang berarti Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur juga memiliki concern terhadap kualitas SDM aparatur di Indonesia, maupun SDM pembangunan yang berbasis masyarakat sehingga peran dan upaya-upaya berskala

nasional

yang

ditumbuhkembangkan.

selama

Demikian

ini pula

telah

dilakukan

sinergi

dan

akan

terus

jejaring

kerja

internasional yang selama ini telah terbangun, akan menjadi sarana bench mark, sehingga manajemen pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah di Jawa Timur memiliki kualifikasi internasional sehingga kualitas keluaran dari proses pendidikan dan pelatihan juga dapat bersaing secara global.

4.2.

Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur mengemban misi : “MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG OPTIMAL BAGI TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL MELALUI MANAJEMEN DIKLAT YANG BERKUALITAS”

IV-2


Misi yang diemban oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur ini bersifat kontributif, artinya terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional bukan semata-mata tanggungjawab Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur tetapi benjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah. Namun demikian sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam peningkatan kompetensi aparatur

pemerintah,

maka

program-program

yang

dirancang

dan

dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dimaksud. Pencapaian kompetensi aparatur yang diharapkan dari sebuah pendidikan dan pelatihan tidak terlepas juga dari manajemen diklat baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Oleh karena itu Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan berbagai lembaga baik lokal, nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pendidikan dan pelatihan di provinsi Jawa Timur, baik aspek sumber daya, proses penyelenggaraan maupun pengendalian outputnya.

IV-3


BAB V TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI 5.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu

yang akan dicapai dalam jangka waktu

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran

merupakan

penjabaran

dari

tujuan.

Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, den terukur. Oleh karena itu daIam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur untuk masa tahun 2009-2014 menetapkan tujuan dan sasaran dengan rumusan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kedayagunaan fungsional pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja SDM aparatur pemerintah daerah dan

SDM

pembangunan lainnya yang berbasis masyarakat, dengan sasaran antara lain : a.

Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah baik kompetensi dasar maupun kompetensi bidang;

b.

Meningkatnya kontribusi hasil pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alumni;

V-1


c.

Meningkatnya kontribusi pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas

sumber

daya

manusia

pembangunan

berbasis

masyarakat; 2.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan manajemen diklat aparatur, dengan sasaran antara lain : a.

Meningkatnya

kompetensi

penyelenggara

pendidikan

dan

pelatihan; b.

Meningkatnya kualitas program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

c.

Meningkatnya kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

5.2.

Strategi Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan den sasaran organisasi yang

dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan stratejik, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh den terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuanketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program den kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis den terpadu untuk mendapatkan hasil yang diIaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

V-2


BAB VI INDIKATOR KINERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERDASAR RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur merupakan Lembaga Teknis Daerah yang harus memberikan dukungan yang optimal terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

sebagaimana

amanat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008. Oleh karena itu rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur harus memiliki ketergaitan organik dengan Rencana Jangka Menengah daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Rancangan Rencana Jangka Menengah daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, keterkaitan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Untuk mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur

2009-2014

tersebut

dilakukan

melalui

empat

strategi

pokok

pembangunan antara lain a.

Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based

development)

dalam

merencanakan,

melaksanakan,

dan

mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri. b.

Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor).

c.

Pengarusutamaan gender.

d.

Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/ agrobisnis.

Strategi pokok ini kemudian dijabarkan ke dalam 9 agenda dan 18 prioritas pembangunan. Untuk menjalankan

4

strategi

pokok,

9

agenda

dan

18

prioritas

pembangunan tersebut tentu saja dibutuhkan daya dukung yang optiimal, salah satunya adalah daya dukung SDM baik SDM masyarakat maupun SDM aparatur pemerintah daerah yang profesional.

VI-1


Untuk menyediakan SDM yang profesional dimaksud dibutuhkan desain pengembangan kapasitas baik yang berbasis individu, organisasi maupun sistem yang salah satu bentuknya adalah melalui pendidikan dan pelatihan. 2.

Secara spesifik, Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur memiliki

tanggung

jawab

yang

terkait

dengan

prioritas

Percepatan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 3.

Secara operasional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur mengacu pada Bab XVII RPJMD Provisi Jawa Timur Tahun 2009-2014, yakni Reformasi dan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui menata dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik (prima) kepada masyarakat.

4.

Dalam tataran program, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur berada dalam payung program penunjang yakni Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan kegiatan pokok : a.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

b.

Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan aparatur pemerintah.

c.

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui perencanaan dan pengembangan, pendidikan latihan teknis, fungsional, struktural, dan pendidikan pelatihan kepemimpinan.

5.

Dengan mengacu pada keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dimaksud maka

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut : a. Tercapainya 100% program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan kompetensi aparatur yang akan memberikan daya dukung terhadap pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Timur. b. Terselengaranya diklat teknis dan fungsional minimal 50 jam pelajaran dalam setahun bagi 25% PNS di Provinsi Jawa Timur.

VI-2


c.

Terselenggaranya diklat kepemimpinan bagi seluruh (100%) calon pejabat struktural sesuai dengan jenjang/eselon jabatannya

d. Meningkatnya kontribusi hasil pendidikan dan pelatihan sebesar 50% terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alumni; e. Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan dan pelatihan .

VI-3


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana amanat Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008. Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai acuan bagi stake holders yang memiliki keterkaitan dengan program pendidikan dan pelatihan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

Seluruh unit kerja di lingkungan Provinsi Jawa Timur


berkewajiban untuk melaksanakan program-

program dalam Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur secara murni dan konsekuen; 2.

Seluruh unit kerja di lingkungan


Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur; 3.

Seluruh unit kerja di lingkungan


Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajeman yang berkualitas.

VII-1

RENCANA STRATEGIS. Review BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents