20112015 REVIEW RENSTRA 2011-2015
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL
[REVIEW RENCANA STRATEGIS 2011-2015] DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL RENSTRA DKP 2011-2015 | i
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kompleks II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, DI Yogyakarta 55714 Telp. 367338 Fax. 367504 website : dkp.bantulkab.go.id Email :
[email protected]
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL
Nomor: 188/ 464 Tahun 2014
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011- 2015
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL
Menimbang
:
a.
bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 perlu dijabarkan dalam Renstra SKPD.
b.
bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan perlu ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan , sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun.
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
RENSTRA DKP 2011-2015 | ii
Kabupaten Bantul tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1950)
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undangsebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3.
4.
5.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6.
Undang -undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
8.
Instruksi Presiden Nomor Percepatan Pelaksanaan Nasional Tahun 2010
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
1 Tahun Prioritas
2010 tentang Pembangunan
RENSTRA DKP 2011-2015 | iii
Pembangunan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
Negara
Republik
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2009) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12) 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 01 Tahun 2011) 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2015
MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama
:
Ketiga
:
Keempat
:
Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul TA. 2014 Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
RENSTRA DKP 2011-2015 | iv
Ditetapkan di : Bantul Pada tanggal : 2014
14
Maret
Kepala Dinas
Ir. EDY MACHMUD HIDAYAT Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19570428 198603 1005
Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth. 1. 2. 3. 4.
Bupati Bantul (sebagai laporan) Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Kepala Bappeda Kabupaten Bantul Arsip
RENSTRA DKP 2011-2015 | v
DAFTAR ISI ii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
vi
DAFTAR ISI
vii
DAFTAR TABEL
viii
DAFTAR GAMBAR
1
BAB I.
PENDAHULUAN
1
1.1.
Latar Belakang
2
1.2.
Landasan Hukum
4
1.3.
Maksud dan Tujuan
5
1.4.
Sistematika Penulisan
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL
7
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
10
2.2
Sumber Daya
16
2.3
Capaian Kinerja
21
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
24
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
24
4.1
Visi dan Misi
24
4.2
Tujuan dan Sasaran
28
4.3
Strategi dan Kebijakan
33
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR
34
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
36
BAB VII
PENUTUP
RENSTRA DKP 2011-2015 | vi
DAFTAR TABEL
11
Tabel 1
Perkembangan Pegawai DKP berdasarkan Jenis Kelamin
11
Tabel 2
Perkembangan Pegawai DKP berdasarkan Usia
12
Tabel 3
Perkembangan Pegawai DKP berdasarkan Pendidikan
13
Tabel 4
Perkembangan Pegawai DKP berdasarkan Golongan
14
Tabel 5
Daftar Inventaris DKP
16
Tabel 2.1
Review Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
18
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
26
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP
29
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
32
Tabel 5.1
Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DKP Bantul
34
Tabel 6.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
RENSTRA DKP 2011-2015 | vii
DAFTAR GAMBAR
8
Gambar 1
Struktur Organisasi DKP Kabupaten Bantul
12
Gambar 2
Komposisi Pegawai DKP Kabupaten Bantul menurut Umur
12
Gambar 3
Komposisi Pegawai DKP Kabupaten Bantul menurut Pendidikan
13
Gambar 4
Komposisi Pegawai DKP Kabupaten Bantul menurut Golongan
RENSTRA DKP 2011-2015 | viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan hasil integrasi dari
rencana-rencana pembangunan Pusat maupun regional sektor kelautan dan perikanan. yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul selama rentang waktu tahun 2011-2015. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul sejak tahun 2011 berpedoman kepada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011-2015 dan RPJMD 2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2015. Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang menginjak tahun ke-3 ini, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan yang tahapan dan tatacaranya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak
sesuai
dengan
tahapan
dan
tatacara
penyusunan
rencana
pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau Merugikan kepentingan nasional Hal mendasar dari hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul, diketahui bahwa proses
RENSTRA DKP 2011-2015 | 1
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan, serta substansi yang dirumuskan tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, maka perubahan RPJMD Kabupatan Bantul Tahun 2011-2015 memenuhi syarat sebagaimana diatur diatas. Lebih lanjut, mengingat bahwa operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui Renstra SKPD maka penyusunan perubahan RPJMD juga diikuti dengan perubahan Renstra SKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana penyusunan Renstra SKPD dilakukan bersamaan dengan RPJMD. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun Review Renstra 2011-2015 ini yang berpedoman pad Review RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.
1.2.
Landasan Hukum Dalam penyusunan Review Renstra ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu : 1.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1950);
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
RENSTRA DKP 2011-2015 | 2
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.
Undang -undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian,
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
15
tahun
2009
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2009); 11.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan
Perda
No
14
Tahun
2005
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun
RENSTRA DKP 2011-2015 | 3
2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12); 12.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan
Perda
No
14
Tahun
2005
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 01 Tahun 2011); 13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2015
1.3.
Maksud Dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 ini disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, swasta, dan masyarakat umum dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 : 1. Menjabarkan secara umum kondisi bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 20112015; 2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang kelautan dan perikanan tahun 2011-2015; 3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
RENSTRA DKP 2011-2015 | 4
4. Sebagai
pedoman
dalam
pertanggungjawaban,
dan
pengawasan, evaluasi
kinerja
pengendalian, Dinas
dan
Kelautan
dan
Perikanan Kabupaten Bantul.
1.4.
Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan
dokumen
perencanaan
lainnya,
dan
sistematika
penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program
prioritas
pelaksanaan
SKPD
RPJMD
yang
periode
telah
dihasilkan
sebelumnya,
dan
melalui mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 5
BAB IV
VISI,
MISI,
TUJUAN,
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN Memuat tentang visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dasar hukum pendirian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
15
tahun
2009
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagai berikut: a.
Kepala Dinas;
b.
Sekretariat, terdiri atas : -
Sub Bagian Umum;
-
Sub Bagian Program; dan
- Sub Bagian Keuangan dan Aset; c.
Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, terdiri atas : -
Seksi Pengembangan Penangkapan dan Sarana Prasarana; dan
d.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas : -
Seksi Produksi Budidaya dan Perbenihan; dan
-
Seksi Pengembangan Kelembagaan, Teknologi dan Sumber Daya Manusia
e.
Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas : -
Seksi Bina Usaha; dan
-
Seksi Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
f.
UPT;
g.
Kelompok Jabatan Fungsional
RENSTRA DKP 2011-2015 | 7
Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul :
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TANGKAP
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA
SUB BAGIAN KEUANGAN & ASET
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG BINA USAHA DAN WASDAL SDKP
SEKSI PENGEMBANGAN PENANGKAPAN DAN SARANA PRASARANA
SEKSI PRODUKSI BUDIDAYA DAN PERBENIHAN
SEKSI BINA USAHA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, TEKNOLOGI DAN SDM
SEKSI PENGAWASAN PENGENDALIAN SDKP
UPT BALAI BENIH IKAN
Sumber : Subag Umum DKP Bantul, 2014
Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2009 tentang Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:
RENSTRA DKP 2011-2015 | 8
a. Sekretariat, mempunyai tugas: -
Menyusun rencana kegiatan;
-
menyiapkan bahan kerja;
-
merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;
-
mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
-
mengkoordinasikan
bidang-bidang
dalam
rangka
kelancaran
pelaksanaan tugas dinas; -
menyelenggarakan urusan umum, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan protokol, kearsipan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana, kepustakaan, surat-menyurat, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;
-
memberikan
saran
dan
atau
pertimbangan
kepada
atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; -
menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; -
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
-
mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
b. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, mempunyai tugas: -
menyusun rencana kegiatan;
-
menyiapkan bahan kerja;
-
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir;
-
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan penangkapan dan sarana prasarananya;
-
menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
RENSTRA DKP 2011-2015 | 9
-
menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; -
memberikan
saran
dan
atau
pertimbangan
kepada
atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; -
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
-
mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
c. Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas: -
menyusun rencana kegiatan;
-
menyiapkan bahan kerja;
-
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya
-
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya
-
menyelenggarakan
pemberdayaan
kelembagaan
perikanan
budidaya -
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknologi dan SDM
-
menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; -
memberikan
saran
dan
atau
pertimbangan
kepada
atasan
mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; -
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
-
2.2
mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas .
Sumber Daya Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya , mencakup sumber daya
RENSTRA DKP 2011-2015 | 10
manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Perkembangan Pegawai Berdasar Jenis Kelamin No
Jenis Kelamin
1 2
Laki-Laki Perempuan Total
Tahun 2010 58 16 74
2011 55 15 70
2012 47 12 59
2013 41 16 57
Terdapat kecenderungan penurunan jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan pegawai baru, padahal terjadi mutasi keluar yang diakibatkan pensiun. Kondisi tersebut tidak mengganggu kinerja organisasi karena adanya kebijakan optimalisasi pegawai. Optimalisasi
pegawai
dapat
berjalan
dengan
baik,
hal
tersebut
disebabkan karena mayoritas pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 25 s/d 45 tahun. Keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. Perkembangan Keadaan Pegawai berdasarkan usia No 1 2 3 4 5
Usia ≤ 25 26 - 35 36 - 45 46 - 56 > 56 Total
Tahun 2010 2 42 30 74
2011
2012 3 22 15 30 70
2013 2 20 12 25 59
3 31 23 57
RENSTRA DKP 2011-2015 | 11
Grafik 2. Komposisi Pegawai Usia Tahun 2013
Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6
Pendidikan Magister Sarjana Diploma SLTA SLTP SD Total
Tahun 2010 8 32 16 14 2 2 74
2011
2012 7 31 16 13 2 1 70
2013 9 25 13 9 2 1 59
9 25 9 12 1 1 57
Grafik 3 . Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan tahun 2013
RENSTRA DKP 2011-2015 | 12
Dari grafik di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sudah baik, dengan persentase 59,65% berpendidikan S-1 dan S-2. Hal ini meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 56%. Diharapkan persentasi ini akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dilihat dari golongan, pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 56%.
Tabel 4. Keadaan Pegawai Berdasar Golongan No 1 2 3 4
Golongan I II III IV Total
Tahun 2010 1 21 43 9 74
2011
2012 1 20 40 9 70
2013 1 14 37 7 59
1 15 32 9 57
Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasar Golongan Tahun 2013 Untuk
asset/modal yang
dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, rinciannya dapat dilihat di daftar Inventaris Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 berikut ini :
RENSTRA DKP 2011-2015 | 13
Tabel 5. Daftar Inventaris Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 JENIS
31-Des-12
TANAH PERALATAN DAN MESIN PERALATAN DAN MESIN < Rp. 300rb GEDUNG & BANGUNAN JALAN, IRIGRASI & JARINGAN ASET TETAP LAIN KONSTRUKSI DLM PENGERJAAN
PENGURANGAN
PENAMBAHAN
4.081.115.560
68.031.000
14.567.555.877
-
3.023.283.318
-
-
1.044.985.500
3.897.901.100 987.475.000 8.999.275
-
21.671.954.755
31-Des-13
-
5.058.070.060
18.465.456.977 4.010.758.318 8.999.275
68.031.000
5.939.360.875
27.543.284.630
Unit usaha yang beroperasional, yang memberikan kontribusi terhadap PAD adalah retribusi penjualan produksi usaha daerah pada BBI dari penjualan benih yang dan dari pengelolaan Kapal Bantul Idhaman Bahari yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan yang berjumlah 4 buah ( 3 buah berukuran 14 GT dan 1 buah berukuran 7 GT) yang sekarang beroperasi di Pelabuhan Sadeng, Gunung Kidul. Balai
Benih
Ikan yang di miliki oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul terdiri dari 4 unit kerja : - BBI Barongan di Ngentak , Sumberagung, Jetis - BBI Sanden di Ngentak, Murtigading, Sanden - BBI Gesikan, di Gesikan, wijirejo, Pandak - BBI Krapyak , di Tegal Krapyak , Panggungharjo , Sewon
Sesuai dengan pasal 34 Keputusan Bupati Bantul no 157 Tahun 2000 , BBI mempunyai tugas dan fungsi : Tugas : –
Melaksanakan pembenihan
–
Menyediakan benih
–
Menyediakan tempat jual beli benih ikan air tawar
–
Meningkatkan produksi benih / induk ikan air tawar
RENSTRA DKP 2011-2015 | 14
–
Melaksanakan percontohan pembenihan
–
Melaksanakan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar
–
Melaksanakan urusan tata usaha
fungsi :
2.3
–
Penyelenggarakan pembenihan ikan air tawar
–
Pelaksanaan penyediaan benih ikan air tawar
–
Penyediaan tempat penjualan dan pembelian benih ikan air tawar
–
Penyelenggaraan percontohan pembenihan ikan air tawar
–
Pelaksanaan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar
–
Pelaksanaan pembinaan ketrampilan pembenihan ikan air tawar
Capaian Kinerja Untuk
dapat
berdasarkan
menilai
keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan
kinerja
sasaran/target Renstra Dinas Keluatan dan Perikanan
periode sebelumnya, perlu dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Review pencapaian kinerja yang dituangkan pada tabel Pencapaian Kinerja dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan dibawah ini.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 15
Tabel 2.1 Review Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul No
1
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Satuan
Target Renstra SKPD Tahun 2006
2007
2008
2009
2010
Realisasi Capaian Tahun 2006
2007
2008
2009
Rasio Capaian pada Tahun 2010
2006
2007
2008
2009
2010
Produksi : 10.374 - Produksi budidaya
Ton
18.182
2.579
57,06 897
- Produksi Tangkap 2 3
Produksi Benih Produksi Ikan Hias
Ton x 1.000 ekor x 1.000 ekor
1.299
749
69,02 133.799
113.196
118,20 1.127
1.500
75,13 16,74
4
ketersediaan ikan untuk dikonsumsi
5
Pendapatan
kg/kapita/th
18,47
Rp
1.325.000
9,38
90,63 780.000
- Nelayan
58,87 813.500
- Pembudidaya Ikan
Rp
1.050.000
77,48 910.200
- Pengolah
Rp
1.185.000
76,81 983.400
- Pemasar 6
Rp
1.365.000
orang
11.000
72,04
Penyerapan tenaga kerja 7.174 - Perikanan Budidaya
5.092
65,22 138
- Perikanan Tangkap
orang
150
92,00 90
- Pengolahan
orang
98
91,84 670
- Pemasaran
orang
680
98,53
RENSTRA DKP 2011-2015 | 16
480 7
Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan)
kelompok
8
Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
kelompok
9
Jumlah kelompok nelayan
kelompok
350
284 40
137,14 61 7
8
87,50 10
10
Jumlah KUB
kelompok
12
83,33 44
11
Jumlah pengolah
orang
50
40
88,00 299
12
Jumlah pemasar
orang
300
99,67 22
13
Jumlah kelompok masyarakat pengawas
kelompok
30
14
Luas kawasan konservasi, restocking, resensing
Ha
5
3
15
Jumlah Kawasan Minapolitan
kawasan
1
0
16
Jumlah armada perikanan tangkap
17
73,33 60,00
100,00
- PMT
unit
77
75
77
- KM 5-10 GT
unit
4
4
4
- KM 10-30 GT
unit
3
0
0
- KM 30-50 GT
unit
0
- KM >50 GT
unit
0
Jumlah TPI
unit
6
4
5
Sumber : DKP Bantul, 2010, data terolah
RENSTRA DKP 2011-2015 | 17
100,00
83,33
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Uraian
Anggaran pada Tahun (Rp) 2006
2007
2008
2009
Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp) 2010
2006
2007
2008
2009
2010
Rasio Antara Realisasi & Anggaran (%) 2006
2007
2008
2009
2010
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah - Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah
37.024.000
37.051.500
100,07
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah
-
21.123.400
Dana Perimbangan - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan hibah - Dana darurat - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya BELANJA DAERAH
RENSTRA DKP 2011-2015 | 18
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi
Belanja tidak langsung - Belanja pegawai
3.343.616.000
3.875.492.652
115,91
- Belanja pegawai
146.052.000
131.682.000
90,16
- Belanja barang dan jasa
345.573.450
350.460.246
101,41
2.771.600.000
2.708.886.000
- Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial - Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa - Belanja tidak terduga Belanja langsung
- Belanja modal
97,74
PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya - Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah - Pembayaran pokok utang
RENSTRA DKP 2011-2015 | 19
- Pemberian pinjaman daerah
Total
6.643.865.450
7.124.695.798
107,24
Sumber : Subag Keuangan dan Aset, 2010 Keterangan: Sebelum tahun 2010, Kelautan dan Perikanan masih bergabung di Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kab. Bantul Sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2009, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdiri sendiri dan disahkan menjadi SKPD pada bulan September 2009 sehingga data yang dapat disajikan hanya data tahun 2010 Hasil retribusi daerah berasal dari penjualan benih BBI Lain-lain PAD yang sah berasal dari pengelolaan kapal
RENSTRA DKP 2011-2015 | 20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang. Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang.
Hasil dari identifikasi tersebut adalah : Faktor Pendorong : –
Potensi SDA dan SDM dibidang perikanan cukup besar
–
Ketersediaan lahan untuk perikanan air tawar
–
Keuletan nelayan yang cukup tinggi
–
Sumber ikan laut yang melimpah
–
Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis
–
Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk pengembangan IPTEK bagi masyarakat perikanan
–
Terbukanya kerjasama dengan pihak investor
–
Kebutuhan bahan pangan protein yang semakin meningkat
Faktor Penghambat : –
Kepemilikan modal rendah
–
Pemasaran hasil yang belum optimal
RENSTRA DKP 2011-2015 | 21
–
Ketersediaan bibit ikan terbatas
–
Kemampuan sumber daya manusia belum optimal
–
Belum tersedianya dermaga untuk perahu nelayan dengan kapasitas besar (selama ini yang beroperasi hanya berkapasitas 1 gross ton)
–
Letak geografis yang tidak menguntungkan karena berada didaerah hilir sangat terpengaruh dengan kondisi daerah hulu terutama dalam hal kualitas air;
–
Sarana dan prasarana penangkapan ikan belum memadai
–
Belum optimalnya peran Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan
–
Berlakunya pasar bebas yang dapat mendorong masuknya komoditas ikan laut dan ikan tawar dari luar negeri dengan harga yang lebih murah
–
Perubahan iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu aktivitas nelayan;
–
Gangguan penyakit ikan yang dapat menurunkan produksi
–
Terjadi polusi air laut.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah merumuskan faktor kunci pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dapat menjadi isu-isu strategis, yakni :
Potensi SDA dan SDM di Kabupaten Bantul cukup besar khususnya dibidang perikanan, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang
tepat
dan
penggunaan
input
yang
memadahi
tanpa
mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam.
Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Bantul.
Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis, jika dikelola secara profesional akan mampu berperan dalam menyerap tenaga kerja yang ada
RENSTRA DKP 2011-2015 | 22
serta mampu menyediakan kebutuhan produk perikanan, dan dapat meningkatkan konsumsi ikan
Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian merupakan peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi kepentingan masyarakat perikanan.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 23
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi DKP Bantul tahun 2011-2015 yaitu :
“Terpenuhinya produksi perikanan kabupaten Bantul Tahun 2015”
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi . Misi DKP Bantul sebagai berikut : Misi 1
Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya
Misi 2
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat
perikanan
yang
berbasis
IPTEK
guna
meningkatkan kesejahteraannya. Misi 3
Melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam pendukung perikanan secara optimal
4.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 24
Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah : 1. Meningkatkan mutu produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi pasar. 2. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha dibidang perikanan, mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK bidang perikanan
sehingga
dapat
meningkatkan
pendapatan
dan
kesejahteraan masyarakat perikanan, dan meningkatkan peran kelembagaan kelompok perikanan 3. Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan
Dengan sasaran : 1. Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat 2. Tercapainya peningkatan pelaku usaha perikanan, tercapainya peningkatan
kemampuan
masyarakat
untuk
menghasilkan
komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis 3. Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN
SATUAN
2011 1
2
Meningkatkan mutu produksi dan produktivitas perikanan untuk
Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan
memenuhi pasar
Masyarakat
Memperluas kesempatan kerja
Tercapainya peningkatan pelaku
dan peluang usaha dibidang
usaha perikanan,
perikanan, mengembangkan dan memanfaatkan
tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk
IPTEK bidang perikanan sehingga
menghasilkan komoditas
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan, dan meningkatkan peran
perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP
Produksi Benih
x 1.000 ekor
Produksi Perikanan Tangkap
Ton
Produksi perikanan budidaya
Ton
ketersediaan ikan
kg/kapita/th
Pendapatan nelayan
Rp
Pendapatan pembudidaya ikan
Rp
Pendapatan pengolah/pemasar
Rp
Jumlah KUB Tangkap
kelompok
Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan)
kelompok
577
Jumlah poklasar
kelompok
29
Jumlah UPR
kelompok
Jumlah nelayan
orang
2012
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2013
2014
121.621
2015
194.564
214.020
992
1.150
1.202
1.742
1.792
10.470
10.981
11.807
11.760
12.348
17,38
17,55
20,49
1.431.500
1.200.000
1.320.000
1.155.000
1.750.000
1.925.000
1.501.500
1.645.450
1.809.995
11
60 415
20,18 1.820.000 1.537.305 1.998.497
21
1.900.000 1.600.000 2.000.000
24
29
29
30
740
815
425
450
50
85
65
70
60
61 504
537
80
100
550
600
RENSTRA DKP 2011-2015 | 26
kelembagaan kelompok
dan terbentuknya kelembagaan
perikanan
kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan Dinamis
3
Memelihara keseimbangan
Terwujudnya keseimbangan
antara pemanfaatan dan
pemanfaatan SDA, produksi dan
pelestarian sumberdaya
daya dukung lingkungan secara
perikanan
Optimal
Jumlah benih yg ditebar
ekor
Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)
kelompok
Luas kawasan konservasi mangrove
ha
Lokasi titik penyu
jumlah
40.000
140.000
25
26
11
11 4
108.000
80.000
27
28 11
11 4
3
RENSTRA DKP 2011-2015 | 27
4
70.000 29 12 4
4.3 Strategi dan Kebijakan Rumusan
strategi
merupakan
pernyataan-pernyataan
yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan DKP Bantul, yakni : Strategi
Peningkatan
produksi
kelautan
dan
perikanan
dengan
memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia
Peningkatan
SDM
dengan
memanfaatkan
peran
lembaga
penelitian, pelatihan-pelatihan, bintek, dsb, serta mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana
Peningkatan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan
Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan di bidang perikanan
Pengawasan terhadap pelestarian lingkungan sumberdaya ikan
Kebijakan 1. Memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia untuk mengelola SDA yang ada secara optimal, guna meningkatkan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan. 2. Memanfaatkan peranan lembaga penelitian yang ada serta mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan teknologi dan penggunaan input yang memadai serta memanfaatkan
sarana
prasarana yang ada.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 28
4. Membangun pola pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan
kelompok yang
mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja dibidang perikanan. 5. Mengembangkan sistem pengawasan terhadap upaya pelestarian lingkungan sumberdaya ikan melalui sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan mengefektifkan fungsi pokmaswas.
Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi : Terpenuhinya produksi perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2015 Misi 1 : Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Tujuan 1. Meningkatkan mutu
produksi
Sasaran
Strategi
1. Tercapainya ketersediaan
1. Peningkatan produk untuk
kelautan dengan
Kebijakan produksi
dan
perikanan
memanfaatkan
1. Memanfaatkan SDM
teknologi
yang
tersedia
dan untuk
dan
perikanan
produktivitas
mencukupi kebutuhan
teknologi dan SDM yang
optimal,
perikanan untuk
masyarakat.
tersedia
produksi dan produktivitas secara
memenuhi
mengelola SDA yang ada secara guna
meningkatkan
berkelanjutan.
pasar. 2. Peningkatan kualitas dan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk dan benih kuantitas induk dan benih ikan yang ikan berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan
teknologi
dan
penggunaan input yang memadai serta
memanfaatkan
sarana
prasarana yang ada.
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan yang berbasis IPTEK guna meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
RENSTRA DKP 2011-2015 | 29
2.
2. Memperluas
3. Peningkatan SDM dengan
Tercapainya peningkatan
dan
peluang
usaha
usaha
dibidang
tercapainya
pelatihan, bintek, dsb serta
sarana prasarana dalam rangka
perikanan,
peningkatan
mengoptimalkan
peningkatan
mengembangkan
kemampuan
penggunaan
dan
masyarakat
memanfaatkan
menghasilkan
IPTEK
komoditas perikanan 4. yang berdaya saing
bidang
perikanan sehingga
dapat
meningkatkan pendapatan
dan
pelaku
perikanan,
untuk
memanfaatkan lembaga
pendapatan
pekerjaan
masyarakat
perikanan
perikanan diatas
perikanan, dan Meningkatkan peran
kelompok
kelembagaan
masyarakat
kelompok
perikanan
perikanan
mandiri,
sarana
penelitian
yang
mengoptimalkan
aparatur
ada
serta
penggunaan
kualitas dan
SDM
masyarakat
perikanan.
Penguatan kelembagaan dan memperluas
masyarakat
penelitian,
prasarana
sehingga
kesejahteraan
peran
3. Memanfaatkan peranan lembaga
kesempatan kerja
lapangan di
bidang
4.Membangun pola pemberdayaan masyarakat partisipatif
perikanan sehingga
kelembagaan
secara terbentuk
kelompok yang
mandiri, partisipatif, dan dinamis
rata-rata
sekaligus
mampu
memberikan
terbentuknya
lapangan
kerja
dibidang
kelembagaan
perikanan
UMP,
dan
yang partisipatif
dan dinamis
Misi 3 : Melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam pendukung perikanan secara optimal 5. Memelihara
5.
5.Terwujudnya
5.
keseimbangan
keseimbangan
antara
pemanfaatan
pemanfaatan dan
produksi dan daya
pelestarian
dukung
sumberdaya
secara optimal
SDA,
lingkungan
Pengawasan
5.Mengembangkan
sistem
terhadap pelestarian
pengawasan
upaya
lingkungan
pelestarian lingkungan sumberdaya
sumberdaya ikan
ikan melalui sosialisasi peraturan kepada
terhadap
masyarakat
dan
mengefektifkan fungsi pokmaswas.
perikanan.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 30
VISI Terpenuhinya Produksi Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2015
MISI 1
MISI 2
MISI 3
Menghasilkanprodukperikanan yang cukupbaikkualitasmaupunkuantitasnya
Meningkatkankualitasdankuantitas SDM aparaturdanmasyarakatperikanan yang berbasis IPTEK gunameningkatkankesejahteraannya
Melestarikandanmemanfaatkansumberday aalampendukungperikanansecara optimal
TUJUAN 1
TUJUAN 2
TUJUAN 3
o Meningkatkanmutuproduksidanprodukti vitasperikananuntukmemenuhipasar
SASARAN 1 o Tercapainyaketersediaanprodukperika nanuntukmencukupikebutuhanmasyara kat
INDIKATOR SASARAN 1 o o o o
Produksi Benih Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Budidaya Angka Ketersediaan Ikan
PROGRAM o Pengembangan Budidaya Perikanan o Pengembangan Perikanan Tangkap o Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan
o Memperluaskesempatankerjadanpelua ngusahadibidangperikanan o Mengembangkandanmemanfaatkan IPTEK bidangperikanan o Meningkatkanpendapatandankesejahte raanmasyarakatperikanan o Meningkatkanperankelembagaankelom pokperikanan
SASARAN 2
SASARAN 3
o Tercapainyapeningkatankemampuanm asyarakatuntukmenghasilkankomodita sperikanan yang berdayasaingMeningkatkanperankelem bagaankelompokperikanan o Tercapainyapeningkatanpelakuusahap erikanan o Tercapainyapendapatanmasyarakatper ikanan rata-rata diatas UMP o Terbentuknyakelembagaankelompokm asyarakatperikanan yang mandiri, partisipatifdandinamis
o Terwujudnyakeseimbanganpemanfaat an SDA, produksidandayadukunglingkungansec ara optimal
INDIKATOR SASARAN 3
INDIKATOR SASARAN 2 o o o o o o
o Memeliharakeseimbanganantarapema nfaatandanpelestariansumberdayaperi kanan
Pendapatan Nelayan Jumlah KUB Tangkap Pendapatan Pembudidaya Jumlah Pokdakan Pendapatan Pengolah dan Pemasar Jumlah Poklahsar
PROGRAM
o Jumlah Benih yang ditebar o Jumlah Pokmaswas
PROGRAM
o Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir o Pengembangan Budidaya Perikanan o Pengembangan Perikanan Tangkap o Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
o Pengembangan Masyarakat dalam Pengawasan o Pengembangan Kawasan Budidaya, Laut, Air Payau, dan Air Tawar.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 31
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh DKP Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DKP Bantul yang selanjutnya dijabarkan
kedalam
beberapa
kegiatan
untuk
masing-masing
program
tersebut.Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Sedangkan kelompok sasaran
adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DKP. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk
melaksanakan program/kegiatan
pertahun. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari DKP Bantul disajikan pada tabel 5.1 berikut ini.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 32
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam Tabel 6.1 berikut ini.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 33
Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
No.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22
Indikator
Satuan
Produksi Benih
x 1.000 ekor
Produksi Perikanan Tangkap
Ton
Produksi perikanan budidaya
Ton
ketersediaan ikan
kg/kapita/th
Pendapatan nelayan
Rp
Pendapatan pembudidaya ikan
Rp
Pendapatan pengolah/pemasar
Rp
Jumlah KUB Tangkap
kelompok
Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan)
kelompok
Jumlah poklasar
kelompok
Jumlah UPR
kelompok
Jumlah nelayan
orang
Jumlah benih yg ditebar
ekor
Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)
kelompok
Luas kawasan konservasi mangrove
ha
Lokasi titik penyu
unit
Kondisi Kinerja pada awal periode 2010
Realisasi 2011
Target Capaian Setiap Tahun
2012
2013 121.621
992
897
214.020
1.742
1.792
10.470
11.807
11.760
12.348
17,38
20,49
20,18
20,85
17 780.000 813.500 910.200
1.431.500
1.320.000
1.820.000
1.900.000
1.155.000
1.925.000
1.537.305
1.600.000
1.501.500
1.809.995
1.998.497
2.000.000
29
30
480
22 3 N/A
1.200.000 1.750.000 1.645.450
24
577
425
450
65
70
60
415 40.000 25 11 4
29 815 85
50 60
40.000
17,55
740
29
485
10.981
11
10
1.202
1.150
504 140.000 26
61
80
100
537
550
575
108.000
80.000
70.000
27
28
29
11
12
4
4
11
11 4
2015
194.564
133.799
10.374
2014
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3
RENSTRA DKP 2011-2015 | 34
214.020 1.792 12.348 21 1.900.000 1.600.000 2.000.000 30 450 70 100 575 70.000 29 12 4
BAB VII PENUTUP
Riview Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan , strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan DKP Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam periode tahun 2011-2015, yang disusun dengan berpedoman pada Riview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, serta memperhatikan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY. Disamping itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2011-1015 juga memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktorfaktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5(lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Review Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2011-1015 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra tahun 2011-1015. DKP dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan yang termuat dalam Renstra tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya. Review Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 telah melibatkan peran pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan Renstra yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu lima tahunan. Review Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2011-1015, merupakan dasar untuk mengevaluasi laporan hasil kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan untuk masa dua tahun (2014-2015), yang mana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam Renstra 20112015.
RENSTRA DKP 2011-2015 | 35
