PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
REVIEW RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NGANTANG TAHUN 2011 – 2015
TAHUN 2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya Review penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Ngantang Tahun 2011 - 2015. Restra ini merupakan kajian dan analisis perencanaan organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang ada atau mungkin timbul. Dokumen ini selain berfungsi sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya, juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kami sangat berharap bahwa Review Renstra ini dapat bermanfaat bagi Kecamatan Ngantang, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, serta masyarakat Kabupaten Malang pada umumnya. Dokumen ini menggambarkan kesungguhan dan komitmen yang kuat dari SKPD Kecamatan Ngantang sebagai salah satu institusi perencanaan di tingkat Kecamatan dalam rangka mendukung visi : ”Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB (Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing)”. Restra
ini
dalam
penyusunannya
telah
mengacu
pada
sistematika
Restra SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Namun demikian tentu masih terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam penyusunannya, maka dengan kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf dan kiranya petunjuk dari Bapak Bupati Malang sangat kami harapkan sebagai acuan perbaikan selanjutnya. Demikian Review Restra Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Malang, Mei 2014 CAMAT NGANTANG
Drs. MULYONO HS Penata Tk. I NIP. 19640222 198508 1 001
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..........................................................................................................
i
DAFTAR ISI .......................................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................................
1
1.1. Latar Belakang .........................................................................................................
1
1.2. Landasan Hukum .....................................................................................................
4
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................................
5
1.4. Sistematika Penulisan ..............................................................................................
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .........................................................................
7
2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD ...................................................................
7
2.2. Sumber Daya ........................................................................................................... 14 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................................... 24 2.4. Tantangan dan Peluang ........................................................................................... 26 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........................... 27 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi ..................................................... 27 3.2. Telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 .................... 27 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis ..................................................................................... 28 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................... 31 4.1. Visi dan Misi SKPD .................................................................................................. 31 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ....................................................... 32 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD .................................................................................. 35 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF ................................ 37 5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ........................................................... 37 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................................................... 40 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ............ 40 BAB VII PENUTUP ............................................................................................................ 42 Lampiran : ......................................................................................................................... 43 1.
Peta Kecamatan Ngantang ...................................................................................... 43
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Implementasi otonomi daerah di Indonesia yang secara efektif mulai diberlakukan semenjak tanggal 1 Januari 2001 lalu telah mendorong manajemen pembangunan daerah yang berorientasi pada good governance, yaitu suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik (World Conference on Governance, UNDP, 1999). Wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efektif dan efisien, yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain
negara,
sektor
swasta
dan
masyarakat.
Pemberlakuan
konsepsi
ketatapemerintahan yang baik tersebut selanjutnya menuntut kemampuan para pihak terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal dan efektif. Pemerintah harus mampu menjadi fasilitator, dunia usaha harus mampu menjadi inovator dan mesin pendorong ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, serta masyarakat harus dapat berdaya untuk memupuk modal sosial (social capital) dan berpartisipasi bagi kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Secara umum beberapa perubahan penting pada lingkungan strategis pemerintahan yang perlu mendapat perhatian adalah: 1. Berlakunya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik KKN; 2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; dan
1
6. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perubahan di atas mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan
berbagai
penyesuaian
terutama
yang
mengarah
kepada
terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Ketatapemerintahan yang baik diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana kebijakan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, yang berprinsip pada demokrasi, partisipasi masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Desentralisasi atau otonomi daerah telah membawa sejumlah peluang sekaligus tantangan bagi daerah dalam mengembangkan daerahnya masing-masing. Dianggap sebagai peluang karena dengan desentralisasi, daerah lebih bebas mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Namun hal ini, sekaligus juga menjadi tantangan karena tuntutan kemandirian yang tercermin dalam otonomi daerah menuntut agar daerah mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sejalan dengan perubahan tersebut, terjadi pula perubahan paradigma pembangunan, dari yang dulu lebih berorientasi ke atas menjadi lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pendekatan dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga mengalami perubahan dari pendekatan dari atas ke bawah menjadi pendekatan dari bawah ke atas. Hal ini berarti bahwa di era
desentralisasi
ini,
kepentingan
masyarakatlah
yang
lebih
diperhatikan
dibandingkan kepentingan pemerintah itu sendiri. Kecamatan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif,
partisipatif,
transparan,
dan
akuntabel,
sesuai
amanat
dari
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kecamatan diwajibkan untuk merumuskan perencanaan strategis organisasi, yaitu kajian dan analisis perencanaan organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi
(kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan) yang ada atau
mungkin timbul.
2
Dokumen
yang
dihasilkan
dari
perencanaan
strategis
disebut
“Perencanaan Strategis” atau populer disebut Renstra SKPD. Dokumen ini selain berfungsi sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya (sebagai dokumen rencana kerja SKPD) lima tahunan, juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
sebagai
dasar
pertanggungjawaban Kepala Daerah. Format Renstra meski beragam dalam praktiknya, namun setidaknya mengandung informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
Kemana kita akan menuju ? Merupakan arah masa depan organisasi yang ingin dituju (Visi, Tujuan dan Sasaran Strategis).
Dimana kita saat ini ? Analisis organisasi tentang nilai-nilai luhur yang dimiliki, kekuatan, kelemahan, kesempatan dan kendala organisasi (SWOT analysis) serta tugas pokok dan fungsi utama organisasi yang menunjukkan alasan utama keberadaan organisasi (misi)
Bagaimana caranya menuju kesana? Merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Langkah-langkah ini biasanya dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan organisasi.
Bagaimana mengukur kemajuan kita ? Berkaitan dengan cara organisasi menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Karenanya, setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus dapat terukur dengan seperangkat indikator kinerja yang idealnya merupakan indikator kinerja outcome atau setidaknya output. Dokumen Renstra Kecamatan Ngantang di dalam isinya juga menjabarkan
potret permasalahan organisasi Kecamatan Ngantang serta indikasi daftar program dan kegiatan dalam upaya memecahkan permasalahan secara berencana dan bertahap
untuk mencapai tujuan
yang ditetapkan,
dengan
mengutamakan
kewenangan wajib disusul dengan bidang kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas
dan
kebutuhan
Kecamatan.
Secara
ringkas
penyusunan
Renstra
Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 dilakukan dengan mengikuti alur pikir seperti yang tertera di bawah ini.
3
Gambar 1 : Alur Pikir Renstra Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 RPJMD KABUPATEN MALANG
RENSTRA KECAMATAN NGANTANG 2011 – 2015 VISI NILAI-NILAI CRITICAL SUCCESS FACTORS ANALISIS SWOT ISU-ISU STRATEGIS
MISI
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Perencanaan Strategis Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 adalah : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang Nomor
10
Tahun
2007
tentang
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; j. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor
1
Tahun
2008
tentang
Malang
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Organisasi Perangkat Daerah; k. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005 - 2025; l. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor
3
Tahun
2010
tentang
2
Tahun
2011
tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; m. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015; dan n. Peraturan
Bupati
Malang
Nomor
40
Tahun
2008
tentang
Organisasi
Perangkat Daerah Kecamatan. 1.3. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penyusunan Review Perencanaan Strategis Kecamatan Ngantang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 5 tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun. 1.4. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan dalam memahami Review Renstra Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 ini, maka disusun sistimatika penulisan sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
5
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi 3.2. Telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Bab V RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII PENUTUP
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD 2.1.1. Kedudukan dan Struktur Organisasi Kecamatan Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 19 Tahun
2008
tentang
Kecamatan, dan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, maka : a. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat; b. Camat berkedudukan di bawah dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Kecamatan terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Seksi-Seksi, terdiri dari : a. Seksi Pemerintahan b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan d. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan e. Seksi Pertanahan dan Aset sebagaimana Struktur Organisasi Kecamatan Ngantang, di bawah ini :
7
DASAR : • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN; • PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGANTANG CAMAT SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORANAN
STAF
STAF
STAF
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PEMERINTAHAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPEMUDAAN
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERTANAHAN DAN ASET
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
KETERANGAN : = GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI
8
2.1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang 1. Camat Camat menyelenggarakan tugas pokok/fungsi pemerintahan, meliputi : a. Melaksanakan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base, serta menganalisa data untuk menyusun program kegiatan; b. Menyusun perencanaan strategis; c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum; e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; g. Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat
Kecamatan; h. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan. Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelaksanaan aspek-aspek tersebut tentunya terbatas dalam lingkup wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan, berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas : a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan; b. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
9
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan; b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. Pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan Daerah; e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan; f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian di lingkungan Kecamatan; d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran; f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; g. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretarias sesuai dengan bidang tugasnya.
10
4. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. Melaksanakan
administrasi
keuangan
yang
meliputi
pembukuan,
pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; c. Menyelenggarakan
penyusunan
laporan
dan
pertanggungjawaban
penyelenggaraan anggaran satuan kerja; d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan; e. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan; f. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; g. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan; h. Mengkompilasikan dan menyusun laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah; c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan; d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan; f. Melaksanakan kooordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan; g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
11
h. Menyiapkan bahan dan asarna pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan Kecamatan; i. Melakukan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
dan
program
pembangunan
Kecamatan; j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan; b. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan; c. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; d. Melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum; b. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; c. Menyusun program dan melakukan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan; d. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; e. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
12
f. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 8. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan mempunyai tugas : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi
dan
pelaporan urusan
kesejahteraan
sosial dan
kepemudaan; b. Menghimpun dan mengelola data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial; c. Menyusun program dan melakukan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana; d. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan; e. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan serta pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari; f. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 9. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan; b. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan peran serta
masyarakat
dalam
pembangunan,
penghijauan
dan
pengendalian
pencemaran lingkungan; c. Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa, serta mengusulkan pembangunan di tingkat Kecamatan dan Desa;
13
d. Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/air minum; e. Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); f. Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan; g. Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 10. Seksi Pertanahan dan Aset Seksi Pertanahan dan Aset mempunyai tugas : a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan aset; b. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta sarana dan prasarana umum; c. Membantu menyusun program dan melakukan pembinaan di bidang pertanahan; d. Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan; e. Mengumpulkan, mengolah, mensistimatisasikan dan memelihara data barang; f. Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); g. Melakukan
urusan
umum
yang
meliputi
kekayaan
dan
inventarisasi
Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasaranan umum; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 2.2. Sumber Daya 2.2.1. Sumber Daya Manusia Personil PNS pada Kecamatan Ngantang saat ini berjumlah 18 (empat belas) orang dengan komposisi sebagaimana berikut :
14
Tabel 2.2.1.1. Komposisi Personil pada Kecamatan Ngantang berdasarkan Pangkat dan Golongan, Pendidikan, serta Jenis Kelamin NO
PANGKAT (GOL/RUANG)
JML.
PENDIDIKAN
JML.
JENIS KELAMIN
JML.
1
Pembina (IV/a)
2
S2
2
Laki-laki
15
2
Penata Tk. I (III/d)
4
S1
3
Perempuan
2
3
Penata (III/c)
1
DIV
-
4
Penata Muda Tk. I (III/b)
1
DIII
-
5
Penata Muda (III/a)
1
DII
-
6
Pengatur Tk. I (II/d)
1
DI
-
7
Pengatur (II/c)
-
SLTA
12
8
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
4
SLTP
-
9
Pengatur Muda (II/a)
1
SD
-
10
Tenaga Kontrak
2
TOTAL
17
17
17
2.2.2. Sarana dan Prasarana Saat ini Kantor Camat Ngantang berlokasi di Jalan Raya Ngantang No. 68 Desa Kaumrejo Kecamatan Ngantang, memiliki luas tanah 4.048 M², dengan rincian ruangan sebagai berikut : a. Ruang Kerja Camat
:
8,00 M²
b. Ruang Kerja Sekretaris Camat
:
17,50 M²
c. Ruang Kasi dan Staf
:
35,00 M²
d. Ruang Kasubbag dan Pelayanan
:
35,00 M²
e. Ruang Jabatan Fungsional
:
15,50 M²
f. Ruang Komputer
:
17,50 M²
g. Ruang Sandi dan Telekomunikasi
:
12,50 M²
h. Pendopo
:
56,00 M²
i. Panti PKK
:
22,50 M²
j. Mushola
:
9,00 M²
k. Gudang
:
16,00 M²
l. Kamar Mandi
:
3,75 M²
m. Rumah Dinas
:
56,00 M²
n. Halaman dan lain-lain
: 3.743,75 M²
15
Adapun daftar barang peralatan kerja utama pada Kecamatan Ngantang, sebagai berikut : Tabel 2.2.2.1. Barang Inventaris Kantor NO
JENIS BARANG
JUMLAH
1
Kendaraan dinas roda 4
2 buah
2
Kendaraan dinas roda 2
6 buah
3
Meja kerja
15 buah
4
Meja rapat
1 buah
5
Meja komputer
4 buah
6
Meja kursi tamu
1 set
7
Kursi putar
15 buah
8
Kursi plastik
50 buah
9 10
Kursi sofa kayu Lemari besi
4 buah 3 buah
11
Lemari kayu
1 buah
12
Filling kabinet besi
1 buah
13 14
Rak kayu Monitor
2 buah 4 buah
15
CPU
4 buah
16
Keyboard
4 buah
17
UPS
3 buah
18
Printer
3 buah
19
Switch jaringan
1 buah
20
Switch printer
1 buah
21 22
Scanner Laminater
1 buah 1 buah
23
Plong KTP
1 buah
24
Mesin ketik
2 buah
25 26
Pesawat telpon Pesawat reg + stavolt + kipas angin
2 buah 1 set
27
Tape amplifier
1 buah
28
Amplifier + Loudspeaker
1 set
29 30
Microphone + stand mic Horn speaker
2 set 2 buah
31
Fire extinguisher
2 buah
32
Televisi 14”
1 buah
33 34
Papan data tempel Papan data tulis
2 buah 2 buah
35
Papan pengumuman
1 buah
36 37
Jam dinding Meja makan
8 buah 1 buah
38
Lemari dapur
1 buah
39
Rak dapur
1 buah
KETERANGAN
16
2.2.3. Anggaran Tahun 2014 Anggaran
yang
dimiliki
oleh
SKPD
Kecamatan
Ngantang
Tahun 2014 berupa Belanja Langsung sebesar Rp. 250.000.000,-
pada (Dua
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan Ringkasan Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2014, sebagaimana terlampir. Sedangkan proyeksi pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Ngantang pada Tahun 2011 – 2015, yaitu sebagai berikut : Tabel 2.2.3.3. Proyeksi Pagu Anggaran Kecamatan Ngantang Tahun 2011 - 2015 NO
TAHUN ANGGARAN
KENAIKAN ANGGARAN
1
2011
0,00%
2
2012
6,68%
3
2013
0,99%
4
2014
0,99%
5
2015
0,99%
PROYEKSI PAGU ANGGARAN (Rp.) 166.750.000, 166.750.000, 250.000.000, 250.000.000, 250.000.000,
2.2.4. Sumber Daya Wilayah 2.2.4.1. Kondisi Geografis Secara
geografis
Kecamatan
Ngantang
merupakan
salah
satu
dari
33 (tiga puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Malang, berjarak + 55 KM dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang, terletak di antara 7° 51¹ 23,1″ BT dan 112° 22¹ 09,9″ LS, dengan ketinggian rata-rata 640 meter dari permukaan laut dan curah hujan rata 2000 – 3000 mm/tahun. Kecamatan Ngantang mempunyai batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara
: Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur
: Kecamatan Pujon
- Sebelah Selatan
: Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat
: Kecamatan Kasembon
Selanjutnya dalam administrasi wilayah, Kecamatan Ngantang terdiri dari 13 (tiga belas) desa, yaitu : 1. Desa Kaumrejo
: 5 Dusun (5 RW dan 26 RT)
2. Desa Sumberagung
: 6 Dusun (6 RW dan 26 RT)
17
3. Desa Waturejo
: 3 Dusun (9 RW dan 32 RT)
4. Desa Tulungrejo
: 4 Dusun (10 RW dan 25 RT)
5. Desa Jombok
: 6 Dusun (6 RW dan 24 RT)
6. Desa Mulyorejo
: 4 Dusun (4 RW dan 30 RT)
7. Desa Banjarejo
: 4 Dusun (8 RW dan 40 RT)
8. Desa Purworejo
: 4 Dusun (4 RW dan 24 RT)
9. Desa Banturejo
: 3 Dusun (3 RW dan 17 RT)
10. Desa Pandansari
: 7 Dusun (7 RW dan 24 RT)
11. Desa Ngantru
: 3 Dusun (5 RW dan 33 RT)
12. Desa Sidodadi
: 4 Dusun (8 RW dan 29 RT)
13. Desa Pagersari
: 4 Dusun (4 RW dan 19 RT)
Adapun
luas
wilayah
Kecamatan
Ngantang
adalah
15.747
Ha,
yang terbagi sebagaimana berikut :
-
Sawah
: 1,645 Ha
-
Tegal
: 1.067 Ha
-
Pekarangan
: 7,187 Ha
-
Permukiman
: 4,857 Ha
-
Lain-lain
: 0.991 Ha
2.2.4.2. Kondisi Demografis Secara demografis, berdasarkan data pada bulan Desember 2014, jumlah penduduk Kecamatan Ngantang sebanyak 59.789 jiwa, yang terdiri dari : -
Laki-laki
: 30.394 jiwa
-
Perempuan
: 29.392 jiwa
-
Jumlah KK
: 18.218 KK
Mata pencaharian penduduk terdiri dari : -
Petani
: 20.203 orang
-
Buruh
: 13.220 orang
18
-
Peternak
: 3.363 orang
-
Pedagang
: 2.195 orang
-
PNS
:
526 orang
-
TNI/POLRI
:
23 orang
-
Lain-lain
:
775 orang
Adapun angka kemiskinan, sebagai berikut : -
Sangat miskin
:
515 KK
-
Miskin
: 2.708 KK
-
Hampir miskin
: 2.744 KK
2.2.4.3. Kondisi Sarana dan Prasarana 2.2.4.3.1. Bidang Pendidikan Sarana dan prasarana bidang pendidikan di Kecamatan Ngantang, yaitu : -
Lembaga formal, yaitu : PAUD (3 unit), TK/RA (32 unit), SD/MI (42 unit), SLTP/MTs (11 unit) dan SLTA/SMK (4 unit). Sedangkan Sekolah dengan Standar Nasional (SSN) baru 3 (tiga) lembaga, yaitu : SDN Sumberagung 1, SMPN 1 Ngantang dan SMAN 1 Ngantang.
-
Tenaga Pengajar, yaitu
: Guru PAUD (5 orang), Guru TK/RA (55 orang),
Guru SD/MI (253 orang), Guru SLTP/MTs (121 orang) dan Guru SLTA/ SMK (75 orang). 2.2.4.3.2. Bidang Kesehatan Sarana dan prasarana bidang kesehatan di Kecamatan Ngantang, terdiri dari : -
Lembaga , yaitu : Puskesmas (1 unit), Puskesmas Pembantu (3 unit), Polindes (11 unit), Posyandu (73 unit), BKIA (1 unit), Klinik (1 unit) dan RS Bersalin (1 unit).
-
Tenaga Medis, yaitu : Dokter Umum (5 orang), Dokter Gigi (2 orang), Mantri
(3
orang),
Bidan
(20
orang),
Dukun
Bayi
(30
orang)
dan
Apoteker (3 orang). 2.2.4.3.3. Bidang Ekonomi Sarana dan prasarana bidang ekonomi di Kecamatan Ngantang, terdiri dari :
19
Pasar, yaitu : Pasar Kabupaten (1 unit), Pasar Hewan (1 unit) dan
-
Pasar Desa (3 unit). Bank/Koperasi, yaitu : BRI (1 unit), Bank Danamon (1 unit), BPR (6 unit),
-
KPRI (1 unit), KUD (1 unit), KSP (4 unit), Kopwan (13 unit), Koperasi Purna TKI (3 unit) dan UEP PNPM (13 unit). 2.2.4.3.4. Bidang Perhubungan Prasarana perhubungan sampai dengan bulan Desember 2014, terdiri dari : Jalan
-
Aspal
Kabupaten
sepanjang
32,604
KM,
dengan
kondisi
:
Baik = 14,100 KM, Sedang = 6,330 KM dan Rusak = 12,174 KM. Jalan
-
Desa,
yaitu
:
Jalan
Aspal
sepanjang
42,175
KM
(kondisi
Rusak = 29.600 KM), Jalan Rabat Beton sepanjang 42,555 KM, Jalan Makadam sepanjang 50,453 KM dan Jalan Tanah sepanjang 27,200 KM. Rekapitulasi prasarana jalan di Kecamatan Ngantang, sebagai berikut : Tabel 2.2.4.3.4.1. Prasarana Jalan di Kecamatan Ngantang s.d. Desember 2014 NO
DESA
JALAN DESA (Meter) ASPAL
RABAT
MAKADAM
JALAN KABUPATEN (Meter) TANAH
1
KAUMREJO
2.600
7.450
4.000
1.750
2
SUMBERAGUNG
2.070
10.875
6.000
2.400
3
WATUREJO
6.000
2.500
3.000
1.000
4
TULUNGREJO
2.000
350
10.300
5
JOMBOK
2.500
4.500
5.000
1.500
6
MULYOREJO
1.700
3.300
1.630
2.100
7
BANJAREJO
6.200
130
4.600
3.350
8
PURWOREJO
4.000
3.000
4.000
2.000
9
BANTUREJO
2.705
350
1.423
3.800
10
PANDANSARI
5.700
6.500
1.500
1.500
11
NGANTRU
3.500
2.000
1.500
3.000
12
SIDODADI
1.700
1.600
4.500
1.800
13
PAGERSARI
1.500
-
3.000
3.000
50.453
27.200
JUMLAH
42.175
42.555
ASPAL
HOT MIX
32.604
-
32.604
-
-
2.2.4.4. Hasil Komoditi, Produk Unggulan dan Potensi Wisata 2.2.4.4.1. Pertanian dan Perkebunan Hasil komoditi pertanian dan perkebunan di Kecamatan Ngantang, yaitu :
20
Tabel 2.3.2.4.1.1. Komoditi Pertanian dan Perkebunan NO
KOMODITI
LUAS LAHAN/JML. POHON
PRODUKSI
1
Padi
1.143,00 Ha
7.658,10 Ton
2
Jagung
1.538,00 Ha
8.459,00 Ton
3
Ubi
175,00 Ha
4.163,00 Ton
4
Kentang
152,00 Ha
2.280,00 Ton
5
Bawang Merah
404,50 Ha
4.045,00 Ton
6
Kubis
147,00 Ha
4.859,00 Ton
7
Tomat
226,00 Ha
206,50 Ton
8
Cabe Merah
62,50 Ha
70,00 Ton
9
Pisang
3.445.200 Pohon
17.276 Ton
10
Durian
11.860 Pohon
415.10 Ton
11
Alpukat
13.350 Pohon
333,75 Ton
12
Kopi
1.671,30 Ha
369,05 Ton
13
Kakao
262,00 Ha
41,92 Ton
14
Melinjo
16,50 Ha
13,20 Ton
15
Kelapa
74,37 Ha
61,87 Ton
16
Lada
7,20 Ha
0,87 Ton
17
Cengkeh
18,75 Ha
4,62 Ton
2.2.4.4.2. Peternakan Hasil komoditi peternakan di Kecamatan Ngantang, yaitu : Tabel 2.3.2.4.2.1. Komoditi Peternakan NO
KOMODITI
JUMLAH HEWAN (EKOR)
KETERANGAN
1
Sapi Perah
10.939
2
Sapi Pedaging
3
Kerbau
4
Kuda
5
Kambing
2.289
6
Domba
1.730
7
Kelinci
1.242
8
Ayam Buras
47.577
9
Ayam Petelur
4.250
10
Ayam Pedaging
11
Itik
12
Angsa
952 31 8
302.500 601 1.210
21
2.2.4.4.3. Produk Unggulan Produk unggulan dan UKM di Kecamatan Ngantang, yaitu : Tabel 2.3.2.4.3.1. Produk Unggulan NO
DESA
JENIS PRODUK
KEBUTUHAN PROGRAM
1
KAUMREJO
Aneka Kripik, Sangkar Burung
Pengering cat sangkar
2
SUMBERAGUNG
Kripik Singkong, Seni Pahat
Perlatan pahat kayu
3
MULYOREJO
Kripik Talas
Bahan baku
4
JOMBOK
Kripik Pisang, Gadung & Talas
Bahan baku
5
WATUREJO
Cobek, Saos Tomat & Seni Pahat
Peralatan pahat kayu
6
TULUNGREJO
Cobek & Kripik Jamur
Perlatan pahat batu
7
SIDODADI
Keranjang
Pemasaran
8
NGANTRU
Pende Besi
Pemasaran
9
BANTUREJO
Tahu Susu
Pemasaran
10
PANDANSARI
Mebel
Modal
11
BANJAREJO
Ladu
Alat penumbuk bahan baku
12
PURWOREJO
Kripik Singkong & Keranjang
Pemasaran
13
PAGERSARI
Batik Tulis
Peralatan batik
2.2.4.4.4. Potensi Wisata Potensi Wisata di Kecamatan Ngantang, yaitu : a. Taman Wisata Waduk Selorejo b. Agrowisata Durian c. Agrowisata Jambu d. Pasar Wisata (untuk sementara masih berupa Rest Area) e. Wisata Religi : -
Bersih Desa Ngantru
-
Makam Karaeng Galesong
2.2.5. Objek (Sasaran Utama) Pelayanan Objek pelayanan pada Kecamatan Ngantang adalah : 1.
Data base
2.
Administrasi surat
22
3.
Rekomendasi
4.
Perizinan
5.
Koordinasi
6.
Fasilitasi
7.
Perencanaan
8.
Penetapan
9.
Penyelenggaraan
10. Pengawasan 11. Pembinaan 12. Informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 2.3. Kinerja Pelayanan Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngantang tahun 2006 – 2010, sebagaimana matrik berikut ini :
23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2011 – 2015 TARGET KINERJA SASARAN TAHUN INDIKATOR SASARAN Jumlah Peserta Musrenbangcam Jumlah Penduduk Rata- Rata lama hari proses penyelesaian SOP Pemrosesan Jumlah Kelompok Siskampling aktif Jumlah RW
2011
2012
2013
2014
2015
0,002
0,002
0,003
0,004
0,005
1
1
1
1
1
0,18
0,22
0,22
0,35
0,45
24
2.4. Peluang dan Tantangan 2.4.1. Peluang (Opportunity) Peluang di lingkungan eksternal yang dapat menjadi kunci keberhasilan Kecamatan Ngantang, dan perlu dimanfaatkan dengan suatu kegiatan tindak lanjut, yaitu : 1. Potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. 2. Kondisi letak geografis yang berdekatan Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri dan kota Batu. 3. Hubungan yang dinamis dengan lintas SKPD dan keterbukaan kerja sama dengan instansi/lembaga lain : Swasta, BUMN, Perguruan Tinggi, Tomas/Tomag dan LSM. 4. Komitmen
Pemerintah
Daerah
dalam
melakukan
penguatan
kapasitas
kelembagaan Kecamatan Ngantang dan peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 5. Stabilitas keamanan dan politik yang kondusif. 2.4.2. Tantangan (Threat) Adapun tantangan yang harus dijawab dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Ngantang, antara lain : 1. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Tuntutan
agar
aparatur
pemerintah
lebih
responsif
terhadap
dinamika
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 3. Minimnya realisasi kegiatan tindak lanjut hasil Musrenbang. 4. Menurunnya tingkat partisipasi terhadap pembangunan. 5. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus ditingkatkan.
25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Permasalahan mendasar dan aktual sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngantang, yaitu : 1. Profesionalisme aparatur pemerintah. 2. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan. 3. Produktivitas pemerintahan desa dan peran lembaga masyarakat di tingkat desa. 4. Kondisi wilayah yang rawan bencana alam. 5. Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, terutama wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara gratis, pengobatan penyakit berat, kesehatan lingkungan dan kecukupan energi listrik perdesaan. 6. Kesempatan kerja dan ketrampilan kerja bagi angkatan kerja. 7. Pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, industri dan perdagangan. 8. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama prasarana transportasi, pengairan dan permukiman untuk mendukung aktivitas perekonomian dan sektor pariwisata. 9. Pemanfaatan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. 10. Pengamanan aset Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. 11. Adanya Review terhadap RPJM Kabupaten Malang yang ditetapkan melalui Perbup nomor 5 Tahun 2014 3.2. Telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 Dalam
pelaksanaan
Visi
dan
Misi
RPJMD
Kabupaten
Malang
Tahun 2010 – 2015, Kecamatan Ngantang memiliki peran melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek pelayanan : data base, administrasi surat, rekomendasi, perizinan, koordinasi, fasilitasi, perencanaan, penetapan,
penyelenggaraan,
pengawasan,
pembinaan,
dan
informasi.
Pelaksanaan peran tersebut tentunya terbatas dalam lingkup tugas pokok
dan
27
fungsi masing-masing jabatan strukrutal dalam organisasi Kecamatan Ngantang sesuai peraturan perundang-undangan.
3.3. Penentuan Isu-Isu strategis 3.3.1. Reformasi Birokrasi Reformasi
birokrasi
adalah
upaya
pemerintah
meningkatkan
kinerja
melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi berarti : 1. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak). 2. Perubahan penguasa menjadi pelayan. 3. Mendahulukan peranan dari wewenang. 4. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir. 5. Perubahan manajemen kinerja. 6. Mewujukan
pemerintahan
yang
bersih,
transparan
dan
profesional,
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu reformasi birokrasi adalah kurangnya profesionalisme aparatur peerintah. 3.3.2. Good Governance Good governance diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang
baik,
dengan
melibatkan
stakeholders
terhadap
berbagai
kegiatan
perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik. Wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efektif dan efisien, yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu good governance adalah minimnya sinergitas interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
28
3.3.3. Millenium Development Goals (MDGs) Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan
menjadi
Tujuan
Pembangunan
Milenium,
adalah
sebuah
paradigma pembangunan global yang merupakan agenda serius untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan derajat kehidupan manusia, serta dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar
tentang
pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan MDGs kedalam dokumen yang dikenal sebagai ”Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)” kemudian akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan nama ”Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)”. Adapun 8 poin MDGs yang disetujui adalah: 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Meningkatkan kesehatan ibu; 6. Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan penyakit menular lainnya; 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu MDGs
adalah
kurangnya
upaya
penanganan
limbah
enceng
gondok
di
waduk Selorejo. 3.3.4. Industri Kreatif Industri kreatif adalah menciptakan sesuatu dengan menjadikan orisinalitas sebagai acuan dasar. Industri kreatif berarti : 1. Masyarakatnya memiliki daya kreasi tinggi. 2. Menghasilkan karya kreatif yang diminati. 3. Memiliki nilai lebih dibanding wilayah lainnya. 4. Tumbuh dan berkembang ekonomi kreatif di daerah tersebut.
29
Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu industri kreatif adalah minimnya pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat. 3.3.5. Pelayanan Prima Pelayanan
prima
merupakan
terjemahan
excellent
service
yang
secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Halhal yang perlu diperhatikan adalah : 1. Apabila dikaitkan dengan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada (pelanggan) masyarakat. 2. Pelayanan prima bisa ada manakala ada standar pelayanan. 3. Untuk instansi yang sudah mempunyai standar pelayanan, maka pelayanan prima adalah apabila pelayanan memenuhi standar. 4. Apabila pelayanan sudah memenuhi standar maka pelayanan prima berarti adanya terobosan baru yaitu pelayanan yang melebihi standarnya. 5. Untuk instansi yang belum mempunyai standar pelayanan, maka pelayanan prima adalah pelayanan yang dianggap terbaik oleh instansi yang bersangkutan. Usaha selanjutnya adalah menyusun standar pelayanan. Sendi-sendi pelayanan prima dikembangkan menjadi 14 (empat belas) unsur yang relevan, valid dan realibel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yaitu : prosedur pelayanan, prasyarat pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas
pelayanan,
tanggung
jawab
petugas
pelayanan,
kemampuan
petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu pelayanan prima adalah kecepatan pelayanan dan biaya pelayanan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil, yaitu : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran.
30
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi 4.1.1. Visi Sebagaimana kita ketahui bahwa visi dapat diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Keadaan masa depan tersebut haruslah kondisi yang diinginkan dan menantang sehingga memotivasi dan memberi inspirasi seluruh anggota organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, pada saat yang bersamaan, visi masa depan organisasi harus realistis dan kredibel. Visi juga merupakan kerangka dari proses perencanaan organisasi. Dinamika tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan isu-isu strategis, menuntut Kecamatan Ngantang untuk mampu mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, kejelasan visi Kecamatan Ngantang menjadi sangat penting dalam menentukan arah masa depan pembangunan di Kecamatan Ngantang. Kenyataan yang dapat kita saksikan pada saat ini adalah terjadinya perubahan-perubahan di negara kita yang menyangkut segala segi kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut segi kepatuhan kepada hukum, hidup secara berkeadilan, rasa aman, kehidupan politik dan ekonomi, serta kehidupan berbudaya. Adanya perubahan tersebut sudah tentu mempengaruhi lingkungan (externality) dari setiap organisasi pemerintahan yang ada termasuk di
Kecamatan
Ngantang.
Dalam
menghadapi
perubahan-perubahan
ini,
Kecamatan Ngantang harus mampu menciptakan nilai yang ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan produk layanan yang diberikan
kepada
masyarakat.
Jika
Kecamatan
Ngantang
tidak
mampu
mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, maka eksistensi organisasi akan menjadi menurun kredibilitas dan akuntabilitasnya. Selain itu dengan berlakunya otonomi daerah ini membawa dampak adanya kebebasan bagi Pemerintah Daerah untuk berkreasi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kecamatan
Ngantang
dalam
rangka
menghadapi
berbagai
tantangan yang dihadapi, bertekad mewujudkan suatu kondisi wilayah melalui perumusan visi Kecamatan Ngantang, yaitu :
31
” MENDUKUNG KESUKSESAN VISI MADEP MANTEB MELALUI OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KECAMATAN, SERTA TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT NGANTANG” 4.1.2. Misi Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan
yang
harus
dihadapi
oleh
segenap
aparatur
pemerintah
di
Kecamatan Ngantang. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkankanlah misi Kecamatan Ngantang. Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Pernyataan misi Kecamatan Ngantang memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, yaitu : karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis, telah ditetapkan misi Kecamatan Ngantang, yaitu sebagai berikut : 1. Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat
Kecamatan. 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 3. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa. 7. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan adalah merupakan penjabaran pernyataan Misi, yang merupakan hasil Tujuan
akhir
yang
akan
dicapai
dalam
jangka
waktu
5
tahun
kedepan.
menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan
yang ingin diciptakan sesuai dengan tupoksi. Tujuan Kecamatan Ngantang, dirumuskan sebagai berikut :
32
1. Terbentuknya kinerja aparatur pemerintah yang mendukung kesuksesan visi MADEP MANTEB. 2. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat. Sasaran adalah dampak dari pencapaian tujuan bagi aspek organisasi. Adapun sasaran jangka menengah Kecamatan Ngantang sesuai hasil Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review RPJM adalah : 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam 2. Kelancaran Proses Administrasi kependudukan 3. Keaktifan Siskamling 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 4.3.1. Strategi Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan Kecamatan Ngantang selama lima tahun kedepan, maka telah menetapkan strategi, sebagai berikut : 1. Pendistribusian tugas dan pekerjaan kepada bawahan secara efektif dan efisien. 2. Pengoptimalan koordinasi dengan seluruh instansi tingkat Kecamatan dan Desa. 3. Pengoptimalan partisipasi masyarakat. 4. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat 4.3.2. Kebijakan Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal-sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2011-2015, dalam rangka mengoptimalkan pembangunan Kecamatan Ngantang, maka diambil beberapa kebijakan strategis, meliputi : 1. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan KDH melalui optimalisasi kegiatan di bidang : kesekretariatan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,
33
kesejahteraan
sosial
dan
kepemudaan,
ekonomi
pembangunan
dan
pemberdayaan perempuan, serta pertanahan dan aset 2. Meningkatkan
kualitas
sumber
daya
aparatur,
kinerja
aparatur,
dan
mutu pelayanan.
34
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Strategi Kecamatan Ngantang Tahun 2011-2015 VISI
MISI
ISU STRATEGIS
TUJUAN
STRATEGI :
SASARAN KEBIJAKAN
Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Pujon yang Sejahtera melalui pelayanan prima di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pujon
Kurangnya parsipasi masyarakat dalam pembangunan
Kurangnya tingkat kelancaran proses pelayanan administrasi kependudukan
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas SKPD dan masyarakat 1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
PROGRAM
1. Mengoptimalkan pola Koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di Bidang Ekonomi Pembangunan & gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan , ketentraman dan ketertiban
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1. Penyediaan alat tulis kantor 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3. Penyediaan makanan dan minuman 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tingkat Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan
1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Kecamatan 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana.
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Penyediaan alat tulis kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan makanan dan minuman 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7. Pendidikan dan pelatihan formal 1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. 2. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 3. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur
Lemahnya keamanan lingkungan
Meningkatnya keamanan masyarakat
KEGIATAN
Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan MUSRENBANGCAM
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Poskamling
1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pengelolaan asset di Kecamatan
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur
35
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ngantang NO 1
2
3
TUJUAN
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)
INDIKATOR SASARAN
Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Musrenbangcam
tingkat Tingkat partisipasi masyarakat / Jumlah peserta Musrenbangcam dalam Perwakilan Masyarakat dalam dibandingkan dengan jumlah
Untuk mengukur Kepuasaan Masyarakat
Indeks
Pelaksanaan Musrenbang cam
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Untuk mengukur tingkat keamanan masyarakat Keaktifan Siskamling
keseluruhan satu
penduduk dalam kecamatan
Rata- Rata lama hari proses penyelesaian di bandingkan dengan alokasi waktu pada SOP Pemrosesan Jumlah Kelompok Siskampling aktif
di
Jumlah
bandingkan RW
dalam
2011
2012
2013
2014
2015
0,002
0,002
0,003
0,004
0,005
1
1
1
1
1
0,17
0,17
0,17
0,26
0,34
dengan satu
kecamatan
36
37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi
dan
kebijakan
yang
dimiliki
Kecamatan
Ngantang
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang, maka program dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2010 – 2015 adalah sebagaimana matrik berikut :
37
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
38
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Indikator Kinerja TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN Tujuan
1. Meningkatnya kelancaran proses administrasi Kependudukan
2. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama lintas SKPD dan Masyarakat
Sasaran
Meningkatnya Index Kepuasan Masyarakat
Indikator Sasaran
Rata - rata lama hari proses penyeleseaian di bandinkan dengan alokasi waktu pada SOP pemrosesan
Kode
1.
Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.7
Program (outcomes) dan Kegiatan (output) 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
Kondisi Awal Target 20%
2011 Rp.
2012 Target
90.039.000
20%
2013 Rp.
Target
95.893.000
20%
2014 Rp.
Target
161.248.600
20%
Kondisi Akhir
2015 Rp.
Target
154.600.000
20%
Rp. 205.080.000
706.860.600
5.700.000
6.000.000
5.700.000
7.800.000
7.800.000
33.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
14.100.000
14.100.000
38.100.000
46.740.000
44.760.000
157.800.000
1.8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.800.000
2.000.000
7.378.000
10.200.000
10.200.000
31.578.000
1.10
Penyediaan alat tulis kantor
4.839.000
5.993.000
22.909.600
21.439.000
20.267.000
75.447.600
1.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.800.000
1.900.000
5.811.000
6.021.000
8.533.000
24.065.000
1.17
Penyediaan makanan dan minuman
10.000.000
10.500.000
21.600.000
21.600.000
37.920.000
101.620.000
1.18
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
25.900.000
27.700.000
25.550.000
-
-
79.150.000
1.21
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
25.900.000
27.700.000
34.200.000
40.800.000
75.600.000
204.200.000
21.784.000
23.300.000
59.380.000
74.320.000
44.920.000
223.704.000
2.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana
2.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
-
-
2.000.000
-
2.000.000
2.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
-
-
18.000.000
-
18.000.000
2.22
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
11.784.000
12.600.000
34.380.000
20.000.000
9.000.000
87.764.000
2.24
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
10.000.000
10.700.000
25.000.000
34.320.000
35.920.000
115.940.000
Tujuan
Sasaran
3. Meningkatnya partisipasi 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat/perwakilan masyarakat dalam masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam pelaksanaan musrenbangcam
4. Meningkatnya keamanan lingkungan di lihat dari jumlah poskamling desa
meningkatnya keamanan masyarajat
Indikator Sasaran
Proporsi peserta musrenbangcam di banding dengan jumlah keseluruhan penduduk dalam satu kecamatan
Jumlah kelompok Siskamling aktif di bandingkan dengan jumlah RW dalam satu Kecamatan
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Target
2012 Target
Target
-
-
12.730.000
3.5
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
-
-
1.200.000
Pendidikan dan pelatihan formal
20
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pngendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.3
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pngendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
-
20%
Rp.
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
5.1
20%
Rp.
2014
3.2
4. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
-
2013
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
20%
2011 Rp.
3
5
3. Meningkatnya disiplin aparatur
TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN
Kondisi Awal
17.480.000
Target 20%
Kondisi Akhir
2015 Rp.
Target
17.480.000
20%
Rp. -
34.960.000
8.930.000
-
21.660.000
4.750.000
8.550.000
-
13.300.000
1.300.000
2.520.000
3.600.000
-
8.620.000
1.200.000
1.300.000
2.520.000
3.600.000
-
8.620.000
75.000.000
80.000.000
9.371.400
-
-
164.371.400
75.000.000
80.000.000
9.371.400
-
-
164.371.400
188.023.000
200.493.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Sasaran RPJMD Indikator kinerja Kecamatan Ngantang yang mengacu pada sasaran Review RPJM Kabupaten sesuai Perbup Malang Nomor 5 Tahun 2014 adalah : 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam 2. Kelancaran Proses Administrasi kependudukan 3. Keaktifan Siskamling
Adapun matrik Indikator Kinerja SKPD, sebagaimana berikut :
40
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Ngantang yang Mengacu pada Sasaran RPJMD NO
Target Capaian Tahun
Kondisi
Kondisi kinerja Akhir
Indikator Kinerja awal 2010
2011
2012
2013
2014
Tahun 2015
2015
1
Meningkatnya
Proporsi peserta Musrenbangcam di banding dengan jumlah keseluruhan penduduk dalam satu kecamatan
partisipasi 0,001
0,002
0,002
0,003
0,004
0,005
dalam
masyarakat
pembangunan
dengan index 0,005 2
Proses Pelayanan Real
Rata- Rata lama hari proses penyelesaian di bandingkan dengan alokasi waktu pada SOP Pemrosesan
telah 2
1
1
1
1
1
sesuai
dengan
yang di tetapkan dalam SOP
3
Meningkatnya Pos
Jumlah Kelompok Siskampling aktif di bandingkan dengan Jumlah RW dalam satu kecamatan
jumlah
Kamling
aktif
sebanyak 26 buah di 0,15
0,17
0,17
0,17
0,26
0,34
seluruh
wilayah
kecamatan dengan
ngantang
angka
aktual
0,22
41
BAB VII PENUTUP
Review Renstra Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 disusun agar tercipta keselarasan program/kebijakan yang tercantum dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama lima tahun kedepan sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Malang yang dituangkan dalam dokumen RPJMD. Renstra ini menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Renstra ini nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngantang pada setiap tahun anggaran. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja SKPD, dapat memenuhi suatu akuntabilitas kinerja organisasi Kecamatan Ngantang, yang secara umum mampu mendukung Pertangungjawaban Kepala Daerah. Perbaikan tata cara penyusunan Renstra dan kualitas perencanaan program/kegiatan SKPD akan terus kami lakukan seiring dengan perubahan paradigma pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik, dalam rangka mempercepat praktik good governance. Harapan kami semoga Restra ini bermanfaat khususnya dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat Kecamatan Ngantang dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Malang yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
42
B
C D F E
A
G
H
K L I M J
N
PEMERINTAH KECAMATAN NGANTANG JUDUL PETA :
PETA KEGIATAN PENANGANAN BENCANA PASCA ERUPSI GUNUNG KELUD KECAMATAN NGANTANG
KETERANGAN A
POSKO UTAMA KEC.
H
DESA PURWOREJO
B
DESA JOMBOK
I
DESA BANJAREJO
C
DESA WATUREJO
J
DESA SIDODADI
D
DESA TULUNGREJO
K
DESA BANTUREJO
E
DESA KAUMREJO
L
DESA PANDANSARI
F
DESA SUMBERAGUNG
M
DESA NGANTRU
G
DESA MULYOREJO
N
DESA PAGERSARI
